(1 2) Hukum Laut Preview 1 1

HUKUM LAUT INTERNASIONAL Preview

Dhiana Puspitawati, SH, LLM, PhD April 2011

Pendidikan S1 S2 S3

: FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA : LAW FACULTY MONASH UNIVERSITY AUSTRALIA : LAW SCHOOL, BEL FACULTY THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND AUSTRALIA

DIPL. IN SHIPPING, BI NORWAY-UWM

LETAK HUKUM LAUT INTERNASIONAL

• • • • •

Salah satu cabang Hukum Internasional Karakteristik Hukum Internasional Sumber Hukum Internasional Subyek Hukum Internasional Prinsip-prinsip dalam Hukum Perjanjian Internasional

RUANG LINGKUP KELAUTAN VS. KEMARITIMAN

• Hukum Laut vs. Hukum Maritim

SEJARAH HUKUM LAUT INTERNASIONAL

• Klaim negara2 atas wilayah laut (Hugo de • •

• •

Grotius, John Selden, Bynkershoek) Kendala: Yurisdiksi vs. hak pemanfaatan SDA laut (Mc. Dougal: 1960) UNCLOS I (4 Konvensi), II (nothing) dan III (UNCLOS 1982/LOSC/KHL 1982) Evolusi zona-zona maritim UNCLOS III: Sovereignty dan Resources

Zona Maritim menurut KHL 1982

Baseline Territorial Waters

200 Nm

24 Nm

12 Nm Contiguous Zones

Exclusive Economic Zone

Continental Shelf

Air space Upper limits are Unspecified

Territorial Sea Air Space

Internal Waters

Territorial Sea 12 Nm

International Air Space EEZ Air Space

EEZ Superjacent Waters

High Seas

Contiguous Zones 12 Nm

Baseline EEZ (air space, superjacent waters and seabed) 188 Nm

Legal Continental Shelf (Continental Margin)

Outer Continental Shelf

Deep Seabed

PEGATURAN ZONA MARITIM DAN LEKUKAN PANTAI

BASELINES (Garis Dasar/Garis Pangkal) • Dari mana zona-zona maritim tsb. Diukur? • Bentuk Geografis Negara: – Coastal State – Archipelagic State (mid-ocean archipelago and coastal archipelago) – Land-Locked State – Geographically disadvantaged state

Coastal archipelago

Mid-Ocean archipelago

BENTUK BASELINE 1. NORMAL BASELINES 2. STRAIGHT BASELINES 3. ARCHIPELAGIC BASELINES

NORMAL BASELINES

STARIGHT BASELINES

ARCHIPELAGIC BASELINES

PERAIRAN PEDALAMAN • Dasar hukum: Pasal 8 UNCLOS 19182 • Wilayah Perairan di sebelah dalam garis pangkal, • •

•

kecuali dalam hal negara kepulauan Negara kepulauan: internal waters di dalam perairan kepulauan Kedaulatan negara pantai – identik dengan kedaulatan yang dimiliki di wilayah daratan – surface, middle dan bottom -- termasuk eksplorasi SDL Konsekuensinya tidak boleh ada hak lintas kapal asing

LAUT TERITORIAL

• Dasar Hukum: Bagian II Pasal 2 UNCLOS 1982 • Kedaulatan negara berpantai maupun negara •

kepulauan diperpanjang sampai 12 mil laut diukur dari garis dasar – laut teritorial meliputi wilayah perairan, wil. udara diatasnya dan dasar laut serta sumber daya laut yang terkandung didalamnya – baik di middle maupun bottom Dibatasi oleh Hak Lintas Damai Bagian III UNCLOS 1982

PERAIRAN KEPULAUAN • Dasar Hukum: Pasal 49 UNCLOS 1982 • Kedaulatan negara kepulauan diperpanjang sampai wilayah perairan disebelah dalam garis pangkal kepulauan (archipelagic baselines) yang disebut ARCHIPELAGIC WATERS (Perairan Kepulauan) – meliputi wilayah perairan, wil. udara diatasnya dan dasar laut serta sumber daya laut yang terkandung didalamnya – baik di middle maupun bottom. AKAN TETAPI……

PERAIRAN KEPULAUAN

• Kedaulatan Negara •

Kepulauan --TIDAK TAK TERBATAS Dibatasi oleh Hak Lintas Kapal Asing – Hak Lintas Damai – Hak Lintas ALK

ZONA TAMBAHAN IS A ZONE OF SEA CONTIGUOUS TO AND SEAWARD OF THE TERRITORIAL SEA IN WHICH STATES HAVE LIMITED POWERS FOR THE ENFORCEMENT OF CUSTOMS, FISCAL, SANITARY AND IMMIGRATION LAWS

LEGAL STATUS OF CZ

• LOSC: CZ is part of ZEE • TSC 1958: CZ is part of High Seas • LOSC: inclusion of both enforcement and legislative jurisdiction – dalam hal2 ttt

ZEE • Merupakan wilayah perairan disebelah luar laut teritorial • Lebar ZEE: 200 mil laut diukur dari garis pangkal • Tidak ada kewajiabn u/ klaim ZEE

KEDAULATAN NEGARA PANTAI/KEPULAUAN DI ZEE

• Hanya Hak Berdaulat (Sovereign • •

Right) bukan Kedaulatan (Sovereignty) Hak Berdauat dalam hubungannya dengan eksplorasi dan eksploitasi SDL baik hayati maupun non-hayati Dasar Hukum: Bagian V UNCLOS 1982

HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA PANTAI DI ZEE

• Living and Non-Living resources • Other economic resources (ps. 56 LOSC) • Construction of artificial islands and installations • Marine scientific research • Pollution control

HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA LAIN DI ZEE

• Navigation • Overflight • Laying of submarine cables and pipelines

PENGERTIAN CONTINENTAL SHELF (LANDAS KONTINEN) Part VI, Pasal 76 KHL 1982 The continental shelf of a coastal state comprises the sea-bed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance

SEAWARD LIMIT OF CS

• Biasanya 200 mil laut dari baselines (di bawah ZEE) • Akan tetapi karena CS berhubungan dengan geografis

•

dasar laut mungkin saja kontinental slope yg membentuk suatu kontinental shelf melebihi dari 200 meter Hal tsb diperbolehkan asalnya tidak melebihi 350 mil laut dari baselines

LEGAL STATUS OF CS – Article 78 LOSC

• The right of coastal state over its CS does not affect the legal status of the superjacent waters or of the airspace above the waters

• The exercise of the rights of the coastal state

over the continental shelf must not infringe or result in any unjustifiable interference with navigation and other rights and freedoms of other states as provided for in this convention

SELAT

• International straits? • Straits used for international navigation? • Definisi selat atau status hukum perairan yang terletak pada selat – hak dan kewajiban negara pantai (coastal states)/negara selat (straits states)

STRAITS/SELAT

“ [A] narrow natural passage or arm of water connecting two larger bodies of water.” Status hukum selat kaitannya dengan international shipping yang menentukan hak dan kewajiban negara pantai

STRAITS REGIME UNDER CUSTOMARY LAW DAN CTSCZ 1958

• Hak lintas kapal asing melalui selat tergantung • •

pada apakah letak selat tersebut termasuk high seas atau territorial sea dari suatu negara Jika high seas – freedom of passage, free from coastal states’ jurisdiction and control Jika selat tsb mrpkn bagian territorial sea dari satu atau bahkan lebih negara --- hak lintas damai (Pasal 16 (4) CTSCZ)

LAUT INDONESIA BUKTI KEBAHARIAN INDONESIA 1. ADANYA 10 RELIEF KAPAL LAYAR YANG TERPAHAT DI CANDI BOROBUDUR (ABAD 7 DAN 8) 2. KERAJAAN SRIWIJAYA (683 – 1030)

3. KERAJAAN SINGASARI DAN MAJAPAHIT (1923 – 1978) 4. BANYAKNYA PELAUT ULUNG (BUGIS, WAJO, BANTEN, MADURA, AMBON, TERNATE/TIDORE, SANGIR TALAUD, RIAU/MELAYU) Penjelajah Bahari – Robert Dick-Read

POTENSI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

17.480 pulau (9.634 blm bernama, 12.000 berpenduduk) 95.181 km garis pantai (WRI,2001) dan 5,8 juta km2 laut

80 % industri dan 75 % kota besar berada di wil pesisir Potensi jasa kelautan berupa : transportasi laut, industri maritim BMKT Energi alternatif (ombak,angin) Perikanan tangkap  6,817 Juta ton ikan (2005) Potensi lahan budidaya 1.137.756 Ha (2005) Dari 60 Cekungan Migas Indonesia, 70% berada di laut Sumber: Prof. Dr. Ir. M syamsul Maarif, M.Eng, Memupuk Jiwa Bahari: Membangun Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Cadangan Minyak Bumi 9,1 Milyar Barel di laut

KEUNGGULAN KELAUTAN INDONESIA WILAYAH KEPULAUAN

JALUR PELAYARAN INTERNASIONAL KEANEKARAGAMAN HAYATI

POSISI GEOTECHTONIC VARIASI IKLIM DAN DINAMIKA OSEANOGRAFI Sumber: Prof. Dr. Ir. M syamsul Maarif, M.Eng, Memupuk Jiwa Bahari: Membangun Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

HUKUM LAUT NASIONAL • Jaman Belanda – Grotius – The Territoriale Zee en • • •

• •

Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (Kringen Ordonantie 1939) 3 mil masing2 pulau Kemerdekaan – tidak sesuai 1958 Deklarasi Djuanda (Unilateral Declaration/pernyataan sepihak) – leading to UNCLOS I UU No. 4/Prp/1960 – leading to UNCLOS II Indonesia sbg Leading Proponent atas Konsep Negara Kepulauan

INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN

• Mempunyai karakteristik tersendiri dalam menarik zona•

• • • •

zona maritimnya Mengikat pulau-pulaunya dalam satu kesatuan melalui garis dasar kepulauan – archipelagic baselines, dari garis inilah zona2 maritim ditarik Tonggak Sejarah : TZMKO 1939 Deklarasi Djuanda 1957 UNCLOS I 1958 UNCLOS II 1960 UNCLOS III – UNCLOS 1982/LOSC – Diakuinya prinsip negara kepulauan (Archipelagic States) bukan Islands States) – Bagian IV UNCLOS 1982

UU No. 17/1985

NEGARA KEPULAUAN (ARCHIPELAGIC STATE)

• Archipelago – bahasa Italia ‘archi’, artinya chief or the

most important; dan ‘pelago’ artinya sea/pool – the most important sea

• Beberapa ahli mendefinisikan archipelago sebagai ‘an expanse of water with many scattered islands or a group of islands’; an ‘island-studded sea’; or a ‘sea interspersed with many islands’ – lebih banyak wilayah perairan dibanding wilayah daratan – Indonesia 2:1

• Kriteria Negara dapat disebut sebagai negara kepulauan menurut UNCLOS 1982 --- (Pasal 46 UNCLOS 1982)

Wilayah Perairan Indonesia • WIL PERAIRAN – Laut Territorial – Perairan Kepulauan – ZEE

• • • •

: 5.800.000 KM² : 800.000 KM² : 2.300.000 KM² : 2.700.000 KM²

JML BASE POINT : 184 BUAH PANJ BASE LINE : 13.179 KM JML PULAU : 17.499 PULAU GRS PANTAI : 80.791 KM

Maritime Border : 10 neighboring countries INDIA

THAILAND

VIETNAM

FILIPINA

PALAU

MALAYSIA SINGAPURA

PNG

TIMOR-LESTE AUSTRALIA ©PPBW-BAKOSURTANAL, 2008

BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL Suseno (BAKOSURTANAL)

45 45

Maritime border with 10 neighboring countries VIETNAM, INDIA, THAILAND, MALAYSIA, SINGAPURA, PHILIPINA, TIMOR LESTE, PALAU, AUSTRALIA , PNG

Suseno

Sumber: [email protected]

46

92 PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

Suseno

47 Sumber: [email protected]

PENGELOLAAN PPK TERLUAR Rondo, Berhala, Salaut Besar, Salaut Kecil, Rusa, Raya, Simeulucut

## S #S S # # S S # S

# S S # S

# S

Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Manterawu, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawaikang, Miangas, Marampit, Intata, Kakarutan

Berhala # S # S # S # S

# S

# S

# S # S

# S # S

Liki, Bepondi, Bras, Fanildo, Miossu, Fani, Budd, Jiew

# S # #S #S S # S # S

# S S #

Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Iyu Kecil, Karimun Kecil, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti, Nongsa

# #S S

# #S S # S

## S S # S

# S # S

# S S # S # S

# S

# S

# S

# S

#S #S #S #S #S ##S #S #S S #

# S

# S #S # S

#S S #

# S # S S #

# S

# S

# S

# S

# S

Simuk, Wunga

## S

# S #S #S # S

# S

# S #S S #

# S

# S

# S

# S # S S #S #

# S # S # S

Sibarubaru, Sinyaunyau, Mega

### S SS

# # S S

# S # S

# S ### S S

Enggano

# S

#S S # #S # S S

# S

#S S #

# S

# # S S # S #S S #S #S #

## S

# S

Batu Kecil

# S

#S S # # #S S

# # S S

# S S #S #

Manuk, Nusakambangan

Panehan, Sekel, Barung

# S

# S #S #S #S S S

# S # S

# S # S # S

# S

# # S S #S S # #S

# #S #S #S S

# #S S

Sophialouisa

Deli

# S

# S # S

# S # S # S # S # S # SS # ##S

Dana (ada 2), Batek, Alor, Mangudu, Liran Wetar, Kisar, Leti, Meatimiarang

Masela, Selaru, Batarkusu, Asutubun, Larat, Batu Goyang, Enu, Karang, Kultubai Selatan, Kultubai Utara, Panambulai, Karaweira, Ararkula, Laag, Kolepon

PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR YANG DILAKUKAN KKP 2006-2010 • • • • • • • • • • • • •

Pembangunan Outer Fishing Port di 16 titik Budidaya Perikanan di 54 titik Penguatan Kelembagaan serta pemasaran produk Penguatan Pengawasan dan Pengendalian di wilayah pulaupulau kecil terluar dan perbatasan Pengembangan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Bantuan LTS di beberapa lokasi PPK Bantuan Wartel satelit Landing Craft Tank (LCT) (Kepri, Maluku, Papua Barat, Maluku, Alor, Rote, MTB, Serui, dan Halut). Bantuan Kapal Kesehatan (Kab. Talaud, Maluku, Waropen, dan Supiori) Mesin Pengolah Sampah (Kab. Natuna, Sangihe, Halmahera Utara) Sinkronisasi Lintas Sektor pengelolaan PPK Terluar Pembukaan Jalur Transportasi ke PPKT Upacara Bendera di PPK Terluar

TERIMA KASIH