1 - Ticmi-mpe-struktur Pasar Modal Indonesia.pdf

Modul WPPE | MPE

MEKANISME PERDAGANGAN EFEK STRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA

Didukung

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II Lantai 1, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190 | Telp (021) 5152318 Materi Pelatihan WPPE | Edisi 1 – 2015 www.ticmi.co.id

0

Modul WPPE | MPE

DAFTAR ISI STRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA ......................................................................... 1 I.

SISTEM KEUANGAN, PASAR MODAL & PERDAGANGAN EFEK ..................................... 1 I.1. Sistem Keuangan dan Pasar Uang ....................................................................................................... 1 I.2. Kegiatan Ekonomi dan Lembaga Keuangan......................................................................................... 1

II. SISTEM KEUANGAN ............................................................................................. 2 III. PASAR MODAL .................................................................................................... 3 III.1. Peran dan Manfaat Pasar Modal:.......................................................................................................... 3 III.2. Sejarah Pasar Modal ............................................................................................................................ 3 III.3. Sejarah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan ................................................................................... 4 III.4. Regulasi terkait Pasar Modal di Indonesia............................................................................................. 6 III.5. Struktur Pasar Modal Indonesia ........................................................................................................... 7

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

i

Modul WPPE | MPE

STRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu Negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa dibidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan penunjang lainnya misalnya pasar uang dan pasar modal. Sistem keuangan Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank

I.

SISTEM KEUANGAN, PASAR MODAL & PERDAGANGAN EFEK

I.1.

Sistem Keuangan dan Pasar Uang Ketika kelompok yang ada di masyarakat hanya terdiri dari kelompok rumah tangga sebagai konsumen dan kelompok perusahaan sebagai produsen, maka lingkup kegiatan ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut: “Perusahaan menghasilkan barang/jasa dengan membeli atau menyewa faktor produksi seperti tenaga, bahan baku dan tanah dari rumah tangga, dan rumah tangga memperoleh pendapatan upah dan sewa yang dibayarkan perusahaan”

I.2.

Kegiatan Ekonomi dan Lembaga Keuangan Apabila sektor rumah tangga tidak membelanjakan semua pendapatannya, maka akan timbul kelebihan dana (Tabungan). Disisi lain perusahaan juga membutuhkan dana (Kredit) untuk mengembangkan usahanya (Investasi). Untuk mempertemukan kedua belah pihak ini munculah lembaga keuangan (Intermediasi) yang bermanfaat bagi rumah tangga, perusahaan dan pertumbuhan ekonomi untuk menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat luas seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Gambar 1 – Kegiatan Ekonomi dengan Pasar Keuangan

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2018

1

Modul WPPE | MPE

II.

SISTEM KEUANGAN Sistem keuangan pada prinsipnya adalah kumpulan pasar, institusi, peraturan, teknik dan carabagaimana surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga ditentukan, jasa-jasa keuangan dihasilkan dan ditawarkan kepada masyarakat luas (Peter Rose, 2000). Peran utama sistem keuangan adalah mengalihkan kelebihan dana dari masyarakat kepada peminjam yang kemudian akan digunakan dan dibelanjakan untuk kegiatan investasi sehingga ekonomi dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan. Sistem Keuangan di Indonesia setelah UU No. 21/ 2011, terdiri dari: 1. Kementerian Keuangan 2. Bank Indonesia 3. Otoritas Jasa Keuangan 4. Lembaga Penjamin Simpanan Gambar 2 – Sistem Keuangan Indonesia

Fungsi sistem keuangan diantaranya meliputi: 1. Fungsi Tabungan: Dimana tabungan, obligasi, saham dan instrumen hutang lainnya diperjual-belikan untuk memberikan pendapatan bagi pemilik dana dan mengalir melalui sistem keuangan untuk digunakan sebagai sumber dana investasi bagi pihak yang membutuhkan, sehingga barang dan jasa dapat diproduksi 2. Fungsi Penyimpan Kekayaan: SistemKeuangan menyediakan cara terbaik untuk menyimpan kekayaan; menahan asset yang dimiliki untuk tidak dikonsumsi sampai dana tersebut dibutuhkan untuk dibelanjakan 3. Fungsi Likuidasi: Sistem Keuangan menyediakan cara yang aman bagi pemilik dana jika sewaktu-waktu membutuhkan dana dan/ atau ingin mengkonversi instrumen kekayaan miliknya menjadi uang tunai dalam waktu singkat 4. Fungsi Kredit: Sistem Keuangan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit / pinjaman untuk membiayai konsumsi dan investasi bagi pihak yang membutuhkan

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2018

2

Modul WPPE | MPE

5. Fungsi Pembayaran: Sistem Keuanganmenyediakan jasa keuangan bank seperti chek, giro bilyet, kartu kredit, serta non-Bank seperti leasing, asuransi, dana pensiun, pasar modal, pegadaian, dll. 6. Fungsi Risiko: Sistem Keuangan mengalihkan risiko tidak terpakainya dana menjadi sebuah investasi yang memberikan manfaat Pasar Keuangan: Untuk memenuhi fungsi-fungsi diatas, sistem keuangan melakukannya melalui satu wadah yaitu pasar keuangan. Pasar keuangan ini dapat dikatakan sebagai penghubung antara unit defisit dengan unit surplus. Pasar keuangan merupakan jantung dari sistem keuangan karena kemampuannya menarik dana masyarakat dan mengalokasikan kembali tabungan tersebut dalam bentuk pinjaman, serta menetapkan bunga dan harga atas surat berharga yang diperdagangkan. Pasar keuangan terdiri dari pasar uang dan pasar modal. Pasar uang terdiri dari danadana yang bersifat jangka pendek atas kelebihan dana masyarakat yang bersifat sementara serta untuk membiayai keperluan jangka pendek seperti kebutuhan modal kerja. III.

PASAR MODAL Pasar Modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar Modal menyediakan berbagai alternatif investasi bagi para investor selain menabung membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan.

III.1. Peran dan Manfaat Pasar Modal: 1. Pasar modal merupakan wahana menghimpun dana pembiayaan usaha serta pengalokasian investasi yang efisien 2. Pasar Modal membantu meningkatan aktivitas ekonomi nasional dimana perusahaanperusahaan akan lebih mudah memperoleh dana, sehingga akan mendorong perekonomian nasional menjadi lebih maju, yang akan menciptakan kesempatan kerja yang luas, serta meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah. 3. Pasar Modal merupakan media penghubung para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, surat utang, dan lainnya. 4. Sebagai alternatif investasi, Pasar Modal menawarkan kesempatan kepada investor untuk: a. Menjadi pemilik perusahaan yang sehat dan berprospek baik melalui pembelian efek–efek yang baru ditawarkan ataupun yang diperdagangkan di pasar modal dengan imbal hasil serta tingkat resiko tertentu. b. Memantau pelaksanaan manajemen perusahaan agar berjalan secara profesional dan transparan. III.2. Sejarah Pasar Modal Sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia mempunyai beberapa periode dimulai pada tahun 1878 hingga sekarang. Pembagian tersebut di maksudkan karena ada hal-

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2018

3

Modul WPPE | MPE

hal khusus yang terjadi dalam periode perkembangannya baik dilihat dari sisi peraturan, ekonomi, dan politik. Beberapa periode tersebut dapat diklasifikasikan seperti berikut:

III.3. Sejarah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan A.

Fungsi Bapepam 1) Mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui Pasar Modal apakah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan sehat serta baik; 2) Menyelenggarakan Bursa Pasar Modal yang efektif dan efisien; mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual sahamsahamnya melalui pasar modal. B. Beralihnya Bapepam Ke Bapepam LK Berawal dari Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK 606/KMK.01. /2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, organisasi unit eselon I Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan unit eselon I Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) digabungkan menjadi satu organisasi unit eselon I, yaitu menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan Lembaga Keuangan). C. BAPEPAM LK Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (disingkat Bapepam-LK) adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan. D. Fungsi BAPEPAM LK 1) Penyusunan dan penegakan peraturan di bidang pasar modal primer dan sekunder Penegakan peraturan di bidang pasar modal; 2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal;

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2018

4

Modul WPPE | MPE

3) Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik; 4) Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; 5) Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal; E. BAPEPAM Pada waktu Pasar Modal dihidupkan kembali tahun 1976, dibentuklah Bapepam, singkatan dari Badan Pelaksana Pasar ModalBapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) adalah badan pemerintah yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Bapepam dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien dan melindungi kepentingan permodalan di Indonesia. F.

Awal Munculnya OJK Disahkannya UU No.21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan, telah melahirkan lembaga baru yaitu otoritas jasa keuangan yang di namakan OJK. Pembetukan OJK ini mengakibatkan kewenangan - kewenangan tersebut beralih dari BI dan Bapepam-LK ke OJK, sehingga BI hanya memiliki kewenangan di bidang kebijakan moneter, sedangkan Bapepam -LK melebur menjadi OJK dan tidak lagi di bawah kementrian Keuangan.

G. OJK Sebagai upaya reformasi di sektor keuangan, berdasarkan amanat dari Pasal 34 UU No. 3/2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23/ 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen.Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No 21 tahun 2011 Bab I pasal 1 ayat 1. Pada tanggal 22 November 2012, pemerintah mensahkan UU No.21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yang didirikan dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: 1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan 3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat OJK dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh Presiden dan mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Lembaga yang mulai berfungsi pada tanggal 31 Desember 2012 ini berperan dalam menggantikan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan di Pasar Modal yang selama ini dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

H.

Tugas OJK 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga 4. Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2018

5

Modul WPPE | MPE

III.4. Regulasi terkait Pasar Modal di Indonesia 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.01/1995 tentang Dicabutnya Keputusan Menkeu Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menkeu Nomor 264/KMK.010/1995, dan berlaku mulai 1 Januari 1996 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.01/1995 tentang Pemilikan Saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana oleh Pemodal Asing 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455/KMK.01/1997 tentang Pembelian Saham oleh Pemodal Asing Melalui Pasar Modal 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/KMK.010/2010 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek 10. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2018

6

Modul WPPE | MPE

III.5. Struktur Pasar Modal Indonesia Gambar 4 – Struktur Pasar Modal Indonesia

Para Pelaku & Lembaga di Pasar Modal Self Regulatory Organization (SRO) adalah suatu organisasi yang melaksanakan tingkat tertentu dari kewenangan penerapan aturan (regulator) di industri Pasar Modal. Kewenangan regulator dapat diterapkan sebagai pelengkap dari peraturan pemerintah yang ada dan tidak selalu merupakan bentuk pengalihan kewenangan dari pemerintah. SRO memiliki peraturan dan ketentuan yang mengikat bagi pelaku pasar modal sebagai fungsi pengawasan untuk mencegah praktik perdagangan yang dilarang. Lembaga SRO di Pasar Modal Indonesia adalah PT. Bursa Efek Indonesia (BEI), PT. Kustodian Sentral Efek Indonesai (KSEI) dan PT. Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). A. Bursa Efek Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka (UUPM Pasal 1). Berdasarkan PP 45/1995 Pasal 5, pemegang saham bursa minimal 50 Anggota Bursa (AB) dan maksimal 200 AB. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien, Bursa Efek Indonesia mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur wajar dan efisien, menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek, menyusun rancangan anggaran tahunan dan pengunaan laba Bursa Efek dan melaporkannya ke Bapepam-LK (UUPM Pasal 7). Fungsi bursa lainnya adalah menjaga kelangsungan pasar (market liquidity), dan menciptakan harga efek yang wajar (price discovery). Kegiatan BEI dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bursa Efek Indonesia antara lain untuk: 1) Meningkatkan sistem atau sarana perdagangan Efek; 2) Meningkatkan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap anggota Bursa Efek; 3) Mengembangkan sistem pencatatan Efek yang efisien; 4) Mengembangkan sistem kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa; Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2018

7

Modul WPPE | MPE

5) 6)

Meningkatkan sistem pelayanan informasi; kegiatan pengembangan Pasar Modal, termasuk kegiatan promosi dan penelitian; dan Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Pasar Modal.

B. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)- KPEI Fungsi LKP dalam Perdagangan Efek LKP adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Saat ini, PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) adalah pihak yang telah mendapatkan izin sebagai LKP untuk melaksanakan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Pengertian kliring yang dimaksud adalah proses penentuan hak dan kewajiban efek dan/atau dana Anggota Bursa, yang timbul dari transaksi efek yang dilakukannya di bursa efek. Sedangkan penjaminan penyelesaian transaksi bursa adalah merupakan kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban efek dan/atau dana Anggota Bursa yang timbul dari transaksi bursa. Dalam praktiknya, data transaksi efek yang terjadi di Bursa akan dikirim ke LKP untuk kemudian dilakukan proses Kliring, sehingga Anggota Bursa dapat mengetahui hak dan kewajiban efek dan/atau dananya masing-masing pada setiap hari bursa, untuk kemudian diselesaikan pada tanggal penyelesaian. Pemegang Saham dan Struktur Modal 1. Pemegang Saham (Shareholders) KPEI - Bursa Efek Indonesia (BEI) : 100% 2. Struktur Modal (Capital Structure) KPEI - Modal Dasar : Rp. 60 Milyar - Modal Setor : Rp. 15 Milyar Bisnis Motif 1. Nir Laba (Non Profit Motive) 2. Tidak membayar dividen (No Dividend Payment) 3. Keuntungan untuk operasional dan pengembangan Sumber Pendapatan 1. Fee jasa Kliring Transaksi Bursa 2. Fee jasa Pinjam Meminjam Efek 3. Fee jasa pengelolaan Dana Jaminan Jenis Layanan 1. Layanan Jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien 2. Jasa Pinjam Meminjam Efek (Securities Lending and Borrowing) 3. Pelayanan jasa KPEI diberikan kepada Anggota Bursa Efek dan partisipan lainnya (seperti Bank Kustodian) Novasi (Mitra Pengimbang) Novasi adalah Pengalihan hubungan hukum antara AB Jual dengan AB Beli menjadi hubungan hukum antara AB Jual dengan KPEI dan AB Beli dengan KPEI. Dengan novasi peranan KPEI menjadi sebagai: • Mitra Pengimbang (Counter Party) yang menjamin kepastian penyelesaian Transaksi Bursa. • Pengelola Risiko (Risk Management) dari penyelesaianTransaksi Bursa

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2018

8

Modul WPPE | MPE

Ilustrasi Novasi terlihat seperti pada gambar di bawah ini:

C. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)- KSEI Fungsi LPP dalam Perdagangan Efek LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Saat ini, PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merupakan pihak yang telah mendapatkan izin sebagai LPP untuk menjalankan fungsi Penyimpanan dan Penyelesaian efek. Pemegang Saham KSEI Bank Kustodian : 36% SRO : 30,5% Perusahaan Efek : 30,5% BAE : 3% Layanan yang diberikan LPP meliputi: 1. Administrasi Rekening Efek 2. Penyelesaian transaksi Efek 3. Distribusi hasil corporate action 4. Jasa-jasa terkait lain seperti Post Trade Processing (PTP) dan penyediaan laporanlaporan jasa kustodian sentral Fungsi dan Peran KSEI Fungsi Menyediakan Jasa Kustodian sentral dan Penyelesaian transaksiyang teratur, wajar, danefisien (Pasal 14 ayat 2 UUPM). Peran 1. Penyimpan efek tanpa warkat a. Efek Bersifat Ekuitas (Saham, HMETD, dan Waran) b. Efek Bersifat Utang (Surat utang, MTN, NCD, PN, CP, dll) 2. Penyelesaian transaksi efek a. Transaksi Bursa b. Transaksi di Luar Bursa (overthe counter)

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2018

9

Modul WPPE | MPE

Pengguna Jasa KSEI Emiten Untuk aktivitas berikut: 1. Pendaftaran Efek - Persyaratan agar Efek Emiten dapat disimpan di KSEI 2. Distribusi Corporate Actions - Penyampaian informasi corporate action - Pembayaran dividen, bunga, saham bonus dll - Laporan-laporan; data pemegang Efek Pemegang Rekening (Perusahaan Efek & Bank Kustodian) Untuk jasa sebagai berikut: 1. Penyimpanan Efek untuk Efek tanpa warkat 2. Pemindahbukuan Efek untuk transaksi bursa & transaksi di luar bursa 3. Penerimaan hasil Corporate Action 4. Laporan-laporan: laporan saldo & mutasi Efek, informasi CorporateAction Kustodian Sentral Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa: 1. Jasa penitipan kolektif atas Efek 2. Jasa administrasi: menerima dividen, bunga, dan hak- hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya. Ketentuan menjadi Kustodian 1. Perusahaan Efek 2. Bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK 3. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45/1995) Konsep Penitipan Kolektif 1. Efek dikonversikan ke dalam data elektronik dan diadministrasikan di rekening Efek. 2. Peralihan Kepemilikan dengan pemindahbukuan Efek (book-entrytransfer). 3. Efek dalam Penitipan Kolektif dianggap sepadan (fungible). 4. Hak-hak terkait dengan Efek (dividen, saham bonus, dll) dibagikan melalui KSEI dan dikredit ke rekening Efek 5. Hak-hak Beneficial Owner (kepemilikan manfaat) atas Efek - Hak atas pembagian dividen, saham bonus - Hak atas pembayaran bunga atau pokok surat utang - Hak untuk menghadiri RUPS/RUPO - Hak-hak lain yang berkaitan dengan Efek

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2018

10

Modul WPPE | MPE

Sub Rekening Efek

1. Merupakan Rekening Efek yang digunakan untuk mencatat kepemilikan Efek dan

dana milik setiap investor atau nasabah yang dikelola oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. 2. Pemegang Rekening dapat mengelola 1 (satu) atau lebih Sub Rekening Efek milik nasabah. 3. Berisi Efek dan atau dana milik nasabah Pemegang Rekening. Tujuan Kepemilikan Sub Rekening Efek Definisi Sub Rekening Efek adalah Rekening Efek Nasabah (investor) yang tercatat di KSEI, untuk mencatat kepemilikan efek investor. Tujuan Kepemilikan Sub Rekening Efek 1. Perlindungan Investor: a. Kepastian pemisahan pembukuan Efek investor dengan Efek milik Kustodian. b. Kepastian hak atas Efek seperti dividen, hak menghadiri RUPS, karena investor akan tercatat dalam DPS yang dikeluarkan oleh KSEI 2. Tersedianya data investor setiap waktu di KSEI, untuk keperluan: a. Pelaksanaan corporate action b. Pelaporan Emiten kepada OJK, Bursa Efek, atau BI c. Penyidikan oleh pihak yang berwenang, misal: OJK d. Laporan tahunan pemakai jasa KSEI. 3. Efisiensi distribusi hasil Corporate Action KSEI terikat untuk menjaga kerahasiaan data Rekening Efek, termasuk SubRekening Efek berdasarkan UUPM (Pasal 47).

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2018

11

Modul WPPE | MPE

Fasilitas AKSes 1. Fasilitas yang diberikan kepada investor untuk dapat langsung melihat portofolio yang dimilikinya ke dalam sistem KSEI. 2. Fasilitas AKSes adalah sarana informasi yang disediakan untukpara investor di website KSEI, yang memberikan akses langsung bagi investor untuk melihat dan memonitor posisi dan mutasi portofolio Efeknya yang tersimpan di Sub Rekening Efek di KSEI. 3. Website http://akses.ksei.co.id dengan jaminan standar keamananyang ketat. 4. Diluncurkan pada tanggal 18 Juni 2009. 5. Tujuan untuk memberikan perlindungan dan transparansi informasi kepemilikan portofolio Efek nasabah (investor).

atas

D. Pelaku Pasar Modal D.1. Emiten dan Perusahaan Publik 1. Perusahaan dapat menghimpun dana dari masyarakat dengan menjual atau menawarkan efek kepada publik. Perusahaan yang menjual atau menawarkan efek biasa disebut dengan Emiten. 2. Kegiatan ini dikenal dengan istilah penawaran umum perdana, Initial Public Offering (IPO) atau go public, yang dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur oleh UU Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya. 3. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehubungan dengan perusahaan yang Go Public adalah sebagai berikut: a. Laporan keuangan audit oleh akuntan publik b. Dokumen legal audit dan legal opinion oleh konsultan hukum c. Hasil penilaian aset oleh lembaga penilai (jika ada) d. Pendirian dan Perubahan-perubahan Anggaran Dasar serta perjanjianperjanjian yang telah dibuat perusahaan. D.2.Perusahaan Efek Perusahaan Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi serta kegiatan lain sesuai ketentuan OJK. 1. Perantara Pedagang Efek (Broker – Dealer) Adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Ada 2 macam perusahaan Perantara Pedagang Efek yaitu: a. Anggota Bursa (Administrasi) b. Non Anggota Bursa (Non Administrasi) Kewajibannya: a. Mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri. b. Dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek wajib memperhatikan keuangan nasabah dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah. c. Membubuhi jam, hari dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan. d. Memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi. e. Menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah. f. Menyelesaikan amanat jual / beli dari pemberi amanat. g. Menyediakan data dan informasi bagi kepentingan pemodal. h. Memberikan saran kepada para pemodal.

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2018

12

Modul WPPE | MPE

2. Penjamin Emisi Efek (Underwriter) Adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Kewajibannya: a. Mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi b. Mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dengan emiten. Ada 2 macam perjanjian penjaminan yaitu kontrak penjaminan emisi Efek dapat berbentuk kesanggupan penuh (full commitment) atau kesanggupan terbaik (best effort). Dengan kesanggupan penuh, Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab mengambil sisa Efek yang tidak terjual, sedangkan dengan kesanggupan terbaik, Penjamin Emisi Efek tidak bertanggung jawab terhadap sisa Efek yang tidak terjual, tetapi berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjualkan Efek Emiten. 3. Manajer Investasi (Investment Manager) Adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Tugasnya: a. Mengadakan riset atas efek b. Menganalisa kelayakan investasi c. Mengelola portofolio efek atas kepentingan nasabah d. Mengelola reksa dana. Terdapat pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi yang tidak diwajibkan untuk memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek, yaitu untuk Efek utang dengan jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, Efek yang diterbitkan atau dijamin Pemerintah Indonesia, atau Efek lain sesuai ketentuan OJK D.3 Lembaga Penunjang Pasar Modal 1. Biro Administrasi Efek (BAE) Adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek (UUPM Pasal 1). Tugasnya: a. Mendaftarkan dan mengadministrasikan saham yang dibeli investor menjadi atas nama pemodal tersebut, dengan dikenakan biaya sesuai yang ditetapkan oleh BAE. b. Modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 500.000.000,-. 2. Bank Kustodian Adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya (UUPM Pasal 1). Jasa yang diberikan meliputi: a. Menyediakan tempat penitipan harta yang aman bagi surat-surat berharga (Efek) b. Mencatat dan membukukan semua penitipan pihak lain secara cermat c. Mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya. Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2018

13

Modul WPPE | MPE

d. Mengamankan pemindahan efek. e. Menagih dividen, bunga surat utang, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan surat berharga yang dititipkan. Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian (LPP), Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian. 3. Wali Amanat Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang (Pasal 1 UUPM). Kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh Bank Umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dan wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam-LK (Pasal 50 UUPM). 4. Pemeringkat Efek Pihak yang melakukan penilaian kemampuan membayar kembali surat utang serta menyediakan jasa informasi mengenai perusahaan di pasar modal. Di samping itu fungsi lainnya adalah melakukan: 1. Analisis peringkat 2. Studi Industri a. Analisis risiko bisnis b. Posisi pasar dan strategi bisnis c. Diversifikasi d. Struktur biaya e. Manajemen f. Dan faktor kunci sukses lainnya 3. Analisis risiko keuangan a. Kebijakan keuangan b. Keuntungan c. Struktur modal d. Kualitas aset e. dll 5. Penilai Harga Efek adalah lembaga resmi yang melakukan penilaian dan penetapan harga pasar wajar secara harian dari seluruh instrumen surat utang, Sukuk, dan surat berharga lainnya yang diperdagangkan di pasar sekunder. Hal ini Perdagangan surat utang yang OTC dan tidak terpusat (de-centralized) menjadikan isu likuiditas dan transparansi melalui ketersediaan harga pasar wajar menjadi sangat kritikal Dalam perkembangannya, informasi harga pasar wajar yang diterbitkan BPA menjadi referensi yang wajib digunakan oleh institusi keuangan dalam penetapan secara harian nilai aset bersih (NAB) dan nilai pasar wajar portfolio. Produk dan Fitur: • Harga Pasar Wajar IBPA termasuk upper and lower (harian dan historis) • Indeks (INDOBeX dan IBPA Indices) • Imbal Hasil dan Kurva Imbal Hasil • Credit Spread Matrix • Riset Pasar Surat Utang Bond Calculator • ABS Calculator • My Portfolio • Informasi terkait efek bersifat utang lainnya • Export Data

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2018

14

Modul WPPE | MPE

6. Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF) Maksud dan Tujuan P3IEI yang lebih dikenal sebagai Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) didirikan dengan maksud dan tujuan 1. Menatausahakan dan mengelola dana pelindungan pemodal di pasar modal Indonesia, seperti: memisahkan penyimpanan, pencatatan dan pembukuan antara harta kekayaan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dengan harta kekayaan Dana Perlindungan Pemodal. 2. Melakukan investasi atas dana perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia. Menyimpan Efek dalam rangka investasi Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal pada Bank Kustodian. Dengan tujuan meningkatkan nilai Dana Perlindungan Pemodal secara optimal dengan mempertimbangkan hasil dan risiko investasi. 3. Melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa untuk melakukan pembayaran dan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim yang dilakukan oleh pemodal. 4. Menerima tambahan dana dan/atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia. Memungut iuran dari anggota Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal. 5. Melakukan tindakan untuk pengembalian (recovery) dana yang telah dikeluarkan dari Dana Perlindungan Aset Pemodal untuk pembayaran klaim berdasarkan subrogasi atas hak pemodal terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian, termasuk namun tidak terbatas ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. 6. Serta melakukan segala kegiatan pendukung lainnya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan di atas

Struktur Perlindungan Pemodal

Pemodal dan Aset Pemodal Pemodal adalah nasabah dari Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian. Pemodal yang asetnya mendapat perlindungan Dana Perlindungan Pemodal adalah Pemodal yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2018

15

Modul WPPE | MPE

1. Menitipkan asetnya dan memiliki rekening Efek pada Kustodian 2. Dibukakan Sub Rekening Efek pada Lembaga Peyimpanan dan Penyelesaian oleh Kustodian; dan 3. Memiliki nomor tunggal identitas pemodal dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Fungsi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Dalam Penyelenggara ana Perlindungan Pemodal wajib memiliki paling sedikit fungsifungsi sebagai berikut: 1) Fungsi Investasi, dilaksanakan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut: a. menyusun dan melaksanakan rencana investasi atas Dana Perlindungan Pemodal; b. mengawasi perkembangan investasi atas jumlah yang tidak akan digunakan segera dari Dana Perlindungan Pemodal; dan c. melakukan penyetoran hasil investasi Dana Perlindungan Pemodal ke dalam Dana Perlindungan Pemodal; 2) Fungsi Pembukuan dan Keuangan, dilakukan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut: a. membuat dan menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan atas seluruh transaksi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; b. membuat dan menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan atas seluruh transaksi dan kegiatan sehubungan dengan Dana Perlindungan Pemodal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan terpisah dari pencatatan dan pembukuan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; c. memastikan bahwa pencatatan dan pembukuan dalam (a) dan (b) tersebut terselenggara dan tersimpan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku; d. menyusun laporan keuangan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan ketentuan catatan atas laporan keuangan paling sedikit wajib memuat hal-hal sebagai berikut: i. pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Pihak terafiliasi dengan direktur dan komisaris Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; ii. pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Pihak terafiliasi dengan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; dan iii. pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat lain, dan fasilitas yang diberikan kepada direktur dan komisaris Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal e. melakukan kegiatan perbendaharaan, antara lain menerima dana dan memungut iuran Dana Perlindungan Pemodal dan mengeluarkan biaya yang terkait dengan Dana Perlindungan Pemodal;

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2018

16

Modul WPPE | MPE

f.

menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) dengan berpedoman pada prinsip efisiensi Pasar Modal dalam bentuk rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) yang sistematis, akurat, dan tepat waktu; dan g. apabila terdapat keragu-raguan atau perbedaan dalam pencatatan yang dilakukan oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dengan pihak lain atas transaksi yang dilakukan sehubungan dengan Dana Perlindungan Pemodal, Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib mengadakan rekonsiliasi dengan pihak terkait tersebut untuk memastikan akurasi pembukuan 3) Fungsi Pengawasan Internal dan Kepatuhan, dilaksanakan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut: a. memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta prosedur operasi standar dan kode etik Penyelenggaraan Dana Perlindungan Pemodal yang berlaku; b. memproses setiap pengaduan Pemodal dan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; dan c. memastikan bahwa pegawai pengawasan internal dan kepatuhan memiliki akses ke pembukuan setiap waktu. 7. TICMI (The Indonesia Capital Market Institute) Pada tanggal 10 November 2015 bertepatan dengan acara Investor Summit and Capital Market Expo 2015, TICMI bergabung dengan ICaMEL dan sekaligus melakukan Relaunching brand The Indonesia Capital Market Institute sebagai pusat referensi, edukasi, dan sertifikasi profesi pasar modal terbesar di Indonesia pada tahun 2020. Sebagai pusat referensi, TICMI menyediakan data pasar modal sejak tahun 1977 seperti prospektus, financial report, annual report, pengumuman dan interim report. TICMI juga memiliki perpustakaan yang koleksinya terdiri dari 2.994 buku dan terbuka untuk umum (dapat dibaca di tempat). Sedangkan perpustakaan digital TICMI (Ridmi) memiliki 306 koleksi buku dan aplikasi ini dapat diunduh secara gratis untuk Android dan Desktop Komputer Windows (IOS menyusul). Sebagai pusat edukasi, TICMI memiliki berbagai program yang terbuka bagi masyarakat luas seperti : 1. Sekolah Pasar Modal Program ini merupakan program sosialisasi dan edukasi pasar modal bagi para calon investor yang diselenggarakan secara rutin setiap Selasa, Kamis dan Sabtu oleh TICMI mulai November 2016. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi yang tepat mengenai investasi saham dan mekanisme untuk menjadi investor saham. Dalam melaksanakan kegiatan ini, TICMI dibantu oleh Anggota Bursa yang memberikan edukasi tentang penggunaan aplikasi online trading, serta Bank untuk membantu pembuatan Rekening Dana Nasabah. Diharapkan para peserta secara langsung dapat merasakan pengalaman bertransaksi saham dengan menggunakan aplikasi online trading di perangkat masing-masing. 2. Sekolah Pasar Modal Syariah Seperti juga Sekolah Pasar Modal, Sekolah Pasar Modal Syariah merupakan program sosialisasi dan edukasi pasar modal bagi para calon investor Syariah yang diselenggarakan secara rutin oleh TICMI sejak bulan Februari 2017. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi yang tepat mengenai investasi saham syariah dan mekanisme untuk menjadi investor saham syariah. Dalam melaksanakan kegiatan ini, TICMI dibantu oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Anggota Bursa yang memberikan edukasi tentang penggunaan aplikasi sharia online trading, serta Bank untuk membantu pembuatan Rekening Dana Nasabah. Diharapkan para peserta secara langsung dapat merasakan pengalaman bertransaksi saham dengan menggunakan aplikasi sharia online trading di perangkat masing-masing.

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2018

17

Modul WPPE | MPE

3. Cerdas Mengelola Keuangan Program ini merupakan program edukasi reksadana bagi para calon investor yang diselenggarakan secara rutin bekerjasama dengan Panin Asset Management sejak tahun 2017. Pada kegiatan ini diharapkan para peserta secara langsung dapat memahami mengenai perencanaan keuangan pribadi dan mulai menginvestasikan dananya pada produk Reksadana. 4. Program Moduler Program ini merupakan program edukasi bagi masyarakat umum mengenai topik-topik yang berkaitan dengan pasar modal. Program ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2017. 5. Program Kerjasama dengan Institusi Pendidikan Pasar Modal di Negara Lain Program ini merupakan program internasional dengan topik-topik terkait pasar modal. Program ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2017. 6. Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL) Program Pendidikan Berkelanjutan merupakan program yang dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 45/SEOJK.04/2017. TICMI mendapatkan pengakuan untuk menyelenggarakan kegiatan ini bagi pemegang izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-63/PM.2/2017 tanggal 8 Mei 2017. Kegiatan PPL yang dimiliki TICMI berbentuk kegiatan tatap muka dan kegiatan non-tatap muka berdurasi minimal 360 menit. 7. Capital Market Professional Development Program (CMPDP) Program CMPDP diharapkan mampu mendorong dan menjadi motor penggerak kemajuan pasar modal Indonesia melalui keunggulan SDM, dengan cara: 1. Mengembangkan kompetensi SDM dan mencetak profesional pasar modal sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan SRO. 2. Mempersiapkan pemimpin masa depan untuk pasar modal Indonesia. 3. Memberikan kesempatan berkarir di industri pasar modal kepada anak bangsa yang memiliki potensi, kemampuan, dan motivasi untuk berkontribusi bagi kemajuan pasar modal Indonesia. Untuk mendapatkan calon peserta CMPDP yang memiliki potensi dan berkeinginan untuk berkarir di industri pasar modal, SRO melakukan proses rekrutmen dan seleksi. Kesempatan mengikuti proses rekrutmen dan seleksi terbuka lebar bagi seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, termasuk karyawan SRO. Setelah terpilih, setiap trainee CMPDP mendapatkan development program yang komprehensif selama kurang lebih 1 (satu) tahun sebelum akhirnya ditempatkan pada divisi-divisi inti di SRO. Program pelatihan serta ujian sertifikasi profesi pasar modal di TICMI, diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja professional yang handal di Pasar Modal Indonesia. Dalam pelaksanaannya, hingga kini TICMI telah menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan Profesi Pasar Modal untuk : 1. Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) 2. Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE Pemasaran) 3. Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas (WPPE Pemasaran Terbatas) 4. Wakil Manajer Investasi (WMI) 5. Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) 6. Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2018

18

Modul WPPE | MPE

Untuk dapat dinyatakan lulus dalam Ujian Kecakapan Profesi Pasar Modal, setiap peserta wajib melampaui nilai minimum yang disyaratkan. Secara total, jumlah peserta program pelatihan serta ujian sertifikasi pasar modal semua program sampai dengan tahun 2017 mencapai 7.566 orang, sementara jumlah lulusannyamencapai 4.176 orang atau dengan kata lain memiliki tingkat kelulusan rata-rata sebesar 55% dari jumlah peserta. E. Profesi Penunjang Pasar Modal Terdiri dari : a. Akuntan, melakukan audit atau pemeriksaan dan memberikan pendapat terhadap Laporan keuangan. b. Konsultan Hukum, membuat laporan legal audit dan memberikan pendapat hukum. c. Penilai, melakukan penilaian atas aset perusahaan. d. Notaris, membuat akta otentik dan legalisasi dokumen perusahaan. e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Semua profesi yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di OJK. Setiap profesi penunjang pasar modal wajib mentaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing, dan dalam melakukan kegiatan usaha di pasar modal, profesi penunjang pasar modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen. Peranan Lembaga dan Profesi Penunjang

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2018

19

Modul WPPE | MPE

F. Investor Proses jual beli saham di BEI

Cara menjadi investor: 1. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak Perusahaan Sekuritas, yaitu formulir Pembukaan Sub Rekening Efek dan formulir Rekening Dana Investor (RDI). 2. Memberikan dokumen yang diperlukan, yaitu foto copy KTP yang berlaku dan NPWP serta fotocopy bagian depan buku tabungan yang akan didaftarkan dalam formulir Pembukaan Sub Rekening Efek. 3. Setoran dana awal ke rekening di bank RDI atas nama calon investor saham. Masing-masing broker menentukan deposit berbeda-beda (dimulai dari Rp100.000,-). 4. Setelah disetujui, selanjutnya kita sudah siap bertransaksi !!! Yuk Nabung Saham Yuk Nabung Saham adalah sebuah campaign yang mengajak masyarakat Indonesia untuk berinvestasi di pasar modal melalui share saving. Sebagai upaya dalam mengembangkan industri pasar modal di Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) senantiasa mengedukasi dan mengembangkan industri ke arah yang lebih baik. Tujuan BEI tidak semata fokus pada penambahan jumlah investor baru, namun juga berupaya untuk menanamkan kebutuhan berinvestasi di pasar modal yang secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah investor aktif di pasar modal Indonesia.

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2018

20

Modul WPPE | MPE

Mekanisme Yuk Nabung Saham

G. Instrumen di Pasar Modal Indonesia Di dalam pasar modal diperdagangkan beberapa jenis aset finansial. Contoh aset finansial ini adalah saham, surat utang, reksadana dan derivatif. 1. Saham Saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut menjadi pemilik perusahaan tersebut sebesar modal yang ditanamkan. Hal ini menyebabkan pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 2. Surat Utang Surat Utang adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan dan menyatakan bahwa perusahaan bersedia membayar sejumlah uang tertentu di masa depan kepada pemegang surat utang tersebut. Selain membayar uang sejumlah pokok pinjaman, perusahaan juga membayar bunga pinjaman atau kupon bunga secara periodik. 3. Reksa Dana Merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Reksa Dana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pasal 1 ayat (27) didefinisikan bahwa Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. 4. Derivatif Derivatif adalah produk turunan dari underlying asset, dalam hal ini saham. Contoh produk yang termasuk dalam jenis derivatif adalah futures dan option

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2018

21

Modul WPPE | MPE

PASAR MODAL SYARIAH Pasar modal syariah adalah kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah merupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fiqih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fiqih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan diantara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fiqih muamalah. Terdapat kaidah fiqih muamalah yang menyatakan bahwa Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia. Gambar 5 – Landasan Hukum Pasar Modal Syariah

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2014 A. Sejarah Pasar Modal Syariah Sejarah Pasar Modal Syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management (DIM) pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) berkerjasama dengan DIM meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan Obligasi Syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Sejarah Pasar Modal Syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan Pasar Modal Syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai dari MoU antara Bapepam dan DSN-MUI pada tanggal 14 Maret 2003. MoU menunjukkan adanya kesepahaman antara Bapepam dan DSN-MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia.

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2018

22

Modul WPPE | MPE

Dari sisi kelembagaan Bapepam-LK, perkembangan Pasar Modal Syariah ditandai dengan pembentukan Tim Pengembangan Pasar Modal Syariah pada tahun 2003. Selanjutnya, pada tahun 2004 pengembangan Pasar Modal Syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan LK, dan dilaksanakan oleh unit setingkat eselon IV yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah. Sejalan dengan perkembangan industri yang ada, pada tahun 2006 unit eselon IV yang ada sebelumnya ditingkatkan menjadi unit setingkat eselon III. Pada tanggal 23 Nopember 2006, Bapepam-LK menerbitkan paket Peraturan Bapepam dan LK terkait Pasar Modal Syariah. Paket peraturan tersebut yaitu Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 2007 Bapepam-LK menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan diikuti dengan peluncuran Daftar Efek Syariah pertama kali oleh Bapepam dan LK pada tanggal 12 September 2007. Perkembangan Pasar Modal Syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada tanggal 26 Agustus 2008 untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan IFR0002. Pada tanggal 30 Juni 2009, Bapepam-LK telah melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Sejak tahun 2001, telah terdapat 14 fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – MUI tentang Pasar Modal Syariah di Indonesia. Investasi di pasar saham telah mendapatkan pengakuan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Fatwa No.80/DSN-MUI/III/2011

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2018

23

Modul WPPE | MPE

Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek: 1. Transaksi saham dianggap sesuai Syariah apabila • Hanya melakukan jual-beli saham Syariah • Tidak melakukan transaksi yang dilarang secara Syariah 2. Saham yang sudah di beli boleh ditransaksikan kembali meskipun settlement baru dilaksanakan pada T+3 sesuai prinsip Qabdh Hukmi (penguasaan aset oleh pembeli secara dokumen kepemilikan aset yang dibelinya baik dalam bentuk catatan elektronik maupun non-elektronik 3. Transaksi efek di Bursa Efek menggunakan akad Bai’ Al-musawamah (akad jual beli dengan kesepakatan harga pasar yang wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan) Indeks Syariah a. Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

ISSI merupakan indeks saham yang mencerminkan keseluruhan saham syariah yang tercatat di BEI. Konstituen ISSI adalah keseluruhan saham syariah tercatat di BEI dan terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES). Konstituen ISSI direview setiap 6 bulan sekali (Mei dan November) dan dipublikasikan pada awal bulan berikutnya. Konstituen ISSI juga dilakukan penyesuaian apabila ada saham syariah yang baru tercatat atau dihapuskan dari DES. Metode perhitungan indeks: rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar Tahun dasar: Desember 2007 Peluncuran: 12 Mei 2011

Proses Seleksi ISSI dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 1. Tidak Melakukan Kegiatan Usaha Yang Dilarang Secara Syariah dan Tercatat di BEI 2. Rasio Utang Berbasis Bunga dibandingkan Total Aset ≤ 45% 3. Rasio Pendapatan Non Halal terhadap Total Pendapatan ≤ 10% b. Jakarta Islamic Index (JII) ‒ JII merupakan indeks saham yang mencerminkan kinerja 30 saham dengan kapitalisasi pasar dan nilai transaksi terbesar diantara saham syariah yang tercatat di BEI. ‒ 30 saham konstituen JII diseleksi dari saham dalam DES. ‒ Konstituen JII direview setiap 6 bulan sekali (Mei dan November) dan dipublikasikan setiap awal bulan berikutnya. ‒ Metode perhitungan indeks: rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar. ‒ Tahun dasar: Januari 1995 ‒ Peluncuran: 3 Juli 2000 Proses Seleksi JII dilakukan oleh OJK dan BEI 1. Saham Syariah yang terdapat di DES dan menjadi konstituen ISSI 2. 60 saham dengan kapitalisasi terbesar 3. 30 saham dengan nilai transaksi terbesar B. Dasar Hukum Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di Pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksananaannya (Peraturan Bapepam-LK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa dan lain-lain).

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2018

24

Modul WPPE | MPE

Bapepam-LK selaku regulator pasar modal di Indonesia, memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah, sebagai berikut: 1. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah 2. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek C. Instrumen Pasar Modal Syariah Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa efek harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu efek tersebut dikatakan sebagai Efek Syariah. Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah disebutkan bahwa Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip - prinsip syariah di Pasar Modal Efek-efek yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam–LK meliputi: 1. Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia. 2. Efek yang diterbitkan oleh Emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar. 3. Sukuk yang diterbitkan oleh Emiten termasuk Obligasi Syariah yang telah diterbitkan oleh emiten sebelum ditetapkannya peraturan ini. 4. Reksa Dana Syariah. 5. Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah. 6. Efek Beragun Aset Syariah. 7. Efek berupa saham, termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan waran syariah, yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah. 8. Efek syariah yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya 9. Efek syariah lainnya. Sampai dengan saat ini, Efek Syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi Saham Syariah, Sukuk dan Unit Penyertaan dari Reksa Dana Syariah.

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2018

25