1. Yosi-review Hukum Kontrak Konstruksi

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI

REVIEW HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Yosi Darmawan Arifianto, ST., MT

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint Nama

: Yosi Darmawan Arifianto, ST., MT

Tempat / tanggal lahir Alamat Tempat Tinggal

: Banyuwangi, 4 September 1977 : Perum Kademangan Asri Regency D2-08, Bondowoso, Jawa Timur : Perum Taman Embong Anyar II Blok A/6 Malang, Jawa Timur HP. 0821 4111 1212, 0822 3372 1212

Pendidikan: Magister Pengelolaan Sumber Daya Air – UNIBRAW Malang KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Riwayat Pekerjaan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PT. DUNKINDO LESTARI, Store Manager DECSA Konsultan Mataram, Engineer Tirta Buana Konsultan Malang, Team Leader Dinas Pengairan Kab. Bondowoso, Kepala seksi Operasi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab. Bondowoso, Kasubid Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Pemulihan Lingkungan dan Konservasi Sbr. Daya Alam Dinas Pengairan Kabupaten Bondowoso, Kepala Seksi Perencanaan Teknis BPBD Kabupaten Bondowoso, Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Universitas Bondowoso, Wakil Dekan Fakultas Teknik Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya, Widyaiswara Ahli Muda Bidang Sbr. Daya Air

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

Pendahuluan Tujuan Pembelajaran Hasil Belajar:

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK

Setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan ini, Peserta mampu memahami peraturan yang berlaku dalam sengketa kontrak konstruksi Indikator Hasil Belajar:

Setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan ini peserta dapat menjelaskan: SUBSTANSI KONTRAK

1. pengertian tentang sengketa konstruksi, jenis-jenis sengketa kontrak konstruksi, faktor-faktor penyebab sengketa kontrak konstruksi dan pasal-pasal yang terkait dengan sengketa kontrak konstruksi. 2. prinsip dasar penyelesaian sengketa kontrak konstruksi 3. cara melaksanakan mitigasi sengketa kontrak konstruksi 4. pengertian klaim, pengajuan klaim, analisa klaim, penyebab kegagalan klaim, metode penyelesaian klaim, cara mengendalikan resiko dan menghindari klaim.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

Pendahuluan DASAR HUKUM

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi 2. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, beserta perubahannya Perubahan 1. PP No. 59 Tahun 2010 Perubahan 2. PP No. 79 Tahun 2015 Perubahan 3. PP No. 54 Tahun 2016 1. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah 2. Peraturan Menteri PUPR No. 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian PUPR 3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 06/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi 4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 24/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi 5. Permen PUPR Nomor 31/PRT/M/2015, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi 6. Peraturan Lembaga LKPP No. 7 s.d 19 Tahun 2018

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PERPRES NO. 16 TAHUN 2018

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DEFINISI

Powerpoint

KEBIJAKAN Secara etimologis, kebijakan adalah terjemahan dari kata policy. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 1. Selalu menggunakan akal budinya; pandai; mahir. 2. Pandai bercakap-cakap; 3. Kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; 4. Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

KEBIJAKAN

DEFINISI

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak. Menurut William Dunn dalam Sahya Anggara (2014:5) menjelaskan bahwa ada empat ciri pokok masalah kebijakan, yaitu sebagai berikut: KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK

1.

Saling kebergantungan. Kebijakan bukan merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari seluruh sistem masalah.

2.

Subyektifitas. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permsalahan didefinisikan, diklarifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif.

3.

Sifat bantuan. Masalah-masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan diubah secara sosial.

4.

Dinamika masalah kebijakan. Cara pandang orang terhadap masalah pada akhirnya akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut.

SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

KEBIJAKAN

DEFINISI

Hogwood dan Gunn (1984) menyebutkan 10 penggunaan istilah kebijakan, yang menunjukkan makna yang berbeda-beda:

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

1) Kebijakan sebagai label untuk sebuah aktifitas, misal: kebijakan pendidikan, kebijakan industri; 2) Kebijakan sebagai ekspresi tujuan umum atau aktifitas negara yang diharapkan, misal kebijakan tentang pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh masyarakat, kebijakan pengurangan angka kemiskinan; 3) Kebijakan sebagai proposal spesifik, misal kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak; 4) Kebijakan sebagai keputusan pemerintah, misal: Keppres, Keputusan Menteri; 5) Kebijakan sebagai otorisasi formal, misal: keputusan DPR;

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

KEBIJAKAN

DEFINISI

Hogwood dan Gunn (1984) menyebutkan 10 penggunaan istilah kebijakan, yang menunjukkan makna yang berbeda-beda:

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

6) Kebijakan sebagai sebagai sebuah program, misal: program pengarusutamaan gender; 7) Kebijakan sebagai sebuah keluaran (output), misal pengalihan subsidi bahan bakar minyak untuk mendorong pengembangan usaha kecil; 8) Kebijakan sebagai sebuah hasil (outcome), misal: peningkatan nilai investasi dan pendapatan pengusaha kecil sebagai implikasi pengalihan subsidi bahan bakar minyak untuk usaha kecil; 9) Kebijakan sebagai sebagai teori atau model, misal: jika infrastruktur fisik wilayah indonesia timur diperbaiki maka perkembangan sosial ekonomi wilayah itu semakin meningkat; dan 10)Kebijakan sebagai sebuah proses, misal pembuatan kebijakan dimulai sejak penetapan agenda, keputusan tentang tujuan, implementasi sampai dengan evaluasi.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

KEBIJAKAN

DEFINISI

Kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Secara Umum, Kebijakan Publik ialah suatu proses perbuatan kebijakan oleh suatu pemerintah atau pemegang kekuasaan yang berdampak kepada masyarakat luas.

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK



Kebijakan Publik yaitu suatu arahan dalam tindakan dari seseorang, kelompok ataupun pemerintah.



Kebijakan Publik dilakukan oleh seorang aktor



Kebijakan Publik yaitu sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan pemerintah



Kebijakan Publik yaitu sebuah bentuk konkret negara dengan rakyatnya



Kebijakan Publik yaitu suatu rangkaian sebuah instruksi/ memerintah contohnya Undang Undang

SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama

PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENDAHULUAN

Powerpoint

TUJUAN KEBIJAKAN PUBLIK 

Untuk mewujudkan suatu ketertiban dalam masyarakat



Untuk melindungi suatu hak-hak masyarakat

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI



Untuk mewujudkan masyarakat

PENGETAHUAN DASAR KONTRAK



Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

sebuah

ketentraman

dan

kedamaian

dalam

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

UU No. 2 Tahun 2017

DEFINISI

Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK

Kebijakan Kontrak Konstruksi adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

UU No. 2 Tahun 2017

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI

a) Pasal mengenai pengikatan para pihak dalam pekerjaan konstruksi yaitu Pasal 46 yang mengatur bahwa:

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

• Pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi. • Bentuk Kontrak Kerja Konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

UU No. 2 Tahun 2017

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI

b) Pasal-pasal mengenai muatan materi yang harus dicantumkan dalam kontrak kerja konstruksi diatur dalam Pasal 47 yang menyatakan bahwa: Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai: 1. para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak; KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

2. rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, 3. harga satuan, lumsum, dan batasan waktu pelaksanaan; 4. masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa; 5. hak dan kewajiban yang setara, memuat hak Pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

UU No. 2 Tahun 2017

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI

Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai: 6. Konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak Penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi;

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

7. penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat; 8. cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran; 9. wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;

10. penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan; Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

UU No. 2 Tahun 2017

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI

Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai:

11. pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak; 12. keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak; KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK

13. Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan;

SUBSTANSI KONTRAK

14. pelindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;

Menu Utama

15. pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian; PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

UU No. 2 Tahun 2017

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI

Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai: 16. aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI

17. jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan Bangunan; dan

PENGETAHUAN DASAR KONTRAK

18. pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.

SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

UU No. 2 Tahun 2017 c)

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI

Ketentuan lain yang harus dimuat dalam kontrak konstruksi diatur dalam Pasal 48 sebagai berikut: Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Kontrak Kerja Konstruksi:

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI

•

Untuk layanan jasa perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak kekayaan intelektual;

•

Untuk kegiatan pelaksanaan layanan Jasa Konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang Sub penyedia Jasa serta pemasok bahan, komponen bangunan, dan/atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku;

•

Dan yang dilakukan dengan pihak asing, memuat kewajiban alih teknologi.

PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

UU No. 2 Tahun 2017

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI

d) Ketentuan lain terkait kontak konstruksi diatur dalam Pasal 49, 50 dan Pasal 51 sebagai berikut: Ketentuan Pasal 49 mengatur bahwa mengenai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berlaku juga dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara Penyedia Jasa dan Sub penyedia Jasa. KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Sedang ketentuan Pasal 50 mengatur bahwa: (1) Kontrak Kerja Konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia. (2) Dalam hal Kontrak Kerja Konstruksi dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. (3) Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Kontrak Kerja Konstruksi dalam bahasa Indonesia.

Menu Utama

Ketentuan dalam Pasal 51 yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Pemerintah. PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEBIJAKAN NON REGULASI KONTRAK KONSTRUKSI

Powerpoint

Legislasi semu adalah salah satu bentuk dari instrumen hukum publik yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan Pertimbangan untuk membentuk legislasi semu haruslah benar-benar cermat karena keadaan mendesak yang mengharuskan pemerintah segera mengeluarkan sebuah legislasi (aturan), karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat dipakai oleh pemerintah sebagai dasar perbuatan hukum pemerintah yang hendak dilakukan (ingat asas legalitasi).

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

a.

b.

c.

Substansi legislasi semu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Legislasi semu dibentuk dalam keadaan mendesak, karena pemerintah memerlukan suatu peraturan untuk menjalankan tugas umum pemerintahan; Legislasi semu dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan moral

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEBIJAKAN NON REGULASI KONTRAK KONSTRUKSI

Powerpoint

Menurut Bagir Manan, seperti dikutip oleh Ridwan HR, peraturan kebijaksanaan (legislasi semu) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: a) Peraturan kebijaksanaan bukan merupakan peraturan perundang-undangan;

b) Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijaksanaan; KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama

c) Peraturan kebijaksanaan tidak dapat diuji secara wetmatigheid, karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijaksanaan tersebut; d) Peraturan kebijaksanaan dibuat berdasarkan freies Ermessen dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan; e) Pengujian terhadap peraturan kebijaksanaan lebih diserahkan kepada doelmatigheid sehingga batu ujinya adalah asas-asas umum pemerintahan yang layak; f) Dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman, dan lain-lain, bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan. PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEBIJAKAN NON REGULASI KONTRAK KONSTRUKSI

Powerpoint

Legalitas (Wetmatigheid), adalah merupakan syarat bagi para pejabat Administrasi Negara , bahwa segala sesuatunya yang dilakukan atau diputuskan wajib berdasarkan suatu ketentuan undang-undang yang berlaku. KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Secara bahasa, freies ermessen berasal dari kata frei yang artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka. Sementara itu, ermessen berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. FE berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Doelmatigheid adalah suatu putusan tidak hanya berdasar pada hukum tetapi juga berdasarkan pada tujuan hukum

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEBIJAKAN NON REGULASI KONTRAK KONSTRUKSI

Powerpoint

BENTUK-BENTUK LEGISLASI SEMU A. Surat Edaran (SE), biasanya digunakan oleh seorang pejabat (menteri atau direktur jenderal) untuk memberitahukan kepada jajaran di bawahnya mengenai suatu kebijakan yang harus dilaksanakan yang berkaitan dengan pelayanan publik

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK



Surat Edaran Dirjen Bina Marga No : 02/SE/Db/2016 tentang Prosedur Standar Pelaksanaan Perubahan (Adendum) Kontrak.



Surat Edaran Dirjen Bina Marga No : 18/SE/Db/2012 tentang Prosedur Standar Pelaksanaan Perubahan (Adendum) Kontrak.



Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 07/SE/Db/2015 Tentang penanganan kontrak kritis (terlampir)

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEBIJAKAN NON REGULASI KONTRAK KONSTRUKSI

Powerpoint

BENTUK-BENTUK LEGISLASI SEMU B. Petunjuk Pelaksana, yang dikeluarkan oleh pejabat sebagai pedoman bagi bawahan untuk melaksanakan peraturan tertentu yang termasuk dalam tugas pokok dan fungsinya. KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

C. Petunjuk Operasional atau Petunjuk Teknis yang memuat berbagai cara teknis adminstratif dan operasional mengenai tugas tertentu. D. Instruksi yang dikeluarkan oleh pimpinan yang bersifat perintah untuk menjalankan tugas tertentu.

E. Pengumuman, yang antara lain berisi informasi yang diperlukan bagi masyarakat yang berkepentingan mengenai suatu pelayanan publik yang disediakan oleh instansi pemerintah.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEBIJAKAN NON REGULASI KONTRAK KONSTRUKSI

Powerpoint

PERBEDAAN LEGISLASI SEMU dengan PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PERKEMBANGAN INDUSTRI JASA KONSTRUKSI DI INDONESIA

Powerpoint

1. Periode 1945 - 1950

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

a. Industri Jasa Konstruksi belum bangkit, belum tumbuh pembangunan b. Negeri kita masih disibukkan usaha Belanda yang ingin menjajah kembali  1947 Agresi Belanda Pertama  1948 Agresi Belanda Kedua c. Persetujuan Linggar Djati, Persetujuan Roem-Van Royen, Persetujuan Renville, Konferensi Meja Bundar (pengakuan Kedaulatan RIS 19 Desember 1949) d. Perusahaan Jasa Konstruksi yg ada dalam periode ini adalah perusahaan Belanda: NV Associatie, NV Nederlandshe Aanneming Maatschappij, NV Volker Aanneming Maatschappij, NV Vies & Co, dll e. Perusahaan swasta milik pengusaha pribumi spt: NV KAMID, Pemborong M. Zain, dll NV = Naamloze Vennootschap (incorporated, English)

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PERKEMBANGAN INDUSTRI JASA KONSTRUKSI DI INDONESIA

Powerpoint

2. Periode 1951 - 1959

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK

a. b. c. d. e. f.

Pemerintahan menggunakan sistem Kabinet Parlementer Kabinet berganti dalam hitungan bulan Pemilu Pertama Tahun 1955 berhasil membentuk Konstituante Industri Jasa Konstruksi masih belum bangkit, kalaupun ada masih berskala kecil Perencanaan Pembangunan yang definitive belum ada Bentuk kontrak mengacu pada ketentuan warisan Belanda yaitu AV41. AV 41 ditetapkan 28 Mei 1941 oleh Pemerintah Hindia Belanda. AV 41 dikenal dengan nama Syarat-Syarat Umum Untuk Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Umum yang Dilelangkan.

SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PERKEMBANGAN INDUSTRI JASA KONSTRUKSI DI INDONESIA

Powerpoint

3. Periode 1960 - 1966

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama

a. Konstituante gagal membuat UUD baru, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang menyatakan UUD 1945 berlaku lagi di Indonesia. b. Saat itu dimulailah “Pembangunan” yang dikomando sendiri oleh Presiden Soekarno dengan nama “PROYEK-PROYEK MANDATARIS” seperti MONAS, Monumen Irian Barat, Hotel-Hotel Megah Indonesia (Banteng, Samudra Beach, Bali Beach), Wisma Nusantara, Jembatan Semanggi, Gelora Senayan, dll c. Kontrak Konstruksi masih sangat sederhana belum terlalu rumit. d. Para penyedia Jasa umumnya adalah Perusahaan Negara (PN) yg berasal dari Perusahaan Milik Belanda yg dinasionalisasikan oleh Pemerintah, seperti NV Hollandshe Beton Maatschappij (sekarang PT. Hutama Karya), NV Associatie (sekarang PT. Nindya Karya), Volker Aanneming Maatschappij (sekarang PT. Waskita Karya). e. Bentuk Kontrak umumnya Cost Plus Fee. Mudah dimanipulasi dan tidak efisien, sehingga biaya proyek tidak terukur. f. Pekerjaan langsung ditunjuk Pemerintah tanpa tender, sector swasta belum diikutsertakan. g. Orientasi proyek bersifat pada prestise, tidak memberi manfaat yang besar pada kesejahteraan rakyat, kecuali beberapa proyek seperti Bendungan Jatiluhur, Bendungan Karangkates. PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PERKEMBANGAN INDUSTRI JASA KONSTRUKSI DI INDONESIA

Powerpoint

4. Periode 1967 - 1996

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK

a. Mulai tahun 1969 Pemerintah menetapkan Program pembangunan yg terencana, dikenal dengan nama Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (1969-1994) yg terdiri dari 5 Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). b. Awal tahun 1970 merupakan awal dari kebangkitan Industri Jasa Konstruksi. c. Perusahaan Jasa Konstruksi ex Perusahaan Belanda seperti Hutama Karya, Adhi Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, Nindya Karya diubah statusnya dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Persero berbentuk PT dengan sebutan BUMN. d. Pekerjaan Proyek tidak lagi ditunjuk tapi sudah mulai ditenderkan, sektor swasta sudah mulai ikut serta. Industri Jasa Konstruksi telah menjadi Lokomotif Pembangunan

SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PERKEMBANGAN INDUSTRI JASA KONSTRUKSI DI INDONESIA

Powerpoint

5. Periode 1997 - 2002

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

a. Pertengahan tahun 1997 terjadi Krisis Moneter. Industri jasa konstruksi mengalami goncangan yg sangat hebat. Pengguna Jasa tidak mampu membayar penyedia jasa. Lembaga pembayaran seperti Bank ikut ambruk. b. Industri Jasa Konstruksi pada tahun 1998 jatuh dan menurun drastic sejalan dengan hilangnya investor dari Indonesia. c. Periode 1998-2002 industry Jasa Konstruksi masih belum berhasil tumbuh dan bangkit kembali. d. Muncul klaim konstruksi, karena banyak kontrak konstruksi yang cacat hukum, lemah dan tidak adil. Banyak diantara klaim konstruksi dapat diselesaikan di Arbitrase (BANI). e. Pemerintah membuat UU Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999, diikuti dengan tiga PP yaitu PP No. 28, 29 dan 30 tahun 2000

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PERKEMBANGAN INDUSTRI JASA KONSTRUKSI DI INDONESIA

Powerpoint

6. Periode 2003 - 2020

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

a. Dalam priode inilah industri jasa konstruksi mulai bangkit kembali setelah mati suri pada tahun 1997. Persaingan semakin tajam, industri jasa konstruksi mulai berkembang kembali. Perkembangan kian intensif, klaim-klaim konstruksi mulai bermunculan dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase (BANI) mulai menjadi pilihan dan semakin populer serta diminati b. Para pelaku jasa konstruksi sudah menyadari bahwa keberadaan lembaga arbitrase seperti BANI mulai diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Proses penyelesaian sengketa yang sangat cepat (6 bulan) dibandingkan ngelalui Pengadilan dan integritas lembaga yang sudah teruji menyebabkan BANl dipakai untuk menyelesaikan sengketa. c. Kemampuan perusahaan jasa konstruksi nasional termasuk BUMN semakin meningkat. Teknologi lambat laun mulai dikuasai. d. Lahirlah Perpres 54 Tahun 2010, UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, beberapa Permen dan Perpres 16 Tahun 2018

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DOKUMEN KONTRAK KONSTRUKSI

Powerpoint

1. Surat perjanjian yang ditandatangani pengguna jasa dan penyedia jasa memuat antara lain : a. uraian para pihak; b. konsiderasi; c. lingkup pekerjaan; d. hal-hal pokok seperti nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan; dan e. daftar dokumen-dokumen yang mengikat beserta urutan keberlakuannya; KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

2. Dokumen lelang, yaitu dokumen yang disusun oleh pengguna jasa yang merupakan dasar bagi penyedia jasa untuk menyusun usulan atau penawaran untuk pelaksanaan tugas yang berisi lingkup tugas dan persyaratannya (umum dan khusus, teknis dan administratif, kondisi kontrak); 3. Usulan atau penawaran, yaitu dokumen yang disusun oleh penyedia jasa berdasarkan dokumen lelang yang berisi metode, harga penawaran, jadwal waktu, dan sumber daya; 4. Berita acara berisi kesepakatan yang terjadi antara pengguna jasa dan penyedia jasa selama proses evaluasi usulan atau penawaran oleh pengguna jasa antara lain klarifikasi atas hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan; 5. Surat pernyataan dari pengguna jasa menyatakan menerima atau menyetujui usulan atau penawaran dari penyedia jasa; dan 6. Surat pernyataan dari penyedia jasa yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ANATOMI KONTRAK KONSTRUKSI

Powerpoint

1. Judul (Heading), Judul diberi nama sesuai dengan isinya 2. Pembukaan (Opening)

3. Komparisi: Para Pihak (Parties) KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

4. Premise (Recitals) Dasar/Pertimbangan 5. Isi Perjanjian, Ketentuan dan Persyaratan (Terms and Conditions)

6. Penutup (Closure), Testimonium Clause 7. Tanda tangan (Attestation), Di bagian tanda tangan dapat dicantumkan tanda-tangan Saksi-Saksi (Witnesses)

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ANATOMI KONTRAK KONSTRUKSI

Powerpoint

Dilihat dari sisi lain, anatomi isi perjanjian dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu: 1) Elemen Esensial (Essential Elements) Merupakan bagian dari suatu perjanjian yang harus ada. Apabila tidak ada maka perjanjian tersebut bukanlah perjanjian yg dimaksud oleh para pihak. Contoh adalah kata sepakat diantara para pihak dan suatu hal tertentu. KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama

2) Elemen Natural (Natural Elements) Ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Namun tanpa pencantuman syarat yang dimaksud itupun, suatu perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat. 3) Elemen Aksidental (Accidental Elements)

suatu syarat yang tidak harus ada tetapi dicantumkan juga oleh para pihak untuk keperluan tertentu dengan maksud khusus sebagai suatu kepastian. Misalnya dalam perjanjian sewa menyewa, secara khusus diperjanjikan bahwa apabila dikemudian hari perjanjian sewa menyewa beraklhir, maka sipenyewa diwajibkan untuk menyerahkan semua kwitansi pembayaran yang pernah dilakukan oleh penyewa kepada yang menyewakan, misalnya kwitansi listrik, air, pajak bumi dan bangunan (PBB) dsb. PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROSES PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Powerpoint

BRIEFING

DESIGNING

TENDERING

CONSTRUCTING COMMISIONING

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK

PERENCANAAN

PEMANFAATAN PELAKSANAAN

SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROSES PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Powerpoint

TAHAPAN PERENCANAAN • • • • KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

PRA STUDI KELAYAKAN STUDI KELAYAKAN PERENCANAAN UMUM PERENCANAAN TEKNIS

• • • • •

GARIS-GARIS BESAR RENCANA PROYEK

briefing 







Menyusun rencana kerja dan menunjuk para perencana dan tenaga ahli Mempertimbangkan kebutuhan pemakai, keadaan lokasi dan lapangan, merencanakan rancangan, taksiran biaya, dan persyaratan mutu. Mempersiapkan ruang lingkup kerja, jadwal waktu, taksiran biaya dan implikasinya, serta rencana pelaksanaan Mempersiapkan sketsa dengan skala tertentu yang menggambarkan denah dan batas-batas proyek.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

Laporan Survei Studi Kelayakan Program dan Budget Term of Reference Master Plan

designing   

Pra Desain Design Development Final Design

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROSES PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Powerpoint

TAHAPAN PELAKSANAAN tendering hubungan kerja para pihak dituangkan dalam KONTRAK KERJA KONSTRUKSI DOKUMEN KONTRAK KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Dokumen kontrak sendiri didefinisikan sebagai dokumen legal yang menguraikan tugas dan tangjung jawab pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dokumen kontrak akan ada setelah terjadi ikatan kerjasama antara dua pihak atau lebih. Sebelum hal itu terjadi terdapat proses pengadaan atau proses pelelangan dimana diperlukan Dokumen lelang atau dokumen tender. PENANDATANGANAN KONTRAK

Penandatanganan Kontrak harus dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan syarat Penyedia sudah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. Pada saat penandatanganan Kontrak, PPK harus memastikan bawa data kualifikasi yang tercantum dalam Formulir Isian Kualifikasi Penyedia masih berlaku. Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROSES PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Powerpoint

PEMERIKSAAN LAPANGAN BERSAMA Setelah penandatanganan Kontrak, PPK dan Penyedia harus bersama-sama melakukan Pemeriksaan Lapangan yang akan digunakan sebagai lokasi pekerjaan. Pemeriksaan Lapangan diperlukan karena perencanaan paket pekerjaan konstruksi sudah dilakukan jauh hari dan sangat mungkin terjadi perubahan kondisi lapangan. Selain hal tersebut, Pemeriksaan Lapangan juga bisa digunakan sebagai sarana melakukan review ulang gambar perencangaan dengan kondisi lapangan sebenarnya. KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama

PENYERAHAN LOKASI PEKERJAAN Setelah Para Pihak menyepakati MC-0, dengan atau tanpa Perubahan Kontrak, PPK segera melakukan Penyerahan Lokasi Pekerjaan. Dalam penyerahan lokasi pekerjaan harus dipastikan bahwa tidak ada hambatan apapun, baik yang bersifat administratif maupun fisik, dalam memasuki lokasi untuk melaksanakan pekerjaan. Penyerahan Lokasi Pekerjaan menjadi hal penting apabila pekerjaan dan/atau lokasi pekerjaan terkait dengan lebih dari satu instansi. Penyerahan Lokasi Pekerjaan harus mendapatkan kesepakatan dan persetujuan seluruh instansi yang terkait. PENERBITAN SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Penerbitan SPMK merupakan tahapan dimana pekerjaan konstruksi telah siap dilaksanakan. Penerbitan SPMK memiliki makna penting secara keperdataan, karena masa pelaksanaan dimulai pada tanggal yang disebutkan dalam SPMK. Sejak tanggal yang disebutkan dalam SPMK, hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam Pokok Perjanjian, Syarat-syarat Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus Kontrak telah efektif berlaku. PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Hukum Kontrak Konstruksi

Powerpoint

HUKUM

Peraturan berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu Mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

KONTRAK KONSTRUKSI

yaitu keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

adalah seperangkat peraturan yg mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

Powerpoint

Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya memuat uraian : 1. Para Pihak

9. Pemutusan Kontrak Kerja

2. Unsur / Rumusan Pekerjaan

10. Keadaan Memaksa / Force Majeur

3. Masa Pertanggungan / pemeliharaan 11. Kegagalan Bangunan

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK

4. Tenaga Kerja Konstruksi

12. Perlindungan Pekerja / K3

5. Hak dan Kewajiban para pihak

13. Perlindungan thd pihak ketiga

6. Cara Pembayaran

14. Aspek Lingkungan (AMDAL)

7. Cedera Janji (wanprestasi)

15. Jaminan atas resiko & tanggung jawab hukum

8. Penyelesaian Perselisihan

16. Pilihan penyelesaian sengketa konstruksi

SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

Asas –Asas Hukum Kontrak 1. Asas Konsensualisme

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligator, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut. Asas konsensualisme terdapat terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata bersifat dan berasas konsensualisme, kecuali ada beberapa perjanjian merupakan pengecualian dari asas tersebut, misalnya seperti perjanjian perdamaian, perjanjian perburuhan, dan perjanjian penghibahan. Kesemua perjanjian yang merupakan pengecualian tersebut, belum bersifat mengikat apabila tidak dilakukan secara tertulis.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

Asas –Asas Hukum Kontrak 2. Asas Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi: “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: 1. Membuat atau tidak membuat perjanjian 2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun 3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya 4. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis ataupun lisan.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Asas –Asas Hukum Kontrak

Powerpoint

3. Asas Kepastian Hukum (pacta sunt servanda) Merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian, dengan kata lain bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang.

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

4. Asas Itikad baik (good faith) Tercantum dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini merupakan asas para pihak yaitu pihak yang berkontrak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. 5. Asas Kepribadian (personality) Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan bahwa: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BENTUK KONTRAK KONSTRUKSI

Powerpoint

Pada tataran praktis, terdapat 2 (dua) bentuk kontrak konstruksi yang sering digunakan yaitu Fixed Lump Sump Price dan Unit Price. (a) Fixed Lump Sump Price Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, terarakhir dirubah melalui PP Nomor 59 tahun 2010, memberikan definisi lump sump, pada pasal 21 ayat (1), sebagai berikut: KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

“Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan lump sump sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) huruf a angka 1 merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah” Selanjutnya dalam penjelasan mengenai pasal 21 ayat (1) dijelaskan bahwa : Pada pekerjaan dengan bentuk lump sump, dalam hal terjadi pembetulan perhitungan perincian harga penawaran, karena adanya kesalahan aritmatik maka harga penawaran total tidak boleh diubah. Perubahan hanya boleh dilakukan pada salah satu atau volume atau harga satuan, dan semua resiko akibat perubahan karena adanya koreksi aritmatik menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia jasa, selanjutnya harga penawaran menjadi harga kontrak (nilai pekerjaan).”

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BENTUK KONTRAK KONSTRUKSI

Powerpoint

(b) Unit Price Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, terarakhir dirubah melalui PP Nomor 59 tahun 2010 memberikan definisi unit price, pada pasal 21 ayat (2), sebagai berikut:

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan harga satuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) huruf a angka 2 merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu yang volume pekerjaannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan penyedia jasa.” Selanjutnya dalam penjelasan mengenai pasal 21 ayat (2) dijelaskan bahwa : Pada pekerjaan dengan bentuk imbalan harga satuan, dalam hal terjadi pembetulan perhitungan perincian harga penawaran dikarenakan adanya kesalahan aritmatik, harga penewaran total dapat berubah, akan tetapi harga satuan tidak boleh dirubah. Koreksi aritmatik hanya boleh dilakukan pada perkalian antara volume dengan harga satuan. Semua resiko akibat perubahan karena adanya koreksi aritmatik menjadi tanggungjawab sepenuhnya penyedia jasa. Penetapan pemenang lelang berdasarkan harga penawaran terkoreksi. Selanjutnya harga penawaran terkoreksi menjadi harga kontrak (nilai pekerjaan). Harga satuan juga menganut prinsip lump sump.”

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TYPE KONTRAK

Powerpoint

Berdasarkan Bentuk Imbalan : 1. Kontrak Lumpsum a.

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

kontrak pengadaan barang / jasa untuk penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu. b. jumlah harga kontrak yang pasti dan tetap. c. semua resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa atau kontraktor pelaksana. 2. Kontrak Unit Price / Harga Satuan a.

kontrak pengadaan barang / jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu. b. berdasarkan harga satuan yg pasti & tetap untuk setiap satuan pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu. c. volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara. d. Pembayaran kepada penyedia jasa / kontraktor pelaksanaan berdasarkan hasil pengukuran bersama terhadap volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TYPE KONTRAK

Powerpoint

Berdasarkan Bentuk Imbalan : 3. Kontrak Gabungan / Lumpsum dan Unit Price kontrak yang merupakan gabungan lumpsum & harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

a. Jenis pekerjaan borongan yang terdiri dari gabungan antara : • Komponen pekerjaan yang perhitungan volumenya untuk masing - masing unsur / jenis / item pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknisnya, dan • Komponen pekerjaan yang perhitungan volumenya belum dapat diketahui dengan pasti sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan. b. Jenis pekerjaan borongan yg sebagian perhitungan volumenya untuk masing-masing unsure/jenis/item pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana, namun terdapat bagian-bagian tertentu pekerjaan yg masih memerlukan adanya tambahan gambar/detail/sample sedangkan pekerjaan sudah sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TYPE KONTRAK

Powerpoint

Berdasarkan Bentuk Imbalan : 4. Kontrak Terima Jadi / Turn Key a.

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

kontrak pengadaan barang / jasa pemborongan atas EPC (Engineering Proquirement & Consctruction) b. penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti & tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi. c. peralatan & jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yg telah ditetapkan. d. Sistem Kontrak ini pada umumnya digunakan pada : • Pembelian suatu barang atau industri jadi yg hanya diperlukan sekali saja, dan tidak mengutamakan kepentingan untuk alih (transfer) teknologi selanjutnya. • Jenis pekerjaan spesifik yang hanya bisa dilaksanakan oleh penyedia jasa tertentu baik dari segi perencanaan ataupun konstruksinya. Dalam system kontrak Terima Jadi/Turnkey Pemberi Tugas tidak perlu menyiapkan Dokumen Perencanaan berupa gambar detail dan spesifikasi teknis tetapi cukup membuat suatu standar requirement/TOR (Term of Requriement) saja

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TYPE KONTRAK

Powerpoint

Berdasarkan Bentuk Imbalan : 5. Kontrak Persentase a.

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

kontrak pelaksanaan jasa konsultansi dibidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu b. konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/pemborongan tersebut. c. Sistem Kontrak Prosentase ini pada umumnya digunakan pada Kontrak Jasa Konsultasi bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan, dimana konsultan yg bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan prosentase tertentu dari nlai fisik konstruksi / pemborongan tersebut. Namun demikian tidak semua pekerjaan jasa konsultansi menggunakan system kontrak Prosentase tetapi dapat pula menggunakan system Billing Rate.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TYPE KONTRAK

Powerpoint

Berdasarkan Bentuk Imbalan : 6. Kontrak Cost & Fee

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama

kontrak pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemborongan dimana kontraktor yang bersangkutan menerima imbalan jasa yg nilainya tetap disepakati oleh kedua belah pihak. Sistem Kontrak Cost & Fee ini pada umumnya digunakan pada kontrak jasa pemborongan dimana kontraktor yg bersangkutan menerima imbalan jasa / fee tertentu yg sifatnya tetap karena sulitnya untuk memprediksi besarnya faktor resiko yang bakal terjadi selama durasi pelaksanaan 7. Kontrak Design & Built kontrak pelaksanaan jasa pemborongan mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan konstruksi fisik yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa satu kontrak yang sama. Sistem Kontrak Design & Built ini pada umumnya digunakan pada kontrak jasa pemborongan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya umum dan sederhana sehingga dirasa oleh Pemilik proyek akan kurang efisien baik dari segi biaya maupun waktu jika design dan pelaksanaan dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang berbeda. PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TYPE KONTRAK

Powerpoint

Berdasarkan Jangka Waktu Pelaksanaan : 1. Kontrak Tahun Tunggal kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran 2. Kontrak Tahun Jamak KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK

kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yg dibiayai APBD Propinsi, Bupati / Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten / Kota.

SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TYPE KONTRAK

Powerpoint

Berdasarkan Jumlah Pengguna Barang/Jasa: 1. Kontrak Pengadaan Tunggal kontrak antara satu unit kerja atau satu proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu. 2. Kontrak Pengadaan Bersama KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK

kontrak antara beberapa unit kerja atau beberapa proyek dengan penyedia barang / jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan kegiatan bersama yg jelas dari masing-masing unit kerja dan pendanaan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama.

SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

1. Kontrak Lumpsum

APLIKASI SETIAP TYPE KONTRAK

Sistem Kontrak Lumpsum ini lebih tepat digunakan untuk : 1. Jenis pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya untuk masing-masing unsur/jenis item pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana & spek teknisnya. KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

2. Jenis pekerjaan dengan Budget tertentu yang terdiri dari Jenis pekerjaan dengan Budget tertentu yg terdiri dari banyak sekali Jenis / item pekerjaan atau Multi Paket Pekerjaan yang sangat beresiko bagi Pemberi tugas atas terjadinya “unpredictable cost” seperti misalnya adanya claim kontraktor akibat adanya ketidak-sempurnaan dari Batasan Lingkup Pekerjaan, Gambar lelang, Spesifikasi teknis, atau Bill of Quantity yang ada. Dengan system kontrak ini diharapkan dapat meminimalize tejadinya unpredictable cost tersebut karena harga yg mengikat adalah Total Penawaran Harga (Volume yang tercantum dalam daftar kuantitas / Bill of Quantity bersifat tidak mengikat).

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

1. Kontrak Lumpsum

APLIKASI SETIAP TYPE KONTRAK

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan system kontrak Lumpsum adalah:

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

1. Batasan lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan harus jelas dinyatakan dalam Spesifikasi Teknis / Gambar Lelang. 2. Apabila ada perbedaan lingkup pekerjaan antara yg tercantum dalam Spesifikasi Teknis/Gambar dengan Pekerjaan yang akan dilelangkan, harus dijelaskan dalam Rapat Penjelasan Lelang (Aanwijzing) dan dibuat Addendum Dokumen Lelang yang menjelaskan perubahan lingkup pekerjaan tersebut. 3. Penggunaan Daftar Kuantitas/Bill of Quantity dalam pelelangan hanya digunakan sebagai acuan bagi kontraktor dalam mengajukan penawaran harga yang bersifat tidak mengikat & Peserta Lelang harus melakukan perhitungan sendiri sebelum mengajukan penawaran. 4. Untuk mempermudah dalam hal evaluasi penawaran harga, saat rapat penjelasan lelang (Aanwijzing) harus ditegaskan bahwa apabila terdapat perbedaan antara volume pada Bill of Quantity (BQ) dengan hasil perhitungan peserta lelang maka peserta lelang tidak boleh merubah volume Bill of Quantity yg diberikan dan agar menyesuaikannya dalam harga satuan yg diajukan

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

1. Kontrak Lumpsum

APLIKASI SETIAP TYPE KONTRAK

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan system kontrak Lumpsum adalah:

5.

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama

Dalam perhitungan volume pekerjaan yg akan dicantumkan & Bill of Quantity harus dihindari sampai sekecil mungkin kesalahan yang mungkin terjadi, karena setelah terjadi kontrak nantinya volume lebih/kurang tidak dapat dikurangkan/ditambahkan. 6. Pekerjaan tambah/kurang terhadap nilai kontrak yg ada hanya boleh dilakukan apabila:  Permintaan dari Pemberi Tugas untuk menambah / mengurangi pekerjaan yang instruksinya dilakukan secara tertulis.  Adanya perubahan gambar / spesifikasi teknis dari Perencana yang sudah disetujui oleh Pemberi Tugas  Adanya instruksi tertulis dari pengawas lapangan untuk menyempurnakan suatu jenis pekerjaan tertentu yg dipastikan bahwa sangat beresiko secara struktural atau system tidak berfungsi tanpa adanya penyempurnaan tersebut dimana hal tersebut sebelumnya belum dinyatakan dalam spesifikasi teknik.  Dalam perhitungan biaya tambah/kurang harga satuan yang digunakan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Bill of Quantity kontrak yang bersifat mengikat. PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

2. Kontrak Unit Price atau Harga Satuan

APLIKASI SETIAP TYPE KONTRAK

Sistem Kontrak Unit Price/Harga Satuan ini lebih tepat digunakan untuk :

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

1. Jenis pekerjaan yang untuk mendapatkan keakuratan perhitungan volume pekerjaan yang tajam/pasti diperlukan adanya : a. Survey dan penelitian yang sangat dalam b. Detail dan sampleyang sangat banyak c. Waktu yang lama sehingga biaya sangat besar Sementara di lain pihak pengukuran volume lebih mudah dilakukan dalam masa pelaksanaan dan pekerjaan sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan. 2. Jenis pekerjaan yang mana volume pekerjaan yang pasti sama sekali tidak dapat diperoleh sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan, sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan system kontrak Lumpsum.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama

2. Kontrak Unit Price atau Harga Satuan

APLIKASI SETIAP TYPE KONTRAK

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan system kontrak Unit Price / Harga Satuan ini adalah : a. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang terdiri dari banyak sekali item pekerjaan namun volume pekerjaan sudah dapat dihitung dari gambar rencana seperti halnya bangunan gedung, maka kurang tepat apabila digunakan system kontrak unit price ini karena : • Untuk setiap proses pembayaran harus dilakukan pengukuran bersama di lapangan yang dapat dipastikan memerlukan waktu yang cukup lama. • Biaya total pekerjaan belum dapat diprediksi dari awal sehingga untuk pekerjaan dengan Budget tertentu sangat riskan bagi Pemberi Tugas terhadap terjadinya resiko pembengkakan biaya proyek b. Untuk penggunaan system kontrak unit price agar dihindari terjadi adanya harga satuan timpang karena harga satuan bersifat mengikat untuk perhitungan realisasi biaya kontrak. Dalam hal penawaran kontraktor terdapat harga satuan timpang untuk item pekerjaan tertentu harus dilakukan klarifikasi & dibuat Berita Acara Kesepakatan mengenai harga satuan yg akan digunakan untuk perhitungan biaya perubahan. Dalam penggunaan system kontrak ini jarang dijumpai adanya Implikasi seperti halnya pada kontrak Lumpsum di atas karena kontraktor tidak terbebani oleh adanya resiko-resiko pekerjaan yang belum terprediksi pada saat pelelangan. PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SURAT PERJANJIAN

Powerpoint Surat Perjanjian Pembukaan

Isi Perjanjian

Penutup

Judul Kontrak

Latar Belakang Pembuatan Kontrak

Pernyataan Para Pihak Telah Menyetujui Perjanjian

Nomor Kontrak

Pernyataan Bahwa Para Pihak Telah Sepakat/Setuju

Jumlah Eksemplar Dari Kontrak

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI

Tanggal Kontrak

Istilah dan Ungkapan

Tanda Tangan Para Pihak

PENGETAHUAN DASAR KONTRAK

Kalimat Pembuka

Lingkup Pekerjaan

SUBSTANSI KONTRAK

Konsiderasi Kontrak

Nilai Kontrak dan Pembayaran

Para Pihak

Dokumen Kontrak

Dasar Hukum

Hak dan Kewajiban Para Pihak Masa Kontrak

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

SURAT PERJANJIAN PEMBUKAAN 1. Judul Kontrak • Menjelaskan tentang judul dari Kontrak termasuk penyingkatan judul kontrak/perjanjian yang akan ditandatangani • Menjelaskan jenis pekerjaan (lingkup pekerjaan). • Jenis kontrak menurut cara pembayaran

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

2. Nomor Kontrak • Menjelaskan nomor Kontrak yang akan ditandatangani. • Apabila Kontrak berupa perubahan Kontrak maka nomor Kontrak harus berurut sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan.

3. Tanggal Kontrak • Menjelaskan hari, tanggal, bulan dan tahun kontrak ditandatangani oleh para pihak. 4. Kalimat Pembuka • Merupakan kalimat dalam kontrak yang menjelaskan bahwa para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun membuat dan menandatangani kontrak.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

SURAT PERJANJIAN PEMBUKAAN 5. Konsiderasi Kontrak •

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Bagian ini menjelaskan latar belakang ditandatanganinya kontrak yang meliputi informasi: a) Surat Persetujuan Kontrak tahun jamak b) Surat Penetapan Pemenang c) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa d) .......dst 6. Para Pihak Dalam Kontrak

a) Menjelaskan identitas dari para pihak yang menandatangani kontrak, meliputi nama, jabatan dan alamat serta kedudukan para pihak dalam kontrak tersebut, apakah sebagai pihak pertama atau pihak kedua.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SURAT PERJANJIAN PEMBUKAAN

Powerpoint

6. Para Pihak Dalam Kontrak – lanjutan –

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

b) Para pihak dalam kontrak terdiri dari dua pihak yaitu:  pihak pertama adalah PPK;  pihak kedua adalah penyedia yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;  menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan dasar kewenangannya;  penjelasan mengenai identitas para pihak harus jelas dan terinci dan menerangkan hal yang sebenarnya; dan  apabila pihak kedua dalam kontrak merupakan suatu konsorsium, kerja sama, atau bentuk kerja sama lainnya, maka harus dijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya dan siapa yang memimpin dan mewakili kerja sama tersebut 7. Dasar Hukum •

Merupakan daftar peraturan yang menjadi dasar hukum bagi kontrak, dimana dasar hukum diurutkan sesuai dengan hirarkinya.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1 2

Powerpoint

SURAT PERJANJIAN PEMBUKAAN

4 3 5

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI

6

PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

7

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

SURAT PERJANJIAN ISI PERJANJIAN 1. Latar Belakang Pembuatan Kontrak • Ringkasan singkat kejadian dari proses pemilihan sampai penandatanganan kontrak. 2. Pernyataan Bahwa Para Pihak Telah Sepakat/Setuju

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK

• Merupakan pernyataan bahwa para pihak telah sepakat atau setuju untuk mengadakan kontrak mengenai obyek yang dikontrakkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. 3. Istilah dan Ungkapan

SUBSTANSI KONTRAK

• Menyatakan istilah dan ungkapan yang terdapat pada surat perjanjian memiliki kesamaan makna dengan lampirannya. 4. Lingkup Pekerjaan • Berisi ruang lingkup utama pada kontrak yang juga merupakan output dari kontrak.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SURAT PERJANJIAN ISI PERJANJIAN

Powerpoint

5. Nilai Kontrak dan Pembayaran Harga kontrak harus ditulis dengan angka dan huruf, serta perincian pendanaan tahunan (apabila kontrak tahun jamak), dan nomor rekening tujuan pembayaran atas nama penyedia. 6. Dokumen Kontrak KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada); b. Pokok perjanjian; c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga ; d. Syarat-syarat khusus Kontrak; e. Syarat-syarat umum Kontrak; f. Spesifikasi khusus; g. Spesifikasi umum; h. Gambar-gambar; dan i. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP. Juga berisi pernyataan bahwa apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen-dokumen kontrak maka yang dipakai adalah dokumen yang urutannya lebih dulu sesuai dengan hirarkinya

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

SURAT PERJANJIAN ISI PERJANJIAN

7. Hak Dan Kewajiban Para Pihak • Hak dan kewajiban yang diatur antara lain hak dan kewajiban PPK dan penyedia. KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK

8. Masa Kontrak • Menetapkan masa kontrak, masa pelaksanaan, dan masa pemeliharaan.

SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SURAT PERJANJIAN ISI PERJANJIAN

Powerpoint

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI

1

PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama

2 PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

3

4

5 KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

6

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

SURAT PERJANJIAN ISI PERJANJIAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SURAT PERJANJIAN ISI PERJANJIAN

Powerpoint

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI

7

PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

SURAT PERJANJIAN ISI PERJANJIAN

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI

8

PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SURAT PERJANJIAN PENUTUP

Powerpoint

1. Pernyataan Para Pihak Telah Menyetujui Perjanjian • Pernyataan bahwa para pihak dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

2. Jumlah Eksemplar dari Kontrak • Dalam kalimat penutup agar dicantumkan juga jumlah eksemplar (rangkap) dari kontrak yang ditandatangani dan pernyataan bahwa tiap eksemplar telah dibubuhkan materai secukupnya serta masing-masing eksemplar memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak 3.Tanda Tangan Para Pihak • Tanda tangan para pihak dalam surat perjanjian dengan dibubuhi materai dan tanggal penandatanganan kontrak tidak boleh mendahului tanggal SPPBJ.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SURAT PERJANJIAN PENUTUP

Powerpoint

1

2 KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

3

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SURAT PERJANJIAN

Powerpoint

JENIS KONTRAK BERDASARKAN CARA PEMBAYARAN

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SURAT PERJANJIAN

Powerpoint

PENYEDIA BERBENTUK KEMITRAAN/KSO

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Kekeliruan dalam Menyusun Kontrak Yang Sering Ditemui  Pada pembukaan surat perjanjian tidak disebutkan dengan jelas para pihak terutama identitas penyedia.  Dalam penjelasan antara identitas Pihak PPK dan Penyedia, tidak digunakan kata “dan” tetapi gunakan kata “dengan”.  Dalam penulisan premise latar belakang pembuatan kontrak disarankan tidak diawali dengan kalimat “Mengingat bahwa”, berdasarkan teknik perancangan kontrak seharusnya diawali dengan kalimat “para pihak menerangkan terlebih dahulu”  Dalam kontrak tahun jamak, Kontrak Anak tidak diberlakukan lagi. Sebagai gantinya untuk penjelasan mengenai rincian tahapan pendanaan per tahun anggaran sebagai dasar pembayaran dari pengguna jasa kepada penyedia, dapat diatur dalam pasal Surat Perjanjian atau dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.  Pemberian uang muka hanya dilakukan pada tahun pertama, yang diperuntukkan bagi mobilisasi alat dan tenaga kerja, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material dan/atau persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Kekeliruan dalam Menyusun Kontrak Yang Sering Ditemui  Setelah penulisan premise sebaiknya dimasukkan beberapa dasar hukum yang mendasari pembuatan perjanjian, sebagai berikut : a. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang jasa Konstruksi. b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan). c. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010. d. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2013 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.  Dalam draft kontrak, terdapat ketentuan yang belum diatur mengenai ruang lingkup kontrak. Sehingga dalam kontrak perlu ditambahkan klausul berikut : “Ruang lingkup pekerjaan utama dalam kontrak terdiri dari : 1. …………….

2. ............. Menu Utama

3. Dst.” PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Kekeliruan dalam Menyusun Kontrak Yang Sering Ditemui  Agar fungsi pasal optimal dalam suatu perjanjian, maka pasal-pasal/butir-butirnya harus memenuhi syarat antara lain: • Urutan, artinya karena pasal ini mencerminkan isi dan kondisi kesepakatan, maka harus dibuat secara kronologis sehingga memudahkan menemukan dan mengetahui hal-hal yang diatur oleh masing- masing pasal. • Ketegasan, artinya bahasa yang digunakan sedapat mungkin tegas dan tidak menimbulkan interpretasi ganda. • Keterpaduan, artinya antara satu ayat dengan ayat yang lain atau antara Kalimat satu dengan kalimat yang lain dalam satu pasal harus ada keterpaduan, mempunyai hubungan satu sama lain. • Kesatuan, artinya satu pasal mencerminkan satu kondisi, namun demikian antar satu pasal dengan pasal yang lain saling mendukung. • Kelengkapan, artinya satu pasal harus mencerminkan satu kondisi, maka pasalpasal dalam perjanjian/kontrak juga harus lengkap informasinya.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

CONTOH SURAT PERJANJIAN

Powerpoint

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

CONTOH SURAT PERJANJIAN

Powerpoint

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama

88 PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

CONTOH SURAT PERJANJIAN

Powerpoint

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

CONTOH SURAT PERJANJIAN 2

Powerpoint

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

CONTOH SURAT PERJANJIAN 2

Powerpoint

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

CONTOH SURAT PERJANJIAN 2

Powerpoint

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

CONTOH SURAT PERJANJIAN 2

Powerpoint

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROSES PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Powerpoint

TAHAPAN PELAKSANAAN constructing Tujuan dari tahap pelaksanaan adalah untuk mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik proyek dan sudah dirancang oleh Konsultan Perencana dalam batasan biaya dan waktu yang telah disepakati, serta dengan kualitas yang telah disyaratkan. KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI

TARGET YG HARUS DICAPAI KONTRAKTOR: 

Selesai dengan mutu/kualitas paling tidak sama dengan yang ditentukan dalam spek/perencanaan



Selesai dengan waktu lebih kecil atau sama dengan waktu perencanaan



Selesai dengan biaya paling tidak sama dengan biaya yang direncanakan



Selesai dengan tidak menimbulkan dampak lingkungan (sosial, fisik, dan administratif)

PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

HAK & KEWAJIBAN PARA PIHAK

Powerpoint PENGGUNA JASA:

a.

menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa secara lengkap, jelas, benar dan dapat dipahami. b. menetapkan penyedia jasa secara tertulis sebagai hasil pemilihan. PENYEDIA JASA: KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI

Menyusun dokumen penawaran berdasarkan prinsip keahlian untuk disampaikan kepada pengguna jasa.

PENGETAHUAN DASAR KONTRAK

Dokumen tersebut DIATAS bersifat mengikat para pihak dan tidak ada yang boleh merubah sampai kontrak ditanda tangani.

SUBSTANSI KONTRAK

Para pihak harus menindak lanjuti penetapan tertulis dengan suatu kontrak kerja kontruksi agar terpenuhi hak dan kewajiban para pihak secara adil dan seimbang, dilandasi itikad baik Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

HAK & KEWAJIBAN PARA PIHAK (Kementerian PUPR)

Powerpoint PPK

1. 2. 3. KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

4.

mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

PENYEDIA a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; d. melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara periodik kepada PPK;

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

HAK & KEWAJIBAN PARA PIHAK (Kementerian PUPR)

Powerpoint

PENYEDIA

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; f. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; g. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; h. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; i. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEGAGALAN BANGUNAN & KEGAGALAN KONSTRUKSI

Powerpoint

PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

KEGAGALAN BANGUNAN adalah keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia dan/atau Pengguna setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi (FHO, Final Hand Over)

PENGETAHUAN DASAR KONTRAK

KEGAGALAN KONSTRUKSI adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat dari kesalahan dari pengguna jasa atau penyedia jasa

SUBSTANSI KONTRAK

Kegagalan Konstruksi ditinjau dari sisi waktu periodenya pada masa kontrak yang diakibatkan

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI

karena adanya cidera janji yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian.

Kegagalan Bangunan ditinjau dari sisi waktu periodenya setelah pekerjaan konstruksi

Menu Utama

diserahterimakan untuk terakhir kalinya (FHO), bila ditinjau dari substansi pekerjaan maka kegagalan bangunan telah terjadi ketidak-fungsian baik sebagian atau seluruhnya atas hasil pekerjaan konstruksi dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja; ringkasnya waktunya setelah FHO, karena tidak berfungsinya hasil pekerjaan konstruksi. PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PERAN MASYARAKAT

Powerpoint

MASYARAKAT BERHAK:

a. Melakukan pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi. b. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat penyelenggaraan konstruksi. MASYARAKAT BERKEWAJIBAN: KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama

a. Menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan pelaksanaan konstruksi. b. Mencegah terjadinya konstruksi yang membahayakan kepentingan umum Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan ke Pengadilan secara : 1. Orang perseorangan 2. Kelompok orang dengan surat kuasa 3. Kelompok orang tanpa surat kuasa Jika kerugian sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi peri kehidupan pokok masyarakat, Pemerintah wajib berperan dan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat. PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

FAKTOR PENYEBAB PERMASALAHAN HUKUM

Powerpoint

ASPEK TEKNIS

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

a. b. c. d. e. f.

faktor perubahan lingkup pekerjaan faktor perbedaan kondisi lapangan faktor kekurangan material dan/atau peralatan yang sesuai dengan spesifikasi teknis faktor keterbatasan personil faktor kurang jelas atau kurang lengkapnya gambar rencana dan/atau spesifikasi teknis perubahan lokasi pekerjaan

ASPEK WAKTU

a. faktor penundaan waktu pelaksanaan pekerjaan b. faktor percepatan waktu penyelesaian pekerjaan c. faktor keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan ASPEK BIAYA

a. faktor penghematan anggaran b. faktor keterlambatan pembayaran Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

URUTAN KEKUATAN HUKUM DALAM KONTRAK

Powerpoint

UNIT PRICE

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK

a) b) c) d) e) f) g) h) i)

adendum Surat Perjanjian (apabila ada); pokok perjanjian; surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga; syarat-syarat khusus Kontrak; syarat-syarat umum Kontrak; spesifikasi khusus; spesifikasi umum; gambar-gambar; dan dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

SUBSTANSI KONTRAK

Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki kontrak tersebut diatas

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

URUTAN KEKUATAN HUKUM DALAM KONTRAK

Powerpoint

LUMP SUM

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK

a) b) c) d) e) f) g) h) i)

adendum Surat Perjanjian (apabila ada); pokok perjanjian; surat penawaran; syarat-syarat khusus Kontrak; syarat-syarat umum Kontrak; gambar-gambar spesifikasi khusus; spesifikasi umum;dan dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

SUBSTANSI KONTRAK

Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki kontrak tersebut diatas

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SPESIFIKASI TEKNIS

Powerpoint

Spesifikasi teknik adalah suatu uraian atau ketentuan-ketentuan yang disusun secara lengkap dan jelas mengenai suatu barang, metode atau hasil akhir pekerjaan yang dapat dibeli, dibangun atau dikembangkan oleh pihak lain sehingga dapat memenuhi keinginan semua pihak yang terkait Spesifikasi adalah bagian dari Dokumen Lelang proyek konstruksi yang menjelaskan persyaratan teknik pekerjaan yang dilelangkan. Tujuan spesifikasi yaitu untuk tercapainya produk akhir Pekerjaan yang memenuhi keinginan dari pemilik pekerjaan (owner). KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Persyaratan teknik tersebut mencakup antara lain: 1. Persyaratan Bahan Baku; 2. Persyaratan Bahan Olahan; 3. Cara Pelaksanaan Pekerjaan, termasuk persyaratan teknik peralatan yang dipergunakan; 4. Persyaratan teknik produk akhir Pekerjaan yang harus dicapai.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SPESIFIKASI TEKNIS

Powerpoint

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Struktur spesifikasi teknik yang baku terdiri dari: 1. Umum (uraian): tebal; benda uji; Toleransi; rujukan; batasan cuaca; dll. 2. Material: spesifikasi; sumber pasokan; dll. 3. Peralatan dan metoda pelaksanaan 4. Pembuatan dan produksi campuran 5. Pengendalian dan pengujian mutu di lapangan. 6. Pengukuran dan pembayaran A. Spesifikasi umum (general specifications) mencakup semua persyaratan teknik yang berlaku umum untuk seluruh paket proyek yang ada.

B. Spesifikasi khusus (special specifications) mencakup persyaratan-persyaratan teknik yang berlaku hanya untuk paket-paket proyek atau jenisjenis pekerjaan tertentu saja. Maksud Spesifikasi diantaranya: 1. Sebagai pedoman bagi peserta pelelangan dalam mengajukan penawaran. 2. Sebagai pedoman bagi pelaksana / kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan. 3. Sebagai pedoman bagi pengawas dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor. 4. Sebagai pedoman bagi Pinpro yang mewakili pemilik pekerjaan, dalam mempertanggung jawabkan proyek secara keseluruhan.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PERMEN PUPR NO. 31/PRT/M/2015

Powerpoint

KUALIFIKASI BADAN USAHA

PEMAKETAN PEKERJAAN PEKERJAAN JASA KONSULTANSI KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PERMEN PUPR NO. 31/PRT/M/2015

Powerpoint

TANGGUNG JAWAB KONSULTAN PERENCANA

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI

1.

Konsultan perencana bertanggung jawab terhadap hasil desain sekurang-kurangnya sampai produk desain tersebut selesai dilaksanakan pembangunannya, sepanjang lingkup dan/atau kondisi lingkungan masih sesuai dengan kriteria desain awal.

2.

Konsultan perencana yang tidak cermat sehingga hasil desain tidak dapat dilaksanakan, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan perencana yang bersangkutan, apabila tidak bersedia dikenakan sanksi masuk dalam daftar hitam atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.

Konsultan perencana wajib menghitung Engineering Estimate (EE), umur rencana bangunan dan identifikasi risiko K3, serta metode pelaksanaan pekerjaan.

PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PERMEN PUPR NO. 31/PRT/M/2015

Powerpoint

TANGGUNG JAWAB KONSULTAN PERENCANA

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI

1.

Konsultan perencana bertanggung jawab terhadap hasil desain sekurang-kurangnya sampai produk desain tersebut selesai dilaksanakan pembangunannya, sepanjang lingkup dan/atau kondisi lingkungan masih sesuai dengan kriteria desain awal.

2.

Konsultan perencana yang tidak cermat sehingga hasil desain tidak dapat dilaksanakan, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan perencana yang bersangkutan, apabila tidak bersedia dikenakan sanksi masuk dalam daftar hitam atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.

Konsultan perencana wajib menghitung Engineering Estimate (EE), umur rencana bangunan dan identifikasi risiko K3, serta metode pelaksanaan pekerjaan.

PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UU No. 2 Tahun 2017 ttg JASA KONSTRUKSI

Powerpoint

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UU No. 2 Tahun 2017 ttg JASA KONSTRUKSI

Powerpoint

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK

PERPRES 54 TAHUN 2010 SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PERMEN PUPR NO. 31/PRT/M/2015

Powerpoint

Paket pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dipersyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan kualifikasi Usaha Menengah yang kemampuan dasarnya (KD) memenuhi syarat.

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama

Nilai kurang dari 2.5M , maka diperuntukan untuk usaha kecil/perorangan, dan usaha menengah mengacu kePermen PU Nomer 31/PRT/M/2015 nilai 2.5M s/d 50 M maka diperuntukan untuk usaha menengah dan diatasnya untuk usaha kualifikasi besar.

Perlu juga diingat, pembagian kualifikasi usaha juga tidak hanya memperhatikan besarnya nilai, juga wajib memperhatikan kompleksitas pekerjaan/kompetensinya sesuai yang diatur pasal pasal 21,22 dan 23 huruf b dan c serta pasal 100 ayat 3 pepres 54 tahun 2010 dan perubahannya, dimana jika kecilpun nilai paket pekerjaan tersebut maka dapat diperuntukan untuk usaha menengah ataupun besar, tergantung kebutuhan/kompleksitas pekerjaan itu sendiri. PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PERMEN PUPR NO. 31/PRT/M/2015 Tata Urutan Perundangan

Powerpoint

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tata Urutan Perundangan

Powerpoint

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa (negara dalam keadaan darurat), dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perpu dibuat oleh presiden saja, tanpa adanya keterlibatan DPR. b. Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. c. DPR dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan. d. Jika ditolak DPR, Perpu tersebut harus dicabut.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

Pendahuluan DASAR HUKUM

Pasal 1338 KHU Perdata menyatakan bahwa “Seluruh perjanjian yang dibuat secara sah merupakan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

seluruh dokumen kontrak terutama

kontrak/perjanjian itu

sendiri merupakan hukum bagi para pihak tangani kontrak

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

yang menanda

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

BEBERAPA ASPEK HUKUM • Penghentian Sementara Pekerjaan (Suspension of Work) •

Pengakhiran Perjanjian/Pemutusan Kontrak

• Denda Keterlambatan (Liquidity Damages) KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

•

Penyelesaian Perselisihan /Settlement of Dispute

•

Keadaan Kahar /Force Majeure. (Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015 angka 41)

•

Hukum Yang Belaku (Governing Law)

•

Bahasa Kotrak (Contract Language)

•

Domisili

•

Waktu Pelaksanaan (Construction Period)

•

Pengesampingan berlakunya Pasal 1266 KUH Perdata

•

Klaim-Klaim

•

Prioritas Dokumen

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BEBERAPA ASPEK HUKUM

Powerpoint

1. Penghentian Sementara Pekerjaan (Suspension of Work) Pasal mengenai hal ini seringkali terlupakan untuk dicantumkan dalam kontrak, padahal kemungkinan hal ini terjadi cukup besar terutama proyek-proyek yang menggunakan teknologi canggih dan padat peralatan. Satu hal yang perlu diingat bahwa penghentian sementara tidak sama dengan pengakhiran perjanjian/pemutusan kontrak walaupun keadaan di lapangan yang terjadi sama yaitu seluruh kegiatan pekerjaan terhenti. KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

BEBERAPA ASPEK HUKUM 2. Pengakhiran Perjanjian/Pemutusan Kontrak Apa yang terjadi disini adalah pelaksanaan pekerjaan dihentikan (bukan ditangguhkan sementara oleh salah satu pihak secara sepihak) dengan membatalkan kontrak. KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Tentu saja hal ini dilakukan karena alasan-alasan yang ditentukan dalam kontrak. Oleh karena itu hak-hak para pihak (Penyedia Jasa/Pengguna Jasa) untuk memutuskan kontrak harus jelas disebutkan. Konsekwensi hukum akibat yang timbul termasuk hak-hak dan kewajiban para pihak beserta tata cara pemberitahuan mengenai pemutusan kontrak juga harus diatur dengan jelas. Proses pemutusan Kontrak Konstruksi di Indonesia , terlebih dahulu harus melalui proses Penyelesaian Kontrak Kritis dengan Show Cause Meeting untuk penanganan Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan (Permen PUPR 31/PRT/M2015, SSUK angka 43)

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

BEBERAPA ASPEK HUKUM 3. Denda Keterlambatan (Liquidity Damages) Penalty Clause Setiap kontrak harus ada Pasal yang mengatur mengenai sanksi berupa denda yang harus dibayar Penyedia Jasa karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan. KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Dalam SSUK (Permen PUPR No. 31/PRT/M 2015 angka 60), menyatakan Penyedia berkewajiban untuk membayar sangsi finansial berupa Denda sebgai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrakyang besarnya denda dihitung: a. 1/1000 (satu perseribu) per hari keterlambatan dari dari sisa harga bagian Kontrak yang belum dikerjakan (sebelum PPN) apsbila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; b. atau 1/1000 (satu perseribu) per hari keterlambatan dari harga Kontrak (sebelum PPN) apsbila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan berfungsi; dan c. denda makximum besarnya denda 5% atau 50 (lima puluh) hari keterlambatannya. ( diatur dalam SSKK)

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

BEBERAPA ASPEK HUKUM 4. Penyelesaian Perselisihan /Settlement of Dispute

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015 angka 76, para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian perselisihan atau sengketa yang dipilih ditetapkan dalam SSKK. Pilihan Lembaga yang akan menyelesaikan perselisihan harus tegas sesuai ketentuan U.U No. 18/1999 Pasal 36 dan Undang-Undang No. 30/2000 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

BEBERAPA ASPEK HUKUM 5. Keadaan Kahar /Force Majeure. (Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015 angka 41)

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Yang dimaksudkan dengan keadaan memaksa adalah keadaan yang terjadi diluar kehendak / kemampuan Penyedia Jasa maupun Pengguna Jasa seperti tindakan/kemauan Tuhan (Act of God) diantaranya : banjir, tanah longsor, gunung meletus, halilintar atau tindakan dari Pemerintah atau pihak lain seperti kebijakan moneter, peperangan, pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, wabah penyakit dan tindakan lain diluar kekuasaan para pihak. Semua ketentuan mengenai hal ini harus jelas disebutkan termasuk tata cara pemberitahuan, penanggulangan atas kerusakan dan tindak lanjut setelah kejadian tersebut. Yang penting diketahui bahwa keadaan memaksa ini erat kaitannya dengan masalah asuransi

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

BEBERAPA ASPEK HUKUM 6. Hukum Yang Belaku (Governing Law) Yang dimaksud disini adalah hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut. Ini harus dicantumkan dalam kontrak untuk mengantisipasi apabila timbul perselisihan/sengketa. KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Bila tidak ditentukan dalam kontrak dan timbul sengketa maka sulit untuk menyelesaikannya karena tidak tahu hukum apa/negara mana yang dipakai. Dalam kontrak konstruksi di Indonesia dimana para pihak (Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa) sama-sama orang Indonesia, ketentuan mengenai hukum yang berlaku ini umumnya tidak dicantumkan dengan pengertian pastilah yang berlaku Undang-Undang Republik Indonesia. Namun Peraturan Pemerintah No. 29/2000 Pasal 23 ayat 6 dengan tegas mengatakan bahwa kontrak kerja harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

BEBERAPA ASPEK HUKUM 7. Bahasa Kotrak (Contract Language) Kontrak konstruksi di Indonesia pada umumnya dibuat dalam Bahasa Indonesia terutama kontrak-kontrak dengan Pemerintah yang mengunakan dana dari Pemerintah murni (APBN). KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Namun proyek-proyek Pemerintah yang menggunakan dana pinjaman dari luar negeri (loan) biasanya kontrak-kontrak dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Seringkali kontrak konstruksi dibuat dalam 2 (dua) bahasa: Inggris dan Indonesia tanpa mengatakan versi bahasa mana yang berlaku

“The language of the contract is English and Indonesia. In the event there is a discrepancy or the ambiguity, the English version will prevail”. Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

BEBERAPA ASPEK HUKUM 8. Domisili

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Kesepakatan mengenai domisili (tempat kedudukan) para pihak dalam satu kontrak ditentukan hanya dengan maksud apabila timbul perselisihan/sengketa akan diselesaikan oleh Pengadilan. Apabila disepakati dalam kontrak bahwa pilihan penyelesaian sengketa adalah arbitrase maka penetapan domisili tidak diperlukan. Banyak kontrak yang walaupun telah memilih Arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa tetap masih mencantumkan domisili. Ini adalah kekeliruaan yang justru menimbulkan sengketa. Dalam hal benar-benar terjadi sengketa maka sulit penyelesaikannya karena pada saat salah satu pihak mengajukan perselisihan ke Arbitrase, pihak lain menyatakan keberatan dan minta perselisihan diselesaikan oleh Pengadilan.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BEBERAPA ASPEK HUKUM

Powerpoint

9. Waktu Pelaksanaan (Construction Period)

Walaupun biasanya mencantumkan jumlah hari pelaksanaan tetapi lupa memberikan batasan mengenai “hari”. Apakah yang dimaksud adalah hari kerja atau hari kalender.

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK

Bila “hari kerja” apakah 5 hari atau 6 hari seminggu. Hal lain yang sering dilupakan saat mulai pelaksanaan. Apakah terhitung dari tanggal SPK, penyerahan lahan atau tanggal kontrak? Ketiga hal ini hampir dapat dipastikan tidak terjadi pada hari yang sama

SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

BEBERAPA ASPEK HUKUM 10. Pengesampingan berlakunya Pasal 1266 KUH Perdata

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK

Pasal ini menyatakan bahwa pemutusan kontrak secara sepihak harus melalui suatu keputusan Pengadilan. Bila dikehendaki pemutusan kontrak tanpa melalui keputusan Pengadilan, maka pemberlakuan Pasal ini harus dikesampingkan dan hal ini harus disebutkan dalam kontrak. Banyak kontrak yang tidak mencantumkan pengesampingan ini sehingga menimbulkan masalah sehubungan dengan pemutusan kontrak.

SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

BEBERAPA ASPEK HUKUM 11. Klaim-Klaim

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK

Pasal ini penting untuk memberikan peluang bagi para pihak untuk mengajukan klaim dalam hal-hal tertentu.Hal ini dipandang penting karena kita terlanjur mengartikan klaim sebagai suatu tuntutan.Memang benar klaim dapat berakhir menjadi tuntutan jika klaim tersebut tidak dilayani. Dalam Kontrak-Kontrak Konstruksi di Indonesia hampir tak pernah ada yang mencantumkan.

SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

BEBERAPA ASPEK HUKUM 12. Prioritas Dokumen

KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI

Hal ini perlu ditetapkan untuk menjaga bila terjadi hal-hal yang bertentangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen kontrak. Jika hal itu terjadi dan prioritas dokumen tidak ditentukan maka akan terjadi ketidak pastian yang dapat menjurus kepada perselisihan.

PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TUGAS

Powerpoint JAWABLAH PERTANYAAN DIBAWAH INI DENGAN BENAR:

I. Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2017 mengatur tentang prasyarat minimal yang harus diatur dalam dokumen kontrak konstruksi. Sebutkan syarat-syarat minimal yang dimaksud dan jelaskan! KEBIJAKAN KONTRAK KONSTRUKSI PENGETAHUAN DASAR KONTRAK SUBSTANSI KONTRAK

II. Perencanaan dan pengendalian pekerjaan konstruksi secara umum meliputi apa saja? Jelaskan! III. Dalam hal perencanaan, PP 29/2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi membagi kegiatan Perencanaan menjadi beberapa Kriteria, sebutkan dan jelaskan!

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

SENGKETA KONTRA KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DEFINISI

Powerpoint

SENGKETA sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, dan perselisihan. dikelompokkan ke dalam bidang-bidang tertentu, yaitu : SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI PRINSIP DASAR MITIGASI SENGKETA KLAIM

1. Sengketa antar individu, misalnya perselisihan dalam keluarga akibat perceraian seperti masalah anak, pembagian harta benda, warisan, dan lain-lain. 2. Sengketa antara individu dan badan hukum, misalnya karena adanya masalah ketenagakerjaan sehingga perselisihan dapat timbul antara pegawai dan perusahaan mengenai upah, jam kerja, pemberian pesangon, dan lain-lain.

3. Sengketa antar badan hukum, misalnya perselisihan antar korporasi. Hal tersebut bisa terjadi apabila perusahaan yang satu menggugat perusahaan lainnya.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

definisi

Powerpoint Dalam perspektif

Suhandi Yahya, Sengketa atau perselisihan pada

dasarnya disebabkan oleh : 1. Perbedaan informasi atau data. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi, kesalahan informasi, perbedaan pandangan atau interpretasi 2. Perbedaan kepentingan, adanya perbedaan kepentingan psikologi, kepentingan procedural, dan kepentingan substansi. SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI PRINSIP DASAR

3. Relationship yang dipengaruhi oleh emosi, persepsi yang berbeda, komunikasi yang buruk dan perilaku negatif.

MITIGASI SENGKETA

4. Struktural yaitu yang berhubungan dengan masalah sumber daya, waktu, faktor geografis, kewenangan dan perbuatan keputusan.

KLAIM

5. Perbedaan nilai, adanya perbedaan perilaku yang dipengaruhi berbagai nilai, pandangan hidup, ideologi, agama dan sebagainya.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DEFINISI

Powerpoint

Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2017:

Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI PRINSIP DASAR MITIGASI SENGKETA KLAIM

Dalam kontrak konstruksi dikenal ada 3 (tiga) tahap, yaitu sebagai berikut : a. Tahap pracontractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan. b. Tahap contractual, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak. c. Tahap post contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SENGKETA

Powerpoint

• • • • SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI

TIDAK MELAKSANAKAN APA YG DISANGGUPINYA MELAKSANAKAN APA YG DIJANJIKAN, TETAPI TIDAK SESUAI MELAKSANAKAN APA YG DIJANJIKAN TETAPI TERLAMBAT MELAKUKAN SESUATU YG TDK BOLEH DILAKUKAN DALAM PERJANJIAN

Sengketa Klaim Konflik

Masalah

PRINSIP DASAR MITIGASI SENGKETA KLAIM

Sengketa Kontrak Konstruksi secara sederhana dapat dijelaskan sebagai sengketa yang terjadi akibat hukum dari penyelenggaraan layanan jasa konstruksi antara pengguna layanan jasa dan penyedia layanan jasa yang disebabkan karena tidak terpenuhinya suatu prestasi oleh salah satu pihak kepada pihak lain seperti yang diperjanjikan dalam dokumen kontrak kerja konstruksi.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SENGKETA

Powerpoint NO I

II SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI PRINSIP DASAR MITIGASI SENGKETA

III

KLAIM

IV Menu Utama

FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MENYEBABKAN PERSELISIHAN DALAM KONTRAK Tingkat kemampuan manajemen 1 Rendahnya tingkat manajemen/kemampuan pihak/staf dalam pelaksanaan proyek 2 Kurangnya staf kunci pada masing-masing pos bagian pengendalian 3 Tingkat pengalaman dan kemampuan antara pihak beragam/tidak seimbang Pengalaman Proyek 4 Tingkat pengalaman yang rendah pada proyek sejenis 5 Tingkat keberhasilan proyek yang dikerjakan rendah Pengalaman dalam bekerja sama antara pihak dalam pelaksanaan proyek masih 6 kurang Kompleksitas proyek 7 Tingkat kompleskitas desain rumit 8 Tingkat kompleksitas konstruksi tinggi 9 Tingkat luasan proyek Kesesuaian Jenis Kontrak 10 Kesesuaian jenis perjanjian kontrak dengan karakteristik pekerjaan 11 Kesesuaian Bill Of quantity dengan kondisi lapangan

PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SENGKETA

Powerpoint

NO V

SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI PRINSIP DASAR MITIGASI SENGKETA KLAIM

VI

FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MENYEBABKAN PERSELISIHAN DALAM KONTRAK Kualitas Pekerjaan 12 Tingkat variasi kualitas dalam item pekerjaan 13 Tanggung jawab jaminan kualitas pekerjaan 14 Penggunaan kualitas pekerjaan setara 15 Penggunaan material setara Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 16 Penyusunan Jadwal Tidak Tepat 17 Percepatan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan oleh owner (owner mengubah jadwal) Keterlambatan pekerjaan oleh owner (perizinan, pengesahan jadwal, desain dan scop 18 drawing) 19 Penundaan/penghentian pekerjaan oleh owner 20 Tambahan waktu pekerjaan tidak dipenuhi (karena pengaruh alam/cuaca)

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SENGKETA

Powerpoint NO VII

VIII SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI PRINSIP DASAR MITIGASI SENGKETA KLAIM

IX X XI

Menu Utama

FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MENYEBABKAN PERSELISIHAN DALAM KONTRAK Persiapan Desain 21 Masukan data (tanah dan teknis) selama perencanaan kurang lengkap 22 Kelengkapan perencanaan kurang Kelengkapan dokumen dan Skup pekerjaan 23 Definisi skup pekerjaan kurang jelas 24 Kelengkapan spesifikasi teknik kurang 25 Kelengkapan gambar kontrak kurang Shop drawing tidak sesuai dengan desain original/perubahan-perubahan yang telah 26 disetujui 27 Perizinanan peraturan-peraturan yang tidak tepat Pekerjaan Tambah Kurang 28 Adanya pekerjaan tambah kurang yang melebihi standar Force Majeure 29 Bencana alam Masalah Keuangan 30 Terjadinya inflasi/depresiasi/devaluasi mata uang

PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI

Powerpoint

Berdasarkan klaim yang diajukan maka sengketa kontrak konstruksi dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis sengketa yaitu:

a) Sengketa biaya yaitu jenis sengketa yang terjadi karena perubahan nilai kontrak, perubahan harga satuan pekerjaan dan perubahan nilai angsuran

b) Sengketa waktu yaitu sengketa kosntruksi yang diakibatkan karena perubahan waktu SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI

kontrak, perubahan jadwal kegiatan dan perubahan jadwal pembayaran

PRINSIP DASAR

c) Sengketa lingkup pekerjaan yaitu sengketa kontrak konstruksi yang terjadi akibat

MITIGASI SENGKETA

adanya perubahan jenis pekerjaan, perubahan volume pekerjaan, perubahan mutu/kualitas pekerjaan dan perubahan metode pelaksanaan konstruksi

KLAIM

d) Sengketa gabungan biaya, waktu dan lingkup pekerjaan (jasa) adalah sengketa kontrak konstruksi yang diakibatkan adanya kombinasi perubahan biaya dan waktu, kombinasi perubahan biaya dan lingkup pekerjaan, kombinasi perubahan waktu dan lingkup pekerjaan dan kombinasi perubahan biaya, waktu dan lingkup pekerjaan.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI

Powerpoint

SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI

A

Undang-Undang Nomer 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

1

Pasal 47 ayat (1) huruf h

2

Pasal 47 ayat (1) huruf p

3

Pasal 60 ayat (1)

4

Pasal 60 ayat (2)

5

Pasal 88 ayat (1)

PRINSIP DASAR MITIGASI SENGKETA KLAIM

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

Kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai “penyelesaian perselisihan, memuat taat ketentuan tentang tata cara penyelisihan perselisihan akibat ketidaksepakatan”. Kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai pilihan penyelesaian sengketa konstruksi Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan. Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penilai ahli Sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI

Powerpoint

A

Undang-Undang Nomer 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

6

Pasal 88 ayat (2)

7

Pasal 88 ayat (3)

8

Pasal 88 ayat (4)

9

Pasal 88 ayat (5)

10

Pasal 88 ayat (6)

SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI PRINSIP DASAR MITIGASI SENGKETA KLAIM

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : (a) mediasi ; (b) konsiliasi dan (c) arbitrase Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, para pihak dapat membentuk dewan sengketa. dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan membentuk dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI

Powerpoint

SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI PRINSIP DASAR MITIGASI SENGKETA KLAIM

Menu Utama

Tahapan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi sesuai Pasal 88 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagai berikut : 1. Para pihak yang bersengketa terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk mufakat; 2. Apabila musyawarah tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa disesuaikan berdasarkan kontrak kerja konstruksi; 3. Jika penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi, maka para pihak yang bersengketa membuat tata cara penyelesaian yang dipilih. 4. Apabila penyelesaian sengketa tercantum dalam kontrak, maka penyelesaian sengketa ditempuh melalui tahapan sebagai berikut : mediasi, konsiliasi dan arbitrase. 5. selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud diatas, para pihak dapat membentuk dewan sengketa. PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI

Powerpoint

SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI

B

Undang-Undang Nomer 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Konstruksi

1

Pasal 1 ayat (10)

2

Pasal 52

3

Pasal 53

PRINSIP DASAR MITIGASI SENGKETA KLAIM

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

Yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Pendapat Mengikat berarti sama dengan binding opinion, selanjut nya disebut Opini Mengikat. Pasal 53 Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanan

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI

Powerpoint

Cara penyelesaian sengketa non litigasi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah :

SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI PRINSIP DASAR

a. penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase b. penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

MITIGASI SENGKETA KLAIM

Arbitrase seperti diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah : “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI

Powerpoint

Konsultasi

SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI PRINSIP DASAR MITIGASI SENGKETA KLAIM

Menu Utama

Istilah konsultasi menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran) yang sebaaik-baiknya. Konsultasi pada dasarnya suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatanya kepada klien sesuai dengn keperluan dan kebutuhan kliennya dan keputusan tetap berada pada kliennya.

Negosiasi Negosiasi adalah mirip dengan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 s/d 1864 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana perdamaian itu adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Dalam negosiasi diberikan tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari, dan penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan diantara para pihak yang bersengketa. Negosiasi merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI

Powerpoint

Mediasi

SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI PRINSIP DASAR MITIGASI SENGKETA KLAIM

Mediasi merupakan cara penyelesaian masalah melalui seorang penengah atau yang biasa disebut mediator, yang ditunjuk oleh para pihak. Mediator tidak memutuskan sengketa tetapi membimbing para pihak dalam berunding mencari suatu penyelesaian. Tidak ada aturan baku mengenai hal ini, tidak ada pula peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara, batas waktu, biaya dan sebagainya. Cara ini sesungguhnya sangat baik, cepat, mudah tanpa diketahui oleh pihak lain asalkan dilandasi itikad baik.

Konsiliasi Konsiliasi adalah suatu penyelesaian di mana para pihak berupaya aktif mencari penyelesaian dengan bantuan pihak ke tiga. Konsiliasi diperlukan apabila para pihak yang bersengketa tidak mampu menyelesaikan sendiri perselisihannya. Hal ini menyebabkan istilah konsiliasi sering diartikan sama dengan mediasi, padahal penyelesaian sengketa dengan konsiliasi lebih mengacu kepada cara penyelesaian sengketa melalui konsensus di antara para pihak, sedangkan pihak ke tiga hanya bertindak netral, berperan secara aktif maupun tidak aktif.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI

Powerpoint

SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI

C

Peraturan Pemerintah Nomer 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

1

Pasal 47

2

Pasal 49

PRINSIP DASAR MITIGASI SENGKETA KLAIM

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi : “Penetapan besarnya kerugian oleh Penilai Ahli (dalam penilaian kegagalan bangunan) bersifat final dan mengikat”. Mengatur bahwa penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi diluar pengadilan dapat dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi atau arbitrase (lembaga atau ad-hoc). Penyelesaian sengketa secara mediasi atau konsiliasi dapat dibantu Penilai Ahli untuk memberikan pertimbangan profesional aspek tertentu sesuai kebutuhan

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SEJARAH ARBITRASE

Powerpoint

SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI PRINSIP DASAR MITIGASI SENGKETA KLAIM

• Cikal bakal lembaga arbitrase sdh ada sejak jaman Yunani Kuno dan berkembang negara2 bisnis di Eropa (Inggris, Belanda, Perancis, Scotlandia, Irlandia, Denmark dan USA) • Arbitrase telah digunakan oleh asosiasi bisnis dan transaksi maritim saat itu di Inggris • UU Arbitrase yang paling tua adalah Arbitration Act 1697 di Inggris • Badan Arbitrase Internasional yg tertua di dunia adalah The London Court of International Arbitration 1892 (LCIA) yg semula bernama London Chamber of Arbitration

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SEJARAH ARBITRASE DI INDONESIA

Powerpoint

• Eksistensi arbitrase sudah dikenal sejak jaman penjajahan dan diatur dalam Reglement op de Burgerlijke Rechtsvoerdering (RV) Stb. 1847 – 52, Pasal 615 s/d 651. Pada dasarnya hanya berlaku bagi penduduk Hindia Belanda, golongan Eropa. SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI PRINSIP DASAR

• Berdasarkan Ps. 377 HIR/705 RBG, bagi golongan Bumiputera dapat menggunakan arbitrase, dengan syarat melakukan penundukan hukum terhadap RV.

MITIGASI SENGKETA KLAIM

• Pada saat itu terjadi penggolongan penduduk Hindia Belanda, menjadi 3 golongan, yakni Gol. Eropa, Gol Timur Asing (Tionghoa dan bukan Tionghoa), serta Gol Bumiputera yang masing2 tunduk pada hukum perdata berbeda (Ps. 131 dan 163 Indische Staatsregeling).

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ARBITRASE

Powerpoint

SUMBER HUKUM ARBITRASE PERDAGANGAN DI INDONESIA a. SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI

b.

PRINSIP DASAR MITIGASI SENGKETA KLAIM

c. d.

e.

UU No. 30/1999 tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (mencabut Pasal 615 s/d 651 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering Stb 1847-52, Konvensi New York 1958 – Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keppres No.34/1981; Konvensi Washington 1965 – Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan UU No.5/1968. UU 1/1967 (UUPMA) sebagaimana diubah & ditambah dengan UU 11/1970 yang kemudian dicabut dengan UU No. 25/2007 (UUPM), PERMA No.1/1990 tentang Prosedur Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ARBITRASE

Powerpoint

ALASAN MEMILIH ARBITRASE

SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI PRINSIP DASAR MITIGASI SENGKETA

a. Waktu tidak lama seperti pengadilan umum b. Sidang tertutup, sehingga kerahasiaan terjaga c. Independensi, karena ditangani tidak hanya ahli hukum, tetapi ahli yang kompeten di bidangnya (arbiter) d. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, tetapi hasil keputusan harus didaftarkan di Pengadilan Negeri

KLAIM

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI PRINSIP DASAR MITIGASI SENGKETA KLAIM

LEMBAGA ARBITRASE DI INDONESIA

ARBITRASE

1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), 2. Badan Arbitrase Muammalat Indonesia (BAMUI) kemudian berganti menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) 3. Pusat Penyelesaian Perselisihan Bisnis Indonesia (P3BI). 4. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), 5. Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia (BAORI). 6. DLL

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI PRINSIP DASAR MITIGASI SENGKETA KLAIM

LEMBAGA INTERNASIONAL

ARBITRASE

ARBITRASE

1. American Arbitration Association (AAA) berkedudukan di New York, 2. International Chamber of Commerce Court of Arbitration (ICC) di Paris, 3. International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington DC, 4. Stockholm Chamber of Commerce (SCC) di Stockholm, London Court of International Arbitration (LCIA) 5. Permanent Court of Arbitration (PCA) di Hague Netherlands, 6. Singapore International Arbitration Centre (SIAC), 7. Kualalumpur Regional Centre for Arbitration (KRCA), 8. dll

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI

Powerpoint

SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI

C

Peraturan Pemerintah Nomer 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

1

Pasal 47

2

Pasal 49

PRINSIP DASAR MITIGASI SENGKETA KLAIM

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi : “Penetapan besarnya kerugian oleh Penilai Ahli (dalam penilaian kegagalan bangunan) bersifat final dan mengikat”. Mengatur bahwa penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi diluar pengadilan dapat dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi atau arbitrase (lembaga atau ad-hoc). Penyelesaian sengketa secara mediasi atau konsiliasi dapat dibantu Penilai Ahli untuk memberikan pertimbangan profesional aspek tertentu sesuai kebutuhan

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI

Powerpoint

SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI

C

Peraturan Pemerintah Nomer 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

1

Pasal 47

2

Pasal 49

PRINSIP DASAR MITIGASI SENGKETA KLAIM

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi : “Penetapan besarnya kerugian oleh Penilai Ahli (dalam penilaian kegagalan bangunan) bersifat final dan mengikat”. Mengatur bahwa penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi diluar pengadilan dapat dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi atau arbitrase (lembaga atau ad-hoc). Penyelesaian sengketa secara mediasi atau konsiliasi dapat dibantu Penilai Ahli untuk memberikan pertimbangan profesional aspek tertentu sesuai kebutuhan

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI

Powerpoint

Penilaian Ahli

SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI PRINSIP DASAR MITIGASI SENGKETA KLAIM

Yang dimaksud dengan penilaian ahli adalah suatu upaya mempertemukan pihak yang berselisih dengan cara menilai pokok sengketa yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang ahli dibidang terkait dengan pokok sengketa untuk mencapai persetujuan. Penilaian ahli berupa keterangan tertulis yang merupakan hasil telaahan ilmiqh berdasarkan keahlian yang dimiliki untuk membuat terang pokok sengketa yang sedang dalam proses. Penilaian ahli ini dapat diperoleh dari seseorang atau tim ahli yang dipilih secara ad hoc. (arsyadshawir.blogspot.co.id) Penilai ahli terdiri dari orang perseorangan, atau kelompok orang, atau lembaga yang disepakati para pihak, yang bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara objektif dan profesional.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

MITIGASI SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI

Powerpoint

Hal-hal yang harus menjadi perhatian dalam suatu kontrak konstruksi sebagai berikut :

1. Penandatangan Kontrak Konstruksi

SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI PRINSIP DASAR

kontrak konstruksi adalah dokumen hukum. Sebagian besar pekerjaan atau usaha yang berkaitan dengan kontrak melibatkan hak dan kewajiban hukum dan oleh karenanya setiap pihak yang berkepentingan menginginkan pengelolaan kontrak secara baik dan benar secara hukum. Untuk menghindari adanya penyimpangan dalam proses pembentukan kontrak (tender) ada baiknya dimintakan pendapat hukum (legal opini) atas draft kontrak yang akan ditanda-tangani. Pendapat hukum tersebut menganalisis keabsahan yang mencakup 3 (tiga) faktor, yaitu: prosedur, kewenangan, dan substansi .

MITIGASI SENGKETA KLAIM

untuk menghindari dan mengantisipasi kemungkinan timbulnya perselisihan, maka konsultan hukum berperan agar dalam menyusun kontrak memastikan agar setiap kata atau istilah yang dipakai tidak memiliki arti ganda yang maknanya membingungkan.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

MITIGASI SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI

Powerpoint

Hal-hal yang harus menjadi perhatian dalam suatu kontrak konstruksi sebagai berikut :

2. Mencermati Isi Kontrak

SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI PRINSIP DASAR MITIGASI SENGKETA KLAIM

Kontrak kerja konstruksi merupakan dokumen hukum yang merupakan undang-undang yang mengikat dan memiliki konsekuensi bagi para pihak karena di dalamnya mengatur hak dan kewajiban pengguna maupun penyedia jasa konstruksi. Akan tetapi ternyata bahwa lebih dari 60% penyedia jasa konstruksi tidak mencermati penuh isi kontrak kerja sampai tuntas. Rata-rata penyedia jasa hanya membaca judul kegiatan, nilai kontrak serta jangka

waktu pelaksanaan. Hal ini karena sudah percaya dan yakin bahwa isi kontrak baikbaik saja dan dinilai tidak ada substansi yang berpotensi menimbulkan kerugian. Baru kemudian menjadi masalah ketika ternyata pekerjaan dinilai cidera janji dan harus menanggung risiko kerugian.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

MITIGASI SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI

Powerpoint

Menurut Suhandi Yahya untuk mengantisipasi hal-hal yang diperhatikan dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak konstruksi adalah : 1. Objek Kontrak

SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI PRINSIP DASAR MITIGASI SENGKETA KLAIM

Objek dalam suatu kontrak harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu objeknya harus tertentu atau dapat ditentukan, diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yangberlaku, dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan tata susila. Sementara itu, prestasinya harus benar-benar riil agar benar-benar dapat dilaksanakan.

2. Subjek Kontrak Pada praktek sehari-hari, dalam kontrak yang menjadi subjek adalah bukan hanya orang perorangan yang membuat kontrak, termasuk juga badan hukum yang merupakan subjek hukum. Dalam mengadakan suatu kontrak, setiap subjek hukum harus memenuhi suatu kondisi tertentu agar dapat mengikat para pihak yang membuatnya. Jika subjek hukumnya adalah “orang”, maka orang tersebut harus sudah dewasa, namun jika subjeknya “badan hukum” harus memenuhi syarat formal suatu badan hukum. Sehingga kedua jenis subjek hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan kontrak.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

MITIGASI SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI

Powerpoint

Menurut Suhandi Yahya untuk mengantisipasi hal-hal yang diperhatikan dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak konstruksi adalah :

SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI PRINSIP DASAR MITIGASI SENGKETA KLAIM

Menu Utama

3. Prinsip dan Klausul dalam Kontrak Menyusun suatu kontrak, baik kontrak itu bersifat bilateral maupun multil areal maupun perjanjian dalam lingkup nasional, regional, dan internasional harus didasari oleh pada prinsip hukum atau klausula tertentu. Prinsip hukum dan klausula tertentu ini dimaksudkan untuk mencegah para pihak pembuat suatu kontrak terhindar dari unsur-unsur yang dapat merugikan mereka sendiri. 1. Asas kebebasan berkontrak 2. Asas kekuatan mengikat (Pacta Sunt Servanda) 3. Asas itikad baik 4. Asas konsensualitas (kesepakatan) 5. Asas kebiasaan 6. Asas peralihan resiko 7. Asas ganti kerugian 8. Asas kepatutan 9. Asas ketepatan waktu 10. Asas keadaan darurat PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

11. Klausul pilihan hukum 12. Klausul penyelesaian perselisihan

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KLAIM

Powerpoint

Klaim terjadi akibat tuntutan atas hak atau tuntutan ganti rugi dari pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan proyek. Dengan kata lain, klaim terjadi akibat dari timbulnya kerugian dan tidak terpenuhinya hak-hak yang semestinya didapatkan. Bila klaim terjadi sangat memungkinkan terjadinya perselisihan (dispute). Sementara penyelesaian perselisihan akan memakan waktu dan biaya yang akan memberikan dampak (feedback) buruk terhadap pelaksanaan proyek konstruksi SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI

Menurut N. H Yasin klaim dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) hal, yaitu :

PRINSIP DASAR MITIGASI SENGKETA KLAIM

Menu Utama

a. dari pengguna jasa terhadap penyedia jasa, seperti pengurangan nilai kontrak, percepatan waktu penyelesaian pekerjaan, dan kompensasi atas kelalaian penyedia jasa, b. dari penyedia jasa terhadap pengguna jasa, seperti tambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, tambahan kompensasi, dan tambahan konsesi atas pengurangan spesifikasi teknis atau bahan, dan c. dari sub penyedia jasa atau pemasok bahan terhadap penyedia jasa utama. PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KLAIM

Powerpoint

Persiapan pengajuan klaim Klaim yang diajukan harus logis dan memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Pada bagian awal ditetapkan secara detail, pihak-pihak yang terkait, tanggal terjadinya peristiwa dan informasi yang sesuai. b. Penjelasan peristiwa penyebab klaim dan akibatnya SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI PRINSIP DASAR MITIGASI SENGKETA KLAIM

c. Analisa fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang menjadi dasar klaim, disertai dengan referensi dan pasal-pasal yang tercantum dalam kontrak d. Perhitungan dampak biaya berdasarkan rincian biaya aktual langsung dan tidak langsung e. Penentuan klaim yang menuntut tambahan waktu berdasarkan analisis lintasan waktu kritis dan non kritis

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KLAIM

Powerpoint

Metode analisis klaim

SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI PRINSIP DASAR MITIGASI SENGKETA KLAIM

Pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan klaim dan memberikan keputusan akhir harus secara jelas dicantumkan dalam kontrak. Pemilik bangunan harus mengecek dan memutuskan apakah konsultan desain juga bertanggung jawab atas peristiwa penyebab klaim tersebut, misalnya hal-hal yang berhubungan dengan kecurangan, dan ketidak sempurnaan desain, yang disebabkan oleh konsultan desain tersebut. Analisis yang digunakan adalah submodel notice requirements, submodel yang sesuai dengan pengajuan klaim, dan metode perhitungan biaya dan waktu yang diklaim. Submodel notice requirement menetapkan suatu kondisi dimana penyedia jasa akan kehilangan haknya jika terjadi hal-hal sebagai berikut : a. Engineer tidak memberitahukan secara formal peristiwa penyebab klaim b. Kontraktor tidak mengajukan pemberitahuan yang disertai durasi terjadinya peristiwa c. Kontraktor tidak merinci biaya dan waktu yang diklaim d. Pemilik bangunan memiliki prasangka di balik pemberitahuan tersebut.

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KLAIM

Powerpoint

Penyebab kegagalan, klaim : Ada kalanya klaim yang sudah disiapkan mengalami kegagalan, karena :

SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI PRINSIP DASAR

a. b. c. d. e.

Permohonan pengajuan klaim terlambat Kontraktor tidak megikuti prosedur kontrak Kurang akuratnya rekaman data yang dibutuhkan Klaim yang diajukan tidak mempunyai dasar yang kuat Informasi yang dibutuhkan untuk menguji kebenaran klaim tidak tersedia

MITIGASI SENGKETA KLAIM

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Powerpoint

Metode penyelesaian klaim

KLAIM

Klaim yang terjadi dapat diselesaikan dengan beberapa metode yang disepakati bersama dan dicantumkan dalam kontrak, antara lain :

SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI PRINSIP DASAR MITIGASI SENGKETA KLAIM

Menu Utama

a. Engineering Judgement, di mana konsultan desain yang ditunjuk pemilik bangunan bertanggungjawab untuk mengambil keputusan akhir penyelesaian klaim dan mengikat semua pihak. b. Negosiasi, di mana pihak yang berselisih mencari penyelesaian tanpa campur tangan pihak lain. c. Mediasi, di mana pihak yang berselisih menggunakan mediator yang bersifat netral dan keputusannya bersifat tidak mengikat. d. Arbitrasi, di mana pihak yang berselisih menunjuk arbitrator dari badan arbitrase dan keputusannya bersifat mengikat. e. Litigasi, di mana perselisihan dibawa ke pengadilan dan masing-masing pihak diwakili pengacaranya . f. Mini-trial, di mana pihak yang berselisih diwakili oleh masing-masing manajer proyek dan adanya pihak ketiga sebagai penasehat. g. Dispute review board, di mana masing-masing pihak yang berselisih memilih satu perwakilan untuk menunjuk pihak ketiga dan keputusannya bersifat tidak mengikat. PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KLAIM

Powerpoint

Sebagai upaya menghindari klaim maka beberapa yang dapat dilakukan yaitu :

SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI PRINSIP DASAR MITIGASI SENGKETA

1. Pihak yang terkait mempelajari kontrak sebaik-baiknya 2. melalui jamnin asuransi 3. Memeriksa program kerja pelaksanaan konstruksi sebelum masa penawaran 4. Memilih tim konstruksi yang kompeten 5. Menerapkan sistim informasi manajemen untuk mengenali permasalahan yang potensial.

KLAIM

Menu Utama PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI