13. Sosialisasi Ppam Kespro 2019

Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI DISTUASI KRISIS KESEHATAN

INDONESIA RAWAN BENCANA BENCANA ALAM

BENCANA NON ALAM

BENCANA SOSIAL

Gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dll

Gagal teknologi, kebakaran, epidemi dll

Konflik Sosial, Teror, Bom, dll

Provinsi Aceh Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu Lampung Babel Kepri DKI Jabar Jateng DIY Jatim Banten Bali NTB NTT Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Kaltara Sulut Sulteng Sulsel Sultra Gorontalo Sulbar Maluku Malut Papbar Papua

Gempa 2 3 2 1 1 2 2 2 1 1 1 3 3 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2

Tsunami 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 3 3 1 1

Gn Api 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1

Banjir 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2

Kapasitas Daerah 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)  Gempa bumi  Tsunami  Erupsi gunung api  Banjir

 Pengungsian besar  Pengungsian jangka lama

BNPB, IRBI 2013, 2016

Kesehatan Reproduksi Keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi (ICPD, Kairo, 1994).

Keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. (UU RI No. 36 Tahun 2009 Pasal 71 Ayat 1)

Akses Universal Akses Universal Kesehatan Reproduksi Semua negara harus berusaha untuk membuat pelayanan kesehatan reproduksi dapat diakses oleh semua individu pada usia yang sesuai

Kesehatan Reproduksi Deteks i Dini Ca Cervic s

Kespr o Lansia

KI A

PP Infertilitas

Kesehatan Reproduk si

PP IMS, HIVAIDS

PP Keguguran Kespro

Kekerasan

Seksual

K B

Kes. Seksua l

Remaj a

Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi (Program Aksi ICPD, Cairo, 1994, para 7.6)

Mengapa pelayanan kesehatan reproduksi penting di situasi bencana? ?

• Kesehatan reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin sekalipun dalam situasi darurat bencana. • Banyak upaya telah dilakukan, namun masih sedikit yang memberikan perhatian untuk kesehatan reproduksi. • Dalam situasi normalpun permasalahan di bidang kesehatan banyak reproduksi dan kondisi ini akan menjadi lebih buruk dalam situasi darurat • bencana. Kebutuhan terhadap kesehatan reproduksi akan tetap ada dan kenyataannya justru meningkat saat bencana.

Risiko kekerasan seksual dapat meningkat pada krisis kesehatan

Masalah Kesehatan Reproduksi di Situasi Bencana

Persalinan dapat terjadi selama perpindahan populasi

Penularan IMS/HIV dapat meningkat di area dengan kepadatan populasi tinggi

Kurangnya pelayanan Keluarga Berencana meningkatkan risiko yang berhubungan dengan kehamilan yang tidak diinginkan

Kekurangan gizi dan anemia meningkatkan risiko komplikasi kehamilan

Kurangnya akses terhadap pelayanan kegawatdaruratan obstetri komprehensif meningkatkan risiko kematian ibu

Kebutuhan khusus perempuan: perlindungan saat menstruasi (pembalut), higiene kit, dan sebagainya

Mengapa kesehatan reproduksi penting pada penanggulangan bencana/krisis kesehatan? Amanat Peraturan Perundang-undangan

Kebutuhan nyata dan mendesak di lapangan

Pelayanan Kespro pada Situasi Bencana/Krisis dilakukan melalui penerapan Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) Kesehatan Reproduksi Definisi PPAM Kesehatan Reproduksi

Sekumpulan kegiatan prioritas kesehatan reproduksi yang dilaksanakan pada tanggap darurat krisis kesehatan

Penjelasan PPAM Kesehatan Reproduksi Paket

Kegiatan, koordinasi, perencanaan dan logistik. Paket tidak berarti sebuah kotak tetapi mengacu pada strategi yang mencakupkan koordinasi/perencanaan, supplies dan kegiatankegiatan kesehatan seksual dan reproduksi

Pelayanan

Pelayanan kesehatan reproduksi yang diberikan kepada penduduk terdampak Dilaksanakan sesegera dengan melihat hasil penilaiaan kebutuhan awal Dasar, terbatas  bersifat life saving

Awal

Minimum

Kebijakan Penerapan PPAM Kespro pada Situasi Krisis

KEBIJAKAN PPAM KESPRO  Pelayanan kesehatan reproduksi pada situasi krisis kesehatan dilaksanakan melalui penerapan Paket Pelayanan Awal Minimum Kesehatan Reproduksi (PPAM Kespro)  Pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif diintegrasikan pada pelayanan kesehatan dasar segera setelah situasi stabil  Respon kesehatan reproduksi pada situasi darurat bencana dilakukan secara terkoordinir dengan LP/LS, organisasi profesi, LSM, dan seluruh mitra terkait melalui Subklaster Kespro (sebagai bagian dari Klaster Kesehatan)

Klaster Nasional Keputusan Kepala BNPB No 173 Tahun 2014

KESEHATAN PENCARIAN DAN PENYELAMATAN

EKONOMI

PEMULIHAN DINI

LOGISTIK

PENGUNGSIAN DAN PERLINDUNGAN

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Klaster Internasional

PENGORGANISASIAN PENANGGULANGAN BENCANA

Subklaster DVI Klaster Perlindungan dan Pengungsian

Subklaster Yankes

Klaster Pencarian

dan Penyelamatan

Subklaster Gizi

Komponen Kekerasan Berbasis Gender Komponen Kes

Klaster Sarana dan Prasarana

Subklaster Kes

KLASTER

SUBKLASTER

KESEHATAN

KES REPRODUKSI

Maternal Neonatal

Lingkungan Komponen IMS

HIV AIDS Klaster Nasional

Komponen KB Klaster Pendidikan

Klaster Ekonomi

Klaster Pemulihan

Dini

Subklaster P2P

Subklaster Kes

Komponen Kespro Remaja

Jiwa Komponen Logistik Kespro Tim Data &

Informasi

Tim Logistik

Berdasarkan SK Kepala BNPB Nomor 173 Tahun 2015: 1. Ketua Klaster Kesehatan Nasional adalah Kementerian Kesehatan (c/q Kepala Pusat Krisis Kesehatan [PKK]) 2. Wakil Ketua Klaster Kesehatan Nasional adalah Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri

Kesehatan Reproduksi

Koord: Dit. Gizi

Koord: Dit. P2MKJ N

Yankes Gizi

Yankes Jiwa

Koord: Dit. P2PM L

Pengendalia n penyakit

Koord: Dit. Keslin g

1. Penyehata

n lingkungan 2. Penyiapan air bersih dan sanitasi berkualitas

Koord : Dit. Kesga

Pelayanan kespro

Koord: Dit. Tata Oblik dan Perbekes

Pengelolaan obat bencana

Koord: Dit. PKR

Pelayana n kesehata n

Koord: Pusdoke s Mabes POLRI

1. Penatalaksa

n aan korban mati 2. Pengelolaa n informasi bidang kesehata n

Klaster Kesehatan

Sub Klaster Kespro

Tim Siaga/RHA Kespro

Komponen Penanganan Kekerasan Berbasis Gender

Komponen Pencegahan Penularan IMS HIV AIDS

Komponen Kes Maternal dan Neonatal

Komponen Logistik Kespro

Komponen Kespro Remaja

Komponen Pelayanan KB

Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI

PDAM ATA U PPA M

Pelayanan Kespro pada Situasi Bencana/Krisis dilakukan melalui penerapan Paket

Pelayanan Awal Minimum (PPAM) Kesehatan Reproduksi Sekumpulan kegiatan prioritas kesehatan reproduksi yang dilaksanakan pada tanggap darurat krisis kesehatan

5 KOMPONEN UTAMA PPAM KESEHATAN REPRODUKSI Komponen 1: Mengidentifikasi koordinator dan mekanisme koordinasi subklaster Kespro Komponen 2: Mencegah dan menangani kekerasan seksual berbasis gender Komponen 3: Mencegah penularan HIV Komponen 4: Mencegah meningkatnya kesakitan dan kematian maternal dan neonatal Komponen 5: kesehatan Merencanakan pelayanan terintegrasi ke reproduksi komprehensif dan dasar dalam pelayanan kesehatan ketika situasi stabil

3 komponen prioritas tambahan: 1. Menghindari kehamilan tak diinginkan melalui kesinambungan pelayanan kontrasepsi/KB 2. Informasi dan layanan kespro remaja 3. Pengelolaan logistik kespro

ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, ibu nifas, wanita usia subur, anak, remaja

Tahapan Pelaksanaan PPAM Kesehatan Reproduksi

 Aktivasi subklaster kespro  Pelaksanaan PPAM Kespro (seluruh komponen)

Pra Krisi s Krisi s Pasca Krisis

 Penyusunan kebijakan, NSPK  Identifikasi dan jejaring mitra subklaster kespro  Advokasi/sosialisasi PPAM  Pelatihan/orientasi PPAM  Penyediaan logistik PPAM

 Perencanaan dan pemulihan program pelayanan kespro komprehensif ke dalam yankes situasi stabil

Pra Krisis Kesehatan

Pembentukan Subklaster Kesehatan Reproduksi. Pada daerah yang belum terbentuk subklaster kespro, pembentukan tim dilaksanakan di masa awal tanggap darurat bencana

Penyediaan logistik kespro (Kit individu, tenda kespro, media KIE,dsb)

Advokasi dan sosialisasi PPAM, Pelatihan dan Orientasi PPAM Kespro

Penyusunan kebijakan dan pembuatan NSPK

Tanggap Darurat Krisis Kesehatan Aktivasi Subklaster Kesehatan Reproduksi

melalui kegiatan Penerapan Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) Kespro

Transisi -Pasca Krisis Kesehatan Perencanaan kesehatan reproduksi komprehensif

Advokasi pembangunan huntara/huntap yang sehat, aman dan inklusif

Peningkatan kapasitas Subklaster Kespro dalam kesiapsiagaan dan penerapan PPAM kespro

Pendirian Pos Kespro di Huntara (apabila diperlukan) sebagai bentuk perpanjangan tangan Puskesmas untuk tetap memberikan pelayanan bagi masyarakat

Dalam situasi bencana sering kita dihadapi krisis kesehatan…….

Komponen 1: Mengidentifikasi koordinator dan mekanisme koordinasi subklaster Kespro (Pedoman pelaksanaan hal.28)

a. Menunjuk (mengaktifkan) seorang koordinator pelayanan kesehatan reproduksi untuk mengkoordinir Lintas P/S lembaga lokal dan internasional dalam pelaksanaan PPAM Kespro b. Melakukan pertemuan koordinasi untuk mendukung dan menetapkan penanggung jawab pelaksana di setiap komponen c. Melaporkan isu-isu dan data terkait kesehatan reproduksi, ketersediaan sumber daya serta logistik pada pertemuan koordinasi d. Memastikan ketersediaan dan pendistribusian RH Kit

Komponen 2: Mencegah dan menangani kekerasan seksual berbasis gender (Pedoman pelaksanaan hal.36) a.

b.

c.

Melakukan perlindungan bagi penduduk yang terkena dampak terutama pada perempuan dan anak-anak. Menyediakan pelayanan medis bagi korban termasuk pemberian profilaksis pasca pajanan dan kontrasepsi darurat (dalam 72 jam) dan dukungan psikologis awal bagi penyintas perkosaan Memastikan masyarakat mengetahui informasi tersedianya pelayanan medis, dukungan psikologis awal, rujukan perlindungan dan bantuan hukum

Memastikan adanya jejaring untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual

d.

Komponen 3: Mencegah penularan HIV (Pedoman pelaksanaan hal.44)

a. Memastikan tersedianya transfusi darah yang aman b. Memfasilitasi dan menekankan penerapan kewaspadaan standar c. Memastikan ketersediaan kondom NO

ODHA

JUMLAH

TEMPAT AKSES ARV

1

RSU PROVINSI

250

RSUD PROVINSI NTB

2

RSUD KOTA MATARAM

72

RSUD KOTA MATARAM

3

RSJ MUTIARA SUKMA MATARAM

43

RSJ MUTIARA SUKMA

4

LOMBOK BARAT

19

RSUD 3PAT GERUNG

5

LOMBOK TENGAH

63

RSUD PRAYA

6

LOMBOK TIMUR

56

RSUD SELONG

7

LOMBOK UTARA PROV TO TAL

16

RSUD

519

INSI NTB

KETERANGAN

100% TELAH DAPAT DIKONTAK DAN TERJANGKAU DENGAN ARV

Komponen 4: Mencegah meningkatnya kesakitan kematian maternal dan neonatal dan (Pedoman pelaksanaan hal.50) a.

Memastikan adanya tempat khusus untuk bersalin di beberapa tempat seperti pos kesehatan, di lokasi pengungsian atau di tempat lain yang sesuai

b.

Memastikan tersedianya pelayanan (tenaga yang kompeten dan alat serta bahan yang sesuai standar) persalinan normal dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal (PONED dan PONEK) di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

c.

Membangun sistem rujukan untuk memfasilitasi transportasi dan komunikasi dari masyarakat ke puskesmas dan puskesmas ke rumah sakit

d.

Memastikan tersedianya perlengkapan persalinan (kit ibu hamil, Kit pascapersalinan, kit dukungan persalinan) yang diberikan pada ibu hamil yang akan melahirkan dalam waktu dekat

e.

Memastikan masyarakat mengetahui adanya layanan pertolongan persalinan dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal

Keberlanjutan Penggunaan Kontrasepsi (Pedoman pelaksanaan hal.60)

Kesehatan reproduksi remaja di semua komponen (Pedoman pelaksanaan hal.61)

Memastikan ketersediaan alat kontrasepsi untuk menjamin keberlangsungan penggunaan alat kontrasepsi bagi para akseptor KB.

Contoh hasil NTB

Memastikan ketersediaan alat kontrasepsi untuk menjamin keberlangsungan penggunaan alat kontrasepsi bagi para akseptor KB.

Pengelolaan logistik kespro

(Pedoman logistik)

• Memastikan kit individu (kit ibu hamil, kit ibu paska melahirkan, kit bayi baru lahir dan kit higiene) terdistribusi dengan baik dan sesuai sasaran yang ada.

Komponen 5: Merencanakan pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif dan terintegrasi ke dalam pelayanan kesehatan dasar ketika situasi stabil (Pedoman pelaksanaan hal.56)

a. Mengidentifikasi kebutuhan logistik kesehatan reproduksi berdasarkan estimasi sasaran b. Mengumpulkan data riil sasaran dan data cakupan pelayanan c. Mengidentifikasi fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif d. Menilai kemampuan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan merencanakan pelatihan

yanan Ramah Remaja dalam situasi Bencana Layanan Ruang Ramah

Remaja: 1. Koordinasi/Forum Remaja 2. Data dan monitoring 3. Konseling dan Rujukan 4. Dukungan teman sebaya 5. Keterlibatan Remaja dan Advokasi

Layanan Ruang Ramah Remaja

Penjangkauan – CSE/Pendidikan Kespro: 1. Sekolah 2. Pengungsian

Data dan Monitoring

Konseling dan Rujukan : Kesehatan dan Dukungan Psikososial

Memobilisasi Remaja dan Pemuda + intervensi psikososial

Keterlibatan Pemuda dalam

Advokasi

pendidikan kespro

25

Memperkuat Keterlibatan Remaja, dan Pelayanan Kespro Remaja minimal dalam situasi Krisis

Layanan Kespro dan Dukungan Psikososial Penjangk

auan/ Edukasi

dan Informas

i

Pemberd

Layanan remaja

Advokasi

ayaan Remaja

dan pemuda

LOGISTIK PPAM

1

Memastikan ketersediaan obat, alat dan bahan habis pakai dalam mencapai tujuan PPAM - RH Kits:

- Dinkes, BKKBN, Puskesmas, P2 - Mekanisme permintaan obat sampai ke lokasi layana kesehatan reprodusi di pengungsian

2

Kit Individu ( 4 jenis)

Kit Individu ( 4 jenis)

KEGIATAN UTAMA SUBKLASTERKESEHATAN REPRODUKSI Pelaksanaan Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) Kesehatan Reproduksi pada Situasi Krisis Kesehatan, meliputi:

Mengidentifikasi Koordinator dan Mekanisme Koordinasi Sub Klaster Kespro Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual Mencegah Penularan IMS Termasuk HIV Mencegah Meningkatnya Kesakitan dan Kematian Maternal-Neonatal Mencegah Kehamilan yang Tidak Diinginan dengan Pelayanan KB Informasi dan Layanan Kesehatan Reproduksi Remaja Pengelolaan Logistik Kesehatan Reproduksi Merencanakan pelayanan kespro komprehensif terintegrasi ke dalam yankes pada situasi stabil

Ingat Kespro Bencana...

PPAM Kesehatan Reproduksi

Ingat

Berbagai Petunjuk Operasional

3

Walaupun situasi darurat, yanan kesehatan reproduksi tetap kuat

Terima kasih

Terpadu Kesehatan Reproduksi (Semiperman

Kebutuhan Nyata di Lapangan:

Kondisi Pos Pengungsian Donggala-Sulteng

Jayapura-Papua

KLUNTB

KLUNTB

Kebutuhan Nyata di Lapangan:

Kondisi Pos Pengungsian

Palu, Sulteng

Prinsip pos pengungsian:  Memindahkan kehidupan, bukan sekadar memindahkan orang hidup  Pengungsian berbasis keluarga, bukan individu/orang-perorang

Kebutuhan Nyata di Lapangan:

Kondisi Toilet dan MCK

KLU-NTB (masa awal tanggap darurat)

Petobo-Palu (masa awal tanggap darurat)

Kebutuhan Nyata di Lapangan:

Kondisi Toilet dan MCK

Palu (Masjid Agung)

Sigi (Huntara Sibalaya Selatan)

Kebutuhan Nyata di Lapangan:

Meningkatnya Resiko Penularan IMS, HIV AIDS

Kebutuhan kespro berlanjut … bahkan meningkat pada situasi Proses rujukan ibu melahirkan krisis dari wilayah pegunungan Kulawi Kab Sigi ke Palu harus ditandu karena kondisi geografis sulit

 Persalinan/kelahiran tetap terjadi selama perpindahan penduduk/pengungsi  Keterbatasan/kesulitan layanan rujukan dan kegawatdaruratan maternal neonatal meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi

Proses rujukan bayi baru lahir dari ibu HIV ke Palu untuk mendapat profilaksis HIV

Kebutuhan kespro berlanjut … bahkan meningkat pada situasi krisis Kebutuhan untuk meneruskan kehidupan seksual yang sehat bagi pasangan suami istri  khususnya untuk pengungsian dalam jangka waktu lama

Penyediaan bilik asmara harus berangkat dari kebutuhan masyarakat dan sesuai kearifan lokal, dipastikan sistem pendukung (keamanan, keabsahan, yankes, yan KB)

Persalinan terjadi pada situasi krisis.. bahkan meningkat..

Jumlah persalinan selama masa tanggap darurat

345

540

di Puskesmas dan RS di KLU, NTB

di 15 Pos Kespro di Sulteng

Mengidentifikasi lembaga dan organisasi yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi untuk menjadi anggota subklaster kesehatan reproduksi di wilayah bencana

Pra Krisis

Krisis

• Identifikasi dan pendataan potensi dan sumber daya

• Aktivasi organisasi dan lembaga

1

Mengidentifikasi lembaga dan organisasi yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi untuk menjadi anggota subklaster kesehatan reproduksi di wilayah bencana

1

Contoh formulir hasil identifikasi dan pendataan sumber daya Nama Organisasi

PD IBI Provinsi

Program/ Kegiatan

- Pelayanan KIA

- Pelayanan KB dan kespro perempuan

Wilayah Kerja

Data Kontak

Sumber

Daya

Provinsi dan 8 (dari 10) kab/kota: …

Nama: Bd. Ani Alamat: Jl. Nuri no.1 Telepon kantor: 88223245 HP: 081234567

- Tenaga bidan

- Alkes KIA - Alokon mandiri

Keterangan

Melakukan rapat koordinasi untuk

menentukan penanggung jawab komponen PPAM sesuai

dengan bidang kerjanya

2

Rapat Awal

Menyepakati penanggung jawab masing-masing komponen PPAM: - Penanggung jawab kekerasan berbasis gender - Penanggung jawab pencegahan penularan HIV - Penanggung jawab maternal dan neonatal - Penanggung jawab kesehatan reproduksi remaja - Penanggung jawab pelayanan KB - Penanggung jawab logistik PPAM

Rapat Rutin koordinasi di lapangan dgn jadwal yang disepakati

Melakukan rapat koordinasi untuk menentukan penanggung jawab komponen

PPAM sesuai dengan bidang kerjanya

2

Alur Penanganan Masalah Kesehatan Reproduksi pada Fase Tanggap Darurat Situasi Krisis

Kesehatan

Mekanisme Koordinasi Selain rapat/pertemuan langsung , apa saja bentukbentuk mekanisme koordinasi lain yang dapat dilakukan dalam situasi krisis kesehatan/bencana?

• Rapat pertemuan langsunga • Komunikasi via phhone atau WAG • Mobilisasi Sumber Daya • Inventarisasi • Identifikasi SD (lanjutkan dgn pembentukan WAG) • Menentukan titik kumpul saat darurat bencana • Komunikasi antar unit dengan Video Conference • Menggunakan fasilitas RAPI untuk komunikasi

Mekanisme Koordinasi • Rapat, pertemuan • WA group

• Poster • Leaflet

• Facebook • Telepon, SMS

• Siaran radio • Siaran TV

• E-mail • Pengumuman melalui sarana ibadah • Pengumuman melalui mobil keliling • Kader, kurir

• HT • Papan pengumuman di pos pengungsian • Dll

Mensosialisasikan* PPAM kesehatan reproduksi

dan menyusun rencana kerja

Pra Krisis • Advokasi • Sosialisasi • Pelatihan dan

Orientasi

Krisis • Pengenalan singkat tentang PPAM dengan menggunakan cheat sheet

3

Pasca Krisis • Advokasi • Sosialisasi • Pelatihan dan

Orientasi • Evaluasi

*Sosialisasi saat tanggap darurat tidak perlu dilakukan jika Subklaster Kespro telah dibentuk dan berkoordinasi sejak prakrisis

Melakukan pertemuan rutin

sub klaster kesehatan reproduksi

dan melaporkan kepada koordinator klaster kesehatan

melaporkan kemajuan kegiatan Tujuan

meningkatkan koordinasi mengatasi permasalahan sumber daya pada sub klaster tersebut

Jadwal Rapat Sub Klaster Kesehatan Reproduksi Jenis rapat Sub Klaster

Prakrisis Sesuai kesepakatan

Pleno dengan Sesuai semua klaster kesepakatan

Tanggap darurat Sehari 1x, sesuai kesepakatan Sehari 1x, sesuai kesepakatan

Pascakrisis Sesuai kesepakatan Sesuai kesepakatan

4

Melakukan pertemuan rutin

sub klaster kesehatan reproduksi dan melaporkan kepada koordinator klaster kesehatan

Data kelompok rentan Penilaian kebutuhan awal Rencana intervensi Monitoring

4

Mengikuti pertemuan rutin klaster kesehatan dan menyampaikan hasilnya kepada anggota

sub klaster kesehatan reproduksi

Menyampaikan kemajuan kegiatan kegiatan PPAM yang dilakukan, maupun kendalanya

Menyampaikan hasilnya kepada mitra sub klaster kesehatan reproduksi

5

Memastikan tersedianya pelayanan

kesehatan reproduksi pada tempat pengungsian

Pelayanan kesehatan korban kekerasan seksual dan rujukannya Pelayanan persalinan dan kegawatdaruratan maternal neonatal Pencegahan dan pengobatan IMS termasuk HIV AIDS

6

Pelayanan kesehatan

maternal neonatal

Pelayanan rujukan bila

diperlukan

Pelayanan kesehatan reproduksi lainnya (kespro remaja, KB, dll)

Memastikan tersedianya pelayanan kesehatan

reproduksi pada tempat pengungsian 

6

Tersedianya tempat konsultasi dan pelayanan yang menjamin privasi dan kerahasiaan pasien.



Tersedianya peralatan medis, penunjang dan logistik memadai yang sesuai standar







Tersedianya pelayanan dan mekanisme rujukan ke rumah sakit 24 jam sehari/7 hari seminggu Pemberian informasi tentang ketersediaan pelayanan kesehatan reproduksi (jenis pelayanan, lokasi, jadwal).

 

Tersedianya SOP pelayanan yang jelas

Petugas pemberi pelayanan yang kompeten

Penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang terintegrasi

Koordinasi dengan Puskesmas, org profesi, dan petugas di lapangan

Mengkoordinasikan ketersediaan dan distribusi

logistik kesehatan reproduksi Memastikan: • jumlah dan jenis kit individu yang dibutuhkan dan mendistribusikannya sesuai dengan sasaran • tersedianya kit persalinan di lapangan untuk pertolongan persalinan pada saat fasilitas pelayanan kesehatan tidak/belum berfungsi • ketersediaan kit kesehatan reproduksi hanya apabila terjadi bencana berskala besar • tersedianya peralatan penunjang pelayanan kesehatan reproduksi yang diintegrasikan dengan pelayanan kesehatan

7

obat, bahan habis pakai dan alat kesehatan yang tersedia pada kit, harus dapat diintegrasikan ke dalam pelayanan pos kesehatan di lapangan

DUKUNGAN LOGISTIK SUBKLASTER KESEHATAN REPRODUKSI UNTUK SULAWESI TENGAH* No 1

Jenis Logistik Kit individu kespro: a. Kit ibu hamil b. Kit ibu pasca melahirkan c. Kit bayi baru lahir d. Kit higiene

Asal/Penyedia

Jumlah

a. Dit Kesga Kemkes-UNFPA b. Dit Kesga Kemkes-UNFPA c. Dit Kesga Kemkes-UNFPA d. Dit Kesga-UNFPA (5000 kit), PKBI / IPPF (20 kit)

a. 1070 kit b. 1240 kit c. 1170 kit d. 5020 kit

Nilai Rupiah (Rp) a. 403.390.000 b. 467.480.000 c. 475.020.000 d. 1.452.000.000

2

Kit Bidan

Dit Kesga-UNFPA

27 kit

54.000.000

3

Set partus

IBI

35 set

7.700.000

4

Set jahit (hecting set)

PPNI IBI

5 set 10 set

600.000 1.200.000

5

Pocket fetal Doppler

PPNI IBI

4 buah 3 buah

3.080.000 2.310.000

6

Alkes pelayanan kebidanan

IBI

1 paket

2.820.000

7

Alat Aspirasi Vakum Manual (AVM)

DKT Indonesia

10 unit

4.450.000

8

Alat dan obat kontrasepsi

BKKBN

1 paket

n/a

PKBI/IPPF

1 paket

63.193.000

9

Tenda Pelayanan Kespro

Dit Kesga-UNFPA-DFAT

16 unit

411.800.000

10

Alkes dan obat pelayanan kespro

PKBI / IPPF

1 paket

35.654.000

11

Tenda Pos Ramah Remaja

PKBI / IPPF

4 unit

12

Plywood lantai Tenda Kespro

13

Papan palet lantai Tenda Kespro

AmeriCares

15 Paket

14

Alkes and furnitur Tenda Kespro

15

Kit SDIDTK

Dit Kesga-UNICEF

75 kit

13.125.000

16

Pembangunan Pos Terpadu Kespro di Huntara (semipermanen)

AmeriCares

5 Pos

690.308.000

*) per 22 Mei 2019

100.000.000 1.846.579.955

6.034.709.955

s Terpadu Kesehatan Reproduksi (Tenda Kesp