335345144-makalah-akuntansi-sektor-publik.docx

MAKALAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK “Kerangka Konseptual Untuk Akuntansi Sektor Publik : Arti Pentingnya Guna Pengembangan”

Oleh : KELOMPOK 9 IKHWAN

1192040080

NUGROHO HERU SUSANTO

1192040017

DEWI SUSANTI

1192040005

MUSDALIFAH

1192040012

RAHMAH KHAIRUNNISA

1192040019

MULIYATI ILMASARI

1192040056

SRI ADRIANI

1192040083

INDAH RAMADHANI

1192040093

HUSNA RAMADHANI

1192040107

PENDIDIKAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 2014

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah senantiasa memberikan kita kesehatan,kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Berikut ini akan kami persembahkan sebuah makalah yang berjudul “Kerangka Konseptual Untuk Akuntansi Sektor Publik : Arti Pentingnya Guna Pengembangan” Dari penulisan makalah ini, Penulis menyadari betul bahwa penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis sangat berharap adanya kritik dan saran bagi rekan-rekan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan makalah ini Demikianlah penulis ingin mengucapkan terimakasih untuk para pembaca yang telah,membaca makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat yang baik untuk kita semua AMIIN.

Makassar, 20 November 2014 Penulis

Kelompok 9

BAB I PENDAHULUAN Dalam kurun waktu 12 tahun di era reformasi, Indonesia sedang melakukan pembenahan di segala bidang. Termasuk pembenahan dalam pengelolaan keuangan negara. Saat ini pemerintah dituntut untuk lebih transparan dalam memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat. Terlebih dengan adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana pada undang-undang ini badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh lembaga publik merupakan barang publik yang berhak diperoleh oleh masyarakat. Barang publik adalah adalah komoditas, yang diproduksi sekali, yang bisa dikonsumsi tanpa mengurangi kesempatan untuk dikonsumsi oleh yang lain. Barang publik tidak diproduksi pada pasar bebas yang memiliki apa yang dinamakan eksternalitas. Eksternalitas terjadi jika seorang produsen tidak bisa menginternalisasi (membebankan) biaya produksi kepada semua pengguna barang (Wolk dkk., 2008). Sebagai barang publik, laporan keuangan pemerintahan merupakan kewajiban bagi setiap entitas pemerintah untuk memenuhinya. Untuk itu, entitas pemerintah harus menyelenggarakan sistem akuntansi, menyusun, dan memublikasikan laporan keuangannya. Aktivitas-aktivitas tersebut merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara/daerah. Kerangka konseptual dalam Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki peranan penting sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan wajib disusun oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri atas: pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/ daerah (Kerangka Konseptual SAP Berbasis Akrual). Pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 11 SAP Berbasis Akrual (Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010) lebih spesifik menjelaskan karakteristik dari entitas pelaporan, yaitu:

a. entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran; b. entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; c. pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan d. entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran. Berbagai permasalahan yang muncul terkait dengan pengelolaan keuangan yang tidak memenuhi standar atau ketentuan undang-undang ini, bukan semata-mata disebabkan adanya indikasi kecurangan. Namun, juga bisa disebabkan karena kurangnya pemahaman pihakpihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan karena tidak memiliki latar belakang pendidikan yang relevan. Oleh karena itu, kerangka konseptual sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan menjadi sangat penting dalam memberikan penjelasan lebih jauh dan juga sebagai pengembangan dalam menyusun standar akuntansi pemerintahan. Artikel ini akan membahas peranan kerangka konseptual dalam pengembangan akuntansi sektor publik yang lebih difokuskan pada akuntansi pemerintahan.

BAB II PEMBAHASAN A.

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Kerangka konseptual merupakan acuan dan juga dalam pengembangan dalam standar akuntansi dan solusi atas berbagai hal yang belum diatur dalam standar tersebut. Kerangka konseptual yang dibahas akan terkait dengan proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, realisasi anggaran, pelaporan, audit serta pertanggungjawaban.

1.

Definisi Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merupakan konsep yang mendasari

penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam sektor publik untuk kepentingan eksternal. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, ketentuan standar akuntansi itu diuji menurut unsur kerangka konseptual yang terkait. Dalam jangka panjang, konflik semacam itu diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar akuntansi di masa depan. 2.

tujuan dan Peranan Konseptual Akuntansi Sektor Publik Kerangka konseptual akuntansi sektor publik disusun dengan berbagai tujuan, yaitu acuan bagi: a. Tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik dalam tugasnya. b. Penyusun laporan keunagn untuk memahami praktek akuntansi menurut prinsip akuntansi yang secara lazim dan standar akuntansi keuangan sektor publik. c. Auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. d. Para pemakai laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan sektor publik. Kerangka konseptual ini bukan merupakan standar akuntansi keuangan sector publik. Revisi kerangka dasar bisa dilakukan dari waktu ke waktu, selaras dengan pengalaman komite penyusunan standar akuntansi keuangan sektor publik dalam penggunaan kerangka dasar tersebut.

3.

Lingkup Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik

Pembahasan tentang kerangka konseptual akuntansi sektor publik ini meliputi: Ø Perencanaan publik Ø Penganggaran publik Ø Realisasi anggaran publik Ø Pengadaan barang dan jasa publik Ø Pelaporan sektor publik Ø Audit sektor publik Ø Pertanggungjawaban publik Berikut ini merupakan lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik pada organisasi sektor publik : a. Pemerintah Pusat 

Perencanaan publik: musyawaroh perencanaan pembangunan(musrenbang) jangka panjang nasional, musrenbang jangka menegah nasional, musrenbang penyusunan rencana kerja pemerintah.



Penganggaran publik : penyusunan anggaran, pembahasan anggaran, penetaan anggaran.



Realisaasi anggaran publik : pelaksanaan anggran.



Pelporan keuangan sektor publik : proses pelaporan keuangan.



Audit sektor publik : mekanisme audit.



Pertangung jawaban publik : penyampaina LPJ dan pertanggungjawabanya.

b. Pemerintah Daerah 

Perencanaan publik : musyawaroh perencanaan pembangunan(musrenbang) jangka panjang daerah, musrenbang jangka menegah daerah, musrenbang penyusunan rencana kerja pemerintah, musrenbang provinsi, musrenbang kabupaten,musrenbang kecamatan, usrenbang Desa.



Penganggaran publik : penyusunan anggaran, pembahasan anggaran, penetaan anggaran.



Realisaasi anggaran publik : pelaksanaan anggran.



Pengadaan barang dan jasa publik : proses pengadaan barang dan jasa.



Pelporan keuangan sektor publik : proses pelaporan keuangan



Audit sektor publik : mekanisme audit.



Pertangung jawaban publik : penyampaina LPJ dan pertanggungjawabanya.

3. ·

Partai Politik Perencanaan Publik : musyawaro kerja tingkat pusat, musyawarah kerja wilayah, musyawarah kerja derah, musyawarah kerja cabang, musyawarah kerja ranting.

·

Penganggaran Publik : penyusunan anggaran, pembahasan anggaran, penetaan anggaran.

·

Pengadaan barang dan jasa publik : proses pengadaan barang dan jasa.

·

Penganggaran publik : penyusunan anggaran, pembahasan anggaran, penetapan anggaran.

·

Realisaasi anggaran publik : pelaksanaan anggran.

·

Pelporan keuangan sektor publik : proses pelaporan keuangan.

·

Audit sektor publik : mekanisme audit.

·

Pertangung jawaban publik : penyampaian LPJ dan pertanggungjawabanya.

4.

LSM

·

Perencanaan Publik : rapat kerja untuk menyusun perencanaan LSM.

·

Penganggaran Publik : penyusunan anggaran, pembahasan anggaran, penetapan anggaran.

·

Realisaasi anggaran publik : pelaksanaan anggaran.

·

Pengadaan barang dan jasa publik : proses pengadaan barang dan jasa.

·

Pelporan keuangan sektor publik : proses pelaporan keuangan.

·

Audit sektor publik : mekanisme audit.

·

Pertangung jawaban publik : penyampaian LPJ dan pertanggungjawabanya

5. ·

Yayasan/tempat peribadatan Perencanaan Publik : rapat kerja untuk menyusun perencanaan yayasan/organisasi tempat peribadatan.

·

Penganggaran Publik : penyusunan anggaran, pembahasan anggaran, penetapan anggaran.

·

Realisaasi anggaran publik : pelaksanaan anggaran.

·

Pengadaan barang dan jasa publik : proses pengadaan barang dan jasa.

·

Pelaporan keuangan sektor publik : proses pelaporan keuangan.

·

Audit sektor publik : mekanisme audit.

·

Pertangung jawaban publik : penyampaian LPJ dan pertanggungjawabanya.

4.

Asumsi Akuntansi Sektor Publik

a.

Kebutuhan Masyarakat

b.

Alokasi Sumber Daya

c.

Ketaatan Hukum/Peraturan

d.

Dasar Akrual

Untuk mencapai tujuannya, basis pelaporan keuangan sektor publik adalah dasar akrual, dimana pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akunatansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Dasar akrual telah menjadi aturan yang harus dilaksanakan. Hal ini dilakukan dengan mengaplikasikannya dalam proses organisasi publik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. e. Kelangsungan Usaha atau Organisasi f. Akuntabilitas Kinerja

5.

Implementasi Karakteristik Kualitatif Akuntansi Sektor Publik

Karakteristik

kualitatif

adalah

ciri-ciri

khusus

dari

sebuah

mutu.

Jika

diimplementasikan pada akuntansi sektor publik, karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik adalah ciri khas informasi akuntansi dalam organisasi sektor publik yang berkontribusi pada penentuan kualitas produk setiap unsur akuntansi sektor publik. ·

Relevan

Relevan mengacu pada kemampuan informasi untuk mempengaruhi keputusan pengelola organisasi, dengan mengubah atau menginformasi harapan mereka tentang hasil, atau konsekuensi tindakan atau kejadian. Dalam konsep kerangka konseptual akuntansi, informasi yang relevan dapat membantu investor, kreditor, dan pengguna lainya untuk mengevaluasi kondoisi masa lalu, saat ini dan masa depan atau untuk menginformasikan dan mengoreksi nilai umpan balik/feedback agar relevan. ·

Keandalan dan Reliabilitas

Keandalan mengacu pada kualitas informasi yang sesuai dengan kebutuhan para peggunanya. Keandalan akan membedakan pengguna stu dengan pengguana yang lainyatergantug pada keluasan pengetahuan tentang aturan yang digunakan untuk

mempersiapkan informasi. Dengan kata lain, di antara pengguna yang berbeda, informasi dengan derajat keandalan yang berbeda akan ditemukan. Dalam konteks kerangka konseptual, agar menjadi andal informasi harus dapat diuji, netral, dan disajikan dengan jujur. ·

Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Pertimbangan biaya dan memanfaat dikenal dengan keterbatasan parpasif. Informasi akuntansi keuangan akan dicari jika manfaat yang diperoleh dari informasi tersebut melebihi biayanya. Oleh karnanya, sebelum mempersiapkan dan mendeseminasikan informasi keuangan, manfaat serta biaya penyiapan informasi itu harus dibandingkan. ·

Materialitas

Mateialitas dianggap sebagai ambang pengakuan. Pada dasarnnya materialitas adalah pertimbangan yang harus diberikan atau tidak tentang informasi yang signifikan dan berdampak besar terhadap keputusan yang diambil.

5.1 Kualitas Perencanaan Publik Pada tahap perencanaan, biasanya akan tercipta dokumen perencanaan yag sangat penting dan menentukan dalam menghasilkan outcome. Jadi, melalui sistem kualitas perencanaan diharapkan dapat dihasilkan outcome yang berkualitas. Yang dimaksud dengan kualitas perencanaan adalah sebuah prosedur yang mendefenisikan kualitas terkait dengan tugas ketika proyek baru mulai digarap untuk memenuhi kualitas yang disyaratkan. Agar perencanaan efektif, ada banyak hal yang sering kali menjadi halangan seperti: ·

Kegagalan manajemen dalam memahami system yang tengah terjadi di sekitar area

organisasi. ·

Kurangnya dukungan manajemen terhadap system perencanaan. Pimpinan kurang

mendukung dan berperan serta dalam segala kegiatan. ·

Kegagalan memahami peran penting perencanaan dalam proses manajemen.

Outcomer dari proses perencanaan public adalah dokumen perencaan yang mayoritas terbagi menjadi dokumen perencanaan jangka pendek (datu tahun), dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahun) , dan dokumen perencanaan jangka panjang (dua puluh lima tahun). Karakteristik kualitatif dari kualitas output perencanaan publik ·

Dapat dipahami

·

Relevan

5.2 Kualitas Penganggaran Publik Salah satu permasalahan utama dalam penyusunan kualitas anggaran adalah pemikiran manajemen yang tidak mempunyai nilai tambah bagi kualitas organisasi.manajemen tidak mempertimbangkan permasalahan organisasi yang ada jika tidak ada kualitas anggaran. Penyelenggaraan kegiatan organisasi yang menjadi kewenangan organisasi didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja organisasi. Penyusunan anggaran dapat dikatakan baik apabila memenuhi persyaratan berikut: ·

Berdasarkan program.

·

Berdasrkan pust pertanggungjawaban, pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi.

·

Sebagai alat perencanaan dn pengendalian.

·

Sebagai alat motivasi kinerja karyawan.

Outcome penganggaran publik: ·

Rencana kerja anggaran

·

Raperda RAPBD

·

Nota RAPBD

·

Pera APBD

·

Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang enjabaran APBD

·

Karakteristik kualitatif kualitas output penganggaran public yaitu dapat

dibandingkan.

5.3

Kualitas Realisasi Anggaran Publik Tujuan proses realisasi anggaran adalah mengembangkan produk dan layanan yang

harus diberikan kepada publik. Kesimpulan hasil realisasi anggaran diperoleh pada saat produk organisasi telah secara tuntas dikembangkan/dibangun, diuji, diterima, dilaksanakan, dan dialihkan menjadi kinerja organisasi. Pada saat itu, proses pencatatan dilaksanakan secara akurat. Kualitas realissi anggaran merupakan hasil pencapaian kinerja organisasi. Unsur-unsur dalam pengelolaan berbasis kegiatan yang dapat menjadi penentu kualitas pelaksanaan realisasi anggaran public adalah sebagai berikut: ·

Pengembangan kasus usaha

·

Menentukan prioritas

·

Menyediakan pembenaran biaya

·

Menemukan manfaat

·

Mengukur kinerja untuk perbaikan yang sedang berlangsung

Dua karakteristik kualitatif dari kualitas output realisasi anggaran public, yaitu dapat dipahami dan terandalkan.

5.4 Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan barang dan jasa merupakan penambahan barang dan/jasa dengan total biaya kepemilikan yang paling masuk akal, dalam kuantitas dan kualitas yang benar, pada waktu yang tepat , dan dari sumbre yang tepat untuk memperoleh manfaat secra langsung.

5.5

·

Tahapan pengadaan barang dan jasa

·

Pengumpulan informasi

·

Hubungan penyedia

·

Review latar belakag

·

Nogosiasi

·

Pemenuhan

·

Konsumsi, pemeliharaan, dan penyelesain

·

pembaharuan

Kualitas Pelaporan Sektor Publik

Outcome pelaporan akuntansi sektor publik

5.6

·

Laporan posisi keunagan(neraca)

·

Laporan kinerja keuangan

·

Laporan perubahan aktiva

·

Laporan arus kas

·

Kebijakan akuntansidan catatan atas laporan keuangan

·

Karakteristik kualitatif pelaporan sektor publik

·

Dapat diperbandingkan

·

Tepat waktu

·

Keseimbangan antara biaya dan manfaat

·

Keseimbangan antara karakteristik dan kualitatif

·

Penyajian yang wajar

Kualitas Audit Sektor Publik

Ditujukan untuk mnguji efektifitas sistem pengelolaan kualitas Outcome audit akuntansi sektor publik. o Pendekatan yang diambil oleh manajemn

o Kontribusi yang dibuat oleh komite audit Peran ”shareholder” dan kometator

o

o Peran orang yang mengajukan perkara 

Pendekatan regulasi



Tekanan yang disebabkan rezim akuntansi pelaporan



Karakteristik kualitaif kualitas output audit sektr publik



Dapat dipahami



Relevan



Keandalan



Dapat dibandingkan

5.7

Kualitas pertanggungjawaban Publik Laporan pertanggungjawaban tahunan mencerminkan misi utam organisasi,inisiatif

utama untuk mmebwa misi dan kinerja pelaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya. Outcome pertanggungjawaban publik 

Mempersiapkan dan menyusun rencana strategik



Merumuskan visi, misi, faktor-faktorkunci keberhasilan, tujuan,sasaran, strategi organisasi publik



Merumuskan indikator kinerja organisasi publik dengan berpedoman pada kegiatan yang dominan, menjadi isu global dan kritis bagi pencapaian visi dan misiorganisasi sektor publik



Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokokdsn fungsi dengan seksama



Mengukur pencapian kerja

Karakteristik kualitatif kualitas output pertanggungjawaban publik : ·

Dapat dipahami

·

Relevan

6.

Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Publik

Berbagai dasar pengakuan tersebut adalah; a.

Biaya Historis (historical cost)

b.

Biaya Saat ini (current cost)

c. d.

Nilai realisasi/penyelesaian (realizable/sattlement value) Nilai sekarang (present value)

6.1 Faktor yang berpengaruh dalam Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Publik

·

Probabilitas Manfaat Ekonomi Masa Depan Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas digunakan dalam

pengertian derajat ketidakpastian. Manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau kedalam organisasi. Konsep tersebut dimaksudkan utuk menghadapi ketidakpastian lingkungan operasi organisasi.

·

Kendala Pengukuran

Kriteria pos kedua adalah ada tidaknya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan tingkat kendala tertentu (reliable) contohnya hasil yang diharapkan dalam tututan hukum dapat memenuhi definisi baik aktfa, pendapatan, maupun kriteria probabilitas agar dapat diakui. Namun jika tidak mungkin diukur dengan tingkat kendala tertentu, tuntutan tersebut tidak dapat diaui sebgai aktiva atau pendapatan. Eksistensi tuntutan harus diungkapkan dalam catatan materi penjelasan atau skedul tambahan.

·

Aktiva

Aktiva akan diakui dalam posisi keuangan jika manfaat ekonomisnya dimasa depan atau jas apotensialnya kemungkinan besar akan diperoleh organisasi, dan aktiva tersebut mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal.

·

Kewajiban

Keewajiban diakui dalam laporan osisi keunagan jikapengeluaran sumberdaya yang membrikan manfaat ekonomi kemungkinan besar akan dilakukan untuk mnyelasiakna kewajiban (obligation) sekarang, dan jumlah yang harus diselsesaikan dapat diukur dengan andal.

·

Ekuitas

Ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam laporan posisi keuanagn dimana relevansi pengklasifikasianya terjadia apabila pos tersebut mengidentifikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainya atas kemamampuan organisasi.

·

Pendapatan

Pendapatan diakui dalam laporan kinrja keuangan jika kenaikan manfaat ekonoi dimasa yang akan dtang yang berkaitan dengan penigkatan aktiva atau penurunan kewajiban, telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. ·

Biaya

Biaya diakui dalam laporan kinerja keuanagan berdasarkan hubungan langsung antar biaya yang timbul dan pos pendapatan tertentu yang diperoleh.

2.

KERANGKA

KONSEPTUAL

SEBAGAI

ACUAN

PENGEMBANGAN

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Satu hal yang sering dipertanyakan pada saat membahas akuntansi sektor publik adalah mengapa akuntansi sektor publik (pemerintahan) dibuat secara khusus. Padahal prinsipprinsip yang dipegang tidak jauh berbeda dari akuntansi pada sektor bisnis yang telah dikembangkan sebelumnya. Salah satu alasan yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah karena adanya perbedaan karakteristik di antara kedua sektor tersebut. Sehingga dianggap perlu untuk membuat standar akuntansi pemerintahan secara khusus. Karakteristik itu dapat ditemui pada berbagai penjelasan pada kerangka konseptual yang antara lain membahas lingkungan akuntansi pemerintahan, bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan, sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan, pengaruh proses politik serta hubungan antara pajak dan pelayanan pemerintah. Lingkungan akuntansi pemerintahan memiliki dua ciri utama, yaitu ciri struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan, serta ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian. Adapun ciri utama struktur pemerintahan adalah: a. bentuk umum pemerintahan dan pelayanan yang diberikan; b. sistem pemerintahan yang otonomi dan transfer pendapatan antarpemerintah; c. adanya pelayanan pengaruh proses politik; d. hubungan antara pelayanan pajak dan pelayanan pemerintah. Beberapa ciri menjadi dasar ruang lingkup pada beberapa standar. Ciri yang menunjukkan adanya bentuk pemerintahan bertingkat yang menegaskan pada tingkat mana laporan keuangan tersebut wajib disusun. Contohnya saja pada ruang lingkup PSAP Nomor 1 SAP Berbasis Akrual tentang Penyajian Laporan Keuangan yang berbunyi sebagai berikut.

"Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah". Contoh lain yang terdapat pada PSAP Nomor 4 SAP Berbasis Akrual tentang Catatan atas Laporan Keuangan yang berbunyi sebagai berikut. "Suatu entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan dapat menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum. Bila hal ini diinginkan, maka standar ini harus diterapkan oleh entitas tersebut walaupun tidak memenuhi kriteria satu entitas pelaporan sesuai dengan peraturan dan/atau standar akuntansi yang mengatur mengenai entitas pelaporan pemerintah". Jika dibandingkan antara kedua pernyataan tersebut, terlihat sepintas bahwa antara PSAP Nomor 1 dan PSAP Nomor 4 tidak konsisten, yaitu bahwa menurut PSAP Nomor 1 penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum hanya dilakukan oleh entitas pelaporan, namun pada PSAP Nomor 4 dinyatakan bahwa entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan dapat menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum. Pertentangan ini akan menjadi jelas jika mengacu pada kerangka konseptual, di mana dalam kerangka konseptual disebutkan terdapat dua entitas, yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Untuk itu, Kerangka Konseptual (KK) merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP, dan merupakan acuan bagi KSAP, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam PSAP (PP Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 5). Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam SAP (KK paragraf 2). Namun, apabila terjadi pertentangan antara KK dan standar, maka ketentuan standar diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual. Komponen laporan keuangan yang terdapat dalam Kerangka Konseptual SAP Berbasis Akrual menyebutkan laporan keuangan pokok terdiri atas, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun, hanya empat dari tujuh laporan tersebut yang dijabarkan secara jelas dan terperinci pada standar yaitu masingmasing PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran, PSAP Nomor 3 tentang Laporan Arus Kas, PSAP Nomor 4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan, dan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional. Sementara, untuk neraca dijelaskan masing-masing

akunnya dalam PSAP tersendiri mulai dari PSAP Nomor 5, 6, 7, 8 dan 9. Format dan bentuk penyajian neraca serta 2 laporan lainnya dijelaskan pada PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Sehingga apabila dilihat dari konsep keragaman (uniformity), maka dipandang perlu bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) untuk merumuskan standar baru yang berisi penjelasan yang lebih rinci tentang Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Perubahan Ekuitas. Tentunya keseragaman yang dimaksud apabila sudah diatur di dalam standar merupakan keseragaman yang bersifat rigid (rigid uniformity). Keseragaman (comparability).

terlihat

Karena

sebagai

comparability

konsep

yang

dihubungkan

memengaruhi dengan

keterbandingan

uniformity,

tingkat

comparability yang dapat diandalkan secara langsung tergantung pada tingkat uniformity yang disajikan dalam laporan keuangan (Wolk dkk., 2008). Kerangka konseptual juga telah mengatur secara jelas masalah keterbandingan ini pada paragraf 39 yang berbunyi sebagai berikut. “Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. ” Pengembangan selanjutnya yang dapat dilakukan pada kerangka konseptual adalah masalah pengukuran. Beberapa standar akuntansi sudah secara jelas menjabarkan pengukuran yang dilakukan terkait dengan konteks yang dibahas. Misalnya, pada PSAP Nomor 8 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan. Di mana pengukuran yang dilakukan menggunakan biaya perolehan sesuai dengan kerangka konseptual yang memegang prinsip nilai historis (historical cost). Nilai historis dipergunakan sebagai dasar dengan pertimbangan bahwa nilai historis lebih dapat diandalkan karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Padahal nilai historis sendiri memiliki kelemahan apabila terjadi inflasi. Sementara revaluasi tidak diperkenankan, kecuali terdapat ketentuan yang

diperlakukan secara nasional. Semestinya kerangka konseptual dapat memberikan beberapa alternatif pengukuran yang bisa digunakan oleh entitas pelaporan mengingat kelemahan dari pengukuran berdasarkan nilai historis tersebut. Kerangka konseptual juga menjadi pijakan untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu laporan keuangan. Untuk menilai kualitas dari laporan keuangan, maka laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif seperti yang telah disebutkan dalam kerangka konseptual, adalah sebagai berikut. a. Relevan yaitu apabila informasi di dalamnya dapat memengaruhi keputusan. Informasi dikatakan relevan bila memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap. b. Andal berarti informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Informasi yang andal memiliki karakteristik penyajian jujur, dapat diverifikasi, netralitas. c. Dapat dibandingkan. d. Dapat dipahami. Pekerjaan rumah untuk melakukan perbaikan dan pembenahan terhadap kerangka kerja konseptual akuntansi sektor publik tidak hanya dilakukan oleh Indonesia saja, tetapi beberapa negara lain juga mengalami hal yang sama. Seperti yang terjadi di Selandia Baru, di mana Dewan Standar berusaha untuk melakukan modifikasi atas respons untuk menerapkan International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Seperti pernyataan Andreas Bergmann selaku chairman of IPSASB dalam Scott (2010) yang menyatakan bahwa: "The objective of the IPSASB s project is not simply to interpret the application of the 1ASB Framework to thepublic sector, but rather to develop apublic sector Reporting, and Control in the Public Sector, with the second and third projects being tuork in progress and notyet developedsufficiently forpublic consultation”. Pernyataan tersebut cukup beralasan mengingat kerangka konseptual disusun tidak semata-mata sebagai acuan, tetapi juga diharapkan memiliki fungsi pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan keuangan publik dan pelaporan keuangan publik. Pengawasan perlu dilakukan karena tuntutan terhadap akuntabilitas dan transparansi atas laporan keuangan pemerintah menjadi sorotan pada beberapa tahun terakhir karena beberapa isu penyimpangan terhadap penggunaan keuangan negara. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury dalam Mardiasmo, 2006), Akuntabilitas perlu menjadi pegangan dalam rangka mewujudkangood govemment govemance. United National Development Program mendefinisikan governance sebagai: u

the exercise of 'political, économie, and administrative authority to manage a nations affair

at all levels". (Mardiasmo, 2009) Selanjutnya, kerangka konseptual membahas basis akuntansi yang dapat digunakan adalah basis kas dan basis akrual. Namun, ternyata dampak dari penggunaan akuntansi akrual dalam pelaporan sektor publik masih menjadi perdebatan. Akuntansi berbasis akrual dan pelaporan keuangan di sektor publik bukan fenomena yang baru meskipun kenyataannya sebaliknya. Dengan cara misalnya di Australia, departemen antarpos umum mulai menyiapkan akun komersial (termasuk pernyataan keuntungan dan rugi penuh dan neraca) pada tahun 1913, dan terus menggunakan bentuk laporan ini seiring waktu (Standish dalam Carlin, 2005). Pergeseran menuju akuntansi akrual yang komprehensif yang berorientasi publik dan struktur pelaporan keuangan mulai terjadi di akhir tahun 1980-an, terutama di Australia dan Selandia Baru. Ada dua tonggak undang-undang yang mendasari perubahan ini, yaitu State Sector Act 1988 dan Public Finance Act 1989. Tujuan mendasar dari mendesain ulang hubungan ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kepada menteri sebagai kepala departemen untuk menilai kinerja dan departemen mereka (Carlin, 2005). Selanjutnya pada artikel yang sama Carlin menyimpulkan bahwa dengan konsep akuntansi akrual sektor publik sebagai bagian dari sebuah rantai reformasi yang terkait, adalah mungkin untuk memperpanjang perdebatan tentang akuntansi akrual sektor publik, sehingga mereka menghasilkan sesuatu yang tidak hanya ke dalam sifat akuntansi, tetapi juga menjadi konsekuensi untuk selanjutnya membuat keputusan dan alokasi sumber daya dari alat kerja akuntansi dengan cara-cara tertentu. Sedangkan kerangka konseptual analitis yang disarankan dalam makalah ini menunjukkan hubungan antara akuntansi akrual dan reformasi lain yang telah ditonjolkan dari landscape perubahan manajemen keuangan publik selama dua dekade terakhir, selain itu berdasarkan data empiris yang ada, dengan jelas menunjukkan bahwa pengenalan akuntansi akrual untuk sektor publik mungkin tidak netral dalam dampaknya.

Masalah akuntansi berbasis akrual juga ditulis oleh Suryanovi (2008) yang meneliti tentang keharmonisan dan kejelasan penerapan basis kas menuju akrual yang ditinjau dari perspektif UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004 menemukan bahwa terdapat ketidakjelasan rumusan atas definisi “pendapatan negara” antara Pasal 1 dengan Pasal 11 dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 yang dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda. Menurut Pasal 1 ayat 13 basis akuntansi yang seharusnya digunakan dalam pengakuan pendapatan adalah basis akrual, sedangkan menurut Pasal 11 ayat 3 serta dengan mengacu pada Pasal 1 ayat 9 basis akuntansi yang digunakan dalam pengakuan pendapatan adalah basis kas. Kemudian ia menambahkan bahwa pisah batas pengakuan pendapatan pada basis kas yang ditetapkan KK tidak harmonis dengan yang ditetapkan UU Nomor 17 Tahun 2003. Menurut KK SAP Berbasis Akrual paragraf 43 dan 95, pisah batas pengakuan pendapatanLRA yang menggunakan basis kas adalah pada saat uang diterima oleh Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan lainnya. Sedangkan menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 (Pasal 1 ayat 9 dan 11) pisah batas pengakuan pendapatan adalah pada saat uang diterima di kas negara/daerah, tanpa ada kata “atau entitas pelaporan lainnya”. Selain itu juga, definisi tersebut hanya untuk pengakuan pendapatan untuk LRA yang menggunakan basis kas, sedangkan pada KK SAP Berbasis Akrual menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 juga terdapat pendapatan-LO untuk kepentingan penyusunan laporan operasional yang menggunakan basis akrual. Namun, dinyatakan juga pada KK paragraf 44 bahwa apabila anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Definisi pendapatan-LO dan pendapatan-LRA yang berbasis akrual belum disebutkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003. Husaini dan Gowda (2008) memaparkan dalam artikel mereka bahwa negara-negara berkembang telah melakukan reformasi pada manajemen sektor publik dengan penggunaan sistem berbasis hasil dan memfokuskan pembahasan pada tingkat konseptual. Negara-negara berkembang saat ini menerapkan, secara eksperimental, atau menjelajahi potensi penggunaan program andperformance budget (PPB). Makalah mereka menjelaskan hubungan antara reformasi sistem akuntansi pemerintah dan sistem anggaran yang lebih luas hanya pada tingkat konseptual. Dengan demikian, pelaksanaan reformasi akuntansi dan penganggaran memerlukan pengenalan beberapa perubahan signifikan di sektor publik di negara-negara berkembang, yang pada gilirannya menciptakan iklim yang cocok untuk proses reformasi.

Kesimpulannya menyarankan bahwa reformasi penganggaran dan akuntansi akrual di garis akuntansi sektor swasta, yang merupakan cornerstone Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (GAAP), akan jauh dalam mencapai efektivitas kegiatan pemerintah di semua tingkatan. Pada tahun 1990, Rutherford (1990) menuliskan bahwa efesiensi dan efektivitas merupakan indikator kinerja yang harus menjadi perhatian dalam pelaporan keuangan sektor publik di Inggris. Selanjutnya, ia menambahkan bahwa dokumen Treasury 1988 tentang Central Government: FinancialAccountingandReporting Framework menawarkan tiga tujuan laporan keuangan yaitu: akuntabilitas, kepatutan, dan keteraturan, serta keterauditan (auditability). Akuntabilitas didefinisikan sebagai: “the duty of those responsssible for the development and implementation of policy and/or managing affairs and resources to demonstrate not only propriety but also how economic. tfficient and eflective theirpolicies anet/or management have been over a period bftmt". M (Rutherford, 1990) Kemudian Rutherford menegaskan bahwa tanpa kerangka kerja konseptual, reformasi mau tidak mau harus didasarkan pada artikulasi dari prinsip teknis yang menyedihkan. Dengm tidak adanya kerangka kerja konseptual tersebut, mungkin bahwa pelaporan keuangan sektor publik harus menanggapi tanpa rasa malu syarat dari pengawasan dan pengendalian sebagi bagian dari akuntabilitas vertikal kepada otoritas yang lebih tinggi, daripada berusaha meniru akuntabilitas horizontal untuk pengguna eksternal laporan keuangan yang ditemukan sektor swasta yang bermotif mencari laba. Pernyataan Husaini dan Gowda (2008), dan Rutherford (1990) di atas, menunjukkan perdebatan apakah penerapan akuntansi dan penganggaran berbasis akrual pada organisasi sektor publik dapat melayani tujuan organisasi dan pengguna eksternalnya, yang berbeda dengan organisasi sektor privat. Namun, mulai tahun 2010, SMP Berbasis Akrual di Indonesia telah menggunakan basis akrual meskipun tidak penuh, yaitu untuk penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum menggunakan basis akrual, sementara dalam hal anggaranH masih menggunakan basis kas. Walaupun, entitas pelaporan diperkenankan menerapkan Basis akrual pada penyusunan anggaran, namun SAP Berbasis Akrual yang ada tidak mengaturnya sehingga hampir tidak mungkin ada entitas pelaporan yang menerapkan basis akrual pada penyusunan anggarannya.

Dengan adanya dua basis akuntansi yang berlaku pada SAP, sehingga menyebabkan entitas pemerintahan wajib menyusun dan menyajikan tujuh laporan keuangan pokok. Tentunya hal ini berat bagi entitas pemerintahan karena dengan empat laporan keuangan saja, sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005, mereka sulit menyajikan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Berdasarkan data dari IHPS BPK semester II/2008 menunjukkan bahwa opini 8 audit BPK yang menyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 terus mengalami penurunan. Penurunan ini bisa jadi disebabkan adanya perkembangan dan perubahan lingkungan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan aturan perundang-undangan yang biasa terjadi pada lingkungan pemerintahan, yang memerlukan perlakuan akuntansi yang khusus dan belum diatur atau standar belum menyatakan dengan tegas, sehingga menimbulkan kebingungan bagi pemerintah daerah. Permasalahan tersebut seharusnya dapat dijawab dengan KK yang memang fungsinya sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam SAP. Oleh karena itu, KK SAP berperan penting untuk menjaga kualitas pelaporan keuangan entitas pemerintahan, panduan bagi pemeriksa dan pengguna laporan keuangan pemerintah.

BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN Dari berbagai pandangan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam bab ini :

1. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik perlu dibuat secara khusus mengingat adanya perbedaan karakteristik antara sektor publik dan sektor bisnis. 2. Kerangka konseptual perlu mengembangkan masalah pengukuran. 3. Pergeseran menuju akuntansi akrual masih menjadi perdebatan dalam literatur akuntansi sektor publik.

Kerangka konseptual dibuat bukan semata-mata sebagai acuan dalam menyusun standar akuntansi, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan akan pengendalian dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA Akuntan Indonesia. 2009. Benang Kusut Laporan Keuangan Daerah, edisi ke-18. Tahun III/Juli. Carlin, Tyrone M. 2005. “Debating The Impact Of Accrual Accounting And Reporting In The Public Sector”. Financial Accountability & Management. 21(3) Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Husaini, Mohammed Al & Gowda, K Nanje. 2008. “The Conceptual Framework of Accrual Accounting as Applicable to Government Activities”. The ICFAI University Journal of Accounting Research, 8 (3). Mardiasmoi 2006. “Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance”. Jurnal Akuntansi Pemerintah. 2 (1), him. 1—17. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV Andi Offset. http://efsir.blogspot.com/2013/03/kerangka-konseptual-akuntansi-sektor.html. pada tanggal 18 November 2014 jam 12.15.

Diakses