#34# 6 Contoh Kontrak Bisnis Syariah

6 Contoh Akad Bisnis Syariah Shariapreneur Modul Series Seri 34/75

Rahman Fauzan, MT (Fauzan al-Banjari)

[1]

6 Contoh Akad Bisnis Syariah Berikut ini kami tuliskan beberapa contoh akad bisnis syariah berdasarkan format standar yang telah disusun di atas, agar para sharipreneur memiliki gambaran yang aplikatif tentang penyusunan akad Bisnis Syariah. Perlu dicatat apa yang kami buatkan sebagai contoh dibawah ini hanyalah sebagai gambaran pembuatan akad saja. Sedangkan untuk penyusunan akad sesungguhnya sangat bergantung pada kejadian muamalah dan kesepakatan masing-masing pihak. Beberapa contoh akad yang kami sediakan pada modul ini antara lain adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Akad Syirkah Inan Akad Syrikah Mudharabah Akad Syirkah Abdan Akad Jual Beli Kredit dengan Jaminan Akad Utang Piutang dengan Jaminan (Rahn) Akad Kontrak Kerja Pegawai (Ijaratul Ajiir)

[2]

Contoh 1 (3 org melakukan syirkah inan)

Surat Akad Syirkah Inan MUKADDIMAH Allah SWT berfirman (dalam hadits Qudsi): “Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada kawan syirkahnya, apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi).” (HR. Imam Daruquthni dari Abu Hurairah r.a)

Dengan menyebut Asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini, …………tanggal ……bulan ..…………. tahun ………., di ……………., yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ...................................... Nomor KTP : ...................................... Bertindak atas nama : ...................................... Alamat : ...................................... Yang selanjutnya disebut sebagai Musyarik pertama Nama : ...................................... Nomor KTP : ...................................... Bertindak atas nama : ...................................... Alamat : ...................................... Yang selanjutnya disebut sebagai Musyarik kedua Nama : ...................................... Nomor KTP : ...................................... Bertindak atas nama : ...................................... [3]

Alamat : ...................................... Yang selanjutnya disebut sebagai Musyarik ketiga Secara bersama-sama bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama usaha denga Akad Syirkah Inan dalam suatu usaha bersama. Dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut : Pasal 1 Ketentuan Umum 1. Para pihak yang berakad, adalah selaku pemilik modal sekaligus sebagai pengelola modal yang disebut sebagai musyarik. Sebagai pemilik modal, para pihak disebut sebagai pihak pertama, sedangkan sebagai pengelola modal para pihak disebut sebagai pihak kedua. 2. Pihak pertama menyerahkan sejumlah uang kepada pihak kedua untuk dipergunakan sebagai modal usaha, dengan jenis usaha …………………………………………………………, yang diberi nama ………………………………………………. 3. Pihak kedua, adalah selaku pengelola modal dari suatu usaha sebagaimana disebut pada pasal 1 ayat 1 di atas, dengan jumlah modal sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 1. 4. Sejumlah modal dalam bentuk uang tunai dari pihak pertama, telah diserahkan pada saat akad ini ditandatangani. 5. Semua pemilik modal tidak diperkenankan menarik modalnya sampai berakhirnya jangka waktu akad ini. 6. Semua musyarik memiliki andil dalam usaha ini, baik berupa modal dan badan. Besarnya modal dari masing-masing musyarik maupun pembagiannya sebagaimana tercantum pada pasal 2. 7. Semua musyarik akan mendapatkan keuntungan dari hasil usaha menurut prosentase keuntungan yang disepakati

[4]

bersama dan menanggung kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan pasal 5. Pasal 2 Modal Usaha 1. Besar uang/diuangkan sebagai modal usaha, sebagaimana disebut pada pasal 1 ayat 1 untuk masing-masing musyarik adalah: a. Musyarik pertama sejumlah …………………………. (30% dari total modal). b. Musyarik kedua sejumlah .………………………… (35% dari total modal). c. Musyarik ketiga sejumlah .………………………… (25% dari total modal). 2. Modal tersebut diserahkan pada saat akad ini ditandatangani. Pasal 3 Keuntungan 1. Keuntungan bagi hasil usaha adalah keuntungan bersih (net profit), berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha. 2. Net profit adalah nilai positif yang diperoleh dalam aktivitas usaha, dengan ketentuan: Net Profit = Total pendapatan - Total biaya langsung -Total biaya operasional dikurangi – Total biaya lain-lain. 3. Impas adalah kegiatan usaha yang tidak memperoleh keuntungan usaha dan tidak menderita kerugian usaha. 4. Keuntungan hasil usaha dibagi menurut hasil kesepakatan musyawarah. Adapun pembagian keuntungan hasil usaha yang disepakati adalah:

[5]

a.

b.

Pembagian keuntungan untuk penyertaan modal usaha adalah sebesar 30% dari laba bersih. Sedangkan untuk keterlibatan badan adalah 70% dari laba bersih. Pembagian keuntungan untuk keterlibatan modal adalah sesuai dengan jumlah modal yang disertakan, yaitu: - Musyarik pertama 30% - Musyarik kedua 35% - Musyarik ketiga 25%

c.

Pembagian keuntungan untuk keterlibatan badan adalah berdasarkan jabatan dan tanggung jawab masing-masing musyarik, yaitu: - Musyarik pertama 35% - Musyarik kedua 32.5% - Musyarik ketiga 32.5% Pasal 4 Kerugian

1. Kerugian usaha adalah hasil usaha dikurangi pengeluaran usaha bernilai negatif atau besar modal usaha menjadi berkurang atau musnah dalam suatu kegiatan usaha. 2. Kerugian (loss) adalah nilai negaif yang diperoleh dalam aktivitas usaha, dengan ketentuan: Loss = Total pendapatan - Total biaya langsung -Total biaya operasional dikurangi – Total biaya lain-lain. 3. Apabila terjadi impas pada akhir kegiatan usaha, kedua pihak tidak mendapatkan apa-apa dari kegiatan usaha. 4. Kerugian ditanggung oleh semua pihak. Baik secara modal maupun badan. Kerugian modal usaha ditanggung secara bersama berdasarkan porsi modal usaha.

[6]

Pasal 5 Perhitungan dan Pembagian Untung Rugi 1. Penghitungan untung rugi dilakukan setiap bulan oleh musyarik yang diberikan amanah mengurusi financial usaha. 2. Hasil perhitungan untung rugi dan laporan keuangan diinformasikan secara tertulis kepada semua musyarik. 3. Penyerahan hasil keuntungan sebagaimana pasal 3 ayat 3 dilaksanakan selambat-lambatnya …… hari setelah penghitungan untung rugi dilakukan. Pasal 6 Hak dan Kewajiban 1. Selama jangka waktu syirkah, setiap musyarik: a. Berkewajiban mengelola modal usaha yang ada untuk suatu kegiatan usaha yang telah ditetapkan secara amanah, kafa’ah, dan himmatul ‘amal. b. Berkewajiban melaporkan hasil pekerjaannya masingmasing. c. Berkewajiban secara serius dan terencana untuk mencapai target yang telah disebutkan dalam proposal kerjasama. d. Berkewajiban menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan pasal 7. e. Berhak mengelola dan menentukan kebijakan-kebijakan dalam kegiatan usaha. Pasal 7 Tugas dan Tanggung Jawab 1. Musyarik pertama memiliki tugas sebagai penanggung jawab umum usaha (Direktur Utama). 2. Musyarik kedua memiliki tugas sebagai Direktur Finansial dan Administrasi Usaha.

[7]

3. Musyarik ketiga memiliki tugas sebagai Direktur Operasional Usaha 4. Tugas Direktur Utama: a. Bertanggung jawab secara umum terhadap pengembangan dan keberhasilan usaha. b. Bertanggung jawab membuat perencanaan usaha dan menganalisa perkembangan usaha. c. Bertanggung jawab memimpin, menjaga dan mengarahkan usaha agar sesuai dengan perencanaan usaha. d. Bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengembangan SDM perusahaan (Manajemen SDM). 5. Tugas Direktur Finansial dan Administrasi Usaha: a. Bertanggung jawab dalam seluruh urusan sumber daya permodalan dan keuangan perusahaan (Manajemen Keuangan Perusahaan). b. Bertanggung jawab membuat laporan keuangan dan pembagian keuntungan usaha kepada semua musyarik. c. Bertanggung jawab dalam pencatatan dan pendokumentasian kegiatan usaha (Manajemen Administrasi Usaha). 6. Tugas Direktur Operasional: a. Bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengembangan produksi (Manajemen Produksi) atau pengadaan produk. b. Bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengembangan pasar (Manajemen Pemasaran). Pasal 8 Kelalaian dan Sanksi 1. Kelalaian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh musyarik secara sengaja tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam pasal 7. [8]

2. Setiap kelalaian sebagaimana dijelaskan pada pasal 8 ayat 1 akan diberikan sangsi. 3. Bentuk sanksi yang diberikan berupa: a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Penggantian kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian musyarik terhadap tugas dan tanggung jawabnya. d. Pembubaran akad kerjasama. Pasal 9 Berakhirnya Syirkah 1. Syirkah secara wajar berakhir sesuai jangka waktu syirkah yang telah disepakati. Jangka waktu syirkah ini adalah …………… (hari, minggu, bulan atau tahun). 2. Syirkah juga dikatakan berakhir jika masing-masing musyarik bersepakat untuk membubarkan syirkah sebelum jangka waktu syirkah. 3. Pada akhir periode, akad syirkah ini akan ditinjau kembali untuk diperbaharui dan atau dimusyawarahkan kembali oleh kedua pihak. 4. Apabila para pihak bersepakat untuk membubarkan perseroan ini, maka pembagian harta kekayaan perseroan ini diatur pada pasal 10 Pasal 10 Pembagian Harta Usaha 1. Pembagian harta usaha terjadi ketika para pihak bersepakat untuk membubarkan syirkah ini atau ketika jangka waktunya berakhir. 2. Harta usaha yang dimaksud adalah seluruh harta yang telah diserahkan oleh para pihak untuk menjalankan usaha dengan

[9]

3.

4.

5.

6.

syirkah ini, termasuk di dalamnya asset tidak bergerak, asset bergerak, piutang usaha lancar, dan dana kas usaha. Harta usaha yang dibagikan harus terbebas dari seluruh utang usaha. Artinya, harta usaha yang dibagikan adalah setelah dikurangi seluruh utang usaha. Pembagian harta usaha mengikuti aturan syirkah inan yaitu, jika terjadi kerugian maka ditanggung sesuai porsi modal masingmasing musyarik. Sedangkan jika terjadi keuntungan maka modal dikembalikan sesuai porsinya sedangkan keuntungannya tersebut dibagi berdasarkan aturan pembagian keuntungan yang telah disepakati. Kerugian harta usaha adalah nilai total harta usaha yang tersisa lebih kecil dari jumlah total jumlah modal awal yang dikelola oleh musyarik sesuai pasal 2. Keuntungan harta usaha adalah selisih positif dari harta usaha pada saat pembubaran usaha dikurangi dengan modal awal usaha. Pasal 11 Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan diantara para musyarik sehubungan dengan akad syirkah ini, para pihak bersepakat menyelesaikannya dengan musyawarah dan mengedepankan hubungan ukhuwah (persaudaraan). 2. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian musyawarah akan dituangkan dalam perjanjian sendiri. 3. Jika kata putus tidak diperoleh berdasarkan hasil musyawarah, maka perselisihan dapat diajukan kehadapan hakim (qadhi) negara dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama atau pihak yang dipercayai oleh para musyarik untuk memutuskan perselisihan mereka sesuai syariat Islam.

[10]

Pasal 11 Lain-lain 1. 2.

Akad ini mengikat secara hukum syariat kepada setiap musyarik. Surat akad ini dibuat rangkap tiga dan seluruhnya ditandatangani oleh semua musyarik pada hari dan tanggal di muka. Khatimah

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dan janganlah berbuat dosa, padahal kamu mengetahui” (TQS. Al-Baqarah :188)

Yang Bersyirkah ………………,………………… (tempat dan waktu aqad syirkah) Musyarik Pertama,

Musyarik Kedua,

Musyarik Ketiga,

(…………………………)

(…………………………)

(…………………………)

Saksi 1

Saksi 2

(………………………………..)

(………………………………..)

[11]

Contoh 2; (1 orang Shahibul maal dengan 1 mudharib)

SURAT AKAD SYIRKAH MUDHARABAH MUQADDIMAH Allah SWT berfirman (dalam hadits Qudsi): “Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada kawan syirkahnya, apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi).” (HR. Imam Daruquthni dari Abu Hurairah r.a) Dengan menyebut Asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini, …………tanggal ……bulan ..…………. tahun ………., di ……………., yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :................................. Nomor KTP :................................. Bertindak atas nama :................................. Alamat : .......…….................... Yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama Nama :................................. Nomor KTP :................................. Bertindak atas nama :................................. Alamat : .......…….................... Yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua Secara bersama-sama kedua pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama usaha denga Akad Syirkah mudharabah dalam suatu usaha bersama. Dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut : [12]

Pasal 1 Ketentuan Umum 1.

2.

3.

4. 5.

6.

Pihak pertama, selaku pemilik modal (Shahibul Maal) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak kedua untuk dipergunakan untuk menjalankan usaha, dengan jenis usaha …………………………………………………………, yang diberi nama ………………………………………………. Pihak kedua, selaku pengelola modal (Mudharib) dari pihak pertama, menerima dan mengelola modal pihak pertama dalam usaha sebagaimana disebut pada pasal 1 ayat 1 diatas, dengan jumlah modal sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 1. Pihak kedua menerima sejumlah modal dalam bentuk uang tunai dan atau barang yang dinilai setara jumlah uang tertentu dari pihak pertama, yang diserahkan pada saat akad ini ditandatangani. Pihak pertama tidak diperkenankan menarik modalnya sampai berakhirnya jangka waktu aqad ini. Kedua pihak akan mendapatkan keuntungan dari hasil usaha menurut prosentase keuntungan yang disepakati bersama dan menanggung kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan pasal 5. Masing-masing pihak memiliki andil dalam usaha ini, pihak pertama berupa modal, sedangkan pihak kedua berupa badan. Besar maupun pembagiannya sebagaimana tercantum pada pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 Modal Usaha

1.

Besar uang/diuangkan sebagai modal usaha, sebagaimana disebut pada pasal 1 ayat 1 adalah sejumlah .....................................................................................................

[13]

2.

Modal tersebut diserahkan pada saat akad ini ditandatangani. Pasal 3 Syarat Kepengelolaan Usaha

1.

Pihak pertama selaku shahibul maal memberikan syarat-syarat kepengelolaan usaha kepada pihak kedua sebagai berikut (contoh): a. Pihak kedua hanya boleh menggunakan modal usaha dengan usaha yang telah disepakati saja. b. Pihak kedua tidak boleh mewakilkan usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak pertama. c. Dan sebagainya (pihak pertama berhak menetapkan syarat-syarat diawal akad tidak hanya pada jenis bisnis namun juga operasional kepengelolaan, misalnya larangan membawa barang melalui laut dll).

2.

Pihak kedua secara profesional bekerja mengelola usaha yang telah disepakati sesuai syarat-syarat yang diajukan oleh pihak pertama. Pasal 4 Keuntungan

1. 2.

3.

Keuntungan bagi hasil usaha adalah keuntungan bersih (Net Profit), berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha. Keuntungan bersih adalah hasil usaha dikurangi pengeluaran usaha bernilai positif atau besar modal usaha menjadi bertambah dalam suatu kegiatan usaha, dengan ketentuan: Net Profit = Total pendapatan - Total biaya langsung -Total biaya operasional dikurangi – Total biaya lain-lain Impas adalah kegiatan usaha yang tidak memperoleh keuntungan usaha dan tidak menderita kerugian usaha.

[14]

4.

Keuntungan hasil usaha dibagi menurut hasil musyawarah. Adapun pembagian keuntungan hasil usaha yang disepakati kedua pihak adalah : Pihak pertama sebagai pemilik modal (shohibul Maal) mendapat prosentase bagi hasil dari seluruh keuntungan bersih hasil usaha sebesar 35%, sedangkan pihak kedua memperoleh sebesar 65% dari seluruh keuntungan bersih hasil usaha. Pasal 5 Kerugian

1.

Kerugian usaha adalah hasil usaha dikurangi pengeluaran usaha bernilai negatif atau besar modal usaha menjadi berkurang atau musnah dalam suatu kegiatan usaha, dengan ketentuan: Loss = Total pendapatan - Total biaya langsung -Total biaya operasional dikurangi – Total biaya lain-lain 2. Apabila terjadi impas pada akhir kegiatan usaha, kedua pihak tidak mendapatkan apa-apa dari kegiatan usaha. 3. Kerugian pada hakekatnya ditanggung oleh kedua pihak. Sesuai dengan hukum Islam tentang syirkah mudharabah, tanggungan kerugian adalah sebagai berikut; a. Kerugian modal usaha karena force major (bencana alam, kekacauan kondisi politik dan ekonomi yang diluar kemampuan pengelola) sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal (shahibul maal), sedangkan kerugian badan (tenaga dan waktu pengelolaan usaha) ditanggung oleh pengelola (mudharib). b. Kerugian modal usaha akibat kelalaian pengelola (kesengajaan), maka akan menjadi tanggungan pengelola (diatur pada pasal 9).

[15]

Pasal 6 Perhitungan dan Pembagian Untung Rugi 1. 2. 3.

Penghitungan untung rugi dilakukan setiap bulan oleh pihak kedua (mudharib). Hasil perhitungan untung rugi dan laporan keuangan diinformasikan secara tertulis kepada pihak pertama. Penyerahan hasil keuntungan sebagaimana pasal 4 ayat 3 dilaksanakan selambat-lambatnya 3 hari setelah penghitungan untung rugi dilakukan. Pasal 7 Hak dan Kewajiban

1.

Selama jangka waktu bersyirkah pihak pertama : a. Berkewajiban untuk tidak mencampuri kebijakan usaha yang sedang dijalankan pihak kedua. b. Berkewajiban untuk tidak melakukan pemaksaan kepada pihak kedua menjalankan usul, saran, ataupun keinginannya dalam menjalankan usaha ini. c. Berkewajiban untuk tidak melakukan kegiatan teknis di tempat usaha tanpa seijin dan sepengetahuan pihak kedua. d. Berkewajiban untuk tidak mengambil modal usaha sampai batas akhir perjanjian kecuali dalam keadaan istimewa karena kelalaian pihka kedua. e. Berhak untuk melakukan kontrol atau meninjau tempat kegiatan usaha dengan disertai pihak kedua. f. Berhak mengajukan usul dan saran kepada pihak kedua untuk memperbaiki dan atau menyempurnakan kegiatan usaha yang sedang berjalan. g. Berhak membatalkan perjanjian dan atau mengambil kembali sebagian atau seluruh modal usaha dari pihak

[16]

kedua setelah terbukti pihak kedua melakukan penyelewengan dan atau mengkhianati isi aqad syirkah. 2.

Selama jangka waktu bersyirkah, pihak kedua : a. Berkewajiban mengelola modal usaha yang telah diterima dari pihak pertama untuk suatu kegiatan usaha yang telah ditetapkan secara amanah, kafa’ah, dan himmatul ‘amal. b. Berkewajiban melaporkan hasil usaha secara rinci. c. Berkewajiban secara serius dan terencana untuk mencapai target yang telah disebutkan dalam proposal kerjasama. d. Berhak menggunakan modal usaha dalam kegiatan usaha yang telah disepakati oleh kedua pihak. e. Berhak mengelola dan menentukan kebijakan-kebijakan dalam kegiatan usaha. f. Berhak melaksanakan usul, saran atau pun keinginan pihak pertama. Pasal 9 Kelalaian dan Sanksi

1.

2.

3.

Kelalaian adalah suatu tindakan secara sengaja tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam pasal 7 yang dilakukan oleh pihak kedua. Sanksi diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua apabila terjadi kelalaian sebagaimana tercantum pada pasal 8 ayat 1. Bentuk sanksi yang diberikan berupa: a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Pembatalan akad syirkah oleh pihak pertama dengan kewajiban bagi pihak kedua untuk mengembalikan seluruh modal usaha yang telah diterima.

[17]

Pasal 10 Berakhirnya Syirkah 1.

2.

3.

4.

Syirkah secara wajar berakhir sesuai jangka waktu syirkah yang telah disepakati. Jangka waktu syirkah ini adalah …………… (hari, minggu, bulan atau tahun). Syirkah juga dikatakan berakhir jika para pihak bersepakat untuk membubarkan syirkah sebelum jangka waktu syirkah berakhir. Pada akhir periode, akad syirkah ini akan ditinjau kembali untuk diperbaharui dan atau dimusyawarahkan kembali oleh kedua pihak. Apabila para pihak bersepakat untuk membubarkan perseroan ini, maka pembagian harta kekayaan perseroan ini diatur pada pasal 11 Pasal 11 Pembagian Harta Usaha

1.

2.

3.

4.

Pembagian harta usaha terjadi ketika para pihak bersepakat untuk membubarkan syirkah ini atau ketika jangka waktunya berakhir. Harta usaha yang dimaksud adalah seluruh harta yang digunakan untuk menjalankan usaha dengan syirkah ini, termasuk di dalamnya asset tidak bergerak, asset bergerak, piutang usaha lancar, dan dana kas usaha. Harta usaha yang dibagikan harus terbebas dari seluruh utang usaha. Artinya, harta usaha yang dibagikan adalah setelah dikurangi seluruh utang usaha. Pembagian harta usaha mengikuti aturan syirkah mudharabah yaitu, jika terjadi kerugian maka menjadi tanggungan shahibul maal. Apabila terjadi keuntungan maka modal dikembalikan kepada shahibul maal sedangkan keuntungannya tersebut [18]

5.

6.

dibagi berdasarkan aturan pembagian keuntungan yang telah disepakati. Kerugian harta usaha adalah nilai total harta usaha yang tersisa lebih kecil dari jumlah total modal awal yang diberikan oleh shahibul maal sesuai pasal 2. Keuntungan harta usaha adalah selisih positif dari jumlah harta usaha pada saat pembubaran usaha dikurangi dengan modal awal usaha. Pasal 11 Penyelesaian Perselisihan

1.

2. 3.

Apabila terjadi perselisihan diantara para musyarik sehubungan dengan akad syirkah ini, para pihak bersepakat menyelesaikannya dengan musyawarah dan mengedepankan hubungan ukhuwah (persaudaraan). Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian musyawarah akan dituangkan dalam perjanjian sendiri. Jika kata putus tidak diperoleh berdasarkan hasil musyawarah, maka perselisihan dapat diajukan kehadapan hakim (qadhi) negara dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama atau pihak yang dipercayai oleh para musyarik untuk memutuskan perselisihan sesuai syariat Islam. Pasal 12 Lain-lain

1. 2.

Akad ini mengikat secara hukum syariat kepada kedua pihak. Surat akad ini dibuat rangkap dua dan seluruhnya ditandatangani oleh kedua pihak pada hari dan tanggal di muka.

[19]

Khatimah “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dan janganlah berbuat dosa, padahal kamu mengetahui” (TQS. Al-Baqarah :188)

Yang Bersyirkah ………………,………………… (tempat dan waktu akad syirkah)

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

(………………………………..)

(………………………………..)

Saksi 1

Saksi 2

(………………………………..)

(………………………………..)

[20]

Contoh 3 (2 orang bersyirkah abdan)

SURAT AKAD SYIRKAH ABDAN MUQADDIMAH Allah SWT berfirman (dalam hadits Qudsi): “Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada kawan syirkahnya, apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi).” (HR. Imam Daruquthni dari Abu Hurairah r.a) Dengan menyebut Asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini, ……………tanggal ……bulan ..…………. tahun 2014, di ……………., yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………… Nomor KTP : …………………… Alamat : …………………… Yang selanjutnya disebut sebagai Musyarik pertama Nama : …………………… Nomor KTP : …………………… Alamat : …………………… Yang selanjutnya disebut sebagai Musyarik kedua Secara bersama-sama kedua pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan akad syirkah Abdan dalam suatu usaha bernama ……………………. Dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

[21]

1.

2.

3.

4.

5.

Pasal 1 Ketentuan Umum Musyarik pertama dan kedua adalah selaku pengelola usaha, yang mengelola jenis usaha ..................... dengan nama ……………………. Musyarik pertama dan kedua mencurahkan pikiran dan tenaganya bersama-sama untuk mengelola usaha dengan profesional (amanah, kafaah dan etos kerja tinggi). Musyarik pertama & kedua tidak diperkenankan menarik diri dari kepengelolaan sampai berakhirnya jangka waktu aqad ini atau ketidakmampuan kepengelolaan secara fisik dan mental yang menyebabkan berakhirnya aqad ini secara syar’i. Semua Musyarik akan mendapatkan keuntungan hasil usaha menurut prosentase keuntungan yang disepakati bersama dan menanggung kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3. Masing-masing musyarik memiliki andil dalam usaha ini berupa badan (tenaga dan pikiran) untuk mengelola usaha sebagaimana disebut pada pasal 1 ayat 1. Pasal 2 Keuntungan

1. Keuntungan bagi hasil usaha adalah keuntungan bersih (net profit), berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha. 2. Keuntungan bersih adalah keuntungan yang diperoleh dalam aktivitas usaha, dengan ketentuan: Net Profit = Total pendapatan - Total biaya langsung -Total biaya operasional dikurangi – Total biaya lain-lain 3. Impas adalah kegiatan usaha yang tidak memperoleh keuntungan usaha dan tidak menderita kerugian usaha.

[22]

4. Keuntungan hasil usaha dibagi menurut hasil kesepakatan. Adapun pembagian keuntungan hasil usaha yang disepakati kedua pihak adalah : Pihak pertama sesuai tugas dan tanggung jawabnya (Pasal 7) memperoleh bagi hasil …….% dari seluruh keuntungan bersih hasil usaha, sedangkan pihak kedua sesuai tugas dan tanggung jawabnya (Pasal 7) memperoleh ……% dari seluruh keuntungan bersih hasil usaha. Pasal 3 Kerugian 1. Kerugian usaha adalah hasil usaha dikurangi pengeluaran usaha bernilai negatif atau besar modal usaha menjadi berkurang atau musnah dalam suatu kegiatan usaha. 2. Kerugian (loss) adalah nilai negaif yang diperoleh dalam aktivitas usaha, dengan ketentuan: Loss = Total pendapatan - Total biaya langsung -Total biaya operasional dikurangi – Total biaya lain-lain 3. Kerugian tersebut ditanggung oleh masing-masing pesero (musyarik) sesuai porsi bagi hasil keuntungannya. Pasal 4 Perhitungan Untung Rugi 1. Penghitungan keuntungan dilakukan maksimal ….. hari setelah laporan terinci dibuat. 2. Penyerahan hasil keuntungan sebagaimana pasal 2 ayat 3 (bila memperoleh keuntungan) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 hari setelah penghitungan untung rugi dilakukan.

[23]

Pasal 5 Hak dan Kewajiban 1. Selama jangka waktu bersyirkah, pihak pertama & kedua : a. Berkewajiban mengelola usaha yang telah diterima dari pihak ketiga untuk suatu kegiatan usaha yang telah ditetapkan. b. Berkewajiban melaporkan hasil usaha secara rinci kepada pihak ketiga. c. Berkewajiban secara serius dan terencana untuk mencapai target yang telah disebutkan dalam proposal kerjasama. d. Berhak mengelola dan menentukan kebijakan-kebijakan dalam kegiatan usaha. Pasal 6 Tugas dan Tanggung Jawab 1. Pihak pertama memiliki tugas sebagai penanggung jawab umum usaha (Direktur Utama). 2. Pihak kedua memiliki tugas sebagai Direktur Operasional usaha. 3. Tugas pihak pertama: a. Bertanggung jawab secara langsung kepada pihak ketiga. b. Bertanggung jawab membuat perencanaan usaha dan menganalisa perkembangan usaha. c. Bertanggung jawab memimpin, menjaga dan mengarahkan usaha agar sesuai dengan perencanaan usaha. d. Bertanggung jawab dalam seluruh urusan sumber daya permodalan dan keuangan perusahaan (Manajemen Keuangan Perusahaan). e. Bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengembangan SDM perusahaan (Manajemen SDM).

[24]

f.

Bertanggung jawab dalam pencatatan dan pendokumentasian kegiatan usaha (Manajemen Administrasi Usaha).

4. Tugas pihak kedua: a. Bertanggung jawab dalam perencanaan pengembangan produksi (Manajemen Produksi). b. Bertanggung jawab dalam perencanaan pengembangan pamsar (Manajemen Pemasaran).

dan dan

Pasal 7 Kelalaian dan Sanksi 1.

Kelalaian adalah suatu tindakan secara sengaja tidak melaksanakan kewajiban dan tugas sebagaimana tercantum dalam pasal 5 dan 6 yang dilakukan oleh pihak pertama dan kedua. 2. Sanksi diberikan oleh perusahaan apabila terjadi kelalaian sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 ayat 1. 3. Bentuk sanksi yang diberikan berupa: a. Teguran lisan. b. Teguran tertulis. c. Pemutusan akad syirkah. Pasal 8 Berakhirnya Syirkah

1.

2.

Syirkah secara wajar berakhir sesuai jangka waktu syirkah yang telah disepakati. Jangka waktu syirkah ini adalah …………… (hari, minggu, bulan atau tahun). Syirkah juga dikatakan berakhir jika para pihak bersepakat untuk membubarkan syirkah sebelum jangka waktu syirkah berakhir.

[25]

3.

Pada akhir periode, akad syirkah ini akan ditinjau kembali untuk diperbaharui dan atau dimusyawarahkan kembali oleh kedua pihak. Pasal 9 Penyelesaian Perselisihan

1.

2. 3.

Apabila terjadi perselisihan diantara para musyarik sehubungan dengan akad syirkah ini, para pihak bersepakat menyelesaikannya dengan musyawarah dan mengedepankan hubungan ukhuwah (persaudaraan). Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian musyawarah akan dituangkan dalam perjanjian sendiri. Jika kata putus tidak diperoleh berdasarkan hasil musyawarah, maka perselisihan dapat diajukan kehadapan hakim (qadhi) negara dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama atau pihak yang dipercayai oleh para musyarik untuk memutuskan perselisihan sesuai syariat Islam. Pasal 11 Lain-lain

1. 2.

Akad ini mengikat secara hukum syariat kepada kedua pihak. Surat akad ini dibuat rangkap dua dan seluruhnya ditandatangani oleh kedua pihak pada hari dan tanggal di muka.

Khotimah “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dan janganlah berbuat dosa, padahal kamu mengetahui” (TQS. Al-Baqoroh :188) [26]

Yang Bersyirkah ………………,………………… (tempat dan waktu aqad syirkah)

Musyarik Pertama,

Musyarik Kedua,

(………………………………..)

(………………………………..)

Saksi 1

Saksi 2

(………………………………..)

(………………………………..)

[27]

Contoh 4

PERJANJIAN JUAL BELI KREDIT DENGAN JAMINAN MUKADDIMAH Allah berfirman dalam al-Qur’an : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (TQS. al-Baqarah : 275). Dengan memohon petunjuk dan ridha Allah SWT, pada hari ……. tanggal ………… tahun …….. Hijriyah bertepatan dengan tanggal …….. bulan …….. tahun …….. Masehi, bertempat di …………., kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : …………………… Nomor KTP : …………………… Alamat : …………………… Yang selanjutnya disebut sebagai PENJUAL Nama : …………………… Nomor KTP : …………………… Alamat : …………………… Yang selanjutnya disebut sebagai PEMBELI Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa antara PENJUAL dan PEMBELI sepakat untuk mengadakan perjanjian jual-beli kredit dengan jaminan yang ketentuan dan syarat-syaratnya sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut : Pasal 1 DEFINISI 1.

Jual Beli Kredit Dengan Jaminan adalah jual beli dimana barang yang diperjualbelikan sudah ada dan akan diserahkan pada [28]

2. 3.

saat jual beli sementara pembayarannya dilakukan secara angsuran. PENJUAL adalah pemilik sempurna atas barang. PEMBELI adalah orang perorangan yang bertindak atas nama sendiri. Pasal 2 POKOK PERJANJIAN

1.

2.

3.

4.

Jual Beli Kredit dengan jaminan sah terjadi dengan ditandatanganinya perjanjian jual beli ini dan barang diserah terimakan secara penuh oleh PENJUAL kepada PEMBELI. PEMBELI sah memiliki barang yang jenis dan spesifikasinya disebutkan pada pasal 3 setelah barang diserahkan oleh PENJUAL pada saat akad ini ditanda tangani. Sebelum PEMBELI melunasi pembayaran atas harga barang kepada PENJUAL maka PEMBELI dinyatakan memiliki utang (dayn) kepada penjual sebagaimana disebutkan pada pasal 5. PEMBELI bersedia memberikan jaminan atas utangnya kepada PENJUAL sebagaimana disebutkan pada pasal 7 perjanjian ini. Pasal 3 SPESIFIKASI BARANG YANG DIPERJUAL BELIKAN

Spesifikasi barang yang adalah sebagai berikut: 1. Nama Barang 2. Jenis Barang 3. Jumlah Barang 4. Lain-lain

dijual oleh PENJUAL kepada PEMBELI : ………………………… : ………………………… : ………………………… : …………………………

[29]

Pasal 4 HARGA BARANG Harga barang yang harus dibayar oleh PEMBELI kepada PENJUAL adalah sejumlah Rp…………………………. terbilang (……). Pasal 5 JUMLAH UTANG PEMBELI 1.

2.

1.

2.

3.

Jumlah utang PEMBELI kepada PENJUAL adalah sesuai dengan harga barang yang harus dibayar oleh pembeli sebagaimana disebutkan pada pasal 4. Besarnya utang-piutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini terbebas dari biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan perjanjian ini seperti biaya notaris, biaya materai dan lain-lain. Biaya-biaya tersebut telah disepakati akan menjadi beban PEMBELI sebagai pihak yang berutang dan untuk itu PENJUAL sebagai pihak yang berpiutang dibebaskan dari menanggung biaya-biaya tersebut. Pasal 6 JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN PEMBELI berjanji untuk membayar utang sebagaimana dimaksud pada pasal 5 tersebut di atas kepada pihak PENJUAL dalam jangka waktu …………….. (………...…………………………………….) bulan terhitung sejak ditanda-tanganinya perjanjian ini. PENJUAL sepakat pembayaran yang dilakukan PEMBELI adalah dengan cara angsuran selama waktu yang telah disepakati pada pasal 6 ayat 1 di atas dengan harga jual barang sebagaimana disebutkan pada pasal 3. Jumlah angsuran PEMBELI adalah sama setiap bulan yaitu sejumlah Rp. ….. terbilang (……) [30]

4.

Tanggal jatuh tempo pembayaran utang yang disepakati adalah pada tanggal …… setiap bulannya sampai jangka waktunya berakhir sebagaimana pada ayat 1 pasal 6 di atas. Pasal 7 JAMINAN ATAS UTANG JUAL BELI

1.

2.

PEMBELI menandatangani nota penjualan kredit yang telah disediakan oleh PENJUAL bukti telah terjadi pembelian barang secara kredit oleh PEMBELI. PEMBELI menyerahkan jaminan atas utang jual belinya berupa: 1) ……. 2) ……. Pasal 8 PERISTIWA CIDERA JANJI

1.

2. 3.

PEMBELI tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/ pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan pada pasal 6 di atas. PEMBELI telah diberikan tenggat waktu pembayaran utangnya selama .... (hari) Apabila karena sesuatu sebab, sebagian atau seluruh akta jaminan dinyatakan batal berdasarkan putusan Pengadilan. Pasal 9 AKIBAT CEDERA JANJI

1.

Apabila PEMBELI tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam Pasal 8 Akad ini, maka PENJUAL berhak menjual barang jaminan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut [31]

2.

3.

4.

digunakan PENJUAL untuk membayar/melunasi utang atau sisa utang PEMBELI kepada PENJUAL. Apabila penjualan barang jaminan dilakukan PENJUAL melalui pelelangan di muka umum, maka PEMBELI dan PENJUAL sepakat untuk menerima harga yang terjadi pada pelelangan tersebut setelah dikurangi biaya-biaya, sebagai harga jual barang jaminan. Apabila penjualan barang jaminan dilakukan dibawah tangan maka PEMBELI dan PENJUAL sepakat, harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh PEMBELI dengan harga yang wajar menurut harga pasar ketika barang jaminan dijual. Jika hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar utang PEMBELI kepada PENJUAL, maka PEMBELI tetap bertanggung jawab melunasi sisa utangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah utang atau sisa utang PEMBELI kepada PENJUAL, maka PENJUAL wajib menyerahkan kelebihan tersebut kepada PEMBELI. Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1.

2.

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Surat Perjanjian ini atau terjadi perselisihan dalam pelaksanaan-nya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama Repubik Indonesia.

[32]

3.

Para pihak sepakat bahwa pendapat hukum (legal opinion) dan/atau Putusan yang ditetapkan oleh lembaga peradilan yang berwenang tersebut bersifat final dan mengikat. Pasal 11 DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN

1.

2.

3.

Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada kalimatkalimat awal Surat Perjanjian ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala suratmenyurat atau komunikasi di antara kedua pihak akan dilakukan. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan alamat barunya. Selama tidak ada perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka surat-menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal Surat Perjanjian dianggap sah menurut hukum. Pasal 12 PENUTUP

1.

2.

Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PENJUAL dan PEMBELI akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum. Tiap Addendum dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

[33]

3.

4.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak. Demikianlah, Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh PEMBELI dan PENJUAL setelah seluruh kalimat dan kata-kata yang tercantum di dalamnya dibaca oleh atau dibacakan kepada PEMBELI dan PENJUAL, sehingga PEMBELI dan PENJUAL dengan ini menyatakan, telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya.

KHATIMAH “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dan janganlah berbuat dosa, padahal kamu mengetahui” (TQS. Al-Baqoroh :188) Yang Ber-Jual Beli ………………,………………… (tempat dan waktu akad jual-beli) PEMBELI

PENJUAL

(…………….)

(…………….)

Saksi 1

Saksi 2

(…………….)

(…………….)

[34]

Contoh 5

AKAD UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN (AR-RAHN) MUKADDIMAH

“Agunan itu tidak boleh dihalangi dari pemiliknya yang telah mengagunkannya. Ia berhak atas kelebihan (manfaat)-nya dan wajib menanggung kerugian (penyusutan)-nya.” (HR. as-Syafii, al-Baihaqi, al-Hakim, Ibn Hibban dan adDaraquthni) “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (TQS. An-Nisaa’ [4] : 29)

AKAD RAHN ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, hari .................. tanggal .............., bulan ........, tahun..... oleh dan antara pihak-pihak: 1.

2.

Nama :................................................ Nomor KTP :................................................ Alamat :................................................ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....................... selanjutnya disebut PENERIMA AGUNAN (Murtahin). Nama :................................................ Nomor KTP :................................................ Alamat :................................................ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....................... selanjutnya disebut PEMBERI AGUNAN (Rahin).

[35]

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa antara RAHIN dan MURTAHIN sepakat untuk mengadakan perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :

1.

2.

3. 4. 5. 6.

Pasal 1 Definisi RAHN adalah akad menggadaikan barang dari RAHIN kepada MURTAHIN sehubungan dengan utang yang diterima RAHIN dari MURTAHIN. Perjanjian Utang adalah surat perjanjian utang yang dibuat antara RAHIN dengan MURTAHIN .... pada tanggal ………………………. berikut perubahan-perubahan dan dokumendokumen yang melekat pada dan merupakan bagian perjanjian utang tersebut. RAHIN adalah pihak yang menggadaikan barang. MURTAHIN adalah pihak yang menerima gadai. MARHUN adalah barang yang digadaikan, yaitu berupa barang-barang yang akan diuraikan dalam pasal 2 Rahn ini. MARHUN BIH adalah utang RAHIN kepada MURTAHIN sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Utang, yang dijamin dengan RAHN ini. Pasal 2 POKOK PERJANJIAN RAHIN dengan ini menggadaikan barang bergerak sebagaimana jenis, kualitas dan kuantitasnya dinyatakan dalam lampiran perjanjian ini dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini kepada MURTAHIN, sebagaimana MURTAHIN menerima gadai tersebut dari RAHIN.

[36]

Pasal 3 KEPEMILIKAN BARANG DAN JAMINAN RAHIN RAHIN menjamin bahwa seluruh barang gadai (MARHUN) yang dijadikan jaminan atas UTANG RAHIN (MARHUN BIH) kepada MURTAHIN benar-benar milik RAHIN yang tidak tersangkut sengketa atau perkara, bebas dari pembebanan apa pun, sehingga oleh karena itu RAHIN menjamin MURTAHIN dibebaskan dari segala bentuk tuntutan atau gugatan apa pun dan dari pihak manapun juga. Pasal 4 JUMLAH UTANG RAHIN 1. Jumlah utang RAHIN kepada MURTAHIN adalah sesuai dengan kesepakatan utang piutang ini yaitu sebesar Rp. …….. terbilang (…..). 2. Besarnya utang-piutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan perjanjian ini seperti biaya notaris (jika diperlukan), biaya materai dan lain-lain. Biaya-biaya tersebut telah disepakati akan menjadi beban RAHIN sebagai pihak yang berutang dan untuk itu MURTAHIN sebagai pihak yang berpiutang dibebaskan untuk menanggung biaya-biaya tersebut. Pasal 5 JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN 1. RAHIN berjanji dan dengan ini mengikat diri untuk membayar utang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 tersebut di atas kepada pihak MURTAHIN dalam jangka waktu …………….. (………...…………………………………….) bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini. [37]

2. MURTAHIN sepakat pembayaran yang dilakukan RAHIN adalah dengan cara angsuran selama waktu yang telah disepakati. 3. Jumlah angsuran RAHIN adalah sama setiap bulan yaitu sejumlah Rp. ….. terbilang (……) 4. Tanggal jatuh tempo pembayaran utang yang disepakati adalah pada tanggal …… setiap bulannya sampai jangka waktunya berakhir sebagaimana pada ayat 1 pasal 6 di atas. Pasal 6 JAMINAN ATAS UTANG (MARHUN BIH) 1. RAHIN menyetujui untuk menyerahkan jaminan atas utangya (MARHUN BIH) kepada MURTAHIN pada saat penandatanganan surat perjanjian utang piutang dengan jaminan (RAHN) ini. 2. RAHIN menyerahkan jaminan atas utangnya berupa: 1) ……. 2) ……. Pasal 7 PERISTIWA CIDERA JANJI 1. RAHIN tidak melaksanakan kewajiban pembayaran / pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan pada pasal 5 di atas dan RAHIN telah diberikan tenggat waktu oleh MURTAHIN untuk pembayaran utangnya selama .... (hari) 2. Apabila karena sesuatu sebab, sebagian atau seluruh akta jaminan dinyatakan batal berdasarkan putusan Pengadilan.

[38]

Pasal 8 Akibat Cedera Janji 1. Apabila RAHIN tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam Pasal 7 Akad ini, maka PENJUAL berhak menjual barang gadai (MARHUN), dan uang hasil penjualan barang gadai tersebut digunakan MURTAHIN untuk membayar/melunasi utang atau sisa utang RAHIN kepada MURTAHIN. 2. Apabila penjualan barang jaminan dilakukan oleh MURTAHIN melalui pelelangan di muka umum, maka RAHIN dan MURTAHIN sepakat untuk menerima harga yang terjadi setelah dikurangi biaya-biaya, sebagai harga jual barang jaminan. 3. Apabila penjualan barang jaminan dilakukan dibawah tangan maka RAHIN dan MURTAHIN sepakat, harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh MURTAHIN dengan harga yang wajar menurut harga pasar ketika barang jaminan tersebut dijual. 4. Jika hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar utang RAHIN kepada MURTAHIN, maka RAHIN tetap wajib bertanggung jawab melunasi sisa utangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah utang atau sisa utang RAHIN kepada MURTAHIN, maka MURTAHIN wajib menyerahkan kelebihan tersebut kepada RAHIN. Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas halhal yang tercantum di dalam Surat Perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. [39]

2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama Indonesia. 3. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (legal opinion) dan/atau Putusan yang ditetapkan oleh Pengadian Agama Indonesia atau lembaga peradilan yang berwenang tersebut bersifat final dan mengikat.

1.

2. 3.

4.

Pasal 10 PENUTUP Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka pihak pertama dan pihak kedua akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum. Tiap Addendum dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh RAHIN dan MURTAHIN di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak. Demikianlah, Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh RAHIN dan MURTAHIN setelah seluruh kalimat dan kata-kata yang tercantum di dalamnya dibaca oleh atau dibacakan kepada RAHIN dan MURTAHIN, sehingga RAHIN dan MURTAHIN dengan ini menyatakan benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya.

[40]

KHATIMAH “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dan janganlah berbuat dosa, padahal kamu mengetahui” (TQS. Al-Baqoroh :188) Yang Ber-Jual Beli ………………,………………… (tempat dan waktu akad jual-beli) PEMBELI

PENJUAL

(…………….)

(…………….)

Saksi 1

Saksi 2

(…………….)

(…………….)

[41]

Contoh 6

KONTRAK KERJA PEGAWAI (AKAD IJARATUL AJIIR) MUKADIMAH Allah SWT berfirman (dalam hadits Qudsi): “Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada kawan syarikatnya, apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi).” (HR. Imam Daruquhni dari Abu Hurairah r.a). Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____ antara: 1.

2.

Nama : ............................... Alamat : ............................... Jabatan : Pimpinan Perusahaan Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemilik Perusahaan xxxxxx. Yang berkedudukan di xxxxxx, Kec. Pringsewu. Kab Pringsewu. Jenis Usaha Perdagangan Selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA (Pemilik Pekerjaan) Nama : ............................... Jenis Kelamin : ............................... Tempat & Tgl Lahir : ............................... Umur : ............................... Agama : ............................... [42]

Pendidikan Terakhir : ............................... Status Perkawinan : ............................... Alamat : ............................... No. KTP : ............................... No HP/Telp : ............................... Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA (Pekerja). Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: Pasal 1. PENGANGKATAN KERJA PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menerima pihak kedua sebagai karyawan/pegawai tetap perusahaan xxxxxx yang terletak di Jl. Satria no xxx, Kec. Pringsewu. Kab Pringsewu. Dan PIHAK KEDUA dalam hal ini bersedia menjadi pegawai tetap xxxxxx sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya serta mentaati setiap peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pasal 2. MASA KERJA, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu _____ bulan terhitung sejak tanggal _____ dan berakhir pada tanggal _____ 2. PIHAK KEDUA bertugas dan mempunyai tanggung jawab sebagai _____ . Pasal 3. GAJI, TUNJANGAN DAN BONUS 1.

PIHAK KEDUA memperoleh gaji bersih dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp _____ (_____ Rupiah) per bulan yang dibayarkan pada tanggal terakhir setiap bulan. [43]

2.

3.

PIHAK KEDUA juga mendapatkan tunjangan kesejahteraan pegawai berdasarkan peraturan dan kebijaksanaan perusahaan. Jenis tunjangan di luar upah adalah: Tunjangan Makan : Rp _________ untuk 1 hari kerja Tunjangan Perjalanan Dinas : Rp _________ untuk 1 hari kerja Tunjangan Kesehatan : Maksimal 100% Gaji 1 Bulan/Tahun, Jika tidak ada klaim kesehatan maka pegawai diberikan 50% Gaji 1 bulan di akhir tahun Lembur hari libur : Rp _________ untuk 1 hari kerja. Lembur tambah jam kerja : Rp _________ untuk 1 hari kerja. Bonus : Kebijakan Perusahaan. Pesangon Pensiun Karyawan : ___ kali dari Gaji Pokok. Pasal 4. WAKTU KERJA

Waktu kerja ditentukan 7,5 jam sehari dengan waktu istirahat selama 1 (satu) jam, dan jumlah hari kerja setiap minggu sebanyak 6 hari kerja yaitu senin sampai dengan sabtu. Pasal 5. LEMBUR 1.

2.

PIHAK KEDUA diwajibkan untuk bekerja lembur apabila tersedia pekerjaan yang harus segera diselesaikan, atau bersifat mendesak, atau apabila menurut pimpinan perusahaan pekerjaan lembur tersebut harus dilakukan. PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA sebagai imbalan atas kerja lembur tersebut dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh tata-tertib dan peraturan perusahaan sebagaimana pasal 3 ayat 3 di atas. Dan, pembayaran upah lembur akan disatukan dengan pembayaran

[44]

gaji yang akan diterima PIHAK KEDUA pada tanggal pertama setiap bulan. Pasal 6. CUTI KERJA 1. PIHAK KEDUA berhak atas cuti tahunan selama ____ hari dihitung secara proporsional sesuai tahun mulai atau berakhirnya masa kerja di perusahaan, dan hak cuti diperoleh setelah PIHAK KEDUA mempunyai masa kerja selama _____ . 2. Pegawai wanita berhak atas cuti hamil selama ____ hari. Pasal 7. SANKSI PIHAK KEDUA wajib menaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan maupun pimpinan. Pelanggaran terhadap peraturan mengakibatkan pemberian sanksi berupa: 1. Teguran lisan 2. Teguran Tertulis 3. Pemberhentian Tidak Hormat. Sanksi di atas bukan tahapan pemberian sanksi, sanksi diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan sesuai pertimbangan dari pimpinan perusahaan setelah melakukan pertimbangan dan menerima informasi dari pimpinan langsung karyawan yang bersangkutan. Pasal 8. PERPANJANGAN MASA KONTRAK Apabila PIHAK PERTAMA masih membutuhkan PIHAK KEDUA sebagai pegawai setelah masa kerja PIHAK KEDUA berakhir sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat 1, maka Perjanjian Kerja ini dapat diperpanjang atas persetujuan PIHAK KEDUA. [45]

Pasal 9. PEMUTUSAN KONTRAK SEBELUM WAKTUNYA 1.

2.

3.

4.

Kontrak dapat berakhir sebelum waktunya apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi tugasnya atau dengan sengaja mengabaikan aturan dan ketetapan perusahaan. Dalam pemberhentian tidak hormat PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban memberikan PESANGON Pemecatan kepada PIHAK KEDUA. Kontrak juga dapat berakhir sebelum waktunya apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat memenuhi kewajiban melakukan pembayaran balas jasa kepada pihak kedua selama dua bulan berturut-turut. Dan PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban melunasi semua kewajibannya kepada PIHAK KEDUA. Kontrak juga dapat berakhir pada kondisi khusus, yaitu jika pihak kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya karena ketidakmampuan secara fisik (ajiz fi’lan) maupun ketidakmampuan secara hukum (ajiz hukman) untuk menyelesaikan semua kewajibannya. Kontrak juga dapat berakhir jika perusahaan memiliki kebijakan khusus terkait dengan efisiensi perusahaan dan pension dini. Dalam kondisi seperti ini PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban memberikan PESANGON Pemberhentian pegawai sebesar 5 (lima) kali dari gaji PIHAK KEDUA. Pasal 10. PENGUNDURAN DIRI PEGAWAI

1. 2.

Pegawai tetap dapat mengajukan pengunduran diri setelah bekerja minimal 1 tahun. Pegawai kontrak dapat mengajukan pengunduran diri setelah bekerja minimal 3 bulan.

[46]

3.

4.

Setiap pengunduran diri, pegawai wajib mengajukan surat pengunduran diri tertulis kepada Pimpinan perusahaan minimal 1 bulan sebelum meninggalkan perusahaan. Pemberhentian secara resmi akan dikeluarkan dengan surat tertulis oleh Pimpinan perusahaan. Dan perusahaan berkewajiban memberikan PESANGON pengunduran diri pegawai sebesar ___ (____) kali dari gaji pokok bulanan PIHAK KEDUA. Pasal 11. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak akibat pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat akan terlebih dahulu melakukan musyawarah. Dan, apabila dengan musyawarah tidak terselesaikan, maka Para Pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Agama Indonesia. Pasal 12 PENUTUP 1. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka pihak pertama dan pihak kedua akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum. 2. Tiap Addendum dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. 3. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHA KEDUA di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak. 4. Demikianlah, Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setelah seluruh kalimat dan katakata yang tercantum di dalamnya dibaca oleh atau dibacakan [47]

kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sehingga PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan, benarbenar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya. KHATIMAH “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dan janganlah berbuat dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah :188) Yang Ber-Akad Kerja ………………,………………… (tempat dan waktu akad Kerja)

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(_______________)

(_______________)

[48]