5. Ticmi-mpe-lembaga Perlindungan Investor Efek.pdf

MEKANISME PERDAGANGAN EFEK LEMBAGA PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK

Didukung

Gedung Bursa Efek Indonesia , Tower II Lantai 1, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190 | Telp (021) 515 0 515 ext. 8102, 8103 www.ticmi.co.id www.ticmi.co.id

Modul WPPE | MPE

DAFTAR ISI LEMBAGA PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK .......................................................................... 1 I.

OVERVIEW INDONESIA SIPF ......................................................................................... 1

II.

POSITIONING INDONESIA SIPF .................................................................................... 4

III.

NILAI BUDAYA INDONESIA SIPF ................................................................................... 4

IV.

PEMODAL........................................................................................................................... 5

V.

EFEK YANG DILINDUNGI ................................................................................................ 5

VI.

ANGGOTA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL ............................................................... 6

VII.

BREAKTHROUGH 2015 .................................................................................................... 6

VIII. PENANGANAN KLAIM DAN SUBROGASI ....................................................................... 7

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

i

Modul WPPE | MPE

LEMBAGA PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK

I.

OVERVIEW INDONESIA SIPF

Tim Studi yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam-LK (sekarang telah menjadi Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut “OJK”) pada tahun 2007 telah melakukan kajian mengenai Pembentukan Dana Proteksi Pemodal di Pasar Modal Indonesia. Tim Studi tersebut merekomendasikan untuk dapat mempertimbangkan pembentukan Dana Proteksi Pemodal dalam industri Pasar Modal Indonesia dengan membangun infrastruktur secara memadai yang antara lain meliputi peraturan dan kesiapan para pelaku Pasar Modal. Pada tahun 2010, Kementerian Keuangan menuangkan rencana pembentukan program tersebut dalam Master Plan Pasar Modal Dan Industri Keuangan Non Bank 2010-2014 pada Strategi 5, Program 2 mengenai Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal. Menyadari pentingnya Dana Perlindungan Pemodal sebagai skema perlindungan Pemodal, OJK mengeluarkan kebijakan mengenai pembentukan Dana Perlindungan Pemodal dengan menyediakan dasar hukum bagi pembentukan dan kegiatan operasionalnya. Dalam kurun waktu sejak 2010 hingga 2012, telah dilakukan kelanjutan riset untuk mempersiapkan Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal oleh Tim PT Bursa Efek Indonesia mengenai Kelayakan Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal. Selanjutnya pada 23 September 2012, Technical Assistant dari Asian Development Bank (ADB) No. 7466 (INO) merekomendasikan pendirian Perusahaan atau Institusi baru sebagai wadah Dana Perlindungan Pemodal. Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dan kajian-kajian tersebut di atas, pada tanggal 7 Desember 2012, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) didirikan sebagai perusahaan yang akan menyelenggarakan program Dana Perlindungan Pemodal. Dengan program dan entitas yang telah dipersiapkan untuk membangun keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi di Pasar Modal Indonesia, selanjutnya OJK menerbitkan Peraturan Nomor VI.A.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-715/BL/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal (DPP) [“Peraturan VI.A.4”] serta Peraturan Nomor VI.A.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-716/BL/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) [“Peraturan VI.A.5”]. Dengan mengacu pada Peraturan VI.A.4 dan Peraturan VI.A.5 tersebut serta dengan diterbitkannya Izin Usaha sebagai PDPP dari OJK melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-43/D.04/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal kepada P3IEI atau yang dikenal juga dengan Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) secara resmi menjadi perusahaan yang memiliki kewenangan sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP). Peresmian Indonesia SIPF dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2013 oleh Ibu Nurhaida selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK dan mulai beroperasi secara penuh pada tanggal 1 Januari 2014.

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

1

Modul WPPE | MPE

Gambar 1. Struktur Perlindungan Pemodal di Indonesia Dalam menjalankan tugasnya sebagai PDPP, P3IEI wajib paling sedikit memiliki 3 (tiga) fungsi utama yaitu: 1.

Fungsi Investasi  Menyusun dan melaksanakan rencana investasi atas DPP;  Mengawasi perkembangan investasi atas jumlah yang tidak akan digunakan segera dari DPP;  Melakukan penyetoran hasil investasi DPP ke dalam DPP. 2. Fungsi Pembukuan dan Keuangan  Membuat dan menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan atas seluruh transaksi PDPP sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;  Membuat dan menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan atas seluruh transaksi dan kegiatan sehubungan dengan DPP dan terpisah dari pencatatan dan pembukuan PDPP;  Memastikan bahwa pencatatan dan pembukuan tersebut terselenggara dan tersimpan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;  Menyusun laporan keuangan PDPP sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;  Melakukan kegiatan perbendaharaan, antara lain menerima dana dan memungut iuran DPP dan mengeluarkan biaya yang terkait dengan DPP;  Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dengan berpedoman pada prinsip efisiensi pasar modal; dan  Apabila terdapat keragu-raguan atau perbedaan dalam pencatatan yang dilakukan oleh PDPP dengan pihak lain, PDPP wajib mengadakan rekonsiliasi dengan pihak terkait tersebut untuk memastikan akurasi pembukuan. 3. Fungsi Audit dan Kepatuhan  Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta prosedur operasi standar dan kode etik Penyelenggaraan DPP yang berlaku;

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

2

Modul WPPE | MPE

 

Memproses setiap pengaduan Pemodal dan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab PDPP; dan Memastikan bahwa pegawai pengawasan internal dan kepatuhan memiliki akses ke pembukuan setiap waktu.

P3IEI memiliki beberapa kewenangan terkait hal-hal sebagai berikut: a. Mewakili DPP baik di dalam maupun di luar pengadilan; b. Melakukan investasi atas DPP sesuai dengan Peraturan VI.A.4 tentang DPP, dengan tujuan meningkatkan nilai DPP secara optimal dengan mempertimbangkan hasil dan risiko investasi; c. Memungut iuran dari Anggota DPP sebagaimana diatur dalam Peraturan VI.A.4 tentang DPP; d. Mewakili DPP untuk melaksanakan upaya pengembalian atau penggantian dana dari DPP yang telah dibayarkan kepada Pemodal, dari Kustodian yang menyebabkan Aset Pemodal dimaksud hilang; e. Menerima dan memasukkan ke dalam harta kekayaan DPP atas:  Dana yang diperoleh DPP dari Kustodian sebagai pengganti dari Pemodal sebagai pelaksanaan hak subrogasi;  Hasil investasi; dan/atau  Dana dan/atau aset dari sumber lain yang ditetapkan oleh OJK; f. Membayar biaya-biaya sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan DPP; g. Menetapkan persyaratan, prosedur atau petunjuk teknis mengenai keanggotaan, penanganan ganti rugi, dan kebijakan investasi DPP, dan hal lain yang berkaitan dengan tugas PDPP, dengan ketentuan persyaratan, prosedur, atau petunjuk teknis dimaksud termasuk perubahannya mulai berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari OJK; h. Mengusulkan kepada OJK jumlah maksimal klaim untuk setiap Pemodal dan/atau keseluruhan Pemodal dalam 1 (satu) Kustodian dengan mempertimbangkan rekomendasi komite klaim; i. Melakukan pemeriksaan, verifikasi, dan membuat analisis dalam rangka pengambilan keputusan menerima atau menolak pembayaran klaim Pemodal; j. Menunjuk pihak ketiga untuk membantu proses pemeriksaan dan verifikasi klaim Pemodal; k. Meminta Kustodian dan Pemodal untuk memberikan kuasa dalam rangka mendapatkan informasi dan dokumen yang diperlukan dalam rangka verifikasi klaim Pemodal, dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; l. Melakukan pembayaran dan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim Pemodal yang telah dinyatakan sah untuk dibayarkan; dan m. Memberikan masukan kepada OJK mengenai tahapan perlindungan, keanggotaan, dan cakupan perlindungan berdasarkan kemampuan DPP dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan DPP. Dalam menyelenggarakan dan mengelola Dana Perlindungan Pemodal, Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib: a. memisahkan penyimpanan, pencatatan, dan pembukuan antara harta kekayaan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dengan harta kekayaan Dana Perlindungan Pemodal; b. menyimpan Efek dalam rangka investasi Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal pada Bank Kustodian; c. menempatkan uang tunai dari Dana Perlindungan Pemodal pada rekening bank dan/atau tempat penyimpanan yang terpisah dari rekening operasional dan/atau tempat penyimpanan uang tunai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; d. membuat dan menyampaikan laporan yang mencakup kegiatan dan posisi keuangan bulanan, laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan tahunan Dana Perlindungan Pemodal kepada Bapepam dan LK; dan e. menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta kekayaan Dana Perlindungan Pemodal.

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

3

Modul WPPE | MPE

II.

POSITIONING INDONESIA SIPF

P3IEI merupakan anak usaha dari Self Regulatory Organizations yaitu BEI, KPEI, dan KSEI. Masing-masing SRO secara proportional memiliki 33,33% bagian saham P3IEI. Sebagai bagian dari upaya mengembangkan Pasar Modal Indonesia, P3IEI tidak sendirian melainkan terdapat dua perusahaan yang juga merupakan anak perusahaan SRO yaitu Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) dan The Indonesia Capital Market Institute (TICMI). IBPA merupakan perusahaan yang memiliki wewenang untuk menetapkan harga wajar atas efek di Pasar Modal Indonesia, sedangkan TICMI merupakan perusahaan yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan profesi Pasar Modal Indonesia.

Gambar 2. Posisi Indonesia SIPF di Pasar Modal Indonesia

III.

NILAI BUDAYA INDONESIA SIPF I SECURE INTEGRITY Integritas Selalu menjaga perilaku dan bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai serta memegang teguh prinsip dan kode etik yang berlaku. CUSTOMER FOCUS Fokus pada Pelanggan Fokus untuk melindungi investor di Pasar Modal Indonesia dan senantiasa membina hubungan baik dengan anggota Dana Perlindungan Pemodal.

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

SERVICE EXCELLENCE Pelayanan Terbaik Senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada para stakeholders. RELIABLE Terpercaya Menjaga kepercayaan yang diberikan dengan memberikan pelayanan terbaik dalam melindungi investor di Pasar Modal Indonesia.

4

Modul WPPE | MPE

IV.

PEMODAL

Definisi Pemodal yang mendapatkan perlindungan dari P3IEI merupakan nasabah yang menitipkan asetnya di Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian. Aset Pemodal adalah efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, dan/atau dana milik Pemodal yang dititipkan pada Kustodian. • Aset Pemodal berupa Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek yang mendapat perlindungan DPP adalah Efek dalam Penitipan Kolektif pada Kustodian yang dicatat dalam Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI). • Aset Pemodal berupa dana yang mendapat perlindungan DPP adalah dana yang dititipkan pada Kustodian yang dibukakan Rekening Dana Nasabah pada bank atas nama masing-masing Pemodal. Pemodal yang mendapatkan perlindungan DPP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  Menitipkan assetnya dan memiliki rekening efek pada kustodian.  Memiliki sub rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI).  Memiliki nomor tunggal identitas pemodal (SID). Namun demikian, terdapat hal yang dapat menyebabkan pemodal dikecualikan dalam pemberian ganti rugi, yaitu bilamana memenuhi salah satu kriteria berikut:  Pemodal yang terlibat atau menyebabkan aset pemodal di suatu Kustodian menjadi hilang  Pemodal adalah pemegang saham pengendali, direktur, komisaris, atau pejabat satu tingkat di bawah direktur dari Kustodian yang mengalami kehilangan aset  Pemodal merupakan afiliasi dari pihak-pihak pada butir-butir tersebut di atas. V.

EFEK YANG DILINDUNGI

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: Kep-715/BL/2012, sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015, DPP hanya memberikan ganti rugi kepada Pemodal yang merupakan nasabah Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Anggota PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan jenis aset yang dilindungi hanya saham. Per 1 Januari 2016, seiring dengan bergabung nya Bank Kustodian menjadi anggota DPP, perlindungan DPP mencakup pemodal yang merupakan nasabah Bank Kustodian, serta jenis aset yang dilindungi oleh DPP bertambah menjadi dana dan efek (tidak hanya saham). DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (DPP) DPP adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi Pemodal dari hilangnya Aset Pemodal di Pasar Modal Indonesia. DPP bukan merupakan milik Pihak tertentu dan tidak dipergunakan untuk keperluan apapun selain digunakan untuk memberikan ganti rugi kepada Pemodal atas hilangnya Aset Pemodal, sebagaimana di atur dalam Peraturan VI.A.4. Dana yang digunakan untuk membentuk DPP berasal dari:     

kontribusi dana awal dari Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; iuran keanggotaan yang nilainya ditetapkan oleh Bapepam dan LK, yang terdiri dari iuran keanggotaan awal dan iuran keanggotaan tahunan; dana yang diperoleh Dana Perlindungan Pemodal dari Kustodian sebagai pengganti dari Pemodal sebagai pelaksanaan hak subrogasi; hasil investasi Dana Perlindungan Pemodal; dan sumber lain yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK.

Kebijakan investasi DPP Sebagaimana tercantum dalam peraturan VI.A.4, Harta kekayaan dari Dana Perlindungan Pemodal hanya dapat diinvestasikan pada Surat Berharga Negara dan/atau deposito pada bank yang dimiliki Pemerintah Republik Indonesia, investasi pada instrumen lain hanya diperbolehkan setelah mendapatkan izin dari OJK. Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

5

Modul WPPE | MPE

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal berhak mendapatkan imbalan atas jasa pengelolaan atas investasi DPP sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan bersih hasil investasi. VI.

ANGGOTA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Berdasarkan angka 9 dan 10 Peraturan VI.A.4, disebutkan bahwa Kustodian wajib menjadi Anggota DPP. Yang dimaksud dengan Kustodian adalah Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah, dan Bank Kustodian. Selanjutnya pada pasal 2 Keputusan Bapepam-LK Nomor: KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal, ditetapkan bahwa: 1. PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib menjadi Anggota DPP sejak 1 Januari 2014; dan 2. Bank Kustodian wajib menjadi Anggota DPP sejak 1 Januari 2016. Setiap Anggota DPP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Membayar penuh dan tepat waktu iuran keanggotaan sejumlah nilai yang ditetapkan oleh Bapepam-LK; 2. Memisahkan rekening Efek pada Kustodian untuk setiap Pemodal dan dengan rekening Efek milik Kustodian; 3. Memisahkan rekening dana pada Bank untuk setiap Pemodal dan dengan rekening dana milik Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek; dan 4. Memiliki dan menerapkan sistem manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku. Iuran Anggota DPP Bagi Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah mulai berlaku sejak 1 Januari 2014 dengan ketentuan: a. iuran keanggotaan awal sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk masing-masing Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah; dan b. iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah Bagi Bank Kustodian mulai berlaku sejak 1 Januari 2016 dengan ketentuan: a. iuran keanggotaan awal sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk masing-masing Bank Kustodian; dan b. iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada Bank Kustodian dikali dengan jumlah seluruh faktor risiko. VII.

BREAKTHROUGH 2015

Pada saat pertama kali diluncurkannya DPP yang secara resmi mulai pada 1 Januari 2014, nilai maksimal ganti rugi per pemodal adalah sebesar Rp25 juta. Pada tahun 2015, bersamaan dengan peringatan diaktifkannya kembali bursa Efek Indonesia yang ke 38, Batas Maksimal Ganti Rugi Aset Pemodal ditingkatkan menjadi Rp100 juta per pemodal yang dituangkan dalam Peraturan OJK. Hal ini merupakan insentif bagi DPP guna lebih meningkatkan kepercayaan dan keamanan berinvestasi Pemodal di Pasar Modal Indonesia. Perseroan merupakan salah satu pelengkap dalam Industri Pasar Modal di Indonesia dengan turut serta dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan pemodal dalam berinvestasi di Pasar Modal Indonesia serta meningkatkan Jumlah Pemodal sejalan

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

6

Modul WPPE | MPE

dengan Kampanye yang terus digalakkan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Gerakan “Yuk Nabung Saham”. Perlindungan Pemodal terkait hilangnya aset pemodal dan keamanan berinvestasi di Pasar Modal merupakan suatu hal strategis yang selalu difokuskan oleh Pihak Otoritas maupun Penyelenggara Pasar Modal. VIII. PENANGANAN KLAIM DAN SUBROGASI Sebagaimana di atur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.04/2013 tentang Kriteria Pernyataan Tertulis Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Tata Cara Penentuan Nilai Aset Pemodal Yang Hilang Dalam Rangka Penggunaan Dana Perlindungan Pemodal, PDPP melakukan kegiatan penanganan klaim Pemodal yang mengalami kehilangan Aset Pemodal setelah OJK menerbitkan pernyataan tertulis bahwa;  Terdapat kehilangan Aset Pemodal;  Kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan Aset Pemodal yang hilang; dan  Bagi Kustodian berupa PPE yang mengadministrasikan Efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan izin usahanya dicabut oleh OJK; atau  Bagi Bank Kustodian dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya sebagai Bank Kustodian dan dipertimbangkan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian dicabut oleh OJK. Setelah keluarnya pernyataan tertulis dari OJK tersebut di atas, maka dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima penetapan dari OJK, Direksi PDPP akan:  Mengumumkan ke masyarakat melalui surat kabar/media lainnya jika terjadi peristiwa dimaksud di atas dan mengundang Pemodal terkait agar menyampaikan klaim kepada PDPP dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengumuman dilakukan;  Mengusulkan pembentukan komite klaim kepada OJK; dan  Membentuk tim verifikasi klaim. Komite Klaim dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Beranggotakan paling sedikit 7 (tujuh) orang yang terdiri dari: a. Paling sedikit 2 (dua) orang Pejabat OJK; b. Paling sedikit 3 (tiga) orang perwakilan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; c. Paling sedikit 1 (satu) orang direktur PDPP; dan d. Paling sedikit 1 (satu) orang profesional di bidang Pasar Modal dan/atau perwakilan lembaga perlindungan konsumen. 2. Susunan anggota Komite Klaim wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari OJK. 3. Tugas dan fungsi Komite Klaim adalah: a. Mengawasi dan memberikan pedoman mengenai pemeriksaan dan proses verifikasi klaim Pemodal yang dilakukan tim verifikasi (dibentuk oleh Direksi PDPP) b. Memberikan rekomendasi kepada Direksi PDPP mengenai diterima atau ditolaknya klaim atas kehilangan Aset Pemodal yang diajukan Pemodal terhadap DPP serta jumlah pembayaran dalam hal klaim diterima; dan c. Memberikan usulan kepada Direksi PDPP atas proporsi jumlah maksimal klaim yang disetujui untuk setiap Pemodal dan untuk setiap Kustodian dalam hal aset DPP tidak mencukupi.

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

7

Modul WPPE | MPE

Gambar 3. Alur Klaim Pemodal Ganti rugi sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk dana sebesar nilai Aset Pemodal yang hilang dan/atau sesuai dengan batasan paling tinggi untuk setiap Pemodal dan setiap Kustodian yang ditetapkan oleh OJK. Ganti rugi atas nilai Aset Pemodal yang hilang tidak mencakup nilai kerugian atas perkiraan nilai investasi masa datang. P3IEI sebagai PDPP wajib melakukan upaya pengembalian dana dari DPP yang telah dibayarkan kepada Pemodal dalam rangka pembayaran ganti rugi. Pengembalian DPP tersebut merupakan pelaksanaan Hak Subrogasi dari pemodal yang mendapatkan ganti rugi kepada P3IEI. Pelaksanaan Hak Subrogasi dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: • P3IEI menyusun rencana pelaksanaan Hak Subrogasi berdasarkan Formulir Perjanjian Subrogasi dan/atau Surat Kuasa Klaim yang telah ditandatangani oleh Pemodal; • P3IEI mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Permintaan pengembalian DPP kepada anggota DPP yang terlibat dalam peristiwa kehilangan Aset Pemodal; • Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah Surat Pemberitahuan dan Permintaan Pengembalian DPP disampaikan, anggota DPP wajib mengembalikan seluruh dana ganti rugi yang telah dibayarkan oleh DPP kepada Pemodal ditambah biaya yang telah dikeluarkan PDPP; • Apabila dalam jangka waktu tersebut, anggota DPP tidak menanggapi dan/atau menolak untuk mengembalikan DPP, P3IEI akan mengirimkan surat peringatan kepada anggota DPP; • Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Peringatan, Anggota DPP tidak menanggapi dan/atau menolak untuk mengembalikan DPP, maka akan dilakukan proses litigasi oleh P3IEI; dan • Apabila setelah dilaksanakan proses litigasi, dimana anggota DPP diwajibkan untuk mengembalikan DPP berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, anggota DPP tetap tidak mengembalikan DPP, maka P3IEI akan mengajukan Surat Usulan untuk memailitkan Anggota DPP kepada OJK.

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

8