A. Evaluasi Rdtr

Evaluasi Muatan Materi RDTR dan Peraturan Zonasi Kab/Kota

Disampaikan pada Acara:

FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN BKPRD Palangkaraya, 24 – 25 November 2014

DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG DAERAH WILAYAH II

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SISTEMATIKA PAPARAN

1. 2. 3. 4. 5.

PENDAHULUAN PROSES DAN PROSEDUR PENETAPAN PERDA RDTR DAN PZ PANDUAN UMUM EVALUASI RDTR DAN PZ EVALUASI PETA RDTR DAN PZ TANTANGAN DALAM PENYUSUNAN DAN EVALUASI RDTR DAN PZ 6. PENUTUP

2

1

PENDAHULUAN

Rencana rinci tata ruang kabupaten/kota merupakan penjabaran / bentuk operasionalisasi RTRW kabupaten/kota dalam mewujudkan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Rencana rinci tata ruang kabupaten/kota dapat berupa: - Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota; dan - Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten/kota. Proses dan Prosedur Penyusunan dan Penetapan Raperda RDTR ini sesuai dengan Permen No. 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Raperda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya. Kebutuhan Rencana Detail Tata Ruang yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten, harus ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotanya. Rencana Detail Tata Ruang ditetapkan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (PP 15/2010 pasal 59)

3

2 Terdiri atas:

PROSES DAN PROSEDUR PENETAPAN PERDA RDTR DAN PZ

A

Proses sebelum Raperda RDTR diajukan untuk mendapatkan persetujuan substansi

Proses Persetujuan Substansi RDTR

B Proses legalisasi Raperda RDTR setelah Persetujuan Substansi dari Menteri PU

C

4

2A

PROSEDUR PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RDTR Diagram Alir Prosedur Operasional Standar Persetujuan Substansi Raperda RDTR Kabupaten/Kota

5

2B

PROSES LEGALISASI RAPERDA RDTR SETELAH PERSETUJUAN SUBSTANSI

1

Pengajuan Pembahasan Raperda RDTR dari Bupati/Walikota kepada DPRD Kab/Kota

2

Pembahasan Raperda RDTR oleh DPRD Kab/Kota bersama Pemerintah Kabupaten/Kota (BKPRD)

3

4

5 6 7

Kesepakatan Substansi antara PemKab/PemKot dengan DPRD

Pengajuan Evaluasi Raperda kepada Gubernur

Evaluasi Raperda oleh Pemerintah Provinsi (BKPRD Provinsi)

Surat hasil evaluasi Gubernur

Penetapan Raperda menjadi Perda oleh Kepala Daerah

6

3

PANDUAN UMUM EVALUASI RDTR DAN PZ

PERTANYAAN AWAL SEBELUM EVALUASI RDTR

1. 2. 3. 4. 5.

Apakah penyusunan RDTR sudah diamanatkan di dalam RTRW Kab/Kota? Berapa luas kawasan perkotaan yang akan di RDTR-kan? Apa dasar pendelineasian kawasan perkotaan? Berapa skala peta dasar yang digunakan? Apakah penyusunan RDTR sudah dilengkapi dengan PZ?

7

3

PANDUAN UMUM EVALUASI RDTR DAN PZ

EVALUASI YANG DILAKUKAN:

1. 2. 3. 4.

Evaluasi kelengkapan berkas ADMINISTRASI Evaluasi kelengkapan berkas DOKUMEN RDTR dan PZ Evaluasi AKURASI PETA DASAR yang digunakan Evaluasi muatan RAPERDA dan MATERI TEKNIS RDTR dan PZ

8

3A

EVALUASI KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI NO 1.

PROSEDUR

2.

Surat Permohonan Persetujuan Substansi Surat Rekomendasi Gubernur

3.

Berita Acara Konsultasi Publik (2x)

4.

Dokumen KLHS

5.

BA Konsultasi BIG (Badan Informasi Geospasial)

3B

CHECKLIST

KETERANGAN

EVALUASI KELENGKAPAN DOKUMEN RDTR DAN PZ NO

PROSEDUR

1.

Raperda RDTR

2.

Materi Teknis (Fakta dan Analisa dan Rencana)

3.

Album Peta

4.

Peta SHP RDTR dan RTRW

CHECKLIST

KETERANGAN

9

3C

EVALUASI AKURASI PETA DASAR • •

•

Cek riwayat peta, apakah sudah menggunakan sumber peta dasar RBI skala 1: 5.000 atau belum? Jika belum, maka periksa citra satelit yang digunakan, apakah memiliki resolusi yang memadai untuk menangkap informasi ketelitian skala 1: 5.000? Selain peta dasar, perlu diperiksa juga tingkat kedetailan muatan Peta Rencana Detail Tata Ruang

PETA RENCANA POLA RUANG RDTR WAIBAKUL



 

SUMBER PETA RBI skala 1: 25.000 Di dukung dg CITRA GeoEye resolusi 0,4 m Jadi, bisa dijadikan acuan didalam mengambil informasi untuk peta skala 1: 5.000

10

3C

EVALUASI AKURASI PETA DASAR

PADANAN SKALA DAN RESOLUSI CITRA SKALA (M)

TERDETEKSI DALAM METER

RESOLUSI CITRA (M)

CITRA RESOLUSI YANG SEPADAN RESOLUSINYA DALAM METER*

1: 1.000

1

0,5

Quickbird: p=0,6 WorldView-2: p=0,5 GeoEye-1: p=0,4

1: 2.000

2

1

Ikonos: p=1 GeoEye: m=1,65 WorldView-2: m=1,8

1: 5.000

5

2,5

1: 10.000

10

5

SPOT-5: p2,5 – 5 Ikonos: m=4

1: 15.000

15

7,5

Formosat-2: m=8

1: 25.000

25

12,5

SPOT-5: m=10 Landsat TM: p=15 ALOS: m=10 ASTER: VNIR=15

1: 50.000

50

25

Landsat TM: m=30 ASTER: SWIR=30

1: 100.000

100

50

Landsat TM: m=30

Quickbird: m=2,4 & 2,8 SPOT-5: p=2,5 – 5 Formosat-2: p=2 ALOS: p=2,5

*) resolusi citra yang sepadan dan yang mendekati, p=pankromatik, m=multispektral http://lajugandharum.wordpress.com/2011/01/07/kesepadanan-skala-peta-dan-resolusi-spasial-citra/

11

3D

EVALUASI MATERI MUATAN RAPERDA DAN MATERI TEKNIS RDTR DAN PZ

I.

PENDAHULUAN

II.

KETENTUAN UMUM

III.

TUJUAN PENATAAN BWP

8.1.1. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

IV.

RENCANA POLA RUANG

8.1.2. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

V.

VIII. PERATURAN ZONASI 8.1. Text Zonasi (Zoning Text)

4.1. Zona Lindung

8.1.3. Ketentuan Tata Bangunan

4.2. Zona Budidaya

8.1.4. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

RENCANA JARINGAN PRASARANA 5.1. Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

8.1.5. Ketentuan Pelaksanaan 8.2. Materi Opsional

5.2. Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

8.2.1. Ketentuan Tambahan

5.3. Rencana Pengembangan JaringanTelekomunikasi

8.2.2. Ketentuan Khusus

5.4. Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

8.2.3. Ketentuan Standar Teknis

5.5. Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

8.2.4. Ketentuan Pengaturan Zonasi

5.6. Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah 5.5. Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya VI.

PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

VII. KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

12

3D

EVALUASI MATERI MUATAN RAPERDA DAN MATERI TEKNIS RDTR DAN PZ PRINSIP EVALUASI SUBSTANSI RDTR DAN PZ

• Materi muatan dan prosedur RDTR sesuai dengan Permen PU No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan pedoman bidang

penataan ruang lainnya • Kepentingan Nasional dan Provinsi terakomodasi • Rencana Detail Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kab/Kota-nya • KONSISTENSI MUATAN Naskah Raperda RDTR dengan Materi Teknisnya

dan sesuai dengan format standar raperda 13

3D

EVALUASI MATERI MUATAN RAPERDA DAN MATERI TEKNIS RDTR DAN PZ CONTOH PETA RENCANA POLA RUANG

Dalam RTRW Rencana pola ruang RDTR digambarkan kedalam peta BWP yang terdiri atas Sub BWP. Zona yang terdapat pada wilayah perencanaan RDTR HARUS TETAP SESUAI DOMINASI KAWASAN PADA RENCANA POLA RUANG RTRW meskipun terdapat zona-zona lainnya selain zona dominasi tersebut. Pendetailan ke SKALA 1:5000 MENUNJUKKAN BAHWA DI DALAM ZONA YANG MENDOMINASI TERSEBUT BISA SAJA TERDAPAT FUNGSI ZONA LAINNYA.

Dalam RDTR Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Sub BWP

14

3D

EVALUASI MATERI MUATAN RAPERDA DAN MATERI TEKNIS RDTR DAN PZ

Contoh Pengecekan Kedalaman Muatan RDTR dibandingkan dg RTRW

15

Gambar diatas merupakan bagian Rencana Pola Ruang RTRW Kab. Sumba Tengah dan bagian Rencana Pola Ruang RDTR Waibakul

3D

EVALUASI MATERI MUATAN RAPERDA DAN MATERI TEKNIS RDTR DAN PZ

Ilustrasi Pendetailan Kawasan Peruntukan (RTRW) menjadi zona/subzona (RDTR

16

KETERKAITAN RENCANA POLA RUANG, MATRIKS ITBX, DAN ZONING TEXTNYA

B

17

4

EVALUASI PETA RDTR DAN PZ

YANG PERLU DICEK DALAM PETA RDTR

1. Akurasi Peta Dasar 2. Deliniasi Kawasan Perkotaan 3. Elemen Penyusun Peta Pola Ruang RDTR (Pembagian blok, pembagian zona, pembagian sub-zona) 4. Kesesuaian Peta Rencana Pola Ruang RDTR dengan RTRW 5. Peta Rencana Pola Ruang RDTR dengan Land Use Eksisting

18

Cth. Delineasi RDTR DKI Jakarta

menggunakan batasan administrasi kecamatan

PETA RENCANA POLA RUANG RDTR digambarkan dengan ketelitian peta 1: 5.000

4

EVALUASI PETA RDTR DAN PZ

Cth. Pembagian Blok RDTR DKI Jakarta

21

4

EVALUASI PETA RDTR DAN PZ

Pembagian Zona dan Sub-Zona

Pembagian Zona dan Sub-Zona

22

4

EVALUASI PETA RDTR DAN PZ

Apakah Peta sudah menggambarkan dimensi rencana?

eksisting

rencana Perlu dicek, apakah penggambaran peta hanya menggambarkan kondisi eksisting atau sudah sampai pada dimensi perencanaan 20 tahun kedepan?

23

4

EVALUASI PETA RDTR DAN PZ

Apakah distribusi RTH sudah tepat?

Berdasarkan amanah UU Penataan Ruang, harus menyediakan RTH 30% dari Kawasan Perkotaan 24

4

EVALUASI PETA RDTR DAN PZ

Contoh Indikasi Ketidaksesuaian antara Rencana Pola Ruang RDTR dan RTRW

Kaw. Lindung menjadi Zona perumahan

25

5

TANTANGAN DALAM PENYUSUNAN DAN EVALUASI RDTR DAN PZ

MASALAH UMUM DALAM PENYUSUNAN RDTR

1. 2. 3. 4. 5.

Tingkat kerincian muatan RDTR Penerepan prinsip hirarkis-komplementer Klasifikasi pola ruang/zonasi dalam rencana Lingkup delineasi wilayah perencanaan Perbedaan nomenklatur dalam rencana umum dan rencana rinci

26

5

TANTANGAN DALAM PENYUSUNAN DAN EVALUASI RDTR DAN PZ

TANTANGAN DALAM PENYUSUNAN DAN EVALUASI RDTR 1. 2. 3. 4.

Perlu pemahaman teknis untuk dalam mentransformasi skala 1: 50.000 menjadi peta skala 1: 5.000 untuk melihat konsistensi RDTR dengan RTRW; Perlu cermat untuk memeriksa skala ketelitian peta yang digunakan, untuk memastikan skala RDTR menggunakan skala 1: 5.000; Belum menyebutkan pasal pengamanahan secara tersurat terkait akan disusunnya RDTR kawasan perkotaan; Temuan di beberapa Rencana pola ruang RTRW Kabupaten/Kota ternyata analisisnya belum mengantisipasi adanya kebutuhan pengembangan seperti hasil analisis yang lebih detail (RDTR), sehingga terkadang RTRW terkesan kurang sesuai dengan RDTR. 27

5

TANTANGAN DALAM PENYUSUNAN DAN EVALUASI RDTR DAN PZ

TANTANGAN DALAM PENYUSUNAN DAN EVALUASI PZ 1.

Belum ada standar acuan baku (standar teknis pemanfaatan zona) di dalam menentukan Ketentuan Pemanfaatan dan Penggunaan tiap Zona/Subzona peruntukan pada zoning text. Beberapa peraturan perundang-undangan memiliki ketentuan yang berbeda pada zona yang sama. Perlu standarisasi minimal. Cth: Kegiatan INDUSTRI di ZONA PERUMAHAN, di dalam tabel ITBX ditetapkan sebagai Bersyarat (B) atau Terbatas (T) ------------------------------- Zoning Text (Ketentuan Penggunaan dan Pemanfaatan): - Syaratnya apa saja? (AMDAL, ANDALALIN, UKL, UPL, izin RT, izin RW, izin Bupati, izin instansi terkait, dll?) - Terbatas, berapa prosentase maksimal diperbolehkan dari kawasan? 10%, 20%, 30%, dll? - Kompensasi (disinsentif) apa saja yang harus dibebankan untuk penggunaan yang tidak sesuai dengan zona, misal kelas jalan yg harus disediakan, tempat pengelolaan limbah, dst

28

5

TANTANGAN DALAM PENYUSUNAN DAN EVALUASI RDTR DAN PZ

TANTANGAN DALAM PENYUSUNAN DAN EVALUASI PZ 2.

Contoh:

Belum ada acuan standar klasifikasi zona/subzona untuk menurunkan dari RTRW Kabupaten/Kota. Klasifikasi berdasarkan Permen PU 20/2011 masih terbatas, dan dasar pengklasifikasiannya ada yang menggunakan fisik dan ada yang menggunakan fungsi. Perlu adanya standar klasifikasi zona/subzona. RTRW KABUPATEN

RTRW KOTA

RDTR ZONA

Kawasan Permukiman

Kawasan Perdagangan dan Jasa

Zona Perdagangan dan Jasa

SUBZONA Tunggal (K-1) Kopel (K-2) Deret (K-3) Perbankan Pasar Tradisional Pasar Modern Pusat Penjualan Hasil Pertanian

1

2

29

5

TANTANGAN DALAM PENYUSUNAN DAN EVALUASI RDTR DAN PZ

TANTANGAN DALAM PENYUSUNAN DAN EVALUASI PZ 3. 4. 5.

Kendala di dalam menentukan suatu aktivitas dikatakan sebagai kegiatan atau sebagai zona. Luasan pengkali presentase untuk zona apakah berdasarkan blok atau dikali seluruh kawasan? Perlu kesepakatan terkait Ketentuan Peraturan Zonasi disusun berdasarkan zonasi tiap blok, atau zonasi untuk satu kawasan perkotaan.

30

6

PENUTUP

Menurut UU 26/2007, Peraturan Zonasi (PZ) adalah bagian dari materi muatan RDTR (Pengendalian Pemanfaatan Ruang) RDTR pada dasarnya merupakan jenjang perencanaan detail yang berisikan peruntukan ruang beserta dengan rencana intensitas pemanfaatan ruang, rencana tata masa bangunan dan alokasi prasarana pendukungnya

Secara teoritis PZ terdiri dari Zoning Map yang merupakan peta pembagian zona peruntukan dan Zoning Text yang berisikan aturan pemanfaatan ruang untuk setiap zona peruntukan PP 15/2010 pasal 158 ayat (4) mengamanatkan bahwa PZ dapat disusun dan diperdakan secara terpisah dari RDTR, oleh karenanya: – RDTR dapat disusun sampai dengan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya – PZ lebih merupakan Zoning Text dan berisi aturan pemanfaatan untuk berbagai kegiatan yang ada di seluruh wilayah kota – Keterkaitan antara RDTR dengan PZ terletak pada Zoning Map yang merupakan Peta Rencana Pola Ruang dalam RDTR 31

TERIMA KASIH

32