Administrasi Publik Tradisional

Paradigma: G. Fredrickson (1984) mengemukakan enam paradigma administrasi publik yaitu: 

Birokrasi klasik yang berfokus pada struktur organisasi dan fungsi, prinsip manajemen sedangkan lokusnya adalah berbagai jenis organisasi, baik pemerintah maupun bisnis. Nilai pokok yang mau diwujudkan adalah efesiensi, efektifitas ekonomi dan rasional. Tokohnya adalah Weber (Bereucrasy, 1922), Wison (The Study of public administration, 1887), Tylor, (Scientific management, 1912) dan gullic dan Urwick (Paper on the Science of administration, 1937)



Birokrasi Neo Klasik memuat nilai yang dianut sama dengan paradigma birokrasi klasik, namun yang berbeda adalah fokus pada proses pengambilan keputusan dengan perhatian khusus pada penerapan ilmu prilaku, ilmu manajemen, analisa sistem dan penelitian operasi sementara lokusnya adalah keputusan yang dihasilkan birokrasi pemerintah. Tokohnya adalah Simon (Administrasi Behaviour, 1984) Cyer dan March (Abehavioral Theory of the firm, 1963)



Kelembagaan yang berfokus pada pemahaman mengenai prilaku birokrasi yang dipandang juga sebagai suatu organisasi yang kompleks. Masalah efesiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi kurang mendapat perhatian. Salah satu perilaku organisaisasi yang diungkapkan dalam paradigma ini adalah perilaku pengambilan keputusan yang bersifat gradual dan increamental yang oleh Limbdon dipandang sebagai satu-satunya cara untuk memadukan kemampuan dan keahlian birokrasi dengan preferensi kebijkana dan berbagai kemungkinan bias dari pejabat politis.



Hubungan kemanusiaan yang intinya adalah keikut sertaan dalam pengambilan keputusan, minimasi perbedaan dan status dan hubungan antar pribadi, keterbukaan, aktualisasi diri dan optimasi tingkat kepuasan, fokusnya adalah dimensi-dimensi kemanusiaan dan aspek social dalam tiap jenis organisasi atau birokrasi. Tokohnya Rennis Likert (The Human organizations its managemen and value, 1967)



Pilihan Publik, lokus administrasi negara menurut paradigma ini tak terlepas dari politik. Fokusnya adalah pilihan-pilihan untuk melayani kepentingan publik akan barang dan jasa yang harus diberikan oleh sejumlah organisasi yang kompleks, Tokohnya Ostrom (1973) Tullock (1968).



Administrasi negara baru: locusnya adalah usaha untuk mengorganisasikan, menggambarkan dan mendesain ataupun membuat organisasi dapat berjalan kearah dengan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal yang dilaksanakan dengan menggambarkan sistem desentralisasi dan organisasi-organisasi demokratis yang responsif dan mengundang partisipasi dan peran seerta dan dapat meberikan secara merata jasa-jasa

yang diperlukan masyarakat. Karakteristiknya adalah menolak bahwa para administrator dan teori administrasi bersifat netral atau bebas nilai. Administrasi Publik Tradisional / Klasik(Old Public Administration) Perkembangan paradigma administrasi publik klasik dimulai ketika awal kelahiran dari administrasi publik itu sendiri. Administrasi publik klasik sebagaimana yang dijelaskan oleh Teguh Kurniawan dalam jurnalnya yang berjudul “Pergeseran Paradigma Administrasi Publik : dari Perilaku Model Klasik dan NPM ke Good Governance” [2], pada masa perkembangan awal, administrasi publik dikenal dengan konsep yang sangat legalistik, ter-institusionalisasi, dengan berbagai macam aturan yang mengikat, struktur organisasi yang hirarkis yang kurang memungkinkan adanya koordinasi dari berbagai fungsi sehingga sangat sentralistik dan betapa besarnya dominasi pemerintah dalam berbagai hal termasuk pemberian pelayanan publik. Besarnya intervensi pemerintah pada semua segmen kehidupan masyarakat menjadikan pemerintah sebagai penguasa tunggal, dimana peraturan atau kebijakan yang dibuat dimungkinkan untuk diambil alih secara penuh oleh pemerintah tanpa melibatkan berbagai aktor lainnya seperti perwakilan dari sector bisnis dan khususnya partisipasi masyarakat. Hal ini menimbulkan dampak dengan besarnya anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk membiayai organisasi pemerintahan yang formasi birokrasinya cenderung “gemuk” dengan bermacam fungsi yang terlalu boros dan tidak memiliki tupoksi yang jelas. Terlebih lagi dengan masyarakat yang dihadapkan pada rantai meja-meja pelayanan yang berbelit dan semakin menjauhkan hubungan masyarakat dengan pemerintah, seakan-akan terjadi pembatasan yang jelas antara pemerintah dan masyarakat, dan ini akan membuat pemerintah sulit untuk ditempuh oleh masyarakat. Tentu saja ini memberatkan masyarakat sebagai pembayar pajak dimana hasil pajak lebih banyak keluar untuk gaji pegawai dan pembiayaan pemerintah lainnya namun sedikit untuk layanan terhadap publik. Secara ringkas, Denhardt dan Denhardt menguraikan karakteristik OPA sebagai berikut:[3] ·

Fokus utama adalah penyediaan pelayanan publik melalui organisasi atau badan resmi

pemerintah. ·

Kebijakan publik dan administrasi negara dipahami sebagai penataan dan implementasi

kebijakan yang berfokus pada satu cara terbaik, kebijakan publik dan administrasi negara sebagai tujuan yang bersifat politik. ·

Administrator publik memainkan peranan yang terbatas dalam perumusan kebijakan publik

dan pemerintahan; mereka hanya bertanggung-jawab mengimplementasikan kebijakan publik. ·

Pelayanan publik harus diselenggarakan oleh administrator yang bertanggung-jawab kepada

pejabat politik (elected officials) dan dengan diskresi terbatas. ·

Administrator bertanggung-jawab kepada pimpinan pejabat politik (elected political

leaders)yang telah terpilih secara demokratis.

·

Program-program publik dilaksanakan melalui organisasi yang hierarkis dengan kontrol yang

ketat oleh pimpinan organisasi. ·

Nilai pokok yang dikejar oleh organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas.

·

Organisasi publik melaksanakan sistem tertutup sehingga keterlibatan warga negara dibatasi.

·

Peranan administrator publik adalah melaksanakan prinsip-prinsip Planning, Organizing,

Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgetting. Beberapa poin dalam administrasi publik klasik jika dilihat memiliki persamaan dengan kondisi pelayanan publik di Indonesia dimana sistem birokrasi di Indonesia masih cenderung sulit untuk dijangkau oleh masyarakat karena proses birokrasi yang lama dan kaku, masih terhirarkis top down, contohnya untuk kasus sistem desentralistik di Indonesia pemerintah pusat tetap memiliki kekuasaan eksklusif yang tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada pemerintah daerah. Pemerintah masih memegang kontrol yang besar terhadap pemerintah daerah meskipun tidak lagi sebesar ketika Indonesia menganut sistem pemerintahan sentralistik. Dalam administrasi publik klasik organisasi publik lebih memfokuskan pada efisiensi dan rasionalitas sehingga melupakan sisi humanis dari internal organisasi. Hal inilah yang kemudian diperbaiki oleh paradigma Adminisrasi Publik Baru (New Public Administration) yang merupakan karya dari George Frederickson . NPA memang tidak sepopuler tiga paradigma lainnya dan memang kebanyakan pemikir luar maupun dalam negeri lebih suka hanya menyebutkan tiga paradigma besar dalam pelayanan publik. Meskipun tidak populer, paradigma administrasi publik baru ini memberikan penyegaran dalam sistem birokrasi yang kaku, dimana pegawai diperlakukan seperti robot untuk mencapai efisiensi dan rasionalitas dari tujuan organisasi tanpa memperhatikan pada sisi humanis pegawai. Fokus dari Administrasi Negara Baru meliputi usaha untuk membuat organisasi publik mampu mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal yang dilaksanakan dengan pengembangan sistem desentralisasi dan organisasi demokratis yang responsif dan partisipatif, serta dapat memberikan pelayanan publik secara merata. Karena administrasi negara mempunyai komitmen untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (social equity).[4] Managemen Publik Baru (New Public Management) Paradigma New Public Management muncul pada tahun 1980-an dan masih berkembang sampai sekarang. Paradigma ini mencoba memperbaiki kinerja pemerintah yang lamban dalam memberikan pelayanan publik dengan coba memasukan prinsip atau semangat kewirausahaan seperti yang ada dalam organisasi sector privat ke organisasi publik, memberikan sentuhan kompetisi untuk menghasilkan efektitas, efisiensi dan produktifitas yang tinggi dalam organisasi publik. Inti dari ajaran NPM dapat diuraikan sebagai berikut:[5] ·

Pemerintah diajak untuk meninggalkan paradigma administrasi tradisional dan

menggantikannya dengan perhatian terhadap kinerja atau hasil kerja. ·

Pemerintah sebaiknya melepaskan diri dari birokrasi klasik dan membuat situasi dan kondisi

organisasi, pegawai dan para pekerja lebih fleksibel.

·

Menetapkan tujuan dan target organisasi dan personel lebih jelas sehingga memungkinkan

pengukuran hasil melalui indikator yang jelas. ·

Staf senior lebih berkomitmen secara politis dengan pemerintah sehari-hari daripada netral.

·

Fungsi pemerintah adalah memperhatikan pasar, kontrak kerja keluar, yang berarti pemberian

pelayanan tidak selamanya melalui birokrasi, melainkan bisa diberikan oleh sektor swasta. ·

Fungsi pemerintah dikurangi melalui privatisasi.

Indonesia sendiri pada zaman pemerintahan Presiden Megawati pernah memakai atau menerapkan konsep New Public Management secara radikal dengan melakukan privatisasi secara besarbesaran namun keberhasilan Amerika, Inggris, Selandia baru dan negara lainnya yang sukses tidak dapat diikuti oleh Indonesia. Privatisasi pada sector strategis (contohnya indosat) dan tanpa pemahaman yang tepat tentang bagaimana prediksi kedepannya, mengakibatkan privatisasi menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu prinsip NPM yang menganggap masyarakat sebagai costumer tidak bisa dibenarkan karena dalam UU sendiri sudah dikatakan bahwa semua masyarakat berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari negara tanpa adanya pemisahan karena kapasitas uang semata. Pelayanan Publik Baru (New Public Service) New Public Service dianggap sebagai usaha kritikan terhadap paradigma Old Public Administration dan New Public Management yang dirasa belum memberikan dampak kesejahteraan dan malah menyebarkan ketidak-adilan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat harusnya dianggap sebagai warga negara dan bukannya client atau pemilih seperti dalam paradigma Old Public Administration atau customer yang diusung oleh paradigma New Public Management. Prinsip-prinsip atau asumsi dasar dari Pelayanan Publik Baru (New Public Service) adalah sebagai berikut :[6] 1.

Melayani Warga Negara Bukan Pelanggan (Serves Citizens, Not Costumer) ; melalui pajak

yang mereka bayarkan maka warga negara adalah pemilik sah (legitimate) negara bukan pelanggan. 2.

Mengutamakan Kepentingan Public (Seeks the Public Interest) ; kepentingan publik seringkali

berbeda dan kompleks, tetapi negara berkewajiban untuk memenuhinya. Negara tidak boleh melempar tanggung-jawabnya kepada pihak lain dalam memenuhi kepentingan publik. 3.

Kewarganegaraan Lebih Berharga atau Bernilai dari Pada Kewirausahaan (Value Citizenship

over Entrepreneurship); kewirausahaan itu penting, tetapi warga negara berada di atas segalagalanya. 4.

Berpikir Strategis dan Bertindak Demokratis (Think Strategically, Act Democratically);

pemerintah harus mampu bertindak cepat dan menggunakan pendekatan dialog dalam menyelesaikan persoalan publik.

5.

Menyadari bahwa Akuntabilitas Tidaklah Mudah(Recognize that Accountability Isn’t

Simple);pertanggungjawaban merupakan proses yang sulit dan terukur sehingga harus dilakukan dengan metode yang tepat. 6.

Melayani dari pada Mengarahkan (Serve Rather than Steer); fungsi utama pemerintah adalah

melayani warga negara bukan mengarahkan. 7.

Menghargai Manusia tidah hanya sekedar Produktivitas(Value People, Not just

Productivity);kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas meskipun bertentangan dengan nilainilai produktivitas. Akar dari berkembangnya paradigma Pelayanan Publik Baru dapat dipahami dari ide mengenai demokrasi yang pernah dikemukakan oleh Dimock, Dahl dan Waldo, yaitu sebagai berikut :[7] 1.

Teori tentang demokrasi kewarganegaraan; perlunya pelibatan warganegara dalam

pengambilan kebijakan dan pentingnya deliberasi untuk membangun solidaritas dan komitmen guna menghindari konflik. Hal ini melihatkan bahwa harusnya tidak ada lagi pembatas yang membuat pemerintah jauh dari warganya. Warga dapat terlibat dalam urusan pemerintah dan teori ini menimbulkan semangat untuk tidak lagi terpatok pada kepentingan pribadi sebagai individu melainkan kepentingan bersama sebagai sesama warga Negara. Administrator akan belajar untuk tidak lagi melihat warga sebagai klien, pemilih atau pelanggan, melainkan sebagai warga Negara yang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam membangun pemerintahan. Pemerintah dapat berbagi kewenangan, mengurangi kontrol terhadap masyarakat dan mempercayakan terciptanya kolaborasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat dan bisnis. 2.

Model komunitas dan masyarakat sipil; akomodatif terhadap peran masyarakat sipil dengan

membangun social trust, kohesi sosial dan jaringan sosial dalam tata pemerintahan yang demokratis. 3.

Teori organisasi humanis dan administrasi negara baru; administrasi negara harus fokus pada

organisasi yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan (human beings) dan respon terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan isu-isu sosial lainnya. 4.

Administrasi negara postmodern; mengutamakan dialog (dirkursus) terhadap teori dalam

memecahkan persoalan publik daripada menggunakan one best way perspective. Meskipun secara garis besar hanya ada 3 paradigma besar dalam pelayanan publik, namun ada beberapa akademisi yang menyatakan bahwa governance merupakan salah satu paradigma dalam pelayanan publik. Dibalik semua urutan paradigma tersebut,“Governance” atau sekarang lebih dikenal dengan “Good Governance” bisa dikatakan menyempurnakan konsep-konsep sebelumnya. Jika pada masa-masa sebelumnya kekuasaan dan penyelenggaraan pemerintah lebih didominasi oleh Negara, maka pada konsep Good Governance, partisipasi dari aktor bisnis dan masyarakat sangat ditekankan dengan tujuan agar tercapainya kebijakan pemerintahan yang dapat menyentuh semua aspek kebutuhan masyarakat baik itu untuk sector privat maupun untuk masyarakat pada umumnya. Interaksi yang konstruktif dan memadai dari ketiga aktor ini akan memudahkan kerja

pemerintah sehingga pemerintah tidak harus selalu menjadi corong utama dari semua kegiatan. Pemerintah dapat berfokus pada isu politik dan membenahi masalah hukum, sector privat akan menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan dan masyarakat dapat menjadi fasilitator untuk interaksi sosial dan politik yang akan menimbulkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas sosial, ekonomi dan politik.[8] Intinya Good Governance mengharapkan penyelanggaraan pemerintah tidak hanya didominasi oleh Negara namun sector privat dan masyarakatpun berhak untuk terjun kedalamnya. Tabel 1. Pergeseran Paradigma Administrasi Negara

Aspek

Old Public

New Public

New Public

Administration

Management

Service

Dasar teoritis dan fondasi epistimologi

Teori politik

Teori ekonomi

Kepentingan publik

Teori demokrasi Kepentingan

Konsep

secara politis dijelaskan

Kepentingan publik

publik adalah

kepentingan

dan diekspresikan

mewakili agregasi

hasil dialog

publik

dalam aturan hukum

kepentingan individu

berbagai nilai

Clients danconstituent

Customer

Citizen’s

Rowing

Steering

Serving

Responsivitas birokrasi publik Peran pemerintah

Multiaspek: akuntabilitas hukum, nilainilai, komunitas, Hierarki administratif

Bekerja sesuai dengan

norma politik,

dengan jenjang yang

kehendak pasar

standar

tegas

(keinginan pelanggan)

profesional

Desentralisasi

Struktur

Birokratik yang ditandai

organisasi dengan

kolaboratif

Struktur

dengan otoritas top-

kontrol utama berada

dengan

organisasi

down

pada para agen

kepemilikan yang

Akuntabilitas

berbagi secara internal dan eksternal Asumsi terhadap

Pelayanan publik

motivasi

dengan keinginan

pegawai dan

Gaji dan keuntungan,

administrator

proteksi

melayani Semangatentrepreneur

masyarakat

Sumber:DenhardtdanDenhardtdalam Tulisan tentang The Roots of the New Public Service Jika ditilik bisa dibilang tidak satupun dari paradigma diatas adalah yang terbaik, tergantung dari negara mana yang menerapkannya. Selalu saja ada usaha mengkritisi disetiap paradigma untuk usaha perbaikan kualitas pelayanan publik. Jika New Public Management berusaha mengkritisi dominasi pemerintah pada paradigma Old Public Administration yang terlalu besar dalam pelayanan publik sehingga memerlukan untuk berbagi dengan sector publik dan menyerahkan pada situasi pasar, maka New Public Service berusaha memanusiakan kembali pemerintah dengan memastikan bahwa masyarakat dianggap sebagai warga negara dan bukannya pelanggan sehingga seakanakan pemerintah tidak terlalu bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik pada semua masyarakat. Meski banyak yang mengasumsikan bahwa paradigmaNew Public Service jauh lebih mampu untuk menjawab kebutuhan publik, namun dengan kembali masuknya unsur politik kedalam administrasi negara, seakan-akan mengulang kembali pembagian paradigma administrasi negara berdasarkan locus dan focus yang dikemukakan oleh NicholasHenry, dimana seharusnya sekarang kita sudah berada pada paradigma ke 5, yaitu administrasi negara sebagai administrasi negara dan bukannya administrasi negara sebagai ilmu politik yang ada ada pada paradigma ke 3. Hal ini mengindikasikan seperti administrasi negara malah melangkah kebelakang dan bukannya maju. Namun bagaimanapun padangan terhadap semua paradigma diatas, tergantung pada bagaimana kesiapan suatu negara untuk mengadopsinya dan menererapkannya sehingga memberikan perubahan dalam perbaikan kinerja pelayanan publik. Untuk kondisi Indonesia saat ini tidak bisa dibilang bahwa Indonesia menganut salah satu paradigma diatas secara ekstrem, karena untuk kondisi pelayanan yang terhirarkis, legalistic, dan top down seperti dalam paradigma Old Public Administration masih tetap berlangsung di Indonesia sampai sekarang ini. Jika dibilang Indonesia sedang menuju Public Service, praktek privatisasi yang notabene merupakan ide besar dari paradigma New Public Management-pun masih terus berlangsung. Namun praktek good governance memang sedang digalakan saat sekarang ini di indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bertanggung jawab dan mengutamakan transpabilitas dalam setiap kegiatan pemerintah terutama di pemerintahan daerah.

Terlepas dari penggunaan salah satu paradigma diatas sebagai jawaban untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di Indonesia, tidak bisa diabaikan jika kompetensi dari birokrat atau aparatur negara sebagai pelayan publik merupakan kunci utama dari keberhasilan pelayanan publik yang memenuhi kebutuhan publik sekarang ini. Sebagaimana masalah Lack of Competencies yang dikemukakan oleh Eko Prasojo mengindikasikan bahwa seorang pejabat publik / pelayan publik tidak hanya harus memiliki satu kompetensi khusus saja yang menjadi spesialisnya, misalnya kompetensi dalam bidang menajemen publik, kebijakan publik atau organisasi publik (kompetensi teknis), melainkan harus memiliki setidaknya tiga kompetensi, yaitu kompetensi teknis, kompetensi etika dan kompetensi kepemimpinan (triangle competencies)[9]. Kompetensi teknis merupakan kompetensi yang menjadi spesialis dimana pelayan publik ditempatkan, harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal organisasi dan juga perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi yang mengharuskan pelayan publik berhubungan dengan alat-alat elektronik dalam penyediaan pelayanan publik. Seringkali birokrat atau aparatur negara senior kurang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi sehingga terpaku pada kegiatan-kegiatan manual yang memperlambat pekerjaan. Kompetensi etika untuk menjamin terjaganya kualitas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi pegangan bagi setiap birokrat atau pelayan publik dalam memberikan pelayanan sehingga tidak memungkinkan terjadinya pelanggaran kemanusiaan. Kompetensi ini seringkali dilupakan oleh pelayan publik dan menimbulkan image negatif birokrasi dimata masyarakat, seharusnya kompetensi etika ini dapat dijadikan senjata untuk menciptakan hubungan yang erat dengan masyarakat dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan organisasi publik. Dan kompetensi terakhir dalam Triangle Competencies yaitu kompetensi kepemimpinan.Kompetensi ini memperlihatkan bagaimana kemampuan seorang individu dalam organisasi publik dapat menggerakkan/mempengaruhi orang lain dalam organisasi untuk dapat melakukan sesuatu yang bertujuan untuk pencapaian organisasi. Seringkali pejabat publik atau birokrat hanya memiliki kompetensi teknis atau etika saja, namun kalah ketika beradu kehebatan dalam negoisasi atau bargaining. Selain factor kompetensi dari aparatur negara, organisasi publik sendiri harus mampu beradaptasi dengan semua perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Berbeda dengan sector publik, yang memungkinkan untuk memotong prosedur yang dirasa akan memperlambat kinerja, organisasi publik tidak harus meninggalkan prosedur yang telah ada, hanya bagaimana memungkinkan untuk membatasi birokrasi untuk terlalu menghambat menghasilkan kualitas pelayanan yang bagus dan prosedur tetap ada untuk memastikan sistem pelayanan publik dapat terus berjalan dan akuntabilitas publik terjaga. Dalam sebuah tulisan yang berjudul A New Public Service Management, diungkapkan ada 10 komponen kunci yang bertujuan untuk menciptakan sistem kerja yang lebih komprehensif dan menerapkan strategi dan pendekatan terpadu sekaligus menempatkan prinsip dan nilai ini pelayanan publik dalam prakteknya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas organisasi publik baik untuk tingkat lokal, regional dan nasional.[10]

Mulai dari bagaimana sebuah organisasi publik mampu untuk membangun kebijakan, nilai dan etos pelayanan publik yang sesuai dengan perkembangan zaman dan harus berdasarkan realitas dan aspirasi masyarakat, bagaimana organisasi publik dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk dapat berpastisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, mengevaluasi kebijakan, memberikan pelatihan yang memadai bagi pelayan publik, memberikan peluang bagi kelompok-kelompok minoritas untuk dapat memberikan opini dan masukan kepada pemerintah agar aspirasi mereka dapat disampaikan dan diakomodir oleh pemerintah. Pada dasarnya pemerintah atau organisasi publik tidak dapat mengakomodir semua kebutuhan masyarakat seorang diri,pemerintah harus dapat membangun jaringan kerja dengan masyarakat maupun pihak swasta, namun hal ini tidak berarti mengurangi peran negara/pemerintah namun lebih kepada meningkatkan kapasitas pelayanan publik itu sendiri. Dalam hal sistem pemerintahan Indonesia yang desentralistik, memang tidak mudah untuk pemerintah dapat menciptakan satu standar yang dapat mengakomodir semua bentuk pelayanan publik di Indonesia. Namun terkadang pemerintah pusat mengabaikan fakta bahwa pemerintah daerah merupakan formasi depan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, yang mengetahui bagaimana kondisi riil masyarakat, yang dapat menampung semua aspirasi masyarakat, jadi agak sangat tidak mungkin untuk pemerintah dapat menetapkan seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti selama ini. Karena akan berakibat pada ketidak-adilan dalam pemberian pelayanan. Seperti contohnya, Ujian Akhir Nasional yang menjadi standar kelulusan setiap siswa di nusantara, hal ini miris karena tidak mungkin untuk menyamakan opini bahwa setiap daerah di nusantara punya kualitas yang sama dalam bidang pendidikan. Tidak semua daerah memiliki kapasitas pendidik yang memadai, kapasitas peralatan sekolah yang cukup, dan kualitas pengajar yang baik seperti di daerah urban. Terlebih lagi Satndar Pelayanan Minimal terdengar lucu karena bagaimana mungkin setiap pelayan publik dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik jika mereka hanya dituntut untum memberikan pelayanan yang “minimal” bukan kualitas pelayanan yang maksimal. Terlepas dari semua hal diatas, Desentralisasi tidak harus menjadi kendala dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Tinggal bagaimana pemerintah dapat memahami bahwa setiap daerah memiliki variabilitas yang tidak bisa disamaratakan.[11] Kesimpulan Pada dasarnya untuk kondisi di Indonesia menurut hemat penulis, kita tidak perlu menjadi pengikut atau follower dari pemikiran-pemikiran luar mengenai paradigma administrasi negara yang berkenaan dengan pelayanan publik mana yang harus kita terapkan di Indonesia untuk meningkatkan kapasitas pelayan publik atau birokrat dan memperbaiki kualitas pelayanan publik itu sendiri. Jika dilihat lebih jauh, Indonesia punya banyak “local wisdom” dari berbagai budaya yang ada di Indonesia yang dapat menyamai prinsip-prinsip yang ada dalam paradigma New Public Service atau Governance. Kita bisa belajar etika kepada suku minang, yang dari dulu sudah

mempraktekan tentang bagaimana demokrasi dalam skala kecil, bagaimana etika dalam pergaulan yang dapat menggambarkan etika dalam organisasi, mengajarkan tentang mufakat dan hal lainnya yang selama ini luput dari pandangan kita sehingga kita hanya terpaku pada pemikiran-pemikiran dari luar yang belum tentu cocok untuk dapat di terapkan dengan budaya Indonesia. Dalam hal sistem pemerintahan Indonesia yang desentralistik, pemerintah pusat tidak perlu memaksakan untuk menciptakan suatu sistem yang nantinya malah akan memperburuk kondisi pelayanan publik itu sendiri, sebenarnya hal ini kembali lagi kepada bagaimana pemerintah pusat mempercayakan kepada pemerintah untuk mengelola daerahnya secara baik namun tentu saja dengan tanggung jawab dan pengawasan dari pemerintah untuk menjamin tidak terjadinya moral hazards