Akuntansi Desa

AKUNTANSI DESA Guna Memenuhi Tugas Kuliah Akuntansi Sektor Publik II Dosen pengampu: Biana Adha Inapty, SE.,M.SI., Ak.

Disusun Oleh: 1. Desilia Dwi Ratnasari (A1C116020) 2. Baiq Dwi Rizkia Lestari (A1C116009) 3. Baiq Nia Annisa Safitri (A1C116011) 4. Fazliatul Namilda Rizqi (A1C116028) 5. Baiq Widya Rizki (A1C116015) 6. Emi Ria Rohmawati (A1C116024) 7. Vivi Septi Cahyani (A1C115110) 8. Furqan Arvian Ekrianto (A1C116031) 9. Ismukanto (A1C115048) 10. Okta Firman Saputra (A1C115084)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 AKUNTANSI UNIVERSITAS MATARAM 2019

i

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga makalah ini dapat tersusun hingga selesai. Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terimaksih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya. Dan harapan kami semoga makalah yang berjudul “Akuntansi Desa” ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi. Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Mataram, September 2019

Penyusun,

ii

Daftar Isi Halaman Judul ..........................................................................................................

i

Kata Pengantar ..........................................................................................................

ii

Daftar Isi

iii

...........................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ...............................................................................

1

B. Rumusan Masalah ........................................................................................

1

C. Tujuan .........................................................................................................

2

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Desa dan Tipologi Desa ............................................................

3

2.2 Kebijakan Keuangan Desa .........................................................................

4

2.3 Pengelolaan Dana Desa ..............................................................................

11

2.4 Siklus Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Desa .....................

18

BAB III PENUTUP Kesimpulan ................................................................................................... Daftar pustaka ...........................................................................................................

iii

22

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Akuntansi merupakan sistem informasi yang mencatat kejadian di masa lalu yang menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang berguna untuk pihak internal dan eksternal untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Pemerintah mengeluaran regulasi desa

yang termuat pada

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keberadaan desa dengan didukung dana desa, alokasi dana desa, serta dana lain berupa pendapatan asli desa (PAD) diharapkan akan mempercepat pembangunan desa. Meningkat besar dana yang dikelola pemerintah desa yang bisa duguakan pemerintah desa sebagai acuan untuk membuat laporan keuangan desa sebagai bentuk akuntabilitas kepada stakeholder seperti pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, stakeholder lain seperti masyarakat desa. Desa

memiliki

pertanggungjawaban

kewajiban realisasi

menyusun

anggaran

untuk

laporan dana

keuangan yang

bagi

digunakan

berpedoman pada Permendagri Nomer 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menyediakan informasi lengkap, cermat, akurat, tepat waktu sesuai dengan periode bersangkutan, akuntabel, transparan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Serta menyebabkan akuntansi desa cepat diterima dan diakui.

1.2 Rumusan Masalah 1. Apakah pengertian desa dan tipologi desa? 2. Bagaimanakah kebijakan keuangan desa? 3. Bagaimana pengelolaan keuangan desa? 4. Bagaimanakah siklus akuntansi dan penyusunan laporan keuangan desa?

1

1.3 Tujuan 1. Untuk mengetahui pengertian desa dan tipologi desa. 2. Untuk mengetahui kebijakan keuangan desa. 3. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa. 4. Untuk mengetahui siklus akuntansi dan penyusunan laporan keuangan desa.

2

BAB II PEMBAHASAN

2.1 PENGERTIAN DESA DAN TIPOLOGI DESA Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahum 2014 tentang Desa, desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan tipologinya, desa dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu: 1.

Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, yang memperhatikan faktor-faktor sarana prasarana pemenuhan kebutuhan dan akses kehidupan masyarakat desa.

2.

Desa berkembang, yang mempertahankan faktor-faktor sarana prasarana pelayanan umum dan sosial dasar pendidikan serta sarana prasarana pelayanan umum dan sosial dasar kesehatan.

3.

Desa maju dan/atau mandiri, yang memperhatikan faktor-faktor sarana prasarana yang berdampak pada ekonomi desa dan investasi desa, prakarsa desa membuka lapangan kerja, teknologi tepat guna, dan investasi melalui Badan Usaha Milik Desa. Desa memiliki kewenangan sesuai Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, yang meliputi kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah.

3

Pemerintah desa meliputi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa mencakup Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa mencakup Sekretaris Desa, Peleksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggota wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 2.2.1 Sejarah dan Kedudukan Desa Desa atau yang disebut dengan nama lain ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, dalam Penjelasan Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelbesturende landscappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut memiliki susunan asli dan dapat dianggap sebagai daerah bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturannya akan mengingati hakhak asal usul daerah istimewa tersebut. Oleh karena itu, keberadaanya wajib diakui dan diberikan jaminan keberlansungan hidupnya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sejarah pegaturan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan mengenai desa, antara lain sebagai berikut. 1.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah.

2.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

3.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

4.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

4

5.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.

6.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

7.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

8.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

9.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang Undang Desa disusun untuk menerapkan amanat konstirusi, yaitu

berupa pengakuan pada kesatuan masyarakat hukum adat seperti tertuang di Pasal 18B ayat 2 berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang Undang” dan ketentuan Pasal 18 ayat 7 berbunyi “ Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur dalam Undang Undang”. Dengan tujuan menggabungkan fungsi self-governing community dan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Desa dan desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapatkan fasilitas dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Di dalam posisi ini, desa dan desa adat mendapatkan perlakuan sama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2.2.2 Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat memiliki peran yang sangat strategis pada penentuan kebijakan desa. Selain amanat mengalokasikan dana desa pada APBN, terdapat peran strategis lain berupa pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat diatur di dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 113. Di tingkat pusat, instansi pemerintah yang terkait dengan pengelolaan desa antara lain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT).

5

Selain itu, terdapat Kementrian Keuangan dan Kementerian Teknis yang memiliki kegiatan yang didanai dari dana desa. Pengelolaan desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang meliputi: 1.

Kementerian Keuangan Pemerintah Pusat mempunyai kewajiban untuk mengalokasikan dan desa dalam APBN. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, memiliki kewenangan pengalokasian, penyaluran, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APBN (dana desa). Pengaturan dana desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

2.

Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015, memiliki tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa.

3.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2015, dalam kaitannya dengan desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Agar melakukan hal ini, dibentuk Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan.

Tabel 1.1. Kewenangan Kementerian No.

Kemendagri

No.

Kementerian Desa PDTT

1.

Penataan desa

1.

Pembinaan

pengelolaan

pelayanan social dasar

6

2.

3.

Penyelenggaraan administrasi 2.

Pengembangan usaha ekonomi

pemerintah desa

desa

Pengelolaan

keuangan

dan 3.

asset desa 4.

Pendayagunaan

sumber

daya

alam dan teknologi tepat guna

Produk hukum desa

4.

Pembangunan sarana prasarana desa

5.

Pemilihan kepala desa

5.

Pemberdayaan masyarakat desa

6.

Perangkat desa

6.

Perencanaan

pembangunan

kawasan pedesaan 7.

8.

Pelaksanaan penugasan urusan 7.

Pembangunan sarana/prasarana

pemerintahan

kawasan pedesaan

Kelembagaan desa

8.

Pembangunan ekonomi kawasan pedesaan

9.

Kerjasama pemerintahan

10.

Evaluasi perkembangan desa

2.2.3 Pemerintah Provinsi Provinsi memiliki peran pengawasan serta pembinaan terhadap desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 114, yang meliputi sebagai berikut: 1. Melakukan pembinaan kabupaten/kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/kota yang mengatur desa. 2. Melakukan pembinaan kabupaten/kota dalam rangka pemberian alokasi dana desa. 3. Melakukan pembinaan manajemen pemerintahan desa. 4. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembayaran desa.

7

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa tersebut, pemerintah provinsi dapat mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa dalam APBD Provinsi yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang akan diuntungkan kedalam APBDes. 2.2.4 Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pengaturan keuangan desa tingkat kabupaten/kota yaitu pengalokasian, penyaluran, penguunaan, serta pemantauan dan evaluasi dana yang dialokasikan pada APBD. Pemerintah kabupaten/kota menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan bupati/walikota. 1. Penyaluran dana yang ditransfer ke desa yang dialokasikan pada APBD Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai PP nomor 60 tahun 2014 menerima dana desa yang diteruskan ke desa. Penerimaan dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dicatat sebagai Pendapatan Transfer Lainnya dan penyaluran ke desa dicatat sebagai transfer ke desa. Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) pada APBD setiap tahun anggaran minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. 2. Penetapan peraturan pelaksanaan Agar menerapkan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yaitu pasal 8, 14, 50, 65, 84, 98 dan 101.

2.2.5 Kecamatan Seperti telah diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 pasal 101 dan Permedagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 23, bupati/walikota dapat mendelegasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada camat atau sebutan lain. Camat berperan dalam hal penyampaian Laporan Realisasi APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota.

8

2.2.6 Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan desa antara lain mencakup kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi: 1.

Kewenangan lokal berskala desa

2.

Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten atau kota

3.

Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah, provinsi atau

kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan perkara masyarakat desa seuai perkembangan kehidupan masyarakat, yaitu antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, prantara dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa. Kewenangan lokal bersekala desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa diatur oleh Menteri, yang akan ditindaklunjuti Bupati/Walikota yang akan menetapkan daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal bersekala desa, 1. Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa dipimpin oleh kepala desa yang menjabat selama 6 tahun terhitung dari tanggal pelantikan.dalam melaksanakan tugasnya, ia dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari: 9

a. Sekretariat Desa. Sesuai pasal 62 peraturan pemerintah No 43 Tahun 2014, Sekretaris Desa dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) bidang urusan. Kepala Urusan Keuangan merangkap Bendahara Desa dan kepala urusan umum merangkap pengurus Kekayaan Milik Desa. b. Pelaksana Kewilayahan. Merupakan unsur pembantu dari Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. c. Pelaksana Teknis. Merupakan unsur pembantu dari Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

2.

Penghasilan Tetap Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APBDesa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD). Pengalokasian ADD utuk penghasilan tetap kepala drsa dan perangkat desa menggunakan perhitungan sebagaimana diatur daam peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 81.

3.

Badan Permusyawaratan Desa BPD harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala desa sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa. BPD merupakan badan permusyawaratan pada tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati kebijakan penyelenggaraan pemerintah desa. BPD mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

4.

Kelembagaan Masyarakat Desa Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengatur kelembagaan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) meliputi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (rw), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), serta Lembaga Pemberdayaan

10

Masyarakat Desa (LPMD). Pmbentukan LKD diatur dalam peraturan desa, dengan rincian tugas sebagai berikut: a. Melkukan pemberdayaan masyarakat desa b. Ikut srta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan c. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa Fungsi yang dimiliki oleh LKD Aantara lain meliputi sebagai berikut: a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat b. Menanamkan dan emmupuk rasa persatuan dank kesatuan masyarakat c. Meningkatkan kulaitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada mayarakat desa d. Menyususn rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif e. Menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakan prakarsa, partisipsi, swadaya, serta gontong royong masyarakat. f. Meningkatkan keejahteraan keluarga g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

5.

Desa Adat Desa Adat adalah warisan organisasi pemerintah masyarakat lokal yang dipelihara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan pemimpin serta masyarakat desa adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial bdya lokal. Desa adat memiliki hak asal ususl yang lebih dominan daripada hak asal usul desa sejak desa adat lahir sebagai komunita asli di tengah masyarakat. Desa adat ialah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis memiliki batas wilayah serta identitas budaya yang dibentuk berdasarkan teritorial dengan wewewnagn mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul.

2.3 PENGELOLAAN DANA DESA 2.3.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

11

Pengertian keuangan desa sesuai Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban itu menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur di dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Rincian siklus pengelolaan keuangan desa diilustrasikan pada Gambar 3.1 berikut. Gambar 3.1. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa memilki berbagai aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang sudah ditentukan. Untuk memahami pengelolaan keuangan desa secara utuh, berikut gambaran umum pengelolaan keuangan desa terkait dengan pemerintah

12

pusat/provinsi/kabupaten/kota, subjek pelaksananya di desa, struktur APBDesa, laporan dan lingkungan strategis yang berupa ketentuan yang mengaturnya 2.3.2 Asas Pengelolaan Keuangan Desa Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, antara lain: 1.

Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakatuntuk mengetahuidan mendapat akses informasi seluas luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.

Akuntabel,yaitu

perwuju

dan

kewajiban

mempertanggungjawabkan

pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Akuntabel menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 3.

Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

4.

Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.3.3 Struktur Organisasi Keuangan Pemerintah Desa Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang Kepala Desa. Namun demikian, dalam pelaksanaannya kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). 13

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh PTKD. PTKD terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Desa. 1. Kepala Desa Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa serta mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan sebagai berikut. a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa. b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa(PТРKD). c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa. d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa. e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun yang dihitung sejak tanggal pelantikan dan bisa menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelalaan keuangan desa, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaan ke perangkat desa. 2. Sekretaris Desa Sekretaris Desa sebagai Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa agar melakukan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas sebaga berikut: a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes. b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBDesa. d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

14

e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti atas penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP). 3. Kepala Seksi Kepala Seksi merupakan salah satu unsur PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi. Kepala Seksi mempunyai tugas sebagai berikut: a) Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. b) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sudah ditetapkan di dalam APBDesa. c) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan. d) Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan di Buku Pembantu Kas Kegiatan. e) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa. f) Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 4. Bendahara Desa Bendahara Desa adalah salah satu unsurdari PTPKD yang dijabatoleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang mencakup penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan itu dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, serta Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain mencakup sebagai berikut: a) Menerima, menyimpan, dan menyetorkan/membayar.

15

b) Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. c) Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. d) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertang-gungjawaban. 2.3.4 Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa Perencanaan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa. Perencanaan di dalam pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan dan penganggaran. Kegiatan perencanaan dimulai dengan penyusunan RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa itu sendiri memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa,

pelaksanaan

pembangunan

Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. Proses penganggaran dimulai dengan penyusunan APB Desa yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober

tahun berjalan. Tulisan ini

membahas mengenai Proses Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa dimulai dari Penyusunan RPJM Desa sampai menjadi APB Desa. 2.3.5

Pelaksanaan APBDesa Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang

harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan pengaturan tersebut, maka

16

pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya, Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Selain itu, agar operasional kegiatan berjalan lancar, dimungkinkan juga pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan menggunakan kas tunai melalui pelaksana kegiatan (panjar kegiatan). Pemberian panjar kepada pelaksana kegiatan dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari kepala desa setelah melalui verifikasi Sekretaris Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. 2.3.6

Penatausahaan Keuangan Desa Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan

yang

khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan:  Buku Kas Umum;  Buku Kas Pembantu Pajak; dan  Buku Bank. Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat TUNAI. Sedangkan

17

transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran

berupa

penyetoran

pajak

ke

kas

Negara.

Khusus

untuk

pendapatandan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan. 2.3.7

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam

pengelolaan

keuangan

desa,

kepala

desa

memiliki

kewajiban

untuk

menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut: Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat):  Laporan Semesteran Realiasasi Pelaksanaan APB Desa;  Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.  Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

2.4 SIKLUS AKUNTANSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DESA 2.4.1 Siklus akuntansi Siklus akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan ,Pengikhtisaran,dan pelaporan yang dimulai saat terjadinya sebuah transaksi.

18

Terdapat empat tahapan penting dalam siklus akuntansi, antara lain sebagai berikut. 1. Tahap pencatatan. Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan pada buku yang sesuai 2. Tahap penggolongan. Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi ialah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap pengelompokkan catatan bukti transaksi pada kelompok buku besar sesuai nama akun dan saldo-saldo yang dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit. 3.Tahap Pengikhtisaran. Tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja Laporan kekayaan milik desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah di catat di buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan kekayaan milik desa bisa berfungsi untuk memeriksa keakuratan dalam memposting akun ke dalam debet dan kredit. Di dalam laporan kekayaan milik desa. Jumlah kolom debet dan kredit harus sama atau seimbang sehingga perlu Pemerikasan saldo debet dan keredit dalam laporan kekayaan milik desa dan waktu ke waktu untuk mengindari salah pencatatan. Jadi, pembuktian bukan merupakan indikasi bahwa pencatatan dilakukan dengan benar. 4. Tahap pelaporan. tahap ini merupakan tahapan akhir pada siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain sebagai berikut. a.

Membuat laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, yaitu memuat jumlah anggaran dan realisasi pendapatan, belnja, serta pembiayaan dari pemerintah desa bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu

b. Membuat laoran kekayaan milik desa, yang membuta posisi dari aset lancer, aset tidak lancer, dan kewajiban pemerintah desa per 31 desember tahun tertentu.

19

2.4.2 Penulisan Bukti Akuntansi Proses penyusunan informasi keuangan itu berasal dari pencatatan bukti transaksi. Pencatatan bukti transaksi itu berpengaruh pada proses Penyusunan laporan keuangan.jika terjadi kesalahan penulisan bukti-bukti transaksi, laporan keuangan yang di hasilkan akan tidak sah dan relevan selain itu, tentu menyesatkan pengguna informasi keuangan. Berdasarkan sumbernya, bukti transaksi dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sebagai berikut 1. Bukti transaksi internal. Bukti transaksi internal merupakan bukti yang berasal atau dikeluarkan oleh pemerintah desa sebagai bukti telah terjadinya transaksi. Buku itu terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut a. Bukti kas masuk yaitu bukti transaksi yang mencatat pemerintah desa menerima sejumlah uang.misalnya tanda terima uang yang di buat karena pemerintah desa meminta sumbangan dalam bentuk uang dari masyarakat. b. Bukti kas keluar.yaitu bukti transaksi yang mencatat pengeluaran sejumlah uang oleh pemerintah desa,misalnya bukti pengeluaran kas untuk membayar tagihan yang disampaikan ke pemerintah desa atas pembelian yang dilakukan. 2. Bukti transaksi external. Bukti transaksi external merupakan bukti yang berasal dan

dibuat pihak luar akibat transaksi yang terjadi misalnya surat tagihan,

kuintansi, bon/nota, faktur,cek, bilyet giro, dan rekening koran bank, buktibukti ini diperolah pemerintah desa karena transaksi dengan pihak ketiga menggunakan uang desa. Dalam akuntansi, bukti transaksi mempunyai fungsi sebagai berikut 1. Sebagai catatan sah yang dapat dipertanggung jawabkan di kemudian hari 2. Sebagai dasar untuk melaksanakan analisis akun-akun yang berpengaruh terhadap kejadian transaksi tersebut.

20

Bukti transaksi perlu diberi nomer pengarsipan agar bisa memdahkan melakukan pencatatan dan pencarian bukti transaksi setelah dilaksanakan pengarsipan. Pemberian nomor pengarsipan akan mempermudah pengecekan pada pencatatan yang dilakukan. Bukti transaksi dari internal dapat diberikan penomoran yang tercetak sebelumnya (pre numbered) atau memberikan cap nomor yang akan tercetak berurutan jika digunakan. 2.4.3 Penulisan Buku Besar Setiap transaksi yang terjadi baik yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan, pengeluaran belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan dicatat pada Buku Kas Umum (BKU). Atas transaksi-transaksi yang telah dilakukan pencatatannya dibukukan ke buku besar dan buku besar pembantu yang sesuai. Untuk dapat memahami berbagai buku besar yang digunakan, di bawah diberikan beberapa contoh transaksi yang berdampak pada pencatatan yang harus dilakukan. 2.4.4 Penyusunan Laporan Keuangan Desa Menyusun laporan keuangan merupakan tahapan akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh peroses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur digunakan sebagai dasar bagi penyusunan laporan keuangan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa menyajikan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan dari pemerintah desa dibandingkan dengan anggaran sesuai dengan APBDesa atau APBDesa perubahan pada satu tahun anggaran tertentu.

21

BAB III KESIMPULAN Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahum 2014 tentang Desa, desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa tersebut, pemerintah provinsi dapat mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa dalam APBD Provinsi yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang akan diuntungkan kedalam APBDes. Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pengaturan keuangan desa tingkat kabupaten/kota yaitu pengalokasian, penyaluran, penguunaan, serta pemantauan dan evaluasi dana yang dialokasikan pada APBD. Siklus pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Asas Pengelolaan Keuangan Desa antara lain transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin. Perencanaan di dalam pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan dan penganggaran. Kegiatan perencanaan dimulai dengan penyusunan RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi

22

keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Terdapat empat tahapan penting dalam siklus akuntansi,yaitu tahap pencatatan tahap penggolongan, tahap pengikhtisaran, dan tahap pelaporan. Bukti transaksi dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sebagai berikut a. Bukti transaksi internal. Bukti transaksi internal merupakan bukti yang berasal atau dikeluarkan oleh pemerintah desa sebagai bukti telah terjadinya transaksi. Buku itu terdiri dari dua jenis yaitu Bukti kas masuk dan Bukti kas keluar. b. Bukti transaksi external.

Setiap transaksi yang terjadi baik yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan, pengeluaran belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan dicatat pada Buku Kas Umum (BKU). Atas transaksi-transaksi yang telah dilakukan pencatatannya dibukukan ke buku besar dan buku besar pembantu yang sesuai. Menyusun laporan keuangan merupakan tahapan akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh peroses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur digunakan sebagai dasar bagi penyusunan laporan keuangan.

23

Daftar Pustaka Wijaya, David. 2018. Akuntansi Desa. Yogyakarta: Gava Media Sujarweni, Wiratna. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/417-artikel-perimbangan keuangan/23373-perencanaan-dan-penganggaran-keuangan-desa http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeudesa.pdf

24