Analisa Kepailitan Pt Sariwangi

MATA KULIAH HUKUM BISNIS “ANALISA KASUS KEPAILITAN PT SARIWANGI AGRICULTURAL ESTATE AGENCY” Dosen Pengampu : Afrida Putritama S.E., M.Sc.Ak.

Oleh : Anis Rinanda

(18812141028)

PROGRAM STUDI S1-AKUNTANSI JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA YOGYAKARTA 2019

KASUS KEPAILITAN YANG TERJADI DI INDONESIA Sumber berita : Tirto.id Kenapa Perusahaan Teh Sariwangi Bisa Pailit?

Produsen teh PT Sariwangi Agricultural Estates Agency (Sariwangi A.E.A) dan anak usahanya yaitu PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung (Indorub), akhirnya dinyatakan pailit oleh pengadilan setelah terjerat utang maha besar. Majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan dua perusahaan tersebut melakukan ingkar janji atau wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian atau homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terdahulu. Menurut Hakim Ketua Abdul Kohar dalam pertimbangannya, wanprestasi karena kedua perseroan lalai melakukan pembayaran cicilan utang bunga. Sampai dengan jatuh waktu pada 20 Maret 2017, Sariwangi A.E.A dan juga Indorub, tidak bisa membuktikan telah menunaikan kewajibannya kepada PT Bank ICBC Indonesia (ICBC) selaku pemohon. Sariwangi A.E.A tidak menjalankan kewajiban membayar utang bunga senilai $416 ribu dan Indorub senilai $42 ribu kepada ICBC. “Mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian atau homologasi dari pemohon (ICBC). Menyatakan perjanjian homologasi batal, menyatakan termohon 1 (Sariwangi) dan termohon 2 (Indorub) pailit dengan segala akibat hukumnya,” tutur Abdul Kohar saat membacakan amar putusan di ruang sidang Mudjono, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Selasa (16/10). Ketidakhadiran Sariwangi sepanjang proses persidangan turut menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara. Sebab tanpa jawaban dari Sariwangi, maka permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang dilakukan ICBC, benar adanya. Selama proses persidangan berlangsung, hanya pihak Indorub yang hadir. Namun, pihak Indorub mengaku menolak dan akan segera melayangkan kasasi. Sebabnya, anak usaha Sariwangi ini mengaku melakukan pembayaran utang bunga. Dana yang telah dibayarkan tidak sedikit. Anak usaha Sariwangi ini mengklaim telah mencicil utang Rp500 juta sejak Desember 2017 sampai dengan Agustus 2018, sehingga total mencapai Rp4,5 miliar. Iim Zovito Simanungkalit, kuasa hukum Indorub mempertanyakan ihwal pembayaran yang sudah dilakukan kliennya tapi tidak dianggap dalam proses keputusan di pengadilan. “Kami putuskan melanjutkan proses hukum supaya bisa mendapat kejelasan bagaimana kedudukan debitur yang masih dalam keadaan membayar kewajiban utang dengan jumlah yang signifikan. Itu menunjukkan kami tidak wanprestasi atau ingkar janji,” jelas Iim dari Kantor Hukum Iim Zovito & Rekan kepada Tirto. Sementara itu, kuasa hukum pihak pemohon atau ICBC, mengaku putusan pailit tersebut

sudah sesuai ketentuan hukum. Tindakan ingkar janji yang dilakukan Sariwangi dan Indorub, bukan sekadar lalai pada kewajiban pembayaran utang bunga melainkan juga tenggat waktu pembayaran utang tersebut. Menurut Swandy Halim, Kuasa Hukum ICBC, meski ada pembayaran yang dilakukan Indorub tapi anak usaha Sariwangi itu tidak memenuhi tenggat waktu yang ditentukan saat membayar utang. “Permasalahan wanprestasi bukan hanya tentang nominal akumulasi pembayaran, tapi waktu pembayaran juga penting. Kalau waktu pembayarannya tidak memenuhi, maka itu disebut wanprestasi juga,” jelas Swandy Halim kepada Tirto. Sengketa Utang Sengketa utang-piutang Sariwangi dan Indorub dimulai ketika proses PKPU keduanya berakhir damai pada 9 Oktober 2015. Sariwangi memiliki tagihan senilai Rp1,05 triliun, sedangkan Indorub punya tagihan sebesar Rp35,71 miliar. Mengutip salinan putusan pengadilan, restrukturisasi utang pokok Sariwangi dan Indorub baru akan dibayar setelah waktu tenggang atau grace period selama enam tahun pasca-homologasi. Sedangkan utang bunga harus langsung dibayar per bulan, selama delapan tahun pascahomologasi. Rinciannya, utang bunga denominasi dolar AS sebesar 2 persen dan utang bunga mata uang rupiah sebesar 4,75 persen selama dua tahun pertama. Untuk tahun ketiga dan keempat, dikenakan utang bunga sebesar 3 persen untuk dolar AS dan sebesar 5,5 persen untuk mata uang rupiah. Beban bunga sebesar 4 persen dan 6,5 persen masing-masing dibebankan untuk utang valas dan rupiah di tahun kelima dan keenam. Sedangkan tahun ketujuh dan kedelapan, Sariwangi dan Indorub dibebankan membayar utang bunga sebesar masing-masing 5 persen dan 7,5 persen untuk denominasi dolar AS dan mata uang garuda. Nah, kewajiban senilai $416 ribu dan $42 ribu milik Sariwangi dan Indorub, hanyalah baru utang bunga pada tahun pertama terhadap ICBC. Tagihan utang bunga ini seharusnya dicicil tiap bulan pasca-homologasi. Namun, dalam perjanjian perdamaian sekaligus juga disepakati bahwa pembayaran dapat ditangguhkan selama 12 bulan dan bisa dilunasi pada 9 Oktober 2016. Namun, Sariwangi maupun Indorub tidak pernah melakukan pembayaran utang bunga bahkan sampai dengan tahun berikutnya yaitu 9 Oktober 2017. Pembayaran baru dilakukan pada Desember 2017 sebesar Rp500 juta dan berlangsung secara berkala sampai dengan Agustus 2018. Ini pun hanya datang dari pihak Indorub, tanpa ada kepatuhan dari Sariwangi.

Pada perjanjian utang berdasarkan cross default yaitu perjanjian tanggung-menanggung alias tanggung renteng, maka jika Sariwangi tidak membayar utang bunga, Indorub terkena getah untuk membayar. Sehingga, ketika Sariwangi tidak bayar dan melakukan wanprestasi, maka Indorub juga dinyatakan demikian.

Catatan ICBC, hingga 24 Oktober 2017, setelah ditambahkan bunga total nilai tagihan Sariwangi senilai Rp288,932 miliar dan Indorub sebesar Rp33,827 miliar. Rincian kewajiban senilai Rp1,05 triliun untuk tagihan Sariwangi berasal dari 5 kreditur separatis (kreditur yang memegang jaminan) senilai Rp719,03 miliar, 59 kreditur konkuren (kreditur yang tak memegang jaminan) Rp334,18 miliar, dan kreditur preferen (kreditur yang haknya jadi prioritas) senilai Rp1,21 miliar. Untuk Indorub, kewajiban utang senilai Rp35,71 miliar dengan rincian 5 kreditur separatis senilai Rp31,50 miliar, 19 konkuren senilai Rp3,28 miliar, dan preferen sebesar Rp922,81 juta.

ANALISIS KASUS

1. PENYEBAB KEPAILITAN Setelah PT Bank ICBC mengajukan permohonan pembatalan homologasi bersama PT Sariwangi dan PT Indorub dan permohonan dinyatakan di terima, keduan perusahaan teh ini dinyatakan pailit. Adapaun penyebab kepailitan ini disebabkan oleh keadaan keadaan sebagai berikut. Produsen teh PT Sariwangi Agricultural Estates Agency (Sariwangi A.E.A) dan anak usahanya yaitu PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung (Indorub) melakukan ingkar janji atau biasa kita kenal dengan wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian atau homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Keduanya tidak bisa membuktikan telah membayarkan cicilan akan utang bunga yang dimiliknya sampai tanggal jatuh tempo yakni pada 20 Maret 2017 kepada PT Bank ICBC sebesar $416 ribu dan $42 ribu. Dalam perjanjian yang disepakti tagihan utang bunga seharusnya dicicil tiap bulan pasca-homologasi dan dapat ditangguhkan selama 12 bulan dan bisa dilunasi pada 9 Oktober 2016. Namun, baik Sariwangi maupun Indorub tidak pernah melakukan pembayaran utang bunga bahkan sampai dengan tahun berikutnya yaitu 9 Oktober 2017. Pembayaran baru dilakukan pada Desember 2017 sebesar Rp500 juta dan berlangsung secara berkala sampai dengan Agustus 2018. Selain itu, proses persidangan juga hanya dihadiri oleh PT Indorub, dimana hal ini turut menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara. Ketidakhadiran Sariwangi dianggap sebuah pernyataan kebenaran oleh hakim atas pernyataan dari pihak PT Bank ICBC. Hakim juga menyatakan bahwa pembayaran utang bunga yang dilakukan oleh PT Indorub telat dari jangka waktu yang sudah ditentukan. Dimana seharusnya jatuh tempo pada bulan Maret 2017, namun baru dibayarkan pada bulan Desember 2017 sampai bulan Agustus 2018 sebesar 500 juta. Bahkan pembayaran ini juga hanya dilakukan dari pihak Indorub, tanpa adanya kepatuhan pemenuhan kewajiban dari Sariwangi. Perjanjian hutang piutang yang mereka lakukan ini didasarkan atas cross default yaitu perjanjian tanggung-menanggung alias tanggung renteng,sehingga apabila salah satu pihak tidak membayar utang bunga, maka anak perusahaanlah yang menanggungnya. Demikian pula ketika PT Sariwangi dinyatakan melakukan wanprestasi, secara otomatis PT Indorub juga terbawa oleh keputusan tersebut.

2. PIHAK YANG TERLIBAT Kasus kepilitan yang terjadi pada PT Sariwangi dan PT Indorub beberapa pihak yang terlibat diantaranya sebagai berikut a. Debitur, yaitu orang atau pihak yang mempunyai hutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Dalam kasus ini debitur yang mengalami kepailitan adalah PT Sariwangi dan PT Indorub itu sendiri. Dimana mereka tidak mampu membayar sejumlah hutang kepda kreditor sesuai waktu jatuh tempo. b. Kreditur, adalah pihak orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Dalam kasus ini PT Bank ICBC meminjamkan dana kepada PT Sariwangi dan PT Indorub. c. Hakim pengawas, dalam hal ini bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang diketuai oleh Hakim Abdul Kohar. d. Advokat, yakni pengacara

atau ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai

penasehat atau pembela perkara dalam pengadilan. Seabagimana pasal 7 UU P-PKPU bahwa untuk mengajukan perkara kepilitan diharuskan menggunakan jasa pengacara atau advokat. Pada kasus ini terdapat dua pihak yang mempunyai kuasa hukum, baik dari pihak kreditur maupun debitur. Dari pihak debitur yang mana adalah Kuasa Hukum ICBC Swandy Halim dari Kantor Swandy Halim & Partners. Sedangkan pihak debitur memiliki Iim Zovito Simanungkalit dari Kantor Hukum Iim Zovito & Rekan.

3. SOLUSI ATAS PERMASALAHAN Kepailitan menimbulkan kerugian yang besar bagi pihak debitur, hal ini dikarenakan asset – asset yang mereka miliki dinyatakan insolvensi dan pada akhirnya akan diekseskusi oleh pihak bank. Melihat kasus kepailitan yang terjadi di PT Sariwangi dan PT Indorub, maka untuk mencegah terjadinya hal tersebut terulang

kembali, Pemerintah bisa

melakukan pencegahan dengan membuat peraturan kepada perusahaan terkait dengan jumlah dana cadangan kerugian piutang yang

harus dimiliki perusahaan. Selain itu

pemerintah juga harus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap laporan dan kinerja keuangan perusahaan, sehingga apabila terdapat indikasi keuangan yang tidak sehat dapat segera dilakukan tindakan pencegahan yang dapat meminimaliskan terjadinya hutang yang semakin membesar. Dan untuk perusahaan yang memiliki anak perusahaan seperti

PT Sariwangi dan PT Indorub sebaiknya diadakan kesepakatan awal yang jelas antara keduanya, sehingga ketika dihadapkan kasus seperti ini tidak ada salah satu pihak yang hanya berpangku tangan.