Bab 1 Hakikat Bangsa Dan Negara

HAKIKAT HAKIKAT BANGSA BANGSA DAN DAN NEGARA NEGARA Pada hakikatnya antara bangsa dan negara tidak dapat dipisahkan  Bangsa merupakan bahagian dari unsur negara, yaitu rakyat  Sedangkan pembentukan negara dalam rangka perlindungan hak dan kewajiban manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial 

INDIVIDU

SUKU

BANGSA

NEGARA

HAKIKAT BANGSA 

Ernest Renan (Prancis) Bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama (Hasrat bersatu) dengan perasaan setia kawan yang agung.



Otto Bauer (Jerman) Bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter yang tumbuh akibat adanya persamaan nasib.



F. Ratzel (Jerman) Bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu, yang timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya.



Hans Kohn (Jerman) Bangsa adalah buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah. Secara umum bangsa memiliki faktor-faktor objektif tertentu yang membedakan dengan bangsa lain, yaitu persamaan keturunan, wilayah, adat-istiadat, bahasa, agama, perasaan dan kesamaan politik.

UNSUR PEMBENTUK BANGSA Menurut Friedrich Hertz dalam bukunya Nationality in History and Politics mengemukakan bahwa setiap bangsa memiliki 4 (unsur) aspirasi, yaitu: 1. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional, yang terdiri atas kesatuan sosial, ekonomi, politik agama, kebudayaan dan Solidaritas. 2. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya, yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa lain terhadap urusan dalam negerinya. 3. Keinginan dalam Kemandirian, keunggulan, Individualitas, keaslian atau kekhasan, misalnya menjunjung tinggi bahasa Nasional yang mandiri. 4. Keinginan untuk menonjol (unggul) di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, prestise dan pengaruh.

HAKIKAT NEGARA 











George Jellinek Negara ialah organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. George William Friedrich Hegel Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal. Mr. Kranenburg Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri. Roger F. Soltau Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat Prof. R. Djokosoetomo Negara ialah organisasi manusia atau sekumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Prof. M. Soenarko Negara ialah ornganisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai souverign (kedaulatan).

UNSUR TERBENTUKNYA NEGARA 



Konvensi Montevideo tahun 1933 menyebutkan bahwa unsur-unsur berdirinya suatu negara terdiri dari rakyat (penghuni), Wilayah yang permanen, penguasa yang berdaulat, kesanggupan hubungan dengan negaranegara lain, dan unsur pengakuan (deklaratif) Menurut Oppenheimer dan Lauterpacht unsur-unsur yang harus terpenuhi sebagai syarat berdirinya negara adalah : a. Rakyat yang bersatu b. Daerah atau Wilayah c. Pemerintah yang berdaulat Konstitutif d. Pengakuan dari negara lain Deklaratif

RAKYAT 







Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili didaalam suatu wilayah negara (menetap). Penduduk adaalah mereka yang lahir secara turun temurun dan besar di dalam suatu negara Bukan Penduduk adalah mreka yang berada dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu, seperti wisatawan mancanegara atau tamu-tamu asing dlaam suatu negara Warga Negara adalah mereka yang beradasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara. Warga Negara adalah mereka yang menurut undang-undang atau perjanjian diakui sebagai warga negara, atau melalui proses naturalisasi Bukan Warga Negara (Orang Asing) adalah mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintahan dimana mereka berada. Contohnya adalah korps kiplomatik, konsuler, orang asing dan sebagainya.

WILAYAH 1.

WILAYAH DARATAN

Wilayah Daratan merupakan daerah dipermukaan bumi berserta kandungan dibawahnya dalam batas wilayah negara Penentuan batas-batas suatu wilayah daratan, baik yng mencakup dua negara atau lebih pada umumnya berbentuk perjanjan atau traktat. Wilayah Ekstra Teritorial Daerah Ekstra Teritorial adalah tempat yang menurut kebiasaan internasional diakui sebagai daerah kekuasaan suatu negara meskipun tempat itu secara nyata berada diwilayah negara lain Menurut Hasil Reglemen dalam Kongres Wina (1815) dan Kongres Achen (1818) “Perwakilan Diplomatik suatu negara dinegara lain merupakan daerah ekstra teritorial”

2. WILAYAH LAUT Wilayah Lautan merupakan perairan berupa samudra, laut, selat, daanau dan sungai dalam batas wilayah negara  Terdapat 2 (dua) konsepsi pokok mengenai wilayah laut suatu negara, yaitu : 1). Res Nullius adalah konsepsi yang menyatakan bahwa laut dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. 

2). Res Communish adalah konsepsi yang menyatakan bahwa laut adalah milik masyarakat dunia sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masingmasing negara.

Dalam bentuk Traktat Multilateral, batas laut suatu negara, terdiri dari : 1). Batas Laut Teritorial Setiap negara mempunyai kedaulaatan atas laut territorial yang berjarak 12 mil laut, diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai 2). Batas Zona Bersebelahan Sejauh 12 mil laut diluar batas laut territorial atau 24 mil dari pantai. Di dalam wilaayah ini negara pantai dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak yang melanggar undang-undang bea cukai, Fiskal, imigrasi dan ketertiban negara 3). Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah laut dari suatu negara pantai yang batasnya 200 mil laut diukur dari pantai. Didalam wilayah ini negara pantai yang bersangkutan berhak menggali kekayaan alam lautan serta melakukan kegiatan ekonomi tertentu. 4). Batas Landas Benua Landas Benua adalah wilayah laut suatu negara yang lebih dari 200 mil laut. Dalam wilayah ini negara pantai boleh mengadakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan lautnya, dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyaarakat internasional

3. WILAYAH UDARA 





Wilayah Udara adalah udara yang berada dipermukaan bumi diatas wilayah darat dan laut. Pasal 1 Konvensi Paris 1919 menyatakan bahwa negara-negara merdeka dan berdaulat berhak mengadakajn eksplorasi dan eksploitasi diwilayah udaranya, seperti dalam rangka penerbangan, komunikasi radio, satelit dan sebgainya. Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 menyatakan : “Setiap negara memiliki kedaulatan yang utuh dan eksklusif diruang udara diatas wilayahnya” Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 1982, wilayah kedaulatan dirgantara RI termasuk orbit geo stationer adalah 35.761 km.

PEMERINTAH YANG BERDAULAT 



Pada hakikatnya yang dimaksud dengan pemerintah yang berdaulat adalah pemerintahan yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat itu serta diakui dan dihormati oleh negara lain. Kata daulat dalam pemerintahan berasal Bahasa Latin Supremus , daulah (Bahasa Arab), Souvereignity (Inggris), Souvereiniteit (Prancis), dan sovranita (Italia) yang berari “Kekuasaan Tertinggi”

SIFAT KEDAULATAN, MENURUT JEAN BODIN



Asli Artinya kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi



Permanen Artinya kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri, sekalipun pemegang kedaulatan sudah bergantiganti



Tunggal (bulat) Artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagibagikan kepada badan lain



Tidak Terbatas (absolut)

Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Bila ada kekuasaan lain yang membatasinya, tentu kekuasaaan tertinggi yang dimilikinya itu akan lenyap

ASAL MULA TERJADINYA NEGARA Terjadinya Negara secara Primer

Secara primer negara dimulai dari masyarakat hukum yang paling sederhana, kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih maju. Secara singkat terjadinya negara secara primer adalah sebagai berikut: – Suku/persekutuan masyarakt (genootschaft) – Kerajaan (Rijk) – Negara Nasional – Negara Demokrasi

Terjadinya Negara secara Sekunder

Teori terjadinya negara secara sekunder berangapan bahwa negara telah ada sebelumnya, namun karena adanya revolusi, intervensi dan penaklukan timbul negara yang menggantikan negara yang telah ada tersebut. Dalam kenyataannya terjadinya negara secara sekunder kadang-kadang proses terbentuknya tidak sah menurut hukum.

TERJADINYA NEGARA BERDASARKAN FAKTA SEJARAH a. Occupatie (Pendudukan) Hal ini terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai, kemudian diduduki dan dikuasai oleh kelompok tertentu. Contoh: Liberia yang diduduki Budak negro dimerdekakan tahun 1847. b. Fusi (Pelebur an) Hal ini terjadi ketika negara-negara kecil yang mendiami suatu wilayah mengadakan perjanjian untuk saling melebur menjadi satu. Contoh: Jerman c. Cessie (Penyer ahan) Hal ini terjadi ketika suatu wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan suatu perjanjian tertentu. Contohnya Wilayah Sleeswijk diserahkan oleh Austria kepada Prusia (Jerman) pada PD I.

d. Acessie (Penaikan) Hal ini terjadi ketika suatu wilayah terbentuk akibat penaikan lumpur sungai atau timbul dari dasar laut. Contoh : Negara Mesir e. Anexatie (Pencaplokan/Penguasaan) Suatu negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai (dicaplok) oleh bangsa lain tanpa reaksi berarti. Contoh: Israel (1948) mencaplok daerah Palestina. f. Proclamation (Pr oklamasi) Hal ini terjadi ketika penduduk pribumi dari suatu wilayah yang diduduki oleh bangsa lain perlawanan sehingga berhasil merebut wilayahnya kembali dan menyatakan merdeka. Contoh: Indonesia g. Innovation (Pembentukan Bar u) Munculnya suatu negara baru di atas wilayah suatu negara yang pecah karena suatu hal dan kemudian lenyap. Contoh: Venezuela dan Columbia baru h. Separ atise (pemisahan) Suatu wilayah negara yang memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya, kemudian menyatakan kemerdekaannya. Contoh: Belgia (1939) memisahkan diri dari Belanda.

SIFAT HAKIKAT NEGARA • Sifat hakikat negara berkaitan erat dengan dasar terbentuknya negara, norma dasar yang menjadi tujuannya, falsafah hidup yang ingin diwujudkannya serta perjalanan sejarah dan tata nilai sosial budaya yang telah berkembang di dalam negara. • Menurut Prof. Miriam Budiarjo, sifat hakikat mencakup hal-hal sebagai berikut: Sifat memaksa Negara memiliki sifat memaksa, dalam arti negara memiliki kekuatan fisik secara legal. Sifat monopoli Negara mempunyai sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat. Sifat mencakup semua (all-embracing) Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk semua orang tanpa kecuali.

TUJUAN NEGARA 1). Plato Tujuan negara adalah memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. 2). Harold J. Laski Tujuan negara adalah menciptakan keadaan di mana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal. 3). Roger F. Soltau Tujuan negara adalah memungkinkan rakyat berkembang serta memungkinkan daya ciptanya sebebas mungkin. 4) Thomas Aquino dan Agustinus Tujuan negara adalah mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tenteram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pemimpin negara menjalankan kekuasaan hanyalah berdasarkan kekusaan Tuhan yang diberikan kepadanya.

FUNGSI NEGARA Fungsi negara dapat diartikan sebagai tugas Organisasi negara itu sendiri. Secara umum tugas negara dibagi 2 (dua) yaitu: 1).

Tugas Esensial yaitu tugas untuk mempertahankan negara sebagai organisasi politik yang berdaulat. Tugas ini merupakan tugas internal negara (memelihara perdamaian, ketertiban, dan perlindungan hak milik warga negara) dan tugas eksternal (mempertahankan kemerdekaan negara) 2). Tugas Fakultatif yaitu tugas untuk memperbesar kesejahteraan umum, baik moral, intelektual, sosial, maupun ekonomi, misalnya memelihara fakir miskin, kesehatan dan pendidikan warga negara

Fungsi Ne gar a menur ut Ahli a).

John Locke Membagi fungsi negara menjadi 3 (tiga), yaitu: 1. Fungsi Legislatif; membuat peraturan 2. Fungsi eksekutif; melaksanakan peraturan 3. Fungsi Federatif; mengurus urusan luar negeri, perang serta damai.

b). Montesquieu (Trias Politica) Fungsi negara mencakup 3 (tiga) tugas pokok, yaitu: 1. Fungsi Legislatif; membuat undang- undang. 2. Fungsi eksekutif; melaksanakan undang-undang. 3. Fungsi Yudikatif; mengawasi agar semua peraturan ditaati (fungsi mengadili).

Montesquieu

PENGAKUAN NEGARA LAIN 1. Pengakuan secara de facto Yaitu pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara yang dapat mengadakan hubungan dengan negara lain yang mengakuinya. Pengakuan secara de facto menurut sifatnya dibedakan menjadi: a). Pengakuan de facto bersifat tetap Pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara hanya bisa menimbulkan hubungan di lapangan perdagangan dan ekonomi (konsul) Sedangkan untuk tingkat duta belum dapat dilaksanakan b). Pengakuan de facto bersifat Sementara Pengakuan yang diberikan negara lain dengan tidak melihat lebih jauh pada hari depan. Apakah negara tersebut akan eksis atau hancur. Apabila ternyata negara baru tersebut hancur atau jatuh, maka negara lain akan menarik kembali pengakuannya.

2. Pengakuan secara de jure

Adalah pengakuan secara resmi berdasarkan hukum oleh negara lain dengan segala konsekuensinya. Menurut sifatnya pengakuan de jure dibedakan menjadi: a). Pengakuan de jure bersifat tetap Pengakuan dari negara lain berlaku untuk selama-lamanya. Setelah melihat kenyataan bahwa negara baru tersebut dalam beberapa waktu lamanya menunjukkan pemerintahan yang stabil. b). Pengakuan de jure bersifat penuh Terjadi hubungan antara negara yang mengakui dan diakui yang meliputi hubungan dagang, ekonomi dan diplomatik. Negara yang mengakui berhak menempati konsulat atau membuka kedutaan.

NASIONALISME •

Nasionalisme merupakan paham kebangsaan yang tumbuh karena perasaan senasib dan sepanggungan untuk senantiasa mendahulukan kepentingan bersama (nasional) dari kepentingan individu atau kelompoknya • Dengan semangat kebangsaaan “nasionalisme” diharapkan bangsa Indonesia bangkit dan bersatu untuk membangun negeri dengan kekuatan dan kemampuan sendiri serta tetap berpedoman pada pancasila dan UUD 45 • Di dalam jiwa nasionalisme tertanam sebuah keinginan utnuk membangun negeri sesuai dengan cita-cita, harapan dan kemampuan bangsa sendiri. Jiwa nasionalisme adalah idiologi yang berlandaskan pada keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara secara utuh dan menyeluruh tanpa bergantung pada pihak lain • Dalam konteks pembangunan bangsa, nasionalisme yang dibutuhkan adalah sebuah sikap nasionalisme yang mengutamakan etika, moral agama, keadilan, keadaban, persatuan, demokratis dan Kemanusiaan

PATRIOTISME • Istilah patrotisme berasal dari bahasa Inggris, “patriotisme” yang berarti cinta tanah air • Patriotisme adalah semangat cinta tanah air dan sikap untuk bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kemakmuran dan kejayaan tanah airnya. • Tumbuhnya jiwa patriotisme berhubungan erat dengan rasa memiliki “sense of belonging” terhadap tanah airnya • Warga negara yang memiliki sense of belonging akan melahirkan rasa bertanggung jawab. “sense of responsibility” terhadap apa yang dimiliki atau apa yang dicintainya. • Seseorang yang menyatakan diri mencintai tanah air Indonesia, ia harus menjaga, memelihara dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kemajuan bangsa Indonesia

MAKNA YANG TERKANDUNG DALAM SEMANGAT PATRIOTISME  Merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang mencintai tanah air, bangsa dan negara  Merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia, sebagaimana tercermin dalam nilai moral yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia  Merupakan alat pemersatu bangsa dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945

PORTOPOLIO

TUGAS SISWA

• Buatlah Analisa Kondisi Nasionalisme dan Patriotisme Bangsa Indonesia ditengah Percaturan Dunia Global “Global village” Analisa ditinjau dari Aspek : 1. Dampak positif 2. Dampak Negatif 3. Penerapan dalam Pembangunan nasional  Sumber bahan : Surat Kabar, Majalah / Internet  Sifat Tugas : Individual