Bab 6. Peningkatan Mutu Dan Keselamatan Pasien (pmkp)

Bab 6. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)

Standar • 6.1. Peningkatan mutu dilakukan melalui upaya perbaikan berkesinambungan, upaya keselamatan pasien, dan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi untuk meminimalkan risiko bagi pasien, sasaran UKM, masyarakat, dan lingkungan. (6.1.1 sd 6.1.9, 40 EP) • 6.2. Pelaporan insiden keselamatan pasien berhubungan dengan budaya keselamatan di Puskesmas dan diperlukan untuk mencegah insiden lebih lanjut atau berulang di masa mendatang yang akan membawa dampak merugikan yang lebih besar bagi Puskesmas (6.2.1 sd 6.2.2, 10 EP) • 6.3. Upaya manajemen risiko dilaksanakan melalui sebuah sistem yang meliputi proses identifikasi, penetapan risk grading, dan pemanfaatan berbagai model manajemen risiko (6.3.1 sd 6.3.2, 08 EP)

• 6.4. Puskesmas mengembangkan dan menerapkan sasaran keselamatan pasien sebagai suatu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan. (6.4.1 sd 6.4.6, 25 EP) • 6.5. Pencegahan dan pengendalian infeksi yang selanjutnya disingkat PPI adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. (6.5.1 sd 6.5.16, 57 EP)

BAB 6 PMKP STANDAR 6.1

KRITERIA 9

EP 40

6.2

2

10

6.3 6.4 6.5 5 Standar

2 6 16 35 Kriteria

08 25 57 140 EP

ISI PENINGKATAN MUTU BERKESINAMBUNGAN IKP & BUDAYA KESELAMATAN MANAJEMEN RISIKO SKP PPI

BAB 6 PMKP STANDAR

KRITERIA

EP

ISI

6.1

6.1.1

4

Tim/petugas diberi tanggung jawab

6.1.2

3

Program

6.1.3

4

Komitmen melalui pengelolaan indikator

6.1.4

4

Validasi data indikator

6.1.5

6

Pencapaian & Mempertahankan mutu dan Keselamatan Pasien

6.1.6

5

Kajibanding

6.1.7

5

Audit Internal

6.1.8

4

Tinjauan Manajemen

6.1.9

5

Audit Klinis

6.3.1

6

Risiko penyelenggaraan Puskesmas thd pasien, keluarga, masyarakat, petugas dan lingkungan

6.3.2

2

Tindak lanjut risiko melalui FMEA

6.3

6.1.1 • Kepala Puskesmas menetapkan tim atau petugas yang diberi tanggung jawab mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko, tim atau petugas yang diberi tanggung jawab pencegahan dan pengendalian infeksi, tim atau petugas yang diberi tanggung jawab manajemen fasilitas dan keselamatan, yang harus bertanggung jawab untuk membudayakan, mengkoordinasikan, serta memonitor kegiatan peningkatan mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko, pencegahan dan pengendalian infeksi, manajemen fasilitas dan keselamatan.

Penjelasan 6.1.1 • Pembentukan tim/penetapan petugas yang diberi tanggung jawab: • Mutu, Keselamatan pasien, Manajemen risiko • PPI • Manajemen Fasilitas dan Keselamatan

• Kualifikasi:

• sarjana kesehatan, • mempunyai kapasitas terkait pengelolaan mutu, keselamatan pasien;manajemen risiko; pencegahan dan pengendalian infeksi;manajemen fasilitas dan keselamatan; • mempunyai pengalaman kerja di Puskesmas.

Penjelasan 6.1.1 • Tugas: • melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan membudayakan kegiatan peningkatan mutu, keselamatan pasien,

manajemen risiko, pencegahan dan pengendalian infeksi, serta manajemen fasilitas dan keselamatan, untuk menjamin pelaksanaan kegiatan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

• Regulasi yang harus disusun: tentang peningkatan mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko, pencegahan dan pengendalian infeksi, serta manajemen fasilitas dan keselamatan, yang menjadi acuan

6.1.1. Kepala Puskesmas menetapkan tim atau petugas yang diberi tanggung jawab mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko, tim atau petugas yang diberi tanggung jawab pencegahan dan pengendalian infeksi, tim atau petugas yang diberi tanggung jawab manajemen fasilitas dan keselamatan, yang harus bertanggung jawab untuk membudayakan, mengkoordinasikan, serta memonitor kegiatan peningkatan mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko, pencegahan dan pengendalian infeksi, manajemen fasilitas dan keselamatan.

1. Kepala Puskesmas menetapkan tim atau petugas yang diberi tanggung jawab mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko, yang memenuhi persyaratan kompetensi beserta uraian tugasnya. (R, D, W) 2. Kepala Puskesmas menetapkan tim atau petugas yang diberi tanggung jawab pencegahan dan pengendalian infeksi, yang memenuhi persyaratan kompetensi beserta uraian tugasnya. (R, D, W) 3. Kepala Puskesmas menetapkan tim atau petugas yang diberi tanggung jawab manajemen fasilitas dan keselamatan, memenuhi persyaratan kompetensi beserta uraian tugasnya. (R, D, W) (lihat juga P5KP 2.1.3) 4. Kepala Puskesmas menetapkan regulasi peningkatan mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko, pencegahan dan pengendalian infeksi, serta manajemen fasilitas dan keselamatandi Puskesmas. (R)

Kepala puskesmas

Mutu

KP

Mjm. Risiko

REGULASI

PPI

URAIAN TUGAS • FASILITASI • KOORDINASI • PEMANTAUAN • MEMBUDAYAKAN

KUALIFIKASI • S-1 • KAPASITAS • PENGALAMAN KERJA

MFK

Mutu KP Mjm Risiko

PPI

MFK

6.1.1. Tim/petugas yang diberi Tanggung jawab & Regulasi

6.1.2 • Program peningkatan mutu dan keselamatan pasien, program manajemen risiko, program pencegahan dan pengendalian infeksi, serta program manajemen fasilitas dan keselamatandisusun, dilaksanakan, diawasi, dikendalikan, dan dinilai secara kolaboratif

Penjelasan 6.1.2 • Peran Kepala Puskesmas: memfasilitasi, mengalokasikan, dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan • Penyusunan program secara kolaboratif: Program peningkatan mutu dan keselamatan pasien, program manajemen risiko, program pencegahan dan pengendalian infeksi, serta programmanajemen fasilitas dan keselamatan • Pertimbangan dalam penyusunan program: • sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan harapan masyarakat, • perubahan regulasi, • perkembangan teknologi dan • perubahan pedoman dalam rangka upaya-upaya perbaikan berkesinambungan untuk memperbaiki perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan pelayanan

Penjelasan 6.1.2 • Dokumentasi, sosialisasi, komunikasi kepada semua petugas di Puskesmas: • Proses dan hasil kegiatan, • Penilaian dan tindak lanjut program-program yang disusun

6.1.2. Program peningkatan mutu dan keselamatan pasien, program manajemen risiko, program pencegahan dan pengendalian infeksi, serta program manajemen fasilitas dan keselamatandisusun, dilaksanakan, diawasi, dikendalikan, dan dinilai secara kolaboratif

1. Disusun program peningkatan mutu dan keselamatan pasien, program manajemen risiko, program pencegahan dan pengendalian infeksi, serta programmanajemen fasilitas dan keselamatan. (R) 2. Kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien, manajemen risiko, pencegahan dan pengendalian infeksi, serta manajemen fasilitas dan keselamatan, dilaksanakan sesuai dengan program yang disusun. (D, W) 3. Dilakukan pengawasan, pengendalian,penilaian, tindak lanjut, dan upaya perbaikan berkesinambungan terhadap pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien, program manajemen risiko, program pencegahan dan pengendalian infeksi, serta program manajemen fasilitas dan keselamatan. (D,O,W)

Kepala puskesmas

6.1.2. Program, implementasi

Peran: • Fasilitasi • Sumber daya • Monitoring

Implementasi

Program PMKP Program Mjjm Risiko

Kebutuhan

Regulasi

Program PPI

Tehnologi

Tindak lanjut Perbaikan Program

Program MFK

Pedoman

dokumentasi

Sosialisasi Komunikasi

6.1.3 • Kepala Puskesmas dan tim atau petugas yang diberi tanggung jawab mutudan keselamatan pasien berkomitmen untuk membudayakan peningkatan mutu secara berkesinambungan melalui pengelolaan indikator mutu

Penjelasan 6.1.3 (petugas yang diberi tanggung jawab mutu, diberi tanggung jawab indikator, pengumpulan data, analisis dan validasi (penanggung jawab indikator)

• Kepala Puskesmas, tim atau petugas yang diberi tanggung jawab mutu dan keselamatan pasien,petugas yang diberi tanggung jawab indikator, petugas yang diberi tanggung jawab untuk mengumpulkan data, dan petugas yang diberi tanggung jawab untuk validasi data bertanggung jawab dalam peningkatan mutu berkesinambungan • Komitmen ditunjukkan dalam pengukuran indikator dan melakukan peningkatan berkesinambungan • Penetapan indikator kinerja prioritas (indikator mutu) untuk tiap-tiap-tiap pelayanan (baik UKM, dan UKP) • Dasar penetapan prioritas: • 3 H + 1P

• • • • •

capaian kinerja yang rendah, kendala, atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, adanya ketidakpuasan sasaran, ketidaksesuaian terhadap kerangka acuan atau jadwal pelayanan yang disusun, perubahan kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah

Penjelasan 6.1.3 • Penetapan indikator dan Kamus Indikator harus disusun • judul indikator,

• kriteria inklusi dan eksklusi,

• dasar pemikiran/alasan pemilihan indikator,

• formula pengukuran,

• dimensi mutu,

• desain pengumpulan data,

• tujuan,

• sumber data,

• definisi operasional,

• populasi atau sampel,

• tipe indikator,

• frekuensi pengumpulan data,

• satuan pengukuran,

• periode waktu pelaporan data,

• numerator,

• periode analisis data,

• denominator,

• penyajian data,

• target pencapaian,

• instrumen pengambilan data • penanggung jawab indikator

Penjelasan 6.1.3 • Peningkatan kapasitas pengelolaan data oleh Kepala Puskesmas, tim atau petugas yang diberi tanggung jawab mutu, dan petugas penanggung jawab indikator.

Permasalahan Kkesehatan Wilayah Kerja Pelayanan Prioritas

Indikator Mutu Berdasar Pelayanan Prioritas Puskesmas Indikator Mutu unit pelayanan

Indikator Mutu unit pelayanan

Indikator Mutu unit pelayanan

Unit Pelayanan

Unit Pelayanan

Unit Pelayanan

6.1.3. Kepala Puskesmas dantim atau petugas yang diberi tanggung jawab mutudan keselamatan pasien berkomitmen untuk membudayakan peningkatan mutu secara berkesinambungan melalui pengelolaan indikator mutu

1. Ditetapkan indikator mutu prioritas Puskesmas (lihat juga PASP 1.1.4) dan indikator mutu prioritas pelayanan (lihat juga PASP 1.1.1).(R) 2. Setiap indikator yang dilengkapi dengan profil indikator yang meliputi a) sampai u) di pokok pikiran. (D) 3. Pengumpulan dan analisis data dilakukan oleh petugas yang diberi tanggung jawab untuk mengumpulkan data, petugas yang diberi tanggung jawab untuk validasi data, dan petugas penanggung jawab indikator (D, W) 4. Puskesmas menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan data bagi tim atau petugas yang diberi tanggung jawab mutu dan keselamatan pasien,petugas penanggung jawab indikator, petugas yang diberi tanggung jawab untuk mengumpulkan data, petugas yang diberi tanggung jawab untuk validasi data. (D,W)

6.1.3 Kepala puskesmas

Mutu

KP

Mjm. Risiko

Pengumpul data Kamus Indikator: Judul Pengertian Numerator-Denominator Target Metoda Pengumpulan data Periode pengumpulan Periode analisis Penanggung jawab indikator Indikator-indikator Mutu, Sumber data SKP, PPI

PPI

MFK

Validasi data Kapasitas Pengelolaan Data

6.1.4 • Dilakukan validasi terhadap hasil pengukuran indikator mutu untuk menjamin data yang dikumpulkan valid untuk peningkatan mutu dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Penjelasan 6.1.4 • Tujuan validasi data:

• Untuk menjamin bahwa data dari masing-masing indikator mutu yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan untuk perbaikan mutu dan • menyampaikan informasi (dengan akurat) tentang mutu pelayanan puskesmas

• Kapan validasi dilakukan:

• Terdapat indikator baru yang diterapkan untuk menilai mutu pelayanan • Terdapat indikator mutu yang akan ditampilkan kepada masyarakat melalui media informasi yang ditetapkan • Terdapat perubahan pada metode pengukuran yang ada, antara lain: perubahan numerator atau denominator, perubahan metode pengumpulan, perubahan sumber data, perubahan subjek pengumpulan data, perubahan definisi operasional dari indikator.

Penjelasan 6.1.4 • Pentingnya validasi data:

• data indikator mutu akurat untuk mendukung keputusan yang diambil terkait dengan perubahan kebijakan maupun upaya perbaikan mutu, • dan untuk mendukung kesahihan data yang disampaikan pada masyarakat

• Apa yang divalidasi dari data indikator tsb:

• sumber data, • definisi operasional numerator dan denominator, • membandingkan hasil pengukuran ulang dengan sumber data yang sama, atau membandingkan hasil pengukuran dengan menggunakan sumber data yang lain untuk mencocokkan hasil pengukuran yang telah dilakukan

6.1.4. Dilakukan validasi terhadap hasil pengukuran indikator mutu untuk menjamin data yang dikumpulkan valid untuk peningkatan mutu dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

1. Ditetapkan petugas atau tim yang bertanggung jawab untuk melakukan validasi data indikator mutu. (R) 2. Ditetapkan prosedur dan metode untuk melakukan validasi data hasil pengukuran indikator mutu. (R) 3. Dilakukan validasi data hasil pengukuran indikator sebagaimana diminta pada pokok pikiran. (D, W) 4. Hasil validasi data digunakan untuk pengambilan keputusan, upaya perbaikan mutu, dan untuk penyediaan informasi tentang capaian mutu kepada masyarakat. (D, O, W)

6.1.4 Indikator baru

Sumber data

Kamus Indikator Publikasi Perubahan Definisi Operasional

Metoda Pengumpulan data Membandingkan hasil Pengukuran Ulang

6.1.5 • Peningkatan mutu dan keselamatan pasien dicapai dan dipertahankan.

Penjelasan 6.1.5 • Analisis data indikator sebagai dasar dalam upaya peningkatan mutu dan KP dan mempertahankan mut dan keselamatan:

• potensi (peluang) perbaikan dan mengurangi atau mencegah kejadian yang merugikan, mempertahankan mutu dan keselamatan pasien: berdasar informasi dan analisis data (indikator)  evidens

• Metoda/pendekatan dalam peningkatan dan mempertahankan mutu & KP: PDSA • Plan: perencanaan berdasar analisis data indikator • Do: uji coba perbaikan • Studi: Pelajari hasil uji coba (evaluasi dan re-evaluasi) • Action: tindak lanjut terhadap hasil ujicoba yang terbukti berhasil

Penjelasan 6.1.5 • Tindak lanjut berupa: • • • •

penetapan kebijakan, perbaikan standar prosedur operasional, pendidikan staf yang perlu dilakukan, dan replikasi di unit kerja yang lain.

• Perbaikan-perbaikan yang dicapai dan dipertahankan oleh Puskesmas didokumentasikan sebagai bagian dari manajemen peningkatan mutu dan keselamatan pasien dan program perbaikan.

6.1.5. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien dicapai dan dipertahankan. 1. Puskesmas telah membuat rencana perbaikan terhadap mutu dan keselamatan berdasarkan hasil capaian indikator mutu (D,W) 2. Puskesmas telah melakukan uji coba rencana perbaikan terhadap mutu dan keselamatan pasien (D,W) 3. Puskesmas telah menerapkan/melaksanakan rencana perbaikan terhadap mutu dan keselamatan pasien (D,W) 4. Tersedia data yang menunjukkan bahwa perbaikan bersifat efektif dan berkesinambungan (D,W) 5. Ada bukti perubahan-perubahan regulasi yang diperlukan dalam membuat rencana, melaksanakan dan mempertahankan perbaikan (D,W) 6. Keberhasilan-keberhasilan telah didokumentasikan dan dijadikan laporan PMKP (D,W)

6.1.5 Pengukuran/ Pengumpulan data Indikator: • Periodik • Didokumentasikan • Analisis • Tindak lanjut Kamus Indikator: Judul Pengertian Numerator-Denominator Target Metoda Pengumpulan data Periode pengumpulan Periode analisis Penanggung jawab indikator Sumber data

Capaian yang lalu Sumber daya Paritisipasi Praktisi klinis dokumentasi

Sosialisasi Komunikasi

6.1.6 • Dilakukan kegiatan kaji banding (benchmarking) dengan Puskesmas lain tentang indikator Puskesmas.

Penjelasan 6.1.6 • Kajibanding (benchmarking) wajib dilakukan • Apa yang dikajibanding:

• Pengelolaan • Pelaksanaan (sampai dengan hasil capaian kinerjanya)

• Kajibanding harus: • • • • •

Direncanakan Memberi manfaat pada para pihak Tidak harus visitasi, dapat memanfaatkan tehnologi informasi Dapat difasilitasi oleh Dinas Kesehatan daerah Kabupaten Harus disusun instrument kajibanding

Penjelasan 6.1.6 • Isi instrumen kajibanding mengarah pada:

• Menggali/mempelajari hal-hal atau informasi penting terkait yang ingin diketahui dan dipelajari, • Mempelajari kesuksesan kinerja program tertentu dari Puskesmas sasaran kaji banding • Menggali/mempelajari proses pelaksanaan kegiatan yang berhasil (best practices),

6.1.6. Dilakukan kegiatan kaji banding (benchmarking) dengan Puskesmas lain tentang indikator Puskesmas. 1. Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab Pelayanan Puskesmas menyusun rencana kaji banding dan instrumen kaji banding. (R,D) 2. Kegiatan kaji banding dilakukan sesuai dengan rencana kaji banding. (D, W) 3. Hasil kaji banding dianalisis untuk mengidentifikasi peluang perbaikan. (D, W) 4. Dilakukan tindak lanjut sesuai peluang perbaikan yang diidentifikasi. (D,W) 5. Dilakukan penilaian terhadap tindak lanjutperbaikan yang dilakukan. (D)

6.1.6

Pengelolaan & Pelaksanaan (termasuk capaian kinerja)

Direncanakan (KAK) Instrument

6.1.7 • Kepala Puskesmas dan penanggung jawab melakukan pengawasan, pengendalian kinerja, dan kegiatan perbaikan kinerja melalui audit internal yang terencana sesuai dengan masalah kesehatan prioritas, masalah kinerja, risiko, maupun rencana pengembangan pelayanan

Penjelasan 6.1.7 • Audit internal merupakan salah satu mekanisme monitoring: pengawasan dan pengendaian terhadap upaya perbaikan dan pencapaian target kinerja • Audit internal harus direncanakan dengan baik (sistematis) • Kepada siapa temuan audit disampaikan: • Kepala Puskesmas, • Penanggung jawab atau Tim Mutu, • Penanggung jawab atau Tim Keselamatan Pasien, • dan Penanggung jawab atau Tim PPI, • Penanggung jawab Upaya Puskesmas, • dan pelaksana kegiatan Untuk melakukan perbaikan

• Rujukan ke Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten jika masalah tidak dapat diselesaikan sendiri

6.1.7. Kepala Puskesmas dan penanggung jawab melakukan pengawasan, pengendalian kinerja, dan kegiatan perbaikan kinerja melalui audit internal yang terencana sesuai dengan masalah kesehatan prioritas, masalah kinerja, risiko, maupun rencana pengembangan pelayanan 1. Kepala Puskesmas membentuk tim audit internal dengan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas. (R) 2. Disusun rencana program audit internal tahunan dan kerangka acuan unit sebagai acuan untuk melakukan audit dengan penjadwalan yang jelas. (R) 3. Kegiatan audit internal dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kerangka acuan yang disusun. (D, W) 4. Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada Kepala Puskesmas, Tim Mutu, pihak yang diaudit dan unit terkait. (D) 5. Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari hasil audit internal baik oleh penanggung jawab maupun pelaksana. (D)

6.1.7 RENCANA AUDIT INTERNAL

monitoring

Pelaksanaan

LAPORAN AUDIT

Audit internal TIM AUDIT

TINDAK LANJUT AUDIT

6.1.8 • Dilakukan tinjauan manajemen secara periodik yang bertujuan untuk meninjau dan menilai efektivitas sistem manajemen untuk ditindaklanjuti dengan perbaikan.

Penjelasan 6.1.8 • Pertemuan tinjauan manajemen harus dilakukan secara periodic dipimpin penanggung jawab mutu • Agenda tinjauan: • • • • •

umpan balik pelanggan, keluhan pelanggan, hasil audit internal, hasil penilaian kinerja, perubahan proses penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas, maupun • perubahan kebijakan mutu jika diperlukan, • serta membahas hasil pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya, • dan rekomendasi untuk perbaikan

• Siapa yang diundang:

• Manajemen (tinjauan oleh manajemen)

6.1.8. Dilakukan tinjauan manajemen secara periodik yang bertujuan untuk meninjau dan menilai efektivitas sistem manajemen untuk ditindaklanjuti dengan perbaikan. 1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan prosedur pertemuan tinjauan manajemen. (R) 2. Kepala Puskesmas bersama dengan Tim Mutu merencanakan pertemuan tinjauan manajemen. (D, W) 3. Dilaksanakan Pertemuan tinjauan manajemen untuk membahas umpan balik pelanggan, keluhan pelanggan, hasil audit internal, hasil penilaian kinerja, perubahan proses atau sistem penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas, perubahan sistem manajemen, maupun perubahan kebijakan mutu jika diperlukan, serta membahas hasil pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya, dan rekomendasi untuk perbaikan (D) 4. Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen ditindaklanjuti dan dievaluasi. (D)

Penanggung jawab Mutu

6.1.8

PERIODIK (2 X/THN) PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN

Agenda:

umpan balik pelanggan, keluhan pelanggan, hasil audit internal, hasil penilaian kinerja, perubahan proses penyelenggaraan perubahan kebijakan, hasil pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya, rekomendasi untuk perbaikan

Tindak lanjut thd rekomendasi

6.1.9 • Dilakukan audit klinis secara periodik untuk mengevaluasi kesesuaian penyelenggaraan asuhan dengan panduan dan prosedur praktik klinis

Penjelasan 6.1.9 • Pengertian audit klinis:

• suatu upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan klinis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medis pasien yang dilaksanakan oleh profesi pemberi layanan klinis.

• Pengertian Profesi pemberi layanan klinis adalah tenaga kesehatan yang memberikan asuhan kepada pasien terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, nutrisionis dan tenaga kesehatan lain. • Kapan dilakukan: tim audit klinis melakukan audit klinis minimal 1 tahun sekali • Acuan/kriteria yang digunakan untuk audit klinis: mengacu panduan dan prosedur praktik klinis yang telah ditetapkan

6.1.9. Dilakukan audit klinis secara periodik untuk mengevaluasi kesesuaian penyelenggaraan asuhan dengan panduan dan prosedur praktik klinis 1. 2. 3. 4.

Ditetapkan kebijakan, panduan, dan, prosedur audit klinis. (R) Disusun tim audit klinis. (R) Disusun kerangka acuan dan instrumen audit klinis. (R) Audit klinis dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan yang disusun. (D) 5. Dilakukan analisis dan tindak lanjut terhadap hasil audit untuk perbaikan proses asuhan klinis. (D)

Kriteria audit: PPK, SOP klinis

Rencana audit Objek audit Instumen audit Sampling

TIM AUDIT

PELAKSANAAN AUDIT

6.1.9 Audit klinis

TINDAK LANJUT AUDIT

6.3.1 • Risiko dalam penyelenggaraan berbagai upaya Puskesmas terhadap pasien, keluarga, masyarakat, petugas, dan lingkungan diidentifikasi dan dianalisis

Penjelasan 6.3.1 • Tujuan diterapkan manajemen risiko:

• untuk mengupayakan langkah-langkah pencegahan dan/atau minimalisasi risiko agar tidak memberi akibat negatif atau merugikantersebut

• Manajemen risiko merupakan pendekatan proaktif • Komponen manajemen risiko: • • • • • •

identifikasi risiko, prioritas risiko, pelaporan risiko, manajemen risiko invesigasi kejadian nyaris cedera (KNC) dan kejadian tidak diharapkan (KTD) manajemen terkait tuntutan (klaim)

Penjelasan 6.3.1 • Pelaksanaan manajemen risiko:

• Mulai dari identifikasi risiko sampai dengan terbentuknya rencana pencegahan risiko:

• dilaksanakan terintegrasi, • dikaji untuk menilai sejauh mana: probabilitas risiko kerugian atau akibat negatif mungkin terjadi, • dan seberapa besar kemampuan untuk melakukan upaya pencegahan dan mitigasi (mengurangi akibat jika terpapar oleh risiko tsb)

• Register risiko harus disusun untuk membantu petugas Puskesmas untuk mengenal dan mewaspadai kemungkinan risiko dan akibatnya terhadap sasaran program, pasien, keluarga, masyarakat, petugas, lingkungan, dan fasilitas

Penjelasan 6.3.1 • Kategori risiko, antara lain

• Risiko yang bersifat strategis (terkait dengan pencapaian visi, misi, nilai, tujuan organisasi); • Risiko yang bersifat operasional (rencana pengembangan dan berbagai upaya pelayanan untuk mencapai tujuan organisasi, seperti sasaran keselamatan pasien, manajemen pengobatan, pengendalian infeksi, gizi, risiko sebagai akibat kondisi yang sudah lama berlangsung) • finansial (ketersediaan, kecukupan, dan keberfungsian sumber daya); • kepatuhan (kepatuhan terhadap regulasi, standar, prosedur); • reputasi (pandangan, stigma, kepuasan, perilaku kolektif menolak layanan yang dirasakan oleh pasien, keluarga, masyarakat, dan para pemangku kepentingan) • lingkungan meliputi gangguan kondisi fisik, lingkungan, dan faktor-faktor lain seperti kebisingan, suhu, kelembaban, pencahayaan, pencemaran bahan beracun/berbahaya, limbah medis, sampah infeksius, atau cuaca • risiko lainnya

Penjelasan 6.3.1 • Hasil analisis risiko harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan, sehingga upaya pencegahan dan mitigasi risiko sudah direncanakan sejak awal serta disediakan sumber daya yang memadai untuk pencegahan dan mitigasi risiko.

6.3.1. Risiko dalam penyelenggaraan berbagai upaya Puskesmas terhadap pasien, keluarga, masyarakat, petugas, dan lingkungan diidentifikasi dan dianalisis 1. Ditetapkan regulasi dan prosedur penerapan manajemen risiko. (R) 2. Dilakukan identifikasi dan analisis risiko yang mungkin terjadi dalam area admen, UKM, dan UKP yang dituangkan dalam register risiko.(D,W) 3. Dilakukan identifikasi dan analisis risiko yang mungkin terjadi terkait kesehatan dan keselamatan kerja, sarana prasarana, dan infeksi yang dituangkan dalam register risiko.(D,W) 4. Dilakukan identifikasi dan analisis risiko yang mungkin terjadi sesuai dengan jenis-jenis pelayanan yang dituangkan dalam register risiko.(D,W) 5. Dilakukan pelaporan, analisis sesuai dengan derajat risiko, dan rencana tindak lanjut risiko yang telah diidentifikasi. (D, W) 6. Hasil analisis risiko dan program manajemen harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan. (D, W) (lihat juga PASP 1.1.3)

6.3.1

REGULASI MANAJEMEN RISIKO: • KEBIJAKAN • PEDOMAN/PANDUAN • SOP-SOP

Risk Register

6.3.2 • Risiko dalam penyelenggaraan berbagai upaya Puskesmas terhadap pasien, keluarga, masyarakat, petugas, dan lingkungan yang telah diidentifikasi dan dianalisis selanjutnya ditindak lanjuti  FMEA

Penjelasan 6.3.2 • Sikap dalam Pelaksanaan manajemen risiko:

• satu atau lebih sikap terhadap risiko seperti menghindari, menerima, mitigasi (berupaya untuk menurunkan risiko), dan transfer risiko (memindahkan tanggung jawab manajemen risiko pada pihak lain).

• FMEA sebagai salah satu metoda mitigasi wajib dilakukan • Minimal satu FMEA untuk satu proses prioritas • Hasil FMEA berupa disain ulang proses yang dianalisis • Tindak lanjut hasil FMEA • Harus didokumentasikan

6.3.2. Risiko dalam penyelenggaraan berbagai upaya Puskesmas terhadap pasien, keluarga, masyarakat, petugas, dan lingkungan yang telah diidentifikasi dan dianalisis selanjutnya ditindak lanjuti 1. Ada bukti Puskesmas telah melakukan failure mode effect analysis (analisis efek modus kegagalan) setahun sekali pada proses berisiko tinggi yang diprioritaskan (D,W) 2. Puskesmas telah melaksanakan tindak lanjut hasil analisis modus dampak kegagalan (FMEA) (D, W)

Follow up thd risiko

Menerima Menghindar

6.3.2

Memindahkan Mitigasi 1 X /TAHUN

DISAIN ULANG

FMEA DOKUMENTASI

Terimakasih