Bab I Pendahuluan

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN PERTAMA

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang. Saat ini Reformasi Birokrasi Polri Kepolisian merupakan persoalan yang menjadi tuntutan masyarakat. Karena dalam sistem sosial budaya masyarakat dalam kehidupan seorang Polri tidak terlepas dari kehidupan sosial masyarakat, untuk itu Polri ditutut untuk lebih profesional dalam pelaksanaan tugas pokoknya dengan baik serta penuh rasa bertanggung jawab dan mengimplementasikan karakter insan Bhayangkara dalam kehidupan kesehariannya sebagai penegak hukum maupun sebagai insan biasa. Harus diakui Bersama, bahwa perubahan kultur di tubuh Polri, salah satunya perubahan mental dan kepribadian anggota Polri, salah satunya perubahan mental dan kepribadian anggota Polri, merupakan hal yang paling sulit untuk dilakukan dibandingkan dengan perubahan struktural maupun

instrumental.

Mengubah

struktur

organisasi

Polri

atau

mengubah pola Pendidikan di Lembaga Pendidikan Polri agar lebih menonjolkan aspek pemahaman terhadap perlindungan ham, tentunya relative mudah dilakukan dibandingkan merubah karakter anggota Polri menjadi Polisi sipil. Hal tersebut di atas tentunya tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan adanya dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para personel Polri itu sendiri. Namun demikian, perubahan pada culture set dan mind set sebagai upaya mengubah kebiasaan, anggapan, persepsi, perilaku, motif bekerja ataupun keyakinan selama ini masih belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dikarenakan kondisi melemahnya disiplin dan

profesionalisme personel Polri tentang tindakan indisipliner, seperti kasus penyalahgunaan wewenang, terlibat tindak pidana, sewenang-wenang, dan sebagainya. Hal ini menggambarkan upaya mencapai perubahan mindset dan culture set anggota Polri sebagai kepribadian insan Bhayangkara dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional belum dapat terwujud. Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka penulis melihat suatu urgensi mengenai perlunya mengaplikasikan beberapa pola dan konsepsi untuk mengoptimalkan karakter dan profesionalisme dari personel Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Surabaya. B.

Permasalahan. Dengan melihat gambaran dari latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan pada penulisan NKP ini adalah “Bagaimana Optimalisasi karakter personel Unit PPA guna membentuk insan Bhayangkara dalam rangka mewujudkan Polri yang professional?”

C.

Persoalan. Adapun dalam pembahasannya, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok persoalan antara lain : a.

Bagaimana

mengoptimalkan

karakter

Personel

Unit

PPA

Polrestabes Surabaya dalam membentuk insan Bahayangkara? b.

Bagaimana sistem dan metode untuk membentuk karakter insan bhayangkara personel PPA Polresta Surabaya?

D.

Ruang Lingkup. Ruang lingkup hanya dibatasi pada upaya ‘Optimalisasi karakter personel Unit PPA guna membentuk insan Bhayangkara dalam rangka mewujudkan Polri yang professional.

3

E.

Maksud dan Tujuan. 1.

Maksud. Adapun maksud penulisan NKP ini adalah sebagai gambaran tentang upaya untuk mengoptimalkan karakter personel Unit PPA guna

membentuk

insan

Bahayangkara

dalam

rangka

mewujudkan Polri yang Profesional. 2.

Tujuan. Tujuan dari penulisan NKP ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi Polri dalam rangka mengoptimalkan karakter

Personel

Unit

PPA

guna

membentuk

insan

Bhayangkara. F.

Metode dan Pendekatan 1.

Metode. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan

metode

deskritif

analisis,

yaitu

dengan

mendiskripsikan fakta-fakta yang ada di lapangan dan studi kepustakaan yang selanjutnya dilakukan analisa untuk memperoleh gambaran dalam upaya memecahkan permasalahannya. 2.

Pendekatan. Pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan tekhnik pengamatan dan pengumpulan data serta Kajian Pustaka sebagai bahan kajian dan analisa data dalam pemecahan permasalahan.

G.

Tata Urut (Sistematika) BAB I

P E N D A H U L U A N.

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN.

BAB III

KONDISI FAKTUAL.

4

H.

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI.

BAB V

KONDISI IDEAL

BAB VI

UPAYA PEMECAHAN MASALAH

BAB VII

P E N U T U P A N.

Pengertian-pengertian 1.

Optimalisasi adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.1

2.

Karakter adalah sifat nyata dan berbeda yang ditunjukkan oleh individu, sejumlah atribut yang dapat diamati pada individu. 2

3.

Insan Bhayangkara dalam Catur Prasetya adalah Insan berarti manusia sebagai makhluk tertinggi yang secara moral memiliki kesempurnaan dan bersih dari cela. Bhayangkara berarti Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia

yang

bertugas

mengawal dan mengamankan masyarakat, bangsa dan Negara. 4.

Professional adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan

1

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka), 1994,hlm. 800

2

W.B. Saunders, (1977: 126)

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN A.

Landasan Operasional. 1.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang Kepolisian (No. 2/2002) menguraikan lebih jauh garis besar cakupan wewenang polisi. Menurut UU Kepolisian, fungsi POLRI adalah menjadi alat negara yang bekerja untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban sosial, menegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman dan layanan kepada masyarakat (Pasal 2 dan 13). Polri memiliki tanggung jawab primer untuk melakukan penangkapan, penahanan dan penyidikan (Pasal 16.1). Polisi berada langsung di bawah otoritas Presiden (Pasal 8).

2.

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003

disebutkan

bahwa

pendidikan

nasional

berfungsi

mengembangkan dan membentuk watak sserta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 3 3.

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3

1

2

Dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, bahwa penegakan Kode Etik Profesi Polri harus dilaksanakan

secara

obyektif,

akuntabel,

menjunjung

tinggi

kepastian hukum dan rasa keadilan (legal and legitimate ), serta Hak Asasi Manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Polri yang diduga melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. B.

Landasan Teori. Teori-teori yang menjadi dasar acuan penulisan serta pembahasan dalam NKP ini adalah sebagai berikut : 1.

Teori Perilaku Manusia Menurut

Lawrance

Green

menyatakan

bahwa

perilaku

manusia dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu faktor perilaku (behaviorcauses) dan faktor diluar perilaku (non behaviour causes). Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor yaitu: Faktor predisposisi (predisposing factors), yang mencakup pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya4. 2.

Teori manajemen Sumber Daya Manusia Menurut Umar (2008:128) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, dalam pengerakan dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk pencapaian tujuan organisasi perusahaan secara terpadu.5

3.

Analisis SWOT.

4

Notoatmodjo, 2007

5

http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2014-2-00733-MN%20Bab2001.pdf

3

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisa SWOT didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strenghts) dan Peluang (Opportunities), namun secara bersaman dapat meminimalkan (Threats).6

Kelemahan

Implementasi

dari

(Weakness) dan Ancaman

analisis

SWOT

tersebut

di

transpormasi kedalam Matrix TOWS yang merupakan kombinasi dan perpaduan dari factor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

6

Freddy Rangkuti,SWOT Balanced Scorecard, 2002, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama halaman 64-65.

BAB III KONDISI FAKTUAL A.

Karakter

Personel

Unit

PPA

Polrestabes

Surabaya

dalam

membentuk insan Bhayangkara belum sesuai harapan. Saat ini perubahan mind set dan culture set personel PPA belum sepenuhnya mengalami perubahan sesuai dengan harapan. Kondisi faktual saat ini sebagian personel Unit PPA Polrestabes Surabaya masih ada yang melakukan pelanggaran dalam tugasnya seperti; diskrimintaif, indisipliner, pungli, sehingga menimbulkan keluhan masyarakat. Kondisi faktual diatas setidaknya mencerminkan bahwa proses perubahan mind set dan culture set masih membutuhkan proses panjang dan berliku. Ada beberapa hal yang teridentifikasi menghambat proses perubahan tersebut antara lain Intergritas kurang, kurang memiliki rasa hormat (respect), masih rendahnya kejujuran (honesty), kurang memiliki kewajaran/adil (fairness) dalam sikap, keberanian dalam menjaga kebenaran publik masih relatif rendah, kurang memiliki rasa empati. Pengertian kultur bila dikaitkan dengan institusi Polri merupakan suatu budaya / kebiasaan yang didasarkan kepada nilai tertentu seperti penegakan hukum, pengayoman, masyarakat, penjagaan ketertiban masyarakat, memerangi kejahatan dan perwujudan cinta kemanusiaan. Masih lemahnya cultur set saat ini karena integritas dari personel yang masih lemah, maka nilai-nilai seperti kejujuran, keterbukaan, ketekunan, kerajinan, keberanian, kepercayaan, kesetiaan, kearifan, tanggung jawab dan profesionalisme belum dapat tercapai. Tabel 3.1 Data Pelanggaran Disiplin NO

JENIS PELANGGARAN Pra peradilan Narkoba

JUMLAH 10 Nihil

KET Tindak lanjut -

1

2

Pungli 3 Tindak lanjut Sumber Data : Laporan Unit PPA Polrestabes Surabaya, 2020

Tabel 3.2 Data Personel Unit PPA Polrestabes Surabaya JUMLAH

PANGKAT /GOL DSP AKP

DIK UM

RIIL PTSMU/K

DIK TUK SETUKP AGOL A

DIK PESIALISASI

DIKTUKB DASAR A

LANJUTA N

1

1

-

1

-

-

-

1

IPDA/IPTU 1

1

-

-

1

-

-

1

BRIGADIR 13

13

5

-

-

13

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

15

5

1

1

13

3

2

PNS JUMLAH

Sumber: Laporan Kesatuan Polrestabes Surabaya Tahun 2019

Dari tabel 3.2 dapat di lihat bahwa jumlah personel yang ditugaskan di Unit PPA Polrestabes Surabaya menurut Daftar Susun Personel (DSP) telah memenuhi standar, namun demikian, jumlah riil personel untuk unit PPA pada faktanya tetap disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan fungsi dilapangan. B.

Sistem dan metode untuk membentuk karakter insan Bhayangkara Personel PPA Polresta Surabaya belum optimal. Aspek yang turut mempengaruhi karakter Personel Unit PPA yang berkepribadian insan bhayangkara dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional ditentukan oleh perilaku terpuji setiap personel Unit PPA di tengah masyarakat. Untuk mewujudkan sifat kepribadian tersebut, setiap personel Unit PPA dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus senantiasa terpanggil untuk menghayati dan menjiwai etika profesi Kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya, sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

3

Tabel 3.3 Data Komplen terhadap Unit PPA Polrestabes Surabaya

1 2 3

TAHUN

JML DUMAS

DITANGANI

2017 2018 2019

11 14 15

7 7 9

DALAM PROSES -

Sumber Data : Polrestabes Surabaya Tahun 2019

Berdasarkan data tersebut diatas, yang menjadi penyebab tingginya pengaduan DUMAS masih adanya anggapan masyarakat bahwa ketika pelaksanaan tugas oleh pihak personel Unit PPA karena masih adanya sikap dan perlakuan diskriminatif dalam melakukan penyelidikan

dan

penyidikan,

hal

tersebut

dikarenakan

kurang

optimalnya pencegahan sikap diskriminatif dari personel Unit PPA akibat kurangnya kemampuan personel dan metode dalam mencegah sikap diskriminatif serta pelaksanaan tugas belum dilaksanakan secara professional, yaitu belum mampu memberikan rasa aman, belum memberikan manfaat, kurang dilaksanakan dengan tulus. Dalam pelaksanaan perannya saat ini Unit PPA Polrestabes Surabaya telah menjalankannya sesuai dengan kemampuan yang ada, meskipun peningkatan yang diharapkan belum sepadan dengan kebutuhan penegakan hukum yang professional dan humanis, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada kurangnya kesadaran dan pembinaan dalam upaya mewujudkan mindset dan culture set sehingga belum tercapai sebagaimana yang diharapkan.

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Analisis SWOT merupakan salah satu teknik analisis untuk mengkaji

personel

Polri

dalam

suatu

organisasi

Polri

secara

keseluruhan untuk mengidentifikasi dan menguji berbagai faktor internal berupa kekuatan (strenghts) dan kelemahan (weakness) serta faktor eksternal berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) secara sistematis untuk melakukan analisa situasi dalam pengambilan keputusan upaya yang berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, upaya,

dan

kebijakan.

Dengan

menggunakan

analisis

SWOT,

ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai berikut : A.

Faktor Internal. a.

Kekuatan (Strenght). 1)

Komitmen Pimpinan untuk merubah perilaku personel dengan mengedepankan Humanisme, rasa keadilan, transparansi dan akuntabilitasi dalam proses penyidikan.

2)

Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pedoman hidup dan pedoman kerja personel Polri.

3)

Adanya Lemdiklat reskrim untuk peningkatan kualitas penyidik.

4)

Kegiatan pembinaan rohani dan mental secara rutin dilaksanakan

5)

Sikap Polri yang mulai terbuka terhadap perkembangan lingkungan

strategis

dan

merespon

tuntutan-tuntutan

masyarakat agar dalam proses penegakan hukum Polri lebih profesional.

1

2

b.

Kelemahan (Weakness). 1)

Kurangnya sosialisasi, menyebabkan banyaknya personiel Unit PPA khususnya penyidik tidak mengetahui tentang Perkap No. 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Polri.

2)

Kurangnya penghayatan dan pengamalan personel Polri terhadap Tri Brata dan Catur Prasetya, sebagai pedoman moral dan pedoman Kerja serta peraturan Perundangundangan khususnya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

3)

Masih adanya perlakuan diskriminatif dalam pelayanan, penyidikan atau penyelidikan kasus.

4)

Program pelatihan revolusi mental yang dilaksanakan saat ini belum efektif.

5)

Masih lambannya perubahan mind set dan culture set yang yang berdampak pada meningkatkan profesionalisme.

B.

Faktor Eksternal. a.

Peluang (Opportunity). 1)

Pemberitaan Media Massa dapat digunakan baik sebagai motivator maupun sebagai sarana untuk mensosialisasi Kode Etik Profesi Polri.

2)

Perkembangan lingkungan strategis berdampak pada peningkatan intelektual masyarakat.

3)

Adanya sarana dan prasarana sebagai media keluhan masyarakat yang transparansi.

4)

Adanya harapan dan keinginan masyarakat agar Polri mampu menjalankan tugas pokok dibidang penegakan hukum secara profesional.

3

5)

Pengawasan oleh Kompolnas, merupakan peluang bagi perbaikan Polri atas adanya komplin dari masyarakat terhadap perilaku menyimpang (Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri).

b.

Ancaman (Threats). 1)

Sikap stereotif masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri

2)

Masih rendahnya pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat tentang proses hukum / penyidikan oleh Polri

sehingga

tidak

jarang

masyarakat

yang

justru

memberikan kesempatan kepada penyidik untuk “terpaksa” melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi. 3)

Masih adanya pandangan masyarakat terhadap Polri bahwa ada intervensi dalam penegakan hukum.

4)

Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat dalam hal yang berkaitan dengan kegiatan Kepolisian termasuk dibidang penegakan hukum.

5)

Adanya keluhan / komplen dari masyarakat yang berlebihan sehingga hal ini berpengaruh besar terhadap citra dan profesionalisme Polri.

BAB V KONDISI IDEAL A.

Karakter

Personel

Unit

PPA

Polrestabes

Surabaya

dalam

membentuk insan Bhayangkara sesuai harapan. Optimalnya sikap dan perilaku sebagai karakter dari Unit PPA dalam pelaksanaan tugas, hal ini tergambar sebagaimana yang diharapkan, yang antara lain : a.

Meningkatnya kualitas perilaku dan sikap dalam mendukung tugas operasional Kepolisian

sehingga mendapatkan simpatik dari

masyarakat. b.

Meningkatnya rasa tangung jawab dari setiap personil PPA sehingga profesionalisme Polri dapat tercapai.

c.

Melaksanakan tata aturan yang telah ada (SOP), patuh terhadap hukum, sehingga penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir

B.

Sistem dan metode untuk membentuk karakter insan Bhayangkara Personel PPA Polresta Surabaya optimal Karakter insan bhayangkara merupakan kristalisasi nilai-nilai sebagaimana perwujudan dari pengamalan Pancasila yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku Polri. Berbagai upaya telah dilakukan guna memperbaiki citra Polri yang pada mulanya dinilai berkarakter militeristik sehingga dalam bertindak selalu menekankan pendekatan kekuasaan menjadi Polisi yang humanis dan dekat dengan masyarakat. Optimalisasi karakter Unit PPA Polrestabes Surabaya guna terbentuknya insan bhayangkara dalam rangka mewujudnya Porli yang profesional sudah meningkat dan telah sesuai sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dapat tergambarkan sebagai berikut: a.

Meningkatnya pemahaman personel dalam membangun mindset dan culture set melalui kesadaran, perubahan mendasar yang 1

2

menyangkut kesadaran, cara berpikir, dan bertindak dalam pelaksanaan tugas. b.

Optimalnya

pelaksanaan

pendidikan

karakter

berkeunggulan

sehingga berdampak pada tumbuhnya nilai-nilai kebhayangkaraan pada setiap anggota. c.

Optimalnya profesionalisme Unit PPA sehingga pelanggaran / penyalahgunaan wewenang dapat dicegah

BAB VI PEMECAHAN MASALAHAN A.

U m u m. Kehadiran Unit PPA dalam lingkungan Polri sebagai pelaksana fungsi dan tugas dalam penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dituntut agar meningkatkan integritas moral dan profesionalisme demi keberhasilan pelaksanaan tugas. Keberhasilan pelaksanaan tugas sangat ditentukan oleh kualitas personel, sedangkan kualitas personel sangat ditentukan oleh etos kerja, disiplin dan tekad untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Oleh sebab itu upaya pemecahan masalah merupakan suatu langkah-langkah yang diambil dalam rumusan persoalan-persoalan sehingga didapatkan upaya dari tindakan awal yang akan dilaksanakan dalam pemecahan masalah. Dengan mengoptimalkan karakter personel Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) guna terbentuknya Kepribadian Insan Bhayangkara menuju personel Polri Profesional dapat berjalan sesuai harapan dengan upaya-upaya yang akan dilakukan.

B.

Analisis Strategis. a. NO 1.

Matrik EFAS. FAKTOR EKSTERNAL Kendala (Threats) Sikap stereotif masyarakat Masih rendahnya pengetahuan, kesadaran dan patuh hukum masyarakat Pandangan masyarakat terhadap Polri bahwa ada intevensi dalam Gakkum. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat Keluhan / komplen dari masyarakat yang berlebihan JUMLAH 1

Weight

Rating

Score

0.14

3

0.41

0.05

1

0.05

0.14

3

0.41

0.05

1

0.05

0.14

3

0.41

0.50

1.32

2

2.

Peluang (Opportunity) Pemberitaan Media Massa Perkembangan lingkungan strategis Sarana prasarana sebagai media keluhan yang transparansi. Harapan dan keinginan masyarakat Pengawasan oleh kompolnas JUMLAH TOTAL b.

N O 1.

2.

0.09

6

0.51

0.13

9

1.16

0.11

8

0.91

0.09

6

0.51

0.09 0.50 1.00

6

0.51 3.61 4.93

Weight

Rating

Score

0.08

3

0.24

0.11

4

0.42

0.08

3

0.24

0.11

4

0.42

0.13

5

0.66

Matrik IFAS. FAKTOR INTERNAL Kelemahan (Weaknesses) Kurang sosialisasi KEPP Kurangnya penghayatan dan pengamalan Tri Brata & Catur Prasetya, Perlakuan disktiminatif Program pelatihan revolusi mental blm efektif Lambannya perubahan mind set dan culture set JUMLAH Kekuatan (Strength) Komitmen Pimpinan untuk merubah perilaku penyidik Tribrata dan Catur Prasetya sbg pedoman hidup Adanya lembaga pendidikan Polri Pusdik Reskrim Kegiatan Binroh rutin dilaksanakan Sikap Polri yg terbuka dan merespon tuntutan masyarakat profesional JUMLAH TOTAL

0.50

1.97

0.08

6

0.50

0.08

6

0.50

0.10

7

0.68

0.11

8

0.89

0.13

9

1.13

0.50 1.00

3.69 5.67

3

c. N O 1. 2. 3. 4. 5.

Matrik SFAS. STRATEGIK KUNCI

Kegiatan Binroh rutin dilaksanakan Sikap Polri yg terbuka dan merespon tuntutan masyarakat profesional Kurangnya penghayatan dan pengamalan Tri Brata & Catur Prasetya, Program pelatihan revolusi mental blm efektif Lambannya perubahan mind set dan culture set

JANGKA WAKTU KAD KAD KAJ EK ANG ANG

Weight

Rating

Score

0.15

8

1.19

1.19

0.15

8

1.19

1.19

0.07

4

0.30

0.30

0.07

4

0.30

0.30

0.09

5

0.46

0.46

6.

Perkembangan lingkungan strategis

0.16

9

1.43

7.

Sarana prasarana sebagai media keluhan yang transparansi

0.13

7

0.91

8.

Sikap stereotif masyarakat

0.06

3

0.19

0.19

0.06

3

0.17

0.17

0.06

3

0.17

0.17

9. 10.

Pandangan masyarakat terhadap Polri bahwa ada intevensi dalam Gakkum Keluhan / komplen dari masyarakat yang berlebihan

1.00

1.43 0.91

6.29

Keterangan : Proses pentahapan strategi dilakukan dengan cara: nilai terbesar dikurangi nilai terkecil,

1.43 – 0.17 = 1.26 : 3 = 0.42

1. Jangka Pendek

: 0.17 + 0.42 = 0.59 dgn space : 0.17 s/d 0.59

2. Jangka Menengah

: 0.59 + 0.42 = 1.01 dgn space : 0.59 s/d 1.01

3. Jangka Panjang

: 1.01 + 0.42 = 1.43 dgn space : .01 0s/d 1.43

d.

Posisi Organisasi Dari hasil analisis dapat diketahui total skor bobot IFAS (5.67) dan EFAS (4.93), maka dihasilkan posisi Polri yang berada pada posisi Optimalisas.

4

O -

Pemberdayaan

9 8

Turn Around

E F A S

1

2

3

Pemanfaatan Akselerasi Agresif

7 6

W

-

4

5

567 5

6

7

8

9

S

4,60 Posisi Organisasi Polri

4

Defensif

3

Diversifikasi

2

-

Aktualisasi Implementasi Revitalisasi

1

Optimalisasi

T

Berdasarkan gambar Posisi Organisasi Polri, maka dapat dilihat bahwa Polri berada pada posisi Diversifikasi. Untuk itu Upaya yang diterapkan dalam pemecahan masalahnya terkait judul penulisan NKP ini adalah Optimalisasi. C.

Upaya (Ide dan Gagasan Baru) Berdasarkan hasil analisis dari IFAS, EFAS dan SFAS tersebut di atas, maka dapat dihasilkan upaya pemecahan masalah terkait optimalisasi peran Unit PPA yang profesional dan berintegritas guna terwujudnya kepribadian insan bhayangkara menuju polri yang promoter, adalah sebagai berikut :

a.

Upaya Jangka Pendek (0-3 bulan). 1.

Optimalkan sikap penghayatan dan pengamalan Tri Brata & Catur Prasetya,

5

2.

Tingkatkan Program pelatihan revolusi mental sehingga terbentuknya kepribadian yang Tangguh dan memaknai sungguh-sungguh nilai-nilai Pancasila untuk bekerja dengan tulus dan ikhlas.

3.

Meningkatkan kredibilitas Polri sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat dengan mengubah paradigma lama menuju paradigma baru Polri berupa mind set dan culture set dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

4.

Meningkatkan kredibilitas Polri sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat dengan mengubah paradigma lama menuju paradigma baru Polri berupa mind set dan culture set dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

5.

Memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam memberantas tindak pidana.

6.

Membangun kemitraan dengan masyarakat guna menjalin kerjasama (partnership building) sehingga dengan adanya dukungan dari masyarakat akan meminimalisir keluhan / komplen yang dilebih-lebihkan.

b.

Upaya Jangka Sedang (0-6 bulan). Optimalkan sarana prasarana yang diberikan sebagai media penunjang pembinaan dan pendidikan guna melaksanakan upaya pembentukan karakter Polri yang disiplin dan bertanggung jawab sehingga terbentuk karakter insan bhayangkara yang melekat pada setiap personel.

c.

Upaya Jangka Panjang (0-12 bulan). 1)

Meningkatkan pelaksanaan pembinaan rohani dan mental (birohtal) sebagai wadah untuk membentuk karakter Unit PPA supaya menjadi lebih humanis, sehingga citra Kepolisian di mata masyarakat dipandang lebih baik.

6

2)

Meningkatkan pola interiaksi yang harmonis antara Personel

PPA

dan

masyarakat

dengan

didukung

profesionalisme dalam bentuk tampilan keseharian yang mengimplementasikan sikap dan perilaku ramah, sopan dan santun dan menghidari penggunaan kekuatan. 3)

Memahami kultur / budaya sekitar untuk memperdalam karakteritik pribadi.

D.

Optimalisasi Karakter Unit PPA Polrestabes Surabaya. Upaya yang dilakukan sebagai berikut : 1)

Membangun culture set dan mind set Kepolisian dengan melakukan Internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata, Catur Prasetya dan Kode Etik Polri kepada seluruh anggota khususnya kepada personel Unit PPA Polrestabes Surabaya.

2)

Membuat MoU (Memorandum of Understanding) dengan lembaga pendidikan maupun dengan Tokoh-tokoh agama dalam membangun dan meningkatkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spriritual juga kecerdasan sosial, membangun karakter kebhayangkaraan kepada seluruh personel khususnya Unit PPA Polrestabes Surabaya.

3)

Melaksanakan

pembinaan

berkesinambungan

mental

guna memacu

secara

komprehensif

motivasi

kerja

dan

dan untuk

membentuk mental yang kuat dan pencerahan akan spiritual sehingga mampu menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik. E.

Sistem dan metode untuk membentuk karakter Insan Bhayangkara Personel Unit PPA Polrestabes Surabaya. Upaya yang dilakukan sebagai berikut: 1)

Meningkatkan

kompetensi

dan

pengetahuan

personel,

yang

dilakukan dengan menginventarisir tingkat pendidikan personel

7

yang ditugaskan pada unit PPA serta meningkatkan keterampilan personel serta mewujudkan profesionalisme personel melalui pembenahan sikap personel dengan memberikan arahan dan pembinaan yang konsisten kepada personel dalam pelaksanaan tugasnya. 2)

Menekankan kepada seluruh anggota untuk menyadari tugasnya masing-masing sehingga tidak ada salah satu fungsi yang merasa hebat, sehingga pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan suatu perkara dapat dilakukan dengan baik secara bersama-sama sesuai bidang tugasnya.

3)

Meningkatkan kedisiplinan dan karakter untuk dapat mengendalikan diri, menumbuhkan ketaatan dan kepatuhan terhadap tata tertib atau

nilai

tertentu

dan

menciptakan

budaya

mencerminkan Polri sebagai insan bahayangkara.

kerja

yang

BAB VI PENUTUPAN Unit PPA merupakan salah satu institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum, Unit PPA dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya perlindungan serta penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan, oleh sebab itu pemerintah telah mengesahkan UU No. 16 Tahun 2016 tentang perubahan 7 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Unit PPA Polrestabes Surabaya dituntut mampu membantu proses penyelesaian dan penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan. A.

Kesimpulan. a.

Pembentukan karakter sebagai insan bhayangkara pada personel unit PPA Polresta Surabaya saat ini belum optimal dan masih perlu ditingkatkan dengan cara melaksanakan revolusi mental bagi seluruh personel serta meningkatkan pembinaan baik rohani maupun mental disiplin secara optimal.

b.

Sistem dan metode untuk mengoptimalkan karakter Unit PPA Polresta Surabaya sebagai insan bhayangkara yang professional saat ini masih perlu ditingkatkan dengan cara memberdayakan sarana prasarana atau instansi terkait untuk menyelenggarakan Pendidikan karakter berkeunggulan dan melaksanakan analisa dan evaluasi kedisiplinan personel secara optimal, juga keterampilan serta perilaku dengan sikap penghayatan dan pengamalan Tri Brata & Catur Prasetya dengan cara mensosialisasikan secara terus menerus eksistensi nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 1

2

B.

Saran. a.

Melaksanakan kegiatan berupa seminar dengan tema nilai-nilai kebhayangkaraan sehingga mampu mengoptimalkan integritas personel Polrestabes Surabaya khususnya Unit PPA

b.

Bekerjasama dengan Lembaga Independen dan membuat MoU untuk

Bersama-sama

mengawasi

dalam

meningkatkan

profesionalisme personel Unit PPA sehingga melalui pengawasan tersebut dapat mengoptimalkan karakter yang menjadi integritas personel.

3

DAFTAR PUSTAKA E. Mulyasa, Prof,Dr, Mpd dalam bukunya Kurikulum Berbasis Kompetensi yang diterbitkan oleh PT. Remaja Rosda Karya;2009 Freddy Rangkuti, 2001:14, Analisis SWOT. _

, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP);

_

, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

_

, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

_

, Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

_

, Peraturan Kapolri No. 23 Thn 2010, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres dan Polsek;

DAFTAR ISI