Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Rumah Tahanan NegaraKelas 1 Jakarta Pusat berdasarkankeputusanMenteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 16 Desember1983 M.04.UM.01.06 Tahun

Nomor :

1983 Tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan

tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara,maka Lembaga Pemasyarakatan SalembaberubahstatusnyamenjadiRumahTahanan Negara bersama 274 Lembaga PemasyarakatanLainnya yang berada di Indonesia. Seperti diketahuibahwa Rutan merupakan tempat yang diperuntukkan bagi pelanggar hukum yang masih dalam proses peradilan baik dalam tahapan penyidikan, penuntutan ataupun mereka yang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan. Dalam peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang Tata Cara Penempatan, PerawatanTahanan Dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara Bab I Pasal 1dinyatakan bahwa didalam Rutan ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Tempat tahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur dan tingkat pemeriksaan. Namun peraturan pada saat ini tidak

dan standard operasional prosedur tersebut,

dapat dilaksanakan secara menyeluruh,karena

akhir ini ada kecenderungan

makin

meningkatkatnya

jumlah

akhirpenghuni

diwilayah Jakarta pusat dan Jakarta barat, sehingga Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat memiliki tingkat over kapasitas yang cukuptinggi dan memungkinkan kurang efektifnya standard operasional prosedur yang berjalan. Dalam melaksanakan

hal

ini

Orientasi

Taruna

Muda

Lapangan

di

Politeknik Rutan

Ilmu

Kelas

1

Pemasyarakatan Jakarta

Pusat

untukmempelajari seperti struktur organisasi dan tata kerja serta mengamati, melihat dan memahami proses administrasi maupun pelayanan

A. RumusanMasalah 1. Apatugas dan fungsi RumahTahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat? 2. Apa saja bentuklayanan yang diberikan kepada Tahanan dan Narapidana di Rutan Kelas I Jakarta Pusat? 3. Bagaimana penerapan aplikasi Sistem Informasi Rutan Kelas I Salemba (SIRaTuSamba) dalam menunjang fungsi pengawasan dan keamanan?

B. Tujuandan Manfaat 1. Tujuan a. Mengetahui tugas dan fungsi RumahTahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dan struktur organisasi sesuai dengan peraturan organisasi dan tata kerja. b. Mengetahui bentuk layanan apas aja yang diberikan RumahTahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat kepada Tahanan dan Narapidana. c. Mengetahui penerapan aplikasi Sistem Informasi Rutan Kelas I Salemba (SIRaTuSamba) dalam menunjang fungsi pengawasan dan keamanan. 2. Manfaat Adapun manfaat yang dapat diambil dari laporan Orientasi Lapangan ini antara lain : a. Taruna memiliki gambaran umum apa sajaTugas dan Fungsi RumahTahanan Negara sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. b. Memahami secara detail terkait bentuk layanan apa saja yang diberikan kepada Tahanan dan Narapidana pada RumahTahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat. c. Mengenali dan memahami aplikasi Sistem Informasi Rutan Kelas I Salemba (SIRaTuSamba) serta mengetahui cara penggunaannya terkait dalam fungsi pengawasan dan keamanan.

BAB II PROFIL UPT PEMASYARAKATAN

A. Sejarah singkat UPT Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusatmerupakan salah satu unit pelaksanaan teknis pada jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Rutan Kelas I Jakarta Pusat dibangun pada sebidang tanah seluas 42.132 m2 pada tahun 1918 oleh Pemerintah yang berkuasa pada jaman Hindia Belanda saat itu, dan dikenal oleh masyarakat Jakarta dengan sebutan Penjara Gang Tengah. Sebelum tahun 1945 Penjara Gang Tengah dipergunakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum Kolonial Belanda. Setelah tahun 1945, bertepatan dengan kemerdekaan Bangsa Indonesia, maka kepemilikannya diserahkan pada Pemerintah Republik Indonesia, dimana pada waktu itu Lembaga Pemasyarakatan Salemba dipergunakan untuk menampung atau menahan tahanan politik, tahanan sipil, tahanan kejaksaan dan pelaku kejahatan ekonomi (penimbunan kekayaan yang ramai pada saat itu. Dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1980 Lembaga Pemasyarakatan Salemba dijadikan Rumah Tahanan Militer (RTM) yang khusus menahan tahanan militer di bawah pimpinan Inrehab Laksusda Jaya. Selanjutnya pada tanggal 4 Februari 1980 Lembaga Pemasyarakatan Salemba, perlengkapan inventaris serta rumah dinas yang dipergunakan oleh Inrehab Laksusda Jaya diserahkan kepada Departemen Kehakiman melalui Kepala Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan IV Jakarta Raya dan Kalimantan Barat, Soekirman SH. Penyerahan tersebut berdasarkan surat perintah Panglima Komando Operasi Pemulihan Kesatuan dan Ketertiban tanggal 9 Januari 1980

nomor:Sprin12/Kepkam/1/1980

dan

surat

pelaksanaan

nomor:Sprin/45/KAHDA/1/1980 tanggal 23 Januari 1980. Tugas Rutan adalah melaksanakan perawatantahanan baik fisik maupun mentalnya didalam mempersiapkan mereka menghadapi proses peradilan dengan berpedoman kepadaasas Praduga Tak Bersalah serta aspek perlindungan dan hak asasi seseorang dalam keseimbangan dengan kepentingan umum dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kerangka penegakkan hukum. Fungsi Rutan adalah sebagai tempat penahanan dan perawatan bagi tersangka/terdakwa untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaaan disidang pengadilan dan juga berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi terpidana.Aspek perlindungan dan Hak Asasi seseorang dalam keseimbangan dengan kepentingan umum dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kerangka penegakkan hukum . Keadaan Gedung RumahTahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat terdiridari Gedung I dan Gedung II yang difungsikan untuk perkantoran. Gedung I diperuntukkan Ruang Tugas :Kepala Rutan, Kepala Seksi Pengelolaan, Kepala Sub Seksi Keuangan & Perlengkapan, Bendahara Rutin, Kepala Sub Seksi Umum, Ruang Pendaftaran, Receptionist. Sementara Gedung Utama II, diperuntukkanRuangKerja :Kepala Kesatuan Pengamanan, Ruang Penjagaan, Kepala Seksi Pelayanan Tahanan, Kepala Sub Seksi Administrasi & Perawatan, Kepala Sub Seksi BHPT, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja, Poliklinik, Dapur, Gen Set / Hidrant. Serta dilengkapi dengan Sarana Gedung Peribadatan terdiri dari :Masjid, Gereja, Wihara. Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat memiliki daya tampung / Kapasitas penghuni sebanyak 1.450 Orang.

BAB III GAMBARAN UMUM A. UraianTugas 1. Kepala Rumah Tahanan Negara Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Pasal 4 :Kepala Rutan/cabang Rutan, kepala Lapas/cabang Lapas dan pejabat yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) beserta petugas rutan/cabang rutan, lapas/cabang lapas dan tempat penahanan tertentu bertugas: a. Melaksanakan program perawatan b. Menjaga agar tahanan tidak melarikan diri c. Membantu kelancaran proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. B. BentukLayanan 1.

.

Layanan Cuti Bersyarat (CB) Tindak Pidana Umum Persyaratan : a. Pidana Penjara Paling Lama 1 atau 6 Bulan; b. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana; c. Berkelakuan baik dalam kurunwaktu 6 bulan terakhir; d. CB diberikan untuk jangka waktu 6 bulan terakhir;

2.

Layanan Cuti Bersyarat (CB) Tindak Pidana Tertentu Persyaratan : a.

Pidana penjara paling lama 1 tahun 3 bulan;

b. Telahmenjalani paling sedikit 2/3 masa pidana; c. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 bulan terakhir; d. CB diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 bulan; e. Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi harus membayar lunas denda dan uang pengganti;

3. Layanan CutiMenjelangBebas (CMB) Tindak PidanaUmum Persyaratan : a. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebutt idak kurang 9 bulan; b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana; c. Lamanya CMB sebesar remisi terakhir, paling lama 6 bulan; d. Bagi Anak Negara: telah mencapai usia 17 tahun 6 bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan; 4. Layanan Cuti MenjelangBebas (CMB) Tindak Pidana Tertentu Persyaratan : a. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang 9 bulan; b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana; c. Lamanya CMB sebesar remisi terakhir, paling lama 3 bulan; d. Telah mendapatkan pertimbangan dari Direktu rJenderal Pemasyarakatan; 5. Layanan Permohonan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) Persyaratan : a. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan; b. Masa pidana paling singkat 12 bulanbagiNarapidana dan AnakPidana; c. Telah menjalani masa pembinaan bagi Anak Negara atau Anak Sipil paling singkat 6 bulan;

d. Tidak

terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari

pihak Kejaksaan Negeri setempat; e. Telah menjalani ½ dari masa pidananya bagi Narapidana dan Anak Pidana; f. Telah berada dalam tahapan pembinaan 6 bulan bagiAnak Negara dan Anak Sipil; g. Ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh Ketua RT dan Lurah atau Kepala Desa setempat;

6. Layanan Fasilitas Bantuan Hukum Persyaratan: Adanya permohonan pemberi bantuan hokum secara litigasi oleh para tahanan kepada pemberi bantuan hukum yang disampai kanmelalui Kepala Rutan baik secara tertulis maupun lisan. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur : a. Pemberian

bantuan

hokum

diselenggarakan

oleh

Menteri

yang

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum (Advokat, paralegal, dan lain-lain) yang telah lulu verifikasi dan akreditasi kepada Penerima Bantuan Hukum (Tahanan); b. Tahanan mengajukan permohonan bantuan hokum kepada pemberi bantuan hokum melalui Kepala Rutan secara tertulis yang berisi idnetitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan denga nmelampirkan dokumen yang berkenan dengan perkara dan surat keterangan miskin dariLurah, KepalaDesa, atauPejabat yang setingkat di tempat tinggal tahanan atau Kartu jaminanKesehtan Masyarakat / Kartu beras Miskin / Dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin;

c. Kepala Rutan meneruskan permohonan bantuan hokum kepada pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI; d. Pemberi bantuan hokum memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum; e. Apabila permohonan bantuan hokum telah memenuhi persyaratan, pemberibantuan hokum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis kepada Kepala Rutan atas permohonan pemberian bantuan oleh tahanan dalam waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap;

7.

Layanan Kunjungan WBP Persyaratan: a. Surat ijin mengunjungi narapidana / tahanan dari instansi yang melakukan penahanan; b. Identitas pengunjung (KTP / SIM / Pasport). Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: a. Pengunjung mendaftarkan diri kepada petugas kunjungan di UPT Pemasyarakatan melalui loketpendaftaran; b. Pengunjung mengambil nomo rantrian kunjungan kemudian pengunjung menunggu panggilan dari petugas pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian; c. Barang bawaan dan pengunjung digeledah oleh petugas pemasyarakatan; d. Pengunjung dipertemukan dengan tahanan / narapidana oleh petugas pemasyarakatan pada tempat yang telah disediakan (ruang kunjungan).

8.

Layanan Pengaduan Persyaratan: a. Ada identitaspengadu yang jelas; b. Substansiaduanjelas; c. Pihak yang diajukanjelas. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: a. Pihak mengadu melaporkan pengaduan; b. Petugas UnitPelayanan Pengaduan mencatat pengaduan di buku register pengaduan; c. Petugas Unit

Pelayanan Pengaduan melakukan verifikasi terhadap

substasi aduan; d. Petugas Unit

Pelayanan Pengaduan melakukan investigasi terhadap

laporan pengaduan; e. Petugas Unit Pelayanan Pengaduan menyampaikan klarifikasi atas laporan pengaduan kepada pihak pengadu.

9.

Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Rutan Persyaratan: a. Surat permohonan

dari

yang

dengan dilengkapi surat pernyataan

mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri; b. Surat rekomendasi dokter rutan; c. Rekam medis ybs dari rutan; d. Surat pengantar dari Kepala Rutan;

e. Surat pengantar dari Kantor Wilayah. 10. Penerimaan Tahanan Baru Persyaratan: a. Surat pengantar dari Kepolisian / Kejaksaan / PN; b. Sprint Penahanan dari Kepolisian / Kejaksaan / PN / Beacukai; c. Berita Acara Penahanan d. Sprint Penagkapan e. Berita Acara Penagkapan f. Surat keterangankesehatan g. Sprint tugas Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: a. Pihak penahanan menyampaikan berkas penahanan kepada petugas Rutan; b. Petugas rutan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan badan, dan pemeriksaan barang bawaan c. Kepala Rutan mengeluarkan berita acara penerimaan tahanan baru 11. Pengeluaran Tahanan untuk Persidangan Persyaratan: a. Surat pengantar / panggilan siding dari kejaksaan; b. Sprint tugas pengawalan dari Kejaksaan; c. Sprint tugas pengawalan dari Kepolisian. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur:

a. Pihak

Kejaksaan menyampaikan surat pengantar / panggilan siding

kepada rutan kemuadian petugas rutan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen; b. Petugas Rutan membuat berita acara pengeluaran tahanan untuk keperluan sidang; c. Petugas rutan mempersiapkan tahanan untuk keperluan sidang; d. Karutan mengeluarkan berita acara pengeluaran tahanan untuk sidang. 11. Layanan Penyuluhan Persyaratan: Adanya permohonan pemberian bantuan hokum secara litigasi oleh para tahanan kepada pemberi bantuan hukum yang disampaikan melalui Karutan, baik secara tertulis maupun lisan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: a. Pemberian

bantuan

hokum

diselenggarakan

oleh

Menteri

yang

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum (Advokat, paralegal, dan lain-lain) yang telah lulu verifikasi dan akreditasi kepada Penerima BantuanHukum (Tahanan); b. Tahanan mengajukan permohonan bantuan hokum kepada pemberi bantuan hokum melalui Kepala Rutan secara tertulis yang berisi idnetitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen yang berkenan dengan perkara dan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau Pejabat yang setingkat di tempat tinggal tahanan atau Kartu jaminan Kesehtan Masyarakat/Kartu beras Miskin/Dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin;

c. Kepala Rutan meneruskan permohonan bantuan hokum kepada pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI; d. Pemberi bantuan hukum memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum; 12. Layanan HIV dan AIDS Persyaratan: a. Surat persetujuan untuk tes HIV; b. Surat rekomendasi dokte runtuk pemeriksaan lanjutan HIV; c. Surat pengantar dari Karutan. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: a. Petugas poliklinik melaksanakan screening HIV; b. Petugas poliklinik melaksanakan penyuluhan tentang HIV dan penyakit penyertanya; c. Petugas poliklinik melakukantes HIV kepada WBP jika hasilnya positif dilakukan screening TB dan memberikan dukungan melalui kelompok dukungan sebaya; d. Melakukan persiapan layanan lanjutan sebelum dan sesudah WBP bebas; e. Karutan menjalin koordinasi dengan instansi terkait dan melaporkan kasus kejadian HIV dan AIDS perbulan kepadaDitjen Pemasyarakatan. 13. Layanan Perawatan Bayi sampai dengan Usia 2 tahun Persyaratan: a. Bayilahir di dalam rutan atau dibawa oleh WBP wanita sampai dengan usia bayi 2 tahun;

b. Surat pernyataan WBP wanita; c. Surat persetuajuan Kepala Rutan. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Rutan; b. Apabila permohonan disetujui, bayia kand itempankan di dalam blok atau kamar bersama dengan ibusi-bayi dan diberikan layanan perlengkapan dan kesehatan bayi; c. Petugas registrasi mencatat dalam buku register bayi; d. Karutan melaporkan kepada Kanwil setempat; kemudian diteruskan keDitjen Pemasyarakatan. 14. Layanan Perawatan Wanita DatangBulan, Hamil dan Menyusui Persyaratan: Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: a. Mendapat layanan dan perlengkapan datang bulan, hamil, dan menyusui; b. Prosedur pemberian disesuaikan dengan keadaaan rutan; c. Ka.KPR mempersiapkan pengawalan untuk berobat di luar rutan; d. Kepala Rutan memberikanijinuntukberobat di luar rutan berdasarkan rekomendasi dokter rutan. 15. Layanan Ganguan Jiwa Persyaratan: a. Formulir Screening dan pemeriksaan gangguan jiwa; b. Surat rekomendasi dokter untuk pemeriksaan lanjutan gangguan jjiwa; c. Surat rekomendasi dokter spesialis kesehatan jiwa untuk penatalaksanaan pasien gangguan jiwa;

d. Surat pengantar Kepala Rutan untuk pemeriksaan lanjutan. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: a. Identifikasi Tahanan dan Narapidana yang terduga mengalami gangguan jiwa; b. Dokter Rutan nmelakukan observasi dan pengobatan terhadap Tahanan dan Narapidana tersebut untuk memisahkan tempat karena dianggap membahayakan menggangu keamananan. c. Memberikan pendampinagan dan koseling terhadap WBP tersebut dan jika tidak tertangani di dalam rutan makadirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjutke RSJ Pemerintah; a. Jika dibutuhkan rawat inap maka mengikuti protap yang berlaku. 16. Layanan Ijin Peliputan Persyaratan: a. Adanyapermohonanijinpeliputandari media masa secaratertulis; b. Memverifikasiidentitaswartawan/jurnalis yang akanmeliput. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: Media massa menyampaikan ijin peliputan secara tertulis kepada Ka.Kanwil setempat dan Dirjen Pemasyarakatan selambatnya 7 hari sebelum kegiatan peliputan.

17. Layanan Ijin Penelitian Persyaratan: Membuat permohonan ijin penelitian secara tertulis kepada Kantor Wilayah setempat dan Ditjen Pemasyarakatan. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur:

a. Menyampaikan permohonan ijin penelitian secara tertulis kepada Kantor Wilayah setempat dan Diitjen Pemasyarakatan; b. Jika diperbolehkan akan mendapatkan ijin penelitian dariKanwil, dan meneruskan ke UPT Pemasyarakatan yang dituju. 18. LayananInformasikepadaPublik Persyaratan: a. Adanya permintaan informasi dari pubik; b. Identitas public pemohon informasi jelas. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: a. Menyampaikan permohonan informasi secar atertulis kepada Ditjen Pemasyarakatan,

Divisi PemasyarakatanatauUPT

Pemasyarakatan

disertai dengan identitas diri untuk keperluan registrasi oleh petugas informasi; b. Dalam hal permintaan disampaikan secara lisan. Petugas informasi membantu menuliskan kedalam form permohonan informasi publik; c. Petugas Informasi melaksanakan registrasi dan membuat tanda terima permohonan.

19. Layanan Informasi pada Media Massa Persyaratan: a. Adanya permintaan informasi dari wartawan/ jurnalis media massa; b. Identitas wartawan/ jurnalistersebutjelas. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur:

Menyampaikanpermintaaninformasidenganmenmuipejabat

pada

DirektoratInfokom dan TI/ Kepala Divisi Pemasyarakatan / Kepala UPT Pemasyarakatanyang dituju. 20. Layanan Kerja sama Dalam Negeri Persyaratan: a. Adanya permintaan kerjasama Pemasyarakatan; b. Identitas / profil calon mitra jelas. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: a. Penjajakan; b. Perundingan; c. Perumusan Naskah Nota Kesepahaman; d. Penandatanganan Nota kesepahaman; e. Penyerahan Naskah asli perjanjian.

C. SIRATUSAMBA Siratusamba (Sistem Informasi Rutan Kelas I Salemba) adalah aplikasi pelaporan pegawai berbasis teknologi informasi. Siratusamba merupakan Smart Mobility

Service yang memudahkan Petugas Pemasyarakatan memberikan laporan

saat melaksanakan pekerjaan di lapangan, serta mempermudah fungsi control bagi pimpinan. Kapanpun dimanapun pelaporan dapat dilakukan dalamkondisi jam Dinas pegawai

secara real time. Dengan demikian fungsi kontrol dan efisiensi waktu

dapat dimaksimalkan dengan lebih baik. Selain sangat efisien, media pelaporan ini lebih familier dengan memanfaatkan sistem android yang ada di handphon sesetiap pegawai Rutan. Saat ini aplikasi Siratusamba telah tersedia di playstore dan

appstore.Dengan mengedepankan akuntabilitas, transparan dan ketepatan waktu dan tempat Siratusamba di katakana sebagai aplikasi pelaporan yang sederhana tanpa alur hingga dapat menghemat waktuhany adalam hitungan detik saja. Aplikasi Siratusamba tidak bisa mengambil foto dari galeri untuk dilampirkan sebagai bahan laporan. Hanya bisa real time mengirim hasil pengambilan foto saat itu juga dilengkapi denganGPS.Jadi kita dapat melihat petugas mengunduh laporan dari posisi

mana dia berada. Termasuk mereka yang tengah bertugas mengawalan

dirumah sakit maupun pendampingan di tempat lain. Keuntungan Siratusamba: a. Kinerja Petugas :Kontroling terhadap kinerja setiap petugas yang berguna untuk peningkatan pelayanan b. Mudah Penggunaan (Easy to Use):Aplikasi yang mudah dalam penggunaannya, sehingga tidak membebani petugas c. Mudah dalam Pengawasan: Dapat digunakan sebagai alat pengawasan d. Realtime Report: Penyajian Data Laporan Realtime yang dapat dipergunaka nuntuk mengambil sebuah kebijakan e. Fast Response: Memberikan Pelayanan Cepat tanggap kepada masyarakat f. Integrated System: Menggunakan System yang terintegrasi antara Server dan pengguna lainnya.

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan 1. Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut: a. Tugas Rutan adalah melaksanakan perawatan tahanan baik fisik maupun mentalnya didalam mempersiapkan mereka menghadapi proses peradilan dengan berpedoman kepada asas Praduga Tak Bersalah serta aspek perlindungan dan hak asasi seseorang dalam keseimbangan dengan kepentingan umum dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kerangka penegakkan hukum. b. Fungsi Rutan sebagai tempat penahanan dan perawatan bagi tersangka/terdakwa untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaaan disidang pengadilan dan juga berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi terpidana. 2. Rutan kelas I Jakarta Pusat memberikan program pelayanan kepada Tahanan dan Narapidana

dan

para

pengunjung Rutan,  program pelayanan tahanan bertujuan

memberikan pelayanan membantu memecahkan masalah, dan kepada pengunjung adalah agar para pengunjung mendapatkan pelayanan yang maksimal dari rutan. Bentuk pelayanan tahanan  yang ada di rutan kelas I Jakarta Pusat dibagi menjadi 3 bidangyaitu, BHP (bantuan hukum dan penyuluhan), bimker (bimbingan kerja), dan Administrasi Perawatan dan registrasi. 3. Siratusamba

merupakan

Smart

Mobility

Service

yang

memudahkan

Petugas

Pemasyarakatan memberikan laporan saat melaksanakan pekerjaan di lapangan, serta mempermudah fungsi kontrol bagi pimpinan baik tingkat kantor wilayah. Selain sangat efisien, media pelaporan ini lebih familier dengan memanfaatkan system android yang ada di handphonesetiappegawai Rutan. Saat ini aplikasi Siratusambatelah tersedia di playstore dan app store.

B. Saran Adapun saran menurut kelompok kami bagi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat adalah : Membatasi jumlah pengunjung yang dating mengunjungi Tahanan dan Narapidana, hal ini dapat dilakukan untuk meminimalisir penumpukan pengunjung

di antrian kunjungan serta mengefisienkan waktu untuk dihabiskan

bersama Tahanan dan Narapidana dari pada berlama-lama mengantri. Disamping itu, dapat menunjang pelayanan maksimal yang diberikan petugas baik kepada keluarga Tahanan dan Narapidana yang berkunjung maupun Tahanan dan Narapidana itu sendiri. Kemudian yang kedua dibidang sistem informasi kami melihat bagaimana aplikasi SIRaTuSamba menjadi perantara petugas dengan pimpinan dalam penyampaian informasi, aplikasi ini pula dapat digunakan untuk mengetahui siapa yang mengunjungi WBP pada saat jam besuk, namun fitur ini belum berkembang secara optimal pada penggunaannya. Apabila fitur ini dioptimal kan untuk mendukung kegiatan kunjungan, SIRaTuSamba tidak hanya menjadi sistem informasi antar petugas, tetapi dapat diakses pula oleh pengunjung dengan tambahan

fitur

yakni

dapat

menampilkan

apa

saja

kegiatan

yang

dilakukanTahanan dan Narapidana di dalam Rutan apabila keluarga Tahanan dan Narapidana tidak dapat menjenguk mereka pada jadwalnya.

Selasa, 01 Oktober 2019

(Hari pertamaorientasiLapangan di RumahTahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat bertepatandenganPeringatan Hari Kesaktian Pancasila sehinggaTarunaMengikutiUpacarabersamajajaranPejabatStrukturalsertaPetugasserta WBP)

(Setelah melaksanakangiatUpacara, Tarunamendapatarahan Dari Bapak Karutan Kelas I Jakarta Pusat sertajajaranPejabatstruktural)

Rabu, 3 Oktober 2019

(TarunamelakukanPraktekLayananKunjungandariLoketpendaftaransampaipengunjungkembali)

(TarunamendapatkanmateripelayanantahananterkaitBantuanHukumsertaMelakukanPenyuluhan Hukumkepada WBP)

Kamis, 4 Oktober 2019

(TarunaberkunjungketempatBimbinganKerja WBP yang menuangkankreativitasnyadalamlukisan)

(Tarunamenyocokan data WBP yang mendapat PB dan asimilasi)

(Tarunamencatatsuratmasukmaupunsuratkeluar)

(TarunamelakukanPenggeledahan di Blok Mapenaling (MP) pada malamhari) Jumat, 5 Oktober 2019

(TarunaMelaksanakangiatsenampagi )

(Tarunabeserta group band Rutan Salembamenghibur WBP)