Loading documents preview...
Dr. H. EDY SUGIARTO, M.Kes. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon
Sosialisasi UU No. 24 Tahun 2011 2
Manusia dan Kehidupan Manusia • Kehidupan manusia, penuh risiko – Setiap saat dapat terjadi sakit berat – Suatu ketika menjadi tua dan pensiun, tidak ada pendapatan-masa hidup bisa panjang – Dukungan anak/keluarga lain tidak selalu ada dan tidak selalu cukup
• Manusia bersifat short sighted – Tidak menabung jangka panjang – Tidak menyediakan dana untuk berobat yang cukup – Tidak beli asuransi – Tidak sanggup beli asuransi – Tidak diterima beli asuransi, kalau ia berisiko tinggi
Asuransi sosial (WAJIB)
4
Peran Jamkes
• Kesehatan harus dipelihara (promotif dan Preventif) • Kalau jatuh sakit harus disembuhkan • Berobat mahal (Di USA 5000 USD/hari) • Sakit >>>> jatuh miskin >>>> tidak sembuh
24/01/2018
Hasbullah Thabrany-- UI
6
PRINSIP JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DIKELOLA SECARA NASIONAL
BERLAKU SELURUH INDONESIA, SUBSIDI ANTAR DAERAH & ANTAR INDIVIDU
PORTABILITAS
YANKES TIDAK DIBATASI OLEH LINTAS BATAS
NIRLABA
SEMATA-MATA UNTUK YANKES
EKUITAS
KESETARAAN MENDAPATKAN YANKES
YANKES TERSTRUKTUR
YANKES BERJENJANG
EFISIEN, EFEKTIF, DAN TRANSPARAN SUSTAINABILITY SOLIDARITAS SOSIAL
UU BPJS
8
BPJS • BPJS adalah lembaga yang menyelenggarakan program-program jaminan sosial. • Badan Hukum Publik • Dibentuk oleh UU
Materi Pokok UU BPJS
Transformasi
Jumlah dan Ruang Lingkup
Bentuk dan Kedudukan
Dewas dan Direksi
Fungsi dan Tugas
Jumlah dan Ruang Lingkup • UU BPJS membentuk 2 (dua) BPJS, yaitu: – BPJS Kesehatan; yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan – BPJS Ketenagakerjaan; Badan yg menyelenggarakan Jaminan Pensiun, Hari Tua, Kecelakaan Kerja, dan Kematian
Bentuk dan Kedudukan • BPJS merupakan Badan Hukum Publik • BPJS bertanggungjawab langsung kepada Presiden Fungsi BPJS BPJS berfungsi menyelenggarakan program jaminan sosial.
Tugas BPJS Tugas BPJS adalah: • memungut dan mengumpulkan Iuran dari Psrt dan Pemberi Kerja; • menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah; • mengelola Dana JamSos yang berasal dari Iuran untuk kepentingan Peserta; • mengumpulkan dan mengelola data Peserta program jaminan sosial; • membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan; • memberikan lap mengenai penyelenggaraan program JamSos kepada Presiden; dan • memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jamsos
Dewan Pengawas dan Direksi • Dewan Pengawas dan Direksi berasal dari unsur profesional • Dewan Pengawas adalah organ BPJS yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial. • Direksi adalah organ BPJS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS, sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS serta mewakili BPJS, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Transformasi 1. Tdk boleh ada PHK dan tidk boleh ada penghilangan hak-hak normatif dari karyawan ke-4 BUMN. 2. Tdk boleh merugikan psrt lama yang mengikuti prog di 4 BUMN. 3. Tdk boleh ada progr thd psrt lama yang stagnan atau terhenti. Pel thd psrt lama tdk boleh terhenti. 4. Satu peserta hanya membayar satu kali untuk setiap progr. 5. Pemerintah hrs menyelesaikan seluruh pert pelaksanaannya yang diperlukan terkait persiapan pendirian dan operasional BPJS 1 dan BPJS 2 dengan batasan waktu paling lambat 24 bulan. 6. Ada kepastian dalam investasi 4 BUMN yang saat ini sedang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Proses pengalihan aset dari 4 BUMN kepd aset BPJS dan aset dana jaminan sosial dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
KONSEPSI TERAKHIR (UU BPJS/2011) ASURANSI KOMERSIAL
INFORMAL
TNI/ POLRI Jkes JAMKESMAS Mas+
NON Jkes PRO PROGRAM
JKesDa + JAMKESDA
JAMINAN JKK + KEC KERJA JAMINAN JKem + KEMATIAN JAMINAN JHT + HARI TUA
As ASURANSI Kes+ KESEHATAN
JAMINAN JHT+ HARI TUA
JPen+ PENSIUN
SANTUNAN JKK+ KEC KERJA
Y Y A K E N S K+ E S
SANTUNAN SKem+ KEMATIAN SANTUNAN JHT+ HARI TUA
PENSIUN Jpen+
BPJS 2
BPJS 1
FASE I
JAMINAN JKEM + KEMATIAN
JAMINAN JAM KESEHATAN KES +
FASE II
FASE III
16
Tujuan Akhir SJSN Semua penduduk menpt pel kes ketika sakit, kapanpun dan dimanapun di tanah air Semua penduduk lansia mempunyai uang pensiun bulanan sampai ia meninggal dunia Semua anak yang orang tuanya meninggal sebelum usia pensiun, mempunyai pendapatan pensiun sampai ia bisa mandiri secara ekonomis
Terima Kasih
18