Brief Proposal Seminar Penelitian-asp

Seminar Penelitian-Akuntansi Sektor Publik Hubungan Akuntabilitas, Faktor Organisasional dan Penggunaan Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Kinerja Perguruan Tinggi Swasta Katolik Latar Belakang Masalah Pengelolaan Negara yang mengarah pada konsep New Public Management (NPM) merupakan salah satu proses reformasi sektor publik di Indonesia. Reformasi menjadi tonggak sejarah perubahan dari tatanan kehidupan kelembagaan dan birokrasi. Salah satu hal yang menjadi perhatian khusus dalam konsep pengelolaan NPM adalah mengenai tuntutan semua stakeholder tentang penyelenggaraan good governance pada organisasi sektor publik. Penyelenggaraan organisasi publik berdasarkan good governance menjadi keharusan di era sekarang karena dengan adanya pedoman dan arah yang jelas dalam pengelolaan diharapkan akan membawa dampak positif bagi perkembangan organisasi. Akhir-akhir ini berkembang pula tuntutan penerapan good corporate governance

untuk sektor-sektor non pemerintahan, terutama pada

perusahaan-perusahaan publik dan sejenisnya termasuk perguruan tinggi. Berbicara mengenai akuntabilitas publik dan tata kelola yang baik suatu pemerintahan, berarti tidak terlepas didalamnya akuntabilitas dan tata kelola yang baik di bidang pendidikan terutama perguruan tinggi. Lestyowaty (2014) dalam artikelnya yang dipublikasikan di website Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, menjelaskan bahwa arah dan program pembangunan yang tertuang dalam RKP 2014 dirumuskan dalam satu tema yaitu,”Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”, dan salah satu prioritas dalam pembangunan adalah prioritas di bidang pendidikan. Selain itu, dalam Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 4 menjelaskan bahwa dana pendidikan sebesar 20% berasal dari APBN dan dana pendidikan tersebut digunakan untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan dan efisien. Secara khusus dapat dilihat bahwa alokasi dana APBN untuk perguruan tinggi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tabel di bawah ini menggambarkan perkembangan alokasi dana APBN untuk perguruan tinggi. Tabel 1.1

[Type text]

Page 1

Seminar Penelitian-Akuntansi Sektor Publik Belanja APBN untuk Dana Pendidikan Tinggi (2007-2013) (dalam miliaran Rupiah) Keterangan

Jumlah Persentase Dana Kenaikan/Penurunan LKPP Tahun 2007 6.904,4 LKPP Tahun 2008 13.096,4 89,6% LKPP Tahun 2009 22.189,3 69,4% LKPP Tahun 2010 27.230,8 22,7% LKPP Tahun 2011 35.694,5 31,1% APBN-P 2012 41.940,1 17,5% APBN 2013 38.168,8 (8,9%) Sumber: Data primer diolah, nota keuangan APBN 2013 Jumlah belanja APBN untuk dana pendidikan tinggi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun sudah seharusnya dan patut diapresiasi oleh semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan tinggi tersebut. Selain itu, dalam UU Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012, pasal 78 menjelaskan mengenai akuntabilitas perguruan tinggi. Salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi perguruan tinggi adalah dengan melaporkan kegiatan kampus baik kegiatan akademik maupun non akademik. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa tidak sedikit penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan yang dikelola oleh mereka-mereka yang bukan pegawai negeri sipil atau dengan kata lain tidak merupakan bagian langsung dari pemerintah. Organisasi seperti itu biasanya dikenal sebagai lembaga pendidikan swasta yang dikelola oleh suatu badan sosial (seperti yayasan, organisasi sosial, organisasi keagamaan dan lain-lain), serta perguruan-perguruan tinggi swasta yang dikelola secara professional. Secara substansial baik satuan pendidikan di bawah pengelolaan pemerintah maupun pengelolaan swasta sama-sama melayani kepentingan publik dalam hal pendidikan. Good Governance di perguruan tinggi berpegang pada beberapa prinsip salah satunya adalah akuntabilitas, yakni semua keputusan dan kegiatan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder yang bersangkutan. Posner (2000) menyatakan bahwa keharusan mempertanggungjawabkan (account) perilaku dan mengelola ekspektasi berbagai tipa forum dengan berbagai cara menjadi permasalahan yang tidak terselesaikan bagi institusi publik yang disebabkan oleh tekanan berlebihan

[Type text]

Page 2

Seminar Penelitian-Akuntansi Sektor Publik pada salah satu set bentuk keharusan akuntabilitas (Dubnick, 2005; Johnston & Romzek, 1999; Kearns, 1994; Koppell, 2005; Radin, 2002; Radin & Romzek, 1996; Romzek & Dubnick, 1987). Menurut Yang (2012) tekanan berlebihan pada salah satu set bentuk keharusan akuntabilitas disebabkan oleh perbedaan tipa akuntabilitas, yaitu accountability to atau akuntabilitas berdasarkan sumber, misalnya akuntabilitas politik, legal, dan teknik, seperti dalam penelitian Romzek & Ingraham (2000), Schwartz & Sulitzeanu-Kenan (2004), dan accountability for atau akuntabilitas berdasarkan konten, misalnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja, seperti dalam penelitian Bardach & Lesser (1996), Heinrich (2002), Wang (2002). Dalam penelitian Hwang K. (2013) juga memberikan hasil yang positif bahwa ketika keharusan akuntabilitas itu dikelola dengan baik maka akuntabilitas itu secara langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik, karena manajemen memandang akuntabilitas sebagai strategi dalam mencapai pelayanan publik yang baik. Hasil penelitian di atas secara umum bertujuan untuk mengilustrasi dilema dan konflik akuntabilitas serta perubahan ekspektasi forum yang dapat menciptakan dilema, konflik dan tekanan bagi individu dan/atau organisasi yang berdampak secara negatif maupun positif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Penelitian Caseley (2006) menunjukkan berbagai tipe akuntabilitas berkontribusi terhadap perbaikan kinerja pelayanan melalui pembentukan mekanisma formal. Hasil penelitian Caseley menunjukkan dampak positif dari keharusan akuntabilitas dan didukung oleh penelitian Kim (2005) yang menyatakan bahwa konflik keharusan akuntabilitas itu sendiri mungkin tidak menjadi permasalahan untuk kinerja aktor. Dubnick (2005) menyatakan bahwa secara retorik tipe-tipe keharusan akuntabilitas merupakan janji solusi untuk permasalahan-permasalahan aktor akuntabilitas, janji untuk keadilan, janji transparansi, janji perilaku tepat aktor akuntabilitas, janji kinerja aktor akuntabilitas, dan bukan sebagai faktor penyebab kegagalan pencapaian tujuantujuan tersebut. Oleh karena itu, masih sangat relevan untuk menguji kembali secara empiris hubungan antara konflik keharusan akuntabilitas dan kinerja organisasi khususnya pada bidang pendidikan di perguruan tinggi dengan memperhatikan faktor-

[Type text]

Page 3

Seminar Penelitian-Akuntansi Sektor Publik faktor lainnya yang juga dapat memotivasi kinerja dalam mencapai tujuan organisasi, seperti faktor organisasi dan faktor teknis yang diterapkan dalam organisasi. Penelitian ini merupakan pengembangan dari riset yang telah dilakukan oleh Hwang K. (2013) terkait dengan pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja organisasi dalam pelayanan publik pada sebuah lembaga kesejahteraan anak di Negara bagian Virginia. Penelitian tersebut telah berhasil memberikan bukti bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja lembaga dalam pelayanan publik. Pengembangan dalam penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan faktor organisasi lainnya yang dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam pelayanan publik terutama pada suatu perguruan tinggi swasta yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK), mengingat bahwa dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012 pasal 78 dijelaskan bahwa suatu perguruan tinggi juga perlu melaksanakan akuntabilitas. Pertimbangan terhadap keharusan akuntabilitas oleh perguruan tinggi yang tercantum dalam UU Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012 merupakan salah satu kekuatan (tekanan) eksternal dari suatu organisasi, sebagaimana dijelaskan oleh Teori Institusional. Teori ini secara umum menjelaskan mengenai variabilitas tindakantindakan individu maupun organisasi yang disebabkan oleh faktor-faktor eksogen (Dacin, 1997) dengan asumsi perilaku kepatuhan sebagai respon tunggal atas tekanantekanan tersebut guna memelihara hubungan yang stabil dengan lingkungan eksternalnya (Scott, 2004: Oliver, 1992). Dalam konteks sektor publik, tekanan eksternal bagi organisasi dapat berupa kekuatan paksaan (coercive power) yang berasal dari pemerintah, peraturan, atau lembaga lain untuk mengadopsi suatu sistem atau struktur tertentu (Ashworth, et al. 2007). Pada kebanyakan riset telah memberikan bukti bahwa organisasi sektor publik biasanya akan senantiasa tunduk pada otoritas formal atau peraturan hukum yang ditetapkan pemerintah (Akbar, dkk., 2010) sebagai manifestasi norma-norma atau harapan masyarakat yang terlembaga ke dalam organisasi (DiMaggio & Powell, 1983). Perluasan juga dilakukan dengan menambahkan faktor organisasi tujuan yang jelas dan terukur, gaya kepemimpinan, kompetensi, motivasi dan sistem pengukuran kinerja yang diduga akan mempengaruhi kinerja perguruan tinggi. Variabel-variabel tersebut

[Type text]

Page 4

Seminar Penelitian-Akuntansi Sektor Publik digunakan pada penelitian kali ini untuk memperjelas pendefinisian konsep kinerja organisasi perguruan tinggi. Untuk kepentingan dan tujuan-tujuan praktikal, penelitian akan dilakukan dalam batasan lingkup perguruan tinggi swasta yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK), yang telah dimulai sejak tahun 1984. Di lain pihak, perguruan tinggi swasta APTIK dipilih dengan mempertimbangkan faktor keagamaan yang seluruh anggotanya berlatar belakang agama katolik, terkait dengan nilai-nilai agama yang dianut dan norma-norma keagamaan dalam pengelolaan layanan pendidikan pada masing-masing perguruan tinggi. Di samping itu, generalisasi hasil akan lebih memungkinkan untuk dilakukan. Perumusan Masalah Penyelenggaraan organisasi publik berdasarkan good governance menjadi keharusan di era sekarang karena dengan adanya pedoman dan arah yang jelas dalam pengelolaan diharapkan akan membawa dampak positif bagi perkembangan organisasi. Akhir-akhir ini berkembang pula tuntutan penerapan good corporate governance untuk sektor-sektor non pemerintahan, terutama pada perusahaan-perusahaan publik dan sejenisnya termasuk perguruan tinggi. Berbicara mengenai akuntabilitas publik dan tata kelola yang baik suatu pemerintahan, berarti tidak terlepas didalamnya akuntabilitas dan tata kelola yang baik di bidang pendidikan terutama perguruan tinggi. Pertimbangan terhadap keharusan akuntabilitas oleh perguruan tinggi yang tercantum dalam UU Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012 merupakan salah satu kekuatan (tekanan) eksternal dari suatu organisasi, sebagaimana dijelaskan oleh Teori Institusional. Teori Institusional ini secara umum menjelaskan mengenai variabilitas tindakan-tindakan individu maupun organisasi yang disebabkan oleh faktor-faktor eksogen (Dacin, 1997) dengan asumsi perilaku kepatuhan sebagai respon tunggal atas tekanan-tekanan tersebut guna memelihara hubungan yang stabil dengan lingkungan eksternalnya (Scott, 2004: Oliver, 1992). Pada Prakteknya di Indonesia, pengelolaan perguruan tinggi tidak hanya dikelola oleh pihak pemerintah (Perguruan Tinggi Negeri), namun juga sebagian besar dikelola oleh pihak swasta (Perguruan Tinggi Swasta). Terkait dengan hal tersebut, isu akuntabilitas dalam pengelolaan perguruan tinggi oleh pihak swasta menjadi sangat

[Type text]

Page 5

Seminar Penelitian-Akuntansi Sektor Publik penting karena sampai dengan tahun 2013 jumlah mahasiswa perguruan tinggi swasta mencapai 3.861.854, jumlah tersebut jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah mahasiswa perguruan tinggi negeri yang hanya sebanyak 1.665.058. Di samping itu, pengelolaan perguruan tinggi oleh pihak swasta saat ini dikelola dengan berbagai latar belakang, salah satunya perguruan tinggi yang tergabung dalam APTIK yang berlatar belakang agama katolik. Dengan mempertimbangkan hal ini, perhatian khusus juga diperlukan terhadap konten nilai-nilai dan norma-norma agama dalam pengelolaan perguruan tinggi yang tergabung dalam APTIK. Berdasarkan uraian di atas, dengan membatasi lingkup penelitian pada organisasi perguruan tinggi swasta katolik di Indonesia, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah Akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal mempengaruhi kinerja perguruan tinggi? 2. Apakah tujuan organisasi yang jelas terukur, gaya kepemimpinan, dan kompetensi mempengaruhi kinerja perguruan tinggi? 3. Apakah gaya kepemimpinan dan kompetensi mempengaruhi motivasi kerja? 4. Apakah motivasi mempengaruhi kinerja perguruan tinggi? 5. Apakah penggunaan sistem pengukuran kinerja untuk tujuan operasional, insentif, dan eksploratoris mempengaruhi kinerja perguruan tinggi? Model Penelitian

[Type text]

Page 6

Seminar Penelitian-Akuntansi Sektor Publik Kontribusi Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut: 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori, terutama dalam bidang akuntansi sektor publik, spesifik pada organisasi sektor publik penyedia layanan pendidikan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyediakan tambahan pemahaman literatur mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan perguruan tinggi serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan pelayanan publik dalam organisasi perguruan tinggi. 2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak manajemen perguruan tinggi dan para pembuat keputusan dalam rangka menetapkan kebijakankebijakan manajerial yang hendak diterapkan kepada para tenaga kependidikan, yang memiliki karakteristik berbeda dari pegawai organisasi sektor publik lainnya. 3. Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi secara praktikal terkait perwujudan kesejahteraan sosial dalam hal pemberian layanan pendidikan yang adil, efisien dan akuntabel. Limitasi Penelitian Penelitian ini hanya terbatas dalam lingkup sektor pendidikan tinggi untuk perguruan tinggi yang tergabung dalam APTIK (Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik), jadi dalam mengeneralisasi perlu kehati-hatian karena karakteristik atau nilai-nilai yang diadopsi oleh perguruan tinggi katolik ini berdasarkan pada norma atau nilai nilai agama katolik. Metodologi Penelitian 

Populasi dan sampel Penelitian dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa tengah, dan Jawa Timur, khususnya perguruan tinggi swasta yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK). Perguruan tinggi swasta yang tergabung dalam APTIK dipilih sebagai sampel dengan mempertimbangkan keberagaman jumlah mahasiswa yang terdaftar, yaitu:

[Type text]

Page 7

Seminar Penelitian-Akuntansi Sektor Publik No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 `1 0 11 12

Nama Universitas Universitas Sanata Dharma Universitas Atmajaya Yogyakarta Universitas Atmajaya Jakarta Universitas Atmajaya Makasar Universitas Soegijapranata Universitas Widya Mandala Madiun Universitas Widya Mandala Surabaya Universitas Widya Mandira Universitas De La Salle Universitas Prahyangan Universitas Widya Karya Universitas Dharma Cendika

Jumlah Mahasiswa 10.421 9.380 12.238 1.458 5.362 825 4.468 Data tidak tersedia Data tidak tersedia 42.183 494 427

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh eksekutif senior setiap bagian pada perguruan tinggi (Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Kepala Bagian Penjaminan Mutu, Kepala Bagian Administrasi dan Akademik, Kepala Bagian LPPM, Kepala Bagian Keuangan, dan Kepala Bagian P3MP). Metode yang digunakan untuk menyeleksi sampel adalah random sampling. Semua eksekutif senior di setiap bagian pada masing-masing perguruan tinggi memiliki kesempatan untuk dijadikan 

sampel penelitian ini. Desain Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data Data primer dikumpulkan dengan menggunakan mixed method, yaitu metode penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mengombinasikan berbagai teknik, metode, pendekatan, konsep, bahasa kuantitatif, dan bahasa kualitatif kedalam satu penelitian (Johnson dan Onwuegbuzie, 2004). Secara khusus, penelitian ini menerapkan strategi sequential explanatory yang mengombinasikan analisis data kuantitatif dan kualitatif (Creswell dan Clark, 2011).



Variabel dan Pengukuran  Konstruk akuntabilitas internal diukur dengan mengadopsi 4 item ukuran akuntabilitas internal dari Akbar et al. (2012) yang diadopsi dari Cavalluzzo dan Ittner (2004). Sedangkan konstruk akuntabilitas eksternal diukur dengan mengadopsi 8 item ukuran akuntabilitas eksternal dari Akbar et al. (2012) yang diadopsi dari Wang (2002).

[Type text]

Page 8

Seminar Penelitian-Akuntansi Sektor Publik  Konstruk kinerja organisasi diukur dengan mengadopsi 7 item yang digunakan Spekle dan Verbeeten (2014) untuk mengukur kinerja. Ukuran kinerja tersebut dikembangkan oleh Van de Ven dan Ferry (1980).  Konstruk untuk mengukur tujuan yang jelas dan terukur dengan mengadopsi instrument yang dikembangkan oleh Verbeeten (2008) yang terdiri dari 6 item.  Konstruk gaya kepemimpinan diukur dengan mengadopsi 9 item pertanyaan yang diadopsi dari Luthans (2006).  Konstruk kompetensi diukur dengan mengadopsi 7 item pertanyaan yang diadopsi dari Hutapea dan Thoha (2008).  Konstruk motivasi diukur dengan mengadopsi 8 item pertanyaan yang diadopsi dari Herzberg (1959)  Konstruk penggunaan sistem pengukuran kinerja diukur dengan mengadopsi 

dari Spekle dan Verbeeten (2014), instrumen terdiri dari 7 item pertanyaan. Alat Analisis Analisis kuantitatif atau pengujian hipotesis dilakukan dengan pendekatan Structural Equation Modelling - Partial Least Square (SEM-PLS). Pemilihan SEM dalam penelitian ini karena Hair et al., 2013) mengatakan SEM mampu menguji model penelitian yang kompleks secara simultan dan dapat menganalisis variabel yang tidak dapat diukur langsung dan memperhatikan kesalahan pengukuran. SEMPLS dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural.



Teknik Kuantitatif  Uji Validitas konvergen merupakan pengujian sejauh mana sebuah ukuran berkorelasi positif dengan alternatif ukuran-ukuran dalam konstruk yang 

sama (Heir et al., 2013). Pengujian reliabilitas menggunakan parameter nilai cronbach’s alpha yang menghasilkan sebuah estimasi reliabilitas berdasarkan pada interkorelasi



dari indikator terukur dari variabel (Heir et al., 2013). Model struktural dievaluasi menggunakan parameter besaran skor R Square (R2) untuk memperoleh kepastian terkait tingkat kemampuan model untuk memprediksi konstruk-konstruk (eksogen dan endogen) yang diukur.

[Type text]

Page 9

Seminar Penelitian-Akuntansi Sektor Publik 

Nilai koefisien path (inner model) digunakan dalam pengujian hipotesis. Skor koefisien path ditunjukkan oleh nilai T-statistics. Hipotesis dinyatakan terdukung ketika nilai T-statistics lebih tinggi dibandingkan dengan nilai Ttable. Penelitian ini menggunakan tingkat keyakinan 95% (α = 5%). Dengan demikian T-table untuk menguji hipotesis satu ekor adalah ≥ 1,64 (Hair et



al., 2013). Teknik Kualitatif Pendekatan kualitatif menggunakan analisis tematik dan menggunakan interview semi terstruktur dan interview terbuka. Pada pendekatan kualitatif ini, peneliti menggunakan konten analisis atas transkrip wawancara yang telah dibuat.

Konteks Penelitian Konteks dalam penelitian ini menekankan pada akuntabilitas sektor pendidikan khususnya pendidikan tinggi pada perguruan tinggi swasta katolik serta faktorfaktor lain yang mendukung dalam kinerja perguruan tinggi swasta katolik tersebut. Referensi: Akbar, Rusdi, Pilcher Robyn and Perrin Brian. 2012. “Performance Measurement in Indonesia: The Case of Local Government.” Pacific Accounting Review 24, no. 3: 262-291 Caseley, J. (2006). Multiple Accountability Relationship and Improved Service Delivery Performance in Hyderabad City, Southern India. International Review of Admnistrative Sciences, 531-546. Cavalluzzo, Ken S., Christopher D. Ittner. 2004. “Implementing performance measurement innovations: Evidence from government.” Accounting, Organizations and Society, 29, no. 3-4: 243-267. Creswell, John W., dan Vicki L. P. Clark. 2011. Design and Conducting Mixed Methods Research (2nd Ed). United States of America: Sage Publications.

[Type text]

Page 10

Seminar Penelitian-Akuntansi Sektor Publik DiMaggio, Paul J., Walter W. Powell. 1983. “The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields.” American Sociological Review, 48, no. 2: 147-160. Dubnick, Melvin. 2005. “Accountability and the Promise of Performance: In Search of the Mechanisms.” Performance & Management Review, 28, no.3: 76-417. Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation. American Psychologist, 57(9), 705-717. Pollitt, Christopher, dan Geert Bouckaert. 2004. Public management reform: A comparative analysis. Oxford: Oxford University Press. Rivai, V, dan Mulyadi, D. 2009. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Suranta, Sri. 2002. Dampak Motivasi Karyawan Pada Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Dengan Kinerja Karyawan Perusahaan Bisnis. Empirika.Vol 15. No 2. Hal: 116-138. Spekle, Roland F. dan Frank H.M. Verbeeten. 2014. “The Use of Performance Measurement Systems in the Public Sector: Effects on Performance.” Management Acounting Research, 25: 131-146. Thoha, Miftah. 1983. Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Van de Ven, Andrew H., dan Diane L. Ferry, 1980. Measuring and Assessing Organizations.Wiley, New York. Van Helden, G. J., Age Johnsen, dan Jarmo Vakkuri 2012. “TheLifecycle approach to performance management: Implica-tions for public management and evaluation.” Evaluation,the Journal of Research, Theory and Practice, 18, no. 2: 159-175. Wang, Xiahou. 2002. “Assesing Performance Measurement Impact: A study of US Local Government.” Public Performance and Management Review, 26: 26-43

[Type text]

Page 11