Buku Ajar Estimasi

o

ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI SMK TEKNOLOGI

BAHAN AJAR MANDIRI

BAB I JENIS KONSTRUKSI 1. Macam Dan Jenis Konstruksi Sebuah kata konstruksi mungkin sudah tidak asing lagi di dengar di telinga. Namun, apa anda juga sudah tahu definisi dari kata konstruksi yang sebenarnya? Jika di ambil berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau di singkat KBBI, kata konstruksi memiliki arti sebuah model ataupun tata letak dari suatu bangunan, seperti contohnya rumah, gedung, jembatan dan lain sebagainya. Akan tetapi definisi dari kata konstruksi menurut para ahli adalah suatu kegiatan yang di lakukan untuk membangun sebuah saranan dan prasarana. Pada bidang arsitektur ataupun teknik sipil, sebuah konstruksi itu di kenal sebagai sebuah bangunan atau kumpulan infrastruktur dalam satu atau beberapa tempat. Apabila di ulas secara ringkas, konstruksi dapat di definisikan sebagai keseluruhan objek suatu bangunan yang terdiri dari beberapa bagian struktur. Seperti misalnya, konstruksi struktur bangunan yaitu sebuah bentuk atau bangunan yang secara keseluruhan terjadi karenya adanya struktur bangunan. Dalam semua bidang konstruksi tentunya di perlukan sebuah alat untuk dapat membantu dalam proses kontruksi tersebut, entah itu sebuah peralatan kecil sampai dengan peralatan berat atau besar. Setiap perusahaan rekonstruksi atau perusahaan arsitektur pastinya tidak semua dari mereka memiliki lengkap semua peralatan tersebut. Oleh karenanya kami perusahaan Sarana Mutu hadir untuk dapat melengkapi kebutuhan alat-alat berat itu. Alat-alat berat yang kami sediakan seperti contohnya vibrator roller, vibrator beton, mesin trowel dan masih banyak lagi yang lainnya, itu semua memiliki kualitas yang terbaik. Bahkan perusahaan kami SARANA MUTU telah banyak berkerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar dalam segala bidang konstruksi, seperti konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan masih banyak yang lainnya.

 Jenis Konstruksi Berikut ini kami uraikan sedikit tetang beberapa jenis konstruksi yang pernah menjadi salah satu projek kerja sama kami dengan perusahaan-perusahaan arsitektur, seperti contohnya: 1. Konstruksi Gedung Jenis konstruksi yang satu ini mungkin sudah sangat familiar untuk kita dengar. Konstruksi gedung ini sudah pasti pernah terjadi di semua kota kecil maupun besar. Seperti mulai dari

sebuah konstruksi fasilitas umum contohnya bangunan institusional, lembaga pendidikan dan juga sebuah tempat rekreasi. Dalam konstruksi di dalam sebuah gedung biasanya akan di tangani oleh seorang arsitek dan juga insinyur sipil. Sementara untuk material yang di perlukan pada konstruksi gedung sendiiri akan lebih di tekankan pada aspek-aspek arsitektual. 2. Konstruksi Teknik atau Jalan Jenis konstruksi jalan adalah sebuah proyek pembangunan yang meliputi penggalian, pengurugan, pengerasan jalan dan juga struktur drainase serta konstruksi sebuah jembatan. Untuk sebuah konstruksi jalan umumnya akan di tangani oleh departemen pekerjaan umum setempat, ini akan sangat berbeda dengan jenis konstruksi bangunan jika di lihat dari segi aktifitas antara seorang pemilik, perencana dan juga seorang kontraktor. Jenis konstruksi teknik merupakan suatu konstruksi yang akan melibatkan sebuah struktur yang di rencanakan dan juga di desain secara khusus oleh para ahli yang memang di buat untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat umum dengan berhubungan dengan infrastruktur. Jenis konstruksi teknik sendiri telah di bagi menjadi 2 bagian, yaitu konstruksi berat dan konstruksi jalan. Dan yang termasuk ke dalam sebuah konstruksi berat, ialah seperti proyek utilitas pada suatu Negara seperti pemasangan pipa besar, bendungan, jalur transpoortasi udara, air dan darat. Dalam konstruksi ini umumnya akan di biayai oleh pemerintah atau juga bisa kerja sama antara pemerintah dengan sebuah pihak swasta. 3. Konstruksi Industri Yang masuk ke dalam konstruksi industri ini umumnya sebuah proyek industry yang memang membutuhkan spesifikasi dan juga persyaratan yang khusus seperti contohnya pada proyek industry kilang minyak, industry berat dan juga industri dasar. Pada perencanaan dan pelaksanaannya ini memerlukan suatu ketelitian dan keahlian juga teknologi yang pasti haruslah spesifik. Apabila di lihat secara garis besar, akan terdapat empat tahapan dalam suatu konstruksi. Di awali dari tahan perencanaan atau bisa di sebut planning, tahan perancangan atau desain, tahan pengadaan dan juga tahan pelaksanaan atau konstruksi itu sendiri. a. Tahap Perencanaan Pada tahap perencanaan, penetapan untuk garis-garis besar rencana proyek itu di lakukan, termasuk juga merekrut pihak konsultan. Apa sih yang di lakukan dalam tahap ini ? ini di antaranya yaitu briefing, studi dari kelayakan proyek, penentuan desain, program budgeting samapai dengan financing. b. Tahap Perancangan Dalam tahap ke dua ini adalah sutu perancangan yang akan di lakukan dalam 3 periode, yakni periode prelimenery design atau dalam bahasa Indonesia bisa juga di sebut pra rancangan,

perkembangan rancangan atau periode design development dan periode desain akhir dan juga penyiapan untuk dokumen pelaksanaan. c. Tahap Pengadaan atau Pelelangan Untuk tahan ketiga yaitu pengadaan ini, maka yang perlu di lakukan adalah sebuah pengadaan konsultan pengadaan sesudah gagasan awal dan juga pengadaan pengawas untuk di lakukan supervise dalam proyek itu sendiri. Setelah di lakukan pengadaan konsultan, pengadaan kontraktor juga di lakukan dalam tahap ini. d. Tahap Pelaksanaan Dalam tahapan terakhir ini yaitu konstruksi merupakan pelaksanaan pembangunan suatu konstruksi fisik yang sesuai dengan desain yang di awal telah di sepakati. Dalam tahap ini, setelah kontrak telah di tandatangani, dan SPK sudah di keluarkan maka perkerjaan dapat di lakukan I. KONSTRUKSI GEDUNG  Bagian dari Konstruksi Bangunan (GEDUNG) Bisa dibilang konstruksi bangunan adalah tubuh sebuah bangunan. Bagian-bagian dari konstruksi bangunan adalah penyusun yang memiliki sifat, material, dan tujuan tersendiri dalam sebuah bangunan. Konstruksi bangunan dibedakan menjadi dua kelompok. Bangunan bagian atas yang berfungsi mendukung konstruksi bangunan, misalnya dinding, ventilasi rumah, dan atap. Sedangkan bagian bawah bangunan bertugas menopang konstruksi bangunan, contohnya pondasi rumah. Buat kamu yang berniat membangun rumah atau sekadar menambah pengetahuan mengenai konstruksi bangunan, yuk ketahui terlebih dahulu, bagian konstruksi bangunan apa saja sih yang harus ada pada hunian! 1. Bagian Konstruksi Bagunan yang Pertama: Pondasi Pondasi adalah bagian konstruksi bangunan paling dasar, fungsinya menopang keseluruhan bangunan. Memiliki pondasi yang kokoh merupakan hal yang paling penting. Pondasi sendiri harus memenuhi tiga syarat yaitu ditempatkan pada lahan yang tepat, memiliki risiko longsor yang kecil, dan tidak rentan terhadap penurunan. Bahan penyusun pondasi biasanya tersusun dari batu-batu bata, batu kali, atau beton. 2. Balok Beton Jika pondasi berfungsi meneruskan beban bangunan ke tanah, maka balok beton bertugas meneruskan beban ke pondasi di bawahnya. Selain itu, konstruksi bangunan ini juga memudahkan dalam membangun dinding. Kemampuan tanah yang berbeda dalam menopang bangunan bisa membuat sebagian bangunan mengalami penurunan. Itulah mengapa konstruksi bangunan berupa campuran baja dan beton ini amat diperlukan, gunanya menahan agar bangunan tetap sejajar. 3. Konstruksi Bangunan Pada Dinding Dinding adalah salah satu konstruksi bangunan bagian atas, dibangun di atas balok beton. Dinding berfungsi memisahkan bagian dalam dan luar hunian, serta sebagai partisi ruangan.

Jika dinding berada di tengah bangunan maka dinding juga berguna untuk menahan beban konstruksi bangunan di atasnya. Berdasarkan bahan bakunya, dinding digolongkan ke dalam tiga jenis. Dinding tradisional berbahan dasar kayu atau bambu, serta dinding permanen yang berbahan beton. Sedangkan dinding yang merupakan campuran keduanya disebut dinding semi-permanen. 4. Ventilasi Apa itu ventilasi? Ventilasi adalah konstruksi bangunan yang berperan dalam pertukaran udara dari luar ke dalam hunian. Ventilasi tidak melulu soal jendela, pintu dan lubang dinding pun termasuk ventilasi. Letak dan ukuran konstruksi bangunan satu ini berpengaruh besar pada kenyamanan, kesehatan, dan keamanan hunian. Tempatkan ventilasi di depan atau samping rumah kamu, lubang-lubang kecil dekat plafon juga bisa membuat suhu hunian lebih sejuk. 5. Balok Latei Konstruksi bangunan satu ini berada di bagian atau pintu ataupun jendela, berfungsi untuk menahan beban bangunan bagian atas. Balok latei mengurangi beban kusen jendela dalam menyangga agar kusen tidak berisiko melengkung atau patah meski diguncang gempa. 6. Balok Ring Konstruksi bangunan berbahan baku beton ini terletak tepat di atas tembok. Fungsi utamanya adalah menstabilkan posisi dinding di bawahnya, serta mengokohkan bagian atas kolom. Akhirnya, beban konstruksi bagian atas bisa diteruskan ke kolom hingga pondasi. 7. Kuda-Kuda Sederhananya, kuda-kuda adalah konstruksi bangunan yang berguna untuk mengokohkan bagianbagian atap berupa usuk, reng, dan genting. Kuda-kuda umumnya terbuat dari kayu atau baja ringan. 8. Atap Atap adalah konstruksi bangunan paling atas dengan fungsi utama sebagai pelindung hunian dari cuaca dan gangguan dari luar. Atap menjamin keamanan dan keleluasaan penghuni rumah. Atap juga turut memperindah suatu bangunan. Perkerasan jalan adalah campuran antara agregat dan bahan ikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Agregat yang biasanya dipakai dalam perkerasan jalan adalah batu pecah, batu belah, batu kali dan hasil samping peleburan baja. Sedangkan bahan ikat yang dipakai antara lain semen, aspal dan tanah liat. II. KONSTRUKSI JALAN  Jenis – Jenis Perkerasan Jalan Pada umumnya, perkerasan jalan terdiri dari beberapa jenis lapisan perkerasan yang tersusun dari bawah ke atas,sebagai berikut :  Lapisan tanah dasar (sub grade) 

Lapisan pondasi bawah (subbase course)



Lapisan pondasi atas (base course)



Lapisan permukaan / penutup (surface course)

Terdapat beberapa jenis / tipe perkerasan yaitu: 1. Flexible pavement (perkerasan lentur). 2.

Rigid pavement (perkerasan kaku).

3.

Composite pavement (gabungan rigid dan flexible pavement)

 Perkerasan Lentur (Flexible Pavement) Lapisan perkerasan jalan berfungsi untuk menerima beban lalu-lintas dan menyebarkannya ke lapisan di bawahnya terus ke tanah dasar 1. Lapisan Tanah Dasar (Subgrade) Lapisan tanah dasar adalah lapisan tanah yang berfungsi sebagai tempat perletakan lapis perkerasan dan mendukung konstruksi perkerasan jalan diatasnya. Menurut Spesifikasi, tanah dasar adalah lapisan paling atas dari timbunan badan jalan setebal 30 cm, yang mempunyai persyaratan tertentu sesuai fungsinya, yaitu yang berkenaan dengan kepadatan dan daya dukungnya (CBR). Lapisan tanah dasar dapat berupa tanah asli yang dipadatkan jika tanah aslinya baik, atau tanah urugan yang didatangkan dari tempat lain atau tanah yang distabilisasi dan lain lain. Ditinjau dari muka tanah asli, maka lapisan tanah dasar dibedakan atas : 

Lapisan tanah dasar, tanah galian.



Lapisan tanah dasar, tanah urugan.



Lapisan tanah dasar, tanah asli.

Kekuatan dan keawetan konstruksi perkerasan jalan sangat tergantung dari sifat-sifat dan daya dukung tanah dasar. Umumnya persoalan yang menyangkut tanah dasar adalah sebagai berikut : 

Perubahan bentuk tetap (deformasi permanen) akibat beban lalu lintas.



Sifat mengembang dan menyusutnya tanah akibat perubahan kadar air.



Daya dukung tanah yang tidak merata akibat adanya perbedaan sifat-sifat tanah pada lokasi yang berdekatan atau akibat kesalahan pelaksanaan misalnya kepadatan yang kurang baik. 1. Lapisan Pondasi Bawah (Subbase Course) Lapis pondasi bawah adalah lapisan perkerasan yang terletak di atas lapisan tanah dasar dan di bawah lapis pondasi atas. Lapis pondasi bawah ini berfungsi sebagai : 

Bagian dari konstruksi perkerasan untuk menyebarkan beban roda ke tanah dasar.



Lapis peresapan, agar air tanah tidak berkumpul di pondasi.



Lapisan untuk mencegah partikel-partikel halus dari tanah dasar naik ke lapis pondasi atas.



Lapis pelindung lapisan tanah dasar dari beban roda-roda alat berat (akibat lemahnya daya dukung tanah dasar) pada awal-awal pelaksanaan pekerjaan.



Lapis pelindung lapisan tanah dasar dari pengaruh cuaca terutama hujan.

2. Lapisan pondasi atas (base course) Lapisan pondasi atas adalah lapisan perkerasan yang terletak di antara lapis pondasi bawah dan lapis permukaan. Lapisan pondasi atas ini berfungsi sebagai : 

Bagian perkerasan yang menahan gaya lintang dari beban roda dan menyebarkan beban ke lapisan di bawahnya.



Bantalan terhadap lapisan permukaan.

Bahan-bahan untuk lapis pondasi atas ini harus cukup kuat dan awet sehingga dapat menahan bebanbeban roda. Dalam penentuan bahan lapis pondasi ini perlu dipertimbangkan beberapa hal antara lain, kecukupan bahan setempat, harga, volume pekerjaan dan jarak angkut bahan ke lapangan. 3. Lapisan Permukaan (Surface Course) Lapisan permukaan adalah lapisan yang bersentuhan langsung dengan beban roda kendaraan. Lapisan permukaan ini berfungsi sebagai : 

Lapisan yang langsung menahan akibat beban roda kendaraan.



Lapisan yang langsung menahan gesekan akibat rem kendaraan (lapisaus).



Lapisan yang mencegah air hujan yang jatuh di atasnya tidak meresap ke lapisan bawahnya dan melemahkan lapisan tersebut. 

Lapisan yang menyebarkan beban ke lapisan bawah, sehingga dapat dipikul oleh lapisan di bawahnya. Apabila dperlukan, dapat juga dipasang suatu lapis penutup / lapis aus (wearing course) di atas lapis permukaan tersebut. Fungsi lapis aus ini adalah sebagai lapisan pelindung bagi lapis permukaan untuk mencegah masuknya air dan untuk memberikankekesatan (skid resistance) permukaan jalan. Apis aus tidak diperhitungkan ikut memikul beban lalu lintas

 Perkerasan Kaku Perkerasan jalan beton semen atau secara umum disebut perkerasan kaku, terdiri atas plat (slab) beton semen sebagai lapis pondasi dan lapis pondasi bawah (bisa juga tidak ada) di atas tanah dasar. Dalam konstruksi perkerasan kaku, plat beton sering disebut sebagai lapis pondasi karena dimungkinkan masih adanya lapisan aspal beton di atasnya yang berfungsi sebagai lapis permukaan. Perkerasan beton yang kaku dan memiliki modulus elastisitas yang tinggi, akan mendistribusikan beban ke bidang tanah dasra yang cukup luas sehingga bagian terbesar dari kapasitas struktur perkerasan diperoleh dari plat beton sendiri. Hal ini berbeda dengan perkerasan lentur dimana kekuatan perkerasan diperoleh dari tebal lapis pondasi bawah, lapis pondasi dan lapis permukaan. Karena yang paling penting adalah mengetahui kapasitas struktur yang menanggung beban, maka faktor yang paling diperhatikan dalam perencanaan tebal perkerasan beton semen adalah kekuatan beton itu sendiri. Adanya beragam kekuatan dari tanah dasar dan atau pondasi hanya berpengaruh kecil terhadap kapasitas struktural perkerasannya.

Lapis pondasi bawah jika digunakan di bawah plat beton karena beberapa pertimbangan, yaitu antara lain untuk menghindari terjadinya pumping, kendali terhadap sistem drainasi, kendali terhadap kembang-susut yang terjadi pada tanah dasar dan untuk menyediakan lantai kerja (working platform) untuk pekerjaan konstruksi. Secara lebih spesifik, fungsi dari lapis pondasi bawah adalah : 

Menyediakan lapisan yang seragam, stabil dan permanen.



Menaikkan harga modulus reaksi tanah dasar (modulus of sub-grade reaction = k), menjadi modulus reaksi gabungan (modulus of composite reaction). 

Mengurangi kemungkinan terjadinya retak-retak pada plat beton.



Menyediakan lantai kerja bagi alat-alat berat selama masa konstruksi.

Menghindari terjadinya pumping, yaitu keluarnya butir-butiran halus tanah bersama air pada daerah sambungan, retakan atau pada bagian pinggir perkerasan, akibat lendutan atau gerakan vertikal plat beton karena beban lalu lintas, setelah adanya air bebas terakumulasi di bawah pelat. Pemilihan penggunaan jenis perkerasan kaku dibandingkan dengan perkerasan lentur yang sudah lama dikenal dan lebih sering digunakan, dilakukan berdasarkan keuntungan dan kerugian masing-masing jenis perkerasan tersebut. Jenis-jenis perkerasan jalan beton semen Berdasarkan adanya sambungan dan tulangan plat beton perkerasan kaku, perkerasan beton semen dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis sebagai berikut : 

Perkerasan beton semen biasa dengan sambungan tanpa tulangan untuk kendali retak.



Perkerasan beton semen biasa dengan sambungan dengan tulangan plat untuk kendali retak. Untuk kendali retak digunakan wire mesh diantara siar dan penggunaannya independen terhadap adanya tulangan dowel. 

Perkerasan beton bertulang menerus (tanpa sambungan). Tulangan beton terdiri dari baja tulangan dengan prosentasi besi yang relatif cukup banyak (0,02 % dari luas penampang beton). Pada saat ini, jenis perkerasan beton semen yang populer dan banyak digunakan di negara-negara maju adalah jenis perkerasan beton bertulang menerus.

 Perkerasan Komposit Perkerasan komposit merupakan gabungan konstruksi perkerasan kaku (rigid pavement) dan lapisan perkerasan lentur (flexible pavement) di atasnya, dimana kedua jenis perkerasan ini bekerja sama dalam memilkul beban lalu lintas. Untuk ini maka perlu ada persyaratan ketebalan perkerasan aspal agar mempunyai kekakuan yang cukup serta dapat mencegah retak refleksi dari perkerasan beton di bawahnya. Konstruksi ini umumnya mempunyai tingkat kenyamanan yang lebih baik bagi pengendara dibandingkan dengan konstruksi perkerasan beton semen sebagai lapis permukaan tanpa aspal. III. KONSTRUKSI JEMBATAN

Jembatan merupakan suatu konstrusi yang dibangun untuk menghubungkan dua jalan yang terputus karena adanya hambatan seperti aliran sungai, lembah yang curam, jurang, jalanan yang

melintang, jalur kereta api, waduk, saluran irigasi dan lainnya. Bisa dibilang jika jembatan merupakan sarana transportasi yang sangat penting, karena dengan adanya jembatan dapat menyingkat waktu tempuh ke suatu tempat atau wilayah. Dalam pembangunan jembatan tentunya dibutuhkan pondasi yang kuat dengan tujuan untuk menahan seluruh beban jembatan ke dasar tanah. Beberapa instrument yang biasa digunakan dalam pembangunan pondasi jembatan yaitu piezometer, inclinometer, PDA, dan lainnya. Jenis pondasi yang biasa digunakan untuk konstruksi jembatan yaitu steel pile, reinforced concrete pile, precast prestressed concrete pile, composite piles, concrete cast in place. Dengan pondasi yang kuat maka jembatan bisa berfungsi dengan layak dan bisa menahan beban yang diterima.

 Fungsi Jembatan Berdasarkan fungsinya, jembatan terbagi menjadi beberapa macam yaitu : 1. Jembatan Jalan Raya (Highway Bridge) Sesuai dengan namanya, jembatan ini dibangun untuk sarana transportasi berbagai kendaraan seperti jembatan Ampera, Jembatan Suramadu, Jembatan Ampera dan lainnya. 2. Jembatan Jalan Kereta Api (Railway Bridge) Jembatan ini dibangun khusus untuk jalur kereta api yang terhubung antar kota ataupun antar pulau. 3. Jembatan Pejalan Kaki/Penyebrangan ( Pedestrian Bridge) Contoh jembatan ini sering kali kita lihat di jalur penyebrangan ataupun di setiap halte busway. Sedangkan bahan baku pembuatan jembatan terbagi menjadi beberapa macam yaitu beton, kayu, beton prategang, baja dan komposit. Bahan konstruksi setiap jembatan disesuaikan dengan fungsi dan tingkat beban yang akan diterima jembatan.  Struktur pada Jembatan Jika dilihat dari tipe strukturnya, jembatan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya adalah : a. Jembatan Plat (slab bridge) : Elemen struktur horizontal yang berfungsi untuk menyalurkan beban mati ataupun beban hidup menuju rangka pendukung vertical dari suatu sistem struktur.

b. Jembatan Plat Berongga (voided slab bridge) : plat beton prategang yang biasa digunakan untuk bentangan yang lebih panjang pada jembatan. c. Jembatan Gelagar (girder bridge) : terdiri dari I girder, box girder dan U/V Girder. d. Jembatan Rangka (truss bridge) : menyusun tiang-tiang jembatan yang berupa rangka membentuk segitig. Setiap sturktur truss yang terhubung harus ditekankan terhadap beban statis dan beban dinamis yang diterima oleh jembatan. e. Jembatan Pelengkung (Arch Bridge) : Sebuah jembatan yang terdapat struktur berbentuk setengah lingkaran dengan abutmen pada kedua sisinya. f. Jembatan Gantung (Suspension Bridge) : Berfungsi sebagai pemikul langsung beban lalu lintas yang melewati jembatan tersebut. Seluruh beban yang lewat di atasnya ditahan oleh sepasang kabel penahan yang bertumpu di atas 2 pasang menara dan 2 pasang blok angkur. g. Jembatan Kabel ( Cable Stayed Bridge) : menggunakan kable baja yang kuat dan kokoh untuk menahan setiap beban yang melewati jembatan. h. Jembatan Cantilever (Cantilever Bridge) : Pada system ini balok jembatan dicor (cast insitu) atau dipasang (precast), segmen demi segmen sebagai kantilever di kedua sisi agar saling mengimbangi (balance) atau satu sisi dengan pengimbang balok beton yang sudah dilaksanakan lebih dahulu.  Komponen yang Digunakan pada Jembatan a. Bearing Bantalan yang berfungsi untuk mengurangi gesekan pada benda yang bergerak secara linear ataupun rotasi. b. Expansion Joint Komponen ini merupakan sambungan yang bersifat flexible sehingga saluran yang disambungkan memiliki toleransi untuk bergerak. c. Span Bentangan yang berada antara dua intermediate pendukung, material yang digunakan untuk pembuatan span sangat beragam seperti beton, baja, kayu, dan lainnya tergantung dari jenis beban yang diterima jembatan.  STRUKTUR JEMBATAN 1. Struktur Atas Jembatan (Super Structures)

a. Trotoar Jalur untuk pejalan kaki yang biasanya dibuat lebih tinggi tapi tetap sejajar dengan jalan utama, tujuannya agar pejalan kaki lebih aman dan bisa dilihat jelas oleh pengendara yang melintas. b. Girder Bagian pada struktur atas yang berfungsi untuk menyalurkan beban kendaraan pada bagian atas ke bagian bawah atau abutment. c. Balok Diafgrama Bagian penyangga dari gelagar-gelagar jembatan yang memanjang dan hanya berfungsi sebagai balok penyangga biasa bukan sebagai pemikul beban plat lantai. 2.

Struktur Bawah Jembatan (Sub Structures)

Abutment Bagian bawah jembatan yang berada pada kedua ujung pilar-pilar jembatan, fungsi dari abutment yaitu untuk menahan seluruh beban hidup (angin, hujan, kendaraan, dll) dan beban mati ( beban gelagar, dll) pada jembatan. Abutment terdiri dari beberapa bagian yaitu :  Dinding belakang (back wall)  Dinding penahan (breast wall)  Dinding sayap (wing wall)  Plat injak (approach slab)  Konsol pendek untuk jacking ( corbel)  Tumpuan bearing  Pilar Jembatan  Pondasi inti yang berada di bagian tengah jembatan, fungsinya sebagai penahan jembatan dan menyalurkan beban ke tanah.  Pier HeadFungsinya untuk mengikat pile yang berperan sebagai pondasi bawah. Konstruksi jembatan yang sudah selesai dibangun harus melewati tahap pengujian beban atau load test, tujuannya untuk mengetahui tingkat maksimum beban yang bisa diterima oleh jembatan. Selain itu, jembatan juga harus dipantau dengan structural health monitoring system (SHMS) agar ketika terjadi keretakan ataupun pergeseran bisa langsung diketahui

BAB II DOKUMEN -DOKUMEN I. DOKUMEN KONTRAK 1. Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Sesuai Pasal 22 Peraturan Pemerintah 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Kontrak Kerja Konstruksi sekurang-kurangnya memuat dokumen-dokumen yang meliputi : a. Surat Perjanjian; b. Dokumen Lelang; c. Usulan atau Penawaran; d. Berita Acara berisi kesepakatan antar pengguna jasa dan penyedia jasa selama proses evaluasi oleh pengguna jasa antara lain klarifikasi atas hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan; e. Surat Perjanjian dari pengguna jasa menyatakan menerima atau menyetujui usulan penawaran dari penyedia jasa; dan f. Surat pernyataan dari penyedia jasa yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan. Sementara itu dokumen kontrak untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan dengan dengan sistem Pelelangan Nasional (National/Local Competitive Bidding) dalam urutan prioritas terdiri dari : a. Surat Perjanjian termasuk Adendum Kontrak (bila ada); b. Surat Penunjukan Pemenang Lelang; c. Surat Penawaran; d. Adendum Dokumen Lelang; e. Data Kontrak; f. Syarat-syarat Kontrak; g. Spesifikasi; h. Gambar-gambar; i. Daftar Kuantitas dan harga yang telah diisi harga penawarannya; j. Dokumen lain yang tercantum dalam Data Kontrak pembentuk bagian dari kontrak; Sedangkan untuk kontrak-kontrak dengan sistem Pelelangan Internasional (International Competitive Bidding), dokumen kontrak tersebut secara urutan prioritas meliputi : a. the Contract Agreement;

b. the Letter of Acceptance; c. the Bid and the Appendix to Bid; d. the Conditions of Contract, Part II; e. the Conditions of Contract, Part I; f. the Specifications; g. the Drawings; h. the priced Bill of Quantities; and i. other documents, as listed in the Appendix to Bid. Keppres N0. 80/2003 memuat ketentuan mengenai dokumen kontrak sebagai berikut : Kontrak terdiri dari : 1. Surat Perjanjian; 2. Syarat-syarat Umum Kontrak; 3. Syarat-syarat Khusus Kontrak; dan 4. Dokumen Lainya Yang Merupakan Bagian Dari Kontrak yang terdiri dari : a. Surat penunjukan; b. Surat penawaran; c. Spesifikasi khusus; d. Gambar-gambar; e. Adenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di masing-masing substansinya; f. Daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan); g. Dokumen lainnya, misalnya : 1) Dokumen penawaran lainnya; 2) Jaminan pelaksanaan; 3) Jaminan uang muka. 2. Isi Kontrak Kerja Konstruksi Sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus memuat uraian mengenai: a. Para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak; b. Rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, batasan waktu pelaksanaan; c. Masa pertanggungan dan/atau pemeliharaan, yang memuat tentang jangka waktu

pertanggungan dan/atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa; d. Tenaga ahli, yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi; e. Hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi; f. Cara pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi; g. Cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan; h. Penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan; i. Pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak; j. Keadaan memaksa (force majeure), yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak; k. Kegagalan bangunan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan; l. Perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan tenaga kerja; m. Aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan. Dengan ketentuan tersebut, maka kontrak kerja konstruksi yang tidak memuat ketiga belas uraian tersebut dapat dinyatakan sebagai cacat hukum. 3. Kontrak Harga Satuan Kontrak berdasarkan Harga Satuan adalah kontrak pekerjaaan jasa pemborongan yang berdasarkan harga satuan setiap jenis pekerjaan yang disepakati. Pembayarannya dilakukan secara bulanan atas nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat bulan yang bersangkutan. Nilai pekerjaan tersebut dihitung berdasarkan volume dan harga satuan masing-masing mata pembayaran yang dimuat dalam daftar kuantitas dan harga.

Pada sistem kontrak harga satuan ini, yang mengikat sebagai harga kontrak adalah harga satuan masing-masing mata pembayaran untuk sejumlah volume yang dimuat dalam daftar kuantitas dan harga. Sedangkan nilai total kontrak untuk seluruh pekerjaan yang merupakan penjumlahan semua hasil perkalian volume dan harga satuan masing-masing mata pembayaran adalah merupakan nilai yang “belum pasti” dan bukan merupakan nilai yang akan dibayarkan pada akhir kontrak apabila seluruh pekerjaan telah terselesaikan. Volume masing-masing jenis mata pembayaran yang ada di dalam daftar kuantitas dan harga merupakan volume perkiraan sementara untuk menyelesaikan pekerjaan proyek dan merupakan volume yang berlaku untuk setiap harga satuan yang ditawarkan oleh penyedia jasa dalam penawarannya. Karena harga satuan adalah mengikat dalam kontrak, maka nilai harga satuan masing-masing mata pembayaran tidak dapat diubah kecuali apabila terjadi perubahan volume mata pembayaran dari volume awal melebihi nilai tertentu, misalnya 15%, atau karena adanya penyesuaian harga sebagai akibat fluktuasi harga yang resmi misalnya berdasarkan data badan statistic. Sistem kontrak harga satuan ini umumnya diterapkan pada jenis-jenis pekerjaan yang volumenya tidak dapat dihitung secara pasti sehubungan dengan sifat perencanaannya sendiri masih harus disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga akan mempengaruhi nilai volume awal yang disiapkan pengguna jasa. 4. Ketentuan Spesifikasi Teknis Spesifikasi Teknis adalah suatu uraian atau ketentuan-ketentuan yang disusun secara lengkap dan jelas mengenai suatu barang, metode atau hasil akhir pekerjaan yang dapat dibeli, dibangun atau dikembangkan oleh pihak lain sedemikian sehingga dapat memenuhi keinginan semua pihak yang terkait. Spesifikasi Teknis adalah suatu tatanan teknik yang dapat membantu semua pihak yang terkait dengan pekerjaan konstruksi untuk sependapat dalam pemahaman sesuatu hal teknis tertentu yang terjadi dalam suatu pekerjaan. Dengan demikian Spesifikasi Teknis diharapkan dapat : o Mengurangi beda pendapat atau pertentangan yang tidak perlu; o Mendorong efisiensi penyelenggaraan proyek, tertib proyek dan kerjasama dalam penyelenggaraan proyek; o Mengurangi kerancuan teknis pelaksanaan pekerjaan; Spesifikasi Teknis, yang semula merupakan bagian dari Dokumen Pekerjaan Konstruksi, setelah

kontrak ditandatangani oleh penyedia jasa dan pengguna jasa, menjadi bagian dari Dokumen Kontrak. Sebagai bagian dari Dokumen Kontrak, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman tentang lembar-lembar spesifikasi yang telah menjadi acuan untuk pelaksanaan di lapangan, baik penyedia jasa (kontraktor) maupun pengguna jasa (pemilik proyek) perlu memberikan paraf pada setiap halaman spesifikasi. Spesifikasi Teknis adalah salah satu elemen dari Dokumen Pekerjaan Konstruksi yang menguraikan secara rinci ketentuan-ketentuan teknis dari pekerjaan dimaksud. 4.1. Posisi Spesifikasi Dalam Dokumen Lelang Dokumen Pekerjaan Konstruksi adalah dokumen yang berisi pengaturan atau prosedur dan ketentuan administratif maupun teknis untuk penyelenggaraan suatu proyek fisik (jalan/jembatan), yang pelaksanaannya akan diserahkan oleh pemilik proyek (pengguna jasa konstruksi) kepada pihak lain (penyedia jasa konstruksi) melalui proses pengadaan. Jika proses pengadaan yang dipilih adalah pelelangan, biasanya Dokumen Pekerjaan Konstruksi itu disebut Dokumen Lelang, dibedakan atas Dokumen Lelang LCB (Local Competitive Bidding) dan Dokumen lelang ICB (International Competitive Biding). Dokumen Lelang LCB terdiri atas dokumen-dokumen sebagai berikut : 1) Pengumuman / Undangan Lelang; 2) Instruksi Umum kepada Peserta Lelang; 3) Instruksi Khusus kepada Peserta Lelang; 4) Syarat-syarat Umum Kontrak; 5) Syarat-syarat Khusus Kontrak; 6) Daftar Kuantitas dan Harga; 7) Spesifikasi; 8) Gambar-gambar; 9) Bentuk-bentuk Jaminan Penawaran / Pelaksanaan / Uang Muka; 10)Adendum (jika ada). Dokumen Lelang ICB terdiri atas dokumen-dokumen sebagai berikut : 1) Invitation for Bids; 2) Instruction to Bidders; 3) Bidding Data; 4) Part I : General Conditions of Contract;

5) Part II : Conditions of Particular Application; 6) Technical Specifications; 7) Form of Bid, Appendix to Bid, and Bid Security; 8) Bill of Quantities; 9) Form of Agreement Forms of Performance Security Advance Payment Bank Guarantee; 10)Drawings; 11)Explanatory Notes; 12)Postqualification 13)Disputes Resolution Procedure; 14)Eligibility for The Provision of Goods, Works, and Service in Financed Procurement 15)Addenda (if any) 4.2. Posisi Spesifikasi Dalam Dokumen Kontrak Spesifikasi adalah salah satu elemen dari Dokumen Kontrak yang menguraikan secara rinci ketentuan-ketentuan teknis dari Pekerjaan Konstruksi dimaksud. Dokumen kontrak nasional (NCB) sesuai urutan kekuatan hukumnya terdiri atas sebagai berikut : 1) Surat Perjanjian; 2) Surat Penunjukan Pemenang Lelang; 3) Surat Penawaran; 4) Adendum Dokumen Lelang (bila ada); 5) Syarat-Syarat Khusus Kontrak; 6) Syarat-Syarat Umum Kontrak 7) Spesifikasi Teknis; 8) Gambar-gambar; 9) Daftar Kuantitas dan Harga yang telah diisi hargapenawarannya; 10)Dokumen lain yang tercantum dalam data kontrak pembentuk bagian dari kontrak. Dokumen kontrak internasional (ICB) sesuai urutan kekuatan hukumnya terdiri atas sebagai berikut : 1) the Contract Agreement (if completed); 2) the Letter of Acceptance; 3) the Bid and the Appendix to Bid; 4) the Conditions of Contract, Part II;

5) the Conditions of Contract, Part I; 6) the Specifications; 7) the Drawings; 8) the priced Bill of Quantities; and 9) other Documents, as listed in The Appendix to Bid. 4.3. Jenis-jenis Spesifikasi Teknis Secara umum spesifikasi teknis dibedakan atas 3 jenis yakni: spesifikasi hasil akhir (end result specification), spesifikasi proses kerja (specification by process), dan spesifikasi multi langkah dan metoda (multi step and method). a. Spesifikasi Hasil Akhir (End Result Specification) Spesifikasi jenis ini merupakan jenis spesifikasi yang mensyaratkan pencapaian dimensi dan kualitas akhir suatu pekerjaan, tanpa mempersoalkan metode kerja yang digunakan untuk mencapai produk akhir tersebut.

Masih perlu penjelasan lebih lanjut, apa yang dimaksud dengan hasil akhir suatu pekerjaan, apakah hasil akhir dari suatu item pekerjaan ataukah hasil akhir dari suatu Seksi Pekerjaan, ataukah hasil akhir dari suatu Divisi Pekerjaan ataukah hasil akhir dari total pekerjaan konstruksi? b. Spesifikasi Proses Kerja (Specification By Process) Spesifikasi proses kerja ini merupakan spesifikasi dimana yang diatur adalah semua ketentuan yang harus dilaksananakan selama proses pelaksanaan pekerjaan, dengan harapan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan.

Yang dimaksud dengan proses adalah upaya mencapai produk akhir yang diatur sesuai dengan ketentuan yang ada pada setiap pay item. c. Multi Step And Method Specification Merupakan spesifikasi yang mengatur ketentuan tentang semua langkah, material yang harus digunakan dan metode kerja, serta hasil kerja yang diharapkan.

Spesifikasi untuk prasarana jalan / jembatan lebih condong kepada jenis Multi Step and Method Specification, karena jenis spesifikasi ini memberikan bimbingan cara pelaksanaan langkah demi langkah agar diperoleh hasil pekerjaan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan. Spesifikasi yang dipilih untuk modul pelatihan ini adalah jenis Multi Step and Method Specification. Pemilihan jenis Spesifikasi ini juga memberi kemudahan bagi kontraktor yang baru pertama kali menangani pekerjaan jalan dan jembatan. 4.4. Persyaratan Spesifikasi Teknis Sebagai bagian dari dokumen lelang, dalam rangka memenuhi ketentuan pelelangan yang efektif, terbuka dan bersaing, dan adil/tidak diskriminatif maka spesifiksi teknis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: • Tidak mengarah kepada merk/produk tertentu kecuali untuk suku cadang/komponen produk tertentu; • Tidak menutup kemungkinan digunakannya produksi dalam negeri;

• Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional; • Metode pelaksanaan pekerjaan harus logis, realistik dan dapat dilaksanakan; • Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; • Harus mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan; • Harus mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produksi; • Harus mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) yang diinginkan; • Harus mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran. 5. Penerapan Spesifikasi Teknis Spesifikasi digunakan dalam 2 tahap yaitu tahap pra kontrak dan tahap pelaksanaan kontrak. Baik pada tahap pra kontrak maupun tahap pelaksanaan kontrak, ada 3 unsur yang berkepentingan terhadap spesifikasi yaitu pemilik (pengguna jasa), kontraktor (penyedia jasa) maupun konsultan (penyedia jasa). Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang apa kepentingan masing-masing unsur tersebut dalam tiap-tiap tahapan kontrak : 5.1. Tahap Pra Kontrak a. Pemilik Proyek - Pemilik proyek/pengguna jasa diwakili oleh Kasatker/Pinpro/Pinbagpro dan Panitia Pengadaan - Kasatker/Pinpro/Pinbagpro membentuk Panitia Pengadaan yang ditugasi untuk menyelenggarakan proses pengadaan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyangkut pada 2 aspek yaitu aspek administratif dan aspek teknis. - Aspek teknis yang harus dipedomani oleh Panitia Pengadaan di dalam menyelenggarakan proses pengadaan adalah spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh Pemilik Proyek, jadi Panitia Pengadaan tidak perlu membuat ketentuan-ketentuan teknis lagi. b. Kontraktor - Kontraktor perlu mempelajari secara cermat isi Spesifikasi sebagai bahan pertimbangan dalam menyiapkan penawaran dalam keikutsertaannya dalam proses pengadaan. - Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya persepsi yang salah terhadap isi Spesifikasi, kontraktor perlu memanfaatkan tahap aanwijzing dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Spesifikasi, agar didalam menyiapkan penawaran dapat diperoleh besarnya penawaran yang realistis, masih memberikan harapan keuntungan yang wajar apabila proyek dilaksanakan dengan prinsip tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya.

c. Konsultan - Spesifikasi standar yang telah ada biasanya disebut Spesifikasi Umum. Pada tahap pra kontrak konsultan perlu melakukan review terhadap Spesifikasi Umum disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, berkaitan dengan aspek penyempurnaan perencanaan teknis yang berakibat terhadap kemungkinan penambahan atau pengurangan item pekerjaan. - Review tersebut di atas bisa berakibat perlu adanya tambahan item pekerjaan maupun pengurangan item pekerjaan. - Jika di dalam Spesifikasi Umum belum terdapat item pekerjaan sebagaimana dihasilkan oleh review dimaksud, maka konsultan tidak perlu mengubah Spesifikasi Umum yang ada akan tetapi harus menyiapkan Spesifikasi Khusus sebagai tambahan terhadap Spesifikasi Umum. - Spesifikasi Umum dan Spesifiksi Khusus tersebut kemudian disebut sebagai Spesifikasi. - Membantu Panitia Pengadaan dalam menjelaskan isi Spesifikasi selama proses penjelasan lelang. 5.2. Tahap Pelaksanaan Kontrak a. Pemilik Proyek - Tanggung jawab teknis penyelenggaraan pekerjaan konstruksi agar sesuai dengan Spesifikasi ada pada Kasatker/Pinpro/Pinbagpro yang diperankan sebagai Wakil Pemilik Proyek. - Spesifikasi (Multi Step and Method Specification) dijadikan acuan oleh Wakil Pemilik Proyek untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi agar sesuai dengan Spesifikasi yang mengatur ketentuan tentang semua langkah, material yang harus digunakan dan metode kerja, serta hasil kerja yang diharapkan. b. Kontraktor - Spesifikasi (Multi Step and Method Specification) harus dijadikan acuan oleh kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi, agar di dalam melaksanakan seluruh pay item pekerjaan kontraktor dapat mengikuti ketentuan tentang semua langkah, material yang harus digunakan dan metode kerja, serta hasil kerja yang diharapkan. - Jika kontraktor melaksanakan item pekerjaan yang menyimpang dari ketentuan yang telah diatur di dalam spesifikasi, maka kontraktor harus siap menerima kemungkinan hasil

pekerjaannya ditolak oleh Pemilik Proyek.

c. Konsultan - Spesifikasi harus dijadikan acuan oleh konsultan untuk melakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh item pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor, mencakup : o Pengawasan mutu hasil pekerjaan. o Pengendalian kuantitas pekerjaan o Pengawaan metode pelaksanaan konstruksi. - Pengawasan dengan berbekal Spesifikasi tersebut dilakukan oleh konsultan di dalam menjalankan fungsinya sebagai Engineer's Representative. 6. Penggunaan Spesifikasi Pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan Spesifikasi teknis ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan: a. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. - Pemeliharaan Rutin Jalan / Jembatan. - Pemeliharaan Berkala Jalan. b. Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan - Pembangunan Jalan / Jembatan - Peningkatan Jalan - Pengganian Jembatan c. Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan. Ketiga kegiatan tersebut di atas menggunakan Spesifikasi untuk kepentingan yang berbeda, meskipun masing-masing menggunakannya dalam posisi mewakili Pemilik. Pada konstruksi fisik, telah dijelaskan penggunaan Spesifikasi baik pada tahap pra kontrak maupun tahap pelaksanaan kontrak. Sedangkan pada pekerjaan-pekerjaan perencanaan, Spesifikasi (Spesifikasi Umum dan Spesifikasi Khusus) merupakan salah satu jenis dokumen dari dokumen pekerjaan konstruksi yang merupakan produk perencanaan. Kemudian pada pekerjaan-pekerjaan pengawasan, Spesifikasi (Spesifikasi Umum dan Spesifikasi Khusus) merupakan dokumen untuk pengendalian pekerjaan konstruksi mencakup pengawasan teknis dan tindak turun tangan

terhadap hasil kerja kontraktor. 7. Amandemen Kontrak 1. Amandemen kontrak harus dibuat apabila terjadi perubahan kontrak. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila: a. Terdapat perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; b. Terdapat perubahan jadual pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; c. Terdapat perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan; d. Disetujui oleh para pihak yang membuat kontrak untuk membuat amandemen. 2. Prosedur amandemen kontrak dilakukan sebagai berikut: a. Pengguna jasa memberikan perintah tertulis kepada penyedia jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak, atau kontraktor mengusulkan perubahan kontrak; b. Kontraktor harus memberikan tanggapan atas perintah perubahan dari pengguna jasa dan mengusulkan perubahan harga (bila ada) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari; c. Atas usulan perubahan harga dilakukan negosiasi dan dibuat berita acara hasil negosiasi; Berdasarkan berita acara hasil negosiasi dibuat amandemen kontrak 2. RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT(RKS) RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT(RKS) /PERATURAN DAN SYARAT-SYARAT (BESTEK ) PELAKSANAAN SUATU PEKERJAAN( BESTEK AND VOORWAARDEN SPECIFICATION )RKS atau bestek adalah keterangan tertulis secara terperinci mengenai suatu pekerjaan yang mencakup segi tehnis dan administrastip.Uraian dalam RKS harus dibuat selengkap mungkin dengan maksud agar didalam pelaksanaan pekerjaan tidak timbul kesulitan.Kalimat dalam RKS diusahakan agar disusun sedemikian rupa, sehingga cukup jelas, terperinci, mudah dipahami dan tidak menimbulkan keragu-raguan. Umumnya terdiri dari 3 bagian yaitu : 1. Syarat/ Peraturan umum 2. Syarat/ Peraturan Administrasi

3. Syarat/ Peraturan teknisIsi

RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) BAB I SYARAT UMUM PASAL 1. NAMA KEGIATAN DAN NAMA PEKERJAAN 1.1. Nama Kegiatan adalah : Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas/Pustu dan Jaringannya 1.2. Nama Pekerjaan adalah : Pembangunan Puskesmas Mertoyudan II PASAL 2. PENYELENGARAAN KEGIATAN 2.1.Pengguna jasa adalah DinasKesehatan Kabupaten Magelang,selaku Pengguna anggaran yang merupakan tugas melekat dari jabatan structural. 2.2.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah H. Rahmat Darmawanyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran. 2.3.Tim Pembimbing Pelaksana Kegiatan adalah Tim Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran. 2.4. Panitia Pengadaan adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Drektorat Jendral Pajak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran. PASAL 3. PERSYARATAN PENYEDIA BARANG/JASA KONTRUKSI DAN DASAR PENYELENGARAAN PELELANGAN 3.1. Persyaratan Penyedia Barang/Jasa Kontruksi dalam pelaksanaan pelelangan adalah sebagai berikut: a. Mendaftar sebagai peserta lelang : b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa kontruksi c. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial barang/jasa kontruksi

d. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan / direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana e. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak f. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotocopy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 29 g. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali Penyedia Barang/Jasa Kontruksi yang baru kurang dari 3 (tiga) tahun h. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa i. Tidak masuk dalam daftar hitam j. Memilki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos 3.2. Dasar penyelenggaraan pelelangan adalah: a. Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1985, Tentang bea Materai b. Undang-Undang Nomor : 05 Tahun 1999, Tentang Anti Monopoli c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 1999. Tanggal : 7 Mei 1999, Tentang Jasa Kontruksi d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2000. Tanggal : 30 Mei 2000, Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2000. Tanggal 30 Mei 2000, Tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2000. Tanggal : 30 Mei 2000, Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi g. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002, Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara h. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah i. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2004 j. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 k. Keputusan Menteri Dalam Negeri : 570-360 tentang Progam Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran

3.3. Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak b. Mempunyai pengalaman dibidangnya c. Memiliki sertifikat keahlian / keterampilan d. Berpendidikan dalam bidang yang dijalani PASAL 4. DOKUMEN PELELANGAN Dokumen Pelelangan terdiri dari: 4.1. Rencana Kerja dan Syarat-syarat(RKS), yang terdiri dari: a. Bagian I : Syarat Umum b. Bagian II : Syarat Administrasi c. Bagian III : Syarat Teknis (termasuk gambar-gambar) d. Bagian IV : Daftar Kuantitas (BQ), Analisa Harga Satuan Pekerjaan, dan RAB 4.2. Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) dan semua Dokumen yang diperlukan atau perubahan dalam rangka pengajuan penawaran PASAL 5. PELAKSANAAN PELELANGAN Pelaksanaan pelelangan dilakukan dengan sistem pelelangan umum diawali dengan pengumuman tertulis pada Papan pengumuman resmi dan media cetak ditunjukan kepada Penyedia Barang/Jasa Kontruksi yang sesuai dengan Klasifikasi dan kualifikasi kemampuannya pada bidang dan atau sub bidangnya. PASAL 6. JADWAL PELELANGAN 6.1. Rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaan a. Hari/tanggal : Senin/27 Oktober 2014 b. Waktu : Pukul 12.00 WIB c. Tempat : Ruang Sidang Sekolah Vokasi UGM. 6.2. Pemasukan Dokumen Penawaran paling lambat pada : a. Hari/tanggal : Jum’at/31 Oktober 2014 b. Waktu : Pukul 11.00 WIB c. Tempat : Ruang Sidang Sekolah Vokasi UGM. 6.3.Pengumuman Hasil Lelang : a. Hari/tanggal : Jum’at/07 November 2014 b. Waktu : Pukul 12.00 WIB c. Tempat : Ruang Lobby Sekolah Vokasi UGM. PASAL 7. PENJELASAN PEKERJAAN DAN TATA CARA PENAWARAN

7.1. Para peserta pelelangan diharapkan untuk menghadiri Rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaan 7.2. Peserta Pelelangan harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) lengkap dengan penjelasannya 7.3. Pengajuan penawaran dinyatakan tidak sah apabila tidak sesuai dengan Keppres nomor 80 tahun 2003, pada jam dan tanggal yang telah ditetapkan dalam risalah penjelasan 7.4. Pada waktu rapat Pemberian Penjelasan para peserta Pelelangan diharapkan sudah memahami isi dokumen Pelelangan bila mana ada keraguan sesuatu yang tidak jelas mengenai arti isi Dokumen Pelelangan, maka peserta Pelelangan dapat menanyakan kepada Panitia Pelelangan atau peserta Pelelangan harus mengajukan keraguannya tersebut untuk mendapatkan penjelasan hanya dalam rapat penjelasan 7.6. Rapat Penjelasan Pekerjaan diselenggarakan pada waktu, tanggal dan tempat yang tercantum dalam undangan yang dihadiri oleh Panitia Pelelangan dan Peserta Pelelangan, dan diadakan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan 7.7. Peninjauan serta penjelasan dilokasi pekerjaan akan diadakan pada Rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) PASAL 8. SYARAT – SYARAT MENGHADIRI PEMBUKAAN PENAWARAN 8.1. Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Konstruksi berdasarkan Kepres No : 80 Tahun 2003, 61 Tahun 2004, dan Perpres No. 88 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Rekan yang mengikuti pelelangan harus mempunyai : 1. Memilki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) pada bidang usahanya yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang (Pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili Penyedia Barang/Jasa Konstruksi) dan yang masih berlaku 2. Memiliki Akta Perusahaan. 3. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang menjalani sanksi pidana 4. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh pasal 25 atau 2i / pasal 23 atau PPh sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan terakhir 5. Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman penyedia barang/jasa baik dilingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman sub kontrak baik dilingkungan pemerintah atau swasta. 6. Memilki kinerja baik dan tidak termasuk dalam daftar sanksi atau daftar

hitam disuatu instansi 7. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank Pemerintah/Swasta untuk mengikuti pengadaan barang/jasa sekurangkurangmya 10% (sepuluh persen) dari nilai paket pekerjaan 8. Memilki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan 9. Termasuk dalam Penyedia Barang/Jasa Konstruksi yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan 10. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan 11. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimiliki 12. Mempunyai Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) yang cukup dan Sisa Kemampuan Paket (SKP) PASAL 9. KETENTUAN TENTANG DOKUMEN PENAWARAN, DOKUMEN KUALIFIKASI DAN PENYAMPAIAN 9.1 Dokumen penawaran terdiri dari 3 jenis data yaitu: a) Data harga penawaran berisi: 1) Surat penawaran rangkap 1 dengan kertas berkop perusahaan, yang asli bermaterai Rp 6000,- ditandatangani perusahaan, bertanggal yang benar, tandatangan pemimpin perusahaan, apabila diwakili oleh kuasa yang tercantum dalam akte Perusahaan harus dengan surat kuasa bermaterai Rp 6000,-, harga penawaran tercantum dalam angka dan huruf, bila ada perbedaan penulisan maka dipakai jumlah yang tertera pada huruf 2) Rekapitulasi Biaya 3) Daftar rincian Biaya rangkap 1 dengan kertas putih tanpa kop perusahaan 4) Daftar harga satuan bahan dan upah tenaga rangkap 1 (satu) dengan kertas putih tanpa kop perusahaan 5) Daftar analisis harga satuan pekerjaan rangkap 1 (satu) dengan kertas putih tanpa kop perusahaan. Koefisien menggunakan koefisien dari perusahaan masing – masing b) Data Administrasi berisi: 1) Fotocopy Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh Bank Umum atau perusahaan asuransi kerugian (surety bond) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana yang ditetapkanoleh Menteri Keuangan RI, rangkap 1 (tiga),diserahkan langsung kepada panitia lelang sebelum memasukan dokumen penawaran 2) Surat pernyataan kesanggupan membayar mengikuti rujukan Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) dan Kesanggupan Membayar Pajak Bahan Galian golongan C rangkap 1 (satu) asli bermaterai Rp 6000,(enam ribu rupiah)

CATATAN : o Jaminan penawaran berlaku 60 (enam puluh) hari kalender di tujukan kepada Kuasa Dinas setempat yang mengurusi c) Data Teknis berisi: 1) Jadwal rencana pelaksanaan/Time Schedul 1 (satu) rangkap dengan kurva S 2) Proposal teknis (metode pelaksanaan) secara rinci dan lengkap1(satu) rangkap 3) Daftar peralatan yang digunakan (jenis, komposisi, dan jumlah alat) rangkap 1 (satu) 4) Struktur organisasi Pelaksanaan di lapangan rangkap 1 (satu) 5) Daftar personil inti yang ditempatkan, sesuai dengan organisasi pelaksanaan proyek, dilengkapi dengan Sertifikat Keahlian/Ketrampilan, ijazah dan fotocopy KTP, rangkap 1 (satu) 9.2. Dokumen Kualifikasi dibuat 1 (satu) asli 9.3. Pengajuan dokumen menggunakan sistem 1 (satu) sampul dengan ketentuan sebagai berikut: • Dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi dimasukan ke dalam satu sampul, yang mencakup semua persyaratan dan dokumen sebagaimana tercantum dalam dokumen pelelangan • Semua Persyaratan tersebut diatas disusun secara urut sesuai RKS ini dan formulir isian data kualifikasi dibendel sendiri, kemudian dimasukan dalam sampul tertutup warna coklat ukuran kurang lebih 30 X 42 cm, tebal disesuaikan tebal Dokumen, kemudian di lem rapat. Selanjutnya pada sampul dibagian luar, kiri bagian atas diberi tulisan : DOKUMEN PENAWARAN PELELANGAN: Kegiatan : Pekerjaan : Lokasi : Sumber Pendanaan : Tahun Anggaran : Dilelangkan pada : a. Hari/tanggal : … b. Waktu : Pukul … WIB c. Tempat : … Dibagian tengah sampul, yaitu: KEPADA YTH: PENGGUAN ANGGARAN ( NAMA PERUSAHAAN/NAMA DINAS YANG BERSANGKUTAN)

PASAL 10. RINCIAN PENAWARAN DAN HARGA SATUAN 10.1. Sifat penawaran dan Kontrak Pekerjaan adalah “Fixed Price” (Lumpsum), sehingga volume pekerjaan yang ada dalam BQ pasti dan tetap. 10.2. Volume pekerjaan yang tercantum dalam BQ mengikat dalam mengajukan penawaran dan untuk mengukur prosentase kemajuan pekerjaan selama pelaksanaan konstruksi. 10.3. Penawaran harus dilengkapi dengan Analisa harga satuan untuk setiap pos pekerjaan, termasuk pos pekerjaan yang ditawar secara borongan (lumpsum). Harga satuan pekerjaan dan jenis barang atau bahan pada daftar uraian pekerjaan adalah merupakan bagian yang mengikat dari Dokumen Kontrak. 10.4. Harga satuan akan dipergunakan sebagai dasar dalam menghitung biaya pekerjaan tambah. Setiap harga satuan pekerjaan sudah termasuk harga bahan, upah, biaya perlengkapan, biaya-biaya yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. 10.5. Dalam penawarannya, penawar harus menyebutkan merk/ jenis/ type/ asal barang dan bahan bangunan yang akan dipergunakan pada pekerjaan ini lengkap dengan spesifikasi yang jelas.Merk/ jenis/ type/ asal barang tersebut bersifat mengikat dalam pelaksanaan pekerjaan ini. PASAL 11. HARGA PENAWARAN 11.1. Harga penawaran harus dicantumkan dalam surat penawaran dalam rupiah dan jumlah dibulatkan dalam ribuan ke bawah. 11.2. Harga penawaran bersifat “Fixed Price” (kontrak Lumpsum), meliputi nilai semua pekerjaan yang tercantum dalam spesifikasi gambar dan semua isi dokumen lelang. 11.3. Harga penawaran harus sudah termasuk biaya pengetesan dan pengujian bahan bangunan dan biaya izin lainnya yang pengurusannya dilakukan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa Konstruksi yang menang sebagai pihak pelaksana. Biaya yang dimaksud dalam hal ini meliputi semua biaya Administrasi, materai dan pencetakan gambar-gambar dan lain sebagainya, untuk mengurus izin serta semua pajak-pajak yang harus dibayar menurut ketentuan yang berlaku. PASAL 12. PENYAMPAIAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN 12.1. Metoda penyampaian dokumen penawaran yang akan digunakan adalah dengan sistem satu sampul. 12.2. Pada akhir batas waktu penyampaian dokumen penawaran, panitia/ pejabat pengadaan membuka rapat pembukaan dokumen penawaran, menyatakan dihadapan pada peserta pelelangan bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak dokumen penawaran yang terlambat dan/ atau tambahan dokumen penawaran, kemudian membuka dokumen penawaran yang masuk. PASAL 13. EVALUASI PENAWARAN

13.1. Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh panitia pengadaan terhadap semua penawaran yang masuk. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga berdasarkan kriteria, metoda dan tatacara evaluasi yang telah ditetapkan. 13.2. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi yang ditetapkan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/ pokok atau penawaran bersyarat. 13.3. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila: a. Syarat-syarat yang diminta berdasarkan dokumen pelelangan dipenuhi/ dilengkapi dan isi setiap dokumen benar, sah serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenang. b. Surat jaminan penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau oleh Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 2. Masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari 60 (enam puluh) hari kalender. 3. Nama peserta lelang sama dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan penawaran. 4. Besar jaminan penawaran tidak kurang dari nilai nominal yang ditetapkan. 5. Nama pengguna barang/ jasa yang menerima jaminan penawaran sama dengan nama pengguna barang/ jasa yang mengadakan pelelangan adalah Pengguna Anggaran Direktorat Jendral Pajak dengan Sumber Dana APBD Kota Bau Bau Tahun 2014. 6. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelang. 7. Isi surat jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pelelangan. d. Surat penawaran (untuk sistem satu sampul) : 1. Ditandatangani oleh pemimpin/ direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya. 2. Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan. 3. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan. 4. Bermeterai, bertanggal e. Daftar kuantitas dan harga satuan setiap jenis/ item pekerjaan untuk kontrak harga satuan diisi dengan lengkap kecuali ditentukan lain dalam dokumen pelelangan. f. Analisis harga satuan pekerjaan utama harus disampaikan dengan

lengkap sesuai yang ditentukan dalam dokumen pelelangan. g. Terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, panitia/ pejabat pengadaan melakukan klarifikasi dan terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi tidak dilanjutkan dengan evaluasi teknis. 13.4. Panitia pelelangan melakukan evaluasi teknis terhadap semua penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi. Faktor-faktor yang dinilai pada evaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan Penyedia Barang/ Jasa Konstruksi. Panitia pelelangan tidak menambah dan atau mengurangi faktor-faktor yang dinilai dan tatacara penilaian yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan. 13.5. Tidak dapat menggugurkan teknis berdasarkan analisa harga satuan. 13.6. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, panitia/ pejabat pengadaan melakukan klarifikasi dengan pihak penawar. Terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan dilanjutkan dengan evaluasi kewajaran harga, sedangkan terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratan teknis dinyatakan gugur. 13.7. Dalam sistem satu sampul, panitia/ pejabat pengadaan dapat langsung melakukan evaluasi kewajaran harga secara rinci bagi penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis tersebut. 13.8. Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi kewajaran harga adalah hal-hal yang pokok atau penting, meliputi: a. Total harga penawaran terhadap pagu anggaran: -Apabila total harga penawaran melebihi pagu anggaran dinyatakan gugur -Apabila semua harga penawaran di atas pagu anggaran dilakukan lelang ulang b. Unsur-unsur yang mempengaruhi substansi/ lingkup/ kualitas pekerjaan untuk kontrak harga satuan, apabila mata pembayaran utama dibawah persyaratan/ spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen pelelangan Penyedia Barang/ Jasa Konstruksi dan akan mempengaruhi substansi/ kualitas pekerjaan, maka penawaran dinyatakan gugur. c. Harga satuan timpang yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari HPS dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan tersebut timpang, maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan dikumen pelelangan. d. Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan, dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya. e. Untuk kontrak harga satuan yang harga penawarannnya ditulis dalam angka dan huruf apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam

tulisan huruf. f. Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri. 13.9. Dalam mengevaluasi kewajaran harga penawaran dapat dilakukan: a. Klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri terlalu tinggi dibandingkan dengan perkiraan panitia/ pengadaan. 13.10 Penilaian kualifikasi untuk pelelangan dengan pra kualifikasi terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang responsive. Penilaian kualifikasi meliputi: -Penilaian administrasi -Penilaian keuangan -Penilaian pengalaman -Penilaian kemampuan teknis dana sisa kemampuan paket PASAL 14. PENETAPAN CALON PEMENANG LELANG, PENGUMUMAN PEMENANG LELANG DAN SANGGAHAN 14.1. Pengumuman pemenang lelang Pemenang lelang diumumkan dan diberitahukan oleh Panitia kepada peserta selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterima surat penetapan Penyedia Barang/ Jasa Konstruksi Pengguna Anggaran. 14.2. Kepada para peserta yang keberatan atas penetapan pemenang pelelangan diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang (Pengguna Anggaran) disertai bukti-bukti terjadiya penyimpangan dengan tembusan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pengumuman pemenang lelang. 14.3. Jawaban terhadap sanggahan diberikan secara tertulis selambatlambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya sanggahan tersebut. PASAL 15. SURAT PENUNJUKKAN PENYEDIA BARANG/ JASA 15.1. Pengguna Anggaran akan mengeluarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) sebagai pelaksana pekerjaan dengan ketentuan: a. Tidak ada sanggahan dari peserta lelang b. Sanggahan yang diterima Kuasa Pengguna Anggaran dalam masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati batas masa sanggah 15.2. SPPBJ harus dibuat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang dan segera disampaikan kepada pemenang lelang. PASAL 16. KONTRAK KERJA 16.1. Dalam pemberian pekerjaan yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam RKS ini akan dibuat Surat Perjanjian/ Pekerjaan Konstruksi (Kontrak) dan penyedia jasa menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam RKS ini yaitu sebesar 5% dari harga borongan. Untuk harga

borongan kurang dari 80% HPS, Jaminan Pelaksanaan minimal 5% dikalikan 80% HPS. 16.2. Jumlah dokumen kontrak adalah rangkap 1 (satu) lengkap dengan lampiran-lampirannya dan gambar-gambarbermeterai RP 6.000,00 dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 16.3. Satu Set Dokumen Kontrak terdiri dari: a. Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kontrak) b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) c. Foto copy Jaminan Pelaksanaan d. Surat Penetapan Penyedia Barang/ Jasa Konstruksi (SPPBJ) e. Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan f. Surat Penetapan Pemenang Lelang g. Surat Pengusulan Penetapan Pemenang Lelang h. Berita Acara Pembukaan Penawaran, Berita Acara Penelitian (Administrasi, Teknis, dan Harga Penawaran) dan lampiran surat Penawaran dan lampiran-lampirannya. i. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Gambar Kerja j. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan/ Aanvulling 16.4. Biaya pembuatan Dokumen Kontrak menjadi tanggung jawab Penyedia Barang/ Jasa Konstruksi. PASAL 17. JAMINAN PENAWARAN 17.1. Jaminan Penawaran ditetapkan sebesar 1%-3% dari perkiraan harga penawaran berupa jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum bukan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang direasuransikan pada asuransi di luar negeri yang bonafit, dan ditujukan kepada Pengguna Anggaran. 17.2. Jaminan Penawaran harus berlaku sekurang-kurangnya selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemasukan penawaran. BAB II SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PASAL 18. LINGKUP PEKERJAAN Lingkup pekerjaan yang dimaksud dalam Dokumen Kontrak adalahPembangunan Gedung Kantor Pajak Daerah kota Bau – Bau. Lingkup yang terinci dari pekerjaan yang dimaksud dapat dilihat pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat serta gambar rencana. PASAL 19. PAPAN NAMA PEKERJAAN Penyedia Barang/ Jasa Konstruksi wajib menyediakan papan nama Pekerjaan ukuran 75 X 150 cm dipasang dengan dua tinggi setinggi 250 cm dari permukaan tanah. Isi dan warna tulisan/ dasar akan ditentukan kemudian.

PASAL 20. PENYEDIAAN TEMPAT/ RUANG KERJA/ KANTOR PENGAWAS PEKERJAAN, RUANG RAPAT PENGAWAS LAPANGAN 20.1. Penyedia Barang/ Jasa Konstruksi wajib menyediakan Direksi Keet yang akan digunakan untuk kantor Pengawas Lapangan, hingga cukup memenuhi syarat sebagai suatu ruangan kerja dan untuk mengadakan rapat-rapat lapangan (site meeting). 20.2. Penyedia Barang/ Jasa Konstruksi wajib menyediakan topi lapangan dan perlengkapan tulis menulis meliputi meja, lemari, kursi rapat, white board. Serta alat pengukuran dan lain-lain yang disesuaikan dengan kebutuhan. 20.3. Segala biaya yang diperlukan untuk hal-hal tersebut di atas Pasal 22 ayat 2 menjadi tanggung jawab Penyedia Barang/ Jasa Konstruksi. PASAL 21. KOORDINATOR DAN STAF PELAKSANA 21. Penanggungjawab pelaksana (Site Manager) harus seorang ahli Teknik (Arsitek atau Sipil) minimal Sarjana S-2 berpengalaman praktek minimal 5 tahun, atau ijasah Sarjana S-1 berpengalaman praktek minimal 10 tahun, serta harus selalu ada di lapangan. PASAL 22. SISTEM PEMBAYARAN 22.1. Segala pembayaran dilakukan dengan mata uang rupiah. 22.2. Apabila Penyedia Barang/ Jasa Konstruksi menerima pembayaran uang muka, maka pengembalian uang muka ini diatur dan diperhitungkan dalam pembayaran angsuran secara proporsional sesuai dengan presentasi pembayaran, dengan catatan bahwa angsuran kembali uang muka ini sudah harus diperhitungkan 100% selesai atau lunas pada saat pembayaran angsuran pekerjaan selesai 100% dan diserahkan untuk pertama kalinya. 22.3. Pembayaran akan dilakukan oleh Bendahara Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak. PASAL 23. PENANGGUHAN PEMBAYARAN Pembayaran akan ditangguhkan apabila : Terdapat kesalahan dalam pelaksanaan, haisl kurang memuaskan, kerusakan-kerusakan yang belum diperbaiki Belum memenuhi ketentuan administrasi Terdapat keraguan terhadap keseimbangan sisa pekerjaan yang masih harus dikerjakan Belum ada persetujuan dalam perhitungan klaim kenaikan harga yang terjadi pada angsuran tersebut apabila terjadi force majeure Bilamana hal-hal tersebut di atas sudah diselesaikan, maka pembayaran angsuran dapat dilakukan. PASAL 24. KENAIKAN HARGA DAN FORCE MAJEURE 24.1. Bahwa pada hakikatnya dalam batas berlakunya kontrak kostruksi pekerjaan yang dimaksud dalam RKS ini segala kenaikan harga bahan dan upah kerja menjadi tanggungjawab Penyedia Barang/ Jasa Konstruksi dan segala bentuk “claim” tidak dibenarkan, kecuali dalam keadaan “Force

Majeure” (Keadaan Kahar) 24.2. Yang dimaksudkan dengan “Force Majeure” (Keadaan Kahar) adalah suatu kejadian di luar kekuasaan Penyedia Barang/ Jasa Konstruksi, baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi jalannya pekerjaan yaitu antara lain: akibat bencana alam (misalnya banjir, taufan, badai, gempa bumi, gunung meletus, sambaran petir), sabotase, dan kebijaksanaan moneter dari Pemerintah. Dalam kaitannya dengan kebijakan moneter, harus ada ketentuan pemerintah yang mengatur diperbolehkannya penyesuaian harga (ekskalasi). 24.3. Apabila terjadi force majeure seperti yang dimaksud dalam ayat (24.2) pasal ini Penyedia Barang/ Jasa Konstruksi dapat mengajukan ganti rugi kepada Kuasa Pengguna Anggaran setelah mendapat pengakuan dan keterangan secara tertulis dari pihak yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kejadian tersebut wajib dilaporkan dalam batas waktu 3 X 24 jam setelah terjadinya keadaan tersebut. Kemudian dalam waktu 7 X 24 jam sudah harus menyerahkan bukti keterangan dari pihak yang berwenang. c. Lebih dari batas waktu yang ditentukan dalam ayat (24.3.a.) pasal ini Penyedia Barang/ Jasa Konstruksi kehilangan hak untuk mendapatkan ganti rugi. PASAL 25. JAMINAN PELAKSANAAN 25. Penyedia Barang/ Jasa Konstruksi diwajibkan menyerahkan surat jaminan pelaksanaan dari Bank Umum, yang besarnya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak. Untuk harga borongan kurang dari 80% HPS, Jaminan Pelaksanaan minimal 5% dikalikan 80% HPS. PASAL 26. PEMBAYARAN UANG MUKA Setelah kontrak ditandatangani pihak penyedia barang/ jasa golongan kecil dapat mengajukan permintaan uang muka sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak dengan ketentuan sbb: Uang muka diberikan maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak. Pembayaran uang muka dilakukan setelah penyedia barang/ jasa menyerahkan surat jaminan uang muka yang diberikan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond). Nilai surat jaminan tersebut sekurang-kurangnya sama dengan nilai uang muka yang diberikan. Uang muka sebagaimana dimaksud di atas diperhitungkan berangsurangsur secara merata pada tahap-tahap pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan selambat-lambatnya harus telah lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus per seratus) atau pada waktu penyerahan I (pertama). PASAL 27. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PENYERAHAN

PEKERJAAN 27.1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud dalam RKS ini ditetapkan selama (180) hari kalender, terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). 27.2. Penyerahan pertama pekerjaan dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Pekerjaan secara fisik telah selesai 100% sesuai dengan dokumen yang dinyatakan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan. b. Semua instalasi yang terpasang telah diadakan testing/ comisoning dengan hasil baik sesuai ketentuan yang berlaku dari instansi yang terkait yang dinyatakan dengan Berita Acara Hasil Pengujian. c. Secara keseluruhan sistem bangunan sudah berfungsi dan dapat digunakan dengan sempurna. d. Gambar Asbuilt drawing sebanyak 1 set. e. Penyerahan pekerjaan yang kedua setelah masa pemeliharaan pelaksanaan selesai, dalam jangka waktu 6 bulan/ 180 hari kalender. PASAL 28. AS BUILT DAN SHOP DRAWING Sebelum memulai pekerjaan Penyedia Barang/ Jasa Konstruksi harus membuat gambar-gambar kerja/ detail atau Shop Drawing dan diajukan kepada Pengawas Lapangan dan Kuasa Pengguna Anggaran untuk mendapatkan persetujuan. Satu set gambar kerja yang telah disetujui harus selalu ada di lapangan. 28.1. Shop Drawing adalah gambar, diagram-diagram, daftar bengkokan besi, detail gambar kontruksi baja, time schdulle bahan dan personalia, brosur data-data lainnya yang disiapkan oleh Penyedia Barang/Jasa Kontruksi atau Sub Kontraktor yang memberi penjelasan pekerjaan untuk terlaksananya pekerjaan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Penyedia Barang/Jasa Kontruksi tidak akan menuntut akan kerusakan atau perpanjangan waktu, karena kelambatan sebagai akibat membuat gambar kerja. Pengawas Lapangan hanya mempelajari gambar kerja dilihat dari rencana umum saja. Penyedia Barang/Jasa Kontruksi tetap bertanggung jawab akan adanya kesalahan yang terdapat dalam gambar kerja 28.2. As Built Drawing dibuat seluruhnya termasuk yang telah mendapat persetujuan pengawas lapangan setelah pelakanaan pekerjaan selesai, termasuk gambar-gambar pelaksanaan (shop drawing) dan harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas Lapangan sebanyak 3(tiga) set berikut gambar-gambar aslinya. PASAL 29. RENCANA KERJA Paling lambat 1 (satu) minggu setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Penyedia Barang/ Jasa Konstruksi harus sudah membuat rencana kerja yang terdiri dari: Rencana Kerja terinci dan dibuat sesuai dengan jangka waktu kontrak

dan dalam bentuk Bar Chart dilengkapi kurva S. Bagan dari bobot masing – masing pekerjaan terhadap harga kontrak disesuaikan dengan rencana kerja. Bagan pengarahan tenaga dan pengadaan bahan – bahan dan alat – alat yang urutannya disesuaikan dengan bagan rencana dan bagan pengadaan bahan – bahan yang urutan atau disesuiakan dengan bagan rencana kerja. Kelalaian dalam memasukkan hal – hal tersebut di atas berakibat penundaan waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggungjawab Penyedia Barang/Jasa Konstruksi tidak ada perpanjangan waktu itu. PASAL 30. PENGUKURAN 35.1. Penyedia Barang/Jasa Konstruksi sebelum memulai pengukuran harus memperhatikan ketentuan batas – batas yang telah ditentukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran bersama Pengawas Lapangan. 35.2. Pengambilan peil dan pengukuran harus atas persetujuan dari Pengawas Lapangan dan bila ada hal – hal yang belum jelas atau terdapat permasalahan yang harus segera disampaikan untuk ditetapkan. Kekeliruan dalam hal ini menjadi tanggungjawab Penyedia Barang/Jasa Konstruksi. 35.3. Hasil pengukuran ini dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi, Pengawas Lapangan dan Pengguna Jasa. PASAL 31. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN Dalam kaitannya dengan harga penawaran, Penyedia Barang/Jasa Konstruksi harus sudah memperhitungkan dan memasukkan segala keperluan biaya – biaya pemeriksaan, pengujian dan lain – lain. Apabila pekerjaan yang sudah terpasang diperlukan pemeriksaan, maka Penyedia Barang/Jasa Konstruksi wajib melaksanakan pemeriksaan sesuai petunjuk Pengawas Lapangan atas biaya Penyedia Barang/Jasa Konstruksi sendiri. PASAL 32. TENAGA KERJA 32.1. Penyedia Barang/Jasa Konstruksi harus mengadakan tenaga kerja yang cukup serta terampil untuk melaksanakan pekerjaan ini. 32.2 Penyedia barang/Jasa Konstruksi mengutamakan penggunaan tenaga kerja disekitar lokasi pekerjaan sepanjang sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki. 32.3 Penyedia Barang/Jasa Konstruksi harus memenuhi peraturan perburuhan yang berlaku serta memberikan/mengadakan fasilitas yang diperlukan pada pekerjaan selama masa kontrak ini. PASAL 33. LAPORAN KEGIATAN 33.1. Penyedia Barang/Jasa Konstruksi wajib membuat laporan harian, mingguan dan laporan bulanan mengenai kemajuan setiap pekerjaan, diperiksa dan disetujui oleh Pengawas Lapangan. Laporan Kemajuan tersebut sekurang – kurangnya mengenai keterangan – keterangan yang berhubungan dengan kejadian – kejadian tiap hari dan selama masa

pelaksanaan dimana disediakan risalah kemajuan sebagai berikut : a. Jumlah pekerja yang dipekerjakan. b. Uraian kemajuan pekerjaan. c. Bahan – bahan dan perlengkapan yang telah masuk kelokasi pekerjaan. d. Keadaan cuaca. e. Kunjungan tamu – tamu. f. Kejadian – kejadian khusus. PASAL 34. MATERIAL DAN PERSYARATAN – PERSYARATANYA 34.1. Semua material yang dipakai pekerjaan ini diutamakan produksi dalam negeri. 34.2. Semua bahan – bahan, barang – barang dan pembuatanya, harus dari masing – masing jenis dan standard (mutu) yang disebut dalam rencana kerja dan syarat- syarat kerja ini. 34.3. penyedia barang/jasa konstruksi menjamin pengguna anggaran dan pengawas lapangan bahwa semua bahan bangunan dan perlengkapan yang disediakan menurut kontrak ini seluruhnya dalam keadaan baru dan baik, dan semua pekerjaan harus berkwalitas baik, bebas dari cacat dan kekurangan – kekurangan dan sesuai dengan dokumen kontrak. Semua pekerjaan yang tidak sesuai dengan standard ini dianggap tidak memenuhi syarat. 34.4. Nilai – nilai dari perubahan pekerjaan dimaksud harus diikuti ketentuan – ketentuan sebagai berikut : a. Harga – harga dalam Daftar Rincian Harga Penawaran harus dipakai sebagai dasar dalam menentukan harga satuan pekerjaan yang bersifat sama dan syarat – syarat yang dilaksanakan dengan syarat – syarat serupa. b. Harga – harga dalam Daftar Rincian harga dimana pekerjaan tidak serupa atau dikerjakan dengan syarat – syarat yang serupa, merupakan dasar harga untuk pekerjaan yang sama sifatnya sejauh dianggap layak. c. Harga satuan yang tidak tercantum dalam daftar rincian harga ditentukan bersama oleh Penyedia Barang/Jasa Konstruksi dan Pengawas Lapangan dan harus diisetujui oleh Pengguna Jasa. PASAL 35. KUALITAS DAN KUANTITAS 35.1. Kualitas dan Kuantitas pekerjaan yang termasuk dalam harga kontrak mempunyai pengertian seperti apa yang tertera dalam gambar kontrak kerja atau yang diuraikan dalam spesifikasi pekerjaan pada Rencan Kerja dan Syarat – syarat ini tidak akan mempengaruhi pengertian tersebut diatas. 35.2. Jika terjadi kekeliruan dalam uraian pekerjaan atau pengurangan bagian – bagian dari gambar kontrak dan atau spesifikasi pekerjaan tidak akan membatalkan kontrak ini, tapi hendaknya diperbaiki dan dianggap sesuatu perubahan yang dikehendaki oleh Pengguna Anggaran melalui ketentuan yang berlaku.

PASAL 36. ASURANSI 36.1.Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) Penyedia Barang/Jasa Konstruksi harus mengansurasikan Tenaga Kerja dalam pekerjaan ini dan harus dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 33 Tahun 1997 tanggal 5 Desember 1977 dan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor : KEP-166/MEN/1977, tanggal 26 Desember 1997. PASAL 37. PENGUTAMAAN JASA DAN PRODUKSI DALAM NEGERI Kecuali ditentukan lain dalam kontrak untuk melaksanakan penyelesaian dan pemeliharaan pekerjaan, penyedia barang/jasa konstruksi harus mengutamakan jasa produksi dalam negeri, meskipun tetap harus memperhatikan syarat – syarat mutu bahan dan jasa yang berdasarkan persetujuan pengguna jasa. BAB III SYARAT SYARAT TEKNIS Pasal1 TEMPAT DAN URAIAN PEKERJAAN 1. KeteranganUmum PekerjaaniniharusdiselesaikansesuaidenganyangdimaksuddalamRKS,Gam bar-gambar perencanaan. Pekerjaaniniterletakdi Kabupaten Magelang Jawa Tengah 2. LingkupPekerjaan a. Pekerjaan-pekerjaanyangharusdiselesaikanpadaPembangunan Puskesmas Mertoyudan II Seluas 209m2 b. Pekerjaan yang dikerjakan meliputi 1) PekerjaanPasangandanPlesteran 2) PekerjaanBeton 3) PekerjaanPintudanJendela 4) PasanganKeramik 5) PekerjaanPlafon 6) PekerjaanAtap Pasal2 PEKERJAANPASANGANBATUBATADANPLESTERAN 1. LingkupPekerjaan a. Pasanganfondasibatukali b. Pasangandinding½bata c. Pasangandindingtrasram½bata d. Plesterandinding½bata e. Plesterandindingtrasram½bata.

2. Bahan a. Batubata Bahanbatuharusmemenuhisyarat-syarat. 1) Bermutu, matang,keras,ukuran – ukuransamarata,seragamdansalingtegaklurus, tidakretak-retak, tidakmengandungbatudantidakberlubang-lubang. Ukuran: Panjang :22cm – ataudisesuaikandenganukurandi Kabupaten Magelang. Lebar : 11cm – ataudisesuaikandenganukurandi Kabupaten Magelang Tebal :5cm – ataudisesuaikandenganukurandi Kabupaten Magelang 2) Batubatamerahyangdigunakanmempunyaitoleransiukuransesuaidenganta ble27-1 dan27-2PUBItahun1982dantable273PUBItahun1982(tentangkuattekan)sedang bagianyangpecahtidakbolehlebihdari10% b. Pasir Pasiryangdigunakanharusberbutirtajamdankeras,bersihdaricampurankotor ankadarlumpurmaksimum5%,pasirharustidak mengandungzat-zatorganic danangkakehalusan lolosayakan0,3mm, sehinggadapatmemenuhipersyaratanPUBI1982 c. Semen Semenyangdigunakanuntukpekerjaanpondasibatukaliharusmemenuhipers yaratanyang samadigunakanuntukpembuatanbeton sekualitas HOLCIM. 3. ProporsiAdukan PerbandinganCampuran NO PEKERJAAN PC KP PASIR 1 Pasangan Trasram 1 2 2 Plesteran Trasram 1 2 3 Pasangan Dinding 1 3 10 4 Plesteran Dinding 1 3 10 5 Pasangan Batu Kali 1 3 10 Adukanyangtumpahkebawahpadawaktupemasanganbatabekasdanyangsu dahditinggalkanlebihdari2(dua)jamtidakbolehdipakaiataudicampurkanden ganyangbaru. 4. PelaksanaanPekerjaan a. Pekerjaan Pasangan Dinding Batubata Pelaksanaandaripasangandindingadalahsebagaiberikut: 1) Sebelumdigunakan, batubataharusdisiramdenganair. 2) Bidangbatayangluasnyalebihdari12m2harusditambahkankolomdanbalokp

enguat. 3) (kolompraktis)denganukuran12x12cmdengantulanganpokok4P12mm,beu gelp8 – 20cm,jarakantar kolom1,5 – 3m. b. PlesteranDinding Untukplesterandilaksanakansebagaiberikut: 1) Pembuatancampuranharusmenggunakanmesinpengaduk(molen)danperal atan yang memadai.Membuatcampuranplesterantanpamesinpengadukhanyadapat dilaksanakanbilaadaijindariKonsultanPengawas. 2) Untukbidangyangkedapairdanpasangandindingbatubatayangdimungkinka nterkena airhujandansemuapasangandindingbata30cmdaripermukaanlantaidan150 cm daripermukaanlantaiuntukkamarmandi,WCdantoilet,dandaerahbasahlainn ya dipakaiadukan1PC:2ps.Untukbagianlainnyadiperlukanplesteran1PC:6ps. Pasal3 PEKERJAANBETON 1. Sloof Bahan– bahan/materialyangdigunakanberupaagregatkasar,agregathalus,PC,dan sebagainyasesuaidenganyangdipakaipadabetonkonstruksi.SemuabahanB ajaTulanganmenggunakan seperti di gambar perencanaan. Mutu beton menggunakan 24 MPa (K 250), slump (12±2) cm. 2. Tie Beam Bahanbahan/materialyangdigunakanberupaagregatkasar,agregathalus,PC,dan sebagainyasesuaidenganyangdipakaipadabetonkonstruksi.SemuabahanB ajaTulanganmenggunakan seperti di gambar perencanaan. Mutu beton menggunakan 24 MPa (K 250), slump (12±2) cm. 3. Kolom Bahanbahan/materialyangdigunakanberupaagregatkasar,agregathalus,PC,dan sebagainyasesuaidenganyangdipakaipadabetonkonstruksi.SemuabahanB ajaTulanganmenggunakan seperti di gambar perencanaan. Mutu beton menggunakan 24 MPa (K 250), slump (12±2) cm. 4. Balok Bahan-

bahan/materialyangdigunakanberupaagregatkasar,agregathalus,PC,dan sebagainyasesuaidenganyangdipakaipadabetonkonstruksi.SemuabahanB ajaTulanganmenggunakan seperti di gambar perencanaan. Mutu beton menggunakan 24 MPa (K 250), slump (12±2) cm. 5. Tangga Bahanbahan/materialyangdigunakanberupaagregatkasar,agregathalus,PC,dan sebagainyasesuaidenganyangdipakaipadabetonkonstruksi.SemuabahanB ajaTulanganmenggunakan seperti di gambar perencanaan. Mutu beton menggunakan 24 MPa (K 250), slump (12±2) cm. 6. Foot Plat Bahanbahan/materialyangdigunakanberupaagregatkasar,agregathalus,PC,dan sebagainyasesuaidenganyangdipakaipadabetonkonstruksi.SemuabahanB ajaTulanganmenggunakan seperti di gambar perencanaan. Mutu beton menggunakan 24 MPa (K 250), slump (12±2) cm. 7. Plat Lantai Bahanbahan/materialyangdigunakanberupaagregatkasar,agregathalus,PC,dan sebagainyasesuaidenganyangdipakaipadabetonkonstruksi.SemuabahanB ajaTulanganmenggunakan seperti di gambar perencanaan. Mutu beton menggunakan 24 MPa (K 250), slump (12±2) cm. Pasal4 PEKERJAANPINTU DAN JENDELA 1. SpesifikasiBahan Bahan– bahanyangdigunakandalampekerjaaniniadalahsebagaiberikut: a. KusenKayu menggunakan Kayu Bengkirai ukuran 6×12 cm b. Kaca tebal 5 mm c. Anchoor Pasal5 PEKERJAANKERAMIK 1. LingkupPekerjaan Lingkuppekerjaanpadapekerjaaniniadalah : a. Keramik lantai 30×30 b. Keramiklantaikamarmandi 20×20 c. Keramikdindingkamarmandi 20×25 2. Bahan a. KeramikLantai Ukuran :600x600mm. Produksi :SekualitasRoman

Warna :Putih Dipakai : Untuk Ruangan b. KeramikLantaiKM/WC Ukuran :600x600mm. Produksi :SekualitasRoman Warna :Hijau Tua Dipakai :KM/WC c. DindingKeramik Ukuran :200x250mm Produksi :SekualitasRoman Warna : Cream Dipakai :dindingKM/WC 3. Persyaratan Bahan a. Ketebalan :Minimum8mm b. DayaResap :Max1% c. Kekerasan :Minimum6skalamohs d. Kekuatan Tekan :Minimum900kg/cm2 e. DayaTahanLengkung :Minimum350kg/cm2 f. Mutu :TingkatI,ExtrudedSingle-Firing,Tahanasamdanbasa g. ChemicalResistance :KonsistenterhadapPubb-1970/NI-3. h. BahanPerekat :1Pc. i. Pengendalianseluruhpekerjaaniniharussesuaidengan: 1) Peraturan– peraturanASTM. 2) PeraturanKeramikIndonesia(NI-19) Pasal6 PEKERJAANPENUTUP ATAP 1. LingkupPekerjaan Lingkuppekerjaaninimeliputi : a. PemasanganGording b. PemasanganUsuk c. PemasanganReng d. PemasanganGenteng 2. Bahan a. Kuda – kuda baja profil 2L 70.70.6 b. Trekstang ᴓ 12mm c. Plat sambung 10mm d. Baut ᴓ 12,7 mm e. Angkur Baut ᴓ 12,7 mm f. Sagrod ᴓ 12 mm g. Gording baja profil C 200.75.3 h. Usuk Kayu Bengkirai5/7cm i. Reng Kayu Bengkirai2/3cm j. Nok Kayu Bengkirai 8/12

k. Papan ruiter 3/15 l. Lisplank 3/15 m. Genteng Bubungan Beton n. Genteng Multiroof

Menyusun Time Schedule dan Kurva S Perencanaan (Shceduling) merupakan bagian terpenting untuk mencapai keberhasilan proyek konstruksi. Pengaruh perencanaan terhadap proyek konstruksi akan berdampak pada pendapatan dalam proyek itu sendiri. Hal ini dikuatkan dengan berbagai kejadian dalam proyek konstruksiyang menyatakan bahwa perencanaan yang baik dapat menghemat ± 40% dari biaya proyek, sedangkan perencanaan yang kurang baik dapat menimbulkan kebocoran anggaran sampai ± 400%. Sering terjadi ketidaktepatan persepsi oleh pihak industri konstruksi antara “perencanaan” dan “penjadwalan”. Kedua kata tersebut sering disatukan dan digunakan untuk menyebut jabatan seseorang dalam unit usaha “perencanaan dan penjadwalan”. Arti sesungguhnya dari keduanya sangat berlainan meskipun tetap saling berkaitan. “Penjadwalan” digunakan untuk menggambarkan “proses” dalam proyek konstruksi dan merupakan bagian dari “perencanaan”. Keterkaitan antara perencanaan dan penjadwalan dapat diilustrasikan sebagai berikut. Perencanaan pondasi dari sebuah bangunan mencakup beberapa fungsi yang terkait, yaitu fungsi estimasi, penjadwalan, pengendalian. Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan dari berbagai alternative yang mungkin, misalnya metoda konstruksi yang tepat dan urutan kerjanya. Proses ini nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan estimasi dan penjadwalan dan selanjutnya sebagai tolok ukur untuk pengendalian proyek. Penjadwalan adalah kegiatan untuk menentukan waktu yang dibutuhkan dan urutan kegiatan serta menentukan waktu proyek dapat diselesaikan. Penjadwalan merefleksikan perencanaan dan oleh karenanya perencanaan harus dilakukan lebih dahulu. Hal-hal yang mendasar dari kegiatan perencanaan adalah pencarian informasi dan data, pengembangan dari berbagai alternatif yang mungkin, melakukan analisis dan evaluasi dari berbagai alternatif, pemilihan altenatif, pelaksanaan, dan memberi masukan. Rekapitulasi Biaya Rekapitulasi biaya merupakan bagian dari perhitungan rencana anggaran biaya bangunan yang berfungsi untuk merekap hasil perhitungan analisa harga satuan sehingga mudah dibaca dan dipahami, sebelum membuat rekapitulasi harga bangunan terlebih dahulu dihitung harga tiap-tiap item pekerjaan. Contoh analisa harga satuan yang merupakan detail dari rekapitulasi harga bangunan, antara lain: Pekerjaan persiapan meliputi: 1. Pekerjaan mobilitas alat dan bahan 2. Pekerjaan pembersihan lahan 3. Pekerjaan pemasangan bowplank Pekerjaan pondasi meliputi: 1. Pekerjaan galian tanah 2. Pekerjaan lantai kerja

3. Pekerjaan urugan pasir 4. Pekerjaan batu kosong 5. Pekerjaan pasangan batu kali Pekerjaan dinding meliputi: 1. Pekerjaan pasangan dinding bata 2. Pekerjaan plesteran 3. Pekerjaan acian Pekerjaan beton bertulang meliputi: 1. Pekerjaan sloof 2. Pekerjaan kolom 3. Pekerjaan ring balok 4. Pekerjaan plat dak beton 5. Pekerjaan tangga beton Pekerjaan atap meliputi: 1. Pekerjaan rangka atap 2. Pekerjaan penutup atap 3. Pekerjaan lisplank Pekerjaan plafond meliputi: 1. Pekerjaan rangka plafond 2. Pekerjaan plafond Pekerjaan lantai meliputi: 1. Pekerjaan urugan tanah 2. Pekerjaan lantai kerja 3. Pekerjaan pasir urug 4. Pekerjaan lantai Pekerjaan landcape meliputi: 1. Pekerjaan urugan tanah 2. Pekerjaan kantin 3. Pekerjaan paving blok 4. Pekerjaan taman Pekerjaan pintu dan jendela meliputi: 1. Pekerjaan pintu 2. Pekerjaan jendela 3. Pekerjaan boven Dari masing-masing item pekerjaan tersebut dihitung analisa harga satuannya masing-masing kemudian dibuat rekapitulasi harga pekerjaan. Contoh rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya sebuah pembangunan rumah 1 lantai berisi daftar jenis pekerjaan dan harga, yaitu: Pekerjaan struktur dan arsitektur meliputi: 1.

Pekerjaan persiapan

2. Pekerjaan pondasi 3. Pekerjaan dinding 4. Pekerjaan beton bertulang 5. Pekerjaan atap, dan lain-lain Pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing meliputi: 1. Pekerjaan instalasi listrik dan titik lampu 2. Pekerjaan pipa plumbing 3. Pekerjaan AC 4. Pekerjaan mekanikal Dari semua item pekerjaan tersebut kemudian dijumlahkan harga pekerjaan secara keseluruhan. Dari total harga keseluruhan kemudian dikalikan dengan pajak pertambahan nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan nilai Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 2,5%. Harga total kemudian ditambah dengan nilai PPN dan PPh. Dari harga yang sudah ditambah PPN dan PPh kemudian dibulatkan kebilangan bulat.

Contoh Rekapitulasi Biaya

Time Schedule dan Kurva S Time Schedule adalah rencana alokasi waktu untuk menyelesaikan masing-masing item pekerjaan proyek yang secara keseluruhan adalah rentang waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan sebuah proyek. Time Schedule pada proyek konstruksi dapat dibuat dalam bentuk: 1.

Kurva S

2.

Bar Chart

3.

Network Planning

4.

Schedule harian, schedule mingguan, bulanan, tahunan, atau waktu tertentu.

5. Pembuatan Time Schedule dengan bantuan software seperti Ms. Project. Tujuan atau manfaat pembuatan Time Schedule pada sebuah proyek konstruksi antara lain: 1. Pedoman waktu untuk pengadaan sumber daya manusia yang dibutuhkan. 2. Pedoman waktu untuk mendatangkan material yang sesuai dengan item pekerjaan yang akan dilaksanakan. 3. Pedoman waktu untuk pengadaan alat-alat kerja. 4. Time Schedule juga berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan waktu pelaksanan proyek. 5. Sebagai tolak ukur pencapaian target waktu pelaksanaan pekerjaan. 6. Time Schedule sebagai acuan untuk memulai dan mengakhiri sebuah kontrak kerja proyek konstruksi. 7. Sebagai pedoman pencapaian progres pekerjaan setiap waktu tertentu. 8. Sebagai pedoman untuk penentuan batas waktu denda atas keterlambatan proyek atau bonus atas percepatan proyek. 9. Sebagai pedoman untuk mengukur nilai suatu investasi. Untuk dapat menyususn Time Schedule atau jadwal pelaksanaan proyek yang baik dibutuhkan: 1. Gambar kerja proyek 2. Rencana Anggaran Biaya pelaksanaan proyek 3. Bill of Quantity (BQ) atau daftar volume pekerjaan 4. Data lokasi proyek berada

5. Data sumber daya meliputi material, peralatan, sub kontraktor, yang tersedia di sekitar lokasi pekerjaan proyek berlangsung 6. Data sumber material, peralatan, sub kontraktor yang harus didatangkan ke lokasi proyek. 7. data kebuthan tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan 8. Data cuaca atau musim di lokasi pekerjaan proyek 9. Data jenis transportasi yang tepat digunakan di sekitar lokasi proyek 10. Metode kerja yang digunakan untuk melaksanakan masing-masing item pekerjaan 11. Data kapasitas produksi meliputi peralatan, tenaga kerja, sub kontraktor, dan material 12. Data keuangan proyek meliputi arus kas, cara pembayaran pekerjaan tenggang waktu pembayaran progres, dan lain-lain Setelah menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB), maka dilanjutkan ke pembuatan kurva S. Tapi sebelum itu, mari kita kenal dulu apa itu kurva S atau S-Curve. Kurva S secara grafis adalah penggambaran kemajuan kerja (bobot %) kumulatif pada sumbu vertikal terhadap waktu pada sumbu horisontal. Kemajuan kegiatan biasanya diukur terhadap jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh proyek. Perbandingan kurva “S” rencana dengan kurva pelaksanaan memungkinkan dapat diketahuinya kemajuan pelaksanaan proyek apakah sesuai, lambat, ataupun lebih dari yang direncanakan. Bobot kegiatan adalah nilai persentase proyek dimana penggunaannya dipakai untuk mengetahui kemajuan proyek tersebut.

Misalnya sebuah proyek memiliki bobot pekerjaan seperti pada table di bawah ini. Contoh Bobot Pekerjaan di Sebuah Proyek

Maka perhitungan bobot kegiatan (2), beton/dinding adalah:

Setelah mendapatkan bobot kegiatan, selanjutnya adalah membuat tabel bar chart dan bobot kegiatan yang didistribusikan ke setiap periode kegiatan. Misalnya, kegiatan beton/dinding akan dilaksanakan selama enam minggu, maka bobot kegiatan beton/dinding per periode adalah:

Hasil setiap periode dijumlahkan dan selanjutnya bobot per periode ditambahkan periode sebelumnya sehingga akhir proyek akan mencapai bobot 100%. Selanjutnya, dibuatkan kurva dengan memplot nilai bobot per periodenya, seperti pada gambar di bawah ini.

Contoh Time Schedule di Sebuah Proyek Banyak orang bingung tentang bagaimana mengalokasikan waktu untuk tiap-tiap jenis kegiatan pekerjaan (dalam gambar tertera bahwa pekerjaan beton/dinding dialokasikan menjadi 6 minggu). Untuk mengalokasikan waktu dari sebuah pekerjaan kita dapat menggunakan cara volume pekerjaan dinding keseluruhan harus dibagi dengan kecepatan konstruksi material batu bata merah, yaitu 6 – 8 m2/hari. Jika dalam pembuatan Time Schedule waktu dibagi menjadi per minggu, maka hasil pembagian volume pekerjaan dengan kecepatan konstruksi harus dibagi dengan tujuh hari dalam satu minggu. Misalnya pada contoh proyek pada lantai satu memiliki volume pekerjaan dinding sebesar 51 m 3. Maka langkah untuk menghitung alokasi pekerjaan, pertama adalah konversi satuan volume dari m 3 menjadi m2, karena 1 m3 sama dengan 6,7 m2 (tebal bata pada umumnya), maka:

Kemudian satuan luas yang didapat dari konversi volume pekerjaan dibagi dengan kecepatan konstruksi dinding menggunakan pasangan batu bata merah:

Jika dalam Time Schedule waktu pelaksanaan didistribusikan menjadi satuan minggu, maka jumlah hari yang diperoleh harus dibagi dengan tujuh hari:

Jadi jika bobot pekerjaan dinding batu bata merah misalnya 5,787%, maka persentase tersebut harus dibagi dengan jumlah minggu yang ditemukan. Kemudian hasilnya dimasukkan pada chart pada Time Schedule dalam satuan persen yang telah ditemukan, yaitu 0,965%.

Beberapa alternatif yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menentukan durasi waktu pekerjaan, antara lain: Pengalaman pekerjaan Pengalaman merupakan guru paling berharga, dari pengalaman dalam mengerjakan setiap item pekerjaan konstruksi tentunya dapat memperkirakan durasi waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Standar analisa harga pekerjaan/Standar Nasional Indonesia (SNI)

Berdasarkan analisa harga satuan juga dapat diperoleh suatu durasi pekerjaan, contohnya dalam 1m2 pekerjaan membutuhkan 1 tukang yang dikerjakan dalam waktu beberapa hari, jika volume pekerjaan sebesar x maka dapat dikalikan kebutuhan durasi waktu pekerjaannya.