Buku Panduan Pendirian Usaha Tenun Tradisional.pdf

  • Uploaded by: Farhan
  • 0
  • 0
  • January 2021
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Buku Panduan Pendirian Usaha Tenun Tradisional.pdf as PDF for free.

More details

  • Words: 12,210
  • Pages: 98
Loading documents preview...
ii

iv

PANDUAN PENDIRIAN USAHA TENUN TRADISIONAL

PENYUSUN Mulyanto MTh Sri Budiastuti

NARASUMBER Ari Juliano Gema – Badan ekonomi Kreatif Sabartua Tampubolon – Badan Ekonomi Kreatif Bambang Priwanto – Badan Ekonomi Kreatif Eddy Triharyanto – Universitas Sebelas Maret Susantiningrum – Universitas Sebelas Maret Joko Sutrisno – Universitas Sebelas MAret Jadin C Djamaludin – Jadin Craft Textiles Koestriastuti – Cita Tenun Indonesia Muslihin – Tenun Gapuro Jepara Arif Purnawan – Tenun Lurik Pedan Yusuf Achmadi – SMK Tekstil Klaten Ida Ayu Ngurah Puniari- Tuhu Batu Bali Ida Sulawati – Aminah Akil Silk Sengkang Miftahul Khoiri – Paradila Tenun Lamongan Lintu Tulistyantoro – Akademisi UK Petra Diterbitkan oleh: Badan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Error! Bookmark not defined. Pendahuluan

1

Permodalan dan Manajemen Keuangan

11

Manajemen Sumber Daya Manusia

19

Manajemen Produksi

25

Manajemen Pemasaran

41

Pengendalian Mutu dan Pengembangan Usaha

45

Hak Kekayaan Intelektual

51

Daftar Pustaka

63

Daftar Sumber Gambar

67

Glosarium

71

LAMPIRAN Bentuk Badan Usaha Dokumen Hukum dan Izin Badan Usaha Contoh Perjanjian Tertulis

vi

KATA PENGANTAR

P

uji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Buku Panduan Pendirian Usaha Bidang Ekonomi Kreatif dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Buku Panduan Pendirian 8 (delapan) Bidang Usaha Ekonomi Kreatif ini adalah kerjasama antara Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) dan Universitas Sebelas Maret (UNS) dan merupakan lanjutan dari buku Panduan Pendirian 10 (sepuluh) Bidang Usaha Ekonomi Kreatif yang telah terbit pada 31 Juli 2017 lalu. Buku Panduan 8 (delapan) bidang usaha ekonomi kreatif, antara lain: 1) Panduan Pendirian Usaha Tenun Tradisional; 2) Panduan Pendirian Usaha Desain Kemasan; 3) Panduan Pendirian Usaha Desain dan Pengembang Laman; 4) Panduan Pendirian Usaha Desain Grafis/Desain Komunikasi Visual; 5) Panduan Pendirian Usaha Kerajinan Kayu Non Furniture; 6) Panduan Pendirian Usaha Kedai Kopi; 7) Panduan Pendirian Usaha Penerbitan Mandiri; 8) Panduan Pendirian Usaha Penerbitan Digital. Buku Panduan ini dipersiapkan dalam 2 (dua) versi yaitu versi cetak dan elektronik (e-book). Penyiapan e-book dimaksudkan untuk memudahkan pembaca mengakses buku panduan ini. Pada prinsipnya sasaran buku panduan ini adalah para calon atau pelaku usaha pemula yang tertarik untuk mendirikan dan mengembangkan usaha ekonomi kreatif. Oleh karena itu, penulisan buku dibuat sesederhana mungkin dengan harapan mudah dipahami dan diterapkan oleh para pembaca. Penulisan buku panduan ini belum bisa dikatakan sempurna apalagi referensi untuk pelaku usaha ekonomi kreatif yang sudah berkecimpung lama dibidangnya. Untuk itu, kepada masyarakat sangat diharapkan memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan buku panduan ini di masa mendatang. Akhir kata atas nama Badan Ekonomi Kreatif, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku panduan ini. Semoga upaya dan kerja keras yang dilakukan ini dapat mendorong pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Jakarta, Februari 2018 Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf

i

ii

PENDAHULUAN Definisi dan Ruang Lingkup Usaha

S

ebagai salah satu penghasil karya seni turun temurun yang memiliki nilai ekonomi dan nilai budaya, bidang usaha tenun tradisional dianggap cukup menjanjikan dalam meningkatkan kesejahteraan

pengrajin dan sekaligus pendapatan daerah. Oleh karena itu kelestarian industri tenun tradisional perlu dijaga seiring dengan perkembangan dunia fashion dan peningkatan permintaan konsumen. Dengan demikian, pengertian mendasar tentang tenun tradisional melalui buku panduan ini sangatlah diperlukan, baik bagi pemula maupun para pengusaha dalam tahap pengembangan sebagai sarana menjalankan usaha ini secara terarah. Definisi Tenun Tenun atau kegiatan menenun adalah teknik membuat kain dengan cara menyilangkan atau menganyam dua kelompok benang yang saling tegak lurus sehingga membentuk anyaman benang dengan konstruksi tertentu. Definisi lain mengatakan bahwa tenun adalah proses menyilangkan benang lusi dan benang pakan untuk dirapatkan menjadi kain dengan menggunakan tenaga manusia. Kelompok benang tersebut terdiri atas kelompok benang yang membentuk panjang kain (benang lusi), serta kelompok benang yang membentuk lebar kain (benang pakan). Tenun adalah membuat kain. Kain adalah lembaran tenunan yang umumnya merupakan bahan pakaian atau bahan kebutuhan rumah tangga, yang dalam bahasa sekarang sering disebut tekstil. Tenun tradisional merupakan kain yang dibuat secara turun temurun sebagai tradisi atau adat dari sebuah etnis. Kain tersebut hasil kerajinan tangan dengan menggunakan berbagai alat berbahan dasar kayu, bersifat mekanis dan bertenaga manusia serta alat tersebut lazim disebut Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). “Tradisional” diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki dan digunakan oleh suatu kelompok masyarakat dan bersifat turun temurun namun terus berkembang dari segi kualitas bahan, keindahan tata warna, corak maupun

1

motif. Sampai saat ini kain tenun tradisional terus berkembang, terlebih berkat maraknya tenun adat untuk upacara adat. Ruang Lingkup Usaha Tenun Pengertian usaha tenun tradisional dibatasi berdasarkan alat yang digunakan, bahan baku utama dalam pembuatan kain, proses produ ksi dan produk yang dihasilkan. Selanjutnya, batasan ruang lingkup digunakan dalam menentukan, menjelaskan, dan memberikan pedoman tentang usaha tenun tradisional sehingga dapat dibedakan secara jelas dengan usaha tenun yang bukan tradisional (bertumpu pada alat mesin). Usaha tenun tradisional merupakan karya intelektual suatu kelompok masyarakat yang dijaga dan dipelihara secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, setiap kelompok masyarakat memiliki pengetahuan tradis ional yang bersifat kolektif dan komunal, sehingga akan terjaga secara terus menerus. a. Alat tenun bukan mesin (ATBM) Di dalam membuat kain tenun tradisional digunakan alat tenun bukan mesin yang dikenal dengan istilah “Gendong” ( seolah “digendong”) dan setiap daerah memiliki istilah masing-masing). Ciri khas alat ini ialah dilengkapi dengan “epor” yaitu semacam sandaran saat menenun dan diletakkan di belakang pinggang sehingga seolah digendong. Saat penenun menekan benang pakan dengan alat yang disebut “liro” (alat untuk merapatkan benang pakan yang digerakkan dengan tangan) terdengar bunyi “dong” atau “dog” (bahasa Jawa) sehingga alat tenun ini seringkali disebut “gedog”. Alat tenun “gedog” akhirnya berkembang menjadi alat tenun “tejak” dengan rangka yang lebih banyak daripada alat tenun “gedog”. Rangka tersebut dipakai sebagai penopang saat alat ini dioperasikan. Penenun dengan posisi duduk menggerakkan tangan dan kaki secara sinergis. Alat tenun “tejak” yang berkembang menjadi ATBM merupakan alat warisan Belanda yang disebarluaskan oleh Textile Inrichting Bandung (Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung).

2

Setiap daerah mempunyai nama masing-masing untuk alat tenun tradisional ini. Sebagai contoh di Jawa dikenal alat tenun “gendong” atau “gedog”, dan di Sulawesi dikenal nama “walidah”. Pada prinsipnya alat tenun tradisional bersifat padat karya, yaitu bergantung pada tenaga kerja manusia, sehingga tingkat keberhasilan proses produksi sangat ditentukan ole h kualitas ketrampilan dan kecepatan kerja sumber daya manusianya b. Bahan baku tenun tradisional Bahan dasar kain tenun adalah benang yang terbuat dari serat, baik serat alam maupun serat buatan. Serat alam berasal dari tumbuhan (contoh: rami, kapas, eceng gondok, nenas) dan binatang (tidak berkembang karena is u lingkungan).

Benang menjadi bahan baku pembuatan kain tenun, dan

kualitas kain yang dihasilkan sangat ditentukan oleh kualitas benang tersebut. Kondisi benang menentukan konstruksi kain yang dihasilkan. Benang dengan nomor besar menandakan berdiameter kecil dan begitu sebaliknya. Semakin kecil diameter benang semakin baik rajutan atau anyaman tersebut yang dihasilkan, dan akhirnya mempengaruhi kontruksi kain tenun. Konstruksi kain tenun yang diinginkan menjadi dasar penentuan tingkat kehalusan dan kerapatan benang, alat tenun, proses yang harus dijalankan, efisiensi biaya produksi dan efektifitas metode kerja nya. Teknik membuat kain tenun diilhami oleh prinsip sederhana, yaitu menggabungkan

benang

secara

melintang

dan

memanjang

atau

menyilangkan benang pakan dan lusi secara bergantian. Prinsip tersebut melahirkan berbagai inovasi motif, corak atau bentuk gambar pada lembaran kain yang diacu oleh pengrajin saat menenun. c. Proses produksi Usaha

tenun

tradisional

dicirikan

dengan

proses

produksi

yang

dilaksanakan pada skala rumah tangga sehingga dijumpai beberapa keterbatasan seperti permodalan, ketersediaan peralatan dan ruang produksi, tingkat penggajian tenaga kerja dan

perkembangan kreasi yang relatif

lambat. Namun demikian, seni menenun ini merupaka n warisan budaya yang

3

ditekuni secara terus menerus dan berkaitan erat dengan sistem pengetahuan, budaya, kepercayaan, lingkungan alam, dan sistem organisasi sosial dalam masyarakat sehingga mencerminkan adat istiadat masyarakat setempat. Proses produksi pada skala rumah tangga ini kadang kala mengalami pasang surut karena keadaan ekonomi dan pembinaan yang belum terarah. Sarana dan prasarana yang serba terbatas merupakan ciri khas industri rumah tangga. Tentu saja peran pemerintah sangat diperlukan dalam memberikan fasilitas permodalan dan pembinaan, terlebih apabila dapat diangkat sebagai produk unggulan setempat yang bernilai seni dan punya keunikan tersendiri. d. Hasil kain tenun (produk) Kain tenun yang dihasilkan dengan menggunakan alat tenun bukan mesi n memiliki kekhasan sesuai dengan daerah masing -masing. Secara umum kain tenun tradisional terbagi menjadi tenun ikat dan songket. Perbedaan keduanya terletak pada bahan utama atau jenis benang yang digunakan dan teknik pembuatan kain tersebut. Istilah “ikat” memiliki makna membentuk ragam hias dengan mengikat bagian-bagian benang, sedangkan “songket” berkembang setelah tenun ikat, dengan spesifikasi penambahan

benang

seperti emas, perak atau sutera pada benang lusi dan pakan dengan cara dicukit atau disongket.

Gagasan dan Peluang Usaha Sebagai suatu hasil karya warisan budaya, tenun tradisional menjadi bentuk kerajinan yang sangat dibanggakan oleh masyarakat setempat, dan merupakan karya intektual anak bangsa yang perlu dipelihara. Sejarah mencatat bahwa kebudayaan menenun masuk ke Indonesia melalui India, Cina dan Asia Tenggara yang waktu terjadinya tidak diketahui dengan pasti, namun produknya berkembang hingga saat ini. Hal itu mencerminkan kontinuitas gagasan atau ide untuk mengembangkan pembuatan kain tenun tradisional, walau belum berhasil secara optimal. Oleh karena itu , sangatlah tepat apabila bidang usaha ini dipilih oleh Badan Ekonomi Kreatif sebagai usaha

yang

harus

dikembangkan

melalui

penggiatan

industri

kecil ,

menengah, dan bahkan pemula untuk ikut serta meningkatkan usaha pembuatan tenun tradisional.

4

Gagasan Usaha Sekelompok masyarakat yang mendirikan usaha di bidang tenun tradisional dilandasi oleh keinginan melestarikan warisan budaya dan meningkatkan

pendapatan

dan

kesejahteraan

seluruh

anggotanya.

Pengetahuan tradisional yang dimiliki menjadi kunci keberhasilan usaha ini dan sekaligus menunjukkan idealisme masyarakat untuk terus memelihara dan mengembangkan produksi tenun. Tampak bahwa sifat turun temurun dari produksi kain ini menunjukkan idealisme masyarakat untuk terus memelihara dan mengembangkan warisan budaya (nguri uri kabudayan). Seiring dengan perkembangan mode dan permintaan pasar , banyak diciptakan beragam motif dan hias yang memiliki makna berbeda-beda. Makna-makna inilah yang menunjukkan latar belakang budaya warga suatu daerah atau ciri khas suatu daerah. Gagasan usaha juga dipicu oleh keinginan utama untuk memelihara warisan keluarga agar tidak hilang. Terlebih setelah paradigma tentang penggunaan produk-produk warisan budaya berkembang di masyarakat, industri berskala rumah tangga inipun berkembang pula. Peluang Usaha Perkembangan dunia fashion membuka peluang yang sangat besar pada pecinta mode untuk terus mengembangkan kreatifitas terkini. Kondisi ini memotivasi para pengusaha kain termasuk tenun untuk menciptakan beragam motif dan desain sehingga persyaratan pendirian usaha dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendirian usaha berawal

dari kemudahan

mendapatkan modal,

ketersediaan peralatan yang memadai, ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang pekerjaan, ketersediaan ruang produksi yang representatif, ketersediaan ruang pameran dan fasilitas promosi dari pemerintah, dan ketersediaan akses pemasaran. Komponen penentu peluang usaha tersebut menjadi dasar seseorang menjalankan usaha, dan jelas bahwa usaha yang bersifat turun temurun akan lebih mudah mendapatkan peluang tersebut dibandingkan dengan pengusaha pemula. Sampai dengan saat ini usaha tenun tradisional mendapatkan peluang usaha yang cukup baik, dengan peran serta pemerintah dalam bentuk

5

pembinaan manajemen, fasilitas pendanaan melalui pinjaman uang dengan bunga ringan, bantuan peralatan dan akomodasi pemasaran.

FASHION 1. Ready to wear (baju, jilbab, dll) 2. Kain

INTERIOR DAN ROOM DECOR Sarung bantal, keset, taplak meja, gorden

1

4

2

3

5

6

AKSESORIS Tas, sepatu, kalung, kipas, gelang,

7

9

8

p

UPACARA ADAT Sarung Songkok Selendang

10

Produk turunan usaha tenun tradisional

6

11

Perizinan dan Legalitas Usaha Perizinan merupakan syarat utama untuk mendirikan usaha. Perusahaan yang memiliki izin usaha yang lengkap akan mendapat jaminan untuk menjalankan usaha. Perizinan pendirian usaha tenun tradisional meliputi izin dari lingkungan dan izin dari pemerintah. Legalitas usaha adalah pengakuan hukum atas usaha yang didirikan . Setiap usaha yang menyinggung hajat hidup orang banyak dan mengandung risiko hukum perlu memiliki dukungan hukum dan pembelaan hukum. Pelaku usaha tenun perlu mengamankan usahanya dari aspek hukum dan pembelaan hukum bilamana diperlukan. Bukti legalitas usaha yang perlu dimiliki dalam menjalankan usaha tenun tradisional terdiri atas dokumen identitas perusahaan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau lembaga yang berwenang.

Setiap usaha yang memiliki potensi bersinggungan dengan masyarakat harus mendapat ijin dari pihak terkait. Usaha yang dijalankan juga harus memiliki kekuatan hukum sebagai antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan munculnya masalah yang terkait dengan hukum seperti perselisihan atas status perusahaan.

7

Dokumen Izin dan identitas perusahaan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) • Perijinan yang pertama kali diurus calon pengusaha • Digunakan sebagai lampiran dalam pengurusan izin usaha yang lain • Dikeluarkan oleh kantor kelurahan/kecamatan di mana usaha didirikan.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) • Mempermudah administrasi perpajakan • Merupakan tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak • Diurus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau ke Kantor Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) di kabupaten/ kota domisili wajib pajak • Diisi secara daring.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) • Diurus di kantor kecamatan masing-masing lokasi usaha • Persyaratan untuk pengurusan IUMK: fotokopi KTP, pasfoto 2x4 sebanyak dua lembar, fotokopi Kartu Keluarga, dan surat keterangan RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. • Tidak dipungut biaya

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) • Wajib untuk usaha perorangan maupun yang berbadan hukum seperti Koperasi, CV, Firma dan PT • Bermanfaat untuk mendapatkan kepastian usaha sehingga mempermudah perluasan usaha • Persyaratan pengurusan izin TDP : (1) NPWP perusahaan; (2) KTP dan NPWP direktur (pemilik usaha); dan (3) surat kuasa (bila dikuasakan).

8

Hinderordonnantie (HO)/Izin Gangguan

• Dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota • Khusus untuk usaha yang mempunyai potensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketenteraman dan ketertiban umum. • Persyaratan pengajuan Izin HO: (1) fotokopi Surat Tanah atau bukti lainnya; (2) fotokopi KTP; (3) fotokopi NPWP; (4) fotokopi Akta Pendirian; (5) fotokopi Tanda Pelunasan PBB; (6) pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan; (7) daftar bahan baku penunjang; (8) fotokopi IMB/siteplan

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

• Diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan domisili perusahaan • Berlaku di seluruh Indonesia • SIUP dibagi menjadi 3 kategori, yaitu: (1) SIUP Kecil, modal 200 juta di luar tanah dan bangunan; (2) SIUP Menengah, modal 200 juta sampai dengan Rp 500 juta di luar tanah dan bangunan; (3) SIUP Besar, modal di atas 500 juta di luar tanah dan bangunan. • Manfaat utama SIUP adalah mempermudah dalam mengajukan pinjaman dana dari bank, lembaga keuangan nonbank, maupun program CSR/PKBL.

Legalitas usaha berkaitan erat dengan bentuk badan usaha yang dijalankan. Badan usaha yang paling banyak digunakan untuk menjalankan usaha adalah Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennontschap (CV).

9

10

PERMODALAN DAN MANAJEMEN KEUANGAN Sumber Modal

P

ermodalan untuk usaha tenun tradisional yang lazim digunakan adalah modal pribadi, pinjaman bank, dan bantuan pemerintah.

Modal Pribadi Modal pribadi adalah modal berasal dari pemilik usaha tanpa meminjam pihak lain. Pengusaha pemula harus menyiapkan modal untuk pribadi

Pinjaman Bank Pinjaman jenis ini telah lama dan paling konvensial dilakukan oleh para pelaku usaha. Pinjaman bank biasanya diincar karena bunganya yang kecil adalah KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Pinjaman Lunak PKBL dan BUMN PKBL (Pinjaman Kemitraan Bina Lingkungan) merupakan salah satu bentuk implementasi CSR oleh BUMN. Setiap BUMN memiliki prosedur yang berbeda

Fasilitas Pemerintah Bantuan pemerintah dapat berupa peralatan yang diberikan kepada kelompok usaha yang telah berjalan

Kebutuhan modal dan perhitungan harga pokok Untuk mendirikan sebuah usaha kerajinan ten un (contoh kasus tenun lurik) dibutuhkan modal minimal sebagai berikut. 1. Modal bangunan minimal seluas 62m 2 , yaitu terdiri atas 2m 2 untuk pengelosan dan pemaletan benang, 20 m 2 untuk penyekiran benang, 20 m 2 untuk penenunan, dan 20 m 2 untuk penyimpanan bahan dan produk.

11

2. Modal dana sebesar Rp31.650.000, meliputi Rp 22.850.000 untuk investasi pengadaan peralatan, dan Rp 8.800.000 untuk pembelian bahan baku benang dan zat pewarna untuk produksi selama 1 bulan (5 boom). Kalau tidak ada alat sekir atau boom (hani), pengrajin dapat memanfaatkan jasa penyekiran benang dari pengusaha lain. 3. Sumber daya manusia yang dibutuhkan terdiri atas 1 orang pewarna benang, 1 orang pemalet dan pengelos benang, 1 orang penyekir, dan 5 orang penenun. Analisis kebutuhan modal untuk pendirian usaha tenun lurik No.

Kegiatan produksi

1.

Pewarnaan benang (1 orang)

2.

Pengelosan/ pemaletan (1 orang) Penyekiran (1 orang) Penenunan (5 orang) Instalasi air Pengeringan benang Penyimpanan Subtotal Produksi 5 boom/bulan Upah karyawan

3. 4. 5. 6. 7. 8 9. 10

11 Subtotal 12 Total Keterangan:

Ruang (m) (3x3=9)

2x1=2

Alat/ bahan baku 5 ember 1 pawon/kompor 1 tong rebus 1 alat kelos/ palet

250.000 250.000 150.000 300.000

4x5=20

Sekir/ hani *)

10.000.000

2x2x5=2 0

Alat tenun ATBM [email protected] Air Tiang, tali, dan penjepit jemuran Bahan dan produk 1 s.d. 7 Benang 15 pres Zat warna 20x90000 Pewarna 15x30000 Pengelos 5x60000 Pemalet 5x60000 Penyekir 5x50000 Penenun 400x3000 9 dan 10 8 dan 11

10.000.000

(4x5=20) 4x5=20

62m 2

Perkiraan harga pada tahun 2017 *) alat sekir/hani tidak harus dimiliki, penghanian/penyekiran dapat dilakukan oleh pihak lain

12

Harga (Rp)

500.000 400.000 1.000.000 22.850.000 4.500.000 1.800.000 450.000 300.000 300.000 250.000 1200.000 8.800.000 31.650.000

Perhitungan Laba-Rugi Contoh perhitungan laba - rugi usaha tenun lurik berikut, untuk rencana memproduksi 1 boom benang dengan hasil kain lebar 105cm dan panjang kain sekitar 80m. Untuk memproduksi kain tersebut dibutuhkan benang sebanyak 3 pres dan zat warna 4 ons. Ongkos produksi yang dibutuhkan untuk membiayai tenaga mewarnai benang, mengelos benang, memalet benang, menyekir benang dan menenun benang. Ongkos produksi yang dibutuhkan sebesar Rp 1.760.000. Dari bahan benang sebanyak 3 pres akan dihasilkan kain sepanjang 80m. Jika harga kain tenun sebesar Rp 26.000 per meter, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp 2.080.000. Dengan demikian pengusaha akan memperoleh laba sebesar Rp 320.000 (18% dari ongkos produksi). Biaya produksi tenun untuk benang 1 boom dan keuntungannya dirinci sebagai berikut: Jenis bahan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Harga 3 pres benang @ Rp 300.000 Harga 4 ons zat pewarna @ Rp 90.000 Ongkos pewarnaan benang 3 [email protected] Rp30.000 Ongkos 15 kg kelos @ Rp 4.000 Ongkos 15 kg palet @ Rp 4.000 Ongkos menyekir 15kg Ongkos menenun 80m @ Rp 3.000 Total biaya produksi (no.1 s.d. 7) Hasil penjualan: 80m x Rp 26.000 Keuntungan pengusaha (no.9 - 8) (18%)

Pengeluaran (Rp) 900.000 360.000 90.000 60.000 60.000 50.000 240.000 1.760.000

Pemasukan (Rp)

2.080.000 320.000

Keuntungan untuk 1 boom sebesar Rp. 320.000. Jika dalam 1 bulan pengusaha tenun memproduksi 5 boom, maka keuntungan 1 bulan sebesar Rp . 1.600.000. Jika semua aset peralatan dan biaya produksi untuk 1 bulan sebesar Rp. 31.650.000, maka titik impas (break even point) usaha tenun lurik adalah 20 bulan. Jika pengusaha tidak membeli/mempersiapkan alat hani/sekir (Rp . 10.000.000), maka modal yang dibutuhkan untuk pemb elian alat hanya Rp

13

12.850.000,-, sehingga modal keseluruhan Rp 21.650.000,-. Dengan demikian BEP menjadi 13,5 bulan (Rp 21.650.000 : Rp 1.600.000).

Penggajian, Upah dan Bonus Penggajian a. Sistem penggajian atau pengupahan karyawan usaha tenun dapat dilakukan dengan sistem setiap hari (upah harian), setiap pekan, setiap bulan, dan sistem borongan. Karyawan borongan bisa mengerjakan pekerjaan menenun di rumah sendiri menggunakan alat milik sendiri atau alat milik pengusaha. b. Besaran upah karyawan tenun tergantung pada tingkat kesulitan pekerjaan. Semakin sulit pekerjaan semakin besar upah yang akan diterima.

Dengan

demikian,

pengalaman

seseorang

dalam

melaksanakan proses menenun, menentukan jumlah hasil tenun dan jumlah upah. c. Bonus adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada seorang pekerja

yang

dapat

menyelesaikan

tanggung

jawab

pekerjaan

berdasarkan kinerjanya, yaitu ketepatan waktu penyelesaian, kecepatan penyelesaian (kurang dari waktu yang ditentukan), jumlah kain tenun yang dihasilkan (melebihi target), kualitas hasil tenun serta hal hal lain yang pantas untuk diberikan bonus. Umumnya bonus berupa uang, jaminan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan.

Perpajakan Kegiatan Usaha Setiap kegiatan usaha yang sudah mendaftar untuk mendapat NPWP sebenarnya mendapat fasilitas dari kantor pajak berupa penanggung jawab/pengawas. Penanggung jawab/pengawas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai konsultan pajak yang disediakan oleh negara. Pengusaha baru disarankan untuk sering berkonsultasi dengan penanggung jawab NPWP yang difasilitasi kantor pajak, sehingga dapat memperoleh informasi teknis tentang perpajakan yang berkaitan dengan usahanya.

14

Era teknologi telah membawa gaya hidup tersendiri bagi para pelaku bisnis, walaupun masih dalam skala UMKM. Dari sisi paja k, UMKM sangat besar potensinya untuk meningkatkan pemasukan pajak. Berikut ini potensi pajak dari usaha tenun tradisional antara lain PPh, Pajak Daerah, dan PPn PPh (Pajak Penghasilan) Disamping dikenai PPN dalam transaksi, para pengusaha juga wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh). Saat ini belum ada aturan khusus mengenai pemberlakuan PPh atas pengusaha bidang tenun tradisional, sehingga masih dikenai ketentuan pajak penghasilan secara umum. Berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013, pemberlakuan pajak pengusaha dengan penghasilan/omset bruto tidak melebihi Rp 4,8 milyar dikenakan pajak yang sama dengan pajak UMKM, yaitu 1% dari omset. Pajak Daerah Mengacu pada otonomi daerah, setiap kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan biasanya dikenai kewajiban untuk membayar retribusi daerah yang besarnya sesuai dengan peraturan daerah masing -masing. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Sejak 1 Januari 2014, Pemerintah telah menetapkan aturan mengenai batasan Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu pengusaha yang omsetnya mencapai Rp 4,8 miliar per tahun. Dengan demikian, semua pelaku usaha yang omsetnya sudah mencapai atau melebihi jumlah tersebut harus mengajukan PKP karena wajib memungut PPN sebesar 10% atas setiap transaksinya.

Pencatatan Keuangan Setiap usaha wajib melakukan pencatatan keuangan usahanya agar dapat memberikan informasi tentang penjualan, data stock persediaan bahan, laporan penjualan harian dan bulanan. Pencata tan keuangan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan komputer dengan perangkat lunak Excel. Bagi usaha tenun tradisional yang belum terlalu besar, paling tidak pengusaha dapat menyiapkan buku kas sehingga dapat mengetahui aliran kas usaha setiap hari. Selain itu, melalui buku kas (dengan catatan bahwa semua penjualan dilakukan secara tunai) dapat diketahui berapa omset penjualan

15

setiap bulan. Dengan mengetahui omset penjualan, maka apabila pengusaha akan melaporkan usahanya ke kantor pajak atau pih ak lain, maka dapat didukung oleh data keuangan dari buku kas tersebut.

16

17

18

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA Jenis Sumber Daya Manusia

J

enis sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh usaha tenun tradisional meliputi penghani/ tukang sekir, tukang warna benang, perencana produksi, tukang palet dan tukang kelos. Sedangkan jenis sumber daya

manusia dan tugasnya dirinci sebagai berikut. Sumber daya manusia dan jenis pekerjaan No. 1.

SDM Penghani/ tukang sekir

2.

Tukang warna

3.

Pendesain motif Perencana produksi

4.

5.

Pengelos

6.

Pemalet

7.

Penenun

Tugas SDM dalam pertenunan Menghitung jumlah benang lusi yang dibutuhkan dan menata/ mendesain benang kelos sesuai dengan rencana desain motif untuk digulung pada boom lusi Mewarna benang sesuai dengan jenis zat, resep dan warna yang diinginkan Menggambar, menentukan motif tenun yang akan dibuat Menghitung jumlah benang dan warna benang yang dibutuhkan sesuai dengan lebar kain, panjang kain, dan nomor sisir yang digunakan Menggulung benang dalam bentuk kelos yang akan disiapkan untuk penghanian/ pembentangan sebagai benang lusi Menggulung benang dalam bentuk palet yang akan disiapkan ke teropong untuk benang pakan Menenun, menganyam benang pakan dengan alat tenun

19

Perekrutan, Pelatihan, dan Pembinaan Karyawan atau dalam hal ini pengrajin adalah elemen penting yang ikut menentukan keberlangsungan usaha tenun tradisional.

Perekrutan

Pelatihan

Pembinaan

Harus memiliki kompetensi khusus yaitu penghani / penyekir, tukang warna, dan perencana produksi

Pendampingan secara langsung atau pemagangan / nyantrik kepada pengrajin terkait yang sudah mahir

Bertujuan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan kesungguhan dalam menjalankan tugasnya

1. Perekrutan tenaga kerja usaha tenun tradisional biasanya dilakukan dari masyarakat sekitarnya yang memiliki latar belakan g dan minat di bidang pertenunan. Proses perekrutan dilakukan melalui tenaga kerja yang telah ada atau melalui tetangga, kenalan, pelatihan, dan bekerjasama dengan pihak penyedia tenaga kerja. 2. Pelatihan bagi pengrajin tenun, biasanya diperuntukkan bagi penghani/ tukang sekir, tukang warna, dan perencana produksi. Pelatihan bertujuan untuk mengembangkan individu dalam bentuk peningkatan keterampilan, pengetahuan dan sikap 3. Pembinaan disesuaikan

oleh

pengusaha

dengan

tingkat

terhadap

pengrajin

kompetensi

dan

tenun usianya.

sebaiknya Strategi

pembinaannya dapat dilakukan sebagai berikut: (1) pengrajin diberi pekerjaan yang tingkat kesulitannya sesuai dengan kemampuannya; (2) pengrajin diberi kebebasan untuk memilih sistem pengupahan seperti sistem harian atau sistem borong; (3) pengrajin diberi insentif sesuai dengan kinerjanya, baik berupa pujian, barang atau uang; (4) hubungan kerja dibangun dengan pendekatan persaudaraan/ kekeluargaan; (5) suasana kerja dibangun dengan iklim kerja yang mampu mengembangkan kreativitas kerja mereka, dengan memberikan keamanan psikologis dan

20

kebebasan psikologis. Apabila pengrajin melakukan kesalahan kerja, mereka tidak dimarahi tetapi diberi pengertian tentang kesalahan yang dilakukan dan diberi motivasi untuk memperbaiki diri ; dan (6) proses kerja disesuaikan dengan sistem sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat, misalnya waktu musim panen pengrajin diberi kebebasan bekerja di sawah. Kontrak Kerja Pengusaha dan Karyawan Untuk menjaga hubungan kerja antara pengusaha dan karya wan agar perusahaan berjalan dengan lancar dan kedua pihak tidak dirugikan, maka diperlukan kontrak kerja. Kontrak kerja dilakukan untuk semua karyawan, baik karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap. Kontrak kerja terutama dilakukan antara pengusaha dengan pendesain motif tenun dan tukang sekir. Kontak kerja bertujuan agar kedua pihak selama menjalani kerja sama tidak ada yang dirugikan. Misalnya, karyawan baru yang kompete nsinya masih rendah, perlu diberi pembinaan/ pelatihan agar kompetensinya sesuai dengan kebutuhan. Namun apabila setelah kompetensi meningkat tiba-tiba karyawan keluar dari perusahaan, akan merugikan perusahaan. Oleh sebab itu, hubungan kerja tersebut harus diikat dengan kontrak kerja. Misalnya, pada kontrak kerja pertama, karyawan yang baru harus bekerja sedikit-dikitnya selama 6 (enam) bulan. Apabila sebelum masa waktu yang ditentukan yang bersangkutan keluar dari perusahaan, maka dia harus mengganti biaya selama pelatihan. Pada kontrak kerja kedua dan selanjutnya, karyawan harus bekerj a sedikit-dikitnya selama 2 (dua) tahun. Apabila sebelum masa waktu 2 tahun karyawan yang bersangkutan keluar dari perusahaan, maka dia harus membayar ganti rugi dengan jumlah tertentu . Kontrak kerja antara pengusaha dan pendesain motif bertujuan agar mot if-motif yang dibuat oleh pendesain atas perintah pengusaha akan menjadi milik perusahaan, sehingga motif tersebut tidak boleh dijual atau diberikan kepada pihak lain atau digunakan oleh UKM lainnya.

21

Menurut pasal 54 UU No.13/2003, Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya harus memuat hal-hal berikut:

 Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha  Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh  Jabatan atau jenis pekerjaan  Tempat pekerjaan  Besar upah dan cara pembayarannya  Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh  Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja  Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Perjanjian Kerja Perjanjian Kerja tertulis diperlukan untuk memberi kepastian dan memberi kenyamanan antara pemberi kerja d an penerima kerja. Perjanjian kerja terulis sekurang-kurangnya memuat: a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; c. jabatan atau jenis pekerjaan; d. tempat pekerjaan; e. besarnya upah dan cara pembayarannya. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PHK dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial dengan memperhatikan peraturan yang berlaku (UU Ketenagakerjaan). Pengusaha yang melakukan PHK wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima dengan perhitungan yang diatur dalam dalam pasar 156 UU Ketenagakerjaan.

22

23

24

MANAJEMEN PRODUKSI Peralatan Tenun

P

eralatan utama untuk menenun meliputi palet/erek, kelos, hani/sekir, boom tenun, cucuk, cucuk sisir, gun, piker, teropong, dan alat tenun (gendong, tinjak, ATBM, kartu). Kegunaan masing-masing alat

tersebut dirinci sebagai berikut:

Palet/erek/kincir Untuk menggulung benang pakan pada bobin palet yang akan disiapkan sebagai benang pakan pada proses pertenunan ATBM

12

Kelos/erek Untuk menggulung benang lusi pada kelos yang akan disiapkan sebagai benang lusi pada proses penyekiran / penggulungan benang di boom ATBM

13

25

14a 14b

Hani / sekir Untuk menggulung benang pada boom tenun yang akan disiapkan sebagai benang lusi pada proses penenunan ATBM

26

Boom tenun Gulungan benang lusi yang dihasilkan oleh hani/ sekir

15

Cucuk Alat untuk memasukkan benang lusi pada mata gun dan sisir alat tenun ATBM

16

17 Sisir Alat untuk merapatkan benang pakan, untuk mengatur lebar kain dan menentukan

27

Gun Alat tenun yang bergerak ke atas ke bawah, untuk membentuk anyaman kain tenun

18

PALET Hasil gulungan benang pakan yang dimasukkan ke teropong

19

Teropong Alat untuk meluncurkan benang pakan ke kiri ke kanan untuk membentuk anyaman

20

28

Tenun Gendong / cagcag / gedog / walidah Alat tenun yang mengatur tegangan benang lusi menggunakan tenaga punggung dan kaki, sedangkan peluncuran benang pakan, penggulungan dan penguluran menggunakan tenaga tangan

21

Tenun Tinjak Alat tenun yang mengatur anyaman dengan membuka benang lusi menggunakan tenaga injak kaki, sedangkan peluncuran benang pakan, penggulungan dan penguluran menggunakan tenaga tangan.

22

29

Tenun ATBM Alat tenun yang mengatur pembukaan mulut lusi, peluncuran, perapat pakan, penguluran lusi, dan penggulungan kain menggunakan tenaga kaki dan tangan.

23

Tenun ATBM-kartu /jakar Alat tenun yang mengatur pembukaan mulut lusi menggunakan gun yang diatur oleh kartu.

24

Bahan Baku Tenun Bahan baku untuk membuat tenun adalah benang dan zat pewarna. Benang terdiri atas benang sintetis (poliester) dan benang alam (katun, sutera, serat). Benang tenun dapat diperoleh di Surabaya, Solo, Jepara, Pekalongan, Makassar.

30

Jenis benang dapat dibedakan menjadi: Jenis Benang Sintetis Alam

Ukuran Benang

Poliester

Ne1 12s, Ne1 20s, Ne1 40s,

Katun, sutra, serat

Ne1 42/2, Ne1 52/2, Ne1 62/2

Zat pewarna benang tenun terdiri atas zat pewarna sintetis dan zat pewarna alam. Zat warna sintetis meliputi: indantren, sulfur, indigozol, prosion, kaporit, dan napthol. Zat pewarna tenun dapat diperoleh di Solo, Pekalongan, Yogyakarta, dan Cirebon. Jenis zat pewarna dirinci sebagai berikut: Jenis Zat Pewarna Sintetis Indantren Sulfur/ belerang Indigosol Prosion Kaporit Napthol

Zat warna alam

Indigofera Jambal Tingi Teger Mahoni Akar pace

Fungsi dan Cara Penggunaan Untuk pembejanakan, pewarnaan, oksidasi, pencucian Untuk pelarutan zat warna, pewarnaan/ pencelupan, oksidasi, fiksasi, pencucian Untuk pelarutan zat warna, pembangkitan warna, oksidasi, pencucian Untuk pewarnaan, fiksasi, pencucian Untuk pemutihan dengan kaporit, pengasaman, antiklor, pemutih optik Untuk pelarutan zat warna, pembangkitan warna dengan garam, pencucian Untuk pencelupan dan pentirisan benang dilakukan berulang-ulang, dan diakhiri dengan fiksasi (tunjung, kapur, tawas)

Perencanaan Desain Motif Langkah-langkah perencanaan desain motif tenun digunakan bagi motif polos, motif garis atau kotak, motif geometris de ngan teknik ikat, dan motif geometris dengan teknik songket.

31

Variasi motif dalam tenun

Tenun polos, yaitu

kain

berwarna

polos

(biasanya putih atau warna yang lain). Kedua benang (lusi dan pakan) hanya memiliki satu warna.

25

Motif garis/ lurik, yaitu

salah

bermotif

satu

garis-garis

benang sejajar.

Cara membuat motif garis, yaitu benang lusi dibuat /

26a

didesain / disusun garis-garis memanjang dengan berbagai warna (minimal dua warna selang

seling),

benang

pakan

sedangkan dibuat

satu

warna.

26b

Motif kotak-kotak, yaitu

motif

kotak

yang

berulang. Cara membuat motif kotak, yaitu benang lusi dan benang pakan dibuat / didesain garis-garis

berjajar

minimal

dua warna yang disusun selang

32

27 a

seling, sehingga saat benang pakan ditenun kedua benang menyilang

menjadi

motif

kotak-kotak.

27 b

Tenun ikat/ proses ikat, yaitu

benang

spanram

ditata

kemudian

didesain

sesuai

didinginkan.

pada benang

motif

Benang

yang diikat-

ikat menggunakan tali rafia

28 a

sesuai motif yang didinginkan kemudian diwarna dengan cara dicelup

ataupun

Kemudian

ikatan

dikuas. tali

rafia

dibuka, sehingga benang yang diikat masih tetap berwarna putih.

Kemudian

benang

28 b

ditenun menjadi kain

Songket, yaitu

menyungkit-nyungkit

benang pada tenunan, pada umumnya emas

dengan

atau

menjadi tenun

benang

benang perak

29 a

33

29 b

Pengelolaan Benang Dalam pembuatan kain tenun (sebagai contoh tenun ikat) perlu dipersiapkan dua kelompok benang, yaitu kelompok benang lusi dan kelompok benang pakan. Tahapan pemprosesan benang lusi: adalah (1) benang diwarna dengan teknik pencelupan; (2) proses pengelosan benang dengan menggulung benang dalam kelos; (3) pengebooman/penghanian/ penyekiran, yaitu benang ditata menggunakan hani kemudian digulung pada boom; (4) penyucukan, memasukkan benang lusi pada mata boom dan sisir; dan (5) penyetelan. Tahapan pemprosesan benang pakan: adalah (1) pengelosan, yaitu benang digulung pada kelos; (2) pemidangan, yaitu benang ditata dalam streng atau spanram; (3) pengikatan, yaitu benang pada spanram diikat menggunakan rafia sesuai dengan motif yang diinginkan; (4) pencelupan, yaitu benang dicelupkan ke dalam pewarna; (5) pencoletan, yaitu benang diwarna dengan cara dikuas, setelah proses pewarnaan selesai, kemudian tali rafia dilepas; (6) penginciran, yaitu menggulung benang dari streng ke kincir; dan (7) pemaletan, yaitu menggulung benang dari kincir ke palet. Kemudian benang pakan ditenun menyilang benang lusi.

34

Proses produksi tenun ikat

Proses benang pakan

Proses benang lusi Pencelupan

Pengelosan

Pengelosan

Pemidangan Pengikatan

Pengebooman/ Penghanian Penyekiran

Pencelupan Pencucukan

Pencoletan

Penyetelan

Pengginciran Pemaletan Penenunan

35

Proses Penenunan dan Penyelesaian Proses penenunan dan penyelesaian terdiri atas 6 langkah sebagai berikut.

36

Keselamatan Kerja Proses produksi tenun menggunakan bahan benang dan zat warna sehingga dapat mengganggu pernafasan dan menimbulkan rasa gatal pada pengrajin. Untuk mencegah hal tersebut, pewarna benang disarankan mennggunakan sarung tangan, masker, dan sepatu bot. Penenun disarankan menggunakan masker dan penutup rambut/kepala.

BAHAN Benang Zat Warna

DAMPAK Pernafasan Rasa Gatal

KESELAMATAN KERJA Masker Sarung Tangan Sepatu boot Penutup kepala

Pengelolaan Limbah Jenis limbah yang dihasilkan oleh usaha tenun tradisional yaitu limbah cair sisa zat warna, dan limbah benang. Cara mengelola limbah sisa z at warna, adalah limbah ditampung di dalam bak-1 dari semen, kemudian dialirkan ke bak-2 untuk pencampuran. Kemudian limbah dari bak pencampuran dialirkan ke bak-3 untuk penyaringan. Ukuran bak-bak penyaringan lebih kurang lebar 70 cm, panjang 125 cm dan tinggi/dalam 130 cm. Sebanyak 4 bak harus dibuat di bawah permukaan tanah. Bak yang pertama (bak-3a) diisi dengan potongan-potongan bata merah, bak kedua (bak-3b) diisi dengan pasir aktif, bak ketiga (bak-3c) diisi dengan karang jahe (batu karang) dan bak k eempat (bak-3d) diisi dengan ijuk/arang kayu. Di dalam bak pencampuran (bak -2), limbah diberi tawas dan kaporit kemudian diaduk dan diendapkan. Setelah mengendap limbah disaring pada bak-3 (bak-3a, bak-3b, bak-3c, bak-3d). Dari bak-3d, limbah berupa air yang bening tidak berbahaya dapat dibuang atau dialirkan ke pembuangan umum, sedangkan limbah endapan (berbentuk padat) merupakan Bahan yang Berbahaya dan Beracun (B3). (lihat Gmbar hal 36)

37

Penampungan limbah pewarnaan Bak-1

Pencampuran (Koagulasi) Pengadukan Pengendapan Bak-2

Penyaringan A B C D

Limbah tidak berbahaya

Limbah bahan berbahaya & beracun (B3)

Pengelolaan limbah zat warna tenun

Kendala Produksi Kendala utama yang dihadapi oleh usaha tenun tradisional antara lain sebagai berikut, 1. Sumber daya manusia, yaitu sulit memperoleh penenun muda, karena generasi muda merasa enggan menjadi pengrajin tenun. 2. Kendala lingkungan sosial budaya, yaitu pada musim tanam dan musim panen biasanya para pengrajin tenun bekerja di sawah, dan pada saat upacara adat sedang berlangsung (misalnya di Bali), para pengrajin akan meninggalkan usaha tenun. 3. Kendala bahan baku, yaitu ketersediaan bahan benang di pasaran tidak terjamin. Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, solusi yang bisa tempuh pengusaha adalah menjalin kerjasama dengan penyedia bahan baku dan meneliti alur musim paceklik tenaga kerja.

38

Lokasi Usaha Lokasi yang cocok untuk mendirikan usaha tenun adalah sebagai berikut:

39

40

MANAJEMEN PEMASARAN

D

alam melakukan suatu kegiatan usaha, pemasaran adalah proses yang sangat vital. Agar bisnis bisa berhasil, segmentasi, target pasar, strategi pemasaran atau promosi, juga penentuan harga produk

tenun menjadi komponen yang harus dipahami dengan baik oleh pengusaha tenun

Segmentation, Targetting, Positioning (STP) STP adalah suatu analisis untuk menentukan strategi pemasaran. Analis ini memberi arahan tentang konsumen yang sebaiknya dituju.

Segmentation

pasar

yang

relevan

akan

membantu

memetakan kondisi pasar. Pemilihan segmen pasar yang tepat (targetting) akan membuat produk diterima konsumen yang memang

membutuhkan.

Memposisikan

produk

secara

unik,

menarik, dan mudah diingat (positioning) akan membuat produk menjadi menonjol dan dipilih oleh target pasar.

41

Analisis STP perlu dilakukan dalam menentukan strategi pemasaran produk tenun tradisional. Berikut ini contoh sederhana analisis STP

SEGMENTATION

TARGETTING

POSITIONING

Produk tenun tradisional bermacam-macam dengan segmen pasar yang berbeda-beda seperti segmen pasar luar negeri dan dalam negeri, segmen pasar kalangan bawah, menengah dan atas dan lain-lain. Penentuan segmen pasar didasarkan pada produk yang dihasilkan. Misal tenun ikat dengan bahan sutera dan pewarna alam, segmen pasarnya adalah kalangan atas, tenun songket dengan bahan sintesis dan pewarna sintetis, segmen pasarnya adalah kalangan bawah.

Setelah mengetahui segmen pasar, agar pemasaran lebih fokus maka perlu ditetapkan target pasar, misal segmen kalangan atas dengan target pasar wanita karir di perkotaan.

Usaha tenun ikat banyak pesaingnya. Untuk memenangkan persaingan perlu dibuat keunikan khusus. Misal, produk tenun ikat berbahan sutera dengan pewarna alami memang banyak pesaingnya. Untuk itu perlu membuat suatu keunikan atau keunggulan pada produk yang dihasilkan, misal keunikan dari desain, warna dan sebagainya sehingga punya nilai yang berbeda.

42

Seringkali segmen dan target pasar dijadikan satu, yaitu segmen pasar langsung dianggap sebagai target pasar.

Strategi Pemasaran/Promosi Inti dari strategi pemasaran produk tenun yaitu pengusaha harus bisa membaca permintaan/ selera konsumen/ pasar. Selera pasar produk tenun terletak pada motif dan warna.

Strategi pemasaran produk tenun

Penentuan Harga Pokok Tenun Harga pokok produk tenun bisaanya ditentukan berdasarkan: (1) biaya produksi; (2) biaya sosial seperti pungutan dan Corporate Social Responsibility (CSR) dan (3) keuntungan yang besarnya sekitar 20%-25%. Biaya pokok produksi tenun meliputi bahan baku benang dan zat pewarna, upah tenaga kerja, dan biaya manajemen (listrik, konsumsi, transportasi, promosi, dll.).

43

44

PENGENDALIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN USAHA Strategi Pengendalian Mutu

S

trategi untuk menjaga mutu produk tenun, ditetapkan dengan cara sebagai berikut.

1. Menggunakan bahan baku benang dan zat warna yang sudah jelas mutunya sesuai pengalaman yang telah dilakukan. Ciri benang yang berkualitas adalah antara lain benang tidak mudah putus dan tekstur benang sama. Ciri zat warna yang berkualitas yaitu warna tidak luntur, (tidak mudah pudar), dan intensitas warna tidak berubah. 2. Mengontrol hasil kerapatan benang tenun. Kerapatan benang yang baik adalah kerapatan benang di semua hasil tenunan sama, bukan sebagian hasil tenunan rapat sedangkan sebagian hasil tenunan berikutnya renggang. 3. Mengontrol kinerja penenun, terutama terhadap penenun yang kinerjanya tidak stabil, yaitu kadang bekerja cepat dan kadang bekerja lambat. 4. Menimbang produk hasil tenunan (khusus untuk tenun lurik), misalnya produk lebar 110cm dengan panjang 150cm beratnya minimal sekitar 1 ons. Jika berat hasil tenunan kurang dari berat rata -rata yang dijadikan standar, maka hasil tenunan tersebut dianggap kura ng bagus.

45

Pemilihan bahan baku (benang & zat warna) yang berkualitas

Mengontrol kerapatan benang hasil tenunan

Strategi pengendalian mutu

Produk tenun berkualitas Mengontrol kinerja penenun

Menimbang produk hasil tenun (tenun lurik)

Strategi pengendalian mutu produk tenun

Kriteria Kualitas Produk Tenun Tingkat kualitas produk tenun tradisional ditentukan oleh tingkat kesulitan proses produksinya, antara lain terletak pada hal-hal berikut, 1. Bahan baku benang yang digunakan. Urutan benang yang bagus menurut kualitasnya adalah: benang sutera, benang katun, dan benang sintetis. 2. Jenis zat warna yang digunakan, misalnya zat warna alam lebih bagus dari pada zat warna sintetis. 3. Warna dan atau komposisi warna, yaitu semakin banyak jen is warna yang digunakan akan semakin tinggi tingkat kesulitan dalam proses produksi. 4. Motif, yaitu motif tenun yang berkualitas adalah motif yang bersifat a simetris dan motif tersebut tidak diulang -ulang dalam jarak tenunan pendek. 5. Tingkat presisi tenunan motif, artinya tenun yang berkualitas adalah tingkat tenunan benang pakan maupun benang lusi yang tepat sesuai motif yang diharapkan, dan motif yang dihasilkan tidak kabur.

46

6. Mutu gedogan atau kerapatan benang lusi maupun benang pakan harus sama. Artinya ketebalan kain tenun di semua bagian harus sama, harus dicegah sebagian kain tidak tebal (tingkat kerapatan benang tinggi) dan sebagian kain tipis (tingkat kerapatan benang rendah).

Benang berkualitas

Zat warna berkualitas Kriteria mutu produk tenun

Warna dan komposisi warna harmonis

Motif bersifat a-simetris

Kerapatan benang lusi dan pakan sama

Kriteria mutu produk tenun

Jejaring/ Mitra Untuk

meningkatkan

usaha

tenun

agar

lebih

berkembang

dan

berkelanjutan, pengusaha perlu menjalin jejaring/ mitra, sedangkan mitra yang perlu dijalin, yaitu meliputi: 1. Penyedia bahan baku, seperti penyedia benang dan penyedia zat warna. Penyedia bahan baku perlu dijalin agar ketersediaan bahan baku tersebut terjamin. 2. Produsen tenun yang sejenis. Agar jika pengusaha mendapat pesanan produk tenun melebihi kapasitas produksinya, pesanan tersebut dapat segera diorderkan/dialihkan ke usaha sejenis lainnya.

47

3. Karyawan tenun, agar karyawan dapat berkerja secara stabil dan tidak terpengaruh oleh kondisi lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat setempat. 4. Konsumen dan distributor, agar mereka lebih percaya dengan kualitas produk tenun yang diproduksi, dan lebih dapat meningkatkan pemasaran.

Penyedia bahan baku

Produsen tenun sejenis Jejaring/mitra usaha tenun Karyawan tenun

Konsumen dan distributor Jejaring/mitra usaha tenun

48

49

50

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Pengertian Kekayaan Intelektual

K

ekayaan intelektual (KI) adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena

kemampuan

intelektual

manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa

karya

di

bidang

teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Untuk dapat menciptakan

karya-karya

intelektual tersebut diperlukan pengorbanan

tenaga,

waktu

dan bahkan biaya. Hasil karya tersebut

memiliki

nilai

Perlindungan dan pemanfaatan KI yang baik akan menciptakan dan memperluas lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, memantapkan posisi perdagangan dan investasi, mengembangkan teknologi, dan meningkatkan daya saing bangsa di tingkat internasional.

investasi ekonomi yang perlu dilindungi.

Perlindungan

terhadap KI akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup pemilik KI. Selain itu, perlindungan terhadap KI akan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan/atau memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Pengelolaan KI yang efektif dan efisien akan menciptakan kesadaran akan pentingnya KI sebagai pemercepat laju pembangunan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

51

Macam-macam Kekayaan Intelektual Kriya Tenun Kekayaan Intelektual yang terkait dengan usaha tenun adalah sebagai berikut.

30

Desain-Produk (lama) milik Komunal

Desain-Produk (baru) milik sendiri

HKI: Desain industri HKI: Hak cipta (Pemerintah)

HKI: Merek dagang

HKI: Merek kolektif

HKI: Merek kolektif

HKI: Indikasi geografis

HKI: Hak Cipta

KI yang terkait dengan usaha tenun

52

Merek Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi dan atau tiga dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Macam Merek a. Merek dagang adalah merek barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis yang lain. b. Merek jasa adalah merek jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa

orang

secara

bersama-sama

atau

badan

hukum

untuk

membedakan dengan jasa-jasa sejenis yang lain. c. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama dalam hal sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdaga ngkan oleh beberapa

orang

atau

badan

hukum

secara

bersama -sama

untuk

membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Hak atas merek diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (UU RI No. 20 tahun 2016). Contoh merek pada tenun yaitu:

53

31

32

33 Contoh merek produk tenun

Isi formulir

Ajukan permohonan pendaftaran rangkap 4 dalam blangko yang disediakan

Surat permohonan

Lampiran

• tanggal-bulan-tahun permohonan • identitas pemohon • identitas kuasa (jika dikuasakan) • klaim prioritas • tipe merek • merek yang dimohonkan (label merek) • nama atau deskripsi merek

• tiga lembar label merek • surat kuasa • surat pernyataan kepemilikan merek • bukti prioritas dan terjemahannya • salinan ketentuan penggunaan merek kolektif • bukti pembayaran biaya

Cara mendaftarkan merek

54

Desain Industri Desain Industri (DI) adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi se rta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Berikut beberapa contoh desain motif tenun milik masyarakat:

34 Tenun motif lurik (Jawa)

55

35 Tenun motif Gringsing (Bali)

36 Tenun motif Bali Are (Makassar)

Desain motif tenun yang merupakan hasil inovasi U MKM dapat diajukan untuk memperoleh hak desain industri. Berikut contoh desain yang berjudul “motif lurik 15-biru 5-ungu 5-kuning 5-biru 2-kuning 2-ungu”.

37 Contoh motif tenun yang diajukan untuk memperoleh desain industri

56

Isi formulir

Ajukan permohonan pendaftaran rangkap 3 dalam blangko yang disediakan

Surat permohonan

Lampiran

• tanggal, bulan, tahun permohonan • identitas pemohon • identitas pendesain • identitas kuasa (jika dikuasakan) • nama negara dan tanggal penerimaan permohonan pertama kali (diajukan dengan hak prioritas)

• contoh fisik atau foto dan uraian desain industri • surat kuasa (jika dikuasakan) • surat pernyataan kepemilikan desain industri • bukti pembayaran biaya

Cara mendaftarkan desain industri Hak Cipta Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap h asil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pemegang hak cipta adalah: (a) Pencipta sebagai pemilik hak cipta; (b) Pihak yang menerima hak cipta secara sah dari pencipta, atau (c) pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Permohonan pencatatan hak cipta diajukan kepada kemenkumham dengan cara mengisi formulir yang tersedia dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 3 (tiga). Permohonan penciptaan hak cipta juga dapat

57

dilakukan

secara

daring

melalui

laman

https://e -hakcipta.dgip.go.id.

Isi formulir

Surat permohonan

Lampiran

• identitas pencipta • identitas pemegang hak cipta • identitas kuasa (jika dikuasakan) • jenis dari judul ciptaan yang dimohonkan • tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali • uraian ciptaan

Ajukan permohonan pendaftaran rangkap 3 dalam blangko yang disediakan

 contoh fisik atau foto dan uraian desain industri  surat kuasa (jika dikuasakan)  surat pernyataan kepemilikan desain industri  bukti pembayaran biaya

Jika permohonan diajukan oleh beberapa orangyang secara bersama sama berhak atas suatu ciptaan atau produk hak terkait, permohonan dilampiri

keterangan

tertulis

yang

membuktikan

hak

tersebut.

Jika

permohonan diajukan oleh badan hukum, permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan ole h pejabat berwenang. Jika permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus ditulis semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang dipilih. Dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai kuasa. Contoh hak cipta produk kriya tenun seperti berikut:

58

38 Contoh produk tenun yang diajukan “hak cipta”

Deskripsi produk kriya tenun di atas adalah: (1) Motif tenun: lurik .... (nama motif) (2) Dalam satu rapot terdiri atas benang berwarna: hijau tua 2, putih 1, hijau muda 3, putih 1, hijau tua 2, orange 4. (3) Bahan tenun terdiri atas lusi dari benang katun Ne1 42/2, dan pakan dari benang katun Ne1 20s. (4) Warna, terdiri atas hijau tua dari jenis zat warna sulfur, putih dari jenis pemutih kaporit, orange dari jenis zat warna prosion, dan hijau muda dari jenis zat warna prosion. (5) Tetal benang pakan 48 helai/inchi, sedangkan tetal benang lusi 50 helai/inchi, dan lebar kain 110cm. Indikasi Geografis Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Misalnya, motif bersifat umum, tetapi cara pengerjaan warna atau benang yang berbeda. Hak atas indikasi

59

geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepa da pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Untuk memperoleh pelindungan indikasi geografis, pemohon harus merupakan: (a) lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan atau produk berupa: sumber daya alam; barang kerajinan tangan (tenun); atau hasil industri. (b) pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/ kota. Jangka terjaganya

waktu reputasi,

perlindungan kualitas,

dan

indikasi

geografis

karakteristik

yang

adalah

selama

menjadi

dasar

diberikannya pelindungan indikasi geografis pada suatu barang. Indikasi geografis dapat dihapus jika tidak dipenuhinya dan/ atau dilanggarnya ketentuan tersebut di atas.

Surat permohonan

Isi formulir

Ajukan permohonan pendaftaran rangkap 4 dalam blangko yang disediakan

Lampiran

•nama dan alamat pemohon •perwakilan diplomatik/konsultan HKI •nama indikasi geografis •jenis barang/produk •label inidkasi geografis

 Buku Persyaratan  Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian peta wilayah  Nama masyarakat/ lembaga yang diwakili  Surat kuasa khusus  Bukti pembayaran

Cara mendaftarkan indikasi geografis

60

Apabila pengusaha kriya tenun telah memiliki kekayaan intelektual baik berupa merek, desain industri, hak cipta dan indikasi geografis, kemudian selama perjalanan usahanya menghadapi kasus/ masalah dengan KI tersebut, sebaiknya pengusaha (1) melapor ke polisi, kemudian melampirkan bukti laporannya, dan (2) mengirim laporan ke Bekraf, sebab Bekraf memiliki satuan tugas anti pembajakan.

Informasi mengenai permohonan hak cipta dapat dilihat pada laman berikut http://dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual

61

62

DAFTAR PUSTAKA A.N.J.Th.a.van der Hoop. (1949). Indonische Siermotiven, Ragam-Ragam Perhiasan Indonesia. Bandung: Koninklijk Bataviasch Genootschap Van Kunsten en Wetenschapen Achjadi, J. (1981). Pakaian daerah Wanita Indonesia. Jakarta: Djambatan Achmadi, A. (2011). Pertenunan ATBM. Modul Anas, B. (1995). Indonesia Indah Tenunan Indonesia. Jakarta: Yayasan Kita BP3 Taman Mini Indonesia Indah Djoemena., & Nian, S (2000). Lurik. Jakarta: Djambatan Gittingger., & Mattiebelle. (2005). Textiles for this world and Beyond. London: Scala Publisher Gustami. (1990). Fungsi Seni. Yogyakarta: FSRD, Institut Seni Indonesia Yogyakarta Herusatoto, B. (2000). Simbolisme dalam Budaya Jawa. Yogyakarta: Hanindita Graha Widia Hictchook, M. (1991). Indonesian Textiles. Hongkong: Periplus Josef, A.I. (1993). Pengetahuan Mesin Tekstil. Surakarta: UNS press Kartiwa, S. (1991). Tenun Ikat Indonesia.Jakarta: Djambatan Kartiwa, S. (1989). Kain Songket Indonesia. Jakarta: Djambatan Murti., & Retno, M.N. (2009). Kain. Jakarta: Dian Rakyat Rizali, N. (2006). Tinjauan Desain Tekstil.Surakarta: UNS Press Rohidi, TR. (2000). Ekspresi Seni Orang Miskin. Bandung: Yayasan Adikara IKAPI dan The Ford Fondation. Sasono., & Norman, A. (1995). Puspawarna Wastra. Jakarta: Museum Purna Bhakti Pertiwi Sedyawati, E. (2007). Budaya Indonesia Kajian Arkeologi, Seni, dan Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Sejarah.

Susanto, S.K.S. (1980). Kerajinan Batik Indonesia. Yogyakarta: Balai Penelitian Batik & Kerajinan Suyitno. (2011). Pemberdayaan Industri Tenun lurik ATBM Di Daerah Klaten Pasca Gempa.Jakarta: ISJD Jurnal/350716, isjd.pdii.lipi.go.id Undang-undang Republik Indonesia No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri

63

Undang-undang Republik Ketenagakerjaan

Indonesia

No.13

tahun

2003

tentang

Undang-undang Republik Indonesia No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Undang-undang Republik Indonesia No.13 tahun 2016 tentang Paten Undang-undang Republik Indonesia No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Widiastuti, T. (2012). Kecantikan Lurik Jawa Dalam Kemasan Produk Kerajinan Masa Kini”. Surakarta: Institut Javanologi LPPM UNS Wuryani (1999). Lurik: Tinjauan Terhadap Sarana Upacara ”Bethak” di Keraton Kasunanan Surakarta. Surakarta: Institut Teknologi Bandung Yunapritta, Hendrika. (1999). Penenun nan Unik dan Antik dari Pedan . Jakarta: Kontan

64

65

66

DAFTAR SUMBER GAMBAR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

https://erizobabyslings.com/products/hand-woven-baby-wrap-3-9m-la-vie-est-bellegris-fonce-weft-pebble-weave Hand Woven Baby https://www.pinterest.com/pin/148970700147505846/ Indonesian Sumba Ikat www.google.com Tenun Songket Aceh https://qlapa.com/item/sarung-bantal-tenun/cathleyahomeliving/50267 Sarung Bantal Tenun https://www.nuloom.com/products/tajt09a Hand Woven Eleonora http://decor.hidora.com/wall-hanging-photos Woven Wall Hanging http://www.angsadua.com/2017/02/ Angsadua Sasandu Bima HL. Tenun Bima NTB www.dpukbyasppuk.wordpress.com Sepatu Tenun Pewarnaan Alami http://www.imgrum.org/user/kain.tenun.lurik.batik/842144358/1412721545248137962 _842144358 Kipas Cantik Lurik https://www.pinterest.com/estheer/woven-cloth/ Ismail Ilmi’s – Indonesian Girl www.google.com Perang Pandan Palet/erek/kincir milik Tenun Ikat Putri Ayu, Dokumentasi Pribadi Mulyanto, Gianyar Bali 2017 www.google.com kelos erek (a,b) Alat Hani/Sekir milik Tenun Gapuro, dokumentasi kunjungan lapang Jepara oleh Wisesa Wijaya, 2017 Boom Tenun milik Tenun Gapuro, dokumentasi kunjungan lapang Jepara oleh Wisesa Wijaya, 2017 Alat cucuk milik Aminah Akil Silk, dokumentasi kunjungan lapang Sengkang oleh Wisesa Wijaya, 2017 Alat sisir milik Tenun Gapuro, dokumentasi kunjungan lapang Jepara oleh Wisesa Wijaya, 2017 Alat gun milik Tenun Gapuro, dokumentasi kunjungan lapang Jepara oleh Wisesa Wijaya, 2017 www.google.com Palet Tenun www.google.com Teropong Tenun Modul P4TK Tenun Gendog / cagcag / gedog / walidah, Modul P4TK Yogyakarta disusun oleh Yusuf Achmadi Tenun Tinjak, Modul P4TK Yogyakarta disusun oleh Yusuf Achmadi ATBM milik Losari Silk, dokumentasi kunjungan lapang Sengkang oleh Wisesa Wijaya, 2017 Tenun ATBM-kartu/jakar milik Losari Silk, dokumentasi kunjungan lapang Sengkang oleh Wisesa Wijaya, 2017 Tenun Polos Tuban, dokumentasi DKT Surabaya oleh Wisesa Wijaya, 2017 (a,b) Tenun Lurik, dokumentasi pribadi Mulyanto, Klaten 2012 (a,b) Tenun Motif Kotak Kotak dan Bali Are milik Aminah Akil Silk, dokumentasi kunjungan lapang Sengkang oleh Wisesa Wijaya, 2017 (a,b)Tenun Ikat milik Aminah Akil Silk, dokumentasi kunjungan lapang Sengkang oleh Wisesa Wijaya, 2017

67

29. (a,b) Tenun Songket milik Aminah Akil Silk, dokumentasi kunjungan lapang Sengkang oleh Wisesa Wijaya, 2017 30. Tenun Lurik, dokumentasi pribadi Mulyanto, Klaten 2012 31. www.google.com Logo Sarung Tenun BHS 32. www.google.com Logo Sarung Tenun Wadimor 33. www.google.com Logo Sarung Tenun Gajah Duduk 34. www.google.com Tenun Lurik 35. www.google.com Tenun Gringsing 36. Tenun motif Bali Are milik Aminah Akil Silk, dokumentasi kunjungan lapang Sengkang oleh Wisesa Wijaya, 2017 37. Tenun Lurik, dokumentasi pribadi Mulyanto, Klaten 2012 38. Tenun Lurik, dokumentasi pribadi Mulyanto, Klaten 2012

68

69

70

GLOSARIUM Boom

gulungan benang lusi yang digunakan sebagai bahan baku untuk kain yang melintang (panjang kain)

Epor

alat yang diletakkan di belakang pinggang penenun, seakanakan digendong sewaktu menenun.

Gedog

nama alat tenun berasal dari bunyi secara berulangkali yang terdengar ketika proses menenun kain yaitu “dog ... dog ... dog”, tenun gedog merupakan salah satu produk kerajinan tradisional dari daerah Tuban-Jawa Timur.

Gendong

nama alat tenun, cara menggunakannya, alat digendong, dipangku penenun

Kain lurik

merupakan kain bermotif garis-garis kecil dengan motif minimal 2 warna yang dipadu selang-seling.

Lusi

benang tenun yang disusun sejajar memanjang yang tidak bergerak

Lurik

kain tradisional yang berkembang di tanah Jawa, bermotif garis-garis kecil malang, mujur dan cacahan (kotak -kotak)

Palet

hasil gulungan benang pakan yang dimasukkan ke teropong

Pengetekan

merapatkan benang lusi dengan bilah kayu, sehingga benang lusi merapat membentuk sehelai kain.

Penyekiran

memindah menyusun benang lusi dari bentuk kelosan sesuai dengan desainnya menggunakan alat sekir, dari alat sekir ini kemudian benang dipindah dalam boom.

Sekir

alat untuk menyusun benang lusi sesuai dengan desainnya.

Surjan

model pakaian khas jawa, yang pola rancangannya diambil dari pola sikap tangan orang yang siaga menghadapi serangan lawan, yaitu tangan bersilang di depan dada.

Tustel

alat tenun ATBM.

Twist

pelintir, gulungan benang

71

72

LAMPIRAN Bentuk Badan Usaha Terdapat beberapa bentuk badan usaha (badan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan) dengan perbedaan sebagai berikut: Bentuk Badan Usaha Perusahaan Perorangan

Persekutuan Perdata

Pendirian Tidak ada formalitas pendirian.

Tidak ada formalitas pendirian.

Firma

Terdapat formalitas atau prosedur khusus untuk mendirikan Firma, memerlukan akta otentik.

Commanditaire

Terdapat

Para Pihak, Kewajiban dan Kewenangan Pemilik mempunyai kewenangan penuh untuk menjalankan perusahaan. Masing-masing pemilik dapat melakukan perikatan dengan pihak ketiga.

1. Setiap anggota memberikan modal dalam bentuk uang, barang, dan/atau bukan uang dan bukan barang. 2. Setiap anggota dapat melakukan perikatan dengan pihak ketiga (kecuali Anggaran Dasar mengatur adanya hal tertentu yang hanya dapat dilakukan anggota tertentu). 1. Sekutu Pasif:

Pertanggungjawaban Pemilik memikul sendiri segala tanggung jawab. Utang usaha = utang pribadi. Tanggung jawab atas perikatan dengan pihak ketiga ditanggung oleh pemilik yang melakukan perikatan tersebut. Seluruh tanggung jawab ditanggung bersama secara tanggung renteng, kecuali tanggung jawab timbul sebagai akibat adanya anggota yang melakukan hal yang bukan merupakan kewenangannya.

Tanggung jawab hanya

Bentuk Badan Usaha Vennontschap (CV)

Peseroan Terbatas (PT)

Pendirian formalitas atau prosedur khusus untuk mendirikan CV, memerlukan akta otentik.

Terdapat formalitas atau prosedur khusus untuk mendirikan PT, memerlukan akta otentik.

Para Pihak, Kewajiban dan Kewenangan  memberi modal;  tidak berhak bertindak atas nama CV. 2. Sekutu Aktif: menjadi pengurus CV dan dengan demikian berhak bertindak atas nama CV. 1. Direksi 2. Dewan Komisaris 3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Masing-masing pihak atau organ memiliki hak dan tanggung jawaban nya masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pengaturan lebih lanjut dalam Anggaran Dasar PT.

Pertanggungjawaban ditanggung Sekutu Aktif, kecuali tanggung jawab timbul akibat Sekutu Pasif melakukan hal di luar kewenangannya.

1. Hak dan kewajiban PT terpisah dengan hak dan kewajiban pribadi pendiri, direksi, dewan komisaris, maupun pemegang saham. 2. Suatu organ, misalnya seorang direktur, baru bertanggung jawab secara penuh sampai dengan harta pribadinya apabila tanggung jawab timbul karena Ia bertindak di luar kewenangannya.

Berikut penjelasan mengenai pendirian badan hukum PT, khususnya PT UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). PT adalah badan hukum yang didirikan oleh 2 (dua) orang (perorangan atau badan hukum) atau lebih yang mengikatkan diri dalam perjanjian, bersama-sama memberikan modal ditempatkan (yang terbagi dalam bentuk saham) untuk menjalankan kegiatan usaha, serta memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan. Sebelum mencermati proses pendirian PT, perlu dipahami bahwa PT memiliki 3 (tiga) organ, yaitu: 1. Direksi, yaitu yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT, sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 2. Dewan Komisaris, yaitu yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaitu yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan/atau Anggaran Dasar. Selain 3 (tiga) organ di atas, istilah yang penting untuk dipahami adalah Anggaran Dasar, yaitu aturan main PT yang setidaknya berisi: a. nama dan tempat kedudukan PT; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT; c. jangka waktu berdirinya PT; d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham; f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Tidak perlu khawatir akan banyaknya hal yang perlu diatur dalam Anggaran Dasar ataupun Akta Pendirian. Hal-hal tersebut sudah dikuasai oleh Notaris, sehingga pelaku usaha juga dapat meminta penjelasan dan panduan dari Notaris.

Salah satu keunggulan PT dari bentuk usaha lainnya (Perusahaan Perorangan, Firma, atau CV) adalah adanya konsep pemisahan kekayaan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan PT. Tanggung jawab pemegang saham (orang yang memberikan modal kepada PT) terbatas pada jumlah modal yang diberikannya kepada PT. Pemegang saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan (perjanjian) yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki. Hal tersebut berarti, apabila PT mengalami kerugian, maka harta pribadi pemegang saham tidak dapat diganggu gugat. Tentunya, konsep tersebut berlaku dengan catatan pemegang saham telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar. Persyaratan Pendirian PT UMKM 1. Didirikan oleh 2 (dua) orang (orang perseorangan atau badan hukum) atau lebih. 2. Didirikan berdasarkan perjanjian tertulis antara Para Pendiri (akan dituangkan dalam Akta Pendirian). 3. Para Pendiri memberikan modal yang terbagi dalam bentuk saham. 4. Kegiatan usaha yang dilakukan PT tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. 5. Kegiatan usaha dilakukan di lokasi yang tidak dilarang untuk penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut. Perlu dicermati bahwa di beberapa daerah, rumah tinggal tidak dapat dijadikan tempat usaha. Dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan untuk pendirian PT adalah: 1. Identitas Para Pendiri a. KTP dan NPWP (untuk orang perseorangan); b. Akta Pendirian, Surat Keputusan Pengesahan, NPWP Perusahaan, Anggaran Dasar beserta seluruh perubahannya (untuk badan hukum). 2. Bukti setor modal (modal disetor). Dalam UU PT dikenal istilah modal dasar, modal disetor, dan modal ditempatkan. Modal disetor adalah jumlah modal yang sudah disetorkan ke dalam rekening PT. Bukti kepemilikan tempat usaha atau perjanjian sewa tempat usaha atau Surat keterangan dari RT/RW/Kelurahan/Kecamatan yang menyatakan bahwa tempat usaha memang boleh digunakan untuk kegiatan usaha tersebut. Tahapan Pendirian PT UMKM 1. Pengajuan Nama PT Nama PT yang diajukan harus memenuhi persyaratan: a. ditulis dengan huruf latin;

b.

belum dipakai secara sah oleh PT lain atau tidak sama pada pokoknya dengan nama PT lain; c. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; d. tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembanga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan; e. tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; f. tidak mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata; g. tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai Nama PT; dan h. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha PT, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai bagian dari Nama PT. Selain itu, pada praktiknya, nama PT UMKM harus menggunakan bahasa Indonesia. Tahapan dalam pengajuan nama PT adalah: a. Pengajuan nama PT disampaikan oleh Pemohon kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”) sebelum PT didirikan, yaitu melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik atau melalui surat tercatat apabila di daerah tersebut belum ada jaringan elektronik tersebut. b. Menteri akan memberikan persetujuan atau penolakan (beserta alasan penolakan) atas pengajuan Nama PT. Persetujuan atau penolakan tersebut disampaikan secara elektronik kepada Pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan diterima secara lengkap. c. Nama PT wajib dinyatakan dalam Akta Pendirian dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri atas pengajuan Nama PT, atau persetujuan Menteri akan batal demi hukum.

2.

Perolehan pengesahan badan hukum PT PT memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Setelah pengajuan nama PT, tahapan untuk memperoleh Keputusan Menteri tentang Pengesahan tersebut adalah: 1. Membuat Akta Pendirian (yang berisi Anggaran Dasar dan keteranganketerangan lain). 2. Paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Akta Pendirian ditandatangani, Para Pendiri bersama-sama atau diwakili oleh Notaris yang menerima kuasa dari Para Pendiri (“Pemohon”) mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian dan melengkapi dokumen pendukung. Apabila permohonan diajukan setelah lewat 60 (enam puluh) hari setelah penandatanganan Akta Pendirian, Akta Pendirian menjadi batal dan PT bubar. 3. Menteri secara elektronik akan: a. menyatakan tidak keberatan atas permohonan secara elektronik tersebut, yaitu apabila format isian dan dokumen pendukung sesuai telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau b. memberitahukan penolakan beserta alasannya. 4. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan Menteri tidak berkeberatan, Pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. 5. Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, Menteri akan: a. menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik, yaitu apabila semua persyaratan telah dipenuhi oleh Pemohon; atau b. memberitahukan bahwa persyaratan jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung tidak dipenuhi, dan dengan demikian, pernyataan tidak berkeberatan gugur.

Biaya jasa hukum Notaris untuk pendirian PT UMKM disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2017 tentang Biaya Jasa Hukum Notaris Untuk Pendirian PT UMKM, yaitu berdasarkan modal dasar PT UMKM: 1. Untuk PT UMKM dengan modal dasar di bawah Rp25.000.000,00 Persetujuan Pemakaian Nama PT dan Pengesahan PT Biaya Akta Notaris

Rp300.000,00 Rp500.000,00

Biaya Pengumuman dalam Berita Negara RI dan Tambahan Berita Negara RI Total Biaya Jasa Hukum Notaris

Rp200.000,00 Rp1.000.000,00

2. Untuk PT UMKM dengan modal dasar Rp25.000.000,00 – Rp1.000.000.000,00 Persetujuan Pemakaian Nama PT dan Pengesahan PT Biaya Akta Notaris Biaya Pengumuman dalam Berita Negara RI dan Tambahan Berita Negara RI Total Biaya Jasa Hukum Notaris

Rp600.000,00 Rp4.000.000,00 Rp400.000,00 Rp5.000.000,00

Dokumen Hukum dan Izin Badan Usaha Panduan yang diuraikan dalam buku ini difokuskan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yaitu: Usaha Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah

Kekayaan Bersih (Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan) paling banyak Rp50.000.000,00 lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00

Hasil Penjualan Tahunan paling banyak Rp300.000.000 lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000.000,00 lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000,00

Secara umum, terdapat 5 (lima) dokumen hukum dan izin yang harus dimiliki oleh suatu usaha yang termasuk UMKM, yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”), Surat Keterangan Domisili Usaha (“SKDU”) atau Surat Keterangan Domisili Perusahaan (“SKDP”), Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”), Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”), dan Izin Gangguan (Hinderodonantie / “HO”). Selain itu, bagi usaha mikro dan kecil juga terdapat Izin Usaha Mikro dan Kecil (“IUMK”). Usaha yang berbentuk perusahaan perorangan, Firma, CV, PT, maupun Koperasi wajib memiliki izin-izin tersebut. Dewasa ini sebenarnya Pemerintah Pusat tengah berusaha untuk memangkas sejumlah izin bagi usaha kecil dan menengah, seperti HO, izin tempat usaha dan izin prinsip. Namun demikian, hal tersebut belum dapat terlaksana dan pada praktiknya di beberapa daerah, pelaku usaha masih diwajibkan untuk memiliki sejumlah izin tersebut. Persyaratan dan proses pengurusan izin di tiap daerah dapat berbeda-beda. Dalam uraian berikut akan disebutkan persyaratan yang berlaku di DKI Jakarta yang dapat menjadi gambaran besar bagi proses perizinan di daerah lain. Sebagai catatan, pendaftaran NPWP badan usaha dapat saja mempersyaratkan fotokopi dokumen izin padahal untuk pendaftaran izin tersebut juga membutuhkan NPWP badan usaha. Dalam kondisi tersebut, pengurusan dokumen dan izin seyogyanya dapat dilakukan secara bersamaan dengan meminta surat keterangan dari masing-masing instansi berwenang yang menyatakan bahwa proses pengurusan dokumen dan/atau izin tengah berjalan. Permohonan pendaftaran dokumen hukum dan izin badan usaha dilakukan oleh Pengurus, yaitu seseorang yang namanya tercantum dalam dokumen pendirian badan

usaha. Apabila permohonan dilakukan oleh orang lain yang bukan pengurus (Pemohon bukanlah Pengurus), maka harus ada surat kuasa dari Pengurus kepada orang tersebut. 1.

2.

NPWP Proses pembuatan NPWP dilakukan tanpa dipungut biaya, yaitu dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (“KPP”) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (“KP2KP”), atau terlebih dahulu melalui www.pajak.go.id dan memilih menu e-reg (electronic registration). Yang perlu dilakukan adalah mengisi formulir pendaftaran NPWP serta menyerahkan: a. Fotokopi dokumen pendirian badan usaha beserta perubahannya; b. Fotokopi KTP salah satu Pengurus badan usaha; c. Fotokopi NPWP salah satu Pengurus badan usaha; d. Surat Kuasa bermeterai Rp6.000,00 apabila pendaftaran NPWP dilakukan oleh orang lain yang bukan merupakan Pengurus badan usaha; dan e. Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau izin kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau fotokopi Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

IUMK IUMK adalah tanda legalitas bagi seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan usahanya. Pemberian IUMK dibebaskan atau diberi keringanan dengan tidak dikenakan biaya retribusi dan/atau pungutan lainnya. IUMK diberikan oleh Camat yang mendapat delegasi dari Bupati/Walikota atau Lurah atau Kepala Desa (di wilayah tertentu). Menurut peraturan perundangundangan, IUMK diberikan oleh Camat paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permohonan dan dokumen pelengkap diterima dengan lengkap dan benar. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap, Camat membuat surat penolakan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan dan dokumen pelengkap diterima. Untuk memperoleh IUMK, Pemohon harus mengisi formulir dan membawa dokumen: a. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha; b. KTP; c. Kartu Keluarga; dan d. 2 lembar pas foto terbaru Pengurus berwarna ukuran 4x6 cm. 3. SKDU atau SKDP

Tahapan Permohonan: a. Mengisi Formulir Permohonan SKDU yang ada di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“PTSP”). Untuk PT, Formulir Permohonan dilengkapi dengan Surat Kuasa Pengurusan dan Surat Kuasa Penandatanganan apabila Direktur Utama meberi kuasa penandatanganan kepada Direktur; b. Membuat Surat Pernyataan Tempat Kedudukan/Domisili Usaha/Badan Usaha sesuai dengan format yang ditentukan oleh PTSP BERMETERAI Rp6.000,00; c. Membawa dokumen pelengkap: 1) Fotokopi KTP dan Paspor Pemohon (Pemohon adalah Pengurus atau orang lain yang menerima kuasa); 2) Fotokopi penerima kuasa (apabila proses permohonan dilakukan oleh orang yang menerima kuasa); 3) Fotokopi NPWP Badan Usaha; 4) Fotokopi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Badan Usaha beserta seluruh perubahannya, serta Surat Keputusan Pengesahan terkait; 5) Bukti kepemilikan tanah/bangunan atau perjanjian sewa tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunan digunakan serta KTP pemilik tanah/bangunan (apabila tempat kegiatan usaha adalah tempat yang disewa); 6) Bukti pembayaran PBB tahun terakhir; dan 7) Foto lokasi badan usaha. 4. SIUP dan TDP SIUP adalah izin yang diterbitkan oleh Pejabat PTSP dan harus dimiliki badan usaha untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan. SIUP juga akan berguna untuk mempermudah pengajuan pinjaman dana dari Bank maupun lembaga keuangan lainnya, ataupun untuk ikut serta dalam program Corporate Social Responsibility (“CSR”) atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (“PKBL”). Menurut peraturan perundang-undangan, SIUP dan TDP akan diterbitkan dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dan dokumen pelengkap diterima dengan lengkap dan benar. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap, Pejabat Penerbit membuat surat penolakan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan dan dokumen pelengkap diterima. SIUP tidak perlu diperpanjang. Permohonan diajukan oleh Pengurus, Penanggung Jawab Perusahaan Perdagangan atau Pihak Ketiga kepada Pejabat Penerbit dengan mengisi formulir permohonan SIUP dan TDP, dan ditanda tangani oleh Pengurus atau Penanggung Jawab

Perusahaan Perdagangan di atas meterai cukup. Untuk Perusahaan Perdagangan berbentuk PT, formulir diajukan dengan melampirkan dokumen: a. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan; b. Fotokopi Akta Perubahan Perusahaan (apabila ada); c. Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum PT dari Kemenkumham; d. Fotokopi KTP Penanggungjawab/Direktur Utama PT; e. Surat pernyataan dan pemohon tentang lokasi usaha perusahaan; f. Foto Penanggungjawab atau Direktur Utama perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar); dan g. Fotokopi NPWP. Dokumen yang harus dilengkapi untuk Perusahaan Perdagangan berbentuk koperasi, CV dan Firma, dan perorangan secara garis besar sama dengan dokumendokumen yang disebutkan di atas. Jenis SIUP menurut modal dan kekayaan bersih seluruhnya di luar tanah dan gedung adalah: a. SIUP Mikro, yang wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan Mikro b. SIUP Kecil, modal dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan; c. SIUP Menengah, modal dan kekayaan bersih seluruhnya senilai Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan; dan d. SIUP Besar, modal dan kekayaan bersih seluruhnya senilai lebih dari Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan. 5. HO Jenis usaha yang harus memperoleh HO dan persyaratan untuk memperoleh HO ditentukan dalam peraturan daerah masing-masing daerah. Dokumen yang harus dipersiapkan untuk pengurusan HO antara lain adalah: a. Fotokopi Surat Tanah atau bukti lainnya; b. Fotokopi KTP dan NPWP; c. Fotokopi Akta Pendirian; d. Fotokopi Tanda Pelunasan PBB; e. Persyaratan tidak berkeberatan dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan; dan f. Daftar bahan baku penunjang; g. Fotokopi IMB/siteplan.

Contoh Perjanjian Tertulis Kontrak atau perjanjian tertulis sangat diperlukan untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian tertulis yang perlu dibuat adalah: 1. Perjanjian antara Badan Usaha dengan Klien; dan 2. Perjanjian Kerja antara Badan Usaha dengan Pekerja. Perjanjian antara Badan Usaha dengan Klien setidak-tidaknya harus memuat: Hal 1. Pembukaan Menyebutkan nama perjanjian dan tanggal diadakannya perjanjian. 2. Identitas Para Pihak Menguraikan identitas pemberi jasa/kerja dan penerima jasa/pekerjaan Pertama-tama harus dilihat apakah klien merupakan orang perorangan atau mewakili suatu badan usaha. Apabila klien mewakili badan usaha, berarti pembayaran akan dilakukan oleh badan usaha dan dengan demikian harus jelas apakah klien yang datang memiliki kapasitas atau jabatan dalam badan usaha tersebut yang memang berwenang mewakili badan usahanya untuk membuat perjanjian dengan pihak lain. Identitas pemberi jasa/kerja dan/atau penerima jasa/kerja badan usaha: [Nama Badan Usaha], suatu [Jenis Badan Usaha misalnya Perseroan Terbatas, CV, Firma atau Koperasi] yang didirikan berdasarkan hukum Negara [Nama Negara], berkedudukan di [Alamat Badan Usaha], dalam hal ini diwakili oleh [Nama Individu], pemegang [Kartu

Contoh Perjanjian ........... ini (“Perjanjian”) tertanggal [Tanggal] disepakati oleh dan antara: [Identitas Pemberi Jasa/pekerjaan] untuk selanjutnya disebut (“Pemberi Jasa/Kerja”) dan [Identitas Penerima Jasa/Pekerjaan] untuk selanjutnya disebut (“Penerima Jasa/Kerja”) Untuk selanjutnya Pemberi Jasa/Kerja dan Penerima Jasa /Kerja secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.

Tanda Penduduk apabila WNI atau Paspor apabila WNA] [Nomor KTP atau Paspor], dalam kapasitasnya sebagai [Jabatan] [Nama Badan Usaha] dan dengan demikian berwenang mewakili [Nama Badan Usaha] dalam perjanjian ini. Identitas pemberi jasa/kerja dan/atau penerima jasa/kerja orang perorangan: [Nama Individu], pemegang [Kartu Tanda Penduduk apabila WNI atau Paspor apabila WNA] [Nomor KTP atau Paspor], beralamat di [Alamat sesuai KTP atau Paspor]. 3. Hak dan Kewajiban Para Pihak  Hak dan kewajiban masing-masing pihak harus disebutkan secara jelas berikut jangka waktunya.  Jangka waktu penyelesaian pekerjaan dapat dihitung satu persatu (per tahap) ataupun secara keleseluruhan.  Jumlah dan waktu revisi yang dapat dimintakan oleh Penerima Jasa/Kerja juga harus diatur dengan jelas.  Dapat juga diperjanjikan bahwa pekerjaan akan dimulai setelah Penerima Jasa/Kerja membayar uang muka sejumlah Rp….  Para Pihak dapat mengatur mengenai pengenaan bunga ataupun denda dengan jumlah dan jangka waktu yang jelas.  Tata cara komunikasi Para Pihak seperti untuk pelaporan hasil tahap pekerjaan oleh Pemberi Jasa/Kerja, permintaan revisi oleh Penerima

Pasal [Nomor Pasal] Pemberi Jasa/Kerja berkewajiban untuk: 1) … 2) … 3) … untuk selanjutnya kewajiban-kewajiban tersebut secara keseluruhan disebut sebagai “Jasa/Kerja”. Pasal [Nomor Pasal] 1) Pemberi Jasa/Kerja wajib melaporkan hasil jasa sebagaimana dirinci di bawah ini: a) …dalam waktu [jumlah hari] [hari kerja atau hari] terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian. b) …dalam waktu [jumlah hari] [hari kerja atau hari] terhitung sejak pekerjaan [nama pekerjaan b] dimulai. c) …dalam waktu [jumlah hari] [hari kerja atau hari] terhitung sejak pekerjaan [nama pekerjaan c]

Jasa/Kerja, serta penyampaian hasil revisi oleh Pemberi Jasa/Kerja harus duatur dengan jelas.

dimulai. 2) Penerima Jasa/Kerja berhak meminta revisi sebanyak [jumlah revisi yang dapat dimintakan Penerima Jasa] kali masing-masing untuk hasil jasa/kerja: a) … b) … c) … dengan ketentuan bahwa revisi untuk suatu tahap jasa/kerja (misalnya butir a) tidak dapat dimintakan kembali apabila Pemberi Jasa/Kerja tengah mengerjakan tahap jasa selanjutnya (misalnya butir b). 3) Penerima Jasa/Kerja harus menyampaikan permintaan revisi selambat-lambatnya [jumlah hari] [hari kerja atau hari] terhitung sejak Pemberi Jasa/Kerja melaporkan hasil jasa kepada Penerima Jasa/Kerja. Apabila tidak ada permintaan revisi dalam jangka waktu tersebut, maka Penerima Jasa/Kerja dianggap tidak memerlukan revisi. 4) Pemberi Jasa/Kerja wajib menyampaikan hasil revisi dalam [jumlah hari] [hari kerja atau hari] terhitung sejak Penerima Jasa /Kerja menyampaikan permintaan revisi kepada Pemberi Jasa/Kerja. 5) Pemberi Jasa/Kerja wajib meneruskan jasa tahap selanjutnya (misalnya butir b) setelah Pemberi Jasa/Kerja menyampaikan hasil revisi terakhir suatu tahap jasa (misalnya butir a) kepada Penerima Jasa/Kerja atau apabila Penerima Jasa/Kerja tidak menyampaikan permintaan revisi

sampai jangka waktu yang ditentukan, kecuali diperjanjikan bahwa dimulainya pemberian jasa bergantung pada suatu pembayaran dan pembayaran tersebut belum dilakukan oleh Penerima Jasa/Kerja. 6) Pelaporan hasil tahap jasa oleh Pemberi Jasa/Kerja, permintaan revisi oleh Penerima Jasa,/Kerja serta penyampaian hasil revisi oleh Pemberi Jasa/kerja harus dilakukan melalui [email atau telefon atau surat tercatat atau pertemuan langsung] yaitu [alamat email atau nomor telefon atau alamat untuk pengiriman surat sesuai dengan cara komunikasi yang disepakati]. Pasal [Nomor Pasal] 1) Penerima Jasa/Kerja berkewajiban untuk membayar jasa/kerja yang diperjanjikan sejumlah dan pada waktu-waktu yang disepakati Para Pihak. 2) Apabila Penerima Jasa/Kerja terlambat melakukan pembayaran, Penerima Jasa dikenai denda senilai Rp… untuk setiap 5 (lima) hari kerja keterlambatan. 4. Penjelasan tentang pemeliharaan atau jaminan harus secara detail karena pada bagian ini sering terjadi permasalahan, jadi perlu dijelaskan secara rinci berapa kali pemberi jasa/kerja melakukan pemeliharaan atau memberikan jaminan. 5. Tata cara pembayaran. Pertama-tama harus dijelaskan mengenai harga transaksi, yaitu harga untuk jasa/kerja

Pasal [Nomor Pasal] Para Pihak menyepakati bahwa harga Pekerjaan adalah senilai Rp.. (“Harga

yang akan diberikan oleh Pemberi Jasa/Kerja. Harga dapat dihitung secara keseluruhan atau dirinci per tahap pemberian jasa/kerja. Apabila disepakati pembayaran secara bertahap, harus disebutkan dengan jelas tahapan-tahapan pembayaran. . 6. Kerahasisaan informasi antara dua pihak 7. Larangan-larangan dan penjelasan pembatalan Perjanjian. 8. Lampiran-lampiran yang diperlukan,

Jasa/Kerja”) dengan rincian jasa: 1) … seharga Rp… 2) … seharga Rp… 3) … seharga Rp… Pasal [Nomor Pasal] Pembayaran dilakukan secara [tunai atau transfer] ke .....

Related Documents


More Documents from "Bobby Aldrien Hamenda"