Buku Pintar Ekonomi Syariah.pdf

www.facebook.com/indonesiapustaka

www.facebook.com/indonesiapustaka

www.facebook.com/indonesiapustaka

BUKU PINTAR EKONOMI SYARIAH

www.facebook.com/indonesiapustaka

Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BUKU PINTAR EKONOMI SYARIAH

www.facebook.com/indonesiapustaka

Ahmad Ifham Sholihin

Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Judul: Buku Pintar Ekonomi Syariah Oleh Ahmad Ifham Sholihin

GM 20801100023

Copyright © 2010, PT Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building Blok I Lt. 4-5 Jl. Palmerah Barat 29–37 Jakarta 10270

978-979-22-5707-6

Desain sampul: Zulsdesign

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Cetakan Pertama: April 2010

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia Isi di luar tanggung jawab Percetakan

v

www.facebook.com/indonesiapustaka

Mukadimah Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin. Allaahumma shalli wa sallim ‘alaa Muhammad, wa ‘alaa ‘aali Muhammad. Konsep sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang adil, transparan, mementingkan nilai kemanusiaan dan kesejahteraan, bebas dari riba, tidak mengandung unsur penipuan, paksaan, spekulasi, suap, barang haram, maksiat, serta jauh dari hal-hal yang dilarang syariah. Dari segi konsep, operasional, dan ragam produk, ekonomi syariah seharusnya berani menunjukkan perbedaan yang jelas dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional. Namun dalam kondisi saat ini, justru ekonomi syariah yang aktif menyesuaikan diri dan melakukan modifikasi atau bahkan meniru sistem ekonomi konvensional (tentu dengan upaya menghilangkan unsur transaksi yang diharamkan). Menurut sebagian kalangan, kondisi ini masih dimaklumi (untuk tidak menyebut darurat), karena untuk menerapkan sistem ekonomi yang sesuai syariah tidak harus dilakukan secara frontal, perlu strategi bertahap menuju kemurnian syariah. Kaidah fiqih muamalah pun menyatakan bahwa boleh melakukan modifikasi atas sistem ekonomi yang sudah ada, asal tidak melanggar syariah. Cara demikian juga digunakan dalam penerapan ekonomi syariah di seluruh dunia. Memang tak mudah menerapkan ekonomi syariah dalam sistem sosio kultural bermasyarakat dan bernegara yang sudah ratusan tahun ter-install oleh sistem konvensional. Menurut sebagian kalangan yang lain lagi, penerapan ekonomi syariah dalam naungan sistem ekonomi konvensional sebagaimana kondisi saat ini, akan terkesan mencampuradukkan yang halal dengan yang haram. Hal ini bisa menimbulkan kesan bahwa ekonomi syariah dan konvensional pada praktiknya sama saja, hanya istilah dan akadnya yang berbeda. Saat ini fenomena tersebut sudah mengemuka, sehingga seluruh penggiat ekonomi syariah harus waspada karena kelanggengan kondisi ini hanya akan memperburuk citra ekonomi syariah. Untuk itu, kami berusaha melakukan dokumentasi atas konsep serta praktik ekonomi syariah dalam sebuah buku agar menjadi bahan rujukan kita bersama, baik bagi akademisi, peneliti, praktisi, konsultan, maupun masyarakat umum dalam menggali konsep dan mengawal praktik ekonomi syariah. Penjelasan atas istilah dan pengertian dalam buku ini disusun secara alfabetis sehingga memudahkan pembaca menemukan istilah atau pengertian yang dicarinya. Sebagai pembanding, kami juga menyertakan beberapa materi ekonomi konvensional. Buku ini kami susun selengkap mungkin berisi definisi dan operasional berbagai istilah di bidang Ekonomi Syariah, seperti Kaidah Ekonomi Syariah, Kelembagaan Ekonomi Syariah, Konsep Bank Syariah, Konsep Akad Syariah, Produk Bank Syariah

www.facebook.com/indonesiapustaka

vi

(Pendanaan, Pembiayaan, Jasa, Istrumen Terkait, dan lain-lain), Operasional Bank Syariah (Akuntansi, Sistem & Distribusi Bagi Hasil, Manajemen Risiko, Audit, IT, Marketing, Human Capital, Analisis Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah, Pajak, Laporan Keuangan, Good Corporate Governance, Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, dan lain-lain), Asuransi Syariah (Konsep Produk dan Operasional), Reasuransi Syariah (Konsep Produk dan Operasional), MLM Syariah (Konsep Produk dan Operasional), Investasi Syariah (Pasar Modal, Reksa Dana, Obligasi, Saham, Surat Berharga, Sukuk, dan lain-lain), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Koperasi Syariah, Baitul Maal wat Tamwiil (BMT), Zakat (Jenis, Perhitungan, Akuntansi, dan Audit), Infaq, Shadaqah, Wakaf, Modal Ventura Syariah, Regulasi, Pemikir Ekonomi Syariah, Sejarah Ekonomi Syariah, dan lain-lain. Buku ini hadir seiring dengan visi global PT Anabatic Teknologi untuk mendedikasikan diri sebagai Excellent Center for Sharia IT System. Seiring pesatnya industri ekonomi syariah, Anabatic terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang ekonomi syariah dengan terus melakukan pengembangan dan inovasi aplikasi Sharia Core Banking System T24 TEMENOS, serta publikasi dan sosialisasi ekonomi syariah melalui berbagai langkah strategis termasuk penulisan buku. Kami menghaturkan terima kasih tak terhingga kepada manajemen Anabatic, khususnya kepada Bapak Handoko A. Tanuadji, Handojo Sutjipto, Adriansyah Adnan, Hendra Halim, Martinus Mulyadi, Rizky Rezari, serta rekan-rekan di Anabatic yang telah mendukung penuh proses penulisan buku ini. Sebelumnya, kami belajar dan bekerja di berbagai bidang ekonomi syariah secara intens di beberapa institusi. Untuk itu kami menghaturkan terima kasih kepada Bapak Adiwarman Azwar Karim serta rekan-rekan di KARIM Business Consulting, Bapak Rukmana Alan serta rekan-rekan di Bank Jabar Syariah, Bapak Muhammad Syafi’i Antonio serta rekan-rekan di Batasa Tazkia Consulting, Bapak Eko B. Suharno serta rekan-rekan di BRI Syariah, Bapak Iljas Karim serta rekan-rekan di Bank Riau Syariah, Bapak Sujanto Halim serta rekan-rekan di PT Multipolar Tbk., dan seluruh penggiat ekonomi syariah terutama di milis Ekonomi Syariah dan FoSSEI. Terima kasih kami sampaikan untuk Mas Silih Agung Wasesa (Pakar Marketing Public Relations) yang telah memperkenalkan kami kepada Bapak Wandi S. Brata (Direktur Eksekutif Gramedia Pustaka Utama). Terima kasih kepada Pak Wandi yang dengan humble, cermat, dan antusias telah memberikan saran, masukan, dan ide segar pada proses penulisan buku ini. Tak lupa terima kasih kami ucapkan kepada Mas Dwi Helly Purnomo dan Mas C. Louis Noviatno (Gramedia Pustaka Utama) yang begitu sabar dan cermat mengiringi proses penerbitan buku ini. Terima kasih kami haturkan kepada (almaghfur lah) KH Abdurrahman Wahid Addakhil yang jauh hari telah menyampaikan kritik tajam (keras) atas kehadiran ekonomi syariah sehingga memacu semangat para penggiat ekonomi syariah untuk terus berusaha keras memberi bukti bahwa ekonomi syariah bisa diterapkan sesuai dengan konsep, meskipun dijalankan dalam naungan sistem ekonomi konvensional.

vii

Tak lupa, buku ini hadir tentu berkat dukungan cinta kasih istriku: Winia Fahila Ahmad dan putriku: Awfiya Ghaisani Fahila Ahmad yang selalu membersamaiku. Terima kasih untuk Ibu, Bapak dan keluarga yang selalu mendoakan, dan meridai langkah-langkahku. Semangat kepenulisan buku ini mencuat atas inspirasi (almaghfur lah) Sayyid Abdurrahman, (almaghfur lah) KH Hasan Sontho, (almaghfur lah) KH Hasan Gaplok yang dengan cermat menulis buku-buku Islam klasik. Buku ini ibarat setetes air dalam samudra ekonomi syariah nan luas. Silakan menyampaikan kritik, saran, dan masukan ke [email protected] dan/atau [email protected].

www.facebook.com/indonesiapustaka

Anabatic, 10 Februari 2010 Ahmad Ifham Sholihin

viii

www.facebook.com/indonesiapustaka

PEDOMAN TRANSLITERASI Huruf Arab dan Huruf Lan No

Huruf arab

Nama

Tidak dilambangkan

Ba

Huruf latin Tdk dilambangkan/a B

1

‫ﺍ‬

Alif

2

‫ﺏ‬

3

Nama Huruf

‫ﺕ‬

Ta

T

Te

4

‫ﺙ‬

Tsa

Ts

Es (dengan titik di atas)

5

‫ﺝ‬

Jim

J

Je

6

‫ﺡ‬

H

H

Ha (dengan garis di bawah)

7

‫ﺥ‬

Kha

Kh

Ka dan ha

8

‫ﺩ‬

Dal

D

De

9

‫ﺫ‬

Dzal

Dz

Zet (dengan titik di atas)

Be

10

‫ﺭ‬

Ra

R

Er

11

‫ﺯ‬

Zai

Z

Zet

12

‫ﺱ‬

Sin

S

Es

13

‫ﺵ‬

Syin

Sy

Es dan ye

14

‫ﺹ‬

Shad

Sh

Es (dengan titik di bawah)

15

‫ﺽ‬

Dhad

Dh

De (dengan titik di bawah)

16

‫ﻁ‬

Tha’

Th

Te (dengan titik di bawah)

17

‫ﻅ‬

Zha’

Zh

Zet (dengan titik di bawah)

18

‫ﻉ‬

‘ain

‘

Koma di atas

19

‫ﻍ‬

Ghain

Gh

Ge

20

‫ﻑ‬

Fa

F

Ef

21

‫ﻕ‬

Qaf

Q

Ki

22

‫ﻙ‬

Kaf

K

Ka

23

‫ﻝ‬

Lam

L

El

24

‫ﻡ‬

Mim

M

Em

25

‫ﻥ‬

Nun

N

En

26

‫ﻭ‬

Wau

W

We

27

‫ﻩ‬

Ha

H

Ha

28

‫ء‬

Hamzah

’

Apostrof condong ke kiri

29

‫ﻱ‬

Ya

Y

Ye

1

www.facebook.com/indonesiapustaka

A A’yan; Pemilik aset. AAOIFI; Lihat Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Abadda; Iuran, saling menyerahkan bagiannya masing masing untuk dikumpulkan menjadi satu. Al-mubaddah fi safar: iuran untuk membiayai sebuah perjalanan. Abdan; ‘Abdan; Jenis persekutuan yang mitra-mitranya hanya menyumbangkan tenaga kerja. Ability to Pay; Kemampuan agen ekonomi. Misalnya, konsumen membayar harga di pasar sehingga terjadi transaksi jual beli. Kemampuan ini akan memunculkan willingness to pay. Abstinence; Menangguhkan keinginan memanfaatkan uang sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Abstrak; Ringkasan suatu pernyataan, laporan, karangan, dan sebagainya yang disusun secara sistematis dan menyeluruh (abstract). Abstraksi Dana Bank; Pengambilan dana bank secara tidak sah (misalnya, berupa penggelapan atau penyalahgunaan otorisasi) dan kas, rekening eskro (escrow account), rekening trust, atau rekening lain (abstraction of bank funds). Abtharahu; Menyalahgunakan (harta). Abts; al-Faqr; Kemiskinan. Abu ‘Ubaid; Abu ‘Ubaid dilahirkan di Bahrah (Harat), di provinsi Khurasan (Barat Laut Afghanistan) pada 154 H dari ayah keturunan Byzantium, Maula dari suku Azd. Nama aslinya al-Qosim ibn Salam ibn Miskin ibn Zaid al-Azdhi dan wafat tahun 224 H di Mekkah. Ia belajar pertama kali di kota asalnya, lalu pada usia 20-an pergi ke Kufah, Basrah, dan Baghdad untuk belajar tata bahasa Arab, qiraah, tafsir, hadis, dan fikih (tidak dalam satu bidang pun ia bermazhab tetapi mengikuti dari paham tengah campuran). Setelah kembali ke Khurasan, ia mengajar dua keluarga yang berpengaruh. Pada 192 H, Thabit ibn Nasr ibn Malik (gubernur yang ditunjuk Harun al Rasyid untuk provinsi Thughur) menunjuknya sebagai qadi’ di Tarsus sampai 210 H. Kemudian ia tinggal di Baghdad selama 10 tahun, pada tahun 219 H, setelah berhaji ia tinggal di Mekkah sampai wafatnya. Dalam pandangan ulama lainnya, seperti Qudamah Assarkhasy mengatakan, “Di antara Syafi’i, Ahmad Ibn Hambal, Ishaq, dan Abu ‘Ubaid, Syafi’i adalah orang yang paling ahli di bidang fikih (fakih), Ibnu Hambal paling wara’ (hati-hati), Ishaq paling huffadz (kuat hafalannya), dan Abu ‘Ubaid yang paling pintar bahasa Arab (ahli Nahu)”. Sedangkan menurut Ibnu Rohubah: “Kita memerlukan orang seperti Abu ‘Ubaid, tetapi dia tidak memerlukan kita”. Dalam pandangan Ahmad ibn Hambal, Abu ‘Ubaid adalah orang yang bertambah kebaikannya setiap harinya. Menurut Abu Bakar ibn Al-Anbari,

www.facebook.com/indonesiapustaka

2

Abu ‘Ubaid membagi malamnya pada 3 bagian, 1/3-nya untuk tidur, 1/3-nya untuk shalat malam dan 1/3-nya untuk mengarang. Bagi Abu ‘Ubaid satu hari mengarang itu lebih utama baginya daripada menggoreskan pedang di jalan Allah. Menurut Ishaq, “Abu ‘Ubaid itu yang terpandai di antara aku, Syafi’i, dan Ahmad bin Hambal”. Dari pendapat-pendapat tersebut terlihat bahwa Abu ‘Ubaid cukup diperhitungkan dan memiliki reputasi yang tinggi di antara para ulama pada masanya. Ia hidup semasa dengan para imam besar sekaliber Syafi’i dan Ahmad ibn Hambal. Kesejajarannya ini membuat Abu ‘Ubaid menjadi seorang mujtahid mandiri dalam arti tidak dapat diidentikkan pada satu mazhab tertentu. Hasil karyanya ada sekitar 20, baik dalam bidang ilmu Nahwu, qiraah, fikih, syair, dan lain-lain. Yang terbesar dan terkenal adalah Kitab Al-Amwal dalam bidang fikih. Kitab al-Amwal dari Abu ‘Ubaid merupakan suatu karya yang lengkap tentang keuangan negara dalam Islam. Buku ini sangat kaya dengan sejarah perekonomian dari paruh pertama abad kedua Hijriah. Buku ini juga merupakan rangkuman (compendium) tradisi asli (authentic) dari Nabi dan Atsar para sahabat dan tabi’în tentang masalah ekonomi. Dalam bukunya tersebut Abu ‘Ubaid tidak hanya mengungkapkan pendapat orang lain, tetapi juga mengemukakan pendapatnya sendiri. Agak sulit melacak latar belakang kehidupan Abu‘Ubaid, tetapi dari beberapa literatur yang ada mengatakan beliau hidup semasa Daulah Abbasyiyah, mulai dari Khalifah al Mahdi (158H/775M). Dalam penelitian Nejatullah Siddiqi, masa al Mahdi ini ditemukan tiga tokoh terkenal yang menuliskan karyanya di bidang ekonomi, Abu ‘Ubaid (224H/834M), Imam Ahmad ibn Hambal (164–241 H/780–855 M) serta Harist ibn Asad al Muhasibi (165–243 H/781–857 M). Sedangkan, pada masa Abbasiyah pertama ini secara keseluruhan ditemukan lebih dari 200 orang pemikir yang terdiri atas selain fuqaha juga filosof dan sufi. Masa Abbasiyah ini merupakan puncak kegemilangan dunia Islam atau masa renaissance. Sebagaimana diketahui bahwa dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasyiyah dibangun oleh Abu al-Abbas dan Abu Ja’far alManshur. Puncak keemasan dari dinasti ini terletak pada tujuh khalifah sesudahnya, yaitu: al-Mahdi (775–785 M), al-Hadi (775–786 M), Harun al-Rasyid (786–809 M), alMakmun (813–833 M), al-Mu’tashim (833–842 M), al-Wasiq (842–847 M), dan alMutawakkil (847–861 M). Pada masa al-Mahdi perekonomian mulai meningkat dengan meningkatnya hasil pertambangan seperti emas, perak, tembaga, dan besi dengan Bashrah sebagai pelabuhan yang penting. Baghdad merupakan kota kosmopolitan saat itu, penduduknya sangat heterogen dari berbagai etnis, suku, ras, dan agama. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya pada zaman khalifah Harun al-Rasyid (786–809 M) dan putranya al-Makmun. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta kesastraan berada pada zaman keemasannya. Penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab pun dimulai. Orang-orang dikirim ke Kerajaan Romawi, Eropa untuk membeli “manuscript”. Pada mulanya hanya buku-buku mengenai kedokteran, kemudian meningkat mengenai ilmu pengetahuan lain dan filsafat. Ia juga banyak mendirikan sekolah. Salah satu karya besarnya yang terpenting adalah pembangunan Baitul Hikmah, pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai

www.facebook.com/indonesiapustaka

3

perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Dinasti Abbasiyah pada periode pertama lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Inilah perbedaan pokok antara Bani Abbas dan Bani Umayah. Pengaruh dari kebudayaan bangsa yang sudah maju tersebut, terutama melalui gerakan terjemahan, bukan saja membawa kemajuan di bidang pengetahuan, tetapi juga ilmu pengetahuan agama. Dalam bidang tafsir dikenal dua metode, yaitu: pertama, Tafsir bi al-Ma’tsur (interpretasi tradisional bersumber dari Nabi dan para sahabat). Kedua, Tafsir bi al-Ra’yi (metode rasional yang lebih banyak bertumpu pada pikiran daripada hadis dan pendapat sahabat). Imam mazhab empat hidup pada masa pemerintahan Abbasiyah pertama. Imam Abu Hanîfah (700–767 M) dalam pendapat-pendapat hukumnya dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di Kufah, kota yang berada di tengah-tengah kebudayaan Persia yang kehidupan masyarakatnya telah mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi. Karena itu, mazhab ini lebih banyak menggunakan pemikiran rasional daripada hadis. Muridnya, Abu Yusuf, menjadi Qadhi al-Qudhat di zaman Harun ar-Rasyid. Berbeda dari Abu Hanîfah, Imam Malik (713–795 M) banyak menggunakan hadis dan tradisi masyarakat Madinah. Pendapat dua tokoh ini ditengahi oleh Imam Syafi’i (767–820 M) dan Imam Ahmad ibn Hambal (780– 855 M). Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Dalam lapangan astronomi dikenal dengan nama al-Fazari, sebagai astronom Islam yang pertama kali menyusun astrolabe. Dalam kedokteran dikenal nama ar-Razi dan Ibnu Sina. Dalam bidang optik Abu ‘Ali al-Hasan ibn al-Haitami, yang di Eropa terkenal dengan nama Alhazen. Di bidang matematika terkenal dengan nama Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi yang juga mahir dalam bidang astronomi. Dialah yang menciptakan ilmu Aljabar. Dalam bidang sejarah terkenal nama al-Mas’udi, yang juga ahli dalam ilmu Geografi. Abu ‘Ubaid adalah salah seorang dari para fuqaha yang menggeluti bidang ekonomi dalam hal aturan keuangan publik. Ia juga banyak menangani berbagai kasus pertanahan dan perpajakan selama di Tarsus, di sana ia memperlihatkan kemampuannya dalam hal administrasi dan pencatat diwan resmi. Alih bahasa yang dilakukannya terhadap kata-kata dari bahasa Persi ke bahasa Arab menunjukkan bahwa ia banyak menguasai bahasa tersebut. Menurut Gottschalk, pemikiran Abu ‘Ubaid kemungkinan sangat dipengaruhi oleh pemikiran Abu ‘Amr ‘Abdurrahman ibn ‘Amr alAzwa’i karena seringnya pengutipan kata-kata ‘Amr dalam al-Amwal, serta dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama Syuriah lainnya selama ia menjadi pejabat di Tarsus. Awal pemikirannya dalam kitab al-‘Amwal dapat ditelusuri dari pengamatan yang dilakukan Abu ‘Ubaid terhadap militer, politik, dan masalah fiskal yang dihadapi administrator pemerintahan di provinsi-provinsi perbatasan pada masanya. Berbeda dari Abu Yusuf, Abu ‘Ubaid tidak menyinggung masalah kelangkaan sistemis dan penanggulangannya. Namun, kitab al-‘Amwal dapat dikatakan lebih kaya dari kitab al-Kharaj dari sisi kelengkapan hadis serta kesepakatan-kesepakatan tentang hukum berdasarkan atsar (tradisi asli) dari para sahabat, tabi’în, serta atba’

www.facebook.com/indonesiapustaka

4

at-tabi’în. Abu ‘Ubaid tampaknya lebih menekankan standar politik etis penguasa (rezim) daripada membicarakan syarat-syarat efisiensi teknis dan manajerial penguasa. Filosofi Abu ‘Ubaid lebih kepada pendekatan teknis dan profesional berdasarkan aspek etika daripada penyelesaian permasalahan sosio-politisekonomis dengan pendekatan praktis. Dengan tidak menyimpang dari tujuan keadilan dan keberadaban, yang lebih membutuhkan rekayasa sosial, Abu ‘Ubaid lebih mementingkan aspek rasio/nalar dan spiritual Islam yang berasal dari pendekatan holistik dan teologis terhadap kehidupan manusia sekarang dan nantinya, baik sebagai individu maupun masyarakat. Atas dasar itu Abu ‘Ubaid menjadi salah seorang pemuka dari nilai-nilai tradisional, pada abad ke-3 Hijriah/ abad ke-9 M, yang berpendapat bahwa revitalisasi dari sistem perekonomian adalah melalui reformasi terhadap akar-akar kebijakan keuangan serta institusinya dengan berdasarkan Alquran dan al-Hadis. Dengan kata lain, umpan balik dari teori sosio-politik-ekonomi Islam yang secara umum berasal dari sumber-sumber yang suci, Alquran dan Hadis mendapatkan tempat eksklusif serta terekspresikan dengan kuat pada pemikirannya. Meskipun fakta menunjukkan bahwa Abu ‘Ubaid adalah seorang ahli fikih yang independen, moderat, dan andal dalam berbagai bidang keilmuan, beberapa ulama Syafi’i dan Hambali mengklaim bahwa Abu ‘Ubaid adalah berasal dari kelompok mazhab mereka. Tetapi, dalam kitab al-Amwal tidak ada disebut nama Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Idris asy-Syafi’i maupun nama Ahmad ibn Hambal, melainkan ia sangat sering mengutip pandangan Malik ibn Anas dan pandangan sebagian besar ulama mazhab Syafi’i lainnya. Ia juga mengutip beberapa ijtihad Abu Hanîfah, Abu Yusuf, dan Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani. Sementara itu, tuduhan yang dilontarkan oleh Husain ibn Ali al Karabisi seperti yang dikemukakan oleh Hasan ibn Rahman ar-Ramhurmudzi, bahwa Abu ‘Ubaid melakukan plagiat terhadap kitab fikih karyanya dari pandangan dan persetujuan asy-Syafi’i, adalah sangat sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Hal itu bukan hanya karena Abu ‘Ubaid dan asy-Syafi’i belajar dari sumber yang sama, tetapi mereka juga belajar satu sama lain, sehingga tidak mustahil terdapat kesamaan atau hubungan dalam pandangan-pandangan mereka. Bahkan, kadang kala Abu ‘Ubaid mengambil posisi yang berseberangan dengan asy-Syafi’i tanpa menyebut nama. Abu Thoqoh; Salah satu jenis dari uang riyal, biasa juga disebut Buthoqoh. Abu Yusuf; Abu Yusuf lahir pada 113 H, pernah tinggal di Kufah dan di Bagdad, meninggal pada 182 H. Menurut penuturannya, beliau menjadi murid Abu Hanifah selama 17 tahun dan sejumlah ulama terkemuka pada masa itu. Beliau juga tercatat sebagai murid dari Ibn Abi Laila, Imam Malik dan sejumlah ulama lainnya. Panggilan populernya adalah Qadli Qudhat (hakim agung) yaitu jabatan yang disandangnya pada masa kekuasaan khalifah Harun al-Rasyid. Perhatiannya banyak terfokus pada keuangan umum dan peran negara, pekerjaan umum, dan perkembangan pertanian. Ia pun dikenal sebagai penulis pertama buku perpajakan yang dinamainya kitab al-Kharaj. Beberapa tahun pasca-Abu Yusuf, muncul pula kitab al-Kharaj karya Yahya Ibn Adam al-Qurasyi (203H). Buku ini termasuk yang ketiga

www.facebook.com/indonesiapustaka

5

dalam bidang ekonomi setelah kitab al-Amwal karya Abu Ubaid. Walaupun kebanyakan ahli biografi ulama (al-tarajum) tidak mengetahui tahun lahir Ibn Adam, dapat dipastikan beliau hidup pada abad ke-2 H, semasa dengan Abu Yusuf dan meninggal tahun 203 H. Jumlah guru Ibn Adam menurut catatan Ahmad Syakir adalah sebanyak 90 orang, antara lain al-Hasan Ibn Soleh. Mereka kemudian menjadi mata rantai (sanad) hadis yang memperkuat kualitas akademik al-kharaj. Muridnya antara lain imam Ahmad Ibn Hanbal, Ishaq Ibn Rahawaih, dan Ali Ibn alMadini. Beliau tercatat sebagai ahli hadis yang mendapat pujian dari Ibn Ma’in, Nasa’i, dan Ali ibn al-Madini. Kalau Abu Yusuf dikenal ahli fikih aliran ra’y, Ibn Adam akrab dengan argumen-argumen tekstual terutama hadis, keputusan maupun kebijakan para khalifah terdahulu. Abu Yusuf menjadi salah satu dari dua referensi utama fikih dalam mazhab Hanafi. Pengetahuannya tentang hadis juga tidak dapat diremehkan. Ini terlihat dalam kitab al-Asar karya putranya Yusuf. Kitab ini sarat dengan wacana fikih Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Keunggulan karya Abu Yusuf dalam bidang fikih karena ditulis: Pertama, menggabungkan metode fuqaha’ (aliran ra’y) di Kufah dengan metode fuqaha’ (aliran al-hadits) di Madinah. Kedua, rumusan hukumnya sejalan dengan fenomena aktual di tengah masyarakat sehingga sangat aplikatif dan realistis. Pengalamannya dalam menyelesaikan kasuskasus rill, membuatnya banyak menghindar dari rumusan fikih yang asumtif. Ketiga, bebas dalam berpendapat. Kemampuan Abu Yusuf menggabungkan metode fuqaha’ aliran ra’yi dan aliran hadis membentuknya menjadi fakih independen, tidak berpihak kepada pendapat tertentu secara subjektif. Beliau melakukan ijtihad secara mandiri dan tidak terpengaruh oleh pendapat guru-gurunya. Keempat, komitmen pada sumber-sumber tekstual dan rasional. Metode ini menjadi tradsisi para ulama ahl al-ra’y yang menggunakan nalar qiyas dan nalar istihsan serta mempertimbangkan al-’urf (tradisi masyarakat yang baik). Dalam bidang ekonomi, terutama dalam kitab al-Kharaj, Abu Yusuf pun menggunakan motode-metode tersebut. Kitab al-Kharaj merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh khalifah Harun al-Rasyid dan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat sendiri oleh Abu Yusuf. Jawaban atas semua pertanyaan tersebut diperkuat oleh dalil-dalil aqli dan naqli sehingga lebih unggul secara akademik daripada kitab alKharaj karya Ibn Adam yang hanya diperkuat oleh dalil-dalil naqli tanpa memberi kesempatan kepada nalar. Metode Ibn Adam yang mengunggulkan dokumentasi (tausiq) riwayat telah menyeretnya menggunakan hadis dha’if, dan menukil pendapat sahabat dan tabi’in dalam jumlah yang cukup banyak tanpa melakukan kritik eksternal (sanad) dan internal (matan) terhadapnya. Sebaliknya, Abu Yusuf menggunakan pendekatan rasional dalam menyimpulkan ‘ilal al-hadits, sehingga kualitas hadis dalam al-Kharaj karya Abu Yusuf lebih sahih ketimbang dalam kitab al-Kharaj karya Ibn Adam. Tentu saja, Abu Yusuf tidak mengabaikan praktik faktual para sahabat (a’mal al-sahabah) sejauh itu relevan dengan situasi yang ada mengingat kemaslahatan umum selalu menjadi pertimbangan utama. Abu Yusuf adalah orang yang pertama kali memperkenalkan konsep perpajakan dalam karyanya al-Kharaj. Kitab ini ditulis atas permintaan Khalifah Harun al-Rasyid, ketika

www.facebook.com/indonesiapustaka

6

dia ingin mengatur sistem Bait al-mal, sumber pendapatan Negara dan cara pendistribusiannya, dan untuk menghindari manifulasi, kezaliman, serta untuk mewujudkan kepentingan penguasa. Muatan konseptual al-Kharaj dan visi strategisnya terhadap kebijakan sumber pendapatan negara mencerminkan keunggulan akademik Abu Yusuf dalam bidang ekonomi, dan pengalamannya menjabat sebagai hakim agung. Interaksinya dengan penguasa dari satu sisi, dan kepakarannya dalam ilmu fikih dari sisi lain, telah menempatkan kitab al-Kharaj sebagai karya monumental dan komprehensif. Keberadaan kitab al-Kharaj juga mempertegas bahwa ilmu ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari seni dan manajemen pemerintahan dalam rangka pelaksanaan amanat yang dibebankan rakyat kepada pemerintah untuk menyejahterakan mereka. Dengan kata lain, tema sentral pemikiran ekonominya menekankan pada tanggung jawab penguasa untuk menyejahterakan rakyatnya. Ia adalah peletak dasar prinsip-prinsip perpajakan yang pada kemudian hari “diambil” oleh para ahli ekonomi sebagai canons of taxation. Sedangkan pemikiran kontroversialnya ada pada sikapnya yang menentang pengendalian dan penetapan harga (tas’ir). Beliau berbeda dari fuqaha’ lain, Ibn Taimiyyah misalnya, memperjelas secara lebih rinci dengan menyatakan bahwa tas’ir dapat dilakukan pemerintah sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar. Lebih lanjut Taimiyyah mempertegas kondisikondisi tertentu, kapan tas’ir dapat dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh pemerintah dan bahkan kapan pemerintah wajib melakukannya. Dapat dipastikan, bahwa konsep “ekonomi makro” tidak ditemukan dalam al-Kharaj karya Abu Yusuf, dan juga belum dikenal di dunia Barat sampai beberapa abad pasca-Abu Yusuf. Kegiatan perekonomian, kata Abu Yusuf merupakan fenomena yang selalu berubah-ubah (zawahir tsanawiyah) dan bersumber dari aktivitas kolektif masyarakat muslim. Faktor-faktor yang mempercepat kegiatan perekonomian tidak sama dari segi tingkat kepentingan dan kekuatannya. Pertama, mewujudkan undang-undang tertinggi yang dengannya dapat memerintah dengan pertolongan Tuhan. Kedua, usaha untuk memenuhi kebutuhan material dan keinginankeinginan lainnya. Ketiga, inisiatif atau keinginan penguasa. Oleh karena itu, kata Abu Yusuf, fenomena perekonomian tidak selalu berhubungan secara langsung dengan sebab akibat (undang-undang tentang perekonomian). Hubungan biasanya bersifat tidak langsung karena melalui kehendak tertinggi, atau kehendak wakil Tuhan di permukaan bumi dalam bentuk masyarakat muslim, penguasa, atau lainnya. Para khalifah Tuhan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan berkaitan dengan sejumlah fenomena-fenomena perekonomian seperti perbaikan tanah dan lain-lain. Sumber ekonomi, tegas Abu Yusuf berada pada dua tingkatan: tingkat pertama meliputi unsur-unsur alam (antara lain air dan tanah). Unsur-unsur ini paling kuat dan melakukan produksi secara mandiri. Tingkatan kedua tenaga kerja. Tingkatan yang kedua ini berperan kurang maksimal dan tidak rutin seperti perbaikan dan pemanfaatan tanah, membuat sistem irigasi, dan lain-lain. Sebetulnya produksi dalam pengertian membuat barang baku (setengah jadi) menjadi produk final melalui kerja, tidak banyak menarik perhatian Abu Yusuf

www.facebook.com/indonesiapustaka

7

termasuk pada proses permulaan seperti ihya’ al-mawaat. Al-musytarakat al-diniyah (komunitas yang menganut agama samawi dan agama ardhi, dan musytarakat almudun atau komunitas masyarakat perkotaan dan pedesaan atau komunitas masyarakat dagang, menurut Abu Yusuf menjadi elemen dalam perekonomian. Komunitas jenis pertama terbentuk dari unsur agama, dan komunitas jenis kedua membentuk pusat kekuasaan pemimpin. Kedua jenis komunitas tersebut mempersatukan, atau minimalnya mempererat hubungan antara semua unsur atau elemen perekonomian tersebut. Abu Yusuf tidak banyak menyentuh persoalan fakir miskin (fuqora’) dan tidak memunculkan konsep kelas sosial. Deskripsi masyarakat yang dibuat Abu Yusuf mencerminkan bahwa hubungan produksi dari satu sisi merupakan hubungan antara umat Islam dengan kaum zimmi dalam Dar al-Islam atau hubungan umat Islam dengan komunitas nonmuslim dalam Dar alharb. Dalam hubungan model pertama pendapatan bersumber dari al-Kharaj dan al-jizyah. Sedangkan hubungan model kedua, pendapatan bersumber dari alganimah yang sebagiannya didistribusikan untuk Bait al-mal. Selain itu, pemerintah juga menarik bea cukai dari pedagang kafir harbi atas barang dagangan mereka yang masuk ke negara Islam. Adapun umat Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat sebagai bentuk solidaritas sosial mereka sesama muslim yang membutuhkan. Konsep perdagangan luar negeri, diperkenalkan oleh Abu Yusuf secara implisit dengan istilah tabadul. Walaupun sistem pasar nyaris dilupakannya, Abu Yusuf juga membuat model distribusi dan alokasi penerimaan ghanimah bagi pasukan perang dan seluruh umat Islam. Kekuasaan menurut Abu Yusuf terdiri atas tiga unsur, yaitu: umat Islam, pemimpin (imam), lembaga-lembaga negara atau pemerintahan antara lain al-jaisy, al-dawawin. Mereka dibebani dengan misi ekonomi yang paling fundamental seperti menetapkan jizyah, membagi ghanimah, menetapkan gaji dan tunjangan, memberikan tanah pinjaman, membuat sistem irigasi, dan memperbaiki tanah. Adapun konsep kepemilikan sangat luas dan fleksibel meliputi penanaman modal (istihglal) yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengambil sebagian atau semua keuntungan, kepemilikan secara aktual, kepemilikan individu dan kepemilikan khusus seperti barang bergerak, kepemilikan umum dan kepemilikan bersama yang diatur oleh pemerintah, kepemilikan terhadap budak. Jenis-jenis kepemilikan ini memiliki karakteristik yang tidak permanen. Terdapat catatan penting dan umum khususnya susunan kategori yang dikemukakan Abu Yusuf dalam kitab al-Kharaj, yaitu agama, ekonomi, dan militer. Hal ini terlihat pada konsep hubungan produksi yang fundamental, hubungan pajak tanah dan pajak diri. Unsur-unsur keagamaan dapat dilihat dari hubungan komunitas muslim dan komunitas zimmi. Unsur-unsur ekonomi terlihat bahwa pendapatan berpindah dari yang kedua (kaum zimmi) ke yang pertama (kaum muslim). Unsur-unsur militer terlihat bahwa hubungan-hubungan tersebut hasil dari perjanjian atau kesepakatan sebagai konsekuensi kemenangan dalam berperang. Accepting Bank; Bank Pengaksep; Bank yang mengaksep (menerima) sebuah wesel

www.facebook.com/indonesiapustaka

8

berjangka dengan pihak bank berjanji akan melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo. Account; Akun; rekening. Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI); Lembaga internasional yang mengembangkan standar akuntansi, audit, governance, dan etika terkait dengan kegiatan lembaga keuangan syariah dengan memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Lembaga ini didirikan pada 1990 di Algeria dan berkantor pusat di Manama, Bahrain. Saat ini, AAOIFI beranggotakan 155 anggota lembaga dari 40 negara yang meliputi bank sentral, lembaga keuangan syariah, dan anggota lainnya dari industri keuangan dan bank syariah internasional. Selain itu, AAOIFI juga mendapat jaminan implementasi atas standar yang dikeluarkan antara lain oleh negara Bahrain, Jordan, Lebanon, Qatar, dan Sudan. Tujuan didirikan AAOIFI adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan pemikiran tentang akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan syariah, 2. Menyebarluaskan pemikiran tentang akuntansi dan auditing dan aplikasinya untuk lembaga keuangan syariah melalui pelatihan, seminar, publikasi, dan lainnya, 3. Menyiapkan, menyusun dan mengintepretasikan standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan syariah, 4. Meninjau dan mengubah standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan syariah. Accrual Basis; Asas Akrual; Sistem penentuan biaya dan pendapatan yang mengakui seluruh pendapatan dan biaya pada tahun buku tertentu meskipun realisasinya baru terjadi dalam tahun buku selanjutnya. Accrued Benefit Cost Method (Metode Biaya Tunjangan yang Terhimpun); Sebuah metode untuk menentukan biaya tunjangan pensiun di mana biaya-biaya. Aktuarial langsung didasarkan atas tunjangan yang terhimpun sampai tanggal penentuan biaya itu. Tunjangan itu ditentukan, baik menurut masa rancangan itu atau menurut suatu alokasi tertentu dari total perkiraan tunjangan untuk tahun-tahun dinas. Jika dihitung biaya tahunan rancangan itu untuk suatu tahun tertentu, jika metode ini mengasumsikan bahwa suatu unit tunjangan yang dapat ditentukan dengan persis dihubungkan dengan tahun dikreditkannya dinas seorang peserta. Accrued Future Service Benefit (Tunjangan Servis Masa Depan yang Terhimpun); Bagian dari tunjangan pensiun seorang peserta (participant) yang mengaitkan masa dinasnya sesudah tanggal berlakunya rancangan itu, tetapi sebelum tanggal tertentu sekarang. Acquiring Cost; Biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. Actuary; Aktuaris; Orang profesional yang terlatih dalam bidang matematika, statistik, dan akunting serta prinsip-prinsip operasi asuransi, annuitet, dan rancangan pensiun. Berdasarkan pengalaman, aktuaris menentukan taksiran besarnya kerugian-kerugian pada masa yang akan datang. Ad Valorem; Lazim digunakan berkenaan dengan pembebanan pajak impor, yang berarti menurut nilai, tidak menurut timbangan, ukuran, atau satuan; bea ad valorem adalah bea yang ditetapkan menurut nilai (uang), tidak menurut

www.facebook.com/indonesiapustaka

9

timbangan, ukuran atau satuan, misalnya provisi kredit ditetapkan sebesar 1% dan jumlah yang tercantum dalam perjanjian kredit yang bersangkutan. AD/ART; Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Adah: ‘Adah; Kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Adalah: ‘Adalah; Esensinya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, kezhaliman, maysir, gharar, dan haram. Adam: ‘Adam; tidak ada, seperti ketiadaan objek transaksi, sering digunakan sebagai petunjuk untuk mengenali terjadinya gharar. Adat (bahasa Arab); Instrumen. Adat al-Istitsmar; Instrumen Investasi; Produk keuangan yang berada pada sisi aktiva seperti sebuah entitas seperti surat berharga (saham, obligasi, deposito). Adat al-I’timan; Instrumen kredit; Warkat perjanjian penjaminan tertulis yang dapat berisi kesanggupan bayar atau perintah bayar sebagai bukti pinjaman, instrumen kredit yang merupakan kesanggupan bayar, antara lain: promes dan surat aksep; alat kredit yang merupakan perintah bayar, antara lain: cek, wesel, dan L/C. Adat al-Maliyah al-Islamiyah; Instrumen Moneter Syariah (Islamic Monetary Instruments); Instrumen syariah yang digunakan untuk memengaruhi perilaku investasi para pemilik modal atau lembaga keuangan. Misalnya, sukuk atau Surat Utang Negara (SUN) Syariah. Adat as-Sahm; Instrumen Saham; Salah satu dari produk keuangan yang merupakan bukti kepemilikan suatu entitas. Adat at-Tamwil; Instrumen Keuangan; Produk keuangan yang berada pada sisi pasiva sebuah entitas seperti surat utang (promes, obligasi, saham). Additional Insured; Yang Bukan Tertanggung Asli yang mendapat perlindungan asuransi terhadap kerugian di bawah syarat dan kondisi Polis yang sudah ada. Adh Dharar Al Asyadd Yuzal bi Adh Dharar al Akhaff; Dalam rangka menghilangkan kemudaratan ada prinsip yang harus dipegang. Tidak jauh berbeda dari kaidah lainnya. Az Zaqra menjelaskan bahwa kaidah ini dapat dipahami secara berbalik (mafhum mukhalafah) dengan kaidah Adh Dharar La Yuzalu Bi Mitslihi. Artinya, harus ada perbedaan ukuran atau tingkatan. Agar ukurannya berbeda, kemudaratan yang besar harus dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih kecil, tidak boleh sama atau lebih besar lagi ukuran atau tingkatannya. Az Zaqra mencontohkan dalam penerapan kaidah ini, antara lain bolehnya memenjarakan atau menghukum dengan memukul orang yang menolak memberikan nafkah kepada orang-orang yang wajib ia beri nafkah sampai ia bersedia memberikan nafkah kembali. Dalam kegiatan ekonomi sekarang dapat kita jumpai bolehnya menjual buah-buahan dengan harga yang lebih rendah daripada harga di pasaran karena takut semua buah-buahan yang dijual akan busuk.

www.facebook.com/indonesiapustaka

10

Adh’afan Mudha’afah; Dari segi bahasa, kata adh’af adalah bentuk jamak (plural) dari kata dha’if yang diartikan sebagai “sesuatu bersama dengan sesuatu yang lain yang sama dengannya (ganda)”. Sehingga adh’afan mudha’afah adalah pelipatgandaan yang berkali-kali. Al-Thabraniy dalam Tafsirnya mengemukakan sekitar riwayat yang dapat mengantar kita kepada pengertian adh’afan mudha’afah atau riba yang berlaku pada masa turunnya Alquran. Riwayat-riwayat tersebut antara lain: Dari Ibn Zaid bahwa ayahnya mengutarakan bahwa “riba pada masa jahiliyah adalah dalam pelipatgandaan dan umur (hewan). Seseorang yang berutang, bila tiba masa pembayarannya, ditemui oleh debitor dan berkata kepadanya, “Bayarlah atau kamu tambah untukku.” Maka apabila kreditor memiliki sesuatu (untuk pembayarannya), ia melunasi utangnya, dan bila tidak ia menjadikan utangnya (bila seekor hewan) seekor hewan yang lebih tua usianya (dari yang pernah dipinjamnya). Apabila yang dipinjamnya berumur setahun dan telah memasuki tahun kedua (binti makhadh), dijadikannya pembayarannya kemudian binti labun yang berumur dua tahun dan telah memasuki tahun ketiga. Kemudian menjadi hiqqah (yang memasuki tahun keempat), dan seterusnya menjadi jaz’ah (yang memasuki tahun kelima), demikian berlanjut. Sedangkan jika yang dipinjamnya materi (uang), debitor mendatanginya untuk menagih, bila ia tidak mampu, ia bersedia melipatgandakannya sehingga menjadi 100, di tahun berikutnya menjadi 200 dan bila belum lagi terbayar dijadikannya 400. Demikian setiap tahun sampai ia mampu membayar. Mujahid meriwayatkan bahwa riba yang dilarang oleh Allah SWT adalah yang dipraktikkan pada masa jahiliyah, yaitu bahwa seseorang mempunyai piutang kepada orang lain, kemudian peminjam berkata kepadanya “untukmu (tambahan) sekian sebagai imbalan penundaan pembayaran”, maka ditundalah pembayaran tersebut untuknya. Sementara itu, Qatadah menyatakan bahwa riba pada masa jahiliyah adalah penjualan seseorang kepada orang lain (dengan pembayaran) sampai pada masa tertentu. Bila telah tiba masa tersebut, sedang yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan untuk membayar, ditambahlah (jumlah utangnya) dan ditangguhkan masa pembayarannya. Riwayatriwayat di atas dan yang senada dengannya dikemukakan oleh para ulama Tafsir ketika membahas ayat 130 surat Ali ‘Imran. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi menyangkut riwayat-riwayat yang dikemukakan tersebut. Pertama, penambahan dari jumlah piutang yang digambarkan oleh ketiga riwayat tidak dilakukan pada saat transaksi, tetapi dikemukakan oleh kreditor (riwayat ke-2) atau debitor (riwayat ke-3) pada saat jatuhnya masa pembayaran. Dalam hal ini, Ahmad Mustafa Al-Maraghi (1883-1951) berkomentar dalam Tafsirnya: “Riba pada masa jahiliyah adalah riba yang dinamai pada masa kita sekarang dengan riba fahisy (riba yang keji atau berlebih-lebihan), yakni keuntungan berganda. Tambahan yang fahisy (berlebih-lebihan) ini terjadi setelah tiba masa pelunasan, dan tidak ada dari penambahan itu (yang bersifat keji atau berlebihan itu) dalam transaksi

www.facebook.com/indonesiapustaka

11

pertama, seperti memberikan kepadanya 100 dengan (mengembalikan) 110 ataukah lebih atau kurang (dari jumlah tersebut). Rupanya mereka itu merasa berkecukupan dengan keuntungan yang sedikit (sedikit penambahan pada transaksi pertama). Tetapi, apabila telah tiba masa pelunasan dan belum lagi dilunasi, sedangkan peminjam ketika itu telah berada dalam genggaman mereka, maka mereka memaksa untuk mengadakan pelipatgandaan sebagai imbalan penundaan. Dan inilah yang dinamai riba al-nasi’ah (riba akibat penundaan). Ibn ‘Abbas berpendapat bahwa nash Alquran menunjuk kepada riba al-nasi’ah yang dikenal (ketika itu). Kedua, pelipatgandaan yang disebutkan pada riwayat pertama adalah perkalian dua kali, sedangkan pada riwayat kedua dan ketiga pelipatgandaan tersebut tidak disebutkan, tetapi sekadar penambahan dari jumlah kredit. Hal ini mengantar kepada satu dari dua kemungkinan: (1) memahami masing-masing riwayat secara berdiri sendiri, sehingga memahami bahwa riba yang terlarang adalah penambahan dari jumlah utang dalam kondisi tertentu, baik penambahan tersebut berlipat ganda maupun tidak berlipat ganda; (2) memadukan riwayatriwayat tersebut, sehingga memahami bahwa penambahan yang dimaksud oleh riwayat-riwayat yang tidak menyebutkan pelipatgandaan adalah penambahan berlipat ganda. Dalam menguraikan riwayat-riwayat yang dikemukakan di atas, dan riwayat-riwayat lainnya, Al-Thabari menyimpulkan bahwa riba adh’afan mudha’afah adalah penambahan dari jumlah kredit akibat penundaan pembayaran atau apa yang dinamai dengan riba al-nasi’ah. Menurut Al-Thabari, seseorang yang mempraktikkan riba dinamai murbin karena ia melipatgandakan harta yang dimilikinya atas beban pengorbanan debitor baik secara langsung atau penambahan akibat penangguhan waktu pembayaran. Kesimpulan Al-Thabari di atas didukung oleh Muhammad Rasyid Ridha yang menurutnya juga merupakan kesimpulan Ibn Qayyim. ‘Abdul Mun’in Al-Namir, salah seorang anggota Dewan Ulama-ulama terkemuka Al-Azhar dan wakil Syaikh Al-Azhar, menyimpulkan bahwa: “Riba yang diharamkan tergambar pada seorang debitor yang memiliki harta kekayaan yang didatangi oleh seorang yang butuh, kemudian ia menawarkan kepadanya tambahan pada jumlah kewajiban membayar utangnya sebagai imbalan penundaan pembayaran setahun atau sebulan, dan pada akhirnya yang bersangkutan (peminjam) terpaksa tunduk dan menerima tawaran tersebut secara tidak rela.” Di atas telah dikemukakan bahwa kata adh’afan mudha’afah berarti berlipat ganda. Sedangkan riwayat-riwayat yang dikemukakan ada yang menjelaskan pelipatgandaan dan ada pula yang sekadar penambahan. Kini kita kembali bertanya: Apakah yang diharamkan itu hanya yang penambahan yang berlipat ganda ataukah segala bentuk penambahan dalam kondisi tertentu? Yang pasti adalah bahwa teks ayat berarti “berlipat ganda”. Mereka yang berpegang pada teks tersebut menyatakan bahwa ini merupakan syarat keharaman. Artinya bila tidak berlipat ganda, maka ia tidak haram. Sedangkan pihak lain menyatakan bahwa teks tersebut bukan merupakan syarat tetapi penjelasan tentang bentuk riba yang sering dipraktikkan pada masa turunnya ayat-ayat Alquran. Sehingga,

www.facebook.com/indonesiapustaka

12

kata mereka lebih lanjut, penambahan walaupun tanpa pelipatgandaan adalah haram. Hemat kami, untuk menyelesaikan hal ini perlu diperhatikan ayat terakhir yang turun menyangkut riba, khususnya kata-kata kunci yang terdapat di sana. Karena, sekalipun teks adh’afan mudha’afah merupakan syarat, namun pada akhirnya yang menentukan esensi riba yang diharamkan adalah ayat-ayat pada tahapan ketiga. Di sini yang pertama dijadikan kunci adalah firman Allah wa dzaru ma bagiya min al-riba. Pertanyaan yang timbul adalah: Apakah kata al-riba yang berbentuk ma’rifah (definite) ini merujuk kepada riba adh’afan mudha’afah ataukah tidak? Rasyid Ridha dalam hal ini mengemukakan tiga alasan untuk membuktikan bahwa kata al-riba pada ayat Al-Baqarah ini merujuk kepada kata al-riba yang berbentuk adh’afan mudha’afah itu. Pertama, kaidah kebahasaan, yaitu kaidah pengulangan kosa kata yang berbentuk ma’rifah. Yang dimaksud oleh Rasyid Ridha adalah kaidah yang menyatakan apabila ada suatu kosa kata berbentuk ma’rifah berulang, maka pengertian kosa kata kedua (yang diulang) sama dengan kosa kata pertama. Kata al-riba pada Ali ‘Imran 130 dalam bentuk ma’rifah, demikian pula halnya pada Al-Baqarah 278. Sehingga hal ini berarti bahwa riba yang dimaksud pada ayat tahapan terakhir sama dengan riba yang dimaksud pada tahapan kedua yaitu yang berbentuk adh’afan mudha’afah. Kedua, kaidah memahami ayat yang tidak bersyarat berdasarkan ayat yang sama tetapi bersyarat. Penerapan kaidah ini pada ayat-ayat riba adalah memahami arti al-riba pada ayat Al-Baqarah yang tidak bersyarat itu berdasarkan kata al-riba yang bersyarat adh’afan mudha’afah pada Ali ‘Imran. Sehingga, yang dimaksud dengan al-riba pada ayat tahapan terakhir adalah riba yang berlipat ganda itu. Ketiga, diamati oleh Rasyid Ridha bahwa pembicaraan Alquran tentang riba selalu digandengkan atau dihadapkan dengan pembicaraan tentang sedekah, dan riba dinamainya sebagai zhulm (penganiayaan atau penindasan). Apa yang dikemukakan oleh Rasyid Ridha di atas tentang arti riba yang dimaksud oleh Alquran pada ayat tahapan terakhir dalam Al-Baqarah tersebut, masih dapat ditolak oleh sementara ulama--antara lain dengan menyatakan bahwa kaidah kebahasaan yang diungkapkannya itu tidak dapat diterapkan kecuali pada rangkaian satu susunan redaksi, bukan dalam redaksi yang berjauhan sejauh AlBaqarah dengan Ali ‘Imran, serta dengan menyatakan bahwa kata adh’afan mudha’afah bukan syarat tetapi sekadar penjelasan tentang keadaan yang lumrah ketika itu sehingga dengan demikian kaidah kedua pun tidak dapat diterapkan. Walaupun demikian, menurut hemat penulis, kesimpulan Rasyid Ridha tersebut dapat dibenarkan. Pembenaran ini berdasarkan riwayat-riwayat yang jelas dan banyak tentang asbabun nuzul (penyebab turunnya) ayat Al-Baqarah tersebut. Kesimpulan riwayat-riwayat tersebut antara lain: (a) Al-’Abbas (paman Nabi) dan seorang dari keluarga Bani Al-Mughirah bekerja sama memberikan utang secara riba kepada orang-orang dari kabilah Tsaqif. Kemudian dengan datangnya Islam (dan diharamkannya riba) mereka masih memiliki (pada para debitor) sisa harta benda yang banyak, maka diturunkan ayat ini (Al-Baqarah 278 untuk melarang mereka memungut sisa harta mereka yang berupa riba yang mereka praktikkan ala jahiliyah itu. (b) Ayat tersebut turun menyangkut kabilah Tsaqif yang melakukan

www.facebook.com/indonesiapustaka

13

praktik riba, kemudian (mereka masuk Islam) dan bersepakat dengan Nabi untuk tidak melakukan riba lagi. Tetapi pada waktu pembukaan kota Mekkah, mereka masih ingin memungut sisa uang hasil riba yang belum sempat mereka pungut yang mereka lakukan sebelum turunnya larangan riba, seakan mereka beranggapan bahwa larangan tersebut tidak berlaku surut. Maka turunlah ayat tersebut untuk menegaskan larangan memungut sisa riba tersebut. Atas dasar riwayat-riwayat tersebut dan riwayat-riwayat lainnya, Ibn jarir menyatakan bahwa ayat-ayat tersebut berarti: “Tinggalkanlah tuntutan apa yang tersisa dari riba, yakni yang berlebih dari modal kamu...” Karena itu, sungguh tepat terjemahan yang ditemukan dalam Al-Qur’an dan Terjemahnya, terbitan Departemen Agama, yakni “Tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut.” Atas dasar ini, tidak tepat untuk menjadikan pengertian riba pada ayat terakhir yang turun itu melebihi pengertian riba dalam ayat Ali ‘Imran yang lalu (adh’afan mudha’afah). Karena riba yang dimaksud adalah riba yang mereka lakukan pada masa yang lalu (jahiliyah). Sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa riba yang diharamkan Alquran adalah yang disebutkannya sebagai adh’afan mudha’afah atau yang diistilahkan dengan riba al-nasiah. Kembali kepada masalah awal. Apakah hal ini berarti bahwa bila penambahan atau kelebihan tidak bersifat “berlipat ganda” menjadi tidak diharamkan Alquran? Jawabannya, terdapat pada kata kunci berikutnya, yaitu fa lakum ru’usu amwalikum (bagimu modal-modal kamu) (QS 2:279). Dalam arti bahwa yang berhak mereka peroleh kembali hanyalah modal-modal mereka. jika demikian, setiap penambahan atau kelebihan dari modal tersebut yang dipungut dalam kondisi yang sama dengan apa yang terjadi pada masa turunnya ayat-ayat riba ini tidak dapat dibenarkan. Dan dengan demikian kata kunci ini menetapkan bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan baik berlipat ganda atau tidak, telah diharamkan Alquran dengan turunnya ayat tersebut. Dan ini berarti bahwa kata adh’afan mudha’afah bukan syarat tetapi sekadar penjelasan tentang riba yang sudah lumrah mereka praktikkan. Kesimpulan yang diperoleh ini menjadikan persoalan kata adh’afan mudha’afah tidak penting lagi, karena apakah ia syarat atau bukan, apakah yang dimaksud dengannya pelipatgandaan atau bukan, pada akhirnya yang diharamkan adalah segala bentuk kelebihan. Namun, perlu digarisbawahi bahwa kelebihan yang dimaksud adalah dalam kondisi yang sama seperti yang terjadi pada masa turunnya Alquran dan yang diisyaratkan oleh penutup ayat Al-Baqarah 279 tersebut, yaitu la tazhlimun wa la tuzhlamun (kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya). Kesimpulan yang diperoleh dari riwayatriwayat tentang praktik riba pada masa turunnya Alquran, sebagaimana telah dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa praktik tersebut mengandung penganiayaan dan penindasan terhadap orang-orang yang membutuhkan dan yang seharusnya mendapat uluran tangan. Kesimpulan tersebut dikonfirmasikan oleh penutup ayat Al-Baqarah 279 di atas, sebagaimana sebelumnya ia diperkuat dengan diperhadapkannya uraian tentang riba dengan sedekah, seperti dikemukakan Rasyid Ridha, yang menunjukkan bahwa kebutuhan si peminjam sedemikian mendesaknya dan keadaannya sedemikian parah sehingga sewajarnya

www.facebook.com/indonesiapustaka

14

ia diberi bantuan sedekah, bukan pinjaman, atau paling tidak diberi pinjaman tanpa menguburkan sedekah. Kemudian pada ayat 280 ditegaskan bahwa, Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan (sehingga tidak mampu membayar pada waktu yang ditetapkan) maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan, dan kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang itu) lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ayat-ayat di atas lebih memperkuat kesimpulan bahwa kelebihan yang dipungut, apalagi bila berbentuk pelipatgandaan, merupakan penganiayaan bagi si peminjam. Kesimpulan terakhir yang dapat kita garisbawahi adalah bahwa riba pada masa turunnya Alquran adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah utang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan, bukan sekadar kelebihan atau penambahan jumlah utang. Kesimpulan di atas diperkuat pula dengan paktek Nabi saw. yang membayar utangnya dengan penambahan atau nilai lebih. Sahabat Nabi, Abu Hurairah, memberitahukan bahwa Nabi saw. pernah meminjam seekor unta dengan usia tertentu kepada seseorang, kemudian orang tersebut datang kepada Nabi untuk menagihnya. Dan ketika itu dicarikan unta yang sesuai umurnya dengan unta yang dipinjamnya itu tetapi Nabi tidak mendapatkan kecuali yang lebih tua. Maka, beliau memerintahkan untuk memberikan unta tersebut kepada orang yang meminjamkannya kepadanya, sambil bersabda, “Inna khayrakum ahsanukum qadha’an” (Sebaik-baik kamu adalah yang sebaik-baiknya membayar utang). Jabir, sahabat Nabi, memberitahukan pula bahwa ia pernah mengutangi Nabi saw. Dan ketika ia mendatangi beliau, dibayarnya utangnya dan dilebihkannya. Hadis di atas kemudian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Benar bahwa ada pula riwayat yang menyatakan bahwa kullu qardin jarra manfa’atan fahuwa haram (setiap piutang yang menarik atau menghasilkan manfaat, maka ia adalah haram). Tetapi hadis ini dinilai oleh para ulama hadis sebagai hadis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya, sehingga ia tidak dapat dijadikan dasar hukum. Sebagai penutup, ada baiknya dikutip apa yang telah ditulis oleh Syaikh Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Manar, setelah. menjelaskan arti riba yang dimaksud Alquran: “Tidak pula termasuk dalam pengertian riba, jika seseorang yang memberikan kepada orang lain harta (uang) untuk diinvestasikan sambil menetapkan baginya dari hasil usaha tersebut kadar tertentu. Karena transaksi ini menguntungkan bagi pengelola dan bagi pemilik harta, sedangkan riba yang diharamkan merugikan salah seorang tanpa satu dosa (sebab) kecuali keterpaksaannya, serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha kecuali penganiayaan dan kelobaan. Dengan demikian, tidak mungkin ketetapan hukumnya menjadi sama dalam pandangan keadilan Tuhan dan tidak pula kemudian dalam pandangan seorang yang berakal atau berlaku adil.” Adjustable Premium; Hak Perusahaan Asuransi untuk mengubah tarif premi yang dikenakan kepada Tertanggung tertentu, misalnya sebagai kondisi pembaruan kontrak asuransi. Adjuster; Lembaga independen yang mengadakan survei dan mempertimbangkan besarnya klaim yang terjadi tanpa dipengaruhi siapa pun. Adl: ’Adl: Adil; Menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan

www.facebook.com/indonesiapustaka

15

sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Advance Payment Bond (APB); 1. Garansi pembayaran di muka: garansi bank yang diperlukan untuk mendapatkan uang muka dan pemilik proyek atau pembeli barang/jasa untuk melaksanakan proyek/transaksi sesuai dengan SPK/kontrak. 2. Adalah bank garansi jaminan uang muka, dengan kontraktor harus mengeluarkan uang muka sebagai bukti kesanggupan dan kecukupan modal dalam mengerjakan proyek sehingga kontraktor tidak hanya mengharapkan turunnya invoice atau pembayaran dari bohweer, biasanya diberikan 1%–5% dari nilai proyek yang dibiayai. Advis; Surat pemberitahuan tertulis dari bank kepada nasabah mengenai penerimaan pembayaran, transfer dana, jasa-jasa yang dilakukan atau pembayaran yang dilakukan, misalnya pemberitahuan pengkreditan, pendebitan rekening, penarikan, atau transfer dana (advice). Advis Debit; Surat pemberitahuan bank kepada nasabah mengenai adanya pengurangan atau perubahan dana pada rekening beserta alasannya (debit advice). Advising Bank; Bank yang diminta oleh issuing bank untuk menyampaikan L/C kepada penerima L/C (beneficiary). Advising Fee L/C; Pendapatan (fee) yang diterima oleh advising bank karena jasanya telah meneruskan L/C kepada beneficiary. Affidavit; pernyataan tertulis yang dibuat secara suka rela di bawah sumpah oleh seseorang yang berwenang untuk mengambil sumpah, misalnya seorang pengacara yang telah ditunjuk oleh panitia pengambilan sumpah, konsul, atau notaris; dapat dibenarkan sebagai bukti atau kesaksian di muka pengadilan. Afkar; Thinking; ide: gagasan yang bisa digunakan dalam kreativitas bisnis. AFT; Automatic Fund Transfer. Agen; Seseorang atau badan yang diberi kuasa atau yang ditunjuk untuk mewakili atau bertindak atas nama seseorang atau badan lain dan mempunyai hubungan tetap dengan yang diwakilinya; bank juga dapat bertindak sebagai agen dalam beberapa kegiatan seperti menjadi kustodian dan/atau wali amanat. Agen Eskro; Pihak yang ikut bertanggung jawab, baik terhadap pihak penjual dan pembeli maupun terhadap bank (kreditur) dan nasabah (debitur) bahwa perjanjian yang dibuat setiap pihak akan terlaksana (escrow agent). Agen Fiskal; Agen mengenai soal keuangan pada umumnya, khususnya yang ditunjuk pemerintah sebagai pemungut pajak, penerimaan atau penyimpanan dana, dan pelaksanaan pembayaran pengeluaran pemerintah; bank dapat ditunjuk sebagai agen wajib pungut atas pajak bagi hasil deposito nasabah dan wajib menyetorkan kepada pemerintah; agen fiskal sering pula disebut wajib pungut (fiscal agent). Agen Korporatif; Bank yang memberikan jasa sebagai agen kepada perusahaan dan/atau lembaga pemerintah. Jasa itu dapat berupa kliring, pembayaran dividen, penebusan dan pendaftaran saham, serta penagihan pajak; bank akan membebankan biaya atas jasa yang diberikan (corporate agent). Agen Pembayar; Agen, biasanya sebuah bank komersial, yang diberi wewenang

www.facebook.com/indonesiapustaka

16

oleh penerbit surat berharga untuk membayarkan kewajiban pokok dan margin kepada pemegang surat berharga. Agen tersebut bertindak sebagai pembayar dan menarik biaya untuk jasa pelayanan (paying agent). Agen Penagihan; Bank yang bertindak sebagai agen dan seseorang atau bank lain untuk melakukan inkaso (collection agent). Agen Penjamin; Agen yang menjamin pembayaran barang yang dijual olehnya dengan menerima komisi tambahan (del credere agent). Agen Transfer; Bank yang memberikan jasa selaku agen yang ditunjuk oleh suatu perusahaan untuk memelihara catatan tentang perubahan kepemilikan, pembatalan, penerbitan, penjualan surat berharga, dan untuk menyelesaikan masalah yang timbul karena surat berharga yang hilang, rusak, atau dicuri; jasa tersebut biasanya dilakukan oleh bank umum yang melakukan kegiatan perbankan komersial (transfer agent). Agio; 1. Selisih lebih yang diperoleh dan pertukaran uang logam emas atau perak dengan uang kertas dalam valuta dan nilai nominal yang sama. Istilah ini lazim dipakai di perbankan Eropa; lihat juga premi, 2. Selisih lebih antara nilai yang sebenarnya dan nilai nominal sekuritas atau nilai tukar alat pembayaran luar negeri, ataupun penyusutan nilai mata uang logam karena aus, 3. selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank pada saat penerbitan saham karena harga pasar saham lebih tinggi daripada nilai nominal. Agio Saham; Kekayaan bersih perusahaan yang berasal dari penilaian atau penjualan saham di atas harga pari (par/paid in surplus). Agunan; Jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas (collateral). Agunan merupakan agunan material berupa surat berharga atau garansi risiko yang disediakan oleh nasabah untuk menanggung pembayaran kembali suatu pembiayaan. Apabila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan, agunan tersebut dapat dijual atau dialihkan kepada bank untuk melunasi sebagian atau seluruh kewajibannya. Khusus dalam transaksi mudharabah dan musyarakah, kondisi ini hanya berlaku bila terdapat tendensi penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah, mengingat dalam transaksi tersebut, keuntungan dibagi sesuai nisbah sedangkan kerugian dibagi sesuai porsi modal. Agunan Berisiko Tinggi; Beberapa kondisi jaminan yang berisiko tinggi: a. Terkena pelebaran jalan/penggusuran, b. Keperuntukan jalur hijau, c. Tidak mempunyai akses jalan, d. Di bawah tegangan tinggi, e. Tanah kuburan/bersebelah dengan kuburan, f. Tanah gambut, payau, yang tidak dapat didirikan bangunan, g. Tanah dalam sengketa, h. Turn over piutang tidak lancer, i. Persediaan barang (inventory) yang mudah rusak. Apabila dalam kondisi tertentu bank menerima jaminan di atas, jaminan tersebut tidak diperhitungkan dalam collateral coverage. Agunan–Cash Collateral; Agunan Cash Collateral meliputi: deposito berjangka/ sertifikat deposito syariah; margin deposit, blokir rekening tabungan atau giro syariah; Bank Guarantee/Stand-by Letter of Financing (SBLC) yang diterbitkan oleh

www.facebook.com/indonesiapustaka

17

bank lain; Bank Notes; Sertifikat Wadiah Bank Indonesia; Obligasi Syariah Pemerintah atau Surat Utang Negara (SUN). Agunan–Jenis Agunan; Di samping agunan utama yang biasanya berupa proyek yang dibiayai, terdapat pula agunan tambahan yang biasanya berupa jaminan kebendaan. Agunan tambahan ini dibagi dua: Cash Collateral dan Noncash Collateral. Agunan–Noncash Collateral; Agunan Noncash Collateral meliputi: Emas-logam mulia, Tanah (dan bangunan) yang bersertifikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan maupun dengan status lainnya, Kapal laut/pesawat terbang, Kendaraan bermotor, Mesin dan peralatan berat lainnya, Piutang dagang (receivable), Persediaan barang (inventory), Personal Guarantee/Corporate Guarantee, dan lain-lain. Agunan Sebagai Pengurang PPAP; Agunan dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP yaitu dalam bentuk: (1) Giro wadiah, tabungan wadiah atau mudharabah, deposito mudharabah, setoran jaminan dalam mata uang rupiah atau valuta asing yang diblokir, (2) SWBI, (3) Surat utang Pemerintah [SUN Syariah]; (4) Surat berharga syariah yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan dan aktif diperdagangkan di pasar modal, (5) Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara, dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik. Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada pembentukan PPAP ditetapkan sebagaimana ketentuan umum pada bank konvensional, yaitu: (1) 100% untuk giro wadiah, tabungan wadiah atau mudharabah, deposito mudharabah dan SWBI berdasarkan nilai nominal, (2) 50% untuk surat berharga syariah berdasarkan nilai pasar, (3) Untuk tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara, dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik berdasarkan nilai pasar wajar: (i) 70% jika penilaian belum melampaui 6 bulan, (ii) 50% jika penilaian yang dilakukan telah melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 18 bulan, (iii) 30% jika penilaian yang dilakukan setelah 18 bulan tetapi belum melampaui 30 bulan; (iv) 0% jika penilaian telah melampaui 30 bulan. Agunan yang Dapat Diterima; Agunan kebendaan yang diterima bank, berupa agunan yang memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut. (1) dapat dengan mudah diperjualbelikan, (2) dapat diberikan nilai secara umum dan pasti, (3) harga barang tersebut relatif stabil, (4) dapat (dengan mudah) dipindahtangankan karena mempunyai bukti-bukli kepemilikan yang sah, (5) dapat diikat secara nota riil/legal (legally binding). Agunan yang Diambil Alih (AYDA); Aktiva yang diperoleh bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada bank. Ahd: ‘Ahd; Keputusan, gadai, sumpah, kesepakatan, kontrak, kewajiban atau janji. Ahdu: ‘Ahdu; Perjanjian. Ahliyah Ada; Kecakapan menggunakan hak terhadap orang lain; kecakapan untuk

www.facebook.com/indonesiapustaka

18

melakukan perbuatan hukum. Misalnya, kecakapan untuk melakukan transaksi bisnis. Ahliyah Wujub; Kecakapan yang mendukung hak. Misalnya, anak memiliki kecakapan hak sempurna sehingga berhak atas waris dan wasiat. Ahliyah; Kompetensi; dalam sumber daya insani disebut sebagai kelayakan seseorang untuk menetapkan dan menerima kewajiban pekerjaan. Aib: ‘Aib; Rusak; Seperti kerusakan barang yang menjadikan pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi jual beli. Aidun; Pendapatan; Penerimaan dana sebagai hasil dari suatu investasi. Ain: ‘Ayn; Harta berupa objek khusus yang ada secara konkret. Yaitu, suatu benda yang ada dan berwujud yang dipandang unik dan individual, suatu benda yang berlawanan dengan manfaatnya (manfaah). Lawan kata ‘ayn adalah dayn. Air Mata Air; Air yang berasal dari perut bumi. Ajal (al Ajl); Masuk dalam kategori jual beli ajal. Misalnya seseorang menjual barangnya dengan harga 100.000 dinar dan pembayarannya ditunda selama satu bulan. Setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang tersebut dengan harga yang rendah, misalnya 50.000 dinar. Jual beli seperti ini dikatakan rusak (fasid) karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba. Namun demikian, ulama Mazhab Hanafi mengatakan apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadi rusak dihilangkan, hukumnya sah. Ajir; Orang yang bekerja dengan upah (honor) tertentu. Ajir Musytarok; Ajir Umum; Orang yang mencari upah untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, tanpa syarat khusus bagi seorang atau beberapa orang tertentu. Ajr al Mitsli; Upah yang sepadan, yaitu harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi ijarah yang sejenisnya pada umumnya. Ajran (Ujrah); Harga sewa atau manfaat sewa, merupakan salah satu dari rukun ijarah. Ajru wa Adh Dhaman la Yajtami’ani; “Pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak berjalan bersamaan.” Ganti rugi adalah mengganti dengan nilai barang yang sama apabila barang tersebut ada di pasar atau membayar seharga barang tersebut apabila tidak ada di pasar. Ajudikasi; Putusan yang dltetapkan oleh pengadilan yang berwenang untuk menangani masalah yang diperselisihkan; penyelesaian perselisihan ini berbeda dari arbitrase (adjudication). Ajz al-Muwazanah; Defisit Anggaran (Budget Deficit); Pengeluaran pemerintah yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan dalam satu tahun fiskal. Akad; Aqad; 1. Secara bahasa berarti ikatan (ar-ribthu), perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq); Dalam fikih didefinisikan dengan irtibathu ijabin bi qabulin ‘ala wajhin masyruin’ yatsbutu atsaruhu fi mahallihi, yakni pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. 2. Adalah kontrak antara dua belah pihak. 3. Adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah

www.facebook.com/indonesiapustaka

19

dan pihak lain yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara bank dan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad–Akibat Akad; Semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nas syariah bagi mereka yang mengadakan akad. Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash syariah. Suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad. Suatu akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang jika pihak yang berutang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak yang berpiutang. Akad–Asas Akad; Akad dilakukan berdasarkan asas: a. ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. b. amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji. c. ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat. d. luzum/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir. e. saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. f. taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. g. transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. h. kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan. i. taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. j. itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya. k. sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram. Akad–Batal; Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syaratsyaratnya. Akad–Fasad; Akad yang fasad (rusak) adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratsyaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat. Akad–Hukum Akad; Hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu a. akad yang sah. b. akad yang fasad/dapat dibatalkan. c. akad yang batal/batal demi hukum. Akad–Ingkar Janji dan Sanksinya; Berikut beberapa ketentuan ingkar janji dan sanksinya: (1) Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya: a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. (2) Pihak dalam akad melakukan

www.facebook.com/indonesiapustaka

20

ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan. (3) Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: a. membayar ganti rugi; b. pembatalan akad; c. peralihan risiko; d. denda; dan/atau e. membayar biaya perkara. (4) Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila: a. pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji; b. sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya; c. pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan. Akad–Keadaan Memaksa; Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya. Syarat keadaan memaksa atau darurat adalah seperti: a. peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak; b. peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi; c. peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi; d. pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beriktikad buruk. Akad–Objek Akad; Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Akad–Paksaan; Paksaan adalah mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak diridainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila: a. pemaksa mampu untuk melaksanakannya; b. pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut; c. yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam. hal ini tergantung kepada orang perorang; d. ancaman akan dilaksanakan secara serta merta; e. paksaan bersifat melawan hukum. Akad–Penafsiran Akad; Berikut ini ada beberapa ketentuan penafsiran akad: (1) Pelaksanaan akad atau hasil akhir akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan akad, bukan hanya pada kata dan kalimat. (2) Pada prinsipnya akad harus diartikan dengan pengertian aslinya bukan dengan pengertian kiasannya. (3) Apabila teks suatu akad sudah jelas, tidak perlu ada penafsiran. (4) Melaksanakan suatu kalimat dalam akad lebih diutamakan daripada tidak melaksanakan kalimat tersebut. (5) Apabila arti tersurat tidak dapat diterapkan, dapat digunakan makna yang tersirat. (6) Jika suatu kata tidak dapat dipahami baik secara tersurat maupun tersirat, kata tersebut diabaikan. (7) Menyebutkan bagian dari benda yang tidak dapat dibagi-bagi, berarti menyebutkan keseluruhannya. (8) Kata yang pengertiannya tidak dibatasi, diterapkan apa adanya, sepanjang tidak terbukti ketentuan syariah atau hasil pemahaman yang mendalam, membatasinya. (9) Jika suatu akad dapat diberikan dua macam pengertian, harus dipilihnya pengertian yang sedemikian yang memungkinkan akad itu dilaksanakan daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

21

Akad–Penipuan; Penipuan adalah memengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya. Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu jika tidak dilakukan tipu muslihat. Akad–Penyamaran; Penyamaran adalah keadaan tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad. Akad–Pihak yang Berakad; Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Akad–Risiko; Kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak dinyatakan sebagai risiko. Kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam akad, dalam perjanjian sepihak dipikul oleh pihak peminjam; kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik, dipikul oleh pihak yang meminjamkan. Akad–Rukun Akad; Rukun akad terdiri atas: a. pihak-pihak yang berakad; b. objek akad; c. tujuan-pokok akad; dan d. kesepakatan. Akad–Sah; Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Akad–Tidak Sah; Akad tidak sah apabila bertentangan dengan: a. syariat Islam; b. peraturan perundang-undangan; c. ketertiban umum; dan/atau d. kesusilaan. Akad–Tujuan Akad; Akad bertujuan memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Akad ‘Ainiyah; Akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli. Akad Amanah; Akad yang mengandung prinsip bahwa yang bertanggung jawab atas kerusakan benda adalah pemilik benda, bukan oleh yang memegang benda, seperti titipan (ida’). Akad Ashliyah; Akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu dari yang lain, seperti jual beli dan i’arah. Akad Berbasis Jual Beli; Dalam praktik perbankan syariah, akad berbasis jual beli (bay’) dibedakan atas dasar (i) penyerahan barang secara tunai dan pembayaran harga jual secara cicilan, (ii) pembayaran secara spot/tunai ketika akad disepakati dengan penyerahan barang secara ditunda, dan (iii) pembayaran secara bertahap atas dasar penyelesaian/pengiriman barang yang bertahap pula. Akad Dhaman; Akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah bendabenda itu diterima seperti qaradh. Akad Fasid: Akad yang tidak memenuhi segala ketentuan rukun dan syarat menurut ketetapan syar’i (cacat hukum). Akad Fasihah; Akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syaratnya, baik syarat umum maupun syarat khusus seperti nikah tanpa wali. Akad Fauri; Akad yang dilakukan dengan segera atau dalam merealisasikan akad tersebut tidak memerlukan waktu yang lama. Contohnya jual beli, setelah pihak

www.facebook.com/indonesiapustaka

22

penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar maka selesailah akad jual beli kedua belah pihak. Akad Ghair ‘Ainiyah; 1. Adalah akad yang tidak disertai dengan penyerahan barangbarang karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil, seperti akad amanah. 2. Adalah akad yang tidak bersifat kebendaan dan berhubungan dengan jasa (service). Akad Ghairu Musammah; Bentuk akad yang namanya diberikan oleh dan timbul dari masyarakat menurut perkembangan dan kebutuhannya dengan ketentuan tidak keluar dari nilai-nilai dan prinsip umum dalam muamalah. Misalnya: Bai’ al Wafa’ dan Bai Istishna. Akad Ida’; Akad titipan; Akad wadiah dalam fikih muamalah merupakan jenis dari akad ida’. Dalam perbankan syariah dapat dicontohkan dalam tabungan wadiah dan deposito wadiah Akad Istimrar; Akad yang memiliki status hukum yang terus berjalan (zamaniyah) seperti I’arah. Akad Isyarah; Akad yang akan dilakukan oleh pihak/badan hukum dengan cara memberi isyarat. Misalnya akad jual beli yang dilakukan dengan/oleh orang bisu. Akad Ju’alah; Janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan tertentu (’iwadh/ju’l) atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Lihat Ju’alah. Akad Kitabah; Akad yang dilakukan oleh para pihak/badan hukum dengan mempergunakan media tulis (surat). Dalam praktik kegiatan perdagangan konvensional baik dalam skala mikro maupun makro (perdagangan nasional maupun internasional) jenis akad ini banyak dipraktikkan untuk kemudahan dalam proses transaksi perdagangan antarnegara. Akad Mabrur; Akad yang mentransaksikan barang-barang (komoditi) yang dibolehkan/dihalalkan syara’. Akad Majhul; Akad yang mengandung unsur penipuan dan spekulatif (gharar) yang akan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Contoh, akad jual beli dengan mencegat para kafilah (pedagang) di tengah jalan yang membawa barang dagangan mereka ke pasar. Akad Maliyah; Akad yang bersifat kebendaan (berhubungan dengan harta benda). Akad Mamnu’ah; Akad yang terlarang menurut syara’, seperti membeli ikan dalam kolam dan membeli buah-buahan yang masih di pohon. Akad Mauquf; Akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad fudhuli. Akad Mauqufah; Secara bahasa berarti akad yang ditangguhkan. Maksudnya adalah akad yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum yang dipandang cakap hukum (orang yang dapat bertindak hukum tanpa bantuan orang lain), namun ia tidak bisa melangsungkan akad tersebut karena kekuasaannya terhadap objek akad belum ada padanya. Akad Mu’alaq; Akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah

www.facebook.com/indonesiapustaka

23

ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran. Akad Mu’awadhah; Akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti jual beli. Akad Mudhaf; Akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perikatan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan. Akad Munjiz; Akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Akad Musamah; Bentuk akad yang nama, dasar (status) hukum, dan tata cara pelaksanaannya telah ditetapkan secara jelas dan tegas oleh syara’. Seperti: akad wakalah (perwakilan), ijarah (sewa), jialah (sayembara), jual beli, wadiah (titipan), dan lain-lain. Akad Mustamir; Akad yang memerlukan waktu untuk melangsungkan atau merealisasikannya. Contoh: akad ijarah. Akad Musyara’ah; Akad-akad yang dibenarkan oleh syara’ seperti gadai dan jual beli. Akad Nafidzah; 1. Adalah akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad. 2. Adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak terdapat halangan (mani’) dalam merealisasikan (proses) akad tersebut. Akad Ridaiyah; Akad yang dilakukan oleh para pihak/badan hukum atas dasar kerelaan atau suka sama suka (taraadhin) tanpa adanya paksaan (ikrah) dari pihak lain. Akad Shahihah; Akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum. Akad Syariah; Suatu perikatan yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba (bunga), zulmu (penganiayaan), risywah (suap), barang haram, maksiat. Akad Tabarru’–Fungsi; Fungsi akad Tabarru’, akad tabarru’ ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersial. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-akad tabarru’ untuk mendapatkan laba. Bila tujuan kita adalah mendapatkan laba, gunakanlah akad-akad yang bersifat komersial, yakni akad tijarah. Namun demikian, bukan berarti akad tabarru’ sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersial. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad tabarru’ sering sangat vital dalam transaksi komersial karena akad tabarru’ ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad tijarah. Akad Tabarru’ (Gratuitous Contract); Adalah segala macam perjanjian yang menyangkut not for profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad tabarru’ dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (tabarru’ berasal dari kata birr dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad tabarru’, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan

www.facebook.com/indonesiapustaka

24

imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru’ dari Allah Swt., bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter-part-nya untuk sekadar menutupi biaya (cover the cost) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru’ tersebut. Tapi, ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad tabarru’ itu. Contoh akadakad tabarru’ adalah qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi’ah, hibah, waqf (wakaf ), shadaqah, hadiah, dan lain-lain. Pada dasarnya, akad tabarru’ ini adalah memberikan sesuatu (giving something) atau meminjamkan sesuatu (lending something). Bila akadnya adalah meminjamkan sesuatu, objek pinjamannya dapat berupa uang (lending $) atau jasa kita (lending yourself). Dengan demikian, kita mempunyai 3 (tiga) bentuk umum akad tabarru’, yakni (a) Meminjamkan Uang (lending $); Akad meminjamkan uang ini ada beberapa macam lagi jenisnya, setidaknya ada 3 jenis, yakni sebagai berikut. Bila pinjaman ini diberikan tanpa mensyaratkan apa pun selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu, bentuk meminjamkan uang seperti ini disebut dengan qard. Selanjutnya, jika dalam meminjamkan uang ini si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut dengan rahn. Ada lagi suatu bentuk pemberian pinjaman uang, dengan tujuan mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman uang dengan maksud seperti ini disebut hiwalah. Jadi, ada tiga bentuk akad meminjamkan uang, yakni qard, rahn, dan hiwalah. (b) Meminjamkan Jasa Kita (lending yourself); seperti akad meminjamkan uang, akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi 3 jenis. Bila kita meminjamkan “diri kita” (yakni jasa keahlian/ keterampilan, dan sebagainya) saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut wakalah. Karena kita melakukan sesuatu atas nama orang yang kita bantu tersebut, sebenarnya kita menjadi wakil orang itu. Itu sebabnya akad ini diberi nama wakalah. Selanjutnya, bila akad wakalah ini kita rinci tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa custody (penitipan, pemeliharaan), bentuk peminjaman jasa seperti ini disebut akad wadi’ah. Ada variasi lain dari akad wakalah, yakni contingent wakalah (wakalah bersyarat). Dalam hal ini, kita bersedia memberikan jasa kita untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisinya, atau jika sesuatu terjadi. Misalkan, seorang dosen menyatakan kepada asistennya demikian: “Anda adalah asisten saya. Tugas Anda menggantikan saya mengajar bila saya berhalangan”. Dalam kasus ini, yang terjadi adalah wakalah bersyarat. Asisten hanya bertugas mengajar (yakni melakukan sesuatu atas nama dosen) bila dosen berhalangan (yakni bila terpenuhi kondisinya, jika sesuatu terjadi). Jadi, asisten ini tidak otomatis menjadi wakil dosen. Wakalah bersyarat ini dalam terminologi fikih disebut sebagai akad kafalah. Dengan demikian, ada 3 (tiga) akad meminjamkan jasa, yakni wakalah, wadi’ah, dan kafalah. (c) Memberikan sesuatu (giving something). Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: hibah, waqf, shadaqah,hadiah, dan lain-lain. Dalam semua akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk

www.facebook.com/indonesiapustaka

25

kepentingan umum dan agama, akadnya dinamakan waqf. Objek waqf ini tidak boleh diperjualbelikan begitu dinyatakan sebagai aset waqf. Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain. Begitu akad tabarru’ sudah disepakati, akad tersebut tidak boleh diubah menjadi akad tijarah (yakni akad komersial, yang akan segera kita bahas) kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad tijarah tersebut. Misalnya, bank setuju untuk menerima titipan mobil dari nasabahnya (akad wadiah, dengan demikian, bank melakukan akad tabarru’) bank tersebut dalam perjalanan kontrak tersebut tidak boleh mengubah akad tersebut menjadi akad tijarah dengan mengambil keuntungan dari jasa wadiah tersebut. Sebaliknya, jika akad tijarah sudah disepakati, akad tersebut boleh diubah menjadi akad tabarru’ bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Akad Tabarru’at; Akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan, seperti hibah. Akad Tauqiyan; Akad yang dikaitkan berlakunya dengan sesuatu yang lain. Akad Thahi’iyah; Akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti adanya rahn, tidak dilakukan bila tidak ada utang. Akad Tijarah–Karakteristik Keuntungan; Akad Tijarah dilihat dari karakteristik keuntungan adalah sebagai berikut: (1) Pada Natural Uncertainty Contract; maka: (a) Tingkat pendapatan bersifat tidak pasti baik jumlah (amount) maupun waktunya (timing). (b) Pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real asets maupun financial asets) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. (c) Diterangkan dengan teori percampuran (the theory of venture). (2) Pada Natural Certainty Contract; maka (a) Tingkat pendapatan pasti baik jumlah (amount) maupun waktunya (timing). (b) fixed and predetermined; (c) Pihak-pihak yang bertransaksi saling menukarkan asetnya (baik real asets maupun financial asets) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. (d) Diterangkan dengan teori pertukaran (the theory of exchange). Akad Tijarah/Mu’awadah (Compensational Contract); Adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Contoh akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Akad Trust; Perjanjian tertulis yang digunakan dalam pembiayaan kredit berdokumen yang diberikan kepada pembeli atau importir; pembeli berjanji untuk memegang barang yang diterima atas nama bank yang menyediakan pembiayaan sekalipun bank tetap menguasai kepemilikan barang tersebut; penerima fasilitas trust mengizinkan seorang importir menjual barang tersebut sebelum dibayar kepada bank penerbit L/C (trust receipt) Akad yang Sah; Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Akad yang Sempurna untuk Dilaksanakan; Akad yang dilangsungkan dengan

www.facebook.com/indonesiapustaka

26

memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya. Akad yang Tidak Sahih; Akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratsyaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akhdu al Mal; (Bekerja) untuk mendapatkan harta. Akhlak–Akhlak Islam; Ciri-ciri akhlak Islam adalah (1) kebaikannya bersifat mutlak (al-khairiyyah alMuthlaqah), (2) menyeluruh (as-salahiyyah al-’ammah), yaitu kebaikan yang terkandung di dalamnya merupakan kebaikan untuk seluruh umat manusia di segala zaman dan semua tempat, (3) tetap, langgeng, dan mantap, (4) merupakan kewajiban yang harus dipatuhi (al-ilzam almustajab), yaitu kebaikan yang terkandung dalam akhlak Islam merupakan hukum yang harus dilaksanakan sehingga ada sanksi hukum tertentu bagi orang yang tidak melaksanakannya, dan (5) pengawasan yang menyeluruh (ar-raqabah almuhitah). Karena akhlak Alquran bersumber dari Tuhan, pengaruhnya lebih kuat dari akhlak ciptaan manusia. Seseorang tidak akan berani melanggarnya, dan harus bertobat bagi yang melakukannya. Inilah mengapa disebut agama merupakan pengawas yang kuat. Pengawas lainnya adalah hati nurani yang hidup didasarkan pada agama dan akal sehat yang dibimbing oleh agama. Akhlak: Akhlaq; 1. Adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang darinya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melalui melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Jika keadaan tersebut melahirkan perbuatan yang baik dan terpuji menurut pandangan akal dan syara’, itu disebut akhlak yang baik. Sebaliknya, jika yang timbul adalah perbuatan yang tidak baik, itu disebut akhlak yang buruk. Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata alkhuluq, atau al-khulq, yang secara etimologis berarti: (1) tabiat, budi pekerti, (2) kebiasaan atau adat, (3) keperwiraan, kesatriaan, kejantanan, (4) agama, dan (5) kemarahan (al-ghadhab). Karena akhlak merupakan suatu keadaan yang melekat dalam jiwa, suatu perbuatan baru disebut akhlak kalau memenuhi beberapa syarat. (1) Perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang. Bila dilakukan sesekali saja, maka tidak dapat disebut akhlak, (2) Perbuatan itu timbul dengan mudah tanpa dipikirkan atau diteliti lebih dulu sehingga benar-benar telah menjadi suatu kebiasaan. Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam sehingga setiap aspek dari ajaran agama ini selalu berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang mulia, yang disebut akhlaqul karimah. Hal ini antara lain tercantum dalam hadis Rasulullah saw. ”Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” (HR Ahmad, Baihaki, dan Malik). Pada riwayat lain Rasulullah saw. bersabda, ”Mukmin yang paling sempurna akhlaknya adalah orang yang paling baik akhlaknya.” (HR Tirmizi). Akhlak Nabi saw. disebut dengan akhlak Islam karena bersumber dari Alquran dan Alquran datang dari Allah saw. Karenanya, akhlak Islam berbeda dari akhlak ciptaan manusia (wad’iyah). 2. Akhlak (etika) sering juga disebut sebagai ihsan (berasal dari kata Arab hasan, yang berarti baik). Definisi ihsan dinyatakan sendiri oleh nabi dalam hadis berikut: ”ihsan adalah engkau beribadah kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihat-Nya sendiri,

www.facebook.com/indonesiapustaka

27

kalaupun engkau tidak melihat-Nya, maka Ia melihatmu.” Dengan demikian, melalui ihsan seseorang akan selalu merasa bahwa dirinya dilihat oleh Allah. Karena Allah mengetahui sekecil apa pun perbuatan yang dilakukan seseorang, walaupun dikerjakan di tempat tersembunyi. Bahkan Allah mengetahui segala pikiran dan lintasan hati makhluknya. Dengan kesadaran seperti ini maka orang mukmin akan selalu terdorong untuk berperilaku baik dan menjauhi perilaku buruk. Akhlaqiyyah; Lihat Etis. Akilah; Yaitu pihak yang berhak memakan buah-buahan dari pohon yang dikenakan zakat, mereka adalah pemilik buah, keluarga, dan tetamu yang kebetulan berada di tempat sebelum panen. Akl al Mal bi al Bathil; Pengambilan (harfiah: memakan atau mengonsumsi) harta yang tidak sah atau tidak benar. Aksep Bank; Wesel yang diakseptasi oleh bank; Lihat Akseptasi (bank acceptance). Akseptasi; Janji untuk membayar oleh pihak tertarik dengan cara membubuhkan tanda tangan dalam surat wesel. Akseptasi harus dinyatakan dengan kata“akseptasi” atau dengan cara lain yang sama maksudnya; tanda tangan pihak tertarik yang dibubuhkan pada halaman muka surat wesel sudah berlaku sebagai akseptasi. Apabila telah diakseptasi, wesel ini menjadi sama dengan promes, yang berarti dapat diperdagangkan atau dapat dijual kepada pihak lain sebelum tanggal jatuh tempo (acceptance). Akseptor; Pihak tertarik yang mengakseptasi surat wesel (acceptor). Aksi Pengurangan Produktivitas; Aksi yang dilakukan oleh pekerja secara perseorangan atau bersama dengan melakukan pengurangan atau penurunan produktivitas yang dilakukan secara sengaja. Aksi ini ditujukan untuk memperkuat suatu tuntutan kepada perusahaan (labour slowdown). Aksio Pauliana; Gugatan yang diajukan kreditur (bank) untuk membatalkan perbuatan curang dari debitur (nasabah) yang merugikannya. Lembaga aksio pauliana diciptakan untuk melindungi kreditur dari tindakan curang debiturnya, yaitu orang, persekutuan/badan hukum yang dinyatakan pailit (actio pauliana). Akta; Keterangan tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan untuk membuktikan kebenaran atau keinginan sebagaimana tertulis dalam dokumen tersebut (deed). Akta Autentik; Akta dengan bentuk menurut undang-undang yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat berwenang (authentieke daad). Akta di Bawah Tangan; Akta yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat berwenang (private deed). Akta Kesepakatan; Dokumen tertulis yang memuat kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi nasabah dan bank. Aktif Diperdagangkan di Bursa Efek; Adalah volume transaksi yang signifikan dan wajar (arms lengh transaction) di bursa efek di Indonesia dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir. Aktiva; Suatu item atau milik yang dipunyai perorangan atau perusahaan yang mempunyai nilai uang (aset). Aktiva Berisiko; semua aset bank, kecuali kas dan surat berharga pemerintah; untuk

www.facebook.com/indonesiapustaka

28

menentukan rasio atau nisbah kecukupan modal, Bank Indonesia mengatur batasan mengenai aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) (risk asets). Aktiva Ijarah; Aktiva yang diperoleh atau dibeli untuk tujuan disewakan. Aktiva Jaminan; aktiva dalam bentuk properti, surat berharga, atau harta lain yang telah terikat sebagai jaminan untuk mendukung penerbitan obligasi, surat utang, atau pinjaman (pledge asets). Aktiva Lancar; Aktiva dalam bentuk uang tunai atau barang berharga lain yang sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijadikan uang tunai; (current aset). Aktiva Non-Produktif; 1. Aset bank selain Aktiva Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antarkantor dan suspense account, serta persediaan; 2. Aset bank yang tidak menghasilkan pendapatan, misalnya uang tunai yang dikuasai bank, giro wajib pada bank sentral, giro pada bank lain, cek yang masih dalam proses penagihan, dan aktiva tetap (non-earning asets). Aktiva Produktif; Penanaman dana bank dalam bentuk pembiayaan, surat berharga, penyertaan, dan penanaman lain untuk memperoleh penghasilan (earning aset). Aktiva Produktif Bank Syariah; Penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif, serta Sertifikat Bank Indonesia Syariah serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Aktiva Produktif Bermasalah; Aktiva produktif yang tingkat ketertagihan atau kolektibilitasnya tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet. Yang dimaksud dengan aktiva produktif dalam hal ini adalah pembiayaan, penanaman pada bank lain, surat berharga yang dimiliki, dan penyertaan (adversely classified asets). Aktiva Sangat Lancar; 1. Aktiva dalam bentuk tunai (cash); (very liquid aset), 2. Aktiva lancar setelah dikurangi persediaan barang yang dapat dengan segera dialihkan menjadi uang kas apabila sewaktu-waktu diperlukan, biasanya berjangka waktu di bawah satu tahun (quick asets). Aktiva Setara Kas; Investasi yang bersifat sangat likuid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang berarti; setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain (near-cash asets). Aktiva Terklasifikasikan; Aktiva produktif, baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian bagi bank (classified asets). Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR); Aktiva tertimbang menurut risiko terdiri atas: a. Aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko penyaluran dana yang melekat pada setiap pos aktiva, yaitu 1. Kas, emas, penempatan pada Bank Indonesia dan commemorative coins diberi bobot 0% (nol perseratus), 2. Penempatan pada bank lain diberi bobot 20% (dua puluh perseratus), 3. Persediaan, aktiva ijarah, nilai

www.facebook.com/indonesiapustaka

29

bersih aktiva tetap dan inventaris, antarkantor aktiva, dan rupa-rupa aktiva diberi bobot 100% (seratus persen). b. Beberapa pos dalam daftar kewajiban komitmen dan kontinjensi (off balance sheet account) yang diberikan bobot dan sesuai dengan kadar risiko penyaluran dana yang melekat pada setiap pos setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan bobot faktor konversi yaitu 1. L/C yang masih berlaku (tidak termasuk standby L/C) diberi bobot 20% (dua puluh perseratus), 2. Jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian pembiayaan dan atau piutang, dan fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan kepada nasabah sampai dengan akhir tahun untuk tahun takwin yang berjalan diberi bobot 50% (lima puluh perseratus), 3. Jaminan (termasuk standby L/C) dan risk sharing dalam rangka pemberian pembiayaan, serta endosemen atau betul surat-surat berharga berdasarkan prinsip syariah diberi bobot 100% (seratus perseratus). Aktiva Tetap; Aset bank dengan masa pakai di atas satu tahun, dimaksudkan untuk tidak dijual guna menunjang kegiatan operasional bank, antara lain berupa tanah, gedung, dan peralatan yang dimiliki atau disewa (fixed aset; capital asets, permannet asets). Aktiva Tetap yang Tidak Digunakan; Aktiva tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif (operasional) dan ditahan untuk dilepaskan. Aktivitas Akun; Aktivitas rekening (account activity). Aktivitas Bisnis; Semua Perusahaan didirikan untuk menyediakan barang dan jasa yang dapat dijual dan menghasilkan pengembalian investasi yang memuaskan. Aktivitas Investasi; Aktivitas perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak setara kas (investing). Aktivitas Operasi; Aktivitas penghasil utama pendapatan bank (principal revenueproducing activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan bukan aktivitas pendanaan. Aktivitas Pendanaan; Aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal pinjaman bank (financing). Aktivitas Penyokong; Aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar, seperti industri baja, eksplorasi dan pengembangan tambang serta sumber daya hutan. Aktivitas Perencanaan; Semua perusahaan didirikan dalam rangka mengimplementasikan sasaran dan tujuan tertentu. Sasaran dan tujuan perusahaan tersebut terdapat dalam rencana bisnis perusahaan (business plan) yang mendiskusikan maksud perusahaan, strategi dan taktik untuk aktivitasnya. Aktivitas Rekening; Sernua mutasi yang dicatat di dalam rekening yang berasal dan, antara lain, penyetoran, penarikan, pengkreditan pendapatan, dan pembebanan biaya administrasi dalam periode tertentu; mutasi tersebut tercatat dalam rekening koran yang bendasarkan ketentuan harus diterbitkan setiap bulan agar dapat dicocokkan oleh nasabah pemegang rekening; sin. Aktivitas akun (account activity). Aktuaris (Actuary); Hasib; Seseorang yang mempunyai keahlian dalam menghitung risiko dan menetapkan premi asuransi.

www.facebook.com/indonesiapustaka

30

Akuisisi; Pengambilalihan sebagian besar (lebih dan 50%) atau seluruh kepemilikan suatu bank (acquisition). Akumulasi; Tambahan secara berkala atas suatu jumlah pokok, misalnya laba atas modal atau cadangan, bunga atas simpanan atau utang pokok (accumulation). Akumulasi Risiko; Pengelompokan sejumlah risiko dalam suatu batasan area tertentu. Akun; Rekening (account). Akun–Perakunan Bebas; Pemberian jasa-jasa akuntansi kepada pemakai jasa oleh akuntan yang tidak terikat sebagai karyawan atau pegawai dari perusahaan pemakai jasa akuntansi (public accounting). Akun–Perakunan Biaya; Cabang ilmu akuntansi yang berhubungan dengan metode dan sistem pencatatan biaya langsung dan tidak langsung yang timbul dari jasa layanan bank pada berbagai unit dalam bank tersebut. Perakunan biaya juga mencatat seluruh pengeluaran yang meliputi berbagai jenis biaya, seperti biaya overhead yang mencakup sewa gedung, peralatan dan biaya penunjang administrasi, gaji pimpinan, biaya pemasaran termasuk pemasangan iklan dan promosi (cost accounting). Akun–Perakunan Inflasi; Akun yang menunjukkan dampak inflasi terhadap harga suatu aset dengan cara membandingkan nilai aset sekarang dengan nilai pada saat aset tersebut dibeli (inflation accounting). Akun–Perakunan; Proses pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran transaksitransaksi perusahaan dalam nilai uang serta penyusunan laporan keuangan dan analisisnya; dengan demikian, dapat pula berarti bahwa perakunan merupakan sebuah sistem informasi untuk mengakumulasi, memproses, dan mengomunikasikan segala informasi yang berhubungan dengan transaksi keuangan dari para pelaku ekonomi (accounting). Akun Aktif; Akun nasabah bank yang sering kali bermutasi berupa penyetoran dan/ atau penarikan (active account). Akun Antarbank Pasiva; Jumlah kewajiban suatu bank kepada bank lain yang setiap saat dapat ditarik; ant. Akun antarbank aktiva (due to account), akun ini hanya dikenal di Amerika Serikat (dur to account). Akun Bukan Perseorangan; Rekening yang tidak atas nama orang atau badan dan tidak menunjukkan utang piutang kepada pihak lain, misalnya rekening biaya, rekening bunga, dan rekening kas; sin. Perkiraan bukan perseorangan (impersonal accounts). Akun Kas; Akun yang berisi perincian jumlah uang kas yang masuk ataupun yang keluar. Pencatatan ini akan menunjukkan sisa uang kas yang harus ada (cash account). Akun Kompensasi; Saldo akun simpanan pada bank pemberi pembiayaan yang harus dipelihara nasabah untuk jumlah tertentu sebagai imbangan minimum terhadap pemakaian pembiayaan yang diterima (compensating balance). Akun Pihak Ketiga; Akun pada bank asing dalam valuta asing atas nama nasabah bank tersebut (loro account).

www.facebook.com/indonesiapustaka

31

Akun Riil; Akun yang saldonya pada akhir periode dipindahkan ke neraca periode berikutnya, misalnya akun harta, utang, dan modal (real account). Akun Tak-Aktif; Akun tabungan yang tidak menunjukkan mutasi yang aktif, kecuali pencatatan pendapatan bunga pada jangka waktu tertentu. Biasanya, saldo tabungan ini kecil, setiap bulan dibebani biaya jasa dalam jumlah tertentu; sin. Akun tidur (dormant account). Akun Terasuransi; Akun pada suatu bank yang dijamin dengan asuransi kerugian (insured account). Akun Terbatas; Akun yang hak penarikannya terbatas, misalnya akun yang diblokir (restrictive asets). Akun Trust; Nama singkat untuk semua jenis akun yang ditangani oleh bagian trust di sebuah bank atau suatu perusahaan. Istilah ini biasanya berlaku di Amerika Serikat; sin. rekening trust (trust account). Akun Wesel Diskonto; Perkiraan untuk membukukan wesel yang didiskonto, yaitu yang diambil alih oleh bank dengan harga setelah diperhitungkan marginnya (bills discounted account). Akuntan; Orang yang mempunyai keahilan dan memenuhi persyaratan tertentu sebagai ahli di bidang akuntansi (accountant). Akuntan Publik; Akuntan yang memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan pemberian jasa audit yang dikeluarkan oleh pemerintah (menteri keuangan) sebagai akuntan swasta sehingga dapat memberikan jasa akuntansi kepada perusahaan dengan mendapatkan pembayaran tertentu (public accountant). Akuntansi; Hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan perakunan, baik teori maupun kebiasaan, norma, prinsip, dan sebagainya (accountancy). Akuntansi Asuransi Syariah–Catatan atas Laporan Keuangan; Entitas asuransi syariah menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai PSAK 101 dan PSAK yang relevan. Akuntansi Asuransi Syariah–Definisi; Cadangan Dana Tabarru’ adalah cadangan yang dibentuk dari surplus underwriting yang tidak dibagikan kepada peserta dan kepada entitas asuransi syariah. Dana Peserta adalah semua dana baik berupa dana tabarru’ maupun dana investasi. Klaim yang Masih dalam Proses (Outstanding Claims) adalah jumlah beban penyisihan untuk klaim yang diperkirakan akan dibayar pada periode mendatang untuk klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai akhir periode berjalan. Penyisihan tersebut termasuk beban penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi. Klaim yang Terjadi Tetapi Belum Dilaporkan (Claim Incurred but Not Reported) adalah jumlah penyisihan untuk klaim yang terjadi, tetapi belum dilaporkan sampai akhir periode berjalan. Penyisihan tersebut termasuk beban penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi. Kontribusi (Contribution) adalah jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta untuk porsi risiko dan ujrah. Kontribusi yang Belum Menjadi Hak (Unearned Contributions) adalah bagian kontribusi kontrak asuransi yang diterima oleh entitas asuransi syariah pada periode berjalan, tetapi periode asuransinya meliputi satu atau lebih periode mendatang. Oleh karena itu,

www.facebook.com/indonesiapustaka

32

bagian kontribusi tersebut tidak diakui pada periode berjalan. Kontribusi yang Sudah Menjadi Hak (Earned Contributions) adalah bagian dari kontribusi kontrak asuransi yang diakui pada periode berjalan. Penyisihan Kontribusi yang Belum Menjadi Hak (Unearned Contributions Provision) adalah jumlah penyisihan untuk memenuhi risiko yang timbul pada periode yang akan datang. Akuntansi Asuransi Syariah–Karakteristik; Karakteristik asuransi syariah adalah sebagai berikut: (1) Asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas kerugian akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh sebagian peserta yang lain. Donasi tersebut merupakan donasi bersyarat yang harus dipertanggungjawabkan oleh entitas asuransi syariah. Peranan entitas asuransi syariah dibatasi hanya mengelola operasi asuransi dan menginvestasikan dana peserta. (2) Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah tolong-menolong (ta’awuni) dan saling menanggung (takafuli) antara sesama peserta asuransi. (3) Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabarru’ dan akad tijari. Akad tabarru’ digunakan di antara para peserta, sedangkan akad tijari digunakan antara peserta dengan entitas asuransi syariah. (4) Pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi; atau kontribusi dan investasi. (5) Dana tabarru’ dibentuk dari akumulasi dari surplus underwriting dana tabarru’ yang merupakan milik peserta secara kolektif yang dikelola oleh entitas asuransi syariah. (6) Pembayaran manfaat asuransi/klaim berasal dari dana peserta kolektif (dana tabarru’) dengan risiko ditanggung secara bersama antara peserta asuransi. Akuntansi Asuransi Syariah–Pengakuan dan Pengukuran; Berikut ini adalah ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pada akuntansi asuransi syariah: A. Pengakuan Awal: (1) Kontribusi dari peserta diakui sebagai bagian dari dana tabarru’ dalam dana peserta. (2) Dana tabarru’ yang diterima bukan pendapatan karena entitas asuransi syariah tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluannya, tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil para perserta. (3) Selain dari kontribusi peserta, tambahan dana tabarru’ juga berasal dari hasil investasi yang dilakukan oleh entitas asuransi syariah, antara lain, sebagai wakil peserta (wakalah) atau pengelola dana (mudharabah atau mudharabah musytarakah). (4) Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai: (a) dana syirkah temporer jika menggunakan akad mudharabah atau mudharabah musytarakah; dan atau (b) kewajiban jika menggunakan akad wakalah. (5) Pada saat entitas asuransi menyalurkan dana investasi yang menggunakan akad wakalah bil ujrah, entitas mengurangi kewajiban dan melaporkan penyaluran tersebut dalam laporan perubahan dana investasi terikat. (6) Perlakuan akuntansi untuk investasi dengan menggunakan akad mudharabah, atau mudharabah musytarakah mengacu kepada PSAK yang relevan. (7) Bagian kontribusi untuk ujrah/fee diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dan menjadi beban dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabarru’. B. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal: a. Surplus dan Defisit Underwriting Dana Tabarru’: (1) Surplus pengelolaan dana tabarru’ (surplus underwriting dana tabarru’) diperlakukan sebagai berikut: (a)

www.facebook.com/indonesiapustaka

33

seluruh surplus sebagai cadangan dana tabarru’; (b) sebagian sebagai cadangan dana tabarru’ dan sebagian lainnya didistribusikan kepada peserta; atau (c) sebagian sebagai cadangan dana tabarru’, sebagian didistribusikan kepada peserta, dan sebagian lainnya didistribusikan kepada entitas asuransi syariah. (2) Bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada peserta dan bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada entitas asuransi syariah diakui sebagai pengurang surplus dalam laporan perubahan dana tabarru’. (3) Surplus underwriting dana tabarru’ yang diterima entitas asuransi syariah diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi, dan surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada peserta diakui sebagai kewajiban dalam neraca. (4) Jika terjadi defisit underwriting dana tabarru’, entitas asuransi syariah wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman (qardh). Pengembalian qardh tersebut kepada entitas asuransi syariah berasal dari surplus dana tabarru’ yang akan datang. b. Penyisihan Teknis (Technical Provision): (1) Penyisihan teknis untuk asuransi syariah terdiri atas: (a) Penyisihan kontribusi yaitu jumlah untuk memenuhi klaim yang terkait dengan kontribusi yang timbul pada periode berjalan atau periode mendatang (penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak). (b) Klaim yang masih dalam proses yaitu jumlah penyisihan atas ekspektasi klaim yang akan dibayar pada periode mendatang yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan. Penyisihan tersebut termasuk beban penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi. (c) Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan yaitu jumlah penyisihan atas klaim yang telah terjadi tetapi tidak dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan. Penyisihan tersebut termasuk beban penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi. (2) Penyisihan teknis diakui pada saat akhir periode pelaporan sebagai beban dalam laporan surplus deficit underwriting dana tabarru’. (3) Penyisihan teknis diukur sebagai berikut: (a) Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak dihitung menggunakan metode yang berlaku dalam industri perasuransian. (b) Klaim yang masih dalam proses diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang masih dalam proses oleh entitas asuransi syariah. Jumlah estimasi tersebut harus mencukupi untuk mampu memenuhi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode pelaporan, setelah mengurangkan bagian reasuransi dan bagian klaim yang telah dibayarkan. (c) Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang diekspektasikan akan dibayarkan pada tanggal neraca berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang terkait dengan klaim paling kini yang dilaporkan dan metode statistik. c. Cadangan Dana Tabarru’: (1) Cadangan dana tabarru’ digunakan untuk: (a) menyediakan cadangan defisit yang akan terjadi di periode mendatang; dan (b) tujuan memitigasi dampak risiko kerugian yang luar biasa yang terjadi pada periode mendatang untuk jenis asuransi (class of business) yang menunjukkan derajat volatilitas klaim yang tinggi. (2) Cadangan dana tabarru’ diakui pada saat dibentuk sebesar jumlah yang dianggap mencerminkan kehatihatian (deemed prudent) agar mencapai tujuan pembentukannya yang bersumber dari surplus underwriting dana tabarru’.

www.facebook.com/indonesiapustaka

34

(3) Pada akhir periode pelaporan, jumlah yang diperlukan untuk mencapai saldo cadangan dana tabarru’ yang dibutuhkan diperlakukan sebagai penyesuaian atas surplus underwriting dana tabarru’. Akuntansi Asuransi Syariah–Komponen Laporan Keuangan; Laporan keuangan entitas asuransi syariah yang lengkap terdiri atas: (a) laporan posisi keuangan (neraca); (b) laporan surplus defisit underwriting dana tabarru’; (c) laporan laba rugi; (d) laporan perubahan ekuitas; (e) laporan perubahan dana tabarru’; (f ) laporan arus kas; (g) laporan sumber dan penggunaan dana zakat; (h) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan (i) catatan atas laporan keuangan. Bagi entitas yang memiliki kegiatan signifikan berkaitan dengan pengelolaan investasi terikat sebagai wakil dan atau pengelolaan investasi dengan pola bagi hasil, entitas tersebut menyiapkan laporan di bawah ini yang relevan: (a) laporan perubahan dana investasi terikat; dan atau (b) laporan rekonsiliasi bagi hasil. Akuntansi Asuransi Syariah–Laporan Posisi Keuangan (Neraca); Entitas asuransi syariah menyajikan laporan posisi keuangan (neraca), dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, mencakup tetapi tidak terbatas pada: Aset: (a) kas dan setara kas; (b) piutang kontribusi; (c) piutang reasuransi; (d) piutang; (i) Murabahah; (ii) Salam; (iii) Istishna’; (e) investasi pada surat berharga; (f ) pembiayaan; (i) Mudharabah; (ii) Musyarakah; (g) investasi pada entitas lain; (h) properti investasi; (i) aset tetap dan akumulasi penyusutan; Kewajiban: (j) penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak; (k) utang klaim; (l) klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan; (m) bagian reasuransi dari pihak lain atas klaim yang masih harus dibayar; (n) bagian peserta atas surplus underwriting dana tabarru’ yang masih harus dibayar; (o) utang reasuransi; (p) utang dividen; (q) utang pajak; Dana peserta: (r) dana syirkah temporer: (i) Mudharabah; (s) dana tabarru’; Ekuitas: (t) modal disetor; (u) tambahan modal disetor; (v) saldo laba. Akuntansi Asuransi Syariah–Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’; Entitas asuransi syariah menyajikan laporan laba rugi peserta, dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK yang relevan, mencakup tetapi tidak terbatas pada: (a) kontribusi bruto; (b) bagian reasuransi atas kontribusi; (c) perubahan kontribusi yang belum menjadi hak; (d) penerimaan kontribusi untuk periode berjalan; (e) pembayaran klaim bruto; (f ) bagian reasuransi dan pihak lain atas pembayaran klaim bruto; (g) perubahan klaim yang masih harus dibayar (outstanding claim); (h) perubahan bagian reasuransi atas klaim yang masih harus dibayar; (i) penyisihan teknis; (j) beban pengelolaan asuransi; (k) pendapatan investasi; (l) surplus atau defisit underwriting dana tabarru’; (m) penyesuaian surplus atau defisit yang siap didistribusikan; (n) surplus defisit yang siap didistribusikan; Akuntansi Asuransi Syariah–Laporan Laba Rugi; Laporan laba rugi disusun dengan mengacu pada PSAK yang relevan. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan laba rugi yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos-pos berikut: (a) pendapatan pengelolaan asuransi; (b) pendapatan pengelolaan investasi dana peserta; (c) pendapatan pembagian surplus underwriting; (d) pendapatan investasi; (e) beban usaha; (f ) laba usaha; (g) beban pajak; (h) laba neto.

www.facebook.com/indonesiapustaka

35

Akuntansi Asuransi Syariah–Laporan Perubahan Ekuitas; Entitas asuransi syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas sesuai dengan PSAK yang relevan. Akuntansi Asuransi Syariah–Laporan Perubahan Dana Tabarru’; Entitas asuransi syariah menyajikan laporan perubahan dana tabarru’ yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos-pos berikut: (a) surplus atau defisit periode berjalan; (b) bagian surplus yang didistribusikan ke peserta dan atau pengelola; (c) surplus yang tersedia untuk dana tabarru’; (d) saldo awal; (e) saldo akhir. Akuntansi Asuransi Syariah–Laporan Arus Kas; Entitas asuransi syariah menyajikan laporan arus kas dengan mengacu ke PSAK yang relevan. Akuntansi Asuransi Syariah–Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat; Entitas asuransi syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sesuai PSAK 101 dan PSAK yang relevan. Akuntansi Asuransi Syariah–Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; Entitas asuransi syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sesuai PSAK 101 dan PSAK yang relevan. Akuntansi Asuransi Syariah–Pengungkapan; Berikut ini adalah beberapa ketentuan mengenai pengungkapan pada akuntansi asuransi syariah: (1) Entitas asuransi syariah mengungkapkan terkait kontribusi, tetapi tidak terbatas pada: (a) Kebijakan akuntansi untuk: (i) kontribusi yang diterima dan perubahannya; (ii) pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya; (b) Piutang kontribusi dari peserta, entitas asuransi, dan reasuransi; (c) Rincian kontribusi berdasarkan jenis asuransi; (d) Jumlah dan persentase komponen kontribusi untuk bagian risiko dan ujrah dari total kontribusi per jenis asuransi; (e) Kebijakan perlakuan surplus atau deficit underwriting dana tabarru’; (f ) Jumlah pinjaman (qardh) untuk menutup deficit underwriting (jika ada). (2) Entitas asuransi syariah mengungkapkan terkait dengan dana investasi, tetapi tidak terbatas pada: (a) Kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi yang berasal dari peserta; dan (b) Rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad yang digunakan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana investasi. (3) Entitas asuransi syariah mengungkapkan terkait penyisihan teknis, tetapi tidak terbatas pada: (a) Jenis penyisihan teknis (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir); (b) Dasar yang digunakan dalam penentuan jumlah untuk setiap penyisihan teknis dan perubahan basis yang digunakan. (4) Entitas asuransi syariah mengungkapkan terkait cadangan dana tabarru’, tetapi tidak terbatas pada: (a) Dasar yang digunakan dalam penentuan dan pengukuran cadangan dana tabarru’; (b) Perubahan cadangan dana tabarru’ per jenis tujuan pencadangannya (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir); (c) Pihak yang menerima pengalihan saldo cadangan dana tabarru’ jika terjadi likuidasi atas produk atau entitas; (d) Jumlah yang dijadikan sebagai dasar penentuan distribusi surplus underwriting. (5) Entitas asuransi syariah mengungkapkan aset dan kewajiban yang menjadi milik dana tabarru’.

www.facebook.com/indonesiapustaka

36

Akuntansi Asuransi Syariah–Penyajian; Berikut adalah ketentuan pada akuntansi asuransi syariah: (1) Bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada peserta disajikan secara terpisah pada pos “bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada peserta” dan bagian surplus yang didistribusikan kepada entitas asuransi syariah disajikan secara terpisah pada pos “bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada pengelola” dalam laporan perubahan dana tabarru’. (2) Penyisihan teknis disajikan secara terpisah pada kewajiban dalam neraca. (3) Cadangan dana tabarru’ disajikan secara terpisah pada laporan perubahan dana tabarru’. Akuntansi Hawalah–Definisi; Hawalah adalah pengalihan utang dari satu pihak kepada pihak lain, terdiri atas hawalah muqayyadah dan hawalah muthlaqah. Hawalah Muqayyadah adalah hawalah dengan muhil sebagai pihak yang berutang sekaligus berpiutang kepada muhal ‘alaih. Hawalah Muthlaqah adalah hawalah muhil sebagai pihak yang berutang, tetapi tidak berpiutang kepada muhal ‘alaih. Hawalah bil Ujrah adalah hawalah dengan pengenaan ujrah/fee yang berlaku pada hawalah muthlaqah. Muhil adalah pihak yang berutang dan sekaligus berpiutang. Muhal adalah pihak yang berpiutang kepada muhil. Muhal ‘alaih adalah pihak yang berutang kepada muhil dan wajib membayar utang kepada muhal. Pengambilalihan Utang adalah pemindahan utang nasabah dari suatu entitas keuangan syariah ke entitas keuangan syariah lain. Akuntansi Hawalah–Karakteristik; Karakteristik pada akuntansi hawalah adalah sebagai berikut: (1) Hawalah yang dimaksud meliputi pengalihan utang syariah. (2) Dalam hal hawalah dilakukan dengan pengalihan utang syariah, hanya boleh dilakukan dengan hawalah muthlaqah dengan syarat tidak ada hubungan utang piutang antara muhal ‘alaih dengan muhil sebelum transaksi hawalah. (2) Entitas keuangan syariah yang bertindak sebagai muhal ‘alaih boleh mendapatkan ujrah (fee) atas kesediaan dan komitmen untuk membayar utang muhil. Besarnya ujrah harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap, dan pasti. (3) Jika hawalah telah dilakukan, jika..., hak penagihan muhal berpindah kepada muhal ‘alaih. Akuntansi Hawalah–Pengakuan dan Pengukuran; Berikut ini adalah ketentuan Pengakuan dan Pengukuran pada Akuntansi Hawalah: A. Akuntansi Pihak yang Mengalihkan Utang: (1) Pihak yang mengalihkan utang (muhil) kepada pihak yang menerima pengalihan utang (muhal ‘alaih) menghentikan pengakuan utang kepada pihak berpiutang sebelumnya (muhal) dan mengakui utang baru kepada muhal ‘alaih pada saat selesainya pengalihan utang. (2) Pengalihan utang diselesaikan apabila muhal ‘alaih telah menyelesaikan seluruh utang muhil kepada muhal dan antara muhal dan muhil sudah tidak ada lagi hubungan utang piutang. (3) Perlakuan akuntansi untuk transaksi antara muhal ‘alaih dengan muhil setelah pengalihan utang sesuai dengan akad yang digunakan yang diatur dalam PSAK yang relevan. (4) Ujrah (fee) yang dibayarkan kepada muhal ‘alaih diakui sebagai beban pada saat terjadinya pengambilalihan utang jika utang harus dilunasi dalam jangka pendek sejak pengalihan, namun diakui secara garis lurus selama periode pelunasan untuk utang jangka panjang. (5) Biaya transaksi hawalah yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

37

dikeluarkan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. (6) Biaya transaksi yang harus diselesaikan atau dibayarkan kepada muhal ‘alaih, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya legal dan biaya administrasi. (7) Utang kepada muhal ‘alaih dihentikanpengakuannya pada saat diselesaikan. B. Akuntansi Pihak yang Menerima Pengalihan Utang: (1) Pihak yang menerima pengalihan utang (muhal ‘alaih) mengakui piutang dari muhil pada saat pembayaran kepada pihak muhal sebesar jumlah utang yang diambil alih. (2) Pengambilalihan diselesaikan apabila muhal ‘alaih telah menyelesaikan seluruh utang muhil kepada muhal dan antara muhal dan muhil sudah tidak ada lagi hubungan utang piutang. (3) Perlakuan akuntansi untuk transaksi antara muhal ‘alaih dengan muhil setelah pengalihan utang sesuai dengan akad yang digunakan yang diatur dalam PSAK yang relevan. (4) Ujrah (fee) yang diterima diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya pengambilalihan utang, jika piutang dari muhil akan dilunasi dalam jangka pendek sejak pengalihan, namun diakui secara proporsional dengan jumlah piutang yang dapat ditagih untuk piutang jangka panjang. (5) Penghasilan dalam bentuk ujrah dari pengalihan utang muhil kepada muhal diakui sekaligus pada saat penyelesaian dan tidak diakui sesuai dengan jatuh tempo atau penerimaan angsuran dari muhil, dengan syarat penghasilan tersebut tidak terkait dengan penyelesaian piutang dari muhil. (6) Jika terdapat bukti objektif atas penyelesaian piutang dari muhil yang mengakibatkan jumlah yang dapat tertagih lebih rendah dari jumlah tagihan, harus dibuat penyisihan piutang dari muhil sesuai dengan PSAK yang relevan. (7) Piutang kepada muhil dihentikan-pengakuannya pada saat diselesaikan. Akuntansi Hawalah–Penyajian; Penyajian pada akuntansi hawalah adalah sebagai berikut: (1) Entitas keuangan syariah menyajikan piutang dari muhil terpisah dari piutang lainnya dalam neraca sebesar jumlah yang belum dilunasi. (2) Piutang dari muhil disajikan secara terpisah dari piutang lainnya atau pos lainnya untuk membedakan piutang yang timbul dari penyaluran secara internal dan piutang pihak lain yang dialihkan. Akuntansi Hawalah–Pengungkapan; Entitas keuangan syariah mengungkapkan terkait pengalihan utang, tetapi tidak terbatas, pada: (a) Jumlah dan saldo utang yang dialihkan pada tanggal pelaporan; (b) Persentase utang yang dialihkan terhadap total piutang; (c) Kebijakan manajemen risiko atas utang yang dialihkan; dan (d) Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk utang yang dialihkan. Akuntansi Ijarah–Ijarah Muntahiyah bit Tamlik; Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik adalah ijarah dengan wa’ad perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu. Akuntansi Ijarah–Ijarah; Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Akuntansi Ijarah–Karakteristik; Karakteristik akuntansi ijarah adalah sebagai berikut: (1) Ijarah merupakan sewa-menyewa objek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wa’ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (mu’jir) kepada penyewa (musta’jir) pada saat tertentu. (2) Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa, dalam ijarah muntahiyah bittamlik, dilakukan jika seluruh

www.facebook.com/indonesiapustaka

38

pembayaran sewa atas objek ijarah yang dialihkan telah diselesaikan dan objek ijarah telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara: (a) hibah; (b) penjualan sebelum akad berakhir sebesar sebanding dengan sisa cicilan sewa atau harga yang disepakati; (c) penjualan pada akhir masa ijarah dengan pembayaran tertentu sebagai referensi yang disepakati dalam akad; atau (d) penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad. (3) Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari risiko kerugian. (4) Jumlah, ukuran, dan jenis objek ijarah harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad. Akuntansi Ijarah–Nilai Wajar; Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (arms length transaction). Akuntansi Ijarah–Objek Ijarah; Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud. Akuntansi Ijarah–Pengakuan dan Pengukuran; Pengakuan dan Pengukuran pada akuntansi ijarah meliputi: A. Akuntansi Pemilik (Mu’jir): a. Biaya Perolehan: (1) Objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. (2) Biaya perolehan objek yang berupa aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19: Aset Tidak Berwujud; b. Penyusutan: (1) Objek ijarah, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis). (3) Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi pada masadepan dari objek ijarah. Umur ekomonis dapat berbeda dari umur teknis. Misalnya, mobil yang dapat dipakai selama 10 tahun di-ijarahkan dengan akad ijarah muntahiyah bittamlik selama 5 tahun. Dengan demikian, umur ekonomisnya adalah 5 tahun. (4) Pengaturan penyusutan objek ijarah yang berupa aset tetap sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap dan amortisasi aset tidak berwujud sesuai dengan PSAK 19: Aset Tidak Berwujud; c. Pendapatan dan Beban; (1) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. (2) Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. (3) Pengakuan biaya perbaikan objek ijarah adalah sebagai berikut: (a) biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah diakui pada saat terjadinya; (b) jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik, biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya; dan (c) dalam ijarah muntahiyah bit tamlik melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksud dalam huruf (a) dan (b) ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah. (4) Biaya perbaikan objek ijarah merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik; d. Perpindahan Kepemilikan: (1) Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam

www.facebook.com/indonesiapustaka

39

ijarah muntahiyah bit tamlik dengan cara: (a)hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban; (b) penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian; (c) penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian; atau (d) penjualan objek ijarah secara bertahap, maka: (i) selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian; sedangkan (ii) bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. B. Akuntansi Penyewa (Musta’jir): a. Beban: (1) Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. (2) Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. (3) Biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. (4) Biaya pemeliharaan objek ijarah, dalam Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik melalui penjualan objek ijarah secara bertahap, akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijarah; b. Perpindahan Kepemilikan: (1) Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bit tamlik dengan cara: (a) hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima; (b) pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati; (c) pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran yang disepakati; atau (d) pembelian objek ijarah secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar biaya perolehan objek ijarah yang diterima; c. Jual-danIjarah: (1) Transaksi jual-dan-ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (ta’alluq) sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar. (2) Jika suatu entitas menjual objek ijarah kepada entitas lain dan kemudian menyewanya, maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa. (3) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah; d. Ijarah-Lanjut: (1) Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini. (2) Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai penyewa) dengan pemilik, dan perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai pemilik) dengan pihak penyewa-lanjut. Akuntansi Ijarah–Pengungkapan; (1) Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik, tetapi tidak terbatas, pada: (a) penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: (i) keberadaan wa’ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa’ad pengalihan kepemilikan); (ii) pembatasan-

www.facebook.com/indonesiapustaka

40

pembatasan, misalnya ijarah-lanjut; (iii) agunan yang digunakan (jika ada); (b) nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset ijarah; dan (c) keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada). (2) Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik, tetapi tidak terbatas, pada: (a) penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: (i) total pembayaran; (ii) keberadaan wa’ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa’ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan); (iii) pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut; (iv) agunan yang digunakan (jika ada); dan (b) keberadaan transaksi jual-dan-ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jualdan-ijarah). Akuntansi Ijarah–Penyajian; Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. Akuntansi Ijarah–Umur Manfaat; Umur manfaat adalah suatu periode dengan aset diharapkan akan digunakan atau jumlah produksi/unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset. Akuntansi Ijarah–Wa’ad; Wa’ad adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu. Akuntansi Istishna’–Istishna’ Paralel; Istishna’ paralel adalah suatu bentuk akad istishna’ antara pemesan (pembeli, mustashni’) dengan penjual (pembuat, shani’), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustashni’, penjual memerlukan pihak lain sebagai shani’. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Akuntansi Istishna’–Istishna’; Adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni’) dan penjual (pembuat, shani’). Akuntansi Istishna’–Karakteristik; Karakteristik Akuntansi pada akad Istishna’ adalah sebagai berikut: (1) Berdasarkan akad istishna’, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan (mashnu’) sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran di muka atau tangguh. (2) Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. (3) Barang pesanan harus memenuhi kriteria: (a) memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati; (b) sesuai dengan spesifikasi pemesan (customized) bukan produk massal; dan (c) harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. (4) Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat, penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. (5) Entitas dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi istishna’. Jika entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (produsen atau kontraktor) untuk membuat

www.facebook.com/indonesiapustaka

41

barang pesanan juga dengan cara istishna’, hal ini disebut istishna’ paralel. (6) Istishna’ paralel dapat dilakukan dengan syarat akad pertama, antara entitas dan pembeli akhir, tidak bergantung (mu’allaq) dari akad kedua, antara entitas dan pihak lain. (7) Pada dasarnya istishna’ tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi: (a) kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; atau (b) akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. (8) Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas: (a) jumlah yang telah dibayarkan; dan (b) penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu. Akuntansi Istishna’–Pengakuan dan Pengukuran; A. Akuntansi Penjual; a. Penyatuan dan Segmentasi Akad: (1) Bila suatu akad istishna’ mencakup sejumlah aset, pengakuan dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu akad yang terpisah jika: (a) proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset; (b) setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dengan penjual dan pembeli dapat menerima atau menolak bagian akad yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan (c) biaya dan pendapatan masing-masing aset dapat diidentifikasikan; (2) Suatu kelompok akad istishna’, dengan satu atau beberapa pembeli, harus diperlakukan sebagai satu akad istishna’ jika: (a) kelompok akad tersebut dinegosiasikan sebagai satu paket; (b) akad tersebut berhubungan erat sekali, sebetulnya akad tersebut merupakan bagian dari akad tunggal dengan suatu margin keuntungan; dan (c) akad tersebut dilakukan secara serentak atau secara berkesinambungan. (3) Jika ada pemesanan aset tambahan dengan akad istishna’ terpisah, tambahan aset tersebut diperlakukan sebagai akad yang terpisah jika: (a) aset tambahan berbeda secara signifikan dengan aset dalam akad istishna’ awal dalam desain, teknologi atau fungsi; atau (b) harga aset tambahan dinegosiasikan tanpa terkait harga akad istishna’ awal; b. Pendapatan Istishna’ dan Istishna’ Paralel: (1) Pendapatan istishna’ diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad dikatakan selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli. (2) Jika metode persentase penyelesaian digunakan: (a) bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istishna’ pada periode yang bersangkutan; (b) bagian margin keuntungan istishna’ yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istishna’ dalam penyelesaian; dan (c) pada akhir periode harga pokok istishna’ diakui sebesar biaya istishna’ yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. (3) Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut: (a) tidak ada pendapatan istishna’ yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai; (b) tidak ada harga pokok istishna’ yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai; (c) tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istishna’ dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai; dan (d) pengakuan pendapatan istishna’, harga pokok istishna’, dan keuntungan dilakukan hanya pada

www.facebook.com/indonesiapustaka

42

akhir penyelesaian pekerjaan; c. Istishna’ dengan Pembayaran Tangguh: (1) Jika menggunakan metode persentase penyelesaian dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari satu tahun dari penyerahan barang pesanan, pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu (a) margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istishna’ dilakukan secara tunai diakui sesuai persentase penyelesaian; dan (b) selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. (2) Meskipun istishna’dilakukan dengan pembayaran tangguh, penjual harus menentukan nilai tunai istishna’ pada saat penyerahan barang pesanan sebagai dasar untuk mengakui margin keuntungan terkait dengan proses pembuatan barang pesanan. Margin ini menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan dari proses pembuatan barang pesanan. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai akad dalam istishna’ dengan pembayaran langsung adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli akhir. Hubungan antara biaya perolehan, nilai tunai, dan nilai akad diuraikan dalam contoh sebagai berikut: Biaya Perolehan (biaya produksi) Rp1.000,00; Margin keuntungan pembuatan barang pesanan Rp200,00 Nilai tunai pada saat penyerahan barang pesanan Rp1.200,00 Nilai akad untuk pembayaran secara angsuran selama tiga tahun Rp1.600,00 Selisih nilai akad dan nilai tunai yang diakui selama tiga tahun Rp400,00. (3) Jika menggunakan metode akad selesai dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari satu tahun dari penyerahan barang pesanan, pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu (a) margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istishna’ dilakukan secara tunai, diakui pada saat penyerahan barang pesanan; dan (b) selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. (4) Tagihan setiap termin kepada pembeli diakui sebagai piutang istishna’ dan termin istishna’ (istishna’ billing) pada pos lawannya. (5) Penagihan termin yang dilakukan oleh penjual dalam transaksi istishna’ dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad dan tidak selalu sesuai dengan persentase penyelesaian pembuatan barang pesanan; d. Biaya Perolehan Istishna’: (1) Biaya perolehan istishna’ terdiri atas: (a) biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan; dan (b) biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan praakad. (2) Biaya praakad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istishna’ jika akad disepakati. Namun, jika akad tidak disepakati, biaya tersebut di bebankan pada periode berjalan. (3) Biaya perolehan istishna’ yang terjadi selama periode laporan keuangan, diakui sebagai aset istishna’ dalam penyelesaian pada saat terjadinya. (4) Beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya istishna’; e. Biaya Perolehan Istishna’ Paralel; (1) Biaya istishna’ paralel terdiri atas: (a) biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas; (b) biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan praakad; dan (c) semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, jika ada. (2)

www.facebook.com/indonesiapustaka

43

Biaya perolehan istishna’ paralel diakui sebagai aset istishna’ dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihan; f. Penyelesaian Awal: (1) Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan istishna’. (2) Pengurangan pendapatan istishna’ akibat penyelesaian awal piutang istishna’dapat diperlakukan sebagai: (a) potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang istishna’ pada saat pembayaran; atau (b) penggantian (reimbursed) kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang istishna’ secara keseluruhan; g. Perubahan Pesanan dan Tagihan Tambahan: (1) Pengaturan pengakuan dan pengukuran atas pendapatan dan biaya istishna’ akibat perubahan pesanan dan tagihan tambahan adalah sebagai berikut: (a) nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh penjual dan pembeli ditambahkan kepada pendapatan istishna’ dan biaya istishna’; (b) jika kondisi pengenaan setiap tagihan tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, jumlah biaya setiap tagihan tambahan yang diakibatkan oleh setiap tagihan akan menambah biaya istishna’; sehingga pendapatan istishna’ akan berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan (c) perlakuan akuntansi (a) dan (b) juga berlaku pada istishna’ paralel, akan tetapi biaya perubahan pesanan dan tagihan tambahan ditentukan oleh produsen atau kontraktor dan disetujui penjual berdasarkan akad istishna’ parallel; h. Pengakuan Taksiran Rugi: (1) Jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istishna’ akan melebihi pendapatan istishna’, taksiran kerugian harus segera diakui. (2) Jumlah kerugian semacam itu ditentukan tanpa memperhatikan: (a) apakah pekerjaan istishna’ telah dilakukan atau belum; (b) tahap penyelesaian pembuatan barang pesanan; atau (c) jumlah laba yang diharapkan dari akad lain yang tidak diperlakukan sebagai suatu akad tunggal. B. Akuntansi Pembeli: (1) Pembeli mengakui aset istishna’ dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istishna’ kepada penjual. (2) Aset istishna’ yang diperoleh melalui transaksi istishna’ dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istishna’ tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istishna’ tangguhan. (3) Beban istishna’ tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istishna’. (4) Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian pembeli, kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, selisihnya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. (5) Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. (6) Jika pembeli menerima barang pesanan yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

44

tidak sesuai dengan spesifikasi, barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. (7) Dalam istishna’ paralel, jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan harga pokok istishna’. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. Akuntansi Istishna’–Pengungkapan; (1) Entitas mengungkapkan transaksi istishna’ dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada: (a) metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan dan keuntungan kontrak istishna’; (b) metode yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan; (c) rincian piutang istishna’ berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis mata uang, dan kualitas piutang; (d) rincian utang istishna’ berdasarkan jumlah, jangka waktu dan jenis mata uang; dan (e) pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Akuntansi Istishna’–Penyajian; (1) Penjual menyajikan dalam laporan keuangan halhal sebagai berikut: (a) Piutang istishna’ yang berasal dari transaksi istishna’ sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. (b) Termin istishna’ yang berasal dari transaksi istishna’ sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir. (2) Pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut: (a) Utang ishtisna’ sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi. (b) Aset istishna’ dalam penyelesaian sebesar: (i) persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir, jika istishna’ paralel; atau (ii) kapitalisasi biaya perolehan, jika istishna’. Akuntansi Mudharabah–Karakteristik; Ketentuan akuntansi mudharabah adalah sebagai berikut; (1) Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana. (2) Mudharabah terdiri atas mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer. (3) Dalam mudharabah muqayadah, contoh batasan antara lain: (a) tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya; (b) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau (c) mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. (4) Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. (5) Pengembalian dana syirkah temporer dapat dilakukan secara parsial bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri. (6) Jika dari pengelolaan dana syirkah temporer menghasilkan keuntungan, porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati

www.facebook.com/indonesiapustaka

45

dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana syirkah temporer menimbulkan kerugian, kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana. Akuntansi Mudharabah–Mudharabah; Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dengan pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. Akuntansi Mudharabah–Mudharabah Muqayyadah; Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dengan pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau objek investasi. Akuntansi Mudharabah–Mudharabah Musytarakah; Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dengan pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Akuntansi Mudharabah–Mudharabah Muthlaqah; Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dengan pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Akuntansi Mudharabah–Pengakuan dan Pengukuran: A. Entitas Sebagai Pemilik Dana: (1) Dana syirkah temporer yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. (2) Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut: (a) investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diberikan pada saat pembayaran; (b) investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan: (i) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya diakui sebagai kerugian; (ii) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. (3) Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. (4) Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (5) Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. (6) Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam bentuk barang (nonkas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungan pada saat pembagian bagi hasil. (7) Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh: (a) persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi; (b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau (c) hasil keputusan dari institusi yang berwenang. (8) Jika akad mudharabah

www.facebook.com/indonesiapustaka

46

berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, investasi mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo. Penghasilan Usaha: (1) Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (2) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara: (a) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan (b) pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian. (3) Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (4) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. (5) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang jatuh tempo dari pengelola dana. B. Entitas Sebagai Pengelola Dana: (1) Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatat. (2) Jika entitas menyalurkan dana syirkah temporer Muthlaqah yang diterima, entitas mengakui sebagai aset. (3) Jika entitas menyalurkan dana syirkah temporer muqayadah yang diterima, entitas tidak mengakui sebagai aset, karena entitas tidak memiliki hak untuk menggunakan aset atau melepas aset tersebut kecuali sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemilik dana; (4) Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil. (5) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diumumkan dan belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. (6) Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. Mudharabah Musytarakah: (1) Jika entitas juga menyertakan modal dalam mudharabah musytarakah, penyaluran modal milik entitas diakui sebagai investasi mudharabah. (2) Akad mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. (3) Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana (berdasarkan akad mudharabah) menyertakan juga modalnya dalam investasi bersama (berdasarkan akad musyarakah). Pemilik modal musyarakah (musytarik) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi modal yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik modal musyarakah. Akuntansi Mudharabah–Pengungkapan; Pengungkapan pada Akuntansi mudharabah adalah sebagai berikut: (1) Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada: (a) rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya; (b) penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan

www.facebook.com/indonesiapustaka

47

Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (2) Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada: (a) dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya; dan (b) penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah. Akuntansi Mudharabah–Penyajian; Ketentuan penyajian pada akuntansi mudharabah adalah sebagai berikut: (1) Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (2) Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada: (a) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar jumlah nominalnya untuk setiap jenis mudharabah; (b) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan kewajiban; dan (c) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan. Akuntansi Mudharabah–Prinsip Pembagian Hasil Usaha; Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil usaha berdasarkan bagi hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah. Akuntansi Murabahah–Aset Murabahah; Aset murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah. Akuntansi Murabahah–Biaya Perolehan; Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan. Akuntansi Murabahah–Diskon Murabahah; Diskon murabahah adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apa pun yang diperoleh lembaga keuangan syariah sebagai pihak pembeli dari pemasok. Akuntansi Murabahah–Karakteristik; Karakteristik murabahah adalah sebagai berikut: (1) Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. (2) Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad. (3) Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. (4) Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun, jika akad tersebut telah disepakati, hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan. (5) Harga

www.facebook.com/indonesiapustaka

48

yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka potongan itu merupakan hak pembeli. Sedangkan diskon yang diterima setelah akad murabahah disepakati, sesuai dengan yang diatur dalam akad, dan jika tidak diatur dalam akad, potongan tersebut adalah hak penjual. (6) Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi: (a) diskon dalam bentuk apa pun dari pemasok atas pembelian barang; (b) diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang; dan (c) komisi dalam bentuk apa pun yang diterima terkait dengan pembelian barang. (7) Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika akad tidak mengatur, diskon tersebut menjadi hak penjual. (8) Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual. (9) Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, penjual dapat meminta tambahan dari pembeli. (10) Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, penjual berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeur. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta’zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan. (11) Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli: (a) melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau (b) melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. (12) Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli: (a) melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan atau (b) mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Akuntansi Murabahah–Murabahah; Murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Akuntansi Murabahah–Pengakuan dan Pengukuran; Ketentuan Pengakuran dan Pengukuran pada Akuntansi Murabahah adalah sebagai berikut: A. Akuntansi untuk Penjual: (1) Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. (2) Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut: (a) jika murabahah pesanan mengikat: (i) dinilai sebesar biaya perolehan; dan (ii) jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset: (b) jika murabahah tanpa pesanan

www.facebook.com/indonesiapustaka

49

atau murabahah pesanan tidak mengikat: (i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan (ii) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, selisihnya diakui sebagai kerugian. (3) Potongan pembelian aset murabahah diakui sebagai berikut: (a) jika terjadi sebelum akad murabahah, sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah; (b) jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati, bagian yang menjadi hak nasabah: (i) dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban; atau (ii) kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban; (c) jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah; (d) jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad diakui sebagai pendapatan operasi lain. (4) Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan pembelian akan tereliminasi pada saat: (a) dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau (b) dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. (5) Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. (6) Keuntungan murabahah diakui: (a) pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan; atau (b) selama periode akad secara proporsional, jika akad melampaui satu periode laporan keuangan. (7) Jika menerapkan pengakuan keuntungan secara proporsional, maka jumlah keuntungan yang diakui dalam setiap periode ditentukan dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah. Alokasi keuntungan dengan menggunakan metode didasarkan pada konsep nilai waktu dari uang (time value of money) tidak diperkenankan karena tidak diakomodasikan dalam kerangka dasar. (8) Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut: (a) jika diberikan pada saat penyelesaian maka penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau (b) jika diberikan setelah penyelesaian, penjual terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari pembeli, kemudian penjual membayar potongan pelunasan kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan murabahah. (9) Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut: (a) jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah; (b) jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban. (10) Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian

www.facebook.com/indonesiapustaka

50

dana kebajikan. (11) Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut: (a) uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima; (b) pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli, uang muka diakui sebagai pembayaran piutang; dan (c) jika barang batal dibeli oleh pembeli, uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. B. Akuntansi Pembeli Akhir: Akuntansi Pembeli Akhir memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan). (2) Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. (3) Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah. (4) Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan utang murabahah sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. (5) Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. (6) Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian. Akuntansi Murabahah–Pengungkapan; Lembaga keuangan syariah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas, pada: (a) harga perolehan aset murabahah; (b) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Akuntansi Murabahah–Penyajian; Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah. Akuntansi Murabahah–Potongan Murabahah; Potongan murabahah adalah pengurangan kewajiban pembeli akhir yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah sebagai pihak penjual. Akuntansi Murabahah–Uang Muka; Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual. Akuntansi Murabahah Penyelesaian Utang Piutang Bermasalah–Definisi; Harga Pasar: Adalah jumlah yang dapat diperoleh dari kredituran suatu aset dalam pasar yang aktif. Jumlah Tercatat: Adalah nilai buku, yaitu biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan/amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Nilai Wajar: Adalah suatu jumlah yang dapat digunakan sebagai dasar pertukaran aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang paham dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar. Akuntansi Murabahah Penyelesaian Utang Piutang Bermasalah–Karakteristik;

www.facebook.com/indonesiapustaka

51

Karakteristik dari Akuntansi Penyelesaian Utang Piutang Murabahah Bermasalah adalah sebagai berikut: (1) Penyelesaian piutang Murabahah melalui restrukturisasi piutang Murabahah dapat dilakukan terhadap debitur yang mengalami penurunan kemampuan dalam membayar angsuran atau tagihan Murabahah. (2) Kreditur yang melakukan restrukturisasi atas piutang Murabahah-nya yang bermasalah akibat penurunan kemampuan pembayaran dari debitur dapat dilakukan dengan cara, satu atau lebih kombinasi berikut: (a) memberi potongan tagihan Murabahah; (b) melakukan penjadualan kembali tagihan Murabahah; (c) melakukan konversi akad Murabahah. (3) Pemberian potongan tagihan Murabahah dilakukan terhadap debitur yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran yang bersifat permanen sehingga debitur hanya mampu membayar lebih kecil daripada utang Murabahah-nya. (4) Penjadualan kembali pembayaran angsuran Murabahah dilakukan terhadap debitur yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran sehingga tidak mampu membayar angsuran sesuai jumlah dan waktu dalam akad Murabahah. Namun, debitur tersebut masih mampu membayar sisa seluruh utangnya jika dilakukan penjadualan kembali. (5) Konversi akad Murabahah dengan membuat akad dilakukan terhadap debitur yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran atas angsuran Murabahahnya, namun debitur tersebut masih prospektif. Konversi akad Murabahah dilakukan dengan menghentikan akad Murabahah dan membuat akad baru dengan skema Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik, Mudharabah atau Musyarakah. (6) Sedangkan bagi debitur yang tidak mampu membayar tagihan Murabahah dapat diselesaikan melalui penjualan objek Murabahah dan atau jaminan lainnya sesuai prinsip syariah. Akuntansi Murabahah Penyelesaian Utang Piutang Bermasalah–Pengakuan dan Pengukuran; Pengakuan dan Pengukuran pada Akuntansi Penyelesaian Utang Piutang Murabahah Bermasalah meliputi: A. Akuntansi Kreditur: a. Potongan Tagihan Murabahah: (1) Potongan yang diberikan dalam rangka restrukturisasi piutang Murabahah diakui sebagai pengurang jumlah tercatat margin Murabahah tangguhan sampai habis sebelum pada akhirnya mengurangi biaya perolehan aset Murabahah yang tersisa dalam piutang Murabahah yang direstrukturisasi. (2) Jika jumlah potongan yang diberikan melebihi saldo margin keuntungan Murabahah tangguhan, selisih tersebut diakui sebagai kerugian. b. Penjadualan Kembali Tagihan Murabahah: (1) Penjadualan kembali tagihan Murabahah, dalam rangka restrukturisasi, diberikan kepada debitur yang tidak bisa melunasi utangnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Penjadualan kembali tagihan Murabahah dilakukan dengan ketentuan: (a) tidak menambah jumlah utang yang tersisa; (b) pembebanan biaya dalam proses penjadualan kembali adalah biaya riil; dan (c) perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. (2) Biaya riil yang terkait dengan proses penjadualan kembali tagihan Murabahah yang dibebankan kepada debitur diakui sebagai pendapatan. (3) Biaya riil dalam proses penjadualan kembali piutang Murabahah adalah biaya langsung (direct cost) dari aktivitas kreditur dalam melakukan penjadualan kembali tersebut. c. Konversi Akad Murabahah: (1) Konversi akad Murabahah menjadi akad lainnya

www.facebook.com/indonesiapustaka

52

bagi debitur yang tidak bisa menyelesaikan utang Murabahah sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi debitur tersebut masih prospektif dimungkinkan dengan ketentuan: (a) akad Murabahah dihentikan dengan cara: (i) objek Murabahah dijual oleh debitur kepada kreditur dengan harga pasar; (ii) debitur melunasi sisa utangnya kepada kreditur dari hasil penjualan dengan ketentuan sebagai berikut: a) jika hasil penjualan melebihi sisa utang, maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka ijarah muntahiyah bit tamlik, bagian modal mudharabah musytarakah, atau bagian modal musyarakah; b) jika hasil kredituran lebih kecil dari sisa utang, utang yang penjualan setelah hasil kredituran tetap menjadi utang debitur yang cara pelunasannya disepakati antara kreditur dan debitur; (b) para pihak di atas (kreditur dan debitur) selanjutnya dapat membuat akad baru dengan akad: (i) ijarah muntahiyah bit tamlik; (ii) Mudharabah; atau (iii) Musyarakah. (2) Kelebihan sisa hasil penjualan, jika ada, diakui sebagai uang muka ijarah muntahiyah bit tamlik, bagian modal mudharabah musytarakah atau bagian modal musyarakah, sesuai dengan akad baru yang disepakati. Perlakuan akuntansi untuk akad baru sesuai dengan PSAK terkait. d. Debitur Tidak Mampu Bayar: (1) Debitur yang tidak mampu melunasi utang Murabahah sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dapat melakukan restrukturisasi utangnya sesuai kesepakatan dengan kreditur dengan cara sebagai berikut: (a) debitur menjual objek Murabahah dan atau jaminan lainnya kepada atau melalui kreditur dengan harga pasar; (b) debitur selanjutnya melunasi sisa utangnya kepada kreditur dari hasil penjualan dengan ketentuan sebagai berikut: (i) jika hasil penjualan lebih besar daripada sisa utang, sisa penjualan adalah hak debitur; (ii) jika hasil penjualan lebih kecil daripada sisa utang, selisihnya tetap menjadi utang debitur, atau kreditur dapat membebaskannya jika debitur tidak mampu membayar sisa utangnya. (2) Pembebasan kewajiban debitur (debitur) untuk membayar sisa utangnya diakui sebagai kerugian. e. Penyajian: Kerugian yang timbul, jika ada, atas restrukturisasi piutang Murabahah disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi. B. Akuntansi Debitur: (1) Perlakuan akuntansi untuk restrukturisasi utang Murabahah melalui konversi akad dilakukan sesuai dengan PSAK terkait untuk akad yang baru. (2) Keuntungan neto atas restrukturisasi utang Murabahah setelah pajak, jika ada, diakui dalam laporan laba rugi dalam periode terjadinya dan disajikan tersendiri sebagai bagian pendapatan nonusaha. (3) Keuntungan neto yang timbul dari restrukturisasi utang Murabahah sebesar selisih utang Murabahah tercatat dikurangi jumlah yang harus diselesaikan, atau selisih hasil kredituran dengan nilai aset termasuk biaya-biaya yang terkait langsung dengan restrukturisasi utang Murabahah tersebut. Akuntansi Murabahah Penyelesaian Utang Piutang Bermasalah–Pengungkapan; Pengungkapan pada Akuntansi Penyelesaian Utang Piutang Murabahah Bermasalah adalah sebagai berikut: (1) Kreditur mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan restrukturisasi piutang Murabahah bermasalah meliputi tetapi tidak terbatas pada, nama debitur, jumlah piutang yang direstrukturisasi, alasan, dan metode restrukturisasi yang digunakan. (2) Kreditur juga mengungkapkan

www.facebook.com/indonesiapustaka

53

keberadaan hubungan istimewa dengan debitur yang direstrukturisasi, jika ada. (3) Debitur mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan informasi yang terkait dengan restrukturisasi utang Murabahah meliputi tetapi tidak terbatas pada, nama kreditur, jumlah utang yang direstrukturisasi, alasan, dan metode restrukturisasi yang digunakan. Akuntansi Musyarakah–Karakteristik; Karakteristik ketentuan akuntansi pada musyarakah adalah sebagai berikut: (1) Para mitra (syarik) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada entitas (mitra lain). (2) Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas, termasuk aset tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten. (3) Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah (a) pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan operasional; atau (b) pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. (4) Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang. (5) Pendapatan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas lainnya). (6) Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah, mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnnya. (7) Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad bukan dari jumlah investasi yang disalurkan. (8) Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam pembukuan tersendiri. Akuntansi Musyarakah–Mitra Pasif; Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah. Akuntansi Musyarakah–Musyarakah Menurun; Musyarakah menurun (musyarakah mutanaqisha) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana entitas akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian dana entitas akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Akuntansi Musyarakah–Musyarakah Permanen; Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.

www.facebook.com/indonesiapustaka

54

Akuntansi Musyarakah–Musyarakah; Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana. Akuntansi Musyarakah–Pengakuan dan Pengukuran; Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut. A. Akuntansi Mitra Aktif (Nasabah); 1. Pada Saat Akad: (1) Investasi musyarakah diakui pada saat menyisihkan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah. (2) Pengukuran investasi musyarakah: (a) dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang disisihkan; dan (b) dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. (3) Selisih kenaikan aset musyarakah diamortisasi selama masa akad musyarakah. Aset tetap musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan: (a) penyusutan yang dihitung dengan historical cost model; ditambah dengan (b) penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyisihan aset nonkas untuk usaha musyarakah. (4) Apabila proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset tetap musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru. (5) Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. (6) Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif (misalnya dari bank syariah) diakui sebagai investasi musyarakah dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar: (a) dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima; dan (b) dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis apabila aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif. 2. Selama Akad: (1) Bagian entitas atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra di akhir akad dinilai sebesar: (a) jumlah kas yang disisihkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (apabila ada); atau (b) nilai tercatat aset musyarakah nonkas pada saat penyisihan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (apabila ada). (2) Bagian entitas atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang disisihkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian (apabila ada). 3. Akhir Akad: Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dibayarkan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban. 4. Pengakuan Hasil Usaha: (1) Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi

www.facebook.com/indonesiapustaka

55

hasil dan kewajiban. (2) Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. (3) Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah. (4) Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah. B. Akuntansi Mitra Pasif: a. Pada Saat Akad: (1) Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif musyarakah. (2) Pengukuran investasi musyarakah: (a) dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan (b) dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, selisih tersebut diakui sebagai: (i) keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; atau (ii) kerugian pada saat terjadinya. (3) Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan. (4) Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah; b. Selama Akad: (1) Bagian entitas atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra di akhir akad dinilai sebesar: (a) jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (apabila ada); atau (b) nilai tercatat aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (apabila ada). (2) Bagian entitas atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (apabila ada); c. Akhir Akad: Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang; d. Pengakuan Hasil Usaha: Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebagai pendapatan sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. Akuntansi Musyarakah–Pengungkapan: Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada: (a) isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi penyertaan, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain; (b) pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Akuntansi Musyarakah–Penyajian; Penyajian pada akuntansi musyarakah adalah sebagai berikut: (1) Mitra aktif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut: (a) Aset musyarakah untuk kas atau aset nonkas yang disisihkan dan yang diterima dari mitra pasif; (b) Dana musyarakah yang disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk

www.facebook.com/indonesiapustaka

56

aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif; dan (c) Selisih penilaian aset musyarakah, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas. (2) Mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut: (a) Investasi musyarakah untuk kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif; (b) Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi musyarakah. Akuntansi Salam; Salam adalah akad jual beli muslam fiih (barang pesanan) dengan pengiriman pada kemudian hari oleh muslam illaihi (penjual) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Akuntansi Salam–Karakteristik; Karakteristik ketentuan pada Akuntansi Salam adalah sebagai berikut: (1) Lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, hal ini disebut salam paralel. (2) Salam paralel dapat dilakukan dengan syarat: (a) akad antara lembaga keuangan syariah (pembeli) dan produsen (penjual) terpisah dari akad antara lembaga keuangan syariah (penjual) dan pembeli akhir; dan (b) kedua akad tidak saling bergantung (ta’alluq). (3) Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bertindak sebagai pembeli, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada penjual untuk menghindari risiko yang merugikan. (4) Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat, penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. (5) Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa kas, barang atau manfaat. Pelunasan harus dilakukan pada saat akad disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain. (6) Transaksi salam dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual (produsen) memproduksi barangnya, barang yang dipesan memiliki spesifikasi khusus, atau pembeli ingin mendapatkan kepastian dari penjual. Transaksi salam diselesaikan pada saat penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Akuntansi Salam–Nilai Tercatat; Nilai tercatat adalah nilai yang diakui dalam neraca. Akuntansi Salam–Nilai Wajar; Nilai wajar adalah suatu jumlah yang dapat digunakan untuk mengukur aset yang dapat dipertukarkan melalui suatu transaksi yang wajar (arm’s length transaction) yang melibatkan pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai. Akuntansi Salam–Pengakuan dan Pengukuran; Ketentuan Pengakuan dan Pengukuran pada Akuntansi akad Salam adalah sebagai berikut: A. Akuntansi

www.facebook.com/indonesiapustaka

57

untuk Pembeli: (1) Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. (2) Modal usaha salam dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut. (3) Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut: (a) jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai nilai yang disepakati; (b) jika barang pesanan berbeda kualitasnya: (i) barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad, jika nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia) dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi daripada nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad; (ii) barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia) pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian, jika nilai pasar dari barang pesanan lebih rendah daripada nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad; (c) jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman: (i) jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi tetap sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad; (ii) jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi; dan (iii) jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual yang telah jatuh tempo. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar daripada nilai tercatat piutang salam, selisihnya menjadi hak penjual. (4) Pembeli dapat mengenakan denda kepada penjual, denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukannya. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force majeur. Denda dikenakan jika penjual lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. (5) Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah daripada biaya perolehan, selisihnya diakui sebagai kerugian. B. Akuntansi untuk Penjual: (1) Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. (2) Modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. (3) Kewajiban salam dihentikan pengakuannya (derecognation) pada

www.facebook.com/indonesiapustaka

58

saat penyerahan barang kepada pembeli. Jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir. Akuntansi Salam–Pengungkapan; Pengungkapan pada akuntansi dengan akad salam adalah bahwa lembaga keuangan syariah mengungkapkan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Akuntansi Salam–Penyajian; Ketentuan Penyajian dalam Akuntansi Syariah pada akad salam adalah sebagai berikut: (1) Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. (2) Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. (3) Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Akuntansi Syariah; Adalah akuntansi berdasarkan prinsip syariah. Akuntansi Syariah–Akuntansi Ekuitas; Memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Komponen yang termasuk ekuitas adalah: a. modal disetor; b. tambahan modal disetor; c. selisih penilaian kembali aktiva tetap; d. laba atau rugi yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar; e. pendapatan komprehensif lain; dan f. saldo laba. (2) Pengungkapan dan pengakuan tentang modal disetor dan tambahan modal disetor, harus menjelaskan: a. hal dan keistimewaan dari suatu golongan saham atas dividen dan pelunasan modal pada saat likuidasi, dalam hal terdapat lebih dari satu jenis saham; b. pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham; jumlah tunggakan dividen atas saham preferen dengan hak dividen kumulatif tiap saham dan jumlah keseluruhan dividen periode sebelumnya; c. perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan; d. saham beredar yang diperoleh kembali; e. saham yang dikuasai oleh anak perusahaan atau perusahaan asosiasi; dan f. saham yang dicadangkan untuk hak opsi dan kontrak penjualan termasuk nilai dan persyaratan. (3) Pengungkapan dan pengakuan tentang saldo laba atau rugi harus menjelaskan: a. penjatahan dan pemisahan saldo laba, penjelasan jenis penjatahan dan pemisahan, tujuan penjatahan dan pemisahan saldo laba serta jumlahnya, dan perubahan akun-akun penjatahan atau pemisahan rugi laba; b. peraturan perikatan, pembatasan dan jumlah pembatasan saldo laba; c. koreksi masa lalu, baik bruto maupun neto setelah pajak, dengan menjelaskan bentuk kesalahan laporan keuangan terdahulu, dampak koreksi terhadap laba usaha, laba bersih, dan nilai saham per lembar; d. jumlah dividen dan dividen per lembar saham, termasuk keterbatasan saldo laba tersedia bagi dividen; e. tunggakan dividen, baik jumlah maupun tunggakan per lembar saham; f. deklarasi dividen setelah tanggal neraca, sebelum tanggal penerbitan laporan keuangan; dan g. dividen saham dan pecah saham, termasuk jumlah yang dikapitalisasi dan saji ulang laba perusaham agar laporan keuangan berdaya banding. (4) Pengungkapan dan pengakuan tentang laporan perubahan dana investasi terikat, harus menjelaskan: a. periode yang dicakup oleh perubahan dana investasi terikat; b. saldo awal, keuntungan

www.facebook.com/indonesiapustaka

59

atau kerugian, dan saldo akhir dana investasi terikat yang berasal dari revaluasi dana investasi tidak terikat; c. sifat dari hubungan antara perusahaan dan para pemilik dana investasi terikat, baik sebagai pengelola dana maupun sebagai agen investasi; d. hak dan kewajiban yang dikaitkan dengan masing-masing jenis dana investasi terikat atau unit investasi; dan e. rincian investasi terikat menurut jenis mata uang rupiah dan mata uang asing, tempat, jangka waktu, sektor usaha, dan komposisi besarnya pemilikan dana. Akuntansi Syariah–Akuntansi Investasi Tidak Terikat; Memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Akuntansi investasi terdiri atas investasi tidak terikat dari bukan bank, dan investasi tidak terikat dari bank lain. (2) Pengungkapan dan pengakuan investasi tidak terikat dari bukan bank, harus menjelaskan: a. investasi tidak terikat yang memiliki hubungan istimewa; b. rincian investasi tidak terikat mengenai komposisi besarnya pemilikan deposito mudharabah menurut jenis mata uang rupiah dan valuta asing; dan c. jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu. (3) Pengungkapan dan pengakuan investasi tidak terikat dari bank lain, harus menjelaskan: a. investasi tidak terikat yang memiliki hubungan istimewa; b. rincian investasi tidak terikat mengenai nisbah bagi hasil, jangka waktu deposito, jumlah dan komposisi besarnya pemilikan deposito mudharabah menurut jenis mata uang rupiah dan valuta asing; dan c. jumlah simpanan bank lain yang diblokir untuk tujuan tertentu. Akuntansi Syariah–Akuntansi Kewajiban; memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Akuntansi kewajiban mencakup: a. pengakuan mengenai kewajiban segera; b. bagi hasil yang belum dibagikan; c. simpanan; d. simpanan dari perusahaan lain; e. utang salam; f. utang istishna‘; g. kewajiban dana investasi terikat dan kewajiban lain; h. utang pajak; i. estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi; j. pinjaman yang diterima; dan k. pinjaman subordinasi. (2) Pengungkapan dan pengakuan kewajiban segera harus menjelaskan: a. kiriman uang yang belum diambil oleh nasabah, dan penutupan rekening; b. komponen dana pihak ketiga yang digunakan untuk Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia; dan c. dana yang dijaminkan sehingga diperhitungkan untuk premi penjaminan yang harus dibayar. (3) Pengungkapan dan pengakuan bagi hasil yang belum dibagikan harus disajikan di neraca sebesar jumlah kewajiban perusahaan yang wajib segera dibayarkan. (4) Pengungkapan dan pengakuan simpanan dan simpanan dari perusahaan lain, harus menjelaskan: a. rincian simpanan mengenai jumlah dan jenis simpanan; b. jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu; dan c. pemberian fasilitas istimewa kepada penyimpan. (5) Pengungkapan dan pengakuan utang salam harus menjelaskan: a. rincian utang salam berdasarkan jumlah dan jenis modal salam, jangka waktu dan jenis mata uang; b. utang salam kepada pembeli yang memliki hubungan istimewa; dan c. jenis dan kuantitas benda pesanan. (6) Pengungkapan dan pengakuan utang istishna‘ harus menjelaskan: a. rincian utang istishna‘ berdasarkan jumlah, tujuan, jangka waktu dan jenis mata uang; b. utang istishna‘ kepada pembeli yang memliki hubungan istimewa; dan c. jenis dan kuantitas benda pesanan. (7) Pengungkapan dan pengakuan utang istishna‘ harus menjelaskan: a. rincian

www.facebook.com/indonesiapustaka

60

kewajiban; b. kebijakan akuntansi; dan c. metode amortisasi serta masa manfaat. (8) Pengungkapan dan pengakuan tentang kewajiban dana investasi terikat, harus menjelaskan: a. investasi terikat yang memiliki hubungan istimewa; b. rincian investasi terikat mengenai komposisi besarnya pemilikan deposito mudharabah menurut jenis mata uang rupiah dan valuta asing; dan c. jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu. (9) Pengungkapan dan pengakuan tentang utang pajak harus menjelaskan rincian utang pajak berdasarkan jenis pajak yang dipungut dan dibayar atau disetorkan ke rekening penerimaan negara. (10) Pengungkapan dan pengakuan tentang estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi harus menjelaskan: a. ikhtisar perubahan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi dalam tahun bersangkutan; dan b. kebijakan dan metode yang digunakan untuk menentukan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi. (11) Ikhtisar perubahan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi harus menjelaskan: a. saldo awal tahun; b. selisih kurs penjabaran untuk estimasi dalam mata uang asing; c. pembentukan estimasi selama tahun berjalan; d. pengurangan pembentukan estimasi selama tahun berjalan; e. koreksi karena pengalihan komitmen dan kontinjensi ke dalam neraca; dan f. saldo akhir tahun. (12) Komitmen dan kontinjensi dalam mata uang asing wajib dibentuk estimasi kerugian dalam mata uang asing yang sama. (13) Pengungkapan dan pengakuan tentang pinjaman yang diterima, harus menjelaskan: a. rincian pembiayaan yang diterima mengenai jenis dan sumber dana yang diterima; b. jangka waktu, imbalan dan jatuh tempo pinjaman yang diterima; c. jenis valuta; d. perikatan yang menyertainya; e. nilai aktiva perusahaan yang dijaminkan; dan f. hubungan istimewa. (14) Apabila pemerintah atau pihak lain menyediakan bantuan kepada perusahaan atau fasilitas pinjaman dengan tingkat imbalan yang lebih rendah dari tingkat imbalan di pasar, manajemen harus mengungkapkan bantuan tersebut dan dampaknya terhadap laba bersih. (15) Pengungkapan dan pengakuan tentang pinjaman subordinasi harus menjelaskan: a. sumber dana pinjaman subordinasi; b. nisbah bagi hasil, jangka waktu, dan jatuh tempo; c. jenis valuta; dan d. kontrak yang dipergunakan. (16) Pengalihan pinjaman subordinasi menjadi setoran modal hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Akuntansi Syariah–Akuntansi Piutang; Memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Pengungkapan dan pengakuan piutang dalam perusahaan yang menggunakan sistem syariah dapat berupa pengakuan piutang murabahah, piutang salam, dan piutang istishna‘. (2) Pengungkapan dan pengakuan piutang murabahah harus mencakup: a. pengakuan dan pengukuran uang muka atau urbun; b. pengakuan piutang; c. pengakuan keuntungan; d. pengakuan potongan pelunasan dini, dan e. pengakuan denda. (3) Pengungkapan dan pengakuan piutang salam harus mencakup: a. rincian piutang salam berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, dan penyisihan kerugian piutang salam; b. piutang salam kepada penjual yang memiliki hubungan istimewa; c. besarnya modal usaha salam; dan d. jenis serta kuantitas benda yang dipesan. (4) Pengungkapan dan pengakuan piutang istishna‘ harus mencakup: a. rincian piutang istishna‘ berdasarkan jumlah,

www.facebook.com/indonesiapustaka

61

jangka waktu, jenis valuta, dan kualitas piutang; besarnya piutanag istishna‘; b. penyisihan kerugian piutang istishna‘; c. pendapatan dan keuntungan dari kontrak istishna‘ selama periode berjalan; d. jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan; e. jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak; f. klaim tambahan yang belum selesai dan semua denda yang bersifat kontinjen sebagai akibat keterlambatan pengiriman barang; g. nilai kontrak istishna‘ pararel yang sedang berjalan serta rentang periode pelaksanaannya; dan h. nilai kontrak istishna‘ yang telah ditandatangani perusahaan selama periode berjalan tapi belum dilaksanakan dan rentang periode pelaksanaannya. Akuntansi Syariah–Akuntansi Pembiayaan; Memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Pengungkapan dan pengakuan pembiayaan harus berupa pengungkapan dan pengakuan atas: a. pembiayaan mudharabah; b. pembiayaan musyarakah; c. pinjaman qardh; d. penyaluran dana investasi terikat; e. penyisihan kerugian dan penghapusbukuan; f. tagihan dan kewajiban akseptasi; g. ijarah; h. aktiva istishna‘ dalam penyelesaian; i. penyertaan pada entitas lain; j. aktiva tetap dan akumulsi penyusutan; dan k. aktiva lain-lain. (2) Aktiva lain-lain mencakup: a. piutang pendapatan bagi hasil; b. piutang pendapatan ijarah; dan c. aktiva lainnya. (3) Pengungkapan dan pengakuan pembiayaan mudharabah harus menjelaskan: a. rincian jumlah mudharabah berdasarkan kas atau nonkas, jenis penggunaan dan sektor ekonomi; b. jumlah pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa; c. jumlah pembiayaan mudharabah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan mudharabah yang direstrukturisasi selama periode berjalan; d. klasifikasi pembiayaan mudharabah menurut jangka waktu, kualitas pembiayaan, valuta dan tingkat bagi hasil ratarata; e. metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan khusus dan umum; f. kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan mudharabah; g. besarnya pembiayaan mudharabah bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi; h. kebijakan dan metode penyisihan dan penghapusan pembiayaan mudharabah bermasalah; i. ikhtisar pembiayaan mudharabah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan mudharabah yang telah dihapusbukukan dan pembiayaan mudharabah yang dihapus tagih dan saldo akhir pembiayaan mudharabah yang dihapus buku; dan j. kerugian atas penurunan nilai pembiayaan mudharabah (apabila ada) (4) Pengungkapan dan pengakuan pembiayaan musyarakah harus menjelaskan: a. rincian jumlah musyarakah berdasarkan kas atau nonkas, jenis penggunaan dan sektor ekonomi; b. klasifikasi pembiayaan musyarakah menurut jangka waktu, kualitas pembiayaan, valuta dan tingkat bagi hasil rata-rata; c. jumlah pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa; d. jumlah pembiayaan musyarakah yang telah drestrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan musyarakah yang direstrukturisasi selama periode berjalan; e. kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan musyarakah; f.

www.facebook.com/indonesiapustaka

62

besarnya pembiayaan musyarakah bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi; g. kebijakan dan metode penyisihan dan penghapusan pembiayaan musyarakah bermasalah; h. ikhtisar pembiayaan musyarakah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan musyarakah yang telah dihapusbukukan dan pembiayaan musyarakah yang dihapus tagih dan saldo akhir pembiayaan musyarakah yang dihapus buku; dan i. kerugian atas penurunan nilai pembiayaan musyarakah apabila ada. (5) Pengungkapan dan pengakuan pinjaman qardh harus menjelaskan: a. rincian jumlah pinjaman qardh berdasarkan sumber dana, jenis penggunaan dan sektor ekonomi; b. jumlah pinjaman qardh yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa; c. kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko pinjaman qardh; dan d. khtisar pinjaman qardh yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pinjaman qardh yang telah dihapusbukukan dan pinjaman qardh yang dihapus tagih dan saldo akhir pinjaman qardh yang dihapus buku. (6) Pengungkapan dan pengakuan mengenai penyaluran dana investasi terikat (executing) harus menjelaskan: a. rincian jumlah penyaluran dana investasi terikat berdasarkan jenis penyaluran dana, bentuk penyaluran dana kas atau nonkas, jenis valuta, jenis penggunaan, sektor ekononomi, jangka waktu, kualitas pembiayaan, dan tingkat bagi hasil atau margin rata-rata; b. jumlah penyaluran dana investasi terikat yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa; c. jumlah penyaluran dana investasi terikat yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang penyaluran dana investasi terikat yang direstrukturisasi selama periode berjalan; d. kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio penyaluran dana investasi terikat; e. besarnya penyaluran dana investasi terikat bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi; f. kebijakan dan metode penyisihan dan penghapusan penyaluran dana investasi terikat bermasalah; dan g. ikhtisar penyaluran dana investasi terikat yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas penyaluran dana investasi terikat yang telah dihapusbukukan dan penyaluran dana investasi terikat yang dihapus tagih dan saldo akhir penyaluran dana investasi terikat yang dihapus buku. (7) Pengungkapan dan pengakuan mengenai penyisihan kerugian dan penghapusbukuan aktiva produktif harus menjelaskan: a. ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusbukuan aktiva produktif dalam tahun bersangkutan yang menyangkut saldo awal tahun, selisih kurs karena penjabaran penyisihan dalam valuta asing, penyisihan selama tahun berjalan, penerimaan aktiva produktif yang telah dihapus buku, penghapusan aktiva produktif tahun bersangkutan, dan saldo akhir tahun; b. kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan, dan pengelolaan aktiva produktif bermasalah; c. metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan kerugian khusus dan umum; dan d. penyisihan aktiva produktif bermasalah berdasarkan sektor ekonomi. (8) Aktiva produktif dalam mata uang asing wajib dibentuk penyisihan kerugian ke dalam jenis mata uang yang sama. (9) Bank dapat mengasuransikan aktiva produktif

www.facebook.com/indonesiapustaka

63

dan atau nasabah. (10) Nilai asuransi tidak dapat diperhitungkan dalam penyisihan kerugian aktiva produktif. (11) Apabila aktiva produktif diasuransikan dan telah mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi atau penjamin, maka objek asuransi tidak boleh mendapat ganti rugi dua kali. Oleh karena itu, setiap penerimaan setoran recoveries dari nasabah, secara proporsional diserahkan kepada perusahaan asuransi atau lembaga penjamin. (12) Pengungkapan dan pengakuan mengenai persediaan harus menjelaskan: a. rincian saldo persediaan berdasarkan jenis akad, harga perolehan, nilai realisasi bersih; b. jumlah dari setiap pemulihan nilai persediaan dari setiap penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai penghasilan selama periode pemulihan; c. kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan; d. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; dan e. saldo benda pesanan yang masih harus diterima karena pemasok tidak dapat memenuhi janjinya. (13) Pengungkapan dan pengakuan tagihan dan akseptasi harus menjelaskan: a. nilai Letter of Credit (L/C) yang dikonfirm dalam hal perusahaan bertindak sebagai confirming; dan b. kewajiban komitmen atau kontinjensi L/C kepada correspondent bank diungkapkan sejumlah bruto kewajiban komitmen atau kontinjensi tanpa memperhitungkan setoran jaminan impor, dan dijabarkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (14) Dalam transaksi ekspor harus menjelaskan: a. tagihan dan kewajiban akseptasi transaksi ekspor dengan acceptance L/C dan jangka waktu, dan counterparty; b. kualitas dan besar penyisihan kerugian yang dibentuk; dan c. fasilitas diskonto wesel ekspor yang diberikan kepada eksportir dan rata-rata tarif ujrah-nya. (15) Dalam transaksi impor diungkap mengenai: a. tagihan dan kewajiban akseptasi transaksi impor dengan Acceptance L/C dan jangka waktu, dan counterparty; b. fasilitas pembiayaan impor yang diberikan; c. tagihan wesel impor yang belum diselesaikan oleh importir; dan d. kualitas dan besar penyisihan kerugian yang dibentuk. (16) Tagihan karena transaksi ekspor dan impor, serta sisa jumlah L/C yang diterbitkan, harus dibentuk penyisihan kerugiannya. (17) Pengungkapan dan pengakuan ijarah harus menjelaskan: a. sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ijarah; b. jumlah piutang cicilan ijarah yang akan jatuh tempo hingga dua tahun terakhir; c. jumlah objek ijarah berdasarkan jenis transaksi, jenis aktiva dan akumulasi penyusutannya apabila perusahaan sebagai pemilik objek ijarah; d. jumlah utang ijarah yang jatuh tempo hingga dua tahun yang akan datang apabila perusahaan sebagai penyewa; e. komitmen yang berhubungan dengan perjanjian ijarah muntahiyah bittamlik yang berlaku efektif pada periode laporan keuangan berikutnya; dan f. kebijakan akuntansi yang digunakan atas transaksi ijarah dan ijarah muntahiyyah bit tamlik. (18) Pengungkapan dan pengakuan aktiva istishna‘ dalam penyelesaian, harus mengungkapkan metode yang digunakan dalam pengakuan pendapatan istishna‘ dan prosentase penyelesaian benda pesanan. (19) Pengungkapan dan pengakuan penyertaan modal pada entitas lain harus mengungkapkan tambahan saham yang berasal dari dividen saham yang dikeluarkan oleh perusahaan asosiasi/investee. (20) Investasi yang berasal dari restrukturisasi pembiayaan wajib ditarik kembali apabila perusahaan debitur telah

www.facebook.com/indonesiapustaka

64

memperoleh laba bersih selama dua tahun berturut-turut. (21) Apabila investasi selama lima tahun belum ditarik kembali, wajib dihapusbukukan. (22) Pengungkapan dan pengakuan aktiva tetap dan akumulasi penyusutan, harus menjelaskan: a. dasar-dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah bruto; b. metode penyusutan yang digunakan; c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal akhir periode; dan e. suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. (23) Suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode harus menjelaskan: a. penambahan; b. pelepasan; c. akuisisi melalui penggabungan usaha; d. revaluasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah, penurunan nilai tercatat; e. penyusutan; f. perbedaan pertukaran neto yang timbul; dan g. setiap pengklasifikasian kembali. (24) Pengungkapan dan pengakuan tentang piutang pendapatan bagi hasil, harus mengungkapkan rincian piutang pendapatan bagi hasil berdasarkan jenis valuta, jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang. (25) Pengungkapan dan pengakuan tentang piutang pendapatan ijarah, harus mengungkapkan rincian tentang ijarah berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan jenis valuta. (26) Pengungkapan dan pengakuan tentang aktiva lainnya harus menyajikan secara gabungan sesuai dengan karakteristik jenis masing-masing aktiva lainnya, kecuali oleh otoritas pengawas atau ketentuan harus disajikan tersendiri. Akuntansi Syariah–Akuntansi ZIS (Zakat, Infak, Shadaqah) dan Qardh; memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Pengungkapan dan pengakuan tentang laporan sumber dana dan penggunaan dana ZIS harus menjelaskan: a. periode yang dicakup oleh laporan sumber dana dan penggunaan dana ZIS; b. dasar penentuan zakat para pemegang saham jika perusahaan diharuskan membayar zakat atas nama para pemegang saham; c. rincian sumber dana ZIS; d. dana ZIS yang disalurkan perusahaan selama dalam periode laporan; e. dana ZIS yang belum disalurkan pada akhir periode laporan; dan f. nama dan identitas pengelola dana ZIS jika perusahaan menyerahkannya untuk disalurkan kembali oleh pengelola dana ZIS. (2) Pengungkapan dan pengakuan tentang laporan sumber dana dan penggunaan dana qardh, harus menjelaskan: a. periode yang dicakup oleh laporan sumber dana dan penggunaan dana qardh al-hasan; b. rincian saldo qardh al-hasan pada awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya; dan c. jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima selama periode laporan berdasarkan jenisnya. Akuntansi Syariah–Cakupan; Cakupan akuntansi syariah adalah sebagai berikut: (1) Akuntansi syariah harus dilakukan dengan mencatat, mengelompokkan, dan menyimpulkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang mempunyai sifat keuangan dalam nilai mata uang untuk dijadikan bahan informasi dan analisis bagi pihak-pihak yang secara proporsional berkepentingan. (2) Pihakpihak yang berkepentingan adalah pemilik dana; kreditur; pembayar zakat, infak dan shadaqah (ZIS); pemegang saham; otoritas pengawasan; Bank Indonesia; pemerintah; lembaga penjamin simpanan; dan masyarakat. (2) Akuntansi syariah mencakup pencatatan seluruh transaksi syariah. (3) Akuntansi keuangan harus

www.facebook.com/indonesiapustaka

65

mengungkapkan karakteristik dan jumlah kontinjensi yang berhubungan dengan: a. substitusi pembiayaan langsung; b. transaksi tertentu; c. garansi yang diterima dan diterbitkan dalam rangka pemberian atau penerimaan pembiayaan dalam dan luar negeri; d. garansi bank atau jaminan yang diterbitkan secara sindikasi sebesar porsi yang dijaminkan perusahaan yang bersangkutan; e. perdagangan yang sifatnya berakhir sendiri dan berjangka pendek yang timbul dari pergerakan barang-barang; dan f. pendapatan penyaluran dana dalam penyelesaian yang merupakan perhitungan pendapatan dari aktiva produktif nonperforming yang belum dapat diakui sebagai pendapatan penyaluran dana periode berjalan. (4) Akuntansi aktiva wajib dilakukan dalam rangka menjelaskan keadaan kas, giro, dan investasi surat berharga. (5) Giro mencakup giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain. (6) Giro pada Bank Indonesia dapat berupa giro wadi‘ah dan atau giro lainnya. (7) Pengakuan dan pengungkapan perusahaan mengenai giro pada bank harus menjelaskan: a. jenis penempatan dalam bentuk sertifikat investasi mudharabah atau tabungan mudharabah; b. jumlah penempatan; c. jenis valuta; d. jangka waktu dan rata-ratanya; e. kualitas penempatan; f. tingkat bagi hasil atau bonus; g. hubungan istimewa; h. jumlah dana yang diblokir dan alasannya; dan i. jumlah dana yang tidak dapat dicairkan pada bank bermasalah, beku operasi, atau likuidasi. (8) Pengakuan investasi pada efek harus mengklasifikasikan efek pada saat perolehan. (9) Efek dapat diklasifikasikan menjadi: a. efek yang dimiliki hingga jatuh tempo; b. efek yang diperdagangkan; dan c. efek yang tersedia untuk dijual. (10) Efek harus disajikan berdasarkan tingkat likuiditasnya. (11) Efek yang dimiliki hingga jatuh tempo harus disajikan sebesar biaya perolehan. (12) Dalam laporan arus kas, arus kas yang digunakan untuk atau berasal dari pembelian, penjualan, dan jatuh tempo efek dalam kelompok yang dimiliki hingga jatuh tempo, harus diklasifikasi sebagai arus kas aktivitas investasi dan dilaporkan sebesar nilai bruto dalam laporan arus kas. Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah–Definisi; Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah. Dana Amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/ sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil. Dana Infak/Sedekah adalah bagian nonamil atas penerimaan infak/sedekah. Dana Zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat. Infak/Sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Mstahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mstahiq terdiri atas: 1. fakir; 2. miskin; 3. riqab; 4. orang yang terlilit utang (ghorim); 5. muallaf; 6. Fi sabilillah; 7. orang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan 8. amil. Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mstahiq).

www.facebook.com/indonesiapustaka

66

Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah–Karakteristik; Berikut ini adalah karakteristik dari Zakat, Infak/Sedekah: (1) Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mstahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya. (2) Infak/ sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah. (3) Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah–Pengakuan dan Pengukuran; Berikut ini ada beberapa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran: A. Zakat: a. Pengakuan awal: (1) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. (2) Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: (a) jika dalam bentuk kas, sebesar jumlah yang diterima; (b) jika dalam bentuk nonkas, sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. (3) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. (4) Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. (5) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mstahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. (6) Jika muzakki menentukan mstahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah/fee, diakui sebagai penambah dana amil. b. Pengukuran setelah pengakuan awal: (1) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. (2) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: (a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. c. Penyaluran zakat: (1) Zakat yang disalurkan kepada mstahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas. B. Infak/ Sedekah: a. Pengakuan awal: (1) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/ sedekah sebesar: (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; (b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. (2) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. (3) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah. (4) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. b. Pengukuran setelah pengakuan awal: (1) Infak/sedekah yang diterima

www.facebook.com/indonesiapustaka

67

dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. (2) Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. (3) Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulans. (4) Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. (5) Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai: (a) pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil; (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. (6) Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan. (6) Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah. c. Penyaluran infak/sedekah: (1) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas. (2) Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. (3) Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/ sedekah. C. Dana Nonhalal: (1) Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. (2) Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah. Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah–Penyajian; Penyajian pada Akuntansi Zakat, Infak/ Sedekah adalah sebagai berikut: (1) Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah–Pengungkapan; Pengungkapan pada akuntansi: A. Zakat: (1) Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada: (a) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima; (b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian,

www.facebook.com/indonesiapustaka

68

alasan, dan konsistensi kebijakan; (c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas; (d) rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mstahiq; dan (e) hubungan istimewa antara amil dan mstahiq yang meliputi: (i). sifat hubungan istimewa; (ii). jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan (iii). persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode. B. Infak/Sedekah: (1) Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada: (a) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas; (b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan; (c) kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima; (d) keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya; (e) hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud pada huruf (d) diungkapkan secara terpisah; (f ) penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya; (g) rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah; (h) rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan (i) hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi: (i). sifat hubungan istimewa; (ii). jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan (iii). persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode. (2) Selain membuat pengungkapan tersebut, amil mengungkapkan hal-hal berikut: (a) keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan (b) kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah. Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah–Perlakuan Akuntansi Dana Amil; Perlakuan Akuntansi amil yang tidak secara khusus diatur dalam PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah, menggunakan PSAK yang terkait lainnya. Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah–Laporan Keuangan Amil; Laporan Keuangan Amil: (1) Komponen Laporan Keuangan; Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri atas: (a) neraca (laporan posisi keuangan); (b) laporan perubahan dana; (c) laporan perubahan aset kelolaan; (d) laporan arus kas; dan (e) catatan atas laporan keuangan. Neraca (Laporan Posisi Keuangan). (2) Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada: Aset: (a) kas dan setara kas; (b) instrumen keuangan; (c) piutang; (d) aset tetap dan akumulasi penyusutan; Kewajiban: (e) biaya yang masih harus dibayar; (f ) kewajiban imbalan kerja; Saldo dana: (g) dana zakat; (h) dana infak/sedekah; (i) dana amil; (j) dana nonhalal. Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah–Laporan Perubahan Dana; Amil menyajikan

www.facebook.com/indonesiapustaka

69

laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos berikut: Dana zakat: (a) Penerimaan dana zakat: (i) Bagian dana zakat; (ii) Bagian amil; (b) Penyaluran dana zakat; (i) Entitas amil lain; (ii) Mustahiq lainnya; (c) Saldo awal dana zakat; (d) Saldo akhir dana zakat; Dana infak/sedekah: (e) Penerimaan dana infak/sedekah: (i) Infak/sedekah terikat (muqayyadah); (ii) Infak/sedekah tidak terikat (Muthlaqah); (f ) Penyaluran dana infak/sedekah; (i) Infak/sedekah terikat (muqayyadah); (ii) Infak/sedekah tidak terikat (Muthlaqah); (g) Saldo awal dana infak/sedekah; (h) Saldo akhir dana infak/sedekah: Dana amil: (i) Penerimaan dana amil: (i) Bagian amil dari dana zakat; (ii) Bagian amil dari dana infak/sedekah; (iii) Penerimaan lainnya; (j) Penggunaan dana amil: (i) Beban umum dan administrasi; (k) Saldo awal dana amil; (l) Saldo akhir dana amil; Dana nonhalal: (m) Penerimaan dana nonhalal; (i) Bunga bank; (ii) Jasa giro; (iii) Penerimaan nonhalal lainnya; (n) Penyaluran dana nonhalal; (o) Saldo awal dana nonhalal; (p) Saldo akhir dana nonhalal. Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah–Laporan Perubahan Aset Kelolaan; Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada: (a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar; (b) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan; (c) Penambahan dan pengurangan; (d) Saldo awal; (e) Saldo akhir. Akur; Perdamaian yang telah disepakati, baik oleh pihak yang menanggung kerugian maupun pihak yang menyebabkan kerugian. Kesepakatan ini biasanya dilakukan di depan hakim sehingga tidak akan menjadi masalah pada kemudian hari (accord). Al abyadh; Al fidhdhah; Perak. Al Adl wa Ihsan; Keseimbangan atau ekuilibrium, yaitu mencakup keseimbangan dan keharmonisan dalam semua ciptaan Allah Swt., keseimbangan dalam tatanan sosial. Al Ahmar; Adz Dzahab; Emas. Al Ahwal asy Syakhsyiyyah; Rangkaian petunjuk syariah tentang aturan keluarga seperti nikah, talak, penyusuan, nafkah, warisan, dan wasiat. Al Ashlah; Kemaslahatan. Al Ashlu Fil Mua’malati Al Ibahah Hatta Yadullu Ad Daliilu Ala Tahrimiha; Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Al Atsqol; Logam atau barang tambang yang berasal dari perut bumi. Al Faidah; Laba yang berasal dari modal pokok. Pertambahan pada barang milik (asal modal pokok) yang ditandai dengan perbedaan antara harga waktu pembelian dan harga penjualan. Al Ghallah; Laba yang timbul dengan sendirinya/insidental. Pertambahan yang terdapat pada barang dagangan sebelum penjualan, seperti wol atau susu dari hewan yang akan dijual. Al Ghazali; Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi Al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran, pada tahun 450 H (1058 M). Sejak

www.facebook.com/indonesiapustaka

70

kecil, Imam Al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi, setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia. Sejak muda, Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Ia pertama-tama belajar bahasa Arab dan fikih di kota Tus, kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar Usul Fikih. Setelah kembali ke kota Tus selama beberapa waktu, ia pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya. Di kota ini, Al-Ghazali belajar kepada al-Haramain Abu al-Ma’ali al-Juwaini, sampai yang terakhir ini wafat pada tahun 478 H (1085 M). Setelah itu, ia berkunjung ke kota Baghdad, ibu kota Daulah Abbasyiyah, dan bertemu dengan Wazir Nizham al-Mulk. Darinya, Al-Ghazali mendapat penghormatan dan penghargaan yang besar. Pada tahun 483 H (1090 M), ia diangkat menjadi guru di Madrasah Nizhamiyah. Pekerjaannya ini dilaksanakan dengan sangat berhasil sehingga para ilmuwan pada masa itu menjadikannya sebagai referensi utama. Selain mengajar, Al-Ghazali juga melakukan bantahan-bantahan terhadap berbagai pemikiran Batiniyah, Ismailiyah, filosof, dan lain-lain. Pada masa ini, sekalipun telah menjadi guru besar, ia masih merasakan kehampaan dan keresahan dalam dirinya. Akhirnya, setelah merasakan bahwa hanya kehidupan sufistik yang mampu memenuhi kebutuhan rohaninya, Al-Ghazali memutuskan untuk menempuh tasawuf sebagai jalan hidupnya. Oleh karena itu, pada tahun 488 H (1095 M), Al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan pergi menuju ke Syiria untuk merenung, membaca, dan menulis selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian, ia pindah ke Palestina untuk melakukan aktivitas yang sama dengan mengambil tempat di Baitul Maqdis. Setelah menunaikan ibadah haji dan menetap beberapa waktu di kota Iskandariah, Mesir, Al-Ghazali kembali ke tempat kelahirannya, Tus, pada tahun 499 H (1105 M) untuk melanjutkan aktivitasnya, berkhalwat dan beribadah. Proses pengasingannya tersebut berlangsung selama 12 tahun dan, dalam masa ini, ia banyak menghasilkan berbagai karyanya yang terkenal, seperti Kitab Ihya ‘Ulum al-Din. Pada tahun yang sama, atas desakan penguasa pada masa itu, yaitu wazir Fakhr al-Mulk, Al-Ghazali kembali mengajar di Madrasah Nizhamiyah di Naisabur. Akan tetapi, pekerjaannya itu hanya berlangsung selama dua tahun. Ia kembali lagi ke kota Tus untuk mendirikan sebuah madrasah bagi para fuqaha dan mutashawwifin. Al-Ghazali memilih kota ini sebagai tempat menghabiskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, hingga meninggal dunia pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H atau 19 Desember 1111 M). Al-Ghazali merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan muslim maupun nonmuslim. Para pemikir Barat Abad Pertengahan, seperti Raymond Martin, Thomas Aquinas, dan Pascal, ditengarai banyak dipengaruhi oleh pemikiran Al-Ghazali. Pascaperiode sang Hujjatullah ini, berbagai hasil karyanya yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, seperti Latin, Spanyol, Yahudi, Prancis, Jerman, dan Inggris, dijadikan referensi oleh kurang lebih 44 pemikir Barat. Al-Ghazali, diperkirakan, telah menghasilkan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fikih, ilmu-ilmu Alquran, tasawuf, politik,

www.facebook.com/indonesiapustaka

71

administrasi, dan perilaku ekonomi. Namun demikian, yang ada hingga kini hanya 84 buah. Di antaranya adalah Ihya ‘Ulum al-Din, al-Munqidz minimal al-Dhalal, Tahafut al-Falasifah, Minhaj al-‘Abidin, Qawa’id al-‘Aqaid, al-Mustashfa minimal ‘Ilm al-Ushul, Mizan al-‘Amal, Misykat al-Anwar, Kimia al-Sa’adah, al-Wajiz, Syifa al-Ghalil, dan al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk. Seperti halnya para cendekiawan muslim terdahulu, perhatian Al-Ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Ia melakukan studi keislaman secara luas untuk mempertahankan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, kita tidak menemukan sebuah karya tulisnya yang khusus membahas ekonomi Islam. Perhatiannya di bidang ekonomi itu terkandung dalam berbagai studi fikihnya karena ekonomi Islam, pada hakikatnya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fikih Islam. Namun demikian, pemikiran-pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf karena, pada masa hidupnya, orang-orang kaya, berkuasa, dan sarat prestise sulit menerima pendekatan fikih dan filosofis dalam memercayai Yaum al-Hisab (Hari Pembalasan). Corak pemikiran ekonominya tersebut dituangkan dalam kitab Ihya ‘Ulum al-Din, al-Mustashfa, Mizan al-‘Amal, dan al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk. Berkaitan dengan hal ini, Al-Ghazali memfokuskan perhatiannya pada perilaku individu yang dibahasnya menurut perspektif Alquran, Sunnah, fatwa-fatwa sahabat dan tabi’in, serta petuah-petuah para sufi terkemuka masa sebelumnya, seperti Junaid alBaghdadi, Dzun Nun al-Mishri, dan Harits bin Asad al-Muhasibi. Pemikiran sosioekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial islami”. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep maslahat atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, seorang penulis telah menyatakan bahwa Al-Ghazali telah menemukan sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit diruntuhkan dan yang telah dirindukan oleh para ekonom kontemporer. Al-Ghazali mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa masalih (utilitas, manfaat) maupun mafasid (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ia mendefinisikan fungsi sosial dalam kerangka hierarki kebutuhan individu dan sosial. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (maslahah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (al-dieen), hidup atau jiwa (nafs), keluarga atau keturunan (nasl), harta atau kekayaan (mal), dan intelek atau akal (aql). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (maslahat al-din wa al-dunya). Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartite, yakni kebutuhan (daruriat), kesenangan atau kenyamanan (hajat), dan kemewahan (tahsinaat). Hierarki tersebut merupakan sebuah klasifikasi peninggalan tradisi Aristotelian yang disebut sebagai kebutuhan ordinal yang terdiri atas kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang

www.facebook.com/indonesiapustaka

72

eksternal dan kebutuhan terhadap barang-barang psikis. Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkatan pertama, yaitu kebutuhan terhadap makanan, pakaian dan perumahan. Namun demikian, AlGhazali menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar yang demikian cenderung fleksibel, mengikuti waktu dan tempat, bahkan dapat mencakup kebutuhankebutuhan sosiopsikologis. Kelompok kebutuhan kedua terdiri atas semua kegiatan dan hal yang tidak vital bagi lima fondasi tersebut tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran dalam hidup. Kelompok ketiga mencakup kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekadar kenyamanan saja; meliputi hal-hal yang melengkapi, menerangi atau menghiasi hidup. Walaupun keselamatan merupakan tujuan akhir, Al-Ghazali tidak ingin bila pencarian keselamatan ini sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban duniawi seseorang. Bahkan pencaharian kegiatan-kegiatan ekonomi bukan saja diinginkan, tetapi merupakan keharusan bila ingin mencapai keselamatan. Dalam hal ini, ia menitikberatkan jalan tengah dan kebenaran niat seseorang dalam setiap tindakan. Bila niatnya sesuai dengan aturan ilahi, aktivitas ekonomi dapat bernilai ibadah. Di samping itu, Al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial (fard al-kifayah) yang sudah ditetapkan Allah: jika halhal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Ia menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Selanjutnya, ia mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitasaktivitas ekonomi, yaitu: pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan; kedua, untuk menyejahterakan keluarga; dan, ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Menurutnya, tidak terpenuhinya ketiga alasan ini dapat dipersalahkan oleh agama. Al-Ghazali mengkritik mereka yang usahanya terbatas hanya untuk memenuhi tingkatan sekadar penyambung hidupnya. Ia menyatakan, “Jika orang-orang tetap tinggal pada tingkatan subsisten (sadd al ramaq) dan menjadi sangat lemah, angka kematian akan meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti, dan masyarakat akan binasa. Selanjutnya, agama akan hancur, karena kehidupan dunia adalah persiapan bagi kehidupan akhirat” Walaupun Ghazali memandang manusia sebagai maximizers dan selalu ingin lebih, ia tidak melihat kecenderungan tersebut sebagai sesuatu yang harus dikutuk agama. Dalam hal ini, ia menyatakan, “Manusia senang mengumpulkan kekayaan dan kepemilikan yang bermacam ragam. Bila ia sudah memiliki dua lembah emas, ia juga akan menginginkan lembah emas yang ketiga” Kenapa? Karena “manusia memiliki aspirasi yang tinggi. Ia selalu berpikir bahwa kekayaan yang sekarang cukup mungkin tidak akan bertahan, atau mungkin akan hancur sehingga ia akan membutuhkan lebih banyak lagi. Ia berusaha untuk mengatasi ketakutan ini dengan mengumpulkan lebih banyak lagi. Tetapi, ketakutan semacam ini tidak akan berakhir, bahkan bila ia memiliki semua harta di dunia”. Dari ungkapannya tersebut, tampak jelas bahwa Al-Ghazali tidak hanya menyadari keinginan manusia untuk mengumpulkan kekayaan tetapi juga kebutuhannya untuk persiapan pada

www.facebook.com/indonesiapustaka

73

masadepan. Namun demikian, ia memperingatkan bahwa jika semangat selalu ingin lebih ini menjurus kepada keserakahan dan pengejaran nafsu pribadi, hal itu pantas dikutuk. Dalam hal ini, ia memandang kekayaan sebagai ujian terbesar. Lebih jauh, Al-Ghazali menyatakan bahwa pendapatan dan kekayaan seseorang berasal dari tiga sumber, yaitu pendapatan melalui tenaga individual, laba perdagangan dan pendapatan karena nasib baik. Contoh dari sumber ketiga adalah pendapatan melalui warisan, menemukan harta terpendam atau mendapat hadiah. Namun, ia menandaskan bahwa berbagai sumber pendapatan tersebut harus diperoleh secara sah dan tidak melanggar hukum agama. Ia bersikap kritis terhadap keadilan yang dipaksakan dalam hal pendapatan dan kekayaan. Selama memungkinkan, pembagian kekayaan harus dilakukan secara sukarela, yang lebih dimotivasi oleh kewajiban moral agama terhadap sesama manusia daripada melalui kekuasaan negara—walaupun kondisi memerlukan pendekatan tersebut. Tentu saja, sebagai akibat wajar, ia menyatakan bahwa jika subsistensi yang berlaku sebagai norma, penguasa akan memaksa rakyat untuk menyerahkan apa-apa yang dianggap melebihi subsistensi dan akan menjadi tiran. Lebih jauh, Al-Ghazali tertarik mengenai masalah-masalah administratif dalam hal pengumpulan surplus tersebut serta pendistribusiannya. Al-Ghazali beralasan bahwa tanpa pembagian secara sukarela, akan muncul dua hal yang patut dipersalahkan, yakni boros dan kikir. Yang pertama mengakibatkan perbuatan-perbuatan jahat dan yang kedua mengakibatkan penimbunan uang atau membiarkannya menganggur dan tidak dibelanjakan. Hal ini ibarat memenjarakan kekuasaan publik sehingga tidak dapat menjalankan fungsi yang semestinya. Secara sekilas, ia hanya sedikit bersimpati kepada mereka yang pasrah dan memilih hidup miskin, atau mereka yang tanpa berusaha menyatakan bahwa kesusahan yang menimpa mereka adalah kehendak Allah. Berdasarkan perspektif umum tentang wawasan sosioekonomi Al-Ghazali ini, kita dapat mengidentifikasi beberapa konsep dan prinsip ekonomi yang spesifik yang pada kemudian hari diungkap ulang oleh para ilmuwan muslim dan nonmuslim kontemporer. Mayoritas pembahasan Al-Ghazali mengenai berbagai permasalahan ekonomi terdapat dalam kitab Ihya Ulum al-Din. Beberapa tema ekonomi yang dapat diangkat dari pemikiran Al-Ghazali ini, antara lain mencakup pertukaran sukarela dan evolusi pasar, aktivitas produksi, barter dan evolusi uang, serta peran negara dan keuangan publik. Al Ijba’; Menjual hasil tanaman ketika masih muda atau belum kelihatan hasilnya, seperti menjual hasil padi ketika padi masih berumur 1 bulan. Al Itaa; Dari kata al-itawah atau al-Kharaj. Al Itawah; Al kharaj atau ar-ryswah. Al Ju’; Rasa lapar. Al Maqrizi; Nama lengkap Al-Maqrizi adalah Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir al-Husaini. Ia lahir di desa Barjuwan, Kairo, pada 766 H (1364-1365 M). Keluarganya berasal dari Maqarizah, sebuah desa yang terletak di kota Ba’labak. Oleh karena itu, ia cenderung dikenal sebagai Al-Maqrizi. Kondisi ekonomi ayahnya yang lemah menyebabkan pendidikan masa kecil dan remaja Al-Maqrizi berada di

www.facebook.com/indonesiapustaka

74

bawah tanggungan kakeknya dari pihak ibu, Hanafi ibn Sa’igh, seorang penganut mazhab Hanafi. Al-Maqrizi muda pun tumbuh berdasarkan pendidikan mazhab ini. Setelah kakeknya meninggal dunia pada tahun 786 H (1384 M), Al-Maqrizi beralih ke mazhab Syafi’i. Bahkan, dalam perkembangan pemikirannya, ia terlihat cenderung menganut mazhab Zhahiri. Al-Maqrizi merupakan sosok yang sangat mencintai ilmu. Sejak kecil, ia gemar melakukan rihlah ilmiah. Ia mempelajari berbagai disiplin ilmu, seperti fikih, hadis, dan sejarah, dari para ulama besar yang hidup pada masanya. Di antara tokoh terkenal yang sangat memengaruhi pemikirannya adalah Ibnu Khaldun, seorang ulama besar dan pengasas ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu ekonomi. Interaksinya dengan Ibnu Khaldun dimulai ketika Abu alIqtishad menetap di Kairo dan memangku jabatan Hakim Agung (Qadi al-Qudah) mazhab Maliki pada masa pemerintahan Sultan Barquq (784-801 H). Ketika berusia 22 tahun, Al-Maqrizi mulai terlibat dalam berbagai tugas pemerintahan Dinasti Mamluk. Pada 788 H (1386 M), Al-Maqrizi memulainya kiprahnya sebagai pegawai di Diwan al-Insya, semacam sekretariat negara. Kemudian, ia diangkat menjadi wakil qadi pada kantor hakim agung mazhab Syafi’i, khatib di Masjid Jami ‘Amr dan Madrasah al-Sultan Hasan, Imam Masjid Jami al-Hakim, dan guru hadis di Madrasah al-Muayyadah. Pada tahun 791 H (1389 M), Sultan Barquq mengangkat Al-Maqrizi sebagai muhtasib di Kairo. Jabatan tersebut diembannya selama dua tahun. Pada masa ini, Al-Maqrizi mulai banyak bersentuhan dengan berbagai permasalahan pasar, perdagangan, dan mudharabah, sehingga perhatiannya terfokus pada hargaharga yang berlaku, asal-usul uang, dan kaidah-kaidah timbangan. Pada 811 H (1408 M), Al-Maqrizi diangkat sebagai pelaksana administrasi wakaf di Qalanisiyah, sambil bekerja di Rumah Sakit an-Nuri, Damaskus. Pada tahun yang sama, ia menjadi guru hadis di Madrasah Asyrafiyyah dan Madrasah Iqbaliyyah. Kemudian, Sultan al-Malik al-Nashir Faraj bin Barquq (1399-1412 M) menawarinya jabatan wakil pemerintah dinasti Mamluk di Damaskus. Namun, tawaran ini ditolak Al-Maqrizi. Setelah sekitar 10 tahun menetap di Damaskus, Al-Maqrizi kembali ke Kairo. Sejak itu, ia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dan menghabiskan waktunya untuk ilmu. Pada tahun 834 H (1430 M), ia bersama keluarganya menunaikan ibadah haji dan bermukim di Mekkah selama beberapa waktu untuk menuntut ilmu serta mengajarkan hadis dan menulis sejarah. Lima tahun kemudian, AlMaqrizi kembali ke kampung halamannya, Barjuwan, Kairo. Di sini, ia juga aktif mengajar dan menulis, terutama sejarah Islam hingga terkenal sebagai seorang sejarahwan besar pada abad ke-9 Hijriyah. Al-Maqrizi meninggal dunia di Kairo pada 27 Ramadhan 845 H atau bertepatan dengan tanggal 9 Februari 1442 M. AlMaqrizi berada pada fase kedua dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, sebuah fase yang mulai terlihat tanda-tanda melambatnya berbagai kegiatan intelektual yang inovatif dalam dunia Islam. Latar belakang kehidupan Al-Maqrizi yang bukan seorang sufi atau filosof dan relatif didominasi oleh aktivitasnya sebagai sejarahwan Muslim sangat memengaruhi corak pemikirannya tentang ekonomi. Ia senantiasa melihat setiap persoalan dengan flash back dan mencoba memotret apa adanya mengenai fenomena ekonomi suatu negara dengan memfokuskan perhatiannya

www.facebook.com/indonesiapustaka

75

pada beberapa hal yang memengaruhi naik-turunnya suatu pemerintahan. Hal ini berarti bahwa pemikiran-pemikiran ekonomi Al-Maqrizi cenderung positif, satu hal yang unik dan menarik pada fase kedua yang notabene didominasi oleh pemikiran yang normatif. Dalam pada itu, Al-Maqrizi merupakan pemikir ekonomi Islam yang melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi. Fokus perhatian Al-Maqrizi terhadap dua aspek yang pada masapemerintahan Rasulullah dan alKhulafa al-Rasyidun tidak menimbulkan masalah ini, tampaknya, dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya penyimpangan nilai-nilai Islam, terutama dalam kedua aspek tersebut, yang dilakukan oleh para kepala pemerintahan Bani Umayyah dan selanjutnya. Pada masa hidupnya, Al-Maqrizi dikenal sebagai seorang pengeritik keras kebijakan-kebijakan moneter yang diterapkan pemerintahan Bani Mamluk Burji yang dianggapnya sebagai sumber malapetaka yang menghancurkan perekonomian negara dan masyarakat Mesir. Perilaku para penguasa Mamluk Burji yang menyimpang dari ajaran-ajaran agama dan moral telah mengakibatkan krisis ekonomi yang sangat parah yang didominasi oleh kecenderungan inflasioner (inflationary) yang semakin diperburuk dengan merebaknya wabah penyakit menular yang melanda Mesir selama beberapa waktu. Situasi tersebut menginspirasi Al-Maqrizi untuk mempresentasikan berbagai pandangannya terhadap sebab-sebab krisis dalam sebuah karyanya, Ighatsah al-Ummah bi Kasyf al-Ghummah. Dengan berbekal pengalaman yang memadai sebagai seorang muhtasib (pengawas pasar), Al-Maqrizi membahas permasalahan inflasi dan peranan uang di dalamnya, sebuah pembahasan yang sangat menakjubkan pada masaitu karena mengorelasikan dua hal yang sangat jarang dilakukan oleh para pemikir Muslim maupun Barat. Dalam karyanya tersebut, Al-Maqrizi ingin membuktikan bahwa inflasi yang terjadi pada periode 806-808 H adalah berbeda dari inflasi yang terjadi pada periode-periode sebelumnya sepanjang sejarah Mesir. Dari perspektif objek pembahasan, apabila kita telusuri kembali berbagai literatur Islam klasik, pemikiran terhadap uang merupakan fenomena yang jarang diamati para cendekiawan Muslim, baik pada periode klasik maupun pertengahan. Menurut survei Islahi, selain Al-Maqrizi, di antara sedikit pemikir muslim yang memiliki perhatian terhadap uang pada masa ini adalah Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu alQayyim al-Jauziyah, dan Ibnu Khaldun. Dengan demikian, secara kronologis, dapat dikatakan bahwa Al-Maqrizi merupakan cendekiawan Muslim abad pertengahan yang terakhir mengamati permasalahan tersebut, sekaligus mengorelasikannya dengan peristiwa inflasi yang melanda suatu negeri. Al Mashnu’; Barang pesanan dalam transaksi istishna’. Al Mawat; Tanah yang belum ditanami, belum diolah, dan belum dimiliki siapa pun. Al Murtasyi; Penerima suap. Al Muslam; Pembeli dalam transaksi salam. Al Muslam Fih; Komoditas yang dikirimkan dalam transaksi salam. Al Muslam Ilaih; Penjual dalam transaksi salam. Al Mustashni’; Pembeli akhir dalam transaksi Istishna’.

www.facebook.com/indonesiapustaka

76

Al Qanun Al Madani; Serangkaian aturan syariah yang membahas tentang aspek sirkulasi keuangan seperti perdagangan, perniagaan, industri, sistem bagi hasil, agrobisnis, pertambangan, utang-piutang, hak kepemilikan dalam suatu negara. Alquran; Kalam Allah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dengan menggunakan bahasa Arab disertai kebenaran agar dijadikan hujjah (argumentasi) dalam hal pengakuannya sebagai rasul dan agar dijadikan sebagai pedoman hukum bagi seluruh umat manusia, di samping merupakan amal ibadah bagi yang membacanya. Al Waqi’iyyah; Lihat Realistis. Alamiyah; Dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin). Al-Ashlu fi al-Muamalah al-Ibahah; Prinsip umum ekonomi Islam yang menyatakan segala bentuk aktivitas ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada dalil yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa kegiatan tersebut terlarang. Alat Bayar Sah; Alat pembayaran berupa uang yang secara resmi diterbitkan oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender). Alat Kontrol Pons; Alat dalam SPDE (Sistem Pengolah Data Elektronis) untuk mengontrol kartu pons yang telah diselesaikan oleh juru pons (verifier). Alat Likuid; Merupakan uang tunai dan aset lain yang dapat segera diuangkan sehingga operasional usaha tetap berjalan, termasuk persediaan (inventory) barang dagangan, biaya dibayar di muka dan aset yang dapat diuangkan dalam waktu 1 tahun (liquid asets). Alat Penulis Cek; Alat untuk menulis jumlah uang yang tentera dalam cek dengan cara melubangi dan mencetak jumlah tersebut pada lembaran cek yang bersangkutan (check writer). Al-Bai’ wal Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT); Merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad al-Bai’ dan akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT). Al-Bai’ merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewamenyewa (ijarah) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Dalam Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut ini: (1) Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa; (2) Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. Pilihan untuk menjual barang di akhir masa sewa (alternatif 1) biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Karena itu, untuk menutupi kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, ia harus membeli barang itu di akhir periode. Pilihan untuk menghibahkan barang di akhir masa sewa (alternatif 2) biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif

www.facebook.com/indonesiapustaka

77

lebih besar. Karena sewa yang dibayarkan relatif besar, akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Dengan demikian, bank dapat menghibahkan barang tersebut di akhir masa periode sewa kepada pihak penyewa. Pada al-Bai’ wal Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) dengan sumber pembiayaan dari Unrestricted Investment Account (URIA), pembayaran oleh nasabah dilakukan secara bulanan. Hal ini disebabkan karena pihak bank harus mempunyai cash in setiap bulan untuk memberikan bagi hasil kepada para nasabah yang dilakukan secara bulanan juga. Contoh: Nasabah membutuhkan jasa penyewaan barang saat ini hingga jangka waktu tertentu dan ingin memiliki barang tersebut di akhir masa sewa. Nasabah tidak mempunyai kemampuan membayar sewa secara sekaligus di muka (tunai). Nasabah hanya mampu membayar sewa secara bulanan selama masa sewa. Untuk kondisi umum seperti tersebut, bank dapat melakukan 2 struktur akad: (a) Al-Bai’ wal ijarah dengan janji menjual barang di akhir masa sewa. (b) Al-Bai’ wal ijarah dengan janji menghibahkan barang tersebut di akhir masa sewa. Skema akad yang digunakan adalah: (1) Akad I: Al Bai’: a. Pelaku: Bank bertindak sebagai pembeli; Pemilik barang sebagai penjual; b. Transaksi: Bank membeli barang dari pemilik barang dengan pembayaran tunai. Dengan kondisi ini, (i) Bank mengeluarkan uang (cash out) sebesar Rpxx sebagai harga beli barang. (ii) Bank telah memiliki barang tersebut sehingga dapat menyewakannya pada pihak lain. (2) Akad II: Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik: a. Pelaku; Bank bertindak sebagai pemberi sewa; Nasabah bertindak sebagai penyewa dan di akhir masa sewa akan membeli atau menerima hibah barang dari bank. b. Transaksi: Bank menyewakan barang kepada nasabah dengan pembayaran uang sewa secara bulanan selama zz periode sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah. (i) Bank menyerahkan hak pemanfaatan barang selama zz bulan kepada nasabah. (ii) Bank menerima pembayaran sewa (cash in) sebesar Rpaa setiap bulannya selama zz periode yang disepakati dari nasabah. (iii) Bank menerima uang pembelian barang sebesar Rpbb apabila bank menjanjikan untuk menjual barang tersebut di muka. Namun, bila bank menjanjikan untuk menghibahkan barang tersebut, maka bank tidak menerima uang. (iv) Nasabah menerima barang baik sebagai hasil pembelian atau hibah dari bank. Sumber Pendanaan: Karena bank menerima pemasukan (cash in) setiap bulannya, pembiayaan ini dapat didanai dengan menggunakan URIA sehingga bank dapat membayarkan bagi hasil setiap bulannya kepada nasabah pemegang URIA. Al-Bai’ wal IMBT dengan Janji untuk Memberi Barang Secara Hibah di Akhir Masa Sewa; Misalnya nasabah membutuhkan jasa penyewaan barang saat ini selama zz bulan dan ingin memiliki barang tersebut di akhir masa sewa. Nasabah tidak mempunyai kemampuan membayar sewa secara sekaligus di muka (tunai). Nasabah hanya mampu membayar sewa secara bulanan selama masa sewa (zz bulan). Untuk kondisi umum seperti tersebut, bank dapat menggunakan akad alBai’ wal IMBT dengan janji untuk menghibahkan barang di akhir masa sewa. Adapun skema akad yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) Akad I: Ijarah: a. Pelaku:

www.facebook.com/indonesiapustaka

78

Bank bertindak sebagai pembeli barang; Pemilik barang sebagai penjual barang; b. Transaksi: Bank membeli barang dari pemilik barang dengan pembayaran tunai. Dengan kondisi ini, (i) Bank mengeluarkan uang (cash out) sebesar Rpxx sebagai pembayaran tunai atas barang yang dibeli. (ii) Bank telah memiliki dan dapat menyewakan barang tersebut selama zz bulan. (2) Akad II: Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT): a.Pelaku: Bank bertindak sebagai pemberi sewa dan pemberi hibah di akhir masa sewa; Nasabah bertindak sebagai penyewa; b. Transaksi: Bank menyewakan barang kepada nasabah dengan pembayaran uang sewa secara bulanan selama zz periode sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah. (i) Bank menyerahkan hak pemanfaatan barang selama zz bulan kepada nasabah. (ii) Bank menerima pembayaran sewa (cash in) sebesar Rpaa setiap bulannya selama zz periode yang disepakati dari nasabah. (iii) Di akhir masa sewa, bank menghibahkan barang tersebut kepada nasabah, sehingga terjadi perpindahan kepemilikan barang dan sejak saat itu nasabah menjadi pemilik barang. Sumber Pendanaan: Karena bank menerima pemasukan (cash in) setiap bulannya, pembiayaan ini dapat didanai dengan menggunakan URIA sehingga bank dapat membayarkan bagi hasil setiap bulannya kepada nasabah pemegang URIA. Al-Bai’ wal IMBT dengan Janji untuk Menjual Barang Tersebut di Akhir Masa Sewa; Misalnya, Nasabah membutuhkan jasa penyewaan barang saat ini selama zz bulan dan ingin memiliki barang tersebut di akhir masa sewa. Nasabah tidak mempunyai kemampuan membayar sewa secara sekaligus di muka (tunai). Nasabah hanya mampu membayar sewa secara bulanan selama masa sewa (zz bulan). Untuk kondisi umum tersebut, bank dapat menggunakan akad al-Bai’ wal IMBT dengan janji untuk menjual barang di akhir masa sewa. Adapun skema akad yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) Akad I: Al Bai’: a. Pelaku: Bank bertindak sebagai pembeli barang; Pemilik barang sebagai penjual barang; b. Transaksi: Bank membeli barang dari pemilik barang dengan pembayaran tunai: (i) Bank mengeluarkan uang (cash out) sebesar Rpxx sebagai harga beli tunai barang tersebut. (ii) Bank telah memiliki barang tersebut dan dapat menyewakannya kepada nasabah; (2) Akad II: Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT): a. Pelaku: Bank bertindak sebagai pemberi sewa; Nasabah bertindak sebagai penyewa; b. Transaksi: Bank menyewakan barang kepada nasabah dengan pembayaran uang sewa secara bulanan selama zz periode sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah. (i) Bank menyerahkan hak pemanfaatan barang selama zz bulan kepada nasabah. (ii) Bank menerima pembayaran sewa (cash in) sebesar Rpaa setiap bulannya selama zz periode yang disepakati dari nasabah. (iii) Di akhir masa sewa, bank menerima uang pembelian barang dari nasabah sebesar Rpbb, sehingga terjadi perpindahan kepemilikan barang dan sejak saat itu nasabah sebagai pemilik barang. (iv) Nasabah menerima barang baik sebagai hasil pembelian dari bank. Sumber Pendanaan: Karena bank menerima pemasukan (cash in) setiap bulannya, maka pembiayaan ini dapat didanai dengan menggunakan URIA sehingga bank dapat membayarkan bagi hasil setiap bulannya kepada nasabah pemegang URIA. ALCO (Asets/Liabilities Management Committee); Komite di bank yang bertugas

www.facebook.com/indonesiapustaka

79

memaksimalkan laba, meminimalkan risiko, dan menjamin tersedianya likuiditas yang cukup Aliansi Bisnis; Aliansi bisnis merupakan bentuk kerja sama antara kedua pihak di mana pihak terkait sepakat untuk bekerja sama dalam menjalankan aktivitas bisnis dengan syarat dan kondisi yang telah ditetapkan. Aliansi bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan kepada pihak terkait serta untuk memperoleh fee base income dan merupakan salah satu strategi pertumbuhan nonorganik baik pembiayaan maupun non-pembiayaan. Aliansi bisnis merupakan kerja sama yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) baik bagi pihak bank syariah maupun pihak lain yang menjadi rekanan. Contoh aliansi bisnis di antaranya adalah kerja sama bank syariah dengan Multi Finance Company (MFC), Lembaga Keuangan Syariah (BPRS, BMT), pengembang, agen properti, instansi baik pemerintah maupun swasta serta perusahaan lainnya yang memungkinkan dilakukannya aliansi bisnis tersebut. Alih Kredit Nirwarta; Tagihan terhadap debitur yang telah dialihkan menjadi surat berharga oleh bank kemudian dijual kepada investor tanpa pemberitahuan kepada debitur; apabila debitur cedera janji wanprestasi, bank tetap bertanggung jawab terhadap pelunasan surat berharga tersebut (non-notification loan). Alih Milik; Tindakan mengambil alih kepemilikan jaminan pembiayaan yang ketertagihan atau kolektibilitasnya macet (repossession). Aliran Dana; 1. Perpindahan dana dari unit ekonomi yang kelebihan dana ke unit ekonomi yang kekurangan dana melalui lembaga perantara keuangan; 2. Perpindahan dana yang disebabkan oleh kegiatan penghimpunan dan penggunaan dana (flow of funds). Al-Islâm (Islam); Secara etimologis mempunyai konotasi inqiyad (tunduk) dan istislam li Allah (berserah diri kepada Allah). Istilah tersebut selanjutnya dikhususkan untuk menunjuk agama yang disyariahkan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. All Risk; Model Polis asuransi yang menanggung seluruh kerugian yang terjadi. Kalau di Indonesia nilai pertanggungan yang dibayar adalah sesuai dengan harga yang disepakati dalam kontrak. Allocate Justice; Keadilan distribusi barang dan jasa kepada segenap lapisan masyarakat yang membutuhkan sehingga seluruh masyarakat akan memperoleh kesejahteraan. ALMA; Aset & Liabilities Management. ALMA Syariah; Aset & Liabilities Management pada bank syariah. ALMA Syariah—Fokus; Adalah (1) Pemilihan aset (aset selection processes); (2) Pengelolaan Return on Aset yang terjadi akibat perubahan harga jual atas investasi jatuh tempo (repricing price); (3) Ketersediaan likuiditas. ALMA Syariah–Komponen; Komponen yang dicakup dalam ALMA: (1) Pengelolaan Aset dan Liablity; (2) Pengelolaan Likuiditas; (3) Manajemen Investasi; (4) Manajemen Permodalan; (5) Manajemen Gap. ALMA Syariah–Pengelolaan Likuiditas; Likuiditas bank Syariah banyak bergantung pada: (1) Tingkat kelabilan (volatility) dari dana pihak ketiga. (2) Kompetensi

www.facebook.com/indonesiapustaka

80

teknis yang berhubungan dengan pengaturan struktur liabilities. (3) Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas. (4) Akses kepada pasar antarbank dan sumber dana lainnya, termasuk fasilitas dari bank Indonesia. Sementara itu, dalam pengelolaan likuiditas mencakup: (a) Sasaran yang harus dicapai agar UUS/bank syariah memiliki kemampuan likuiditas yang memadai. (b) Upaya menghindari kemungkinan terjadinya risiko likuiditas. (c) Frequensi monitoring yang harus dilakukan dalam memantau posisi likuiditas. (d) Persyaratan-persyaratan BI yang harus dipenuhi (misalnya GWM). (e) Penyediaan likuiditas untuk keperluan pembayaran kepada pihak ketiga. (f ) Keperluan likuiditas untuk ekspansi pembiayaan (portofolio) baru. (g) Tanggung jawab dan pelimpahan kewenangan dalam upaya pengendalian likuiditas. (h) Tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Direksi maupun ALCO; (i) Pembatasan rasiorasio yang harus dicapai, seperti GWM, CAR, PDN, dan lain-lain. ALMA Syariah–Posisi Gap; GAP dapat tebentuk dalam tiga jenis posisi GAP, yaitu: (1) Positive Gap apabila RSA > RSL. Pada positive gap, jika tingkat margin/bagi hasil cenderung naik, net income margin (NIM) akan cenderung meningkat pula. Sebaliknya, apabila tingkat margin/bagi hasil cenderung turun, net income margin cenderung menurun pula. (2) Negative Gap apabila RSA < RSL. Pada negative gap, apabila tingkat margin/bagi hasil cenderung meningkat, net income margin akan cenderung menurun. Sebaliknya, jika tingkat margin/bagi hasil menurun, net income margin akan cenderung meningkat. (3) Zero Gap apabila RSA = RSL. Sedangkan pada zero gap, perubahan pada tingkat margin/bagi hasil tidaklah memberikan pengaruh apa pun terhadap net income margin. Perlu dicatat bahwa posisi zero gap ini dalam praktiknya hampir tidak pernah dicapai. ALMA Syariah–Ruang Lingkup; Kebijakan ALMA mengatur pengelolaan aset dan liability agar likuiditas dapat terpenuhi dan profitabilitas dapat optimal. 1. Giro Wajib Minimum (“GWM”). GWM adalah saldo minimun giro Divisi Usaha/Bank Syariah di Bank Indonesia yang besar saldo minimumnya harus selalu dijaga sesuai ketentuan Bank Indonesia baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing. 2. Cash Reserve (“CR”). CR adalah uang tunai (kas) yang harus selalu dipelihara untuk pemenuhan transaksi harian secarai tunai pada masing-masing unit bisnis. Besarnya dana kas ini harus diukur seefektif mungkin untuk menghindari besarnya dana idle yang akan memengaruhi pendapatan dan bagi hasil kepada pemilik dana. Besarnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing unit bisnis. 3. Penyaluran Dana Pada Aktiva Produktif. Penyaluran Dana dapat disalurkan pada: a. Piutang maupun Pembiayaan kepada nasabah perorangan maupun badan hukum; b. Investasi dalam sekuritas khususnya obligasi syariah. c. Penempatan dana pada UUS/bank syariah lainnya dalam bentuk Investasi Mudharabah Antarbank (IMA). d. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI); e. Aktiva Produktif lainnya yakni, Penyertaan atau Surat Berharga lainnya. 4. Prioritas Pendanaan. Dalam hal kekurangan dana (Shortage of Fund), UUS/bank syariah dapat mencari dana dengan cara antara lain: (1) Berupaya menghimpun dana dari pihak ketiga dengan memperhatikan komposisi sumber dana yang tidak terkonsentrasi pada nasabah berskala besar hal ini untuk menjaga

www.facebook.com/indonesiapustaka

81

penarikan besar-besaran yang tidak diharapkan; (2) Bantuan Likuiditas dari Induk Perusahaan; (3) Menerbitkan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA); (4) Menerbitkan Obligasi Syariah; (5) Bantuan Likuditas dari Bank Indonesia. (6) Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) dari Bank Indonesia. (7) Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah (FLIS). Bantuan likuiditas BI sebaiknya dihindari. ALMA Syariah–Terjadinya Gap; GAP terjadi (naik atau turun) apabila transaksi bisnis atau keputusan manajemen mengakibatkan terjadinya mismatch antara RSA dan RSL. Contoh GAP akan terjadi jika: (1) Dana deposito berjangka ditempatkan sementara dalam PUAS; (2) Pembiayaan investasi didanai dengan deposito jangka pendek; (3) Tabungan dimanfaatkan untuk pembelian obligasi; (4) Deposito berjangka untuk membeli harta tetap (GAP satu sisi). ALMA Syariah–Tujuan; adalah (1) Rentabilitas, yaitu mengelola posisi aset & liability untuk mencapai tingkat keuntungan yang diharapkan. Pengelolaan Rentabilitas dilakukan dengan menjaga Rate of Aset Return dalam jangka waktu tertentu ke depan (horizon period), yaitu dengan (a) mengelola rate of return dari piutang jual beli dan (b) meminimalkan down side dari return mudharabah dan musyarakah investment. (2) Solvabilitas, yaitu mengelola posisi aset dan liability sehingga dapat menyediakan likuiditas untuk memenuhi seluruh kewajiban. Alogaritma; Alur pemikiran untuk pemecahan masalah yang terdiri atas sejumlah langkah matematis, misalnya program perhitungan komputer untuk menghitung tingkat margin pembiayaan, model keuangan seperti alma, transfer pricing dan pengamanan data (algorithm). Alokasi Biaya Tak Terduga; Adalah sejumlah dana yang disisihkan dari pendapatan di akhir tahun anggaran. Dana tersebut diperuntukkan buat menutupi penyusutan barang-barang modal atau untuk pembayaran tagihan dari perusahaan lain yang belum dapat ditentukan sebelumnya. Alons; Kertas sambungan surat wesel, aksep atau cek, untuk keperluan endosemen, jika halaman belakang surat-surat tersebut sudah penuh, alons merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat-surat yang diendos tersebut (aionge). Alur Audit; Petunjuk pelaksanaan yang memuat sistem pencatatan kegiatan secara kronologis. Sistem ini digunakan oleh pemeriksa dan manajer untuk mengkaji ulang kebenaran hasil audit (audit trail). Amal atau Usaha (Business), Pekerjaan dan Investasi; Setiap usaha yang dilakukan oleh pihak mudharib atau ’amil (pekerja) dalam transaksi yang menggunakan akad mudharabah dan transaksi bagi hasil lainnya. Amalat Kamilah; Kesempatan kerja penuh (full employment); Penggunaan penuh dari semua sumber daya manusia yang tersedia sehingga perekonomian dapat berproduksi pada batas produk nasional bruto potensial (potential gross national product). Amalgamasi; Penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan yang baru untuk mencapai posisi dan skala ekonomi yang lebih baik (amalgamation). Amaliyah Tijariyah; Transaksi; Perjanjian antara dua pihak atau lebih yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

82

menimbulkan hak dan kewajiban, misalnya jual beli, dan sewa-menyewa. Amaliyat Ajilah; Transaksi berjangka (forward); Kontrak jual beli valuta asing yang diikuti pergerakan dana yang dilakukan pada tempat, jangka waktu, dan jumlah tertentu dengan kurs pada akhir kontrak. Aman–Pengamanan; Tindakan yang dilakukan investor untuk mengatasi kecenderungan pasar surat berharga jangka panjang yang berubah secara tibatiba; ketika tingkat suku bunga meningkat, harga dan instrumen pasar uang yang berpenghasilan tetap akan menurun, sedangkan pendapatan untuk instrumen obligasi akan meningkat; dalam kondisi pasar yang demikian diperlukan back-up bagi para pemegang obligasi karena tidak dapat mencairkan/menjual obligasinya secara mudah seperti pada saat kondisi sebelum pasar berubah; ketika investor mengantisipasi akan terjadinya pergeseran/perubahan di pasar dengan menukar obligasi jangka panjang menjadi obligasi jangka pendek, investor tersebut telah mem-back-up atau mengubah portofolio investasinya (back up). Amanah; 1. Artinya dapat ”dipercaya, bertanggung jawab, dan kredibel”. Amanah juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Seorang pebisnis haruslah memiliki sifat amanah, karena Allah menyebutkan sifat orangorang mukmin yang beruntung adalah yang dapat memelihara amanah yang diberikan kepadanya. Allah Swt. berfirman, “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya” (al-Mu’minun:8). “Konsekuensi amanah adalah mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, baik sedikit ataupun banyak, tidak mengambil lebih banyak daripada yang ia miliki, dan tidak mengurangi hak orang lain, baik itu berupa hasil penjualan, fee, jasa atau upah buruh” (Al-Qaradawi, Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fii al Iqtishad al-Islami, Maktabah Wahbah, Kairo). Sifat amanah dapat ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, dan pelayanan yang optimal kepada nasabah. 2. Artinya bisa dipercaya; yang menggambarkan integritas yang dibutuhkan untuk meyakinkan masyarakat bahwa dana-dananya dikelola secara benar. Amanat (Instrumen Ternegosiasi); Permintaan pihak penerima pembayaran kepada pembuatnya, seperti tertera di atas cek (order). Amanat (Investasi); Perintah menjual atau membeli sekuritas kepada pialang. Perintah ini dapat dibagi empat kategori dasar, yaitu perintah pasar, perintah terbatas, perintah berjangka, dan perintah berhenti; instruksi untuk melaksanakan transaksi dagang kepada pialang atau diler. Amanat Penyerahan; Pesan tertulis kepada penyimpan atau pengangkut untuk menyerahkan barang pada pihak yang dinyatakan dalam pesan tersebut (delivery order). Amandemen; Perubahan atas materi dokumen resmi yang disetujui oleh seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian dan ditandatangani bersama. Amandemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penjanjian pokok (amendment). Ambil Alih; Membeli seluruh atau sebagian besar saham suatu perusahaan untuk menguasai perusahaan tersebut (take over). Ambil Posisi; Pembelian satu lot saham tertentu oleh pialang untuk dijual kembali pada saat harga saham tersebut naik (take a position).

www.facebook.com/indonesiapustaka

83

Amil; ‘Amil; 1. Para pengumpul zakat yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Para amil berhak mendapatkan zakat/diberi gaji dari dana zakat tanpa memedulikan kondisi keuangan pribadi mereka. Ada yang berpendapat bahwa amil mendapatkan tidak oleh lebih dari 5% dari dana zakat. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa amil berhak menerima ¾ dari dana zakat yang terkumpul. 2. Pekerja pengusaha (entrepreneur): istilah lain untuk mudharib dalam akad muddarabah; istilah ini berlaku di kalangan mazhab Syafi’I (Hijaz) yang menamakan mudharabah dengan qirad. Amilin; Pengurus zakat; orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat sesuai dengan QS. AtTaubah ayat 60, termasuk salah satu golongan yang menerima zakat (mustahiq zakat). Amil Zakat; 1. Orang yang mengurusi pengambilan harta zakat dan penyalurannya (distribusi) kepada golongan masyarakat yang mustahiq. Dalam bahasa Arab terkadang petugas ini dinamakan dengan “mushaddiq” atau “jabi”. 2. Adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahiq, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam rekomendasi pertama Seminar Masalah Zakat Kontemporer ke-3 yang disponsori oleh Lembaga Zakat Kuwait. Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur, mengetahui hukum zakat. Ada tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat di atas, seperti akuntansi, penyimpanan dan perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelola zakat dan lain-lain. Para pengurus zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi upah yang pantas walaupun mereka tidak bukan orang fakir dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (13,5%). Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai lebih dari keperluan. Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambil dari anggaran pemerintah sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahiq lain. Para amil zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah baik dalam bentuk uang ataupun barang. Memperlengkapi gedung dan administrasi suatu

www.facebook.com/indonesiapustaka

84

badan zakat dengan segala peralatan yang diperlukan bila tidak dapat diperoleh dari kas pemerintah, hibah atau sumbangan lain, maka dapat diambil dari kuota amil sekadarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus berhubungan langsung dengan pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran zakat atau berhubungan dengan peningkatan jumlah zakat. Instansi yang mengangkat dan mengeluarkan izin beroperasi suatu badan zakat berkewajiban melaksanakan pengawasan untuk meneladani sunnah Nabi Muhammad saw. dalam melakukan tugas kontrol terhadap para amil zakat. Seorang amil zakat harus jujur dan bertanggung jawab terhadap harta zakat yang ada di tangannya dan bertanggung jawab mengganti kerusakan yang terjadi akibat kecerobohan dan kelalaiannya. Para petugas zakat seharusnya mempunyai etika keislaman secara umum, seperti penyantun dan ramah kepada para wajib zakat dan selalu mendoakan mereka begitu juga terhadap para mustahiq, dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial serta menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada para mustahiq. Amin; 1. Orang yang tepercaya, wakil; seseorang yang mempunyai hubungan dengan harta sebagai amanah. 2. Wali amanat; kegiatan usaha yang dilakukan untuk mewakili kepentingan pihak tertentu seperti pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara bank umum dan emiten surat berharga yang bersangkutan. Amin; Wali amanat; kegiatan usaha yang dilakukan untuk mewakili kepentingan pihak tertentu seperti pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara bank umum dan emiten surat berharga yang bersangkutan. Amin al-’uddi; Teller; Lihat Amin as-shunduq. Amin as-Shunduq; 1. Teller, petugas bank yang bertangung jawab menerima simpanan, mencairkan cek, dan memberikan jasa pelayanan perbankan lain kepada masyarakat. 2. Kasir (casier), orang yang bertugas menerima dan membayar uang atas perintah yang berwenang. Amortisasi; Prosedur akuntansi yang secara bertahap mengurangi nilai biaya dan suatu aktiva dengan umur manfaat terbatas atau aktiva tidak berwujud lain melalui pembebanan berkala ke pendapatan. Amortisasi juga dapat berarti pengurangan utang dengan pembayaran pokok dan margin secara teratur dengan jumlah tertentu sehingga pinjaman terbayar pada saat jatuh tempo (amortization; amorticement). Amn Maliyah; Instrumen keuangan (financial security). Suatu instrumen keuangan yang diterbitkan perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah sebagai tujuan meminjam uang dan menghimpun modal baru. Surat-surat berharga yang biasanya dipergunakan adalah saham (share stock), surat utang (debentures), wesel (bills of exchange), surat berharga pemerintah (treasury bills), dan obligasi (bonds). Sekali diterbitkan, surat berharga ini dapat diperjualbelikan dipasar uang (money markets) atau pasar modal (stock exchange). Amwal; Bentuk jawak dari mal (harta, kekayaan, benda), yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki dan diambil manfaatnya; Allah Swt. pemilik utama harta yang dimiliki manusia, sedangkan manusia selaku khalifah-Nya hanya diberi amanah

www.facebook.com/indonesiapustaka

85

untuk mengelola harta. Alamwal juga menjadi nama kitab-nya Abu Ubaid yang kemudian hari ditiru oleh Adam Smith dengan judul The Wealth of Nation. Amwal–Asas Pemilikan Amwal; Pemilikan amwal didasarkan pada asas: a. amanah, bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah Swt. untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup. b. infiradiyah, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi. c. ijtima’iyah, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat. d. manfaat, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit madharat. Amwal–Cara Perolehan Amwal; Benda dapat diperoleh dengan cara: a. pertukaran. b. pewarisan. c. hibah. d. wasiat. e. pertambahan alamiah. f. jual beli. g. luqathah. h. wakaf. i. cara lain yang dibenarkan menurut syariah. Amwal–Sifat Pemilikan Amwal; Prinsip pemilikan amwal adalah: a. pemilikan yang penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu; b. pemilikan yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu; c. pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan. d. pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah tasharrufnya. e. Pemilikan syarikat yang penuh di-tasharruf-kan dengan hak dan kewajiban secara proporsional. Amwal al Fadhilah; Semua pendapatan yang berasal dari sumber daya alam. Amwal ‘Ammah; Dana pemerintah; Utang pemerintah kepada masyarakat yang dihimpun dalam suatu akun untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. Amwal Fadilah; Harta yang berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau harta seorang muslim yang telah murtad dan pergi meninggalkan negaranya. Amwal Mustamirah Ghairu Najihah; Nonperforming Financing (NPF); Persentase pembiayaan bank syariah yang tidak lancar. Anak; Adalah seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau belum pernah menikah. Anak Perusahaan; Perusahaan yang turut atau sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan lain karena sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh perusahan lain tersebut; sin. perusahaan anak (subsidiary company). Analis Pembiayaan; Orang yang menganalisis permohonan pembiayaan dari berbagai aspek yang terkait untuk menilai kelayakan usaha yang akan dibiayai; analisis tersebut meliputi antara lain, aspek hukum, lingkungan, keuangan, pemasaran, produksi, manajemen, ekonomi, dan tersedianya jaminan yang cukup (credit analyst). Analis Sistem Computer; Seseorang yang ahli dalam mengembangkan sistem untuk penyelesaian masalah-masalah di bidang komputer (system analyst). Analisis Agunan Pembiayaan; Lihat Pembiayaan–Analisis Agunan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

86

Analisis Akuntansi (Accounting Analysis); Merupakan proses evaluasi sejauh mana akuntansi keuangan mencerminkan realitas ekonomi. Analisis Akuntansi dilakukan dengan mempelajari transaksi keuangan dan peristiwa perusahaan, menilai dampak kebijakan akuntansi terhadap laporan keuangan, menyesuaikan laporan keuangan tersebut agar lebih mencerminkan keadaan ekonomi yang mendasarinya dan membuatnya lebih sesuai untuk analisis keuangan. Laporan keuangan merupakan sumber informasi utama untuk analisis laporan keuangan. Kualitas analisis keuangan tergantung pada keandalan laporan keuangan yang selanjutnya tergantung pada kualitas analisis akuntansi. Analisis akuntansi khususnya penting untuk analisis komparatif. Rujukuan analisis akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi. Dalam kenyataannya prinsip dasar akuntansi tidak selamanya “catch up” dengan kompleksitas perusahaan. Prinsip dasar akuntansi muncul sebagai bagian dari proses politik untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak yang sering kali memiliki benturan kepentingan. Keterbatasan Akuntansi memengaruhi kegunaan laporan keuangan dan menimbulkan masalah dalam analisis. Ketidakseragaman akuntansi menyebabkan masalah perbandingan (tidak “Apple to Apple”). Company A menerapkan kebijakan akuntansi berbeda dari Company B untuk transaksi yang sama. Akan terjadi kekacauan kalau “perusahaan” terlalu sering mengubah kebijakan akuntansinya. Ketidaktepatan dalam akuntansi dapat mendistorsi informasi laporan keuangan. Analisis Akuntansi–Sasaran Utama; Sasaran utama Analisis Akuntansi adalah (1) Mengevaluasi dan mengurangi risiko akuntansi serta meningkatkan muatan ekonomis laporan keuangan, termasuk komparabilitas. (2) Untuk memenuhi sasaran tersebut di atas maka diperlukan penyajian ulang dan pengklasifikasian ulang laporan keuangan untuk meningkatkan muatan ekonomi dan komparabilitas. Analisis Akuntansi dan Kualitas Laba; (1) Analisis akuntansi meliputi evaluasi kualitas laba perusahaan atau, secara lebih luas, kualitas akuntansinya. (2) Kualitas laba ditentukan oleh: bisnis perusahaan, kebijakan akuntansinya, kuantitas dan kualitas informasi yang diungkapkannya, kinerja dan reputasi manajemen, serta kesempatan dan insentif untuk manajemen laba. (3) Analisis akuntansi juga mencakup evaluasi atas daya tahan laba (earning persistence), yang kadang kala disebut “sustainable earning power”. (4) Analisis akuntansi paling sering tidak dipahami, tidak dihargai, dan tidak diaplikasikan secara efektif dalam analisis bisnis. Analisis Bisnis; Merupakan proses evaluasi prospek ekonomi dan risiko perusahaan. Analisis Bisnis meliputi: analisis lingkungan bisnis perusahaan, strateginya, posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Analisis Bisnis berguna dalam banyak keputusan bisnis seperti: a) memilih investasi dalam efek ekuitas dan efek utang; b) memilih perpanjangan pinjaman dengan utang jangka pendek atau utang jangka panjang; c) menilai perusahaan dalam penawaran saham perdana; dan d) mengevaluasi restrukturisasi yang meliputi merger, akuisisi, dan divestasi. Analisis Kecenderungan; Salah satu metode analisis yang digunakan dalam rangka pemberian pembiayaan. Analisis ini dilakukan secara terperinci, meliputi nisbah keuangan dan aliran kas atau arus kas beberapa periode akuntansi untuk

www.facebook.com/indonesiapustaka

87

menentukan besamya pembiayaan yang dapat diberikan. Analisis ini berguna untuk menentukan apakah keadaan keuangan nasabah cenderung membaik atau memburuk (trend analysis). Analisis Keuangan (Financial Analysis); Merupakan penggunaan laporan keuangan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan dan untuk menilai kinerja keuangan pada masayang akan datang. Analisis Kinerja; Analisis untuk menilai tingkat keberhasilan bank pada periode tertentu berdasarkan rencana kerja, laporan realisasi rencana kerja, dan laporan berkala bank; aspek yang dinilai terutama meliputi modal (capital), aset (asets), manajemen (management), hasil (earning), dan likuiditas (liquidity), disingkat CAMEL, kepatuhan terhadap ketentuan, dan aspek lain; di Indonesia analisis kinerja bank pada dasarnya dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Analisis kinerja juga dapat dilakukan oleh pihak lain untuk berbagai tujuan (performance analysis). Analisis Kredit; Merupakan evaluasi atas kelayakan perusahaan untuk mendapatkan kredit. Analisis Laporan Common Size; Merupakan pengetahuan atas proporsi kelompok atau subkelompok yang membentuk suatu pos tertentu bermanfaat bagi analisis laporan keuangan. Secara khusus dalam analisis neraca, total aktiva (atau kewajiban ditambah ekuitas) biasa dinyatakan sebagai 100 persen. Kemudian pos-pos dalam kelompok ini dinyatakan sebagai persentase terhadap total yang bersangkutan. Analisis ini disebut juga sebagai analisis vertical. Analisis ini digunakan untuk meneliti pos-pos yang membentuk subkelompok tertentu. Sebagai contoh, dalam menilai likuiditas aktiva lancar, penting untuk diketahui beberapa proporsi aktiva lancar yang terdiri atas persediaan, bukan proporsi persediaan terhadap total aktiva. Analisis Laporan Keuangan Komparatif; Adalah analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menelaan neraca, laporan rugi laba atau laporan arus kas yang berurutan dari satu periode ke periode berikutnya. “Time Series Analysis”. Analisis ini meliputi penelaahan perubahan saldo tiap-tiap akun dari tahun ke tahun atau selama beberapa tahun. Informasi utama yang diperoleh adalah “Trend”. Perbandingan laporan selama beberapa periode dapat menunjukkan arah kecepatan dan jangkauan jarak sebuah tren. Analisis Laporan Keuangan; Adalah aplikasi dari alat dan teknis analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis. Manfaat Analisis Laporan Keuangan: (1) Mengurangi ketidakpastian analisis bisnis. (2) Menyediakan fasilitas dasar yang sistematis dan efektif untuk analisis bisnis. Analisis Likuiditas; Analisis atas laporan keuangan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya (liquidity analysis). Analisis Marginal; Analisis informasi ekonomi dengan cara menguji hasil nilai tambah ketika suatu variabel meningkat akibat meningkatnya variabel lain (marginal analysis). Analisis Nisbah; Analisis rasio (ratio analysis).

www.facebook.com/indonesiapustaka

88

Analisis Pekerjaaan; Analisis untuk memperoleh gambaran pekerjaan yang akan dilakukan, tanggung jawab, sifat, waktu, dan sebagainya untuk menentukan kualifikasi yang harus dimiliki seorang pekerja agar dapat melaksanakan tugas secara efisien (job analysis). Analisis Pembiayaan; Adalah Kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permasalahan pembiayaan. Hasilnya: Untuk mengetahui apakah suatu pembiayaan itu (1) Usaha nasabah layak (Feasible); (2) Hasil usaha dapat dipasarkan (Marketable); (3) Menguntungkan (Profitable); (4) Dapat dilunasi tepat waktu. Analisis Pembiayaan–4P; Analisis pembiayaan yang meliputi faktor: (1) Personality: Kepribadian calon nasabah, termasuk keluarga, hobi, kebiasaan pemenuhan kewajiban masa yang lalu. Dalam hal ini badan usaha dinilai personality dan manajemen kunci; (2) Purpose: Tujuan perusahaan yang dipikirkan hanyalah tujuan yang sesuai dengan baseline bank, yang berarti tersedianya SDM pakar pada sektor usaha yang bersangkutan; (3) Prospect: Estimasi masa depan (setidaknya dalam jangka waktu pembiayaan) dari usaha yang dimintakan pembiayaan, sektor usaha nonmigas yang efisien, memiliki prospek yang lebih baik; (4) Payment: Sumber atau kekuatan untuk membayar kembali angsuran pembiayaan dan margin/bagi hasil. Untuk itu harus dapat disusun estimasi cash inflow dan cash outflow. Dari analisis projected financial statement dan informasi syarat penjualan dan syarat pembayaran pembelian dapat disusun estimasinya. Analisis Pembiayaan–5C + 2C; Analisis pembiayaan yang meliputi faktor: (1) Character: Watak/Sifat; (2) Capacity: Kemampuan menjalankan usaha; (3) Capital: Modal yang dimiliki nasabah); (4) Condition of Economy; (5) Collateral; (6) Competence; (7) Constraint: Batasan/hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis dilaksanakan pada tempat tertentu. Analisis Pembiayaan–Analisis Laporan Keuangan; Analisis Laporan Keuangan pada Analisis Pembiayaan mencakup beberapa hal berikut: (1) Profitability: (a) Kemampuan Penjualan; (b) Efisiensi Biaya; (c) Besar Keuntungan; (d) Ratio yang digunakan: ROE, ROS, Sales, CGS/sales, SGA/sales; (2) Aset Efficiency; (a) Kebijakan Modal Kerja (WI); (b) Efektivitas Barang Modal (Fixed Aset); (c) Kebijakan Penyusutan; (d) Ratio: WI, AR-DOH, INV-DOH, AP-DOH; (3) Liquidity dan Leverage; (a) Kemampuan Likuiditas; (b) Kebijakan Solvabilitas; (c) Ratio yang digunakan: Current Ratio (CR), Quick Ratio (QR), Finance Leverage (Rasio Kewajiban + Plafon Pembiayaan terhadap Modal). Analisis Pembiayaan–Cakupan; Cakupan analisis pembiayaan adalah sebagai berikut: (1) Analisis tingkat risiko (melalui analisis 5’C); (2) Menentukan jumlah pembiayaan yang layak: (3) Menentukan covenant (menetapkan syarat-syarat kredit sebagai langkah untuk mengurangi risiko). Analisis Pembiayaan–Komponen; Komponen pada analisis pembiayaan adalah sebagai berikut: (1) Tujuan Pengajuan Pembiayaan; (2) Riwayat Usaha dan Manajemen (Karakter dan Kapasitas/Kompetensi); (3) Siklus Usaha dan Analisis Industri (Kondisi & Keterbatasan); (4) Hubungan Bank, Analisis Rekening Koran dan Analisis Laporan Keuangan (Kapital). (5) Kelayakan Jaminan (Kolateral). Analisis Pembiayaan–Pendekatan Working Investment (WI); Adalah perhitungan

www.facebook.com/indonesiapustaka

89

kebutuhan modal kerja perusahaan yang tidak dapat dipenuhi oleh dana spontan dalam operasi usaha. Rumus: WI = Trading Aset–Spontaneous Financing. WI = (AR + Inv)–(AP + AE). Trading Aset: Kemampuan perusahaan membiayai usahanya secara mandiri dari sumber dana yang dimiliki dari pendapatan yang berasal dari penjualan tunai maupun nontunai pada waktu yang tertentu (satu siklus operasi normal). Spontaneous Financing: Kemampuan perusahaan membayar kewajiban kepada para pemasok dan semua beban usaha terkait dari pendapatan yang berasal dari penjualan tunai maupun nontunai dalam satu siklus operasi normal. AR = Account Receivables (Piutang Dagang); INV = Inventory (Persediaan Barang Dagangan); AP = Account Payable (Utang Dagang); AE = Accrued Expenses (Biaya YMH dibayar). WI Neraca (sesungguhnya): (A/R + Inv)–(A/P + A/E) -% GPM x A/R. Pengaruh Faktor Waktu dalam Kebutuhan WI: perbedaan antara waktu menerima uang dengan waktu mengeluarkan uang. Ada 2 faktor waktu dalam Siklus ACC (Aset Convertion Cycle): (1) Faktor Waktu Sempurna: Kemampuan mendapatkan dana dari piutang (AR) lebih cepat atau tepat waktu daripada waktu pembayaran utang dagang (AP) dan biaya yang masih dibayar (AE). (2) Faktor Waktu Tidak Sempurna: Jika lebih dahulu harus membayar kewajiban kewajiban (AP & AE) sedangkan sumber pembayarannya belum dapat terealisasi pada waktu yang sama. Analisis Pembiayaan–Pendekatan; Pendekatan analisis pembiayaan adalah sebagai berikut: (1) Classic Credit Analysis (Expert System), dengan ketentuan (a) Keputusan Dilakukan oleh Experties Berdasarkan Analisis 5 C’s; (b) Bobot atas Five Key Factors dilakukan secara subjektif berdasarkan preferensi masing-masing pemutus; (c) Problem utama dalam sistem ini yaitu “Subjectivity dan Inconsitency”. (2) Traditional Credit Analysis (Rating System), dengan ketentuan: (a) Analisis dilakukan dengan menilai kualitas kredit berdasarkan parameter kualitatif yang telah ditetapkan; (b) Kualitas kredit dikelompokkan menjadi beberapa skala (misalnya 1–10); Contoh: Pendekatan kolektibilitas oleh Bank Indonesia; (3) New Credit Risk Analysis (Credit Scoring System), dengan ketentuan (a) Menggunakan dasar konsep Classic dan Traditional Approach; (b) Meminimalkan subjektivitas dan inkonsistensi dengan melakukan standar bobot masing-masing key factor 5 C’s; (c) Metode Credit Risk Rating (CRR). Analisis Pembiayaan–Penilaian; Penilaian pada analisis pembiayaan meliputi: 1. Aspek Hukum/Legalitas Usaha, meliputi: a. Bentuk Badan Hukum (PT/CV/Firma); b. Kewenangan Pengurus; c. Perijinan; 2. Aspek Manajemen; e. Itikad/Karakter Pengurus; f. Latar Belakang Pendidikan; g. Profesionalisme; h. Pengalaman; 3. Aspek Pemasaran, meliputi: a. Jenis dan Sifat Produk; b. Potensi dan Orientasi Pasar (ekspor/Lokal); c. Persaingan; d. Pola Penjualan; 4. Aspek Teknik dan Produksi; a. Teknologi yang digunakan; b. Negara asal Teknologi; c. Kapasitas Produksi; d. Proses Produksi; e. Sumber dan Pola Pengadaan Bahan Baku; f. Kualitas SDM. 5. Aspek Keuangan; a. Analisis Performance (Laporan Keuangan 3 tahun terakhir): (i) Ratio-ratio; (ii) Kebijakan Pembelanjaan (sumber dan penggunaan dana); b. Pembiayaan Bank: (i) KI dn IDC; (ii) KMK; c. Proyeksi Keuangan; (i) Proyeksi Laba Rugi; (ii) Pelunasan Pembiayaan Bank; (iii) Asumsi-asumsi yang digunakan; 6. Aspek

www.facebook.com/indonesiapustaka

90

Ekonomi dan Sosial: a. Kontribusi Ekonomis terhadap lingkungan setempat; b. Dampak sosial/lingkungan (AMDAL); 7. Aspek Jaminan: a. Jenis, kondisi dan Lokasi; b. Bukti Kepemilikan; c. Nilai; d. Marketable; e. Pengikatan. Analisis Pembiayaan–Tujuan; 1. Tujuan analisis pembiayaan adalah untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada bank secara tertib baik pokok, margin maupun bagi hasil sesuai kesepakatan. Kualitas hasil analisis tergantung pada: Kualitas SDM, Data yang diperoleh, dan Teknik analisis. 2. (a) Menilai tingkat kelayakan usaha/ debitur; (b) Menentukan tingkat risiko calon debitur. Analisis Pembiayaan Modal Kerja Syariah–Proses Analisis; Dalam melakukan penetapan akad Pembiayaan Modal Kerja Syariah, proses analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Hal pertama dan utama yang harus dilihat bank adalah jenis proyek yang akan dibiayai tersebut apakah memiliki kontrak atau belum. (2) Jika proyek tersebut memiliki kontrak, faktor berikutnya yang harus dicermati adalah apakah proyek tersebut untuk pembiayaan konstruksi atau pengadaan barang. Jika untuk pembiayaan konstruksi, pembiayaan yang layak diberikan adalah pembiayaan istishna’. Namun, jika bukan untuk pembiayaan konstruksi, melainkan pengadaan barang, pembiayaan yang patut diberikan adalah pembiayaan mudharabah. Jika proyek tersebut bukan untuk pembiayaan kontruksi ataupun pengadaan barang, bank tidak layak untuk memberikan pembiayaan. (3) Dalam hal proyek tersebut tidak memiliki kontrak, faktor selanjutnya yang harus dilihat oleh bank adalah apakah proyek tersebut untuk pembelian barang atau penyewaan barang. Jika untuk pembelian barang, hal berikutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut berupa ready stock atau goods in process. Jika ready stock, pembiayaan yang dapat diberikan adalah pembiayaan murabahah. Namun, jika bukan ready stock, melainkan goods in process, yang harus dilihat lagi adalah apakah proses barang tersebut memerlukan waktu kurang dari 6 bulan atau lebih. Jika kurang dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Namun, jika melebihi 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan istishna’. Jika untuk penyewaan barang, pembiayaan yang diberikan bank adalah pembiayaan ijarah. Analisis Pembiayaan yang Akan Direstrukturisasi; Analisis pembiayaan yang akan direstrukturisasi harus didasarkan pada prospek usaha nasabah dan kemampuan membayar sesuai proyeksi cashflow, dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Penjelasan rinci mengenai penyebab terjadinya tunggakan pokok dan/atau margin/bagi hasil pembiayaan yang didasarkan atas laporan keuangan, arus kas, proyeksi keuangan, kondisi pasar serta faktor-faktor lain yang berkaitan dengan usaha nasabah. (2) Perkiraan pengembalian seluruh pokok dan margin/bagi hasil pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan sebelum dan setelah restrukturisasi pembiayaan serta analisis rasio-rasio keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan dan kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaannya. (3) Peninjauan efisiensi manajemen nasabah untuk menentukan diperlukan

www.facebook.com/indonesiapustaka

91

atau tidaknya restrukturisasi di organisasi perusahaan nasabah. Dalam hal nasabah merupakan nasabah perorangan harus dipersyaratkan adanya agunan tambahan baru atau jaminan perorangan (personal guarantee) yang tepercaya. (4) Pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam menetapkan proyeksi arus kas nasabah serta dalam memperhitungkan nilai tunai (present value) dari angsuran pokok dan margin/bagi hasil yang akan diterima. (5) Tujuan dan penggunaan tambahan pembiayaan, apabila restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara penambahan fasilitas pembiayaan. Tambahan pembiayaan tidak diperkenankan untuk melunasi tunggakan. (6) Jadual pembayaran kembali yang telah direvisi dan telah disesuaikan dengan kemampuan membayar nasabah. (7) Rincian yang terkait dengan persyaratan pembiayaan, termasuk kesepakatan keuangan dalam akad pembiayaan, misalnya rekapitalisasi perusahaan nasabah atau dalam hal bank pada masamendatang memiliki hak untuk meningkatkan nisbah bagi hasil sejalan dengan kemampuan membayar nasabah. (8) Rincian kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan. Analisis Pembiayaan yang Keliru; Analisis pembiayaan yang keliru, terjadi bukan karena perubahan kondisi nasabah yang tak terduga, akan tetapi dikarenakan memang sejak awal nasabah yang bersangkutan berisiko tinggi. Keputusan pembiayaan bisa jadi adalah keputusan yang tidak valid. Kesalahan dalam pengambilan keputusan ini biasanya bersumber dari informasi yang tersedia. Untuk mengatasi hal ini, bank memerlukan staf yang terlatih dan berpengalaman dalam menyusun suatu pendekatan pembiayaan. Analisis Profitabilitas; Merupakan evaluasi atas tingkat pengembalian investasi perusahaan, berfokus pada sumber daya perusahaan dan tingkat profitabilitasnya, melibatkan identifikasi dan pengukuran dampak berbagai pemicu profitabilitasnya, dan melibatkan identifikasi dan pengukuran dampak berbagai pemicu profitabilitasnya. Analisis Profitabilitas ini merupakan analisis terhadap (1) Tingkat Pengembalian atas Investasi (Return on Investment), untuk menilai kompensasi keuangan kepada penyedia pendanaan ekuitas dan utang. (2) Kinerja Operasi. Untuk mengevaluasi margin laba dari aktivitas operasi. (3) Pemanfaatan Aktiva (Asets Utilization). Untuk menilai efektivitas dan intensitas aktiva dalam menghasilkan penjualan, disebut pula perputaran. Analisis Profitabilitas Nasabah; Metode analisis pendapatan dan biaya yang dihubungkan dengan penggunaan jasa-jasa bank oleh seorang nasabah dalam rangka memelihara hubungan kedua belah pihak. Analisis dimasukkan untuk mengetahui jumlah tingkat keuntungan yang diperoleh bank dan hasil hubungan dengan nasabah tersebut (customer profitability analysis). Analisis Prospektif; Merupakan peramalan hasil pada masayang akan datang, biasanya laba, arus kas, atau keduanya (Prospective Analysis;). Analisis ini ditarik dari analisis akuntansi, analisis keuangan, serta analisis bisnis dan strategi. Output dari analisis prospektif adalah hasil yang diharapkan (expected payoffs) pada masayang akan datang yang digunakan untuk mengestimasi nilai perusahaan. Analisis Rasio; Analisis untuk menilai kinerja bank dengan menggunakan rasio keuangan dan rasio lain, antara lain meliputi rasio permodalan, kualitas aktiva

www.facebook.com/indonesiapustaka

92

produktif, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen; sin. Analisis nisbah (ratio analysis). Analisis Rasio merupakan salah satu alat analisis keuangan yang paling sering digunakan dan paling populer, namun perannya sering disalahpahami dan dilebih-lebihkan. Faktor-faktor yang memengaruhi rasio: peristiwa ekonomi, faktor industri, kebijakan manajemen, dan metode akuntansi. Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah; Analisis restrukturisasi pembiayaan bermasalah meliputi: (1) Penjelasan rinci mengenai penyebab terjadinya tunggakan (2) Perkiraan pengembalian seluruh pokok dan margin/bagi hasil (3) Peninjauan efisiensi manajemen (4) Pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam menetapkan proyeksi arus kas. (5) Tujuan dan penggunaan tambahan pembiayaan (bila ada); (6) Jadual pembayaran kembali yang telah direvisi (7) Rincian yang terkait dengan persyaratan pembiayaan (8) Kelengkapan dokumen yang diperlukan. Analisis Risiko; Adalah evaluasi atas kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya. Analisis ini melibatkan penilaian atas solvabilitas dan likuiditas perusahaan sejalan dengan variasi laba. Karena risiko menjadi perhatian utama kreditor, analisis risiko sering dibahas dalam konteks analisis kredit. Analisis Sumber dan Penggunaan Dana; Analisis Sumber dan Penggunaan Dana merupakan evaluasi bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan dananya. Analisis ini memberikan pandangan tentang implikasi pendanaan perusahaan pada masayang akan datang. Analisis Sistem; Penelitian tentang apakah suatu prosedur atau sistem telah atau belum memenuhi standar untuk meningkatkan efisiensi (system analysis). Analisis Teknik; Perkiraan pergerakan harga dengan melakukan analisis atas volume perdagangan, penawaran dan permintaan, kecenderungan pasar jangka pendek atau jangka panjang, dan faktor lain yang memengaruhinya (technical analysis). Analisis Transaksi; (1) Transaksi (business transactions) merupakan kejadian-kejadian ekonomi suatu perusahaan yang dicatat. (2) Transaksi dapat bersifat eksternal dan internal. (3) Setiap transaksi mempunyai dua pengaruh terhadap persamaan akuntansi. Ananiyyah; Egois; Sikap mementingkan diri sendiri atas kepentingan orang lain. Anfal; 1. Adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum muslim dari harta kaum kafir harbi melalui peperangan. 2. adalah ghanimah (QS Al Anfal: 1). Ibnu Abbas dan Mujahid berpendapat bahwa anfal adalah ghanimah, yakni segala harta kekayaan orangorang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin melalui perang penaklukan. Pihak yang berwenang mendistribusikan ghanimah adalah Rasulullah saw. dan para khalifah setelah beliau. Rasulullah saw. telah membagikan ghanimah Bani Nadhir kepada kaum Muhajirin dan tidak kepada Anshar, kecuali Sahal bin Hanif dan Abu Dujanah, karena keduanya fakir. Rasulullah saw. juga memberikan ghanimah kepada muallaf pada perang Hunain dalam jumlah yang besar. Hal tersebut juga terjadi pada kurun Khulafaur Rasyidin. Khalifah berhak membagikan ghanimah kepada pasukan perang, ia juga dapat mengumpulkannya bersama fa’i, jizyah dan kharaj untuk dibelanjakan demi terwujudnya kemaslahatan kaum muslimin. Anggaran; Rencana keuangan terperinci dan terkoordinasi mengenai prakiraan penerimaan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun, sebagai sarana untuk sasaran suatu rencana kerja (budget).

www.facebook.com/indonesiapustaka

93

Anggaran Berimbang; Anggaran dengan jumlah penerimaan yang sekurangkurangnya sama dengan pengeluaran pada periode tertentu (balanced budget). Anggaran Dana Zakat; Daftar yang memuat keterangan perkiraan pemasukan dan pengeluaran zakat selama satu tahun mendatang. Anggaran Fleksibel; Anggaran yang dapat menampung perubahan perkiraan dan pengeluaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa berbagai jenis biaya berbeda terhadap tingkat produksi atau jumlah penjualan yang berbeda (flexible budget). Anggaran Kas; Anggaran penerimaan dan pengeluaran kas untuk suatu periode yang akan datang; anggaran tersebut membantu manajemen untuk mengamankan keseimbangan penerimaan dan pengeluaran kas sesuai dengan kewajaran (cash budget). Anggaran Modal; Anggaran mengenai penerimaan dan pengeluaran barang modal dalam periode tertentu (capital budget). Anggaran Tetap; Anggaran yang tidak akan diubah atau tidak akan disesuaikan dengan perkembangan selama tahun anggaran yang bersangkutan (fixed budget). Anggota Sindikasi; 1. Anggota dari suatu kelompok investor (dalam hal ini adalah bank) yang membiayai suatu proyek; 2 Anggota dan suatu kelompok investor yang bertindak sebagai penjamin dalam penerbitan saham (syndicate member). Angkat Nilai; Peningkatan nilai surat berharga berdasarkan kekuatan penawaran dan permintaan pasar. Seorang pialang dapat menaikkan harga saham atau obligasi apabila terjadi peningkatan permintaan atas surat berharga tersebut (marking up rates). Angkatan Kerja; Semua orang yang tetah mencapai umur tertentu dan mempunyai kesanggupan bekerja, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan (labour force). Angsuran Tak Tercatat; Angsuran pinjaman yang dibayarkan atau disetorkan pada masa tenggang, tetapi karena suatu alasan atau hal lain, pembayaran tersebut tidak dibukukan dalam akun yang seharusnya; jika pada waktunya nanti tidak dilakukan koreksi, akan mengakibatkan denda keterlambatan terhadap pemilik akun (missing payment). Angsuran Tetap; Pembayaran kewajiban dalam jumlah tetap dalam periode tertentu tanpa memperhitungkan jenis, jumlah pemakaian, pembelian, dan sebagainya; sin. tarif tetap (flat rate). Aniyah; ‘Aniyah; Termasuk dalam unsur harta yaitu harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (a’yan). Anjak Piutang (Factoring); Fawatir; 1. Kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam atau luar negeri; perusahaan yang melakukan anjak piutang disebut perusahaan anjak piutang (factoring). 2. Suatu pengambilalihan utang dengan nilai lebih rendah daripada nilai ekonomi (discount). Nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu

www.facebook.com/indonesiapustaka

94

kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu; Penganjak piutang: Pihak yang kegiatannya membeli piutang pihak lain dengan menanggung risiko tak terbayarnya utang (factor). Anjak Piutang–Ketentuan Akad; Berikut ini beberapa ketentuan akad pada anjak piutang secara syariah: (1) Akad yang dapat digunakan dalam Anjak Piutang Secara Syariah adalah Wakalah bil Ujrah. (2) Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang; (3) Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dari yang berpiutang untuk melakukan penagihan (collection) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar; (4) Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan (Qardh) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang; (5) Atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh ujrah/ fee; (6) Besar ujrah harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang; (7) Pembayaran ujrah dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad; (8) Antara akad Wakalah bil Ujrah dan akad Qardh, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (ta’alluq). Anjungan Tunai Mandiri (ATM); Automatic Teller Machine; 1. Anjungan Tunai Mandiri (ATM), yaitu kegiatan kas atau nonkas yang dilakukan secara elektronis untuk memudahkan nasabah antara lain dalam rangka menarik atau menyetor secara tunai atau melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antarbank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah, termasuk ATM yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi melalui kerja sama dengan pihak lain. 2. mesin dengan sistem komputer yang diaktifkan dengan kartu magnetik bank yang berkode atau bersandi; melalui mesin tersebut nasabah dapat menabung, mengambil uang tunai, mentransfer dana antarrekening, dan transaksi rutin; ATM dipasang secara nasional ataupun internasional sehingga memudahkan nasabah mendapatkan uang tunai dari ATM di negara tempat nasabah berada dengan menggunakan kode atau sandi ATM yang diterbitkan oleh bank yang bersangkutan dan nomor jati diri nasabah (automated teller machine/ ATM). Anjuran; Permintaan secara informal oleh pejabat bank sentral dan/atau pejabat lembaga pemerintah untuk meyakinkan para bankir agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka pengendalian moneter. Permintaan tersebut dapat dilakukan melalui telepon, atau siaran pers, seperti imbauan kepada bank untuk menurunkan margin pinjaman pembiayaan pemilikan rumah sehingga lebih banyak masyarakat menengah yang dapat membeli rumah (moral suasion). Annuitant; Pemegang polis yang berhak menerima tunjangan dari Perusahaan Asuransi selama jangka waktu tertentu. An Taraadhin Minkum; Mutual Goodwill; Transaksi yang dilakukan dengan suka rela antarpihak.

www.facebook.com/indonesiapustaka

95

Antisipasi Risiko–Tujuan; Tujuan antisipasi risiko di bank syariah adalah: (1) Preventive (Pencegahan): (a) Memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. (b) Memerlukan opini bahkan fatwa DSN bila Bank Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai atau berada di luar kewenangannya. (2) Detective (Pengamatan): Pengawasan meliputi 2 aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS. Kadang kala timbul pemahaman yang berbeda atas suatu transaksi apakah melanggar syariah atau tidak. (3) Recovery (Pembetulan): Koreksi atas suatu kesalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DSN untuk aspek syariah. Anuitas; Salah satu cara pembayaran kewajiban secara berkala selama jangka waktu tertentu (annuity). Anuitas Abadi; Anuitas dengan jangka waktu yang tidak terbatas (perpetuity). Anuitas Sederhana; Anuitas dengan jangka waktu bunga atau premi yang bertepatan dengan jangka waktu pembayaran berkala (simple annuity; ordinary annuity). Anuitas Tak-Terduga; Pembayaran tahunan yang frekuensi atau jangka waktu pembayarannya dilakukan apabila terjadi peristiwa yang tidak pasti (contingent annuity). Anuitas Tertangguh; Anuitas dengan pembayaran yang akan dimulai pada waktu tertentu pada masa yang akan datang (deferred annuity). APHT; Akte Pengambilalihan Hak Tanggungan. Aplikasi; Formulir permohonan yang harus diisi oleh nasabah dan/atau calon nasabah untuk mencatat informasi yang dibutuhkan oleh bank (application). Aplikasi Buku Cek; Formulir yang harus diisi dan ditandatangani oleh pemegang akun untuk memperoleh buku cek baru dari bank (application for cheque book). Applicant; Importir/Pembeli, pihak yang memberi amanat kepada issuing bank/ opening bank untuk membuka L/C. Appraisal; 1. Adalah penaksiran nilai atau harga atas suatu harta kekayaan yang berbentuk tanah, bangunan, mesin, dan harta kekayaan lain. 2. Adalah perkiraan kuantitas, kualitas, dan nilai. Melalui cara ini nilai harta yang akan dipertanggungkan ditentukan. Apresiasi; 1. Kenaikan nilai suatu aktiva akibat kenaikan harga pasar, penilaian kembali, atau pendapatan yang diterima dibandingkan dengan nilai sebelumnya. 2. Kenaikan nilai suatu mata uang terhadap mata uang lain sesuai dengan keadaan pasar dalam sistem kurs mengambang (appreciation). 3. Apresiasi; Kenaikan nilai tukar dari harta benda yang disebabkan oleh faktor tertentu (misalnya ekonomis) yang sifatnya bisa sementara atau tetap. Aqad al-Mauquf; Akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayiz. Aqad Ghairu Shahih; Akad yang tidak sahih; Akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

www.facebook.com/indonesiapustaka

96

Aqidah; Akidah; ‘aqidah berasal dari kata bahasa Arab ‘aqad, yang berarti ikatan. Menurut ahli bahasa, definisi “aqidah” adalah sesuatu yang dengannya diikatkan hati dan perasaan halus manusia atau yang dijadikan agama oleh manusia dan dijadikannya pegangan. Jadi, akidah ini bagaikan ikatan perjanjian yang kukuh yang tertanam jauh di dalam lubuk hati sanubari manusia. Ia merupakan suatu bentuk pengakuan/persaksian secara sadar mengenai keyakinan, keimanan, dan kepercayaan, bahwa ada suatu Zat Yang Esa yang telah menciptakan seluruh alam ini beserta isinya. Zat ini adalah Zat Yang MahaKuasa, yang kepada-Nya bergantung segala sesuatu. Zat ini pulalah yang memberi kehidupan di alam semesta, memeliharanya, dan kemudian mematikannya. Dari Zat inilah semua yang ada berasal, kemudian kepada Zat ini pulalah semua yang ada ini akan kembali. Zat Yang Maha Esa dan Mahakuasa ini adalah Allah Swt. Aspek akidah adalah aspek yang berhubungan dengan masalah-masalah keimanan dan dasar-dasar agama (ushuluddin). Karena itu, sering kali kata ‘aqidah dan iman digunakan secara bergantian. Akidah memberikan visi dan makna bagi eksistensi kehidupan manusia di bumi. Akidah inilah yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat kehidupan, dari mana asal-muasalnya, apa maknanya, apa yang harus dilakukan manusia dalam hidupnya, ke mana hidup ini harus diarahkan, serta ke mana semuanya ini akan menuju/berakhir. Karena itu, akidah adalah roh bagi setiap orang, yang apabila dipegang teguh akan memberikan kehidupan yang baik dan menggembirakan bagi yang bersangkutan. Sebaliknya tanpa akidah, hidup ini akan kehilangan maknanya dan karenanya akan matilah semangat kerohanian manusia. Aqila atau Al-`Aqila (Asal Mula Asuransi Syariah); Sebenarnya konsep asuransi Islam bukanlah hal baru, karena sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. yang disebut dengan Aqilah. Bahkan menurut Thomas Patrick dalam bukunya Dictionary of Islam, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu bahwa, jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (diyat) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh tersebut yang disebut Aqilah, harus membayar uang darah atas nama pembunuh. Menurut Dr. Muhammad Muhsin Khan, kata Aqilah berarti Asabah yang menunjukkan hubungan ayah dengan pembunuh. Oleh karena itu, ide pokok dari Aqilah adalah suku Arab zaman dulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama pembunuh untuk membayar pewaris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan sama dengan premi praktik asuransi, sementara kompensasi yang dibayar berdasarkan al-Aqilah mungkin sama dengan nilai pertanggungan dalam praktik asuransi sekarang, karena hal itu merupakan bentuk perlindungan finansial untuk pewaris terhadap kematian yang tidak diharapkan dari sang korban. Pada perkembangan selanjutnya, kata Syaekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dengan datangnya Islam, sistem Aqilah diterima oleh Rasulullah saw. menjadi bagian dari hukum Islam hal tersebut dapat dilihat pada hadis Nabi dalam pertengkaran antara dua wanita dari suku Husail: “Diriwayatkan oleh Abu Hanifah yang mengatakan: pernah dua

www.facebook.com/indonesiapustaka

97

wanita dari suku Huzail bertikai ketika seorang dari mereka memukul yang lain dengan batu yang mengakibatkan kematian wanita itu dan jabang bayi dalam rahimnya. Pewaris korban membawa kejadian itu ke pengadilan Nabi Muhammad saw. yang memberikan keputusan bahwa kompensasi bagi pembunuh anak bayi adalah membebaskan seorang budak laki-laki atau perempuan sedangkan kompensasi atas membunuh wanita adalah uang darah (diyat) yang harus dibayar oleh Aqilah (saudara pihak ayah) dari yang tertuduh. Murtadha Mutahhari, ketika menjelaskan tentang ad-Diyat `ala al-`Aqilah mengatakan. Anda mungkin pernah mendengar ungkapan: Ad-Diyah `ala Al-`Aqilah yang merupakan ungkapan yang sangat masyhur. Sebagian orang mengira bahwa kata `Aqilah berasal dari kata `aql (akal), sehingga ungkapan itu diartikan denda yang dibebankan kepada orang yang berakal (sudah dewasa). Padahal tidak demikian; `Aqilah merupakan istilah tersendiri. Dalam bahasa Arab, makna al`aql di antaranya adalah denda dan al `aqil adalah orang yang membayar denda. Dalam beberapa kasus Islam membebankan denda asuransi kepada orang lain (bukan yang melakukan pelanggaran). Namun, dalam ad-Diyah, yang menjadi sebab adalah bukan kesengajaan, melainkan karena kekeliruan. Apabila ad-Diyah itu disebabkan kesengajaan, tidak ada asuransi yang memikul tanggung jawab ini. Karena itu disyaratkan agar kerusakan itu tidak disebabkan kesengajaan. Dalam masalah ad-Diyah, para ulama mengatakan, “Wajib membayar denda terhadap sebagian kerusakan yang disebabkan kekeliruan seperti pembunuhan atau melukai karena kekeliruan atau kelalaian.” MM Billah dalam disertasi doktornya mengatakan bahwa piagam (konstitusi) Madinah, Konstitusi Pertama di dunia yang dipersiapkan langsung oleh Nabi Muhammad saw. setelah hijrah ke Madinah, dalam beberapa pasalnya memuat ketentuan tentang asuransi sosial dengan sistem Aqilah. Dalam pasal 3 Konstitusi Madinah: Rasulullah saw. membuat ketentuan mengenai penyelamatan jiwa para tawanan, yang menyatakan bahwa jika tawanan yang tertahan oleh musuh karena perang harus membayar tebusan kepada musuh untuk membebaskan yang ditawan. Konstitusi tersebut merupakan bentuk lain dari asuransi sosial: “Imigran di antara Quraish harus bertanggung jawab untuk membebaskan tawanan dengan cara membayar mereka tebusan supaya kolaborasi yang saling menguntungkan di antara orang-orang yang percaya sejalan dengan prinsip kebaikan dan keadilan”. Aqilah; Berasal dari kata Asabah yang menunjukkan hubungan ayah dengan pembunuh; wali terpidana membunuh; saling memikul beban atau tanggung jawab untuk keluarganya; seseorang yang membayar denda atau ganti rugi yang diberikan oleh pelaku pembunuhan kepada pewaris yang terbunuh. Aqjah; Mata uang Turki. Beredar di Irak dan Mesir. Orang Mesir menyebut juga Aqsya. Aradh wa Thalab; Penawaran dan permintaan (supply and demand). Ar Rasyi; Pelaku suap. Ar Ribh at Tijar; Laba dagang, pertambahan pada harta yang telah dikhususkan untuk perdagangan sebagai hasil dari proses barter dan perjalanan bisnis. Arbah; Laba. Arbah al Murakha lis Sanawat Sabiq; Laba yang dipindahkan ke tahun berikutnya.

www.facebook.com/indonesiapustaka

98

Arbah Tahta at Tawzi; Laba yang siap dibagikan. Arbitrase; Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan oleh pihak ketiga sebagai penengah (arbiter/arbitrator) yang ditunjuk oleh pihak yang berselisih; setiap putusan yang diambil oleh arbiter bersifat mengikat dan harus ditaati oleh semua pihak yang berselisih (arbitration). Arbitrase–Makna Klausula Arbitrase; Adalah suatu ketentuan yang dicantumkan dalam suatu perjanjian oleh para pihak yang mengharuskan tiap perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan perjanjian itu akan diajukan kepada Arbitrase untuk diputus. Klausula Arbitrase ini sangat penting karena: 1. Akan menentukan kelangsungan atau kewenangan penyelesaian penyelesaian sengketa dengan sistem arbitrase. 2. Secara absolut menutup kewenangan PN untuk menerima/ memeriksa dan memutus perkaranya (Pasal 11 UU No. 30 tahun 1999). Klausula Arbitrase ini dapat disatukan dengan naskah perjanjian pokok, biasanya pada pasal bagian akhir, dan dapat dipisahkan dengan naskah perjanjian pokok menjadi naskah tambahan. Arbitrase–Penunjukan; Cara penunjukan arbitrase adalah: (1) Pactum Decompromittendo, yaitu Kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan melalui badan arbitrase sejak awal/sebelum terjadi sengketa. (2) Akta Kompromi; yaitu kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase setelah terjadi sengketa. Arbitrasi; Pemerolehan keuntungan dengan pembelian surat berharga, mata uang, atau komoditas pada harga yang rendah di suatu pasar dan serentak menjual pada pasar yang lain dengan harga yang lebih tinggi. Aktivitas tersebut mengurangi perbedaan antarpasar (arbitrage). Arbitrasi wesel; tindakan yang dilakukan oleh nasabah (debitur) untuk membayar utangnya di negara lain dengan menggunakan wesel dengan harapan memberikan pengeluaran yang serendah-rendahnya melalui pemanfaatan perubahan nilai tukar mata uang yang terjadi di pusat pasar uang dunia (arbitration of exchange). Arbun: ‘Arbun; Secara harfiah berarti kontrak dengan uang panjar. Misalnya, seorang pembeli mengakhiri pembelian dan memberikan sejumlah uang muka kurang dari harga beli, yang menyatakan bahwa jika pembeli memutuskan untuk mengambil barang, pembeli harus membayar harga barang dikurangi uang muka. Namun, jika pembeli memutuskan untuk tidak mengambil barangnya, penjual berhak atas uang muka tersebut. Hanya saja, transaksi ini dapat saja terlihat mendekati perjudian (opsi) ketika penjual memperoleh uang muka dengan cuma-cuma dan dipercaya secara tidak adil (akl al mal bi al bathil). Apalagi jika pembeli tidak menetapkan batas waktu opsi sehingga periode kontraknya menjadi tidak terbatas. Ardhul Mawat; Lahan pertanian yang tidak diproduktifkan. Ariah; Dalam peristilahan zakat maksudnya adalah pohon yang buahnya dihibahkan untuk orang fakir selama satu tahun. Ariyah; 1. Adalah pinjaman; meminjamkan suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma. Para fuqaha’ (ahli fikih) mendefinisikan ’ariyah sebagai pembolehan oleh pemilik akan miliknya untuk dimanfaatkan oleh

www.facebook.com/indonesiapustaka

99

orang lain dengan tanpa ganti (imbalan). 2. Adalah perbuatan seseorang yang membolehkan atau mengizinkan orang lain untuk mengambil manfaat barang miliknya tanpa ganti rugi; perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada pihak lain, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan membayar imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya itu kepada pihak pemberi; transaksi tolong-menolong yang murni tanpa ada unsur komersial. 3. Merupakan satu bentuk akad yang mengizinkan seseorang mengambil (mengeksploitasi) manfaat dari barang atau sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya tanpa ada imbalan. ARO; Automatic Roll Over. ART; Account Receivable Turnover. Arus Kas; Aliran dana yang mencerminkan perpindahan dana melalui suatu bank. Aliran dana pada bank biasanya merupakan simpulan aliran dana yang menunjukkan sumber dana dan penggunaan dana; sin. Aliran kas; Aliran dana (cash flow). Arus Kas Terdiskonto; Nilai yang diharapkan dari suatu penerimaan dan pengeluaran kas, dihitung dengan menggunakan nilai kini atau tingkat pengembalian hasil dan menjadi faktor dalam analisis, baik investasi modal maupun investasi sekuritas (discounted cash flow). Arus Modal Masuk; Perpindahan modal investasi dari luar negeri ke dalam negeri (net capital inflow). As’ar Sharf Mutaghayyirah; Sistem nilai tukar bebas (free floating exchange rates); sistem nilai tukar berdasarkan permintaan dan penawaran pasar. As’ar Islamiyyah; Harga nominal; Harga yang tertera yang memberikan indikasi nilai yang digunakan dalam suatu transaksi. AS/400; AS/400 (Application System/400) diperkenalkan oleh IBM pertama pada 20 Juni 1988. AS/400 dikenal sebagai keluarga komputer mini (mid-range) untuk sistem komputer multiuser. Komputer multiuser artinya suatu komputer tunggal yang bisa berinteraksi dengan lebih dari satu user pada satu saat. Pada Oktober 2000, IBM mengganti AS/400 menjadi IBM iSeries 400. Sebagai suatu sistem pendukung bisnis melalui jaringan (network), komputer AS/400 dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan lingkungan kerjanya dengan keunggulan-keunggulan sebagai berikut: 1. Arsitektur AS/400 memungkinkan pemakai untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi komputer baik perangkat keras maupun perangkat lunak terbaru tanpa mengganggu aplikasi yang telah ada. 2. AS/400 memungkinkan pemakai untuk mengembangkan aplikasi yang diperlukan untuk membantu perkembangan usaha. 3. Pemakai biasanya mendapat kebutuhan aplikasi yang akan digunakan terlebih dahulu sebelum memilih komputer dan peralatan yang akan digunakan. Untuk mendukung kebutuhan ini, AS/400 menyediakan lebih dari sepuluh ribu aplikasi bisnis di seluruh dunia yang sebagian besar adalah aplikasi yang bersifat client/server. AS/400 adalah sebuah komputer yang didefinisikan oleh perangkat lunak, bukan perangkat keras. Artinya jika program memerintahkan sebuah instruksi kepada mesin untuk dilaksanakan, instruksi tersebut tidak langsung diserahkan kepada mesin komputer melainkan harus melalui suatu lapisan peranti

www.facebook.com/indonesiapustaka

100

lunak yang biasa disebut lapisan microcode. Lapisan microcode dikenal sebagai System Licensed Internal Code (SLIC). Teknologi ini pada 1995 meng-upgrade sistem prosesor AS/400 yang sebelumnya CISC (Complex Instruction Set Computing) ke 64bit RISC (Reduced Instruction Set Computing). AS/400–Arsitektur Mesin; AS/400 selain memiliki prosesor utama juga memiliki beberapa prosesor lain, misalnya prosesor untuk proses input/output. Prosesor khusus tersebut ditujukan untuk suatu peralatan masukan/keluaran (Input/Output device). Suatu mesin AS/400 jenis besar bisa memiliki lebih dari 200 prosesor. Jika sistem prosesor utama (yang bisa terdiri atas lebih dari 1 processor) meminta untuk membaca atau menulis data dari atau ke suatu peralatan I/O, permintaan tersebut diberikan kepada prosesor yang khusus menangani salah satu I/O tersebut. Sementara itu, sistem prosesor utama dapat melanjutkan mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Desain seperti tersebut di atas (yang biasa disebut arsitektur model hierarki) membuat kinerja mesin AS/400 sangat baik untuk sistem prosedur komersial berbasis transaksi. AS/400 dirancang khusus untuk operasi bisnis dengan salah satu karakteristik utamanya adalah lebih ke arah pada masalah masukan dan keluaran ketimbang penghitungan (intensive computing). Selain keunggulan dari sisi kinerja, perancangan model hierarki menjadikan AS/400 sebagai komputer yang dapat diintegrasikan dengan peralatan lain dengan mudah sehingga ia menjadi sebuah solusi tunggal untuk tujuan pemakai yang banyak. Prosesor untuk pengolahan proses I/O tersebut terdapat pada suatu model card khusus. Salah satu contoh, card tersebut dapat berupa Integrated Netfinity Server (salah satu produk server PC dari IBM) yang berperan sebagai PC dalam sebuah I/O card AS/400, sehingga ia dapat digunakan untuk menjalankan sistem operasi seperti WindowsNT server serta aplikasi yang dapat digunakan pada sistem operasi tersebut, seperti Firewall Server. Sistem pengelolaan data pada mesin AS/400 tidak seperti pada sistem operasi lain seperti DOS yang menyimpan data dalam bentuk directory. Pada sistem OS/400, data dikategorikan dalam bentuk object. Di samping object terdapat daftar pada SLIC tentang bagaimana object tersebut dapat digunakan. Object disimpan dalam bentuk nama dan tipenya. Perintah atau instruksi pada OS/400 hanya dapat dilakukan pada object yang dapat diperintahkan oleh instruksi tersebut, dengan kata lain, sebuah object program tidak dapat dilakukan untuk object data dan begitu pula sebaliknya. Sehingga tidak terdapat penggunaan instruksi yang salah terhadap sebuah object. Terdapat dua keunggulan utama pada desain berbasis objek (object based). Pertama, sistem yang dibuat tidak bergantung (independen) pada mesin komputer yang digunakan, dengan kata lain, teknologi komputer dapat berkembang terus tanpa menggangu program aplikasi. Kedua, desain seperti ini memberikan tingkat integritas sistem yang sangat baik. AS/400–Network; Mesin AS/400 dapat diintegrasikan ke suatu jaringan komputer. Komputer yang dihubungkan bisa berada di dalam lingkungan sendiri (Intranet) maupun di luar lingkungan (extranet). Secara tradisional, meskipun mesin AS/400 merupakan suatu node dalam bentuk Advanced Peer-to-peer Networks (APPN) dan T2.1 node di SNA (subarea networks). Sistem jaringan ini juga mendukung model

www.facebook.com/indonesiapustaka

101

TCP/IP, IPX/SPX (Novell NetWare) dan OSI. Dengan demikian, mesin AS/400 ini bisa dihubungkan dengan mesin lain yang memiliki dan Network protocol yang berbeda. SNA, TCP/IP dan IPX/SPX adalah bagian dari pendudukung dasar yang disediakan oleh OS/400, sedangkan OSI merupakan sistem tambahan (di luar OS/400). AS/400–Pengaksesan Mesin AS/400 dari Remote System; Untuk mengakses suatu mesin AS/400 bisa digunakan teknik TELNET (aplikasi TCP/IP) ataupun dengan Client-Access400. Kekurangan dari penggunaan perintah TELNET terletak pada masalah virtual terminal, yaitu pada program emulator telnet. Kebanyakan program emulator tidak dapat memetakan keyboard PC pada umumnya pada posisi keyboard AS/400. Sedangkan jika menggunakan emulator Client-Access 400, emulator sudah disesuaikan dengan mesin AS/400. AS/400–Sistem Operasi OS/400; Sistem operasi yang digunakan pada AS/400 adalah OS/400. Dalam penginstallan sistem OS/400 perlu penyesuaian model mesin yang akan digunakan. Pada sistem OS/400 ini telah tersedia aplikasi comprehensive, communication, database serta pengaturan object. Semua aplikasi tambahan yang akan diberikan pada AS/400 harus sesuai dengan OS/400 ini. Namun, pembuatan sistem aplikasi tambahan ini tidak memerlukan adanya pengupgradean OS/400 tersebut. Jika ada pembaharuan sistem, biasanya pihak IBM yang akan memberitahukan untuk melakukan upgrade OS/400 tersebut. Asas Akrual; Sistem penentuan biaya dan pendapatan yang mengakui seluruh pendapatan dan biaya pada tahun buku tertentu meskipun realisasinya baru uratakan terjadi dalam tahun buku selanjutnya (accrual basis). Asas as-Shunduq; Asas tunai (cash basis); Pencatatan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan saat penerimaan atau pengeluaran tunai. Asas at-Tarakum; Asas akrual (accrual basis); Sistem penentuan biaya dan pendapatan yang mengakui seluruh pendapatan dan biaya pada tahun buku tertentu meskipun realisasinya baru terjadi dalam tahun buku selanjutnya. Asas Ganti Rugi; Prinsip yang menyatakan bahwa tertanggung hanya berhak atas penggantian setinggi-tingginya sebesar kerugian yang nyata-nyata dideritanya (principle of indemnity). Asas Sistem Ekonomi Islam; Asas dalam sistem ekonomi Islam adalah: (1). Pemilikan (al-milkiyyah atau ownership). (2). Pengelolaan dan pemanfaatan hak milik (tasharruf al-milkiyah). (3). Distribusi kekayaan di tengah masyarakat (tawzî’ al-amwal bayn an-nas). Asas Subrogasi; Prinsip yang menyatakan bahwa penanggung berhak mendapatkan pembayaran kembali atas ganti rugi yang telah diberikan penanggung kepada kreditur (principle of subrogation). Asas Transaksi Syariah; Transaksi syariah berasaskan pada prinsip: (1) persaudaraan (ukhuwah), (2) keadilan (‘adalah), (3) kemaslahatan (maslahah), (4) keseimbangan (tawazun), dan (5) universalisme (syumuliyah). Penjelasan: (1) Prinsip persaudaraan (ukhuwah) esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum

www.facebook.com/indonesiapustaka

102

dengan semangat saling tolong-menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (sharing economics) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (ta’aruf), saling memahami (tafahum), saling menolong (ta’awun), saling menjamin (takaful), saling bersinergi dan beraliansi (tahaluf). (2) Prinsip keadilan (‘adalah) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur: (a) riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah maupun fadhl), (b) kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan), (c) maysir (unsur judi dan sikap spekulatif ), (d) gharar (unsur ketidakjelasan), dan (e) haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait). Esensi riba adalah setiap tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, dan setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pertukaran antarbarang-barang ribawi termasuk pertukaran uang (money exchange) yang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai. Esensi kezaliman (dzulm) adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Kezaliman dapat menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya sebagian; atau membawa kemudaratan bagi salah satu pihak atau pihak-pihak yang melakukan transaksi. Esensi maysir adalah setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas serta bersifat perjudian (gambling). Esensi gharar adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Bentuk-bentuk gharar antara lain: (a) tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada, (b) menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual, (c) tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa, (d) tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran, (e) tidak adanya ketegasan jenis dan objek akad, (f ) kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi, (g) adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan. Esensi haram adalah segala unsur yang dilarang secara tegas dalam Alquran dan As-sunnah. (3) Prinsip kemaslahatan (mashlahah) esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (thayib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudaratan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

103

Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (maqasid syariah) yaitu berupa pemeliharaan terhadap: (a) akidah, keimanan dan ketakwaan (dien), (b) intelek (‘aql), (c) keturunan (nasl), (d) jiwa dan keselamatan (nafs), dan (e) harta benda (mal). (4) Prinsip keseimbangan (tawazun) esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (shareholder). Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi. (5) Prinsip universalisme (syumuliyah) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin). Transaksi syariah terikat dengan nilai-nilai etis meliputi aktivitas sektor keuangan dan sektor riil yang dilakukan secara koheren tanpa dikotomi sehingga keberadaan dan nilai uang merupakan cerminan aktivitas investasi dan perdagangan. Asas Tunai; Pencatatan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan saat penerimaan atau pengeluaran tunai tanpa memperhatikan tanggal transaksinya; sin. Asas kas; dasar tunai (cash basis). Asbab at Tamalluk; Sebab-sebab kepemilikan. ASEAN; Singkatan dari Association of South East Asian Nations, yaitu suatu perserikatan yang semula beranggotakan lima negara di kawasan Asia Tenggara: Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Saat ini keanggotaanya bertambah dengan Brunei Darussalam dan Myanmar, Kamboja, Vietnam, Laos, Timor Leste. Aset; Sesuatu yang mampu menimbulkan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan aset yang lain, yang haknya didapat oleh bank Islam sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa pada masalalu. Aset Lancar; Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut: (a) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas syariah, atau (b) dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca, atau (c) berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Aset yang tidak termasuk kategori tersebut di atas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Siklus operasi entitas syariah merupakan rata-rata jangka waktu antara perolehan bahan baku memasuki proses dan realisasinya menjadi kas atau instrumen yang siap dijadikan kas. Aset lancar termasuk persediaan dan piutang dagang yang dijual, dikonsumsi dan direalisasi sebagai bagian dari siklus normal operasi entitas syariah walaupun aset tersebut tidak diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca. Surat berharga diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila surat berharga tersebut diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca dan jika lebih dari dua belas bulan diklasifikasikan sebagai aset

www.facebook.com/indonesiapustaka

104

tidak lancar. Untuk tujuan pengklasifikasian ini, siklus operasi diasumsikan satu tahun, kecuali untuk kegiatan atau industri tertentu dengan jangka waktu lebih panjang jelas lebih layak. Aset Luwes; Harta warisan yang dapat segera digunakan untuk melunasi utang dan/ atau kewajiban lain pewaris (pemberi waris); sin. Aset fleksibel (aset enter mains). Aset Moneter; Uang atau hak untuk menerima uang yang jumlahnya sudah pasti atau dapat ditentukan tanpa dikaitkan dengan harga barang-barang dan jasa pada masa datang (monetary aset). Aset Peka Perubahan Bunga; Aset bank, terutama pinjaman, yang nilainya dipengaruhi oleh perubahan suku bunga, baik karena batas waktu maupun karena penilaian kembali sesuai dengan indeks suku bunga yang ada; penyesuaian nilai aset ditetapkan berdasarkan fluktuasi indeks biaya dana atau tingkat suku bunga dan prime bank, seperti surat berharga pemerintah (treasury bill), tingkat suku bunga bank, seperti pinjaman komsumen dengan suku bunga variabel (interest sensitive asets). Aset Tak Likuid; Aset yang tidak mudah diuangkan, antara lain berupa gedung dan mesin (illiquid aset). Aset Tetap; Aset yang dipakai jangka panjang, seperti bangunan dan mesin (fixed aset). Aset Tidur; Aset yang tidak produktif dalam operasional sehari-hari karena pemakaiannya insidental, misalnya mesin pembangkit listrik (genset) yang hanya digunakan pada saat listrik padam. Selama mesin tersebut tidak dipakai, aset itu disebut aset tidur (dead aset). Ashil; 1. Orang yang berutang, yaitu orang yang ditanggung dalam kafalah. 2. Satu pihak dalam akad kafalah yang pada dasarnya mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan kepada seseorang atau pihak, namun kemudian kewajibannya itu ditanggung oleh pihak lain. Ia disebut juga dengan makful ’anhu. Ashir; Petugas yang mengumpulkan dana ‘ushr. Ashlah; Lebih membawa maslahat. Ashnaf–Ats Tsamaniyah Ashnaf; Kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, fi riqab, gharim, ibnu sabil, fi sabilillah. Ashobah: Ashabah; Sisa, misalnya sisa pembagian nafkah keluarga atau lainnya. Ashum ‘Adiyah; Saham biasa; Saham tanpa hak istimewa. Ashl; Aktiva (Aset); Suatu item atau milik yang dipunyai oleh perorangan atau perusahaan yang mempunyai nilai uang. Asl: ‘Asl; Madu. Asosiasi Dagang; Persatuan perusahaan perdagangan dalam bidang usaha atau bidang tertentu dengan tujuan memajukan kepentingan bersama (trade association). Asosiasi Kartu Bank; Asosiasi lembaga keuangan yang menerbitkan atau menjadi agen kartu kredit. Di Indonesia dikenal dengan nama Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) (Bank Card Association). Asosiasi Pengembangan Internasional; Lembaga keuangan internasional yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

105

dikelola oleh bank dunia dengan tujuan membantu pemerintah negara-negara anggota yang belum maju untuk membiayai pembangunan dengan memberikan pinjaman lunak (International Development Association; IDA, world bank group). Asosiasi Simpan Pinjam; Asosiasi tabungan yang tidak menerbitkan saham modal (capital stock) asosiasi tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh para penabung dan peminjamnya yang merupakan anggota. Anggota tersebut tidak berbagi keuntungan sebab lembaga ini merupakan lembaga nirlaba (mutual assosiation). Assessment (Pembebanan); Suatu tambahan jumlah yang dibebankan kepada tertanggung oleh perusahaan asuransi untuk menutup kerugian yang lebih besar daripada yang diantisipasi dalam premi yang dibebankan. Aset and Liabilities Committee–ALCO; Komite Aset dan Kewajiban; Suatu komite yang terdiri atas direksi dan beberapa kepala divisi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, penyusunan strategi, dan penataan portofolio bank agar menghasilkan keuntungan yang maksimal dan tetap sehat. Asets Securitization; Sekuritisasi aktiva. As Shani; Produsen/supplier dalam transaksi istishna’. As-sunnah; Perkataan, perbuatan, dan taqrir (ketetapan/persetujuan/diamnya) Rasulullah saw. terhadap sesuatu hal/perbuatan seorang shahabat yang diketahuinya. Sunnah merupakan sumber syariah Islam yang nilai kebenarannya sama dengan Alquran, karena sebenarnya sunnah juga berasal dari wahyu. Asumsi Makro; Asumsi terhadap kondisi ekonomi makro, antara lain berupa pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Asumsi Mikro; Asumsi terhadap kondisi ekonomi mikro, antara lain berupa tingkat persaingan antarbank dan pertumbuhan kredit industri perbankan yang digunakan dalam menyusun Rencana Bisnis Bank. Asuransi; 1. Kerugian sebagai akibat barang yang diasuransikan musnah seluruhnya (total losses). 2. Perjanjian antara penanggung dan tertanggung, yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak terduga (insurance). 3. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih saat pihak tertanggung mengikat diri kepada penanggung, dengan menerima premi-premi Asuransi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberi pembayaran atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan.” 4. Adalah sebuah akad yang mengharuskan perusahaan asuransi (muammin) untuk memberikan kepada nasabah/klien-nya (muamman) sejumlah harta sebagai konsekuensi daripada akad itu, baik itu berbentuk imbalan, gaji atau ganti rugi barang dalam bentuk apa pun ketika terjadibencana maupun kecelakaan atau terbuktinya sebuah bahaya sebagaimana tertera dalam akad (transaksi), sebagai imbalan uang (premi) yang dibayarkan secara rutin dan berkala atau secara kontan dari klien/nasabah tersebut (muamman) kepada perusahaan asuransi (muammin) di saat hidupnya.

www.facebook.com/indonesiapustaka

106

Asuransi–Agent (Agen); Setiap orang yang menawarkan asuransi atau membantu menempatkan risiko-risiko, menyerahkan polis, atau menagih premi atas nama sebuah perusahaan asuransi. Tindakan-tindakan agen itu hanya mengikat perusahaan sejauh ditentukan dalam kontrak atau diberi kuasa. Mereka tidak dapat mengikat perusahaan dengan suatu pernyataan yang bertentangan dengan pasal-pasal aplikasi atau polis. Agen-agen tidak dapat melimpahkan hak-hak atau kekuasaan mereka kecuali kalau dikuasakan secara tegas. Dalam banyak negara bagian, para solicitor asuransi dianggap sebagai agen perusahaan asuransi dan bukan agen dari isi tertanggung. Asuransi–Ciri Asuransi Konvensional; Ada beberapa ciri yang dimiliki asuransi konvensional, di antaranya adalah: (1) Akad asuransi konvensianal adalah akad mulzim (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua balah pihak, pihak penanggung dan pihak tertanggung. Kedua kewajiban ini adalah keawajiban tertanggung menbayar primi-premi asuransi dan kewajiban penanggung membayar uang asuransi jika terjadi perietiwa yang diasuransikan. (2) Akad asuransi ini adalah akad mu’awadhah, yaitu akad yang di dalamnya kedua orang yang berakad dapat mengambil pengganti dari apa yang telah diberikannya. (3) Akad asuransi ini adalah akad gharar karena masing-masing dari kedua belah pihak penanggung dan tertanggung pada waktu melangsungkan akad tidak mengetahui jumlah yang ia berikan dan jumlah yang dia ambil. (4) Akad asuransi ini adalah akad idz’an (penundukan) pihak yang kuat adalah perusahan asuransi karena dialah yang menentukan syarat-syarat yang tidak dimiliki tertanggung. Asuransi–Deficit Reserve; Adalah jumlah yang disimpan dari surplus, sebelum dialokasikan kepada pemegang polis untuk menyediakan jaminan terhadap defisit yang mungkin terjadi pada periode keuangan yang akan datang. Asuransi–Equalization Reserve; Jumlah yang disimpan dari surplus sebelum alokasi ke pemilik polis, dalam rangka untuk mengurangi efek dari rasio kerugian tinggi yang mungkin terjadi pada periode keuangan yang akan datang (the effect of exceptionally high loss ratios for classes of insurance operations displaying a high degree of claims volatility). Asuransi–Jenis Perusahaan Perasuransian; Adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi. Asuransi–Objek Pertanggungan; Semua objek (properti dan manusia) yang dapat di pertanggungkan aturannya karena kemungkinan akan mengalami suatu risiko yang dapat menimbulkan kerugian di tinjau dari segi keuangan. Contoh: Rumah tinggal, gedung, pabrik, tempat usaha, dan lain-lain; Mobil, kapal, pesawat, dan lain-lain; Jiwa manusia, kesehatan, dan lain-lain; Proyek pembangunan dan pemasangan mesin; Pengangkutan barang dan lain-lain. Asuransi–Perbandingan Premi Konvensional dan Syariah; Perbandingan Perlakuan Premi Konvensional dengan Syariah: A. Ketentuan Tarif Premi; (1) Konvensional: Tarif Standard dan Tarif Company. (2) Syariah: Tarif Standard dan Tarif Company. B. Komponen Perhitungan Premi: (1) Konvensional: Cost of Insurance, Overhead cost & Profit. (2) Syariah: Contribution for Risk sharing dan Ijarah Fee. C. Kebijakan

www.facebook.com/indonesiapustaka

107

Penetapan dan Pengakuan Premi: (1) Konvensional: 100% Company Account; (2) Syariah: 50% Company Account dan 50% Participant Account. D. Sistem Pembayaran: (1) Konvensional: Lumpsum dan Berlaku diskon. (2) Syariah: Lumpsum, Berlaku diskon dan Bagi hasil investasi & surplus dapat digunakan sebagai pengurang premi renewal. Asuransi–Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi; Adalah Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria. Asuransi–Perusahaan Reasuransi; Adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi. Asuransi–Prinsip Pokok; Ada beberapa prinsip pokok asuransi yang sangat penting yang harus di penuhi baik oleh tertanggung maupun penanggung agar kontrak/ perjanjian Asuransi berlaku (tidak batal). Adapun prinsip-prinsip pokok asuransi tersebut adalah: (1) Prinsip Itikad Baik (Utmost Good Faith); (2) Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (Insurable Interest); (3) Prinsip Ganti Rugi (Indemnity); (4) Prinsip Subrogasi (Subrogation); (5) Prinsip Kontribusi (Contribution); (6) Prinsip Sebab Akibat (Proximate Cause). Asuransi–Provision dan Reserves; Technical provision untuk cadangan klaim yang berhubungan dengan Unearned Contributions (Premi yang masih akan diterima), Outstanding claims (Klaim yang masih beredar), dan Claims incurred but not reported (Klaim yang terjadi tetapi tidak dilaporkan). Reserves ditentukan oleh perusahaan dari surplus sebelum dialokasikan untuk pemegang polis, seperti juga deficit reserve (cadangan defisit) yang dibuat untuk persediaan terhadap kerugian yang akan datang (future losses), dan equalisation reserve ditentukan untuk mengurangi efek ratio rugi yang tinggi untuk kelas operasi asuransi yang menampilkan tingkat tinggi dari naik turunnya klaim (the effect of exceptionally high loss ratios for classes of insurance operations displaying a high degree of claims volatility). Asuransi–Retensi Sendiri; Adalah bagian dari jumlah uang pertanggungan untuk setiap risiko yang menjadi tanggungan sendiri tanpa dukungan reasuransi. Asuransi–SPPA; SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) adalah formulir isian yang harus diisi oleh calon tertanggung dalam rangka penutupan Asuransi yang akan digunakan oleh penanggung untuk mengevaluasi tingkat risiko dari objek pertanggungan tersebut. Adapun data yang diisi dalam SPPA adalah seputar objek pertanggungan, kondisi sekitar objek pertanggungan, data tertanggung, perincian objek tertanggung, tingkat bahaya, dan lain-lain. Asuransi–Susunan Organisasi; Susunan organisasi perusahaan asuransi paling sedikit meliputi fungsi: (1) bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yaitu fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan. (2) Bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi, yaitu fungsi pengelolaan keuangan dan fungsi pelayanan. (3) Bagi Perusahaan Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria, yaitu fungsi teknis sesuai dengan bidang jasa yang diselenggarakannya.

www.facebook.com/indonesiapustaka

108

Asuransi–Technical Provision; Memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Unearned Contributions Provision adalah sejumlah biaya yang disimpan oleh perusahaan untuk memenuhi klaim yang terkait dengan premi yang masih akan diterima yang mungkin terjadi pada periode keuangan tahun ini atau mendatang untuk kontrak asuransi yang beredar. (2) Outstanding Claims adalah sejumlah biaya yang disimpan oleh perusahaan untuk membuat cadangan terhadap klaim yang diperkirakan akan dibayar pada periode keuangan yang akan datang yang telah terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode keuangan. Cadangan ini akan memasukkan klaim yang telah menjadi biaya dikurangi dengan klaim yang dicadangkan/disimpan. (3) Claims Incurred But Not Reported adalah klaim yang terjadi namun belumk dilaporkan) adalah sejumlah biaya yang disimpan oleh perusahaan untuk membuat cadangan untuk klaim yang telah terjadi tetapi belum dilaporkan sampai dengan setelah akhir periode keuangan tahun berjalan. Asuransi–Unit Syariah; Adalah unit kerja di kantor pusat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang dan/atau kantor pemasaran yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah. Asuransi Bahaya Perang; Polis yang memuat pertanggungan risiko bahaya perang (war risk insurance). Asuransi Berlebih; Kondisi dalam penutupan pertanggungan yang jumlah pertanggungannya lebih tinggi daripada nilai pasar objek asuransi itu sendiri (overinsurance). Asuransi Haji–Ketentuan Khusus; Berikut ini adalah ketentuan khusus dari pelaksanaan asuransi haji: (1) Menteri Agama bertindak sebagai pemegang polis induk dari seluruh jemaah haji dan bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah haji, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Jemaah haji berkewajiban membayar premi sebagai dana tabarru’ yang merupakan bagian dari komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). (3) Premi asuransi haji yang diterima oleh asuransi syariah harus dipisahkan dari premi-premi asuransi lainnya. (4) Asuransi syariah dapat menginvestasikan dana tabarru’ sesuai dengan Fatwa DSN No. 21/ DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, dan hasil investasi ditambahkan ke dalam dana tabarru’. (5) Asuransi Syariah berhak memperoleh ujrah (fee) atas pengelolaan dana tabarru’ yang besarnya ditentukan sesuai dengan prinsip adil dan wajar. (6) Asuransi Syariah berkewajiban membayar klaim kepada jemaah haji sebagai peserta asuransi berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. (7) Surplus Operasional adalah hak jemaah haji yang pengelolaannya diamanatkan kepada menteri agama sebagai pemegang polis induk untuk kemaslahatan umat. Asuransi Haji–Ketentuan Umum; Berikut ini adalah ketentuan umum dari pelaksanaan asuransi haji: (1) Asuransi Haji yang tidak dibenarkan menurut syariah adalah asuransi yang menggunakan sistem konvensional. (2) Asuransi Haji yang dibenarkan menurut syariah adalah asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. (3) Asuransi Haji yang berdasarkan prinsip syariah bersifat ta’awuni (tolong-menolong) antarsesama jemaah haji. (4) Akad asuransi haji adalah akad

www.facebook.com/indonesiapustaka

109

Tabarru’ (hibah) yang bertujuan untuk menolong sesama jemaah haji yang terkena musibah. Akad dilakukan antara jemaah haji sebagai pemberi tabarru’ dengan Asuransi Syariah yang bertindak sebagai pengelola dana hibah. Asuransi Jiwa; Asuransi yang menutup pertanggungan untuk membayarkan sejumlah santunan karena meninggal atau tetap hidupnya seseorang dalam jangka waktu pertanggungan. Dalam asuransi jiwa, penanggung menerima premi dari tertanggung dan apabila tertanggung meninggal, santunan (uang pertanggungan) dibayarkan kepada ahli waris atau seseorang yang ditunjuk dalam polis sebagai penerima santunan. Asuransi Jiwa–Contoh Produk; Contoh produk asuransi jiwa adalah Asuransi Jiwa Murni (Whole Life Insurance), Asuransi Jiwa Berjangka Panjang, Asuransi Jiwa Jangka Pendek (Term Insurance). Produk Asuransi Jiwa Dalam Program Asuransi Sosial: Program Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi pegawai negeri dan ABRI yang diselenggarakan oleh PT TASPEN dan PT ASABRI. Asuransi Kebakaran; 1. Adalah asuransi mengenai pertanggungan risiko atas barangbarang terhadap bahaya kebakaran dalam jangka waktu tertentu (fire insurance). 2. Adalah asuransi yang menjamin kerugian dan kerusakan atas bangunan/harta benda, barang-barang lainnya akibat kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, kerusuhan, gempa bumi, kerusakan, pemogokan dan sebagainya. Asuransi Kelompok; Asuransi terhadap bahaya kematian, kecelakaan, dan lain-lain untuk tertanggung yang terdiri atas sekelompok orang yang homogen dengan menggunakan satu polis (group insurance). Asuransi Kerugian; Asuransi yang menutup pertanggungan untuk kerugian karena kerusakan atau kemusnahan harta benda yang dipertanggungkan karena sebabsebab atau kejadian yang dipertanggungkan (sebab-sebab atau bahaya-bahaya yang disebut dalam kontrak atau polis asuransi). Dalam asuransi kerugian, penanggung menerima premi dari tertanggung dan apabila terjadi kerusakan atau kemusnahan atas harta benda yang dipertanggungkan, ganti kerugian akan dibayarkan kepada tertanggung. Asuransi Kerugian–Produk; Contoh produk asuransi kerugian adalah Asuransi Kebakaran, Asuransi Angkutan Laut, Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Kerangka Kapal, Construction All Risk (CAR), Property/Industrial All Risk, Asuransi Customs Bond, Asuransi Surety Bond, Asuransi Kecelakaan Diri, Asuransi Kesehatan, dan lain lain. Produk Asuransi Kerugian dalam Program Asuransi Sosial: Asuransi Kecelakaan Diri yang dikeluarkan oleh PT Jasa Raharja; Asuransi Kesehatan dan Tabungan Hari Tua yang dikeluarkan oleh PT JAMSOSTEK. Asuransi Konvensional Adalah Boleh; Asuransi konvensional diperbolehkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa (guru besar Hukum Islam pada Fakultas Syariah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Isalm pada Universitas Cairo Mesir), dan Abd. Rakhman Isa (pengarang kitab al-Muamallha al-Haditsah wa Ahkamuha). Mereka beralasan: (a) Tidak ada nash (Alquran dan Sunnah) yang melarang asuransi. (b) Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. (c) Saling menguntungkan kedua belah pihak.

www.facebook.com/indonesiapustaka

110

(d) Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan. (e) Asuransi termasuk akad mudhrabah (bagi hasil); (f ) Asuransi termasuk koperasi (Syirkah Ta‘awuniyah). (g) Asuransi dianalogikan (qiyas-kan) dengan sistem pensiun seperti taspen. Asuransi Konvensional Adalah Haram; Ada yang berpendapat bahwa asuransi adalah haram dalam segala macam bentuknya, temasuk asuransi jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqii (mufti Yordania), Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil al-Muth‘i (mufti Mesir). Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah: (a) Asuransi sama dengan judi; (b) Asuransi mengandung ungur-unsur tidak pasti. (c) Asuransi mengandung unsur riba/renten. (d) Asuransi mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi. (e) Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktik-praktik riba. (f ) Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai. (g) Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah. Asuransi Kredit (Pembiayaan); Asuransi yang memberikan pertanggungan kepada kreditur (bank) atas risiko terjadinya kerugian karena kredit (pembiayaan) macet (credit insurance/financing insurance). Asuransi Kurang; Asuransi yang ditutup dengan nilai tanggungan lebih rendah daripada nilai barang atau jumlah risiko (underinsurance). Asuransi Laut; Asuransi pengangkutan yang berhubungan dengan kapal laut dan muatannya. Asuransi tersebut menanggung segala risiko akibat bahaya di laut pada pelayaran tertentu untuk jangka waktu tertentu, kecuali yang secara tegas dinyatakan tidak ditanggung (marine insurance). Asuransi Perlindungan Bank; Polis asuransi, yang dibeli melalui perantara asuransi, yang melindungi bank terhadap kerugian akibat berbagai macam tindakan kriminal, seperti penipuan oleh pegawai, perampokan, pencurian, dan pemalsuan (bankers’ and brokers’ blanket bond). Asuransi Pihak Ketiga; Asuransi mengenai pertanggungan risiko karena bahaya tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga (liability insurance). Asuransi Segala Risiko; Asuransi yang pertanggungannya mencakup segala macam risiko, kecuali bahaya yang secara tegas dinyatakan tidak ditanggung (all risk insurance). Asuransi Syariah (Ta’min, Takaful atau Tadhamun); Usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram, dan maksiat. Asuransi Syariah–Akad Antar-Policy Holders; (1) Karakteristik kontrak antar-policy

www.facebook.com/indonesiapustaka

111

holders pada asuransi syariah adalah: (a) Antar-policy holders saling menanggung setiap risiko yang ada atau kerugian. (b) Ada saat membayar dan menerima bantuan untuk membagi risiko yang ada; (c) Bukan bertujuan mendapatkan return; (d) Implementasi dari saling menanggung adalah risk sharing di antara policy holders; (e) Tidak ada return dari kontrak antar-policy holders ini (f ) terjadi Risk sharing di antara policy holders; (g) Termasuk dalam akad Tabarru’; (h) Setiap peserta memberikan kontribusi dana untuk mengantisipasi risiko. Asuransi Syariah–Akad; Akad dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut: (1) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan/ atau akad tabarru’. (2) Akad tijarah adalah mudharabah. Sedangkan akad tabarru’ adalah hibah. (3) Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan: (a) hak & kewajiban peserta dan perusahaan. (b) cara dan waktu pembayaran premi. (c) jenis akad tijarah dan/atau akad tabarru’ serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. Asuransi Syariah–Akad Antara Policy Holders dan Perusahaan Asuransi; Karakteristik kontrak antara policy holders dan perusahaan asuransi pada asuransi syariah adalah: (1) Insurance Company berperan sebagai: a. Underwriter and Administration. b. Collector; c. Fund Manager. (2) Pembarayan premi dari policy holders bukan sebagai pendapatan insurance company. (3) Insurance company akan mendapatkan management fee dari fungsinya sebagai administrator. (4) Untuk memanfaatkan dana pool of hibah fund, insurance company dapat menginvestasikan dana tersebut dan dengan fungsi ini insurance company akan mendapatkan bagi hasil. Asuransi Syariah–Analisis Metode Penutupan Underwriting; ada beberapa analisis metode penutupan underwriting, yaitu: (1) menutup defisit underwriting diambilkan dari cadangan dana tabarru’, apabila masih ada. Kebijakan ini hanya dapat dilakukan bila memang masih ada cadangan untuk menutup defisit underwriting. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan ini adalah menjaga tingkat tingkat reserve/cadangan defisit underwriting pada level yang paling aman untuk mengcover kemungkinan terjadinya defisit pada masadatang. (2) Meminta kepada peserta untuk menanggung defisit underwriting secara proporsional. Metode ini lazim dilakukan di perusahaan asuransi di luar negeri karena dinilai lebih sesuai dengan ketentuan asuransi syariah. Karena surplus dan defisit underwriting adalah merupakan hak dan kewajiban bagi peserta. Jadi, sudah menjadi hal yang umum jika peserta asuransi yang akan menanggung defisit dan bukannya pihak lain. Tetapi, untuk di Indonesia defisit underwriting yang dibebankan kepada peserta akan memberikan pengaruh yang kurang baik jika dilihat dari sisi marketing. Pemahaman tentang asuransi syariah yang minim dari peserta akan membuat mereka keberatan jika harus menanggung beban defisit. Asuransi Syariah–Ciri-ciri; Asuransi syariah memiliki beberapa ciri, di antaranya adalah: (a) Akad asuransi syariah adalah bersifat tabarru’, sumbangan yang diberikan tidak boleh ditarik kembali. Atau jika tidak tabarru’, andil yang dibayarkan akan berupa tabungan yang akan diterima jika terjadi peristiwa, atau akan diambil jika akad

www.facebook.com/indonesiapustaka

112

berhenti sesuai dengan kesepakatan, dengan tidak kurang dan tidak lebih. Atau jika lebih, kelebihan itu adalah kentungan hasil mudhorobah bukan riba. (b) Akad asuransi ini bukan akad mulzim (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua belah pihak. Karena pihak anggota ketika memberikan sumbangan tidak bertujuan untuk mendapat imbalan, dan kalau ada imbalan, sesungguhnya imbalan tersebut didapat melalui izin yang diberikan oleh jemaah (seluruh peserta asuransi atau pengurus yang ditunjuk bersama). (c) Dalam asuransi syariah tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua keputusan dan aturan-aturan diambil menurut izin jemaah seperti dalam asuransi takaful. (d) Akad asuransi syariah bersih dari gharar dan riba. (e) Asuransi syariah bernuansa kekeluargaan yang kental. Asuransi Syariah–Company Account; Bagian premi yang akan dicatatkan dalam company account adalah komponen ijarah fee. Besarnya ijarah fee ditentukan oleh besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi underwriter, colector, kegiatan administrasi dan biaya ijarah fee bagi reasuransi syariah. Kebijakan untuk komponen ijarah fee adalah sebagai berikut: (1) Underwriting Fee = 15%; (2) Collecting Fee = 15%; (3) Administrasi Fee = 10%; (4) Ijarah Fee Bagi Reasuransi =10%. Atau total dari ijarah fee adalah 50% dari total pembayaran premi risk sharing. Asuransi Syariah–Contribution for Risk Sharing; Adalah kontribusi risk sharing yang akan digunakan untuk meng-cover setiap kerugian yang muncul di antara para peserta asuransi. Kontribusi premi yang berasal dari komponen contribution for risk sharing ini diakui sebagai akumulasi dana tabarru’ (pool of tabarru’ fund) yang merupakan kepemilikan kolektif bagi peserta asuransi syariah. Beberapa aspek yang dapat memengaruhi penetapan contribution for risk sharing, antara lain: (1) Claim Ratio (perbandingan antara jumlah klaim yang dibayar, termasuk outstanding claim dengan jumlah dana tabarru’ yang tersedia). (2) Besarnya potongan gugus/ fleet discount. (3) Premi reasuransi syariah (Treaty, Facultative, dan lain-lain.) adalah sebagian dana tabarru’ yang dilakukan pemindahan fungsi (transfer of authority) atas pengelolaan dana tabarru’ kepada perusahaan reasuransi. Atas pemindahan fungsi ini, perusahaan asuransi akan memberikan sebagian ijarah fee yang didapat dari peserta asuransi kepada perusahaan reasuransi. (4) Alokasi surplus underwriting dari reasuradur adalah surplus underwriting pada kumpulan dana tabarru’ perusahaan reasuransi yang dibagikan kepada peserta asuransi (diwakili oleh perusahaan asuransi). Perlakukan dari alokasi surplus underwriting dari reasuradur ini diperlakukan sebagai penambah atau akumulasi dana tabarru’ (pool of tabarru’ fund) peserta asuransi yang dikelola oleh perusahaan asuransi. (5) Potongan premi jangka panjang (lebih dari 1 tahun). (6) Pembayaran premi angsuran (installment). (7) Estimasi recovery claim dalam bentuk subrogasi atau penjualan scrap/wrack claim. (8) Jangka waktu pertanggungan, tahunan atau jangka pendek. (9) Premi renewal; (10) Alokasi surplus underwriting bagi peserta asuransi. Asuransi Syariah–Definisi; Asuransi Syariah adalah sebuah sistem tempat para partisipan mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian partisipan. Peserta asuransi melakukan risk sharing (membagi risiko) di

www.facebook.com/indonesiapustaka

113

antara mereka. Peranan perusahaan asuransi terbatas pada pengelolaan operasi perusahaan asuransi dan investasi dana-dana asuransi yang terkumpul. Asuransi Syariah–Defisit Underwriting; Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru’ (defisit tabarru’), perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk qardh (pinjaman). Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru’. Asuransi Syariah–Fee; Ijarah Fee/Ujroh; Adalah kompensasi bagi perusahaan asuransi atas peran sebagai pengelola dana tabarru’. Fee yang diberikan dan kemudian menjadi hak bagi perusahaan asuransi merupakan kumpulan dari biaya-biaya operasional sebagai berikut: Biaya Underwriting, Biaya Collecting, Biaya Administrasi, Biaya ijarah fee bagi reasuransi syariah. Asuransi Syariah–Hibah pada Akad Antar-Policy Holders; Ketentuan pemberian hibah pada akad antar-policy holders dalam asuransi syariah, berlaku ketentuan sebagai berikut: (1) Pemberi hibah tidak boleh mensyaratkan sesuatu hal kepada penerima hibah. (2) Penerima dana hibah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut. (3) Dana hibah dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan; (4) Pemberi hibah berhak menentukan siapa orang yang membutuhkan. (5) Segala akad tijarah tidak berlaku di antara policy holders karena dalam akad tijarah keberadaan profit sharing ditujukan untuk mendapatkan return. (6) Dengan karakteristik akad hibah, Konsep risk sharing dapat dilaksanakan dengan prinsip: Setiap orang akan bertindak sebagai pemberi maupun penerima dana hibah. Asuransi Syariah–Implikasi Fikih; Implikasi fikih dari konsep risk sharing adalah: (1) Secara kolektif pembayaran premi adalah milik peserta asuransi. (2) Peran perusahaan asuransi terbatas pada pengelolaan dana tabarru’ (3) Harus ada pemisahan antara account peserta dan account company. Asuransi Syariah–Investasi; Ketentuan investasi pada asuransi syariah adalah sebagai berikut: (1) Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. (2) Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Asuransi Syariah–Jenis dan Akad; (1) Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa. (2) Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan hibah. Asuransi Syariah–Jenis Investasi; Berikut ini adalah ketentuan dan jenis reasuransi syariah: (1) Deposito berjangka dan Sertifikat Deposito termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 bulan. (2) Saham yang tercatat di bursa efek. (3) Obligasi dan Medium Term Notes dengan peringkat paling rendah A atau yang setara pada saat penempatan. (4) Unit penyertaan reksadana. (5) Penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek). (6) Bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan untuk investasi. (7) Pembiayaan kepemilikan tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan). (8) Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil).

www.facebook.com/indonesiapustaka

114

Asuransi Syariah–Karakteristik Hasil Investasi; Menurut ketentuan AAOIFI untuk pengelolaan dana tabarru’ dengan tujuan investasi dapat dilakukan dengan salah satu dari beberapa motode sebagai berikut: (1) Management berdasarkan bagi hasil, mengacu pada porsi bagi hasil perusahaan asuransi (dalam persentase) dari keuntungan yang dihasilkan dari dana tersebut. (2) Management berdasarkan Biaya Tetap, mengacu pada pembayaran dengan jumlah tetap (lump-sum) kepada perusahaan asuransi atau persentase dari jumlah yang terhitung yang akhirnya menjadi sesuatu yang tetap, atau persentase dari net aset value. (3) Ada bentuk lain yang merupakan kombinasi dari kedua cara tersebut di atas, tempat perusahan asuransi menerima basic fee ditambah dengan dari kinerja yang telah ditentukan berdasarkan pada hasil dari telah dicapai. Asuransi Syariah–Kedudukan Para Pihak; Kedudukan Para Pihak dalam akad Tijarah & Tabarru’ adalah; (1) Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis).(2) Dalam akad tabarru’ (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Asuransi Syariah–Kekayaan Bukan Investasi; Jenis kekayaan bukan investasi yang diperkenankan dalam asuransi syariah adalah: (1) Tagihan Kas dan Bank. (2) Tagihan premi penutupan langsung. (3) Tagihan reasuransi. (4) Tagihan hasil investasi. (5) Bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri. (6) Perangkat keras komputer. Asuransi Syariah–Ketentuan Hukum Tabarru’: Berikut ini adalah beberapa ketentuan hukum penerapan akad tabarru’ pada asuransi syariah: (1) Akad Tabarru’ merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. (2) Akad Tabarru’ pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antarpeserta pemegang polis. Asuransi Syariah–Klaim; Ketentuan klaim pada asuransi syariah adalah sebagai berikut: (1) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. (2) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan. (3) Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. (4) Klaim atas akad tabarru’ merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad. Asuransi Syariah–Manfaat; Berikut ini beberapa manfaat yang dapat dipetik dalam menggunakan asuransi syariah, yaitu (a) Tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan antaranggota. (b) Implementasi dari anjuran Rasulullah saw. agar umat Islam salimg tolong-menolong. (c) Jauh dari bentuk-bentuk muamalat yang dilarang syariat. (d) Secara umum dapat memberikan perlindungan-perlindungan dari risiko kerugian yang diderita satu pihak. (e) Juga meningkatkan efesiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. (f ) Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya dalam jumlah tertentu, dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

115

timbul yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti. (g) Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar pada pihak asuransi akan dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berhentinya akad. (h) Menutup loss of corning power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja). Asuransi Syariah–Metode Alternatif Pengalokasian Surplus Underwriting; Menurut ketentuan Accounting Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) untuk penanganan defisit underwriting dapat dilakukan dengan salah satu dari beberapa motode sebagai berikut: (1) Memberikan surplus underwriting secara penuh kepada policy holders, tanpa memperhatikan apakah si pemegang polis tersebut telah menerima atau belum mendapatkan klaim. (2) Hanya memberikan surplus underwriting kepada pemegang polis yang belum pernah menerima klaim ganti rugi. (3) Membagi surplus underwriting kepada policy holders dengan mempertimbangkan besarnya kontribusi premi yang telah dibayarkan. (4) Surplus underwriting dibagi antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi. (5) Pembagian surplus underwriting dengan metode lain. Asuransi Syariah–Metode Alternatif Penutupan Defisit Underwriting; Menurut ketentuan Accounting Auditing Organization for Islamic Financial Instituion (AAOIFI) untuk penanganan defisit underwriting dapat dilakukan dengan salah satu dari beberapa motode sebagai berikut: (1) Untuk menutup defisit diambilkan dari cadangan dana pemegang polis, apabila dana masih ada. (2) Meminjam kepada perusahaan asuransi atau pihak ketiga, dengan utang akan dibayarkan kembali dengan surplus operasional pada masadatang. (3) Meminta kepada pemegang polis untuk menanggung defisit underwriting secara proporsional. (4) Meningkatkan premi asuransi pada masa datang secara proporsional. Asuransi Syariah–Mudharabah Musytarakah; Hasil Investasi: Berikut ini adalah ketentuan hasil investasi pada asuransi syariah yang menggunakan akad mudharabah musytarakah. Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut. Alternatif I: (a) Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai mudharib) dan peserta (sebagai shahibul mal) sesuai dengan nisbah yang disepakati. (b) Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai mudharib) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing. Alternatif II: (a) Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing. (b) Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai mudharib dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati. Asuransi Syariah–Mudharabah Musytarakah; Kedudukan Para Pihak: Kedudukan para pihak dalam akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah adalah sebagai berikut: (1) Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan sebagai musytarik (investor). (2) Peserta (pemegang polis) dalam produk saving, bertindak sebagai shahibul mal (investor). (3) Para

www.facebook.com/indonesiapustaka

116

peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk nonsaving, bertindak sebagai shahibul mal (investor). Asuransi Syariah–Mudharabah Musytarakah; Kerugian: Apabila terjadi kerugian pada asuransi syariah yang menggunakan akad mudharabah musytarakah, perusahaan asuransi sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan. Asuransi Syariah–Mudharabah Musytarakah; Ketentuan Akad: Berikut ini adalah beberapa ketentuan akad penerapan mudharabah musytarakah pada Asuransi Syariah: (1) Akad yang digunakan adalah akad mudharabah musytarakah, yaitu perpaduan dari akad mudharabah dan akad musyarakah. (2) Perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta. (3) Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio. (4) Perusahaan asuransi sebagai mudharib mengelola investasi dana tersebut. (5) Dalam akad, harus disebutkan sekurangkurangnya: (a) hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi; (b) besaran nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi; (c) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang diakadkan. Asuransi Syariah–Mudharabah Musytarakah; Ketentuan Hukum: Berikut ini adalah beberapa ketentuan hukum penerapan mudharabah musytarakah pada Asuransi Syariah: (1) Mudharabah musytarakah boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi karena merupakan bagian dari hukum mudharabah. (2) Mudharabah musytarakah dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun non-tabungan. Asuransi Syariah–Nama dan Penanggung pada Defisit Underwriting; Maksud dasar dari konsep risk sharing dalam asuransi syariah adalah memberi ganti kerugian pada peserta asuransi yang mengalami musibah atau kerugian. Namun, karena beban ganti kerugian ini menjadi tangung jawab bersama di antara peserta asuransi, tidak dikenal istilah kerugian atau keuntungan underwriting bagi perusahaan asuransi. Akan tetapi digunakan istilah defisit underwriting ataupun surplus underwriting pada dana tabarru’ dan bukan pada company account. Asuransi Syariah–Nama dan Penanggung pada Surplus Underwriting; Sama seperti perlakuan defisit, hakikat dari surplus underwriting adalah hak bagi peserta asuransi, apabila perusahaan asuransi mendapatkan bagian dari surplus underwriting tersebut berarti peserta yang memberikan sebagian haknya kepada perusahaan asuransi dan bukan perusahaan asuransi yang memberi kepada peserta asuransi. Oleh karena itu, segala kebijakan yang berkaitan dengan alokasi surplus underwriting harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari peserta asuransi yang tertuang dalam klausula syariah. Klausula syariah melekat tidak terpisah dalam polis asuransi syariah. Asuransi Syariah–Participant Account; Bagian premi yang akan dicatatkan dalam participant account adalah komponen contribution for risk sharing. Besarnya contribution for risk sharing ditentukan oleh underwriter dan dapat disesuaikan untuk beberapa kondisi yang berbeda. Contoh kebijakan untuk contribution for risk

www.facebook.com/indonesiapustaka

117

sharing dari produk kendaraan bermotor syariah, kebakaran syariah, dan marine cargo syariah adalah 50% dari total pembayaran premi risk sharing. Asuransi Syariah–Pembatasan atas Investasi; Berikut adalah ketentuan pembatasan atas investasi pada asuransi syariah: (1) Deposito berjangka atau sertifikat deposito pada setiap bank tidak melebihi 20% dari jumlah investasi. (2) Saham yang tercatat di bursa efek, yang emitennya adalah Badan Hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak lebih dari 20% dari jumlah investasi. (3) Obligasi dan MTN, yang penerbitnya adalah Badan Hukum Indonesia, untuk setiap emiten masingmasing tidak lebih dari 20% dari jumlah investasi. (4) Unit penyertaan reksadana, untuk setiap penerbit tidak lebih dari 20% dari jumlah investasi. (5) Penyertaan langsung, seluruhnya tidak melebihi 10% dari jumlah investasi. (6) Bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, seluruhnya tidak lebih dari 20% dari jumlah. (7) Pinjaman polis, besarnya tidak melebihi 80% dari nilai tunai polis yang bersangkutan. (8) Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal (dengan skema murabahah), seluruhnya tidak melebihi 30% dari jumlah investasi dengan ketentuan untuk masing-masing unit untuk setiap tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal tidak melebihi1% dari jumlah investasi. (9) Pembiayaan modal kerja (dengan skema mudharabah), seluruhnya tidak melebihi 30% dari jumlah investasi dengan ketentuan besarnya setiap pinjaman tidak melebihi 75% dari nilai jaminan terkecil di antara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang atau NJOP. Asuransi Syariah–Pembatasan atas Kekayaan Non-Investasi; Berikut adalah ketentuan pembatasan atas kekayaan noninvestasi pada asuransi syariah: (1) Tagihan premi penutupan langsung, umurnya tidak lebih dari 1 bulan dihitung sejak: a. pertanggungan dimulai bagi polis dengan pembayaran premi tunggal. b. Jatuh tempo pembayaran premi bagi polis dengan pembayaran premi cicilan. (2) Tagihan reasuransi, umurnya tidak lebih dari 1 bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. (3) Tagihan hasil investasi, umurnya tidak lebih dari 1 bulan dihitung sejak tanggal hasil investasi menjadi hak perusahaan. (4) Bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri, seluruhnya tidak melebihi 20% bagi PAK atau PR, atau tidak melebihi 30% bagi PAJ, masingmasing dari Modal Sendiri periode berjalan. (5) Perangkat keras komputer, seluruhnya tidak melebihi 20% dari Modal Sendiri periode berjalan. Asuransi Syariah–Penempatan Investasi; Penempatan investasi pada satu pihak pada asuransi syariah memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Penempatan investasi pada satu pihak tidak melebihi 25% dari jumlah investasi, kecuali penempatan pada surat berharga yang diterbitkan atau yang dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia; (2) Pihak adalah satu perusahaan, atau sekelompok perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi satu dengan yang lain; (3) Bagi kantor cabang dengan prinsip syariah dari PA atau PR konvensional, perhitungan pembatasan penempatan investasi pada satu pihak kantor cabang dimaksud dilakukan secara

www.facebook.com/indonesiapustaka

118

terpisah dari perhitungan pembatasan penempatan pada satu pihak untuk usaha asuransi atau reasuransi dengan prinsip konvensional. Asuransi Syariah–Penetapan dan Pengakuan Premi; Kontribusi pembayaran premi risk sharing dari peserta akan dibagi kedalam dua account/pencatatan, yaitu Participant Account dan Company Account. Asuransi Syariah–Pengelolaan Tabarru’; Berikut adalah ketentuan pengelolaan dana tabarru’ pada asuransi syariah: (1) Pembukuan dana Tabarru’ harus terpisah dari dana lainnya. (2) Hasil investasi dari dana tabarru’ menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru’. (3) Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad mudharabah musytarakah, atau memperoleh ujrah (fee) berdasarkan akad Wakalah bil Ujrah. Asuransi Syariah–Pengelolaan; Berikut adalah ketentuan pengelolaan asuransi syariah: (1) Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. (2) Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah). (3) Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujrah (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru’ (hibah). Asuransi Syariah–Penilaian atas Investasi; Berikut adalah ketentuan penilaian atas investasi pada asuransi syariah: (1) Deposito berjangka atau sertifikat deposito, berdasarkan nilai nominal; (2) Saham yang tercatat di bursa efek, berdasarkan nilai pasar; (3) Obligasi dan MTN, berdasarkan nilai pasar atau nilai nominal dalam hal nilai pasar tidak tersedia; (4) Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia, berdasarkan nilai pasar atau nilai nominal dalam hal nilai pasar tidak tersedia; (5) Unit penyertaan reksadana, berdasarkan nilai aktiva bersih; (6) Penyertaan langsung, berdasarkan nilai ekuitas; (7) Bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau berdasarkan NJOP dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai; (8) Pinjaman polis, berdasarkan nilai sisa pinjaman; (9) Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal (dengan skema murabahah), berdasarkan nilai sisa pinjaman; (10) Pembiayaan modal kerja (dengan skema mudharabah), berdasarkan nilai sisa pinjaman. Asuransi Syariah–Penilaian atas Kekayaan Non-investasi; Berikut adalah ketentuan penilaian atas kekayaan noninvestasi pada asuransi syariah: (1) Tagihan Kas dan bank, berdasarkan nilai nominal; (2) Tagihan premi penutupan langsung, berdasarkan nilai sisa tagihan; (3) Tagihan reasuransi, berdasarkan nilai sisa tagihan; (4) Tagihan hasil investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan; (5) Bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau berdasarkan NJOP dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai; (6) Perangkat keras komputer, berdasarkan nilai buku. Asuransi Syariah–Premi; Ketentuan premi pada asuransi syariah adalah sebagai berikut: (1) Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis akad

www.facebook.com/indonesiapustaka

119

tabarru’. (2) Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalitas untuk asuransi jiwa dan tabel morbiditas untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya. (3) Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagihasilkan kepada peserta. (4) Premi yang berasal dari jenis akad tabarru’ dapat diinvestasikan. Asuransi Syariah–Prinsip Dasar; Suatu asuransi diperbolehkan secara syar’i, jika tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariat Islam. Untuk itu dalam muamalah tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (a) Asuransi syariah harus dibangun atas dasar taawun (kerja sama ), tolong-menolong, saling menjamin, tidak berorentasi bisnis atau keuntungan materi semata. Allah Swt. berfirman,” Dan tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.” (b) Asuransi syariah tidak bersifat mu’awadhoh, tetapi tabarru’ atau mudhorobah. (c) Sumbangan (tabarru’) sama dengan hibah (pemberian), oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Kalau terjadi peristiwa, hal itu diselesaikan menurut syariat. (d) Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan, harus disertai dengan niat membantu demi menegakan prinsip ukhuwah. Kemudian dari uang yang terkumpul itu diambillah sejumlah uang guna membantu orang yang sangat memerlukan. (e) Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya ia mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah. Akan tetapi ia diberi uang jemaah sebagai ganti atas kerugian itu menurut izin yang diberikan oleh jemaah. (f ) Apabila uang itu akan dikembangkan, maka harus dijalankan menurut aturan syar’i. Asuransi Syariah–Sistem Pembayaran Premi; Karena dalam prinsip risk sharing perusahaan asuransi syariah memungkinkan untuk memberikan bagi hasil keuntungan investasi dan alokasi surplus underwriting kepada nasabah, untuk peserta yang melakukan perpanjangan kontrak risk sharing dapat diperlakukan sebagai berikut: a. Peserta yang mendapatkan bagi hasil investasi dan alokasi surplus underwriting maka sejumlah uang bagi peserta tersebut dapat diperlakukan sebagai pengurang premi renewal; b. Besarnya premi risk sharing untuk periode berikutnya tidak mesti sama dengan premi risk sharing periode atau tahun pertanggungan pertama; c. Dengan adanya bagi hasil investasi dan alokasi surplus underwriting maka besarnya premi renewal adalah premi risk sharing pada tahun bersangkutan dikurangi dengan bagi hasil investasi dan surplus underwriting. Asuransi Syariah–Surplus Underwriting; Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru’, boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut: (1) Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru’; (2) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko; (3) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

www.facebook.com/indonesiapustaka

120

Asuransi Syariah–Tabarru’; Kedudukan Para Pihak; Berikut ini adalah kedudukan Para Pihak dalam akad tabarru’ pada asuransi syariah: (1) Dalam akad Tabarru’, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. (2) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru’ (mu’amman/mutabarra’ lahu) dan secara kolektif selaku penanggung (mu’ammin/mutabarri’). (3) Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad Wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi. Asuransi Syariah–Tabarru’; Ketentuan Akad: Berikut ini adalah beberapa ketentuan akad penerapan akad tabarru’ pada asuransi syariah: (1) Akad Tabarru’ pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antarpeserta, bukan untuk tujuan komersial. (2) Dalam akad Tabarru’, harus disebutkan sekurang-kurangnya: (a) hak & kewajiban masingmasing peserta secara individu; (b) hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru’ selaku peserta dalam arti badan/kelompok; (c) cara dan waktu pembayaran premi dan klaim; (d) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. Asuransi Syariah–Teknik Perhitungan pada Surplus/Defisit Underwriting; Hakikat dari defisit atau surplus underwriting adalah selisih antara dana tabarru’ yang digunakan untuk menanggung kerugian peserta (biaya klaim) dengan sejumlah kontribusi premi risk sharing yang mampu dikumpulkan di dana tabarru’. Perhitungan Surplus/Defisit Underwriting = Dana Tabarru’– Klaim– Reserve – Premi Reasuransi + Alokasi Surplus Reasuransi. Dana Tabarru’ adalah total premi risk sharing yang dibayarkan oleh peserta dikurangi dengan ijarah fee bagi perusahaan asuransi; Klaim adalah total pembayaran ganti rugi bagi peserta asuransi syariah; Reserve/ cadangan defisit underwriting adalah cadangan yang disediakan untuk menutupi kemungkinan terjadinya defisit uderwriting pada masadatang; Premi Reasya adalah sejumlah bagian dana tabarru’ yang ditransfer authority pengelolaanya kepada perusahaan reasuransi; Alokasi Surplus Reasuransi adalah alokasi surplus underwriting pada reasuradur yang dibagikan kepada peserta asuransi. Dalam khasanah asuransi konvensional, surplus underwriting ini mirip dengan komisi keuntungan dari perusahaan reasuransi. Asuransi Syariah–Tijarah dan Tabarru’; Ketentuan dalam akad Tijarah dan Tabarru’ adalah sebagai berikut: (1) Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru’ bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. (2) Jenis akad tabarru’ tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah. Akad tabarru’ digunakan antar-policy holders, untuk memenuhi kebutuhan tolong-menolong, sedangkan akad tijarah digunakan antara policy holders dengan perusahaan asuransi syariah untuk terlaksananya operasional dan fungsi perusahaan asuransi. Asuransi Syariah–Wakalah bil Ujrah; Penerapan akad wakalah bil ujrah pada asuransi syariah. Asuransi Syariah–Wakalah bil Ujrah; Investasi: Berikut adalah ketentuan investasi

www.facebook.com/indonesiapustaka

121

dalam akad wakalah bil ujrah pada asuransi syariah: (1) Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. (2) Dalam pengelolaan dana/investasi, baik dana tabarru’ maupun saving, dapat digunakan akad Wakalah bil Ujrah dengan mengikuti ketentuan seperti di atas, akad mudharabah dengan mengikuti ketentuan fatwa mudharabah, atau akad mudharabah musytarakah dengan mengikuti ketentuan fatwa mudharabah musytarakah. Asuransi Syariah–Wakalah bil Ujrah; Kedudukan dan Ketentuan Para Pihak; Berikut ini adalah kedudukan dan ketentuan Para Pihak dalam akad wakalah bil ujrah pada asuransi syariah: (1) Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk melakukan kegiatan yang menjadi objek wakalah bil ujrah pada asuransi syariah. (2) Peserta sebagai individu dalam produk saving bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa). (30) Peserta sebagai suatu badan/ kelompok, dalam akun tabarru’ bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa). (4) Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin muwakkil (peserta); (5) Akad Wakalah adalah bersifat amanah (yad amanah) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. (6) Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad Wakalah. Asuransi Syariah–Wakalah bil Ujrah; Ketentuan Akad: Berikut ini adalah beberapa ketentuan akad wakalah bil ujrah pada asuransi syariah: (1) Akad yang digunakan adalah akad Wakalah bil Ujrah. (2) Objek Wakalah bil Ujrah meliputi antara lain: (a) kegiatan administrasi, (b) pengelolaan dana, (c) pembayaran klaim, (d) underwriting, (e) pengelolaan portofolio risiko, (f ) pemasaran, (g) investasi. (3) Dalam akad Wakalah bil Ujrah, harus disebutkan sekurang-kurangnya: (a) hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi, (b) besaran, cara dan waktu pemotongan ujrah fee atas premi, (c) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. Asuransi Syariah–Wakalah bil Ujrah; Ketentuan Hukum: Berikut ini adalah beberapa ketentuan hukum wakalah bil ujrah pada asuransi syariah: (1) Wakalah bil Ujrah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dan peserta. (2) Wakalah bil Ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian ujrah (fee). (3) Wakalah bil Ujrah dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun nontabungan. Asuransi Tanggung Gugat; Adalah produk asuransi yang memberikan jaminan perlindungan kepada Tertanggung, terhadap risiko yang timbul karena adanya tuntutan dari pihak lain (Pihak Ketiga) sehubungan dengan aktivitas personal/ perusahaan milik Tertanggung. Produk Asuransi Tanggung Gugat tidak terlepas dari Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga (TJH). Asuransi Uang; Asuransi yang menjamin kerugian atas hilang atau rusaknya uang tunai/ yang dapat disamakan dengan uang selama dalam perjalanan pengangkutan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

122

Aswaq kharijiyah; Pasar valuta asing (foreign exchange market); suatu pasar (market) yang mempertemukan pembelian dan penjualan mata uang asing. Asy Syaibani; Abu Abdillah Muhammad bin al-Hasan bin Farqad Asy-Syaibani lahir pada tahun 132 H (750 M) di kota Wasith, ibukota Irak pada masa akhir pemerintahan Bani Umawiyyah. Ayahnya berasal dari negeri Syaiban di wilayah jazirah Arab. Bersama orang tuanya, Asy-Syaibani pindah ke kota Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat kegiatan ilmiah. Di kota tersebut, ia belajar fikih, sastra, bahasa, dan hadis kepada para ulama setempat, seperti Mus’ar bin Kadam, Sufyan Tsauri, Umar bin Dzar, dan Malik bin Maghul. Pada periode ini pula, AsySyaibani yang baru berusia 14 tahun berguru kepada Abu Hanifah selama 4 tahun, yakni sampai nama yang terakhir meninggal dunia. Setelah itu, ia berguru pada Abu Yusuf, salah seorang murid terkemuka dan pengganti Abu Hanifah, hingga keduanya tercatat sebagai penyebar mazhab Hanafi. Dalam menuntut ilmu, AsySyaibani tidak hanya berinteraksi dengan para ulama ahl al-ra’yi, tetapi juga ulama ahl al-hadits. Ia, layaknya para ulama terdahulu, berkelana ke berbagai tempat, seperti Madinah, Mekkah, Syiria, Basrah, dan Khurasan untuk belajar kepada para ulama besar, seperti Malik bin Anas, Sufyan bin ‘Uyainah dan Auza’i. Ia juga pernah bertemu dengan asy-Syafi’i ketika belajar al-Muwatta pada Malik bin Anas. Hal tersebut memberikan nuansa baru dalam pemikiran fikihnya. Asy-Syaibani menjadi lebih banyak mengetahui berbagai hadis yang luput dari perhatian Abu Hanifah. Dari keluasan pendidikannya ini, ia mampu mengkombinasikan antara aliran ahl al-ra’yi di Irak dengan ahl al-hadits di Madinah. Setelah memperoleh ilmu yang memadai, Asy-Syaibani kembali ke Baghdad yang pada saat itu telah berada dalam kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah. Di tempat ini, ia mempunyai peranan penting dalam majelis ulama dan kerap didatangi para penuntut ilmu. Hal tersebut semakin mempermudahnya dalam mengembangkan mazhab Hanafi, apalagi ditunjang kebijakan pemerintah saat itu yang menetapkan mazhab Hanafi sebagai mazhab negara. Berkat keluasan ilmunya tersebut, setelah Abu Yusuf meninggal dunia, Khalifah Harun al-Rasyid mengangkatnya sebagai hakim di kota Riqqah, Irak. Namun, tugas ini hanya berlangsung singkat karena ia kemudian mengundurkan diri untuk lebih berkonsentrasi pada pengajaran dan penulisan fikih. Asy-Syaibani meninggal dunia pada tahun 189 H (804 M) di kota al-Ray, dekat Teheran, dalam usia 58 tahun. Dalam mengungkapkan pemikiran ekonomi Asy-Syaibani, para ekonom muslim banyak merujuk pada kitab al-Kasb, sebuah kitab yang lahir sebagai respons penulis terhadap sikap zuhud yang tumbuh dan berkembang pada abad kedua Hijriyah. Secara keseluruhan, kitab ini mengemukakan kajian mikro ekonomi yang berkisar pada teori kasb (pendapatan) dan sumber-sumbernya serta pedoman perilaku produksi dan konsumsi. Kitab tersebut termasuk kitab pertama di dunia Islam yang membahas permasalahan ini. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila Dr. al-Janidal menyebut Asy-Syaibani sebagai salah seorang perintis ilmu ekonomi dalam Islam. Menurut Asy-Syaibani, usaha-usaha perekonomian terbagi atas empat macam, yaitu sewa-menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Sedangkan para ekonom kontemporer membagi menjadi tiga, yaitu pertanian,

www.facebook.com/indonesiapustaka

123

perindustrian, dan jasa. Jika ditelaah lebih dalam, usaha jasa meliputi usaha perdagangan. Di antara keempat usaha perekonomian tersebut, Asy-Syaibani lebih mengutamakan usaha pertanian daripada usaha yang lain. Menurutnya, pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya. Dari segi hukum, Asy-Syaibani membagi usaha-usaha perekonomian menjadi dua, yaitu fardu kifayah dan fardu ‘ain. Berbagai usaha perekonomian dihukum fardu kifayah apabila telah ada orang yang mengusahakannya atau menjalankannya, roda perekonomian akan terus berjalan dan, jika tidak seorang pun yang menjalankannya, tatanan roda perekonomian akan hancur berantakan yang berdampak pada semakin banyaknya orang yang hidup dalam kesengsaraan. Berbagai usaha perekonomian dihukum fardu ‘ain karena usaha-usaha perekonomian itu mutlak dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan orang yang ditanggungnya. Bila tidak dilakukan usaha-usaha perekonomian, kebutuhan dirinya tidak akan terpenuhi, begitu pula orang yang ditanggungnya, sehingga akan menimbulkan kebinasaan bagi dirinya dan tanggungannya. Asyir; Al ‘Asyir; Pihak yang bertugas untuk memungut usyur. Imam al-Kasany mendefinisikan ‘asyir sebagai orang yang diangkat oleh khalifah (yang bertugas) di jalan untuk mengambil sedekah dari para pedagang dan mengamankan mereka dari para pencuri (Badai’u as-Shanai’). Umar bin Khattab ra. bermaksud memperkerjakan Anas bin Malik rahimahullah untuk tugas tersebut (sebagai asyir), maka beliau bertanya: Apakah Anda akan memperkerjakan saya untuk menarik cukai (al-maks) dari pekerjaan yang engkau berikan? Maka beliau menjawab. “Apakah engkau tidak rida saya memintamu sebagaimana yang diperintahkan Rasul kepada saya?” Dari riwayat ini jelas bahwa praktik penarikan usyur bukanlah berdasarkan ijtihad Umar semata namun merupakan kebijakan yang juga dilakukan pada masa Rasulullah saw. Asy-Syatibi; Asy-Syatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnati asy-Syatibi merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. Yang jelas, ia berasal dari suku Arab Lakhmi. Nama asy-Syatibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Syatibah (Xatiba atau Jativa), yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. AsySyatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibukota kerajaan Nashr, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Masa mudanya bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad V al-Ghani Billah yang merupakan masa keemasan umat Islam setempat karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada. Suasana ilmiah yang berkembang dengan baik di kota tersebut sangat menguntungkan bagi asy-Syatibi dalam menuntut ilmu serta mengembangkannya pada kemudian hari. Dalam meniti pengembangan intelektualitasnya, tokoh yang bermazhab Maliki ini mendalami berbagai ilmu, baik yang berbentuk ‘ulum al-wasa’il (metode) maupun ‘ulum maqashid (esensi dan hakikat). Asy-Syatibi memulai aktivitas ilmiahnya dengan belajar dan mendalami bahasa Arab dari Abu Abdillah

www.facebook.com/indonesiapustaka

124

Muhammad ibn Fakhkhar al-Biri, Abu Qasim Muhammad ibn Ahmad al-Syabti, dan Abu Ja’far Ahmad al-Syaqwari. Selanjutnya, ia belajar dan mendalami hadis dari Abu Qasim ibn Bina dan Syamsuddin al-Tilimsani, ilmu kalam dan falsafah dari Abu Ali Mansur al-Zawawi, ilmu ushul fikih dari Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad alMiqarri dan Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Syarif al-Tilimsani, ilmu sastra dari Abu Bakar al-Qarsyi al-Hasymi, serta berbagai ilmu lainnya, seperti ilmu falak, mantiq, dan debat. Di samping bertemu langsung, ia juga melakukan hubungan koresponden untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuannya, seperti mengirim surat kepada seorang sufi, Abu Abdillah ibn Ibad al-Nafsi al-Rundi. Meskipun mempelajari dan mendalami berbagai ilmu, asy-Syatibi lebih berminat untuk mempelajari bahasa Arab dan, khususnya, ushul fikih. Ketertarikannya terhadap ilmu ushul fikih karena, menurutnya, metodologi dan falsafah fikih Islam merupakan faktor yang sangat menentukan kekuatan dan kelemahan fikih dalam menanggapi perubahan sosial. Setelah memperoleh ilmu pengetahuan yang memadai, asy-Syatibi mengembangkankan potensi keilmuannya dengan mengajarkan kepada para generasi berikutnya, seperti Abu Yahya ibn Asim, Abu Bakar al-Qadi dan Abu Abdillah al-Bayani. Di samping itu, ia juga mewarisi karyakarya ilmiah, seperti Syarh Jalil ‘ala al-Khulashah fi al-Nahw dan Ushul al-Nahw dalam bidang bahasa Arab dan al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah dan al-I’tisham dalam bidang ushul fikih. Asy-Syatibi wafat pada 8 Sya’ban 790 H (1388 M). Beberapa Pandangan asy-Syatibi di Bidang Ekonomi: (1) Objek Kepemilikan. Pada dasarnya, asy-Syatibi mengakui hak milik individu. Namun, ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Ia menegaskan bahwa air bukanlah objek kepemilikan dan penggunaannya tidak bisa dimiliki oleh seorang pun. Dalam hal ini, ia membedakan dua macam air, yaitu air yang tidak dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air sungai dan oase; dan air yang bisa dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air yang dibeli atau termasuk bagian dari sebidang tanah milik individu. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa tidak ada hak kepemilikan yang dapat diklaim terhadap sungai dikarenakan adanya pembangunan dam. (2) Pajak. Dalam pandangan asy-Syatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahah (kepentingan umum). Dengan mengutip pendapat para pendahulunya, seperti Al-Ghazali dan Ibnu al-Farra’, ia menyatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Dalam kondisi tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini, masyarakat bisa mengalihkannya kepada Baitul mal serta menyumbangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengenakan pajak-pajak baru terhadap rakyatnya, sekalipun pajak tersebut belum pernah dikenal dalam sejarah Islam. (3) Wawasan Modern Teori asy-Syatibi. Syariah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. Asy-Syatibi menggunakan istilah maslahah untuk menggambarkan tujuan syariah ini. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Aktivitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti didefinisikan syariah harus

www.facebook.com/indonesiapustaka

125

diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (needs). Pemenuhan kebutuhan dalam pengertian tersebut adalah tujuan aktivitas ekonomi, dan pencarian terhadap tujuan ini adalah kewajiban agama. Dengan kata lain, manusia berkewajiban untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonominya. Oleh karena itu, problematika ekonomi manusia dalam perspektif Islam adalah pemenuhan kebutuhan (fulfillment needs) dengan sumber daya alam yang tersedia. Bila ditelaah dari sudut pandang ilmu manajemen kontemporer, konsep Maqashid al-Syariah mempunyai relevansi yang begitu erat dengan konsep Motivasi. Seperti yang telah kita kenal, konsep motivasi lahir seiring dengan munculnya persoalan “mengapa” seseorang berperilaku. Motivasi itu sendiri didefinisikan sebagai seluruh kondisi usaha keras yang timbul dari dalam diri manusia yang digambarkan dengan keinginan, hasrat, dorongan dan sebagainya. Bila dikaitkan dengan konsep maqashid alsyari’ah, jelas bahwa dalam pandangan Islam, motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhannya dalam arti memperoleh kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. At Ta`min; Memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Atas Dasar Penilaian; Opini yang berdasarkan fakta atau bukti dengan memperhatikan hal-hal yang tersirat; misalnya, tingkat pengetesan audit yang diminta pada situasi tertentu bergantung kepada penilaian auditor tentang kualitas sistem internal control (judgement). Ates; Pernyataan tertulis di bawah sumpah untuk menjadi saksi di pengadilan (attest). Ates Salinan; Salinan (yang benar) dan dokumen asli, yang diterangkan oleh seorang saksi (attest copy). ATMR Bank Syariah–Aktiva Produktif; Aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk aktiva produktif dibedakan sebagai berikut: a. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga dengan prinsip mudharabah muthlaqah berdasarkan sistem bagi untung atau rugi (profit and loss sharing method) diberikan bobot sebesar 1% (satu perseratus); b. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang beragunan yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip wadiah, qardh dan mudharabah muthlaqah berdasarkan sistem bagi pendapatan (revenue sharing) yang dibedakan sebagai berikut: 1. diberikan atau dijamin oleh pemerintah atau bank sentral diberikan bobot sebesar 0% (nol perseratus); 2. diberikan atau dijamin oleh bank lain diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus); 3. diberikan atau dijamin oleh swasta penetapan bobot berdasarkan peringkat (rating) yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan. c. penyaluran dana dalam bentuk piutang untuk kepemilikan rumah yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dan bertujuan untuk dihuni yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip wadiah, qardh dan mudharabah muthlaqah berdasarkan sistem bagi pendapatan (revenue

www.facebook.com/indonesiapustaka

126

sharing) diberikan bobot sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus); d. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang tidak beragunan (venture capital) yang sumber dananya dari wadiah, modal sendiri, qardh dan mudharabah muthlaqah diberikan bobot sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus); ATMR; Aktiva Tertimbang Menurut Risiko. Atsman; Harga. Atsrah; Sifat dan sikap mementingkan diri sendiri atas orang lain. Atud; ‘Atud; Kambing yang telah berumur satu tahun. Audit; Pengumpulan data dan evaluasi secara sistematis dan objektif oleh orang yang kompeten mengenai kegiatan suatu perusahaan (audit). Audit Ekstern; Audit yang dilakukan oleh auditor luar untuk melakukan verifikasi terhadap akurasi laporan keuangan bank yang dilakukan secara mendalam terhadap beberapa aspek; pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku dengan hasil akhir berupa opini pemeriksa terhadap laporan keuangan dimaksud (external audit; independent audit). Audit Horizontal; Praktik operasional pengawasan intern melalui penelitian prosedur akuntansi; kegiatan ini lazimnya dilakukan oleh akuntan publik; sin. Pemeriksaan horizontal (horizontal audit). Audit Intern; Audit yang dilakukan oleh auditor intern untuk memastikan tidak terjadi manipulasi, tugas serta tanggung jawab pengurus dan komisaris telah dilaksanakan dengan baik (internal audit). Audit Kas; Pemeriksaan buku khusus mengenai transaksi kas dalam jangka waktu tertentu untuk meneliti kelengkapan, kebenaran, dan sahnya transaksi kas itu, serta untuk menetapkan apakah seluruh penerimaan kas telah dibukukan (cash audit). Audit Pemasaran; Evaluasi atas operasi pemasaran suatu perusahaan untuk menemukan kemungkinan memperbaiki efektivitas kegiatan pemasaran (marketing audit). Audit Trail; Pelaksanaan jejak audit. Audit Zakat–Aset Tetap; Yang dimaksud dengan modal tetap adalah semua barang modal yang dipakai untuk jangka panjang, seperti areal tanah, gedung, furnitur, mobil, dan sebagainya yang dimiliki tanpa niat memperjual belikannya. Barang modal ini dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu (a) Aset tetap yang diperuntukkan buat pemakaian dan pengoperasian. (b) Modal tetap yang dipergunakan untuk menarik keuntungan. Berikut ini disampaikan definisi dan cara menaksir nilainya dalam sistem akuntansi konvensional, kemudian sistem penaksiran nilai dan ketentuan hukum Islam tentang kewajiban zakat dari kekayaan di atas: 1. Aset tetap material yang diperuntukkan buat pemakaian dan operasi. Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional: Aset tetap adalah semua barang yang dimiliki untuk tujuan pemakaian tidak untuk diperjualbelikan dan mencari keuntungan secara langsung. Contoh, real estat, alat-alat pertukangan, mobil, furnitur, perlengkapan dan sebagainya. Cara menaksir nilainya adalah atas dasar harga beli dikurangi penurunan nilai karena pemakaian yang terus-menerus.

www.facebook.com/indonesiapustaka

127

Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Barang-barang seperti ini tidak dikenakan kewajiban zakat karena tidak termasuk harta yang harus dizakatkan. Demikian juga dana yang dialokasikan untuk biaya pemakaiannya tidak boleh dipotong dari barang-barang zakat. 2. Aset tetap material yang menghasilkan keuntungan. Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional: Yang dimaksud dengan istilah ini adalah benda kekayaan yang dimiliki dengan niat untuk menghasilkan keuntungan, seperti real estate, mobil yang disewakan. Cara menaksir nilainya adalah atas dasar harga pembelian dikurangi penurunan harga karena pemakaian yang terus-menerus. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Benda-benda seperti di atas tidak terkena kewajiban zakat. Yang dikenakan zakat adalah hasil bersih penyewaannya yang harus digabungkan dengan kekayaan si pembayar zakat yang lainnya. Volume zakatnya adalah 2,5% sesuai dengan pendapat yang lebih kuat yang diputuskan oleh Lembaga Fikih Islam Jeddah. 3. Aset tetap abstrak untuk dipakai dan dioperasikan. Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional: Yang dimaksud dengan istilah ini adalah semua hak milik abstrak yang dapat dimanfaatkan dan membantu dalam operasi di berbagai bidang usaha, seperti hak cipta, hak cetak, hak merek dagang, dan sebagainya. Cara menaksir nilainya adalah dengan menaksir harga (biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hak tersebut) ditambah dengan biayabiaya keperluan lainnya, dikurangi dengan alokasi dana pemakaian. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Modal seperti ini tidak dikenakan kewajiban zakat karena berkaitan dengan aset tetap lainnya yang ditujukan untuk membantu jalannya operasi usaha. Bila niat memilikinya untuk diperdagangkan, maka cara kalkulasinya adalah dengan menaksir harga pasarnya kemudian dizakati seperti barang-barang perdagangan. 4. Aset tetap abstrak yang menghasilkan income. Yaitu hak-hak abstrak yang dimiliki untuk menghasilkan suatu income, seperti hak mengarang dan hak cipta yang disewakan dalam masa tertentu dengan imbalan tertentu pula. Penaksiran dan hukum syariatnya: Hak-hak tersebut tidak dikenakan kewajiban zakat namun hasil bersih kemasukannya digabungkan dengan harta zakat lainnya dan dizakatkan sebesar 2,5%. Audit Zakat–Pengauditan Zakat atas Barang Bergerak; Aset yang dimiliki untuk dikelola dalam bentuk usaha jual beli sehingga menghasilkan keuntungan dan tidak digunakan untuk menghasilkan income (disewa) sebagaimana halnya dengan aset tetap. Di antara jenis aset bergerak adalah stok barang yang masih digudangkan (barang yang telah di akhir masa temponya, piutang, kuitansi penerimaan, asuransi pada pihak lain, perjanjian dengan pihak lain, cicilan kontrak yang telah dibayarkan terlebih dahulu, pendapatan yang telah pasti, deposito, dan saldo rekening berjalan yang ada di bank serta kekayaan uang yang telah ada). Selanjutnya akan diterangkan definisi dan cara penghitungannya menurut sistem akuntansi konvensional serta hukum syariatnya dari sudut pandang zakat harta. Audit Zakat–Proses Pengauditan Zakat terdiri atas: 1. Menentukan tanggal haul, yaitu tanggal mulainya dihitung zakat. Tanggal ini berbeda-beda sesuai dengan

www.facebook.com/indonesiapustaka

128

kondisi si wajib zakat, kecuali dalam hal zakat hasil pertanian, buah-buahan, barang tambang dan barang galian serta kekayaan laut yang harus dibayar zakatnya di saat panen atau mendapatkan hasil. 2. Menentukan dan menaksir harta kekayaan si wajib zakat serta penjelasan tentang kekayaan yang kena kewajiban zakat (barang-barang zakat). 3. Menentukan dan menaksir jumlah tagihan tahun berjalan atau tagihan yang telah jatuh tempo yang akan menjadi potongan dari barangbarang zakat. 4. Menyisihkan tagihan tahun berjalan dan tagihan yang telah jatuh tempo untuk menentukan barang-barang zakat. 5. Menentukan nisab zakat sesuai dengan jenis barang-barang zakat yang ada. 6. Membandingkan antara total barang-barang yang wajib zakat dengan nisab zakat (antara poin nomor 4 dan poin 5) untuk mengetahui apakah barang-barang zakat tersebut kena kewajiban zakat atau tidak. Bila barang-barang zakat tersebut telah mencapai nisab, zakatnya ditarik. 7. Menentukan volume (rate) zakat yang akan dibayar dari barang-barang zakat. Volume ini ada kalanya: a. 2,5% untuk zakat uang, perdagangan, eksploitasi, hasil usaha, harta perolehan demikian juga zakat hasil tambang menurut mayoritas ulama. b. 5% untuk zakat hasil pertanian dan buah-buahan yang diairi dengan irigasi dan alat-alat yang menelan biaya. c. 10% untuk zakat hasil pertanian dan buah-buahan yang diairi dengan air hujan yang tidak menelan biaya. d. 20% untuk zakat barang galian. 8. Mengalkulasikan jumlah zakat yang harus dibayar dengan mengalikan volume zakat. 9. Membebankan kewajiban zakat sbb: a. Perorangan atau perusahaan pribadi, memikul semua jumlah zakat secara pribadi. b. Perusahaan partnership, jumlah zakat dibagi kepada semua partner sesuai dengan persentase kuota masing-masing dalam modal perusahaan. Dengan demikian, akan dapat diketahui kewajiban masing-masing partner. c. Perusahaan sero (saham), jumlah zakat dibagi-bagi sesuai dengan jumlah sero, untuk menentukan jumlah zakat yang merupakan beban masing-masing sero, kemudian dikalkulasikan dengan jumlah sero yang dimiliki masing-masing pemegang saham, untuk mengetahui jumlah zakat yang merupakan kewajiban masing-masing pesero. 10. Menyalurkan zakat kepada mustahak yang ada sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam fikih zakat. 11. Membuat laporan tentang jumlah zakat dan cara penyalurannya yang dibuat dalam bentuk list dan laporan keuangan dengan berbagai bentuknya. Audit Zakat–Proyek; Audit dari proyek yang sedang dalam taraf pelaksanaan adalah sebagai berikut: 1. Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional: Yang dimaksud dengan istilah ini adalah semua proyek pembangunan yang masih dan sedang dilaksanakan dan belum selesai, seperti proyek pembangunan gedung, proyek reparasi, dan lain-lain. Barang-barang tersebut bila telah selesai bisa dimasukkan dalam aset tetap ataupun aset beredar sesuai dengan tujuan proyek tersebut. Proyek itu ditaksir berdasarkan biaya pembangunannya sejak tanggal penetapan anggaran termasuk harga tanah, desain arsitekturnya, izin bangunan, bahan material dan gaji buruh. Aset itu tidak bisa dipakai kecuali setelah selesai dan mulai dipergunakan. 2. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Bila proyek itu dibuat untuk dipergunakan dalam operasi, tidak wajib dizakati. Namun, bila diniatkan untuk dijadikan komoditas

www.facebook.com/indonesiapustaka

129

dagang, penaksiran nilainya dilakukan atas dasar harga pasaran tanah dan bahan bakunya saja kemudian digabungkan dengan barang-barang lain yang harus dizakatkan. Audit Zakat–Tugas Pengauditan Zakat; Tugas Pengauditan zakat terdiri atas: 1. Mengumpulkan, menentukan dan menaksir nilai barang-barang zakat. 2. Mengumpulkan, menentukan dan menaksir nilai potongan-potongan dari zakat. 3. Menghitung volume zakat dan jumlah yang wajib dibayar. 4. Memberikan penjelasan tentang penyaluran zakat kepada para mustahiq. 5. Membuat catatan tentang sumber dan mustahiq zakat secara priodik. Audit Zakat–Hasil Tagihan; Yang dimaksud dengan tagihan adalah kewajiban materi yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain, tagihan-tagihan seperti ini sering juga disebut dengan istilah potongan-potongan. Di antara jenis-jenis tagihan adalah, kredit jangka pendek, kredit jangka panjang, utang-utang, surat tanda pembayaran, rekening bank, penarikan, pembayaran yang telah jatuh tempo, pemasukan yang telah diterima terlebih dahulu, pajak-pajak tahun berjalan, deposit yang telah dibayarkan oleh pihak lain dan lain-lain. Auditor; Orang yang memeriksa kegiatan operasional bank; pejabat bank yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada direksi untuk menilai seluruh kegiatan operasional bank, meliputi pengawasan secara sistematis, melakukan verifikasi atas seluruh pembukuan bank, dan menyampaikan laporan kepada direksi ataupun komisaris bank (auditor). Auditor ekstern; Akuntan publik independen yang melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Di Indonesia akuntan publik yang dapat melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan bank harus terdaftar di Bank Indonesia; sin. Pemeriksan ekstern (external auditor) Auqiyah; Empat ribu dinar; satu setengah ‘auqiyah sama dengan enam ribu dinar. Dua auqiyah sama dengan delapan ribu dinar. Auraq Maliyah; Sekuritas; Bukti utang-piutang atau bukti kepemilikan modal yang dapat dipindahtangankan. Surat berharga tersebut dapat berupa saham istimewa atau saham biasa. Available for Sale Securities; Efek tersedia untuk dijual; efek yang tidak dapat dikelompokkan sebagai kelompok “diperdagangkan” dan “dimiliki hingga jatuh tempo”. Awar–Khusus; Bagian kerugian karena bahaya laut yang dipikul sendiri oleh pemilik barang (particular average). AYDA; Lihat Agunan yang Diambil Alih (AYDA). Az Zarqa; Musthafa Az Zarqa (1904-1998) adalah seorang pakar fikih kontemporer yang tidak asing di Timur Tengah bahkan di dunia Islam. Banyak karyanya dalam bidang fikih yang sudah dipublikasikan dan menjadi referensi di berbagai Perguruan Tinggi Islam di dunia. Seperti Al Madkhal Al Fiqihi Al ‘Am sebanyak dua jilid tebal, Ahkam Al Auqaf, Nizam At Ta’min, Nadzariyah Al Iltizam, dan sebagainya. Kepakarannya dalam bidang fikih ini membuatnya diangkat sebagai pakar penulisan Ensiklopedi Fikih di Kuwait selama Lima Tahun, anggota Lembaga Fikih Islam RAA dan OKI

www.facebook.com/indonesiapustaka

130

dan diundang sebagai dosen tamu di Univesitas Yordania pada 1971–1989 dan memperoleh penghargaan King Faishal Award tahun 1404 H atas karyanya Al Madhkal Ila Nazariah Al Iltizam Fi Al Fiqih Al Islami. Melihat kiprahnya yang begitu luas dan kepakarannya dalam bidang fikih, menjadi wajar jika ia menjadi tempat masyarakat untuk meminta fatwa hukum, bukan hanya dari Timur Tengah saja tetapi juga dari Amerika, Eropa, dan Kanada. Dari individu maupun LembagaLembaga Islam. Fatwa–fatwa yang ada dalam kitab ini terdiri atas berbagai bidang yakni 1. Bidang Akidah; 2. Ibadah, terdiri atas Thaharah, Shalat, Zakat, Haji dan Puasa; 3. Hukum-hukum Makanan; 4. Bidang Medis; 5. Hukum Keluarga; 6. Bunga Rampai (campuran); 7. Berkaitan dengan undang-undang (Fikih Qonuni); 8. Hudud dan Diyat; 9. Muamalah dan Keuangan (Transaksi, Asuransi, Utang Piutang, Sewa Menyewa, dan lain-lain). 10. Persoalan bank. Jika kita meneliti fatwa-fatwa Az Zarqa ini, kita akan menemukan banyak jawaban-jawaban yang tampak terkesan kontroversial dan berbeda dari para ulama yang lain. Orang yang tidak memiliki khazanah fikih yang luas, fikih dan usul fikih akan segera mengecamnya sebagai fakih yang liberal. Akan tetapi sebagai seorang fakih yang luas pengetahuannya ia memiliki argumentasi yang mungkin tidak terlintas dibenak orang awam. Ada beberapa fatwa Az Zarqa dalam bidang Ekonomi Islam. Untuk kasus zakat tanah yang dibeli untuk dibisniskan (komoditas bisnis), zakatnya sama dengan zakat tijarah (dagang) yang harus memakai haul dan harga terakhir pada saat penjualan itulah yang dihitung zakatnya. Dalam kasus fatwa bunga bank, menurutnya dalam kondisi sekarang ini menabung uang di bank konvensional apalagi dalam jumlah besar memang suatu kebutuhan (dharurat) karena aspek keamanannya lebih terjamin. Meski demikian bunganya tetap haram, harus diambil dan diberikan kepada fakir miskin. Tidak boleh diniati sebagai zakat atau sedekah, karena apabila tidak diambil akan semakin memperkuat bank ribawi. Hanya saja ia mengingatkan jika bank Islam sudah ada di wilayah itu, haram hukumnya menabung di bank ribawi sesuai dengan kaidah fikih Ad Dharurah Tuqaddaru Bi Qadariha. Bandingkan dengan sebagian orang yang mengambil bunga bank dan tidak memakannya akan tetapi membelikannya kepada barang –barang elektronik umpamanya, jelas hal ini bertentangan dengan fatwa Az Zarqa. Beberapa fatwa kontroversinya yang terkait dengan bunga bank adalah jika orang Islam yang tinggal di barat menabung dan memperoleh bunga bank di negeri kafir (barat) misalnya, hal itu diperbolehkan. Fatwa ini didasarkan pada fatwa Imam Hanafi yang membolehkan orang Islam masuk ke negeri kafir (Bilad Al Harb) dengan aman untuk memakan riba dari mereka asalkan mereka memberi riba itu dengan senang hati, tetapi orang Islam tidak boleh memberi riba kepada mereka. Fatwa ini ditujukannya kepada muslim Amerika yang tinggal di sana. Baik mereka menabung lalu mendapatkan bunga atau meminjam uang untuk kredit rumah atau mobil karena manfaatnya juga akan terpulang kepada mereka meski secara zahir mereka memberikan riba kepada bank untuk kredit rumah dan mobil itu. Hlm 661-666. Fatwa ini tidak berlaku bagi orang Islam yang tinggal di Negara Islam yang sengaja menabung di Barat atau bank-bank asing yang ada di Negara Islam. Alasannya hal itu akan melemahkan

www.facebook.com/indonesiapustaka

131

ekonomi Negara karena banyaknya uang umat Islam yang keluar negeri khususnya negara-negara barat. Hal ini logis secara hukum dan sesuai dengan prinsip Sadd Ad Dzari`ah. Ada satu fatwa hukum Az Zarqa yang tampaknya sekarang di adopsi oleh Departemen Agama yaitu membangun ulang masjid yang sudah ada dan memperluasnya kemudian masjid di letakkan di lantai dua, sedangkan lantai satu menjadi pusat pertokoan yang hasil sewanya untuk kemaslahatan wakaf dan kepentingan masjid. Fatwa Az Zarqa ini didasarkan pada pendapat Ibnu Taimiah dan Imam Ahmad dalam satu riwayat. Fatwa ini dikeluarkan sebagai jawaban atas permohonan fatwa dari Menteri Wakaf dan Urusan Tempat-Tempat Suci Yordania. Hlm. 461–466. Meski demikian, Syaikh Az-Zarqa dengan timnya juga menggarisbawahi bahwa perubahan itu hanya sampai lantai dua saja. Sebab jika dibangun hingga beberapa lantai dan masjid diletakkan di lantai empat misalnya, itu akan membuat masjid menjadi sepi karena orang akan susah dan malas naik ke sana serta mengurangi dan menyalahi tujuan wakaf masjid itu. Hlm. 461–466. Demikianlah di antara fatwa-fatwa Az-Zarqa yang ada dalam kitab ini. Kita boleh tidak setuju dengan sebagian fatwanya ini terutama riba yang diambil oleh orang Islam dari orang kafir di Negara kafir asalkan mereka memberikannya secara suka rela. Karena riba tetaplah riba dan hukum Islam berlaku bagi orang Islam di mana pun mereka berada. Dan konsep Dar Al Islam dan Dar Al Harb sudah tidak lagi dikenal di zaman sekarang ini. Meski demikian kitab fatwa ini sangat terlalu berharga dilewatkan oleh para pecinta fikih baik kalangan pesantren, akademisi, maupun para ulama pecinta fikih, karena fatwa-fatwa kitab ini banyak menjawab persoalan kontemporer dan dijawab oleh seorang ulama yang hidup di zamannya sekaligus membuktikan bahwa hukum Islam mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer asalkan dilakukan dengan ijtihad yang benar dan salah satunya adalah memanfaatkan hasil-hasil ijtihad mazhab-mazhab yang ada dan meletakkannya dalam timbangan yang sama karena syariat Islam tidak bisa direpresentasikan oleh satu mazhab tetapi semua mazhab yang pernah ada dan mu’tabar karena masing-masing mazhab saling melengkapi. Cara fatwa dan ijtihad seperti inilah yang dilakukan Az Zarqa, meski ia berasal dari keluarga dengan tradisi mazhab Hanafi bahkan ayahnya Ahmad Az Zarqa seorang ulama mazhab Hanafi terkenal di Syiria. Dalam menjawab fatwa hukum, ia memberi jawaban yang luas, ilmiah dan panjang lebar jika dirasa perlu, namun terkadang dengan jawaban agak pendek saja sesuai kebutuhan. Yang jelas ia tidak menjawab dengan kata boleh dan tidak boleh saja akan tetapi dengan dalil dan penalaran fikih yang mantap dengan qawa`id fiqihiyyah, ushul fiqih, maqashid As Syari`ah dan Hikmah Tasyri` serta mengaplikasikannya dalam menjawab persoalan kontemporer. Di sinilah salah satu letak keistimewaan dan kekuatan ilmiah kitab ini. Masih banyak lagi fatwa-fatwanya terutama dalam bidang muamalah kontemporer yang layak untuk diperhatikan meski terkesan ia banyak tidak sejalan dengan ulama yang lain. Misalnya ia membolehkan bank atau kreditur mendenda nasabah karena keterlambatan dalam membayar utangnya asalkan dampak keterlambatan pembayaran utang itu benar-benar terjadi bukan hanya asumsi dan perkiraan saja. Fatwanya yang membolehkan asuransi kesehatan,

132

www.facebook.com/indonesiapustaka

keselamatan barang, meski ia tidak membolehkan asuransi jiwa. Syaikh Az Zarqa seorang ulama yang ahli dalam bidang fikih muamalah dan sekaligus seorang fakih ensiklopedis (Mausu`i) yang cukup berpengaruh di Timur Tengah. Tidak ada orang yang meragukan kepakarannya dalam bidang fikih. Seperti karya-karyanya dalam bidang fikih, kitab fatwanya ini merupakan bukti terbaik mengenai kepakarannya dalam fikih meski ia tidak menyusun kitab fikih lengkap seperti Wahbah Az Zuhaili. Semoga Allah merahmatinya dan memberinya tempat terbaik di sisi-Nya. Azlam; Praktik perjudian. Azmah Iqtishadiyah; Krisis ekonomi, periode berakhirnya suatu kemakmuran, ditandai oleh penurunan pertumbuhan ekonomi dan indikasi-indikasi lain.

133

www.facebook.com/indonesiapustaka

B Ba’iran; Sebutan untuk unta dengan kualitas biasa. Back Office (Treasury Operation/Settlement); Risiko operasional berupa kesalahan yang terjadi di Back Office meliputi kesalahan otorisasi transaksi, kesalahan sistem komputer, kesalahan memeriksa konfirmasi. Badan Amil Zakat (BAZ); Lihat Zakat–Organisasi Pengelolaan Zakat. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas); Hai’ah Tahkim Wathani lil Mua’amat Al-Maliyah al-Islamiyah; Lembaga yang berfungsi menyelesaikan persengketaan para pihak yang melakukan akad untuk menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan prinsip syariah. Badan Arbitrase Syariah; Badan yang bertugas menyelesaikan sengketa antara lembaga keuangan syariah dan nasabah/kliennya. Badan Hukum; Badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai orang, yaitu memegang hak dan menanggung kewajiban (legal entity). Badan Pangan Dunia; Badan perserikatan bangsa-bangsa yang didirikan untuk, antara lain, meningkatkan produksi bahan makanan dan memajukan pertanian dalam arti luas (Food and Agricultural Organization/FAO). Badan Pelaksana Harian–DSN MUI; Badan yang sehari-hari melaksanakan tugas Dewan Syariah Nasional–MUI. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti); Merupakan unit eselon I pada Departemen Perdagangan Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN); Badan pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan upaya penyehatan bank-bank, mengelola aset bermasalah, dan mengadministrasikan program jaminan pemerintah (Indonesian Bank Restructuring Agency/IBRA). Badan Wakaf Indonesia; Adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia–Syarat Calon Anggota; Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan: (a) warga negara Indonesia; (b) beragama Islam; (c) dewasa; (d) amanah; (e) mampu secara jasmani dan rohani; (f ) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; (g) memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan (h) mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional. Badan Wakaf Indonesia–Tugas dan Wewenang; Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang: (a) melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam

www.facebook.com/indonesiapustaka

134

mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; (b) melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; (c) memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; (d) memberhentikan dan mengganti Nazhir; (e) memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; (f ) memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Badiyah; Dusun. Badzarqah; penjagaan; perwalian; semacam sistem pemberian upeti kepada seorang pemimpin suatu kelompok untuk melindungi kafilah-kafilah dagang dari gangguan perampok dan pencuri. Bagan Akun; Lihat Chart of Accounts. Bagan Organisasi; Bagan yang memperlihatkan adanya saling keterkaitan berbagai posisi pada suatu organisasi dalam pengertian wewenang dan tanggung jawabnya. Pada dasarnya terdapat tiga pola organisasi, yaitu organisasi lini, organisasi fungsional, dan organisasi lini dan staf (organization chart). Bagan Organisasi Aktivitas; Gambar yang menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh tiap unit dalam organisasi (activity organization chart). Bagan Organisasi Lingkaran; Gambar dalam bentuk lingkaran yang menunjukkan hubungan wewenang dan tanggung jawab dan pimpinan sampai dengan pelaksana dalam suatu organisasi (concentric organization chart). Bagan Organisasi Vertikal; Gambar yang menunjukkan hierarki wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat terendah (conventional organization chart; vertical organization chart). Bagi–Pembagian Secara Adil; Membagikan segala sesuatu sesuai dengan proporsi secara adil dan merata (apportion). Bagi Hasil; 1. Suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha. Misalnya, antara bank syariah dengan penyimpan dana serta antara bank syariah dengan nasabah penerima dana. Akad yang digunakan bisa menggunakan akad mudharabah dan akad musyarakah. 2. Bentuk return dari kontrak investasi, yakni yang termasuk ke dalam Natural Uncertainty Contracts. Bagi Hasil–Pendapatan yang Akan Dibagikan; Prosedur Perhitungan Pendapatan yang Akan Dibagikan adalah (1) Hitung Saldo (Out Standing) Rata-rata Pembiayaan; (2) Hitung Saldo (Out Standing) Rata-rata Penempatan Pada Bank Lain; (3) Hitung Saldo (Out Standing) Rata-rata Surat Berharga; (4) Hitung Saldo (Out Standing) Rata-rata SWBI; (5) Hitung Saldo (Out Standing) Rata-Rata Aktiva Produktif Lainnya; (6) Hitung Saldo (Out Standing) Rata-rata Dana per produk: Giro, Tabungan, dan Deposito; (7) Cara menghitung saldo rata-rata adalah jumlahkan saldo akhir hari setiap harinya mulai dari tanggal 1 (satu) sampai akhir bulan pada bulan berjalan termasuk saldo pada hari libur dibagi dengan jumlah hari selama bulan berjalan. Cara perhitungan ini berlaku untuk Dana, Pembiayaan, Penempatan pada Bank Lain, SWBI, Aktiva Produktif lainnya. (8) Hitung jumlah pendapatan selama satu

www.facebook.com/indonesiapustaka

135

bulan berjalan per aktiva produktif, yakni i. Pendapatan dari pembiayaan ii. Pendapatan dari penempatan pada bank lain; iii. Pendapatan dari Surat Berharga; iv. Pendapatan dari SWBI; v. Pendapatan dari Aktiva Produktif Lainnya; (9) Hitung pendapatan aktiva produktif yang akan dibagikan kepada pemilik dana (PAD). Bagi Hasil–Prinsip Distribusi Hasil Usaha; Ada 3 prinsip sistem distribusi hasil usaha, yaitu 1. Pada dasarnya LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (Revenue Sharing) maupun Bagi Untung (Profit Sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. 2. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (Revenue Sharing). 3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad. Bagi Hasil–Sistem Distribusi Hasil Usaha; Ada 3 prinsip sistem distribusi hasil usaha, yaitu 1. Pada prinsipnya LKS boleh menggunakan sistem Accrual Basis maupun Cash Basis dalam administrasi keuangan. 2. Dilihat dari kemaslahatan (al-ashlah), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem Accrual Basis akan tetapi dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (Cash Basis). 3. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad. Bagi Hasil–Variasi Distribusi Bagi Hasil; 1. Sentralisasi >< Desentralisasi; Sentralisasi: Bagi hasil dihitung di kantor pusat bank syariah sehingga bagi hasil seluruh kantor bank syariah sama. Desentralisasi: Bagi hasil dihitung oleh masing-masing cabang kantor bank syariah sehingga suatu bank akan memberikan bagi hasil yang berbeda-beda di masing-masing cabangnya. Memakai bobot >< Tidak memakai bobot; Memakai Bobot: Setiap kelompok dana seeperti giro, tabungan, deposito dikalikan dengan angka (bobot) tertentu terlebih dahulu baru dimasukkan dalam perhitungan bagi hasil. 3. Memasukkan unsur GWM >< Tidak memasukkan unsur GWM; Memasukkan Unsur GWM Dana pihak ketiga yang akan dibagihasilkan dikeluarkan terlebih dahulu sebesar GWM yang diwajibkan oleh Bank Indonesia; 4. Berdasarkan Prioritas Pendapatan >< Tidak memakai prioritas (pooling). Bagi Hasil—yang Belum Dibagikan; Kewajiban mudharib (bank) kepada shahibul mal atas bagian keuntungan hasil usaha yang telah disisihkan dari pengelolaan dana mudharabah. Bagian Administrasi; Area kerja pada bank yang kegiatannya antara lain, membukukan setoran dan penarikan serta mengkreditkan penghasilan bunga ke rekening nasabah. Bagian ini dapat berada di gedung lain dengan kegiatan penerimaan pembayaraan angsuran kredit, penyatuan cek atau warkat benda lain yang akan dikirimkan ke bank penerbit, laporan rekening nasabah rekonsiliasi, aktivitas bank, dan lain-lain (back office). Bagian dari Modal Inovatif yang Tidak Dapat Diperhitungkan dalam Modal Inti; Selisih lebih instrumen modal yang memenuhi persyaratan sebagai komponen modal inovatif dari batasan 10% (sepuluh persen) dari modal inti. Bagian Modal; Susunan modal suatu perusahaan yang terdiri atas jenis penyertaan dan sumber dananya. Susunan modal merupakan partisipasi para pemegang modal yang diwujudkan dalam bentuk saham perusahaan (apport).

www.facebook.com/indonesiapustaka

136

Bagian Pembiayaan/Kredit; Bagian pada bank yang melakukan evaluasi kondisi usaha pemohon pembiayaan/kredit, misalnya aspek keuangan, pemasaran, produksi, dan jaminan. Bagian ini juga menatalaksanakan pembayaran kredit yang telah diberikan (credit deportment). Bahasa program; Sistem komunikasi yang digunakan dalam memerintahkan komputer secara langsung untuk menjalankan penitah khusus (programming language). Bahaya; Dalam istilah perbankan didefiniskan sebagai hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian, seperti kebakaran, badai, perampokan, dan kecelakaan. Bahaya Khusus; Bahaya atau risiko khusus yang diatur secara khusus dalam polis untuk ditanggung oleh perusahaan asuransi (named perils). Bahaya Pekerjaan; Bahaya yang mungkin terjadi dalam menjalankan tugas pekerjaan, misalnya kecelakaan kerja (occupational hazard). Baht Thailand; Satuan dasar nitai uang Thailand (Thailand baht). Bai’; Bay’; Merupakan kata yang musytarak (mempunyai dua arti), yaitu jual beli; akad jual beli; penjualan; Jual beli; transaksi yang mengharuskan adanya penjual (albai’), pembeli (al-musytary), barang (al-mabi’) dan harga (tsaman). Bai’–Akibat Bai’; Berikut ini ada beberapa ketentuan mengenai akibat bai’, yaitu (1) jual beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli. (2) jual beli yang batal tidak berakibat berpindahnya kepemilikan. (3) Barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah barang titipan. (4) Pembeli harus mengganti barang yang telah diterima di atas, jika barang itu rusak karena kelalaiannya. (5) Jika barang yang harus diganti itu tidak ada di pasar, maka pembeli harus mengganti dengan uang seharga barang tersebut pada saat penyerahan. (6) Dalam jual beli yang fasad, masing-masing pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad jual beli. (7) Jika pembeli telah mengubah barang yang telah diterimanya, ia tidak punya hak untuk membatalkan akad jual beli. (8) Dalam hal pembatalan jual beli fasad, jika harga telah dibayar dan diterima oleh penjual, maka pembeli mempunyai hak untuk menahan barang yang dijual sampai penjual mengembalikan uangnya. (9) Jual Beli yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah. (10) Jual Beli yang sah tidak dapat dibatalkan. (11) Dalam jual beli yang belum menimbulkan hak dan kewajiban (ghayr lazim), penjual dan pembeli memiliki hak pilihan (khiyar) untuk membatalkan jual beli itu. (12) Jual Beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah jika mendapat izin dari pemilik barang atau wakilnya. (13) Persyaratan yang berlaku pada jual beli juga berlaku pada barter. Bai’–Bai’ dengan Syarat Khusus; Syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah dan mengikat jika menguntungkan pihak-pihak. Apabila jual beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal. Bai’–Bai’ yang Dilakukan oleh Orang yang Sedang Menderita Sakit Keras; Berikut ini adalah ketentuan mengenai Bai’ yang Dilakukan oleh Orang yang Sedang Menderita Sakit Keras, yaitu (1) Jika orang yang sedang menderita sakit keras menjual suatu barang kepada salah seorang ahli warisnya, keabsahan jual beli

www.facebook.com/indonesiapustaka

137

itu bergantung pada izin dari ahli waris yang lain. (2) Jika ahli waris memberi izin setelah orang yang sakit keras itu meninggal, penjualan itu dapat dilaksanakan dan sah. (3) Jika seseorang yang sedang menderita sakit keras menjual suatu barang kepada pihak lain yang tidak termasuk ahli warisnya dengan harga yang sesuai dengan nilai barang tersebut, jual beli itu sah. (4) Jika barang itu dijual dengan harga yang lebih rendah daripada nilai harga yang sebenarnya dan tidak melebihi sepertiga dari harta miliknya, kemudian orang itu meninggal, penjualan itu sah. (4) Jika barang yang dijual melebihi dari sepertiga hartanya, ahli waris dapat membatalkan penjualan tersebut. (5) Jika jumlah kekayaan seseorang yang sakit kurang dari jumlah utangnya, dan menjual seluruh kekayaannya dengan harga yang lebih rendah, kemudian orang itu meninggal, para pemberi pinjaman dapat meminta untuk menyesuaikan harga jual barang tersebut sesuai harga yang sebenarnya. (6) Jika pembeli tidak mau melakukan penyesuaian harga barang, para pemberi pinjaman dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membatalkan penjualan tersebut. Bai’–Berakhirnya Akad Bai’; Ketentuan berakhirnya akad bai’ adalah sebagai berikut: (1) Penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual beli. (2) Mengakhiri akad jual beli dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak. (3) Selesainya akad jual beli harus dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan forum. Bai’–Hak yang Berkaitan dengan Harga dan Barang Setelah Akad Bai’; Penjual mempunyai hak untuk ber-tasharuf terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut. Jika barang yang dijual itu adalah sebuah barang yang tidak bergerak, pembeli dapat langsung menjual barang yang tidak bergerak itu kepada pihak lain sebelum penyerahan barang tersebut. Namun, hal itu tidak berlaku bagi barang yang bergerak. Penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Bai’–Kesepakatan Penjual dan Pembeli: Berikut ini ada beberapa ketentuan pada kesepakatan antara panjual dan pembeli: (1) Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga. (2) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati. (3) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli. (4) Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung. (5) Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati. (6) Pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli. (7) Penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda. Bai’–Objek Bai’; Berikut ini ada beberapa ketentuan tentang objek bai’: (1) Syarat objek yang diperjualbelikan adalah: a. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada. b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan. c. Barang yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

138

dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu. d. Barang yang dijualbelikan harus halal. e. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli. f. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui. g. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli. h. sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. i. barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. (2) Jual beli dapat dilakukan terhadap: a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan. b. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui. c. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual. (3) Beberapa hal yang termasuk ke dalam jual beli, sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad, adalah: a. Dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan. b. Sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari suatu barang yang dijual. c. Barang-barang yang dianggap bagian dari benda yang dijual. d. Sesuatu yang termasuk dalam pernyataan yang dinyatakan pada saat akad jual beli, termasuk hal yang dijual. e. Tambahan hasil dari barang yang dijual yang akan muncul kemudian setelah berlakunya akad dan sebelum serah terima barang dilaksanakan, menjadi milik pembeli. Bai’–Serah Terima Barang; Berikut ini adalah beberapa ketentuan mengenai serah terima barang: (1) Setelah akad disetujui, pembeli wajib menyerahkan uang seharga barang kepada penjual, dan penjual terikat untuk menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. (2) Pembeli berhak atas barang. (3) Penjual berhak atas uang. (4) Tata cara penyerahan bergantung pada sifat, jenis dan/atau kondisi barang yang dijual tersebut. (5) Tata cara penyerahan wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat. (6) Jika pembeli berada pada pelataran, atau di tanah yang akan dijual, atau jika pembeli dari jarak dekat bisa melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, setiap izin yang diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang dianggap sebagai penyerahan barang tersebut. (7) Dalam pembayaran tunai, penjual berhak menahan barang sampai pembeli membayar keseluruhan harga yang telah disepakati. (8) Dalam penjualan secara borongan, penjual berhak menahan sebagian atau seluruh barang yang belum dilunasi tanpa mengubah harga dari setiap jenis barang. (9) Hak penahanan barang hilang ketika penjual menyerahkan barang yang dijualnya sebelum menerima pembayaran. (10) Hak penahanan barang hilang ketika penjual mengalihkan hak untuk menerima pembayaran harga barang yang dijual dari pembeli kepada orang lain dengan persetujuan pembeli mengenai pengalihan hak ini. (11) Penjual tidak memiliki hak penahanan barang dalam penjualan secara kredit. (12) Hak penahanan barang hilang apabila penjual meminta pembeli menangguhkan pembayaran barang yang dijual dengan pembayaran tunai. (13) Barang yang sudah dijual melalui akad tanpa syarat harus diserahkan pada tempat barang itu berada pada saat jual beli berlangsung. (14) Pembeli memiliki hak memilih untuk membatalkan akad atau

www.facebook.com/indonesiapustaka

139

menerima barang di tempat barang itu berada pada saat akad jual beli, jika ia baru menerima informasi mengenai tempat barang tersebut setelah selesai proses akadnya. (15) Pembeli harus menerima barang di tempat yang sesuai dengan apa yang telah dipersyaratkan dalam akad. (16) Seluruh komponen biaya yang terkait dengan jual beli dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan. (17) Jika dalam akad tidak ditentukan pihak-pihak yang berkewajiban untuk menanggung komponen-komponen jual beli, pihak yang berkewajiban menanggungnya ditetapkan berdasarkan kebiasaan. (18) Jika barang yang dijual itu rusak ketika masih berada pada tanggungan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli, harta tersebut masih harta milik penjual dan kerugian itu ditanggung oleh penjual. (19) Jika barang yang dijual rusak setelah diserahkan kepada pembeli, tidak ada pertanggung jawaban yang dibebankan kepada penjual, dan kerugian yang ditimbulkannya menjadi tanggungan pembeli. (20) Jika pembeli jatuh pailit setelah menerima barang yang dibelinya kemudian meninggal dunia, namun belum membayarnya, penjual boleh menuntut pembeli untuk mengembalikan barang yang telah dijualnya. (21)Jika pembeli meninggal dan jatuh pailit sebelum penerimaan barang yang dibeli dan sebelum pembayaran, penjual mempunyai hak untuk menahan barangnya. (22) Ahli waris pembeli berhak meneruskan atau membatalkan jual beli yang telah dilakukan pembeli. (23) Jika penjual jatuh pailit setelah menerima pembayaran tetapi belum menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, barang tersebut dianggap barang titipan kepunyaan pembeli yang ada di tangan penjual. (24) Pembeli berhak mengambil barang yang telah dibelinya dan pihak lain tidak bisa mengintervensi hal tersebut. (25) Jika pembeli telah menerima barang dan harganya telah disepakati, kemudian barang itu rusak atau hilang, ia harus membayar harga barang tersebut. (26) Jika barang yang rusak atau hilang dijumpai di pasaran, ia harus mengganti dengan barang yang sama. Bai’–Tempat dan Syarat Pelaksanaan Bai’; Berikut ini ada beberapa ketentuan mengenai Tempat dan Syarat Pelaksanaan Bai’: (1) Tempat jual beli adalah tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual beli. (2) Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar/pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut. (3) Ijab menjadi batal jika salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan ijab dan kabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli. (4) Ijab dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan ijab sebelum pembeli mengucapkan pernyataan kabul. (5) Perubahan ijab sebelum kabul membatalkan ijab yang pertama. Bai’–Unsur Bai’; Unsur bai’ terdiri atas: a. pihak-pihak; Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. b. objek; Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar; dan c. kesepakatan. (1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. (2) Kesepakatan memiliki makna hukum

www.facebook.com/indonesiapustaka

140

yang sama. Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, akad terakhir yang dinyatakan berlaku. Bai’ al Dayn; Adalah suatu akad jual beli dengan objek jual belinya adalah piutang/ tagihan (Dayn). Beberapa permasalahan mendasar terkait dengan akad ini adalah apakah boleh menjual “piutang” yang dikenal sebagai produk anjak piutang (factoring) di bawah nilai nominal (at par) piutangnya atau secara diskonto (at discount). Dalam prinsip ini pembiayaan dibuat berdasarkan jual beli dokumen perdagangan dan pembiayaan digunakan bagi tujuan pengeluaran, perdagangan, dan pengkhidmatan. Keputusan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada awal beroperasinya bank syariah berdasarkan keadaan darurat dengan bank syariah masih sebagai pemain tunggal, bank syariah diizinkan memanfaatkan excess atau idle fund dengan menggunakan perangkat al dayn (ad dayn). Ketentuan Al Dayn adalah sebagai berikut: (1) Nasabah yang telah menerima fasilitas jual beli dari bank syariah akan mengeluarkan surat utang (promissory note), sementara bank syariah sendiri tidak dapat menerbitkan surat utang, maka promissory note di-endos akan menjadi underlying transaction untuk menerima dari bank konvensional. (2) Adapun kompensasi atas penempatan dana (placing) dan penerimaan dana (taking) masih mengacu pada hitungan yang ditetapkan oleh pihak counterpart (bank konvensional) dengan bank syariah (pada waktu itu) harus mengoptimalkan kebelihan dananya dan masuk sebagai pendatang baru dengan sistem yang belum dikenal oleh bank konvensional. Bai’ al Hadir lil Badi; Jual beli saat penjual dan pembeli melakukan monopoli atau monopsomi atau eksploitasi untuk mempermainkan harga di pasar. Mereka berkolusi menurunkan atau menaikkan harga di luar harga normal yang dijustifikasi oleh kondisi pasar. Bai’ al Masyru; Transaksi yang disyariatkan atau dibolehkan dalam Islam. Bai’ al- ‘Urbun; Jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, jual beli menjadi sah. Tetapi, jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, uang yang telah diberikan pada penjual menjadi hibah bagi penjual, dan ini termasuk jual beli yang dilarang. Bai’ al Wafa; 1. Jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba; 2. Merupakan salah satu bentuk akad yang timbul dari kebutuhan masyarakat. Jenis ini sangat populer di kalangan mayoritas mazhab Hanafi. Pada hakikatnya akad ini merupakan perpaduan antara akad jual beli (bai’) dengan gadai (rahn). Unsur kedua akad ini tergabung pada akad Bai al Wafa’. Bai’ al Wafa–Ketentuan; Berikut ini adalah berbagai ketentuan mengenai bai’ al wafa, yaitu (1) Dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat mengembalikan uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan. (2) Pembeli berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut

www.facebook.com/indonesiapustaka

141

uangnya kembali seharga barang itu. (3) Barang dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan di antara para pihak. (4) Kerusakan barang dalam jual beli dengan hak penebusan adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya. (5) Penjual dalam jual beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak. (6) Hak membeli kembali dalam bai’ wafa dapat diwariskan. Bai’ al-Bathil; Jual Beli yang Batal; Apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan syara’, seperti bangkai, darah, babi dan khamr. Bai’ al-Fudhuli; Jual beli yang memberikan mandat kekuasaan kepada orang lain untuk melakukan transaksinya. Bai’ al-Gharar; Jual beli yang mengandung tipuan, seperti jual beli benda yang tidak mungkin bisa diserahkan, menjual ikan yang masih di kolam, menjual buah yang masih di pohon dan belum matang, jual beli dengan melempar batu (bai’ alhashäh), dan sebagainya. Bai’ al ‘Inah; Akad jual beli di mana pihak pembeli membeli komoditi dengan sistem pembayaran secara tangguh (deferred payment); yang diikuti dengan penjualan kembali komoditi tersebut oleh si pembeli yang sama ke penjual sebelumnya dengan pembayaran secara tunai (cash payment) dengan nilai lebih kecil daripada nilai pembayaran tangguh. Bay’ al ‘Inah dapat diterapkan sebagai dasar akad untuk produk bank syariah seperti kartu kredit dan fasilitas penyediaan dana tunai dalam bentuk pembiayaan. Bai’ al-Ma’dum; Melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (short selling). Ini adalah transaksi yang tidak dibenarkan oleh Islam. Bai’ al-Sharf; Jual beli mata uang dengan mata uang lainnya, termasuk emas dengan emas (money changer). Bai’ as-Shahih; Jual beli yang memenuhi rukun dan syarat. Bai’ Atan; Bai’ Atain; Secara harfiah berarti dua transaksi dalam satu transaksi, dilarang oleh hadis, para ulama berbeda pendapat mengenai arti istilah tersebut. Bai’ atan fi Bai’ah; Jual beli suatu barang/produk dengan dua harga, misalnya harga angsur (installment) dan harga tunai (cash). Harga angsur (installment) lebih tinggi/ mahal daripada harga tunai (cash). Bai’ bi Tsaman Ajil; Jual beli dengan pembayaran tangguh. Bai’ bi Tsaman Ajil; BBA; Jual beli dengan pembayaran tangguh. Jual beli ini dapat diterapkan untuk pembiayaan usaha maupun pembiayaan konsumtif lainnya yang bersifat multiguna. Bai’ Ghairu al Masyru; Bentuk transaksi yang tidak disyariatkan (dilarang oleh syariat), seperti jual beli khamr, dan jual beli dengan sistem riba, baik riba kaffi (terselubung) maupun riba jalli (terang-terangan). Bai’ Habal al-Habalah; Suatu jenis jual beli di era Arab Jahiliyah, barang yang dijual adalah unta betina dengan syarat harga akan dibayar pembeli kalau unta itu melahirkan anak betina atau jantan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

142

Bai’ Hishah; Corak kegiatan transaksi yang dilakukan di zaman Arab Jahiliyah dengan cara melempar suatu benda atau barang. Benda yang kena lempar nantinya akan menjadi objek transaksi. Bai’ Istishna’; Kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya, apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Bai’ Muallaqah; Bentuk akad jual beli yang dilangsungkan dengan menetapkan harga saat ini untuk barang-barang (pertanian) yang belum dipanen (masih di pohonnya). Bai’ Muathah; Satu bentuk akad jual beli yang berlangsung tanpa adanya ucapan ijab qabul dari pihak pembeli atau penjual. Bai Muathah ini banyak dipraktikkan dalam sistem perdagangan konvensional, seperti jual beli yang berlangsung di supermarket atau mal. Bai’ Mulamasah; Secara etimologi kata mulamasah berasal dari kata lamasa, artinya menyentuh atau memegang. Ini adalah satu bentuk akad jual beli, barang yang akan dipegang oleh pihak pembeli itulah menjadi barang yang dijual (maudlu al aqdi). Bai’ Muqayyadah; Akad jual beli yang berlangsung dengan cara menukar barang dengan barang. Bai’ Murabahah; Jual beli yang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam Bai’ Murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Bai’ Musawamah; Akad jual beli yang di dalamnya penjual tidak menyebutkan harga pokok dari barang yang dijual dan berapa jumlah keuntungan yang diperolehnya. Bai’ Muzabanah; Akad jual beli yang berlangsung secara barter dari barang yang berbeda tetapi sama dalam timbangan. Bai’ Muajjal; Jual beli kredit, perjanjian jual beli dengan pembayaran yang dilakukan pada masa datang yang telah ditentukan. Bai’ Naqdan; Akad jual beli yang berlangsung secara kontan atau cash. Pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang pada waktu yang bersamaan. Bai’ Qabl al-Qabl; Merupakan jenis jual beli yang terlarang dalam Islam karena bersifat spekulatif (gharar). Bentuk jual beli ini adalah menjual barang sebelum barang tersebut jadi miliknya. Contoh, A melakukan transaksi satu unit komputer dengan B. Kemudian B ingin menjual lagi ke C, namun komputer tersebut belum diterima B dari A. Bai’ Salam; Jual beli barang yang diserahkan pada kemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di muka Bai’ Tawliya; Kegiatan penjualan kembali dengan harta yang dinyatakan semula tanpa laba (profit) dan tidak mendatangkan kerugian bagi penjual. Bai’ Tsunaiyah; Akad jual beli dengan membeli sebagian tanaman dengan tidak

www.facebook.com/indonesiapustaka

143

menentukan bagian-bagian yang diperjualbelikan. Misalnya, melakukan akad jual beli dengan objek kelapa sawit yang luasnya 10 hektare tanpa memberi ketentuan batasan bagian tanaman yang dibelinya. Baitul Ishdar; Lembaga yang menerbitkan efek di pasar saham. Baitul Mal; 1. Lembaga negara yang mengelola penerimaan dan pengeluaran negara yang bersumber dari zakat, kharaj, jizyah, fa’i, ghanimah, kaffarat, wakaf dan lainlain dab ditasyarufkan untuk kepentingan umat; 2. Rumah harta; Pada zaman Nabi Muhammad saw. berfungsi sebagai perbendaharaan negara. Lembaga negara yang mengelola penerimaan dan pengeluaran negara yang bersumber dari zakat, kharaj, jizyah, fa’i, ghanimah, kafarat, wakaf dan lain-lain dan di-tasyaruf-kan untuk kepentingan umat. 3. Baitul mal berasal dari kata bayt dalam bahasa Arab yang berarti rumah, dan al-mal yang berarti harta. Artinya, secara etimologis (lughawi), baitul mal berarti khazinatul mal tempat untuk mengumpulkan atau menyimpan harta (kamus Al Munjid, hlm. 55). Adapun secara terminologis (ishtilahi), sebagaimana uraian Abdul Qadim Zallum (1983) dalam kitabnya, Al-Amwal fi Dawlah al-Khilafah, Baitul mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi, setiap harta berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, dan harta benda lainnya—di mana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara’ dan tidak ditentukan individu pemiliknya, walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya—menjadi hak Baitul mal, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan bagi Baitul mal. Secara hukum, hartabenda itu adalah hak Baitul mal, baik yang sudah benar-benar masuk ke dalam tempat penyimpanan Baitul mal maupun yang belum. Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, atau untuk merealisasikan kepentingan kaum muslimin, atau untuk biaya penyebarluasan dakwah. Semua itu adalah harta yang dicatat sebagai pengeluaran Baitul mal, baik telah dikeluarkan secara nyata ataupun belum. Dengan demikian, Baitul mal dengan makna seperti ini adalah sebuah lembaga atau pihak (al-jihat) yang menangani harta negara, baik pendapatan maupun pengeluaran. Baitul mal juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat (al-makan) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Baitul Mal wat Tamwil (BMT); Lembaga keuangan non-pemerintah yang berfungsi menerima dan menyalurkan dana umat. Lihat BMT. Bai’ ’Uuriyah; Adalah bentuk jual beli tanaman dengan cara melakukan kontrak di awal dengan ketentuan bahwa yang menjadi objek kontrak akan dibeli pada saat telah masak. Bai’ Wadi’a; Penjualan kembali dengan memotong harga dari harga awalnya. Bai’ wal Ijarah Muntahiyah bit tamlik; Lihat Al-Bai’ wal Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT). Balai Harta Peninggalan (BHP); Lembaga yang mengelola harta kekayaan seseorang atau badan yang telah dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

www.facebook.com/indonesiapustaka

144

Balance; Selisih jumlah debet dan kredit pada neraca atau salah satu jumlah kredit atau debet pada tanggal tertentu dengan jumlah imbang. Bancassurance; Adalah suatu konsep gabungan dari industri perbankan dan industri asuransi, dengan penggabungan terjadi antara sistem, produk, dan distribusi dari asuransi melalui jaringan bank. Dilihat dari motif kerja sama bancassurance ini sangat memungkinkan semua pihak akan diuntungkan. Dari sisi bank, merupakan sumber fee based income dan diversifikasi produk, dari sisi asuransi adalah sebagai sarana memperkuat penetrasi pasar dan peningkatan premi, sedangkan dari sisi nasabah mendapatkan pelayanan dalam satu atap dan produk yang berkualitas. Bancassurance dibedakan ke dalam empat model, yaitu alliance distribution, joint venture between bank and insurer to create a third party, merger between bank and insurer serta build or buy own insurance operation-bank becomes manufacturer. Banco; Mata uang nominal yang mula-mula dipakai di Eropa (banco). Bangkrut dalam Murabahah; Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. Bank; Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (bank). Bank Agen; Bank yang ditunjuk oleh para anggota kelompok bank yang memberikan pembiayaan/kredit sindikasi untuk mengelola bunga para bank yang terlibat tersebut; bank pelaksana bertanggung jawab untuk memberitahukan bank peserta lain mengenai adanya penarikan atau penyetoran debitur dan perubahan bunga; Lihat Sindikasi (agent bank). Bank Asosiatif; Bank yang menjadi anggota suatu asosiasi atau menjalin kerja sama untuk menyediakan kemudahan kepada masyarakat, misalnya bank yang menjadi anggota asosiasi lembaga kliring dan bank yang berafiliasi dengan sistem kartu bank, seperti kartu Visa dan Master Card Intemational pada dasarnya, anggota asosiasi mempunyai perbedaan kelas dalam keanggotaannya bergantung pada pemilikan modal dan faktor lain (associate bank). Bank at-Tamwil as-Sya’bi al-Islami; Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yang saat ini diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Beku Operasi (BBO); Pemberhentian sementara operasi suatu bank oleh pemerintah karena dianggap tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pihak ketiga (suspension). Bank Berantai; Kelompok bank yang terdiri atas tiga atau lebih bank yang berdiri sendiri dan secara tidak resmi dikendalikan oleh satu atau beberapa orang (thein bank). Bank Bermasalah; 1. Bank yang mempunyai rasio atau nisbah pembiayaan/kredit tidak lancar yang tinggi apabila dibandingkan dengan modalnya; 2. Bank yang dari hasil pemeriksaan nilai CAMEL-nya berada pada posisi empat (kurang sehat)

www.facebook.com/indonesiapustaka

145

atau lima (tidak sehat) pada daftar urutan kondisi bank; penilaian tersebut tidak disebarluaskan ke masyarakat; bank bermasalah akan lebih sering diperiksa daripada bank yang berkondisi sehat (problem bank troubled bank). Bank Bukan Bank; Bank yang menerima simpanan atau memberikan pinjaman komersial, tetapi tidak melaksanakan kedua kegiatan tersebut pada waktu yang sama; bidang usahanya dibatasi, yaitu menerima simpanan atau memberi pinjaman. Bank bukan bank berbeda dari pengertian bank dalam UU No. 7/1992; sebelum dikeluarkan UU No. 7/1992, bank bukan bank dikenal dengan nama lembaga keuangan bukan bank (LKBB); dengan keluarnya UU No. 7/1992, LKBB tidak dikenal lagi, berarti badan usaha tersebut harus memilih menjadi bank atau perusahaan sekuritas (nonbank bank). Bank Campuran; Bank umum yang didirikan oleh satu bank umum atau lebih, berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia dengan satu bank atau lebih, yang berkedudukan di luar negeri (joint venture bank). Bank Dagang; 1. Bank yang memproses kartu kredit yang menerima bukti penjualan kartu-kartu bank dari pedagang eceran; pedagang yang mengeluarkan bukti penjuatan menukarkan/menguangkan bukti penjualan tersebut menjadi simpanan dengan memungut biaya pemrosesan yang disebut sebagai diskon dagang; jika transaksi diajukan oleh nasabah pada bank lain, bank dagang yang memperoleh informasi mengenal bukti penjualan tersebut, melalui sistem tukar menukar informasi kartu bank, mengumpulkan jumlah tagihan dan bukti penjualan dikurangi biaya tukar menukar dari bank penerbit kartu; 2. Bank investasi di Eropa yang bergabung sebagai bank dagang (merchant bank). Bank dalam Likuidasi; Bank yang telah dicabut izin usahanya karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1996 tentang ketentuan dan tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi bank karena dianggap tidak mungkin diselamatkan lagi meskipun telah dilakukan berbagai upaya penyehatan (liquidated bank). Bank Devisa; Bank umum yang dapat melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (foreign exchange bank). Bank Devisa Syariah; Bank syariah yang dapat melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (foreign exchange bank). Pemberian izin kegiatan di bidang devisa diberikan apabila UUS telah memenuhi persyaratan antara lain: (a) memiliki sistem informasi teknologi yang memadai; (b) memiliki sumber daya manusia yang memahami aspek syariah dalam kegiatan di bidang devisa; (c) memiliki daftar calon nasabah yang akan melakukan kegiatan devisa. Bank Dunia; Lembaga keuangan yang didirikan berdasarkan konferensi di Bretton Woods tahun 1944 dengan tujuan membantu rekonstruksi dan pembangunan

www.facebook.com/indonesiapustaka

146

ekonomi negara-negara anggotanya serta memajukan investasi swasta dan perdagangan internasional (world bank International Bank for Reconstruction and Development/IBPD) Bank Ekspor Impor; Bank yang kegiatan utamanya memberikan pembiayaan/kredit kepada perusahaan yang melakukan transaksi ekspor impor (export-import bank). Bank Elektronik; Bank yang dalam kegiatan pelayanannya menggunakan sarana elektronik sebagai pengganti pelayanan konvensional, misalnya pelayanan tunai ataupun transfer (electronic banking). Bank for International Settlement (BIS); Organisasi Internasional yang didirikan pada 1930 di Basel, Swiss, bertujuan menjalin hubungan kerja sama antara bank sentral di seluruh dunia dalam mengembangkan aktivitas keuangan pemerintah, melayani transaksi pembayaran, dan bertindak sebagal penjamin IMF yang memberikan pinjaman kepada negara berkembang (Bank for International Settlement/BIS). Bank Garansi Keagenan; Adalah bukti asli surat permintaan bank garansi yang ditandatangani oleh pihak berwenang dari perusahaan (distributor) yang meminta adanya bank garansi, misal bank garansi untuk agen produk X. Bank Garansi Untuk Tender (Bid Bond); Adalah bank garansi yang diberikan kepada kontraktor yang mengikuti prosedur proyek atau pelelangan biasanya diberikan 1%–3% dari nilai proyek yang dibiayai yang bersifat noncash loan. Bank Garansi; Adalah janji tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga saat bank menyatakan sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga dimaksud apabila pada suatu waktu tertentu yang telah ditetapkan pihak yang dijamin (nasabah) tidak memenuhi kewajibannya. Bank Gelap; Badan yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin dari pihak yang berwenang. Bank Independen; Bank umum yang dimiliki oleh komunitas masyarakat setempat, menyerap dana dari masyarakat tempat bank beroperasi dan meminjamkannya kepada masyarakat setempat. Bank independen tidak berafiliasi dengan perusahaan grup usaha multibank (multibank holding company), bank ini dikenal juga dengan nama bank komunitas (independent bank). Bank Indonesia; Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut UU No. 11 Tahun 1953 tentang Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Bank Sentral adalah Bank Indonesia, dimiliki oleh Negara, dan merupakan badan hukum. Bank Indonesia–Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS); Sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan Sistem Bank Indonesia—Real Time Gross Settlement (RTGS). Bank Industri; Bank yang didirikan untuk melakukan pembiayaan pada para karyawan atau pekerja. Bank tersebut memiliki sumber dana dan tabungan para karyawan

www.facebook.com/indonesiapustaka

147

atau pekerja. Kebanyakan bank industri saat ini melakukan merger menjadi commercial bank (industrial bank). Bank Investasi; Bank yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana jangka panjang yang diperlukan oleh perusahaan dengan cara membeli, menjual, dan menjamin surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan; hingga sekarang jenis bank ini belum ada di Indonesia (investment banking). Bank Karya Produksi Desa (BKPD); BPR non-BKD yang didirikan berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Bank Kendara Lalu; Kantor bank yang mempunyai kasir di tempat tertentu sehingga nasabah dapat memperoleh layanan perbankan tanpa harus keluar dari kendaraannya (drive-in banking). Bank Komersial; Bank umum (commercial bank full service bank). Bank Komunitas; Lihat Bank Independen (independent bank). Bank Konsentrasi; Bank yang kegiatan operasionalnya lebih mengkhususkan diri pada nasabah/perusahaan besar; biasanya bank tersebut merupakan bank utama yang melaksanakan kegiatan perbankan dan nasabah/perusahaan besar tersebut (concentration bank). Bank Konsorsium; Bank yang pemegang sahamnya terdiri atas sekelompok bank; misalnya, BPD SI merupakan bank hasil konsorsium dari seluruh bank eks BPD seIndonesia (consortium bank). Bank Konvensional; Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan bank konvensional sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Koperasi; Bank yang berbentuk badan hukum koperasi; seperti halnya dengan koperasi, modal bank koperasi juga diperoleh dari simpanan wajib dan simpanan sukarela anggotanya (cooperative bank). Bank Koresponden; Bank yang berdasarkan suatu perjanjian mempunyai hubungan dengan bank lain untuk saling memberikan jasa dan/atau melakukan transaksi untuk dan atas nama bank yang berkepentingan (correspondent bank). Bank Kustodian; Pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Bank Kustodian–Tugas dan Kewajiban; Pada Reksadana Syariah, bank kustodian berkewajiban untuk: (a) Memberikan pelayanan Penitipan Kolektif sehubungan dengan kekayaan Reksadana; (b) Menghitung nilai aktiva bersih dari Unit Penyertaan setiap hari bursa; (c) Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksadana atas perintah manajer investasi; (d) Menyimpan catatan secara terpisah

www.facebook.com/indonesiapustaka

148

yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan, serta nama, kewarganegaraan, alamat, dan indentitas lainnya dari para pemodal; (e) Mengurus penerbitan dan penebusan dari Unit Penyertaan sesuai dengan kontrak; (f ) Memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemodal. Bank Markazi; Bank Central (central bank). Bank Multijasa; Bank yang menyediakan berbagai jenis jasa perbankan kepada para nasabahnya, biasanya disebut pula sistem perbankan department store; di Indonesia dikenal sebagai bank umum (multiple banking). Bank Muta’amil bil ‘Umlat Ajnabiyah; Bank Devisa. Bank yang melayani transaksi devisa. Bank Pasar; Bank Perkreditan Rakyat (BPR) gaya lama yang didirikan sebelum Pakto 27, 1988 dengan izin usaha dari Menteri Keuangan, badan hukumnya dapat PT, MAI, PD, atau koperasi. Bank Pegawai; Bank yang sahamnya dimiliki serikat kerja atau serikat buruh yang secara otomatis setiap anggota serikat kerja atau serikat buruh itu juga menjadi pemegang saham bank pegawai tersebut (labour bank). Bank Pelaksana; Bank yang menerima pesan atau instruksi dari nasabahnya untuk melaksanakan transaksi yang dipesankan atau diinstruksikan oleh nasabah bersangkutan (ordering bank). Bank Pelapor; Kantor bank yang meliputi kantor pusat bank yang melakukan kegiatan operasional, kantor cabang bank yang berbadan hukum Indonesia baik yang beroperasi di Indonesia maupun di luar Indonesia, Unit Syariah, serta Kantor Cabang Bank Asing dan Kantor Cabang Pembantu Bank Asing yang berkedudukan di Indonesia. Bank Pembangunan Asia; Bank pembangunan yang didirikan tahun 1966 atas rekomendasi ECAFE dengan tujuan mendorong pertumbuhan dan kerja sama ekonomi di negara yang sedang berkembang di Asia dan Timur Jauh dengan cara memberikan pinjaman atau bantuan teknik, baik kepada pemerintah maupun swasta (Asian Development Bank). Bank Pembangunan Multilateral; Lembaga keuangan internasional yang ditugasi memberikan bantuan keuangan dan bantuan teknis kepada negara-negara berkembang dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Lembaga ini dibiayai dengan dana yang berasal dari sumbangan para anggotanya dan dari pinjaman yang berasal dari pasar modal internasional. Lingkup operasinya dapat mencakup seluruh dunia (grup bank dunia), wilayah tertentu (Bank Pembangunan Amerika atau Bank Pembangunan Asia) atau lembaga khusus (Bank Pembangunan Karibia atau Bank Pembangunan Afrika limur) (multilateral development bank). Bank Pembayar Cek; Bank yang membayar cek; apabila cek tersebut dibayarkan pada bank lain, cek tersebut dikirim ke bank yang menerbitkan untuk dibayar atau diuangkan (payer bank). Bank Pembayar Surat Kredit Berdokumen; Bank yang ditetapkan oleh bank pembuka surat kredit berdokumen sebagai pihak tertarik atas wesel yang diajukan (paying bank).

www.facebook.com/indonesiapustaka

149

Bank Pemberi Pinjaman Istimewa; Bank yang memiliki kewenangan lebih jika dibandingkan dengan bank lain dalam pemberian persetujuan atas pinjaman kepada debitur yang dilakukan secara bersama oleh bank-bank tersebut (preferred lender bank). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS); Sebelumnya disebut sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS); Disebut juga Bank at-Tamwil as-Sya’bi alIslami, yaitu bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)–Larangan; BPRS dilarang: a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah; b. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia; d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah; e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah ditetapkan. Bank Pembuka Surat Kredit Berdokumen; Bank yang membuka surat kredit berdokumen atas permohonan nasabahnya (issuing bank opening bank). Bank Pemrakarsa; Bank yang bertindak sebagai pemrakarsa pemindahan uang (originator’s bank). Bank Penagih; Bank yang melakukan inkaso langsung kepada pihak yang wajib membayar atau pihak tertagih (collecting bank). Bank Penarik (Drawer Bank); Bank pelaku transfer atau bank yang menerima dana dan amanat dari nasabah untuk ditransfer kepada drawee atau bank tertarik yang kemudian diserahkan kepada penerima dana (beneficiary). Bank Penegosiasi; Bank yang mengambil alih surat wesel berdasarkan suatu surat kredit berdokumen. Nama bank tersebut dapat dicantumkan secara khusus dalam surat kredit berdokumen sebagai pihak tertarik (negotiating bank). Bank Penerbit Alat Bayar; Bank yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menerbitkan uang sebagai alat pembayaran yang sah; di Indonesia bank yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan uang adalah Bank Indonesia (bank of issue). Bank Penerima Transaksi; Bank yang menerima masukan transaksi secara elektronis dari peserta kliring lain melalui sistem kliring otomatis; Lihat Receiving Bank (originating bank receiving bank). Bank Penerus Surat Kredit Berdokumen; Bank yang meneruskan surat kredit berdokumen dari pihak pemberi kredit kepada pihak penerima kredit tanpa terikat pada ketentuan dalam perjanjian kredit yang diteruskannya. Penerusan

www.facebook.com/indonesiapustaka

150

dilakukan setelah diperoleh keyakinan akan kebenaran sandi atau tanda tangan bank pembuka surat kredit berdokumen (advising bank). Bank Pengonfirmasi; Bank yang mengonfirmasi dengan mengikatkan diri untuk membayar, mengaksep, atau mengambil alih surat-surat wesel yang ditarik (confirming bank). Bank Perkreditan Rakyat (BPR); Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan BPR sebagai bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pilihan; Bank yang atas pertimbangan tertentu dipilih atau ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk memberikan pelayanan, baik dalam penghimpunan dan penempatan dana maupun dalam pelayanan jasa untuk tujuan tertentu (pet banks). Bank Primer; Bank yang dapat menciptakan uang dengan meningkatkan perkreditan sampai dengan tingkat tertentu tanpa dipengaruhi dana yang dihimpunnya. Di Indonesia yang tergolong sebagai bank primer adalah bank sentral dan bank umum. Dalam memberikan kredit, bank dibatasi oleh peraturan perundangundangan yang berlaku (primaire banken). Bank Responden; Bank yang secara tetap membeli cek, wesel, dan jasa lain dari bank koresponden termasuk membeli surat-surat berharga dan kliring penjualan suratsurat berharga (respondent bank). Bank Ritel; Bank yang mengkhususkan usahanya pada produk jasa bank yang ditawarkan, baik kepada nasabah perseorangan maupun badan usaha berskala kecil (retail banking). Bank Sekunder; Bank yang tidak menciptakan uang giral; yang tergolong sebagai bank sekunder, misalnya bank perkreditan rakyat (secundaire banken). Bank Sentral; Bank dengan tugas pokok membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah, memelihara cadangan devisa, mengawasi aktivitas perbankan, memelihara rekening perbankan guna meningkatkan taraf hidup rakyat; di Indonesia bank sentral adalah Bank Indonesia (central bank). Bank Syariah; Bank yang kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah/hukum Islam, dan dikenal juga dengan bank Islam. Adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan syariah. Undang-undang tersebut sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mendefinisikan bank syariah sebagai Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

www.facebook.com/indonesiapustaka

151

Bank Syariah–Alur dan Operasional; Berikut ini adalah Alur dan Operasional Bank Syariah; (1) Bank syariah menghimpun dan menyalurkan dana; (2) Bank syariah memperoleh imbalan atas penyaluran dana yang diberikan; (3) Bank syariah membagikan imbalan kepada nasabah penghimpun dana sesuai nisbah yang disepakati di awal perjanjian; (4) Bagian dari nisbah bank dipergunakan oleh bank untuk membiayai operasional bank dan sisanya menjadi laba usaha bank; (5) Bank syariah juga menyelenggarakan berbagai jasa keuangan & memperoleh imbalan berupa fee (fee based income). Bank Syariah–Evolusi; Evolusi kegiatan perbankan dalam masyarakat Islam sejak zaman Nabi sampai dengan sekarang adalah: (1) individu, (Nabi/sahabat) melakukan satu fungsi. (2) jihbiz, seorang individu melakukan ketiga fungsi. (3) bank sebuah institusi melakukan ketiga fungsi perbankan (diadopsi oleh masyarakat Eropa abad pertengahan, namun kegiatannya mulai dilakukan dengan basis bunga). (4) bank syariah modern, institusi yang melakukan ketiga fungsi perbankan, dengan berlandaskan syariah Islam. Bank Syariah–Jasa; Berikut ini adalah ketentuan mengenai Jasa-jasa pada bank syariah: (1) Pendapatan jasa-jasa bank (fee based income) bukan merupakan pendapatan bunga, yang dilarang oleh Syariah. (2) Pendapatan fee based merupakan upah atau ujrah atas jasa yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk transaksi yang diperbolehkan secara Syariah. (3) Pendapatan fee based merupakan pendapatan halal. Bank Syariah–Praktik Bank Syariah di Eropa; Dalam perkembangan berikutnya, kegiatan yang dilakukan oleh perorangan (jihbiz) kemudian dilakukan oleh institusi yang saat ini dikenal sebagai bank. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fikih adalah riba, dan oleh karenanya haram. Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada 1545 membolehkan bunga (interest) meskipun tetap mengharamkan riba (usury) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda (excessive). Setelah wafat, Raja Henry VIII digantikan oleh Raja Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga uang. Hal ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali memperbolehkan praktik pembungaan uang. Ketika mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami renaissance, Bangsa Eropa melakukan penjelajahan dan penjajahan ke seluruh penjuru dunia, sehingga aktivitas perekonomian dunia didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban muslim mengalami kemerosotan dan negara-negara muslim satu per satu jatuh ke dalam cengkeraman penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Akibatnya, institusi-institusi perekonomian umat Islam runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa. Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern kini. Oleh karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-negara muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa, yang notabene berbasis bunga. Bank Syariah–Praktik Bank Syariah Modern; Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga pertama kali dilakukan di Malaysia pada pertengahan 1940-an, namun usaha ini tidak sukses. Eksperimen lain dilakukan

www.facebook.com/indonesiapustaka

152

di Pakistan pada akhir 1950-an, dengan didirikannya suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di pedesaan negara itu. Namun demikian, eksperimen pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif pada masamodern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank. Bank ini mendapat sambutan yang cukup hangat di Mesir, terutama dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Jumlah deposan bank ini meningkat luar biasa dari 17,560 pada tahun pertama (1963/1964) menjadi 251,152 pada 1966/1967. Jumlah tabungan pun meningkat drastis dari LE 40,944 pada akhir tahun pertama (1963/1964) menjadi LE 1,828,375 pada akhir periode 1966/1967. Namun sayang, karena terjadi kekacauan politik di Mesir, Mit Ghamr mulai mengalami kemunduran, sehingga operasionalnya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan bank sentral Mesir pada tahun 1967. Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip nirbunga pada Mit Ghamr mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga. Pada 1971, akhirnya konsep nirbunga kembali dibangkitkan pada masa rezim Sadat melalui pendirian Nasser Social Bank. Tujuan bank ini adalah untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah dipraktikkan oleh Mit Ghamr. Kesuksesan Mit Ghamr ini memberi inspirasi bagi umat muslim di seluruh dunia, sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Ketika OKI akhirnya terbentuk, serangkaian konferensi internasional mulai dilangsungkan, dengan salah satu agenda ekonomi mendirikan bank Islam. Akhirnya terbentuklah Islamic Development Bank (IDB) pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam di negara mereka masing-masing, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Kini, bank yang berpusat di Jeddah-Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 43 negara anggota. Pada perkembangan selanjutnya pada era 1970-an, usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Beberapa negara seperti Pakistan, Iran dan Sudan, bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di negara itu menjadi sistem nirbunga, sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Di negara Islam lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, bank nirbunga beroperasi berdampingan dengan bankbank konvensional. Kini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara Barat. The Islamic Bank International of Denmark tercatat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Eropa, yakni pada 1983 di Denmark. Kini, bank-bank besar dari negara-negara Barat seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan Bank, dan Jardine Fleming telah pula membuka Islamic window agar dapat memberikan jasajasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam. Bank Syariah–Praktik Bank Syariah Zaman Bani Umaiyyah dan Abbasyiyyah; Institusi bank tidak dikenal dalam kosa kata fikih Islam, karena memang institusi ini tidak dikenal oleh masyarakat Islam, baik pada masaRasulullah saw., al-Khulafa ar-

www.facebook.com/indonesiapustaka

153

Rasyidun, Dinasti Umayyah, maupun Dinasti Abbasiyah. Namun demikian, fungsifungsi perbankan, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah lazim dilakukan, tentunya dengan akad yang sesuai syariah. Di zaman Rasulullah saw., fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh perorangan dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi. Baru kemudian, di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. Fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu, dalam sejarah Islam telah dikenal sejak zaman Abbasiyah. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berlainan sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut naqid, sarraf, dan jihbiz. Aktivitas ekonomi ini merupakan cikal-bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai praktik penukaran mata uang (money changer). Istilah jihbiz itu sendiri mulai dikenal sejak zaman Khalifah Muawiyah (661-680 M) yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, kahbad atau kihbud. Pada masa pemerintahan Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah. Peranan bankir pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Khalifah Muqtadir (908-932 M). Pada saat itu, hampir setiap wazir (menteri) mempunyai bankir sendiri. Misalnya, Ibnu Furat menunjuk Harun ibnu Imran dan Joseph ibnu wahab sebagai bankirnya, Ibnu Abi Isa menunjuk Ali ibn Isa, Hamid ibnu Wahab menunjuk Ibrahim ibn Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi mempunyai tiga orang bankir sekaligus: dua Yahudi dan satu Kristen. Kemajuan praktik perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya saq (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa perlu memindahkan fisik uang tersebut. Para money changer yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memulai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah perbankan Islam, adalah Sayf al-Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol). Bank Syariah–Praktik Bank Syariah Zaman Rasulullah dan Sahabat ra.; Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meninjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah saw. Dengan demikian, fungsifungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

www.facebook.com/indonesiapustaka

154

kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah saw. Rasulullah saw. yang dikenal dengan julukan al-Amin, dipercaya oleh masyarakat Mekkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin Abi Thalib ra. untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya. Dalam konsep ini, pihak yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan. Seorang sahabat Rasulullah saw., Zubair bin al-Awwam ra., memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia mempunyai hak untuk memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Ibnu Abbas ra. juga pernah melakukan pengiriman uang ke Kufah dan Abdullah bin Zubair ra. melakukan pengiriman uang dari Mekkah ke adiknya Mis’ab bin Zubair ra. yang tinggal di Irak. Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali dalam setahun. Bahkan, pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin al-Khattab ra menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek ini, mereka mengambil gandum di Baitul mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Di samping itu, pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, muzara’ah, musaqah, telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Dengan demikian, jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah saw., meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja. Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fikih, seperti istilah kredit (Inggris: credit; Romawi: credo) yang diambil dari istilah qard. Credit dalam bahasa Inggris berarti meminjamkan uang; credo berarti kepercayaan; sedangkan qardh dalam fikih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu pula istilah cek (Inggris: check; Prancis: cheque) yang diambil dari istilah suq. Suq dalam bahasa Arab berarti pasar, sedangkan cek adalah alat bayar yang biasa digunakan di pasar. Bank Tabungan; Bank yang sumber dana utamanya berasal dari tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam surat-surat berharga yang berperingkat baik (saving bank). Bank Tabungan Bersama; Bank tabungan yang diorganisasi berdasarkan piagam negara untuk kepemilikan dan keuntungan penabungnya. Biasanya, pendapatan didistribusikan kepada penyimpan dana setelah seluruh biaya diperhitungkan. Dewasa ini banyak bank tabungan bersama yang mulai menerbitkan saham dan menawarkan jasa konsumen, seperti kartu kredit dan giro, di samping jasa komersial lain seperti kredit komersial untuk real estat. Bank tabungan bersama lazim terdapat di AS (mutual savings bank).

www.facebook.com/indonesiapustaka

155

Bank Terambil Alih; Bank yang manajemennya diambil alih oleh badan khusus seperti BPPN (IBRA) dengan menunjuk bank pendamping karena rasio modal (CAR) kurang dari persentase yang ditetapkan oleh BI, telah memperoleh bantuan likuiditas BI lebih dari jumlah tertentu dan selama jangka waktu tertentu tingkat kesehatannya tergolong tidak sehat. Bank tersebut tetap beroperasi dengan pembatasan tertentu (bank take over/BTO). Bank Tertarik (Drawee Bank); bank yang menerima transfer masuk dari drawer bank untuk diteruskan/dibayarkan kepada penerima (beneficiary). Bank Tijari ‘Am Islami; Bank Umum Syariah; Bank Umum yang secara penuh beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Bank Tijariy; Bank Komersial (commercial bank). Bank Tunggal; Sistem perbankan, yaitu suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan operasionalnya berdiri sendiri tanpa jaringan kantor cabang. Sistem ini berlaku di negara-negara bagian di Amerika Serikat yang memiliki Peraturan tentang Bank Tunggal ([Unit Banking Law] [unit bank]). Bank Umum; Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; sin. Bank Komersial (commercial bank full service bank). Bank Umum Konvensional (BUK); Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, termasuk kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri. Bank Umum Syariah (BUS); bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Umum Syariah (BUS)–Larangan; BUS Dilarang: a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah; b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal; c. melakukan penyertaan modal kecuali (melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah serta melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya); dan d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Banking Book; Semua elemen/posisi lainnya yang dinilai dari harga perolehan dan ditujukan untuk investasi atau dicairkan pada saat jatuh tempo (held to maturity). Banking Delivery dan Support System; Berfungsi untuk: (a) Memberikan fasilitas kemudahan transaksi seperti ATM, Phone Banking, Mobile Banking, Internet Banking, Faksimile Support dan Kios Service. (b) Menyediakan Loan Origination System, Signature Verification System (melihat speciment secara online), Document Management, Customer Relationship, Security dan Data Cleansing.

www.facebook.com/indonesiapustaka

156

Bankir Investasi; Perusahaan yang melakukan kegiatan sebagai agen atau penanggung dan bertindak sebagai penengah antara penerbit sekuritas dan masyarakat umum yang melakukan investasi. Bankir investasi, selaku manajer atau anggota suatu kelompok perbankan investasi, dapat melakukan pembelian langsung sekuritas dari penerbit dan menjualnya kepada para dealer dan investor (investment banker). Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI); Bantuan yang diberikan kepada bankbank yang mengalami kesulitan likuiditas dalam operasinya sehari-hari; kesulitan likuiditas ini dapat terjadi, antara lain, karena penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah sebagai dampak dan berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan. Bantuan Luar Negeri; Bantuan dana yang berasal dari luar negeri sebagai pinjaman atau utang pemerintah (foreign aid). Bantuan Penjaminan Surat Berharga; Tindakan pihak lain untuk mengakseptasi atau membayar suatu wesel atas persetujuan pemegangnya dengan cara menuliskannya di dalam surat wesel; apabila pemegang menolak campur tangan tersebut, ia kehilangan hak regresnya. Pihak lain itu adalah pihak yang tidak tercatat sebagai terutang atas wesel dan wesel tersebut sebelumnya sudah diprotes karena tidak diakseptasi atau tidak dibayar (act of honour). Bantuan Penyelamatan; Bantuan keuangan kepada bank tertanggung atau lembaga tabungan yang mengalami kerugian karena kredit macet, kondisi pasar yang lesu, atau penarikan dana dalam jumlah besar secara tiba-tiba oleh para deposan. Upaya yang dilakukan oleh lembaga tersebut dapat berupa bantuan kepada bank bermasalah, pengupayaan akuisisi oleh lembaga keuangan yang sehat; dalam hal tertentu, dana asuransi simpanan (deposit insurance fund) memberikan bantuan dalam bentuk surat utang (promissory notes) untuk menutup perbedaan perkiraan nilai pasar dari aset dan kewajiban bank (kekayaan bersih bank telah menunjukkan posisi yang negatif ) sehingga akan menyehatkan perusahaan tersebut (bailout) Bantuan Proyek; Pinjaman luar negeri yang penggunaannya ditujukan untuk pembiayaan investasi atau pembangunan proyek milik pemerintah atau swasta, berupa barang modal atau kebutuhan devisa lainnya (project aid). BAPEPAM–LK; Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; badan yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan padar modal dan lembaga keuangan yang berada di bawah pertanggungjawaban langsung kepada menteri keuangan dan dipimpin oleh seorang Ketua. Bara; al Bara; Sikap antisipasi. Barakah; Manfaat yang terus bertambah. Dalam hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shalih bin Shuhaib, ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli dengan harga tangguh (ba’i bi tsaman ajil, muqaradhah, mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Barang Dagang (Komoditas Dagang); Barang yang diperuntukkan buat jual beli yang akan diedarkan dalam aktivitas dagang guna memperoleh keuntungan. Dalam istilah perdagangan modern disebut “aset yang beredar”.

www.facebook.com/indonesiapustaka

157

Barang Eksploitasi; Barang-barang yang tidak diperjualbelikan, tapi dipersiapkan agar dapat menghasilkan keuntungan. Barang-barang ini dimiliki dengan niat untuk menghasilkan pemasukan. Barang Haram dan Maksiat; Barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan menurut hukum Islam. Barang Kiriman; Barang-barang yang akan dikapalkan atau yang akan dikirim dari penjual ke tempat pembeli (freight). Barang Konsumsi; Barang yang dipakai secara langsung atau tidak langsung oleh konsumen untuk keperluan pribadi atau rumah tangga yang bersifat sekali habis. Barang tersebut berbeda dari barang yang digunakan dalam proses produksi (consumption goods; consumer goods). Barang Milik Negara; Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang Modal; Harta berwujud yang umumnya digunakan untuk memproduksi barang lain sebagai produk perusahaan (capital goods). Barang Mutu Rendah; Barang tertentu yang konsumsinya meningkat apabila penghasilan konsumennya menurun dan konsumsinya menurun apabila penghasilan konsumennya meningkat (inferior goods). Barang Setengah Jadi; Barang yang dipakai dalam proses pembuatan, yang belum siap untuk dijual atau dipakai; sin. Barang dalam Proses (work in process). Barang Tak-Bergerak; Barang yang tidak dapat dipindahkan, seperti tanah dan gedung. Dalam pengertian hukum termasuk kapal dengan ukuran lebih dari 20.000 ton (immovables). Barang Tambang; 1. Adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam perut bumi, baik berupa emas, perak, tembaga, timah, dan sebagainya. Rasulullah saw. mewajibkan dikeluarkan khumus (1/5) dari harta tersebut untuk Baitul mal. 2. Barang-barang yang ditambang dari perut bumi yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan manusia. Barang Ternama; Barang berciri khusus dan bermerek terkenal yang dibeli atas pertimbangan mereknya (specialty goods). Barang-Barang (Komoditas); Yang dimaksud dengan barang adalah semua harta kekayaan selain uang. Barley; Sejenis gandum. Barometer Bisnis; Indikator berupa angka-angka statistik untuk menilai keadaan dan memprediksi perkembangan bisnis secara umum dan/atau dari segi-segi tertentu (business barometer). Barter; Cara perdagangan dengan tukar menukar barang atau jasa tanpa menggunakan uang (barter). Baru–Memperbarui; Memelihara data induk dalam sistem pengolahan data elektronis (SPDE) untuk di sesuaikan dengan keadaan mutakhir (update). Baru–Pembaruan Syarat Obligasi; Surat berharga atau obligasi yang diperbarui dengan perpanjangan jangka waktu pembayaran kembali, atau untuk jangka waktu tertentu tidak dapat diperjualbelikan (lock up).

www.facebook.com/indonesiapustaka

158

Baru–Pembaruan; Penerbitan promes baru untuk menggantikan promes yang telah jatuh tempo; pembaharuan juga dapat dilakukan hanya dengan memperpanjang jangka waktu promes yang telah jatuh tempo (renewal). Basyarnas; Lihat Badan Arbitrase Syariah Nasional. Basyarnas–Tugas; Tugas Basyarnas menitikberatkan pada tugas dan fungsinya untuk mencari titik temu di antara para pihak yang tengah berselisih, melalui proses yang digali dari roh ajaran dan akhlaq Islam menuju jalan Ishlah. Batal–Pembatalan Kepailitan; Penetapan pengadilan untuk membatalkan proses kepailitan debitur dan membebaskan debitur dan tanggung jawab hukum atas kewajiban tertentu (discharge of bankrupt). Batal Mutlak; Sesuatu yang dinyatakan tidak berlaku oleh hakim karena perjanjian tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum atau undang-undang (null and void). Batas Atas Jatuh Tempo; Perjanjian atau persepakatan yang melindungi peminjam dari kenaikan suku bunga tertinggi tertentu sehingga peminjam tidak akan membayar lebih dari suku bunga tersebut. Atas perjanjian tersebut, peminjam dikenai biaya (cap fee) (interest rate cap). Batas Atas; Batasan jumlah tertinggi dalam transaksi perdagangan yang pembayarannya tidak secara tunai seperti menggunakan cek atau kartu kredit tanpa disertai otorisasi; sin. Pijakan Dasar (floor limit). Batas Bawah; Tingkat bunga minimum yang dapat diterapkan pada pinjaman dengan bunga mengambang atau variabel; batas bawah sering dikaitkan dengan batas atas; batas bawah melindungi kreditur dari jatuhnya tingkat bunga yang drastis, sedangkan batas atas menjamin debitur bahwa biaya pinjaman tidak akan naik secara besar-besaran; penggunaan batas bawah dan batas atas secara kontinu di sebut collar (floor). Batas Kredit; Jumlah maksimum kredit yang dapat diberikan dan/atau disediakan oleh bank atau perusahaan tertentu kepada nasabah debiturnya, baik dalam rangka pemenuhan perjanjian kredit maupun jumlah maksimum dalam penggunaan kartu kredit (credit limit). Batas Kredit Antarbank; Batas jumlah pembayaran hingga pada tingkat tertentu yang disepakati dalam perjanjian antarbank peserta peserta kliring. Tujuannya adalah untuk membatasi risiko kredit saat itu (intraday) pada waktu pembayaran kepada anggota kliring lain disetujui, sedangkan tambahan dana untuk pelaksanaan transfer tersebut belum diterima dari bank-bank lain. Bank menghadapi risiko jika bank lain, karena sesuatu hal, tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap bank lain yang berhubungan (billateral credit limit). Batas Kredit Negara; Batas pemberian kredit yang dapat diberikan oleh suatu bank kepada sel;uruh peminjam, baik publik maupun swasta dalam suatu negara (country limit). Batas Maksimal Kredit; jumlah maksimum yang disanggupi bank untuk menyediakan dana bagi nasabah dalam waktu tertentu (line of credit).

www.facebook.com/indonesiapustaka

159

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); Batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan bank kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu (legal leading limit). Batas Tingkat Solvabilitas Minimum; Adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban sesuai dengan keputusan menteri keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Batas Tingkat Solvabilitas; Adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan Asuransi dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Polis/ Tertanggung, yang dicerminkan dengan suatu perbandingan antara nilai kekayaan yang diperkenankan dengan kewajiban perusahaan yang bersangkutan. Batil; Bathil; Batal; Tidak sesuai dengan syariah Islam (illegal); transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah akan menjadi batil jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi serta bertentangan dengan syariah Islam. Bawa–Pembawa; Orang atau perusahaan yang menguasai cek, surat, dan sejenisnya tanpa nama penerima. Setiap pembawa dapat menerima pembayarannya; Lihat Bayar atas tunjuk (bearer). Bayar–Pembayaran Bersyarat; Persetujuan penerima surat pembiayaan/kredit berdokumen atas hak bamk untuk menagih kembali uang yang telah dibayarkan kepada penerima apabila pihak pembuka surat pembiayaan/kredit berdokumen menolak pembayaran (payment under reserve). Bayar–Pembayaran Bertahap; Sebagian pembayaran yang dilakukan oleh bank untuk menyelesaikan tahapan pada kredit konstruksi yang disesuaikan dengan perkembangan penyekesaian proyek yang dibiayai (progress payments). Bayar–Pembayaran di Muka Standar; Bentuk atau pola pembayaran di muka dalam surat berharga yang dijamin dengan hipotek berdasarkan jumlah pembayaran di muka yang telah disepakati setiap bulan terhadap saldo pokok pinjaman hipotek yang belum terbayar. Margin/bunga yang tertunggak setiap bulan diberlakukan sebagai pinjaman hipotek baru (standard prepayment). Bayar–Pembayaran di Muka; (Umum): Pembayaran suatu kewajiban utang pokok dan margin/bunga sebelum jatuh tempo; (perakunan): Pengeluaran saat ini untuk suatu manfaat yang akan diterima pada masa datang; pengeluaran ini dicatat sebagai biaya dibayar di muka pada rupa-rupa aktiva yang kemudian akan diamortisasi pada saat manfaat tersebut dinikmati, misalnya sewa yang dibayar di muka; (perbankan): Pembayaran sebagian atau seluruh pinjaman oleh debitur sebelum tanggal jatuh tempo; pembayaran kembali yang lebih awal dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti penurunan suku bunga yang cukup tajam yang menyebabkan debitur dapat melakukan pembiayaan ulang dengan suku bunga yang lebih rendah, juga perubahan-perubahan pada jumlah anggota keluarga debitur, relokasi tempat usaha, penjualan rumah debitur, atau kematian debitur; kredit komersial dan kredit angsuran juga dilunasi lebih awal jika debitur mendapat fasilitas pernbiayaan ulang (prepayment).

www.facebook.com/indonesiapustaka

160

Bayar–Pembayaran Ditunda; Surat pembiayaan/kredit yang menyatakan bahwa pembayaran kepada eksportir akan dilaksanakan beberapa waktu setelah dokumen lengkap diserahkan kepada bank (deferred payment). Bayar–Pembayaran Kembali; Pembayaran atau penggantian nilai dan jumlah yang telah dibayar atau sesuatu yang telah diserahkan lebih dahulu berdasarkan syarat yang ditentukan; pembayaran oleh perusahaan asuransi sejumlah nilai telah dibayar oleh tertanggung untuk kemudian diganti dengan jumlah yang diperjanjikan (reimbursement). Bayar–Pembayaran Konstan; Pembayaran secara berkala dengan jumlah yang mencakup margin/bunga dan pokoknya; setiap pinjaman dengan saldo pokok menurun apabila suatu angsuran pembayaran melebihi jumlah yang ditetapkan sehingga kelebihan tersebut dialokasikan untuk mengurangi pokok pinjaman, misalnya pinjaman kredit pemilikan rumah (KPR) dengan jumlah tetap (constant payment). Bayar–Pembayaran Minimum; Pembayaran terendah/minimum yang dapat dilakukan seorang pemegang kartu kredit guna mengurangi saldo terutang sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian pemegang kartu kredit. Umumnya, bank penyelenggara kartu kredit mensyaratkan pembayaran minimum sebesar persentase atau jumlah tertentu dan saldo yang terutang (minimum payment). Bayar–Pembayaran Penyelesaian; Penyelesaian pembayaran atas cek atau wesel yarng telah dibuatkan berita penolakannya oleh notaris. Penyelesaian pembayaran ini dilengkapi dengan akta notarial dalam rangka mengembalikan nama baik pihak tertarik; Lihat Berita penolakan (payment for honor). Bayar–Pembayaran Rutin; Pembayaran uang dalam jumlah yang sama secara rutin dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, misalnya pembayaran angsuran pinjaman KPR. premi asuransi, dana bantuan kepada pihak-pihak tertentu, seperti pembayaran jamsostek (Jaminan sosial tenaga kerja) atau uang pensiun (recurring payment). Bayar–Pembayaran Tunai; Pernbayaran yang dilakukan pada saat transaksi terjadi (cash payments; cash disbursements). Bayar Atas Perintah; Instrumen pembayaran yang dapat diperdagangkan dengan cara endosemen; pada instrument tersebut biasanya ditulis “Bayarlah kepada XYZ” (pay to order). Bayar Atas Unjuk; Cek, wesel, atau instrumen pembayaran lain yang dapat dicairkan oleh pembawa warkat tanpa endosemen (pay to bearer). Bayar Per Telepon; Bentuk layanan bank kepada nasabah melalui telepon untuk melakukan pembayaran sesuai dengan yang diminta oleh nasabah yang bersangkutan. Bank kemudian akan melaksanakan permintaan nasabah dengan membebankannya pada akun nasabah tersebut (pay by phone). Bayar Pramuat; Biaya pengangkutan yang dibayarkan di muka dan dinyatakan pada surat muatan dengan cap bahwa biaya muatan telah dibayar terlebih dahulu (freight prepaid).

www.facebook.com/indonesiapustaka

161

Bayar Segera Pascamuat; Pernyataan dengan cap pada surat muatan bahwa biaya muatan tidak dibayar lebih dahulu dan harus dibayar pada waktu barang-barang diambil (freight to be paid). Bea; Pungutan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah atas barang/komoditas yang berkaitan dengan ekspor dan impor atau yang dianggap perlu dikenakan pajak (duty). Bea Ekspor; Bea yang dipungut atas barang yang dikirim ke luar negeri (export tax). Bea Impor; Pajak yang dipungut atas barang yang masuk ke dalarn negeri (import duty). Bea Meterai; Pajak atas tanda bukti suatu perbuatan yang dilunasi, misalnya dengan kertas meterai atau meterai tempel (stamp duty). Bea Pabean; Pajak atas barang yang diimpor dan diekspor berdasarkan tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah (customs duties). Beban; Biaya yang dibebankan atas jasa yang dilakukan oleh bank pada akun nasabahnya; pembebanan tersebut dapat dilakukan setiap triwulan atau semester sesuai dengan kesepakatan bank dengan nasabahnya; beban biaya tersebut terdiri atas provisi dan/atau biaya atas jumlah cerukan yang dilakukan oleh nasabahnya (charges). Beban Ditangguhkan; 1. Pengeluaran yang belum merupakan biaya dalam tahun buku yang sedang berjalan, tetapi masih tercatat sebagai harta (deferred charges). 2. Biaya yang telah dikeluarkan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode terjadinya dan masa manfaatnya ditentukan oleh kebijakan manajemen. Beban ditangguhkan antara lain berupa hak atas tanah, yaitu biaya legal audit, biaya pengukuran dan pematokan ulang, biaya notaries, biaya jual beli dan PPAT, pajak terkait dengan jual beli tanah dan biaya resmi yang dibayar kepada kas Negara. Beban Tambahan; Perhitungan tambahan yang dibebankan pada wajib pajak untuk memenuhi perhitungan beban pajak yang seharusnya dalam bentuk penilaian kembali atas harta wajib pajak untuk menutup kerugian perhitungan pajak. Bagi pemegang polis asuransi bersama, beban tambahan dimaksudkan untuk rnenutup kerugian (assessment). Beban Tetap; Kewajiban yang harus dibayar pada saat jatuh tempo tidak bergantung kepada ada atau tidak adanya kegiatan usaha (fixed charges). Bebas–Pembebasan Tanah; Pencabutan hak atas tanah dan benda yang ada di atasnya oleh pemerintah untuk dijadikan sarana kepentingan umum. Pelaksanaan pencabutan hak tersebut disertai pemberian ganti rugi kepada orang atau pihak yang mempunyai hak atas tanah dan benda tersebut sebelumnya, dengan cara yang diatur berdasarkan undang-undang (onteigening). Bebas Biaya ke Atas Kapal; Syarat-syarat penyerahan barang dalam penentuan harga yang menyatakan bahwa risiko dan semua biaya pengangkutan barang sampai ke atas kapal di pelabuhan pengiriman ditanggung oleh penjual (free on board/FOB). Bebas Biaya ke Atas Kereta Api; Syarat-syarat penyerahan barang dalam penentuan harga yang menyatakan bahwa risiko dari semua biaya pengangkutan barang sampai ke atas gerbong kereta api di stasiun pengiriman ditanggung oleh penjual (free on rail/FOR).

www.facebook.com/indonesiapustaka

162

Bebas Biaya ke Atas Truk; Syarat-syarat penyerahan barang dalam penentuan harga yang menyatakan bahwa risiko dan semua biaya pengangkutan barang sampai ke atas truk di pemberangkatan barang yang akan dikirim ditanggung oleh penjual (free on truck/FOT). Bebas Biaya ke dalam Pesawat; Syarat-syarat penyerahan barang dalam penentuan harga yang menyatakan bahwa nisiko dari semua biaya pengangkutan barang sampai ke dalam pesawat di bandara pengiriman ditanggung oleh penjual (free on plane/FOP). Bebas Biaya Ke Sisi Kapal; Syarat-syarat penyerahan barang dalam penentuan harga yang menyatakan bahwa risiko dari semua biaya pengangkutan barang sampai ke sisi kapal di pelabuhan pengiriman menjadi tanggungan penjual (free alongside ship/FAS). Bebas Risiko Penahanan dan Perampasan; Klausul asuransi barang ekspor yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi tidak menanggung kerugian karena penahanan dan perampasan (free of capture and seizure/FC&S). Beda–Akad di Bawah Tangan dan Autentik; A. Akad di Bawah Tangan: 1. Tidak terikat bentuk formal(bebas). 2. Dapat di buat oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan. 3. Apabila diakui penandatangan/tidak disangkal, akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktiaan yang sempurna sama halnya seperti akta autentik. 4. Bila disangkal, maka pihak yang mengajukan sebagai bukti yang harus membuktiakan kebenarannya. B. Akad Autentik: 1. Akta dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan dengan undang-undang. 2. Harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. 3. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terutama mengenai waktu, tanggal pembuatan, isi perjanjian, penandatanganan, tempat pembuatan dan dasar hukumnya. 4. Kalau kebenarannya disangkal, itu membuktikan ketidakbenarannya. Beda–Akad Tabarru’ dan Tijarah; Akad Tabarru’ adalah (1) Not-profit transaction; (2) Tujuan transaksi adalah tolong-menolong dan bukan keuntungan komersial; (3) Pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter-part-nya untuk sekadar menutupi biaya (cover the cost) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru’ tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad tabarru’ itu; (4) Tidak dapat diubah menjadi akad tijarah, kecuali ada persetujuan sebelumnya. Akad Tijarah adalah (1) Profit transaction oriented; (2) Tujuan transaksi adalah mencari keuntungan yang bersifat komersial; (3) Akad Tijarah dapat diubah menjadi akad tabarru’ dengan cara bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya; (4) Dilihat dari sifat keuntungan yang diperoleh, akad tijarah dibagi menjadi dua, yaitu: natural certainty return & natural uncertainty return. Pada hakikatnya, akad tabarru’ adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah Swt. semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersial. Konsekuensi logisnya, bila akad tabarru’ dilakukan dengan mengambil keuntungan komersial, ia bukan

www.facebook.com/indonesiapustaka

163

lagi akad tabarru’. Ia akan menjadi akad tijarah. Bila ia ingin tetap menjadi akad tabarru’, ia tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan komersial) dari akad tabarru’ tersebut. Tentu saja ia tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad tabarru’. Artinya, ia boleh meminta pengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad tabarru’. ”Memerah susu kambing sekadar untuk biaya memelihara kambingnya”, merupakan ungkapan yang dikutip dari hadis ketika menerangkan akad rahn yang merupakan salah satu akad tabarru’. Beda–Asuransi Syariah dan Konvensional; Perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Dibandingkan asuransi konvensional, asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar dalam beberapa hal: (a) Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Adapun dalam asuransi konvensional, maka hal itu tidak mendapat perhatian. (b) Prinsip akad asuransi syariah adalah takaffuli (tolong-menolong). Yaitu nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat tadabuli (jual beli antara nasabah dengan perusahaan). (c) Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah). Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga. (d) Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. (e) Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening tabarru (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan. (f ) Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tak ada klaim, nasabah tak memperoleh apa-apa. Beda–Bunga dan Bagi Hasil; Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu adalah (1) Bunga: Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung/Bagi Hasil: Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi; (2) Bunga: Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan./Bagi Hasil: Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh; (3) Bunga: Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan

www.facebook.com/indonesiapustaka

164

apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi./Bagi hasil: tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. (4) Bunga: Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”./Bagi hasil: Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. (5) Bunga: Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh beberapa kalangan./Bagi hasil: Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. Beda–Bursa Berjangka dan Bursa Saham; Kontrak perdagangan berjangka tidak diterbitkan sebagaimana dalam penerbitan saham, tetapi “terbentuk” sewaktu ada pihak pembeli (disebut dengan istilah long) dan ada pihak pembeli (yang disebut short). Pihak pembeli dan penjual kontrak menciptakan kontrak baru setiap kali mereka mencapai kesepakatan. Kalau bukan untuk menutup posisi long sebelumnya, pasti pihak penjual akan menjadi short. Short dan long selalu berpasangan, dengan adanya pihak yang memiliki posisi long, pasti ada pihak yang short. Di Bursa saham, jumlah efek yang terdaftar adalah terbatas. Penjual, kecuali emiten, tidak dapat menciptakan saham itu, karena di pasar modal penjual harus memiliki atau meminjam efek, sebelum boleh menjualnya. Sedangkan pada bursa berjangka, pihak pembeli dan penjual kontrak menciptakan kontrak baru setiap kali mereka mencapai kesepakatan. Kalau bukan untuk menutup posisi long sebelumnya, pasti pihak penjual akan menjadi short. Pada pasar berjangka, investor mungkin merealisasi rugi atau laba, baik waktu membeli maupun menjual, bila transaksi pembelian ataupun penjualan itu ditutup posisinya. Baik pembeli maupun penjual mungkin tidak merealisasikan rugi atau laba kalau pembelian atau penjualan itu terus membuka posisinya. Sedangkan pada pasar modal, penjual tidak boleh short. Investor di pasar modal hanya akan mungkin merealisasi rugi atau laba pada waktu menjual saham yang dimilikinya. Kemungkinan laba hanya ada pada penjual, sedangkan pembeli hanya akan merealisasikan rugi atau labanya pada waktu menjual. Di pasar modal, yang terjadi adalah perdagangan fisik, tempat jual beli saham dilakukan secara fisik sehingga terjadi serah terima saham secara fisik dengan kewajiban membayar senilai 100% dari transaksi, sedangkan dalam perdagangan berjangka yang diperdagangkan adalah kontrak/janji atau kesepakatan untuk menyerahkan atau menerima suatu barang tertentu pada kemudian hari. Penjual atau pembeli dalam pasar berjangka wajib menyerahkan sejumlah dana hanya sekitar 5–10% dari nilai komoditi yang ditransaksikan sebagai itikad baik (good faith) yang disebut margin. Beda–Fikih Ibadah dan Muamalah; 1. Fikih Ibadah: (a) Asal sesuatu haram, kecuali ada dalil yang memperbolehkan, (b) Kehati-hatian dalam fatwa, (c) Tidak rasional, (d) Stagnan/statis, (e) Porsi ijtihad sedikit. 2. Fikih muamalah; (a) Asal sesuatu halal, kecuali ada dalil yang melarangnya, (b) Kemudahan, (c) Rasional (d) Berkembang. Beda–Investasi dan Membungakan Uang; Ada dua perbedaan mendasar antara investasi dan membungakan uang. Perbedaan tersebut dapat ditelaah dari definisi hingga makna masing-masing. 1. Investasi adalah kegiatan usaha

www.facebook.com/indonesiapustaka

165

yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (return) tidak pasti dan tidak tetap. 2. Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Sesuai dengan definisi di atas, menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya (return) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai mudharib atau pengelola dana. Dengan demikian, bank Islam tidak dapat sekadar menyalurkan uang. Bank Islam harus terus berupaya meningkatkan kembalian atau return of investment sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana. Beda–Jihbiz dan Bank; Perbedaan antara Jihbiz dan Bank adalah: Jihbiz dikelola oleh individu, Bank dikelola oleh institusi. Beda–Jual Beli dan Bunga; Berikut adalah perbedaan antara jual beli (di bank syariah) dan bunga (di bank konvensional): A. Jual Beli: (1) Apabila sudah terjadi ijab qabul harga jual tidak boleh berubah (2) Tidak ada pemisahan antara harga pokok dan harga keuntungan (3) Khusus jumlah keuntungan dari Murabahah (Kredit Investasi) harus diketahui oleh nasabah (4) Fasilitas pembiayaan diberikan dalam bentuk barang bukan uang. Transaksi jual beli barang, bank sebagai penjual (5) Dana pembelian barang sesuai dengan nilai harga barang (6) Apabila wanprestasi, tidak dikenakan penalti (bunga berbunga), melainkan denda yang bersifat sosial positif serta dalam bentuk nominal bukan persentase (7) Apabila terjadi pembiayaan macet, dialihkan menjadi penyertaan (konversi ke musyarakah atau mudharabah); (8) Akibat pembiayaan macet, harta boleh disita namun hanya mengambil haknya saja. B. Bunga: (1) Interest Rate tergantung situasi pasar (2) Ada perbedaan antara harga pokok dan margin (3) Keuntungan dari pemberian Kredit Investasi tidak diketahui oleh nasabah (4) Fasilitas kredit diberikan dalam bentuk uang sehingga dana bebas digunakan nasabah (bisa terjadi penyimpangan/side streaming); (5) Dana kredit yang diberikan tidak 100% murni (6) Umumnya dikenakan penalti (bunga berbunga), dikenakan dalam bentuk persentase dari sisa outstanding (7) Kredit macet, dapat di tinjau kembali dan dimungkinkan terjadinya plafondering (8) Semua jaminan disita dan hasil pendapatan diambil oleh bank, tidak ada penuntutan kembali sisa atau kelebihan hasil penjualan. Beda–Kartu Kredit; Perbedaan antara kartu kredit syariah dan kartu kredit konvensional adalah: Kartu kredit konvensional mengutamakan adanya bunga (misalnya sebesar 2-4% per bulan) sebagai bentuk pengambilan keuntungan terhadap pelunasan tagihan yang dicicil. Nilai ini berbentuk bunga berbunga, sehingga dalam 1 tahun saja bunganya saja bisa mendekati nilai transaksi awal. Kartu Kredit Syariah, mengklaim adanya skema unik berdasarkan sistem syariah, yaitu akad ijarah, kafalah, dan qardh. Akad ijarah adalah biaya keanggotaan (iuran tahunan), kafalah adalah penjaminan transaksi, sedangkan qardh

www.facebook.com/indonesiapustaka

166

adalah pemberian pinjaman untuk pengambilan tunai. Secara umum skemanya seharusnya tidak jauh beda dari kartu kredit konvensional, tapi untuk mendukung 3 jenis skema akad tersebut, Kartu Kredit Syariah menggunakan sejumlah aturan pendukung karena tidak menggunakan bunga. Ada 3 hal yang diharapkan dapat meredam kemungkinan terjebak pada bunga/riba: (a) Goodwill investment. Pengguna wajib menyetor goodwill investment (misalnya sebesar 10% dari limit). Ini bertujuan supaya penggunaan kartu kredit tidak semena-mena; (b) Pembukaan rekening. Pengguna wajib membuka rekening di bank syariah (misalnya sebesar minimum 500 ribu rupiah). (c) Pengenaan Denda. Ada 2 jenis denda yang akan dikenakan bila pengguna Kartu Kredit Syariah terlambat melunasi utangnya. Misalnya, Denda pertama adalah ta’widh, sebagai biaya penagihan bank, sebesar 17 ribu per bulan. Denda kedua adalah sebesar 3% dari tagihan. Tapi ingat, jumlah itu bukan bunga karena merupakan qardhul hasan yang akan disumbangkan ke BAZIS dan bukan hak bank. Beda–Kharaj dan ‘Usyur; Kharaj berbeda dari ‘usyur. ‘Usyur adalah apa yang diambil atas hasil pertanian tanah ‘usyriyyah. Yang termasuk tanah ‘usyriyyah adalah: a. Jazirah Arab. b. Tanah yang penduduknya masuk Islam secara damai, seperti Indonesia. c. Tanah ‘unwah yang dibagikan kepada pasukan perang kaum muslimin, seperti tanah Khaibar. d. Tanah yang penduduknya melakukan perdamaian dengan kaum muslimin dengan kesepakatan tanah tersebut milik mereka. Maka apabila mereka masuk Islam atau dijual kepada seorang muslim, tanah tersebut menjadi tanah ‘usyriyyah. e. Tanah mati yang dihidupkan seorang muslim. Kharaj adalah hak kaum muslimin, dan dipergunakan untuk kemaslahatan negara, seperti membayar gaji pegawai, tentara, pengadaan senjata. Juga diberikan kepada para janda, orang yang membutuhkan, serta untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dalam hal ini khalifah menyalurkannya sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya. Beda–Konsep Upah Barat dan Islam; Ada 2 perbedaan konsep Upah antara Barat dan Islam: pertama, Islam melihat Upah sangat besar kaitannya dengan konsep Moral, sementara Barat tidak. Kedua, Upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akhirat yang disebut dengan Pahala, sementara Barat tidak. Beda–Pasar Modal; Perbedaan mendasar antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah dapat dilihat pada instrumen dan mekanisme transaksinya, sedangkan perbedaan nilai indeks saham syariah dengan nilai indeks saham konvensional terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi prinsipprinsip dasar syariah. Secara umum konsep pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional tidak jauh berbeda meskipun dalam konsep pasar modal syariah disebutkan bahwa saham yang diperdagangkan harus berasal dari perusahaan yang bergerak dalam sektor yang memenuhi kriteria syariah dan terbebas dari unsur ribawi, serta transaksi saham dilakukan dengan menghindarkan berbagai praktik spekulasi. Pasar modal syariah dikembangkan dalam rangka mengakomodir kebutuhan umat Islam di Indonesia yang ingin melakukan investasi di produkproduk pasar modal yang sesuai dengan prinsip dasar syariah. Dengan semakin

www.facebook.com/indonesiapustaka

167

beragamnya sarana dan produk investasi di Indonesia, diharapkan masyarakat akan memiliki alternatif berinvestasi yang dianggap sesuai dengan keinginannya, di samping investasi yang selama ini sudah dikenal dan berkembang di sektor perbankan. Beda–Pembedaan Upah; Perbedaan yang dibuat dalam tingkat upah untuk satu jenis pekerjaan karena perbedaan syarat kerja atau alasan lain (wage differential). Beda–Reasuransi Proporsional dan Non-proporsional; Perbedaan pokok antara reasuransi non-proporsional dengan sistem proporsional adalah bahwa nonproporsional tidak ada pembagian risiko orisinal secara proporsional antara ceding company dengan reasuradur. Beda–Utang Uang dan Utang Barang; Ada dua jenis utang yang berbeda satu sama lainnya, yakni utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang dan utang yang terjadi karena pengadaan barang. Utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya materai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lainnya yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi dan deflasi, tidak diperbolehkan. Utang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh atau disebut harga jual. Harga jual itu sendiri terdiri atas harga pokok barang plus keuntungan yang disepakati. Sekali harga jual telah disepakati, selamanya tidak boleh berubah naik karena akan masuk dalam kategori riba fadl. Dalam transaksi perbankan syariah yang muncul adalah kewajiban dalam bentuk utang pengadaan barang, bukan utang uang. Beli–Pembelian Akuisisi; Metode penilalan kembali (revaluasi): Metode pencatatan penggabungan harta dan kewajiban perusahaan yang telah diakuisisi setelah dilakukan penilaian kembali berdasarkan harga pasar yang wajar dengan harta dan kewajiban perusahaan yang mengakuisisi; selisih antara nilai beli dan nilai wajar harga pasar atas harta dan kewajiban perusahaan yang dibeli tersebut dicatat oleh pembeli sebagai muhibah (goodwiIl); angka-angka keuangan kedua perusahaan tetap tergabung, tetapi nilai biaya historisnya ditetapkan kembali. Metode penggabungan kepentingan (pooling of interest): Metode pencatatan penggabungan harta dan kewajiban perusahaan yang telah diakuisisi tanpa melakukan penilaian kembali dengan harta dan kewajiban perusahaan yang mengakuisisi (purchase acquisition). Beli–Pembelian Berjangka; Pembelian instrumen pasar uang atau mata uang untuk mengantisipasi risiko terjadinya perubahan harga atau perubahan permintaan (buying forward). Beli–Pembelian Kembali Saham; Perjanjian bahwa perusahaan dapat membeli kembali saham yang telah diterbitkan jika perusahaan membutuhkan. Penjanjian ini dapat menjadi insentif bagi karyawan kontrak karena dengan demikian mereka dapat menjual kembali sahamnya pada saat masa kontrak kerjanya berakhir (stock repurchase). Beli Sewa; Pembelian barang dengan pembayaran secara angsuran dan pembeli baru menjadi pemilik barang itu setelah melunasi harganya (huurkoop).

www.facebook.com/indonesiapustaka

168

Beli Utang; Pengambilalihan perusahaan oleh seseorang atau sekelompok investor yang menggunakan dana pinjaman dengan jaminan berupa harta yang dimiliki oleh perusahaan yang diambilalih atau harta milik investor tersebut. Pengembalian dana pinjaman diambil dari pendapatan perusahaan yang diambil alih (leverage buy-out). Beli-Kala Menguntungkan; Pembelian aktiva dengan pembayaran di muka yang disebut margin, sisanya ditutup dengan pinjaman dari bank atau pialang. Dalam pembelian surat berharga dan komoditas, sisa utang tidak perlu ditutup dengan pinjaman dari bank atau pialang (buy on margin). Bencana; Musibah atau kejadian yang menimpa seseorang sehingga merusak harta kekayaannya seperti kebakaran dan lainnya. Benda Bergerak; Segala sesuatu yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Benda Berwujud; Segala sesuatu yang dapat diindra. Benda Terdaftar; Segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan warkat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Benda Tidak Bergerak; Segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang menurut sifatnya ditentukan oleh undang-undang. Benda Tidak Terdaftar; Segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan alat bukti pertukaran atau pengalihan di antara pihak-pihak. Benda Tidak Berwujud; Segala sesuatu yang tidak dapat diindra. Beneficiary; Pihak akhir yang berhak menerima dana transfer dari drawee bank. Beneficiary dalam ketentuan ini adalah yang tidak/belum memiliki rekening pada bank tertarik. Benefit Cost Ratio (B/C Ratio); Lihat Pembiayaan investasi syariah–Benefit Cost Ratio (B/C Ratio). Bentuk–Pembentukan Persediaan; Pembentukan atau persediaan barang atau bahan mentah sebagai cadangan untuk rnenghadapi keadaan darurat, misalnya menyimpan persediaan bahan makanan pada saat perang (stockpiling). Berhalangan Tetap; Antara lain meninggal dunia, sakit berkepanjangan, cacat fisik dan/atau cacat mental, yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Beri–Pemberi Gadai; Pihak yang menyerahkan barang dalam bentuk gadai sebagai jaminan pembayaran utang; sin. Penggadai (pledger). Beri–Pemberi Kredit; Pihak yang memberikan kredit; Lihat Kreditur (lender). Beri–Pemberi Pinjaman; Seseorang atau pihak yang memberi pinjaman atau piutang kepada pihak lainnya berdasarkan ikatan hukum dan memiliki hak untuk menerima atau memperoleh pembayarannya kembali dari pihak yang telah berutang kepadanya, termasuk bunga, pada saat jatuh tempo pinjamannya tersebut (obligee). Beri–Pemberian Pembiayaan/Kredit Niragunan; Pemberian pembiayaan/ kredit yang peminjamnya tidak menyerahkan agunan; disebut juga pemberian

www.facebook.com/indonesiapustaka

169

pembiayaan/kredit dengan fidusia karena agunan tersebut digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan (fiduciary loan). Beri Tahu–Pemberitahuan Keuangan; Bentuk pemberitahuan posisi keuangan nasabah yang tercatat di suatu bank, disampaikan oleh bank yang bersangkutan kepada setiap nasabahnya secara berkala (notification). Beri Tahu–Pemberitahuan Penarikan; Pemberitahuan tertulis mengenai niat deposan untuk menarik simpanannya di bank dalam jumlah yang cukup besar (dapat memengaruhi likuiditas bank) beberapa hari sebelum tanggal penarikan (notice of withdrawal). Berita Penolakan; Surat yang dibuat oleh notaris atas perintah pemegang cek atau wesel karena pihak tertarik atau bank menolak untuk melakukan pembayaran (notice of dishonor). Berkas Pembiayaan/Kredit; Sekumpulan dokumen tentang fakta atau opini yang berhubungan dengan pemberian pembiayaan/kredit kepada setiap nasabah debitur bank yang disimpan berdasarkan aturan dan klasifikasi tertentu (credit file; folder). Berkas Permanen; Berkas berisi surat atau dokumen yang bersifat permanen, seperti anggaran dasar, risalah rapat pimpinan, data mengenai personalia, dan kontrak (permanent file). Bersih; (Perakunan); Pemyataan pengesahan dari auditor bahwa tidak ditemukan penyimpangan atau ketidakwajaran dalam pembukuan suatu perusahaan yang perlu diungkapkan; juga dikenal dengan istilah “wajar tanpa syarat”. (Perbankan); Bebas dari utang yaitu selama periode pembersihan setiap tahun debitur membayar seluruh pinjamannya sehingga saldo pinjaman nol. (Pedagangan internasional): bill of exchange, wesel atau L/C tanpa dilampiri dokumen pengapalan, biasanya diberikan kepada organisasi yang mempunyai reputasi yang baik (clear). Biaya; 1. Adalah segala sesuatu yang dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu. Contoh: Biaya Transportasi, biaya akomodasi, dan lain-lain. 2. Pengeluaran atau pengorbanan yang tak terhindarkan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh maslahat; pengeluaran untuk kegiatan, tujuan, atau waktu tertentu, seperti ongkos pengirman, pengepakan, dan penjualan dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan; dalam laporan laba rugi perusahaan, komponen biaya merupakan pengurang dari pendapatan; pengertian biaya berbeda dari beban; semua biaya adalah beban, tetapi tidak semua beban adalah biaya (cost/ expense). 3. Penurunan kotor dalam aset atau kenaikan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, atau aktivitas, termasuk pemberian jasa. Biaya–Pembiayaan Awal; Dana yang digunakan untuk memulai suatu usaha atau untuk membeli aktiva. Jika pembiayaan tersebut dilakukan melalui modal ventura, pembiayaan tersebut dipakai sebagai unsur modal, sedangkan pembiayaan dari bank dipakai sebagai modal kerja (start-up financing). Biaya–Pembiayaan/Kredit; Fasilitas pembiayaan/kredit kepada konsumen untuk dapat melakukan pembelian saat ini tanpa harus membayar tunai. Pembayaran

www.facebook.com/indonesiapustaka

170

pembiayaan/kredit tersebut dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (misalnya tiga puluh hari) atau secara angsuran (charge account bonking). Biaya Administrasi; Biaya yang dibebankan secara berkala kepada pemegang rekening pada suatu bank, misalnya biaya administrasi rekening koran, iuran tahunan kartu kredit. Nasabah mungkin tidak dikenai biaya tersebut jika dapat memelihara saldo minimum tertentu (maintenance fee). Biaya Aktiva Tetap; Pengeluaran uang yang digunakan untuk penambahan atau perbaikan aktiva tetap perusahaan seperti mesin dan bangunan. Biaya Bayar di Muka; Pengeluaran yang dibayarkan untuk keperluan dalam tahun buku mendatang, seperti pembayaran sewa, royalti, dan premi asuransi. Pengeluaran tersebut belum merupakan biaya dalam tahun buku berjalan (prepaid expenses). Biaya Bukan Biaya Bunga; Biaya operasi tetap bank yang dapat diperhitungkan dengan pendapatan dari pinjaman, denda keterlambatan, iuran tahunan, dan biaya atas fasilitas pembiayaan/kredit atau pemberian jasa di luar pembiayaan/kredit, misalnya biaya gaji, biaya peralatan, biaya sewa gedung dan perlengkapannya, pajak, dan biaya lain termasuk cadangan penghapusan kredit macet (noninterest expense). Biaya Bunga Bayar di Muka; Beban bunga yang sebenamya belum menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan pada periode yang bersangkutan, tetapi telah dibayarkan lebih dulu (prepaid interest expense). Biaya Dana; Biaya yang harus dibayar oleh suatu lembaga keuangan atau bank atas penggunaan uang yang sumbernya dari pihak lain (nasabah dan/atau bank). Biaya dana dalam suatu bank merupakan dasar penetapan suku bunga kredit setelah memperhitungkan keuntungan yang diharapkan termasuk biaya administrasi dan biaya-biaya lain (cost of funds). Biaya Eksplisit; Biaya yang dikeluarkan secara aktual oleh perusahaan. Contoh, biaya iklan, biaya tenaga kerja, maintenance, dan lain-lain. Biaya Gabung; Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi dua atau lebih produk yang berlainan sehingga akan terdapat beberapa macam produk dari suatu proses produksi) yang sama dengan menggunakan bahan baku yang sama pula (joint cost). Biaya Ikat Janji; Biaya yang akan dibebankan kepada nasabah (debitur) sehubungan dengan kesanggupan bank (kreditur) untuk meminjamkan sejumlah uang dengan margin/suku bunga dan dalam waktu yang disepakati; sin. Biaya Komitmen (commitment fee). Biaya Implisit; Biaya yang tidak hanya memperhitungkan keuntungan secara eksplisit, melainkan memperhitungkan juga biaya peluang atau opportunity cost. Biaya Kebutuhan Pokok; Biaya hidup yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, pengobatan, dan lainnya untuk merealisasi tujuan-tujuan utama syariat Islam, yaitu pemeliharaan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Biaya Komitmen; Biaya ikat janji (commitment fee). Biaya Marginal; Peningkatan atau penurunan total biaya suatu perusahaan akibat

www.facebook.com/indonesiapustaka

171

penambahan atau pengurangan satu unit keluaran. Penentuan biaya marginal sangat penting dalam menentukan jumlah. Biasanya, biaya marginal menurun sejalan dengan meningkatnya volume produksi sesuai dengan skala ekonomi, termasuk faktor potongan harga biaya material, tenaga kerja terlatih, dan penggunaan mesin yang lebih efisien (marginal cost). Biaya Marginal Dana; Biaya tambahan atau selisih biaya yang timbul dari tambahan setiap rupiah untuk suatu pinjaman baru dengan asumsi biaya dana tetap tidak berubah. Dalam teori akuntansi umum, biaya marginal untuk memperoleh dana akan menurun setelah mencapai skala ekonomi. Dengan kata lain, biaya marginal berbanding terbalik dengan modal dasar lembaga keuangan karena bank yang lebih besar, yang tentunya mempunyai portofolio pinjaman pula, dapat lebih mudah masuk ke pasar modal dan pasar uang daripada bank kecil (marginal cost of funds). Biaya Modal; Tingkat pendapatan yang diperoleh dari suatu bisnis apabila bisnis tersebut memilih investasi lain dengan tingkat risiko yang berimbang. Dengan kata lain, biaya modal merupakan biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost) dan dana yang digunakan untuk investasi lain tersebut. Biaya modal dapat juga dihitung dengan menggunakan rata-rata tertimbang atas biaya utang perusahaan serta klasifikasi modal (cost of capital). Biaya Muat Layak Bayar; Pernyataan dengan cap pada surat muatan bahwa biaya muatan dapat dibayar (freight payable). Biaya Nonoperasional; Biaya yang merupakan beban perusahaan yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pokok usaha perusahaan; sin. Biaya Tak Langsung (nonoperating expenses). Biaya Operasional; 1. Biaya berupa pengeluaran uang untuk melaksanakan kegiatan pokok, yaitu berupa biaya penjualan dan administrasi untuk memperoleh pendapatan, tidak termasuk pengeluaran yang telah diperhitungkan dalam harga pokok penjualan dan penyusutan (operating expenses). 2. Biaya yang berkaitan langsung dengan fasilitas pengelolaan rekening nasabah, misalnya biaya kartu ATM, cetak buku/cek/bilyet giro, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening. Biaya Pekerja Tak Langsung; Upah tenaga yang tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada biaya suatu produk karena upah tersebut tidak berubah mengikuti jumlah hasil produksi (indirect labor costs). Biaya Peluang; Pendapatan yang seharusnya dapat diperoleh atau biaya yang dapat dihemat dengan pemilihan alternatif penanaman dana yang lebih menarik daripada yang telah dipertimbangkan. Biaya tersebut timbul karena adanya sumber dana yang hilang akibat diambilnya alternatif lain yang dianggap lebih baik, misalnya penanaman dalam obligasi lebih menarik daripada deposito (opportunity cost). Biaya Perolehan; Jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

172

Biaya Premi Asuransi Bayar di Muka; Beban asuransi yang sebenarnya belum menjadi kewajiban yang harus dibayarkan dalam periode yang bersangkutan, tetapi telah dibayarkan lebih dulu (prepaid insurance expense). Biaya Produksi; Biaya yang dikeluarkan dalam rangka memproduksi sesuatu yang baru. Contoh: Biaya untuk membuat baju, biaya untuk membuat roti/kue, dan lainlain. Biaya dalam produksi dapat dibedakan atas biaya yang eksplisit dan implisit. Biaya Repo SBIS; Kewajiban membayar (gharamah) yang ditetapkan Bank Indonesia dalam rangka Repo SBIS karena BUS atau UUS tidak menepati jangka waktu kesepakatan pembelian SBIS. Biaya Seluruh; Biaya langsung dan biaya tidak langsung. Total biaya dan sertifikat deposito adalah bunga deposito yang dibayar kepada deposan, premi asuransi deposito, dan biaya kesempatan (opportunity cost) yang dikeluarkan bank untuk memelihara cadangan likuiditas wajib minimum di Bank Sentral. Total biaya kredit adalah bunga yang harus dibayar yang meliputi biaya provisi, jasa, dan biaya lainlain. Dalam kredit bank, total biaya kredit meliputi bunga yang harus dibayar, biaya provisi, biaya komisi, biaya administrasi, dan biaya lain-lain (all in cost). Biaya Sewa Dibayar di Muka; Beban sewa yang sebenarnya belum menjadi kewajiban yang harus dibayarkan dalam periode yang bersangkutan, tetapi telah dibayarkan lebih dulu (prepaid rent expense). Biaya Tak Langsung; Biaya perusahaan yang tidak secara langsung terkait pada produksi atau penjualan barang maupun jasa (indirect overhead). Biaya Talangan; Biaya tambahan yang harus dikeluarkan terlebih dahulu oleh seorang pegawai dalam rangka melaksanakan tugas bisnis sebagai pemenuhan atas suatu biaya yang wajib dikeluarkan, selanjutnya dimintakan penggantian dari perusahaan (out of pocket expenses). Biaya Tanaman dan Buah-Buahan; Biaya yang dikeluarkan untuk merawat tanaman dan buah-buahan sampai masa panen seperti biaya penyemaian, insektisida, pupuk, dan lain-lain. Biaya Tenaga Kerja; Jumlah upah dan gaji yang dibayarkan kepada para pekerja (labour cost). Biaya Tetap; Biaya perusahaan yang besarnya tidak dipengaruhi oleh volume kegiatan perusahaan, baik dalam produksi maupun dalam penjualan. Biaya tetap ini termasuk gaji yang dikeluarkan perusahaan untuk pegawai, pembayaran bunga, sewa, depresiasi, dan biaya asuransi (fixed cost). Biaya Transaksi; Biaya yang diperhitungkan oleh bank kepada bank lain sehubungan dengan adanya transaksi, misalnya pembayaran tagihan kartu kredit yang diajukan oleh pedagang ataupun penarikan uang tunai melalui anjungan tunai mandiri (ATM). Biaya yang timbul umumnya dibebankan kepada pemilik kartu kredit dalam iuran tahunan atau denda keterlambatan pembayaran (handling chargelinterchange rote). Biaya Variabel; Biaya perusahaan yang besarnya sesuai dengan volume kegiatan usaha (variable cost). Bidla’ah; Setiap produk ekonomi yang nyata baik secara langsung atau tidak langsung

www.facebook.com/indonesiapustaka

173

memberikan kontribusi dalam pemenuhan kepuasan dari kebutuhan-kebutuhan manusia. Bighal; Binatang hasil perkawinan/percampuran antara kuda dan keledai. Bi-idzni syarikihi; Diizinkan oleh pemilik porsi lain dari suatu surat berharga. Bill Discounting; Secara prinsip, bill discounting serupa dengan hawalah. Hanya saja, dalam bill discounting, nasabah harus membayar fee, sedangkan pembahasan fee tidak didapati dalam kontrak hawalah. Bilyet; Formulir, nota, dan bukti tertulis lain yang dapat membuktikan transaksi, berisi keterangan atau perintah membayar (biljet). Bilyet Giro; Merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. Bintu labun; Unta betina yang telah berusia dua tahun dan memasuki tahun ketiga. Bintu makhad; Unta betina yang telah berusia satu tahun dan memasuki tahun kedua. Biro Administrasi Efek (BAE); Pihak yang didasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan kegiatan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Untuk mendaftarkan dan mengadministrasikan saham yang pemodal beli menjadi atas nama pemodal tersebut, diperlukan biaya sesuai yang ditetapkan BAE. Biro Perjalanan; Kegiatan ekonomi berupa pemberian jasa yang diperlukan dalam rangka perjalanan, seperti pembelian tiket, pengurusan paspor atau visa, penginapan, dan acara darmawisata (travel bureau). Birokrasi; Tata kerja suatu organisasi yang berpegang teguh secara ketat pada hierarki dan peraturan (bureaucracy). Bisnis Islami; Serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang/jasa termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram. Bisnis Jasa; Jenis kegiatan ekonom berupa penjualan jasa, keahlian, atau proses teknis yang dilakukan oleh badan usaha, seperti pengacara, kantor akuntan, biro arsitek, biro administrasi, biro iklan, pusat komputer, mesin fotokopi, dan kantor konsultan; sin. Usaha Jasa (business services). Bisnis; Kegiatan dengan menggunakan modal tertentu untuk rnemperoleh laba, seperti industri, perdagangan, dan pengangkutan (business). BI–SSSS; Lihat Bank Indonesia–Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) Bithaqah al-I’timan; Kartu kredit (credit card). Bithaqah al-Madin; Kartu debit (debit card). Bithaqah Isti’man; Memberikan hak kepada orang lain terhadap hartanya dengan ikatan kepercayaan, sehingga orang tersebut tidak bertanggung jawab kecuali bila ia melakukan keteledoran atau pelanggaran. Transaksi itu sendiri menurut para ulama fikih atau transaksi bebas bukan penyerahan hak. Misalnya, dikatakan kepada

www.facebook.com/indonesiapustaka

174

seseorang, “Silakan membeli barang saya ini seperti kamu biasa membelinya dari orang lain karena saya tidak mengerti harga.” Maka ia membelinya dengan harga yang biasa dia keluarkan untuk membeli barang sejenis. Bithaqah; Kartu; Potongan kertas kecil atau dari bahan lain, di atasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengan potongan kertas itu, misalnya kartu kredit. Black List; Daftar hitam; Daftar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berisi nama nasabah bank yang telah dikenakan sanksi penutupan rekening karena melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau menarik satu lembar cek/bilyet giro kosong dengan nominal Rp1.000.000.000,00 atau lebih. 3. adalah daftar nasabah yang tidak memiliki itikad baik untuk membayar/melunasi pembiayaan, seperti calon nasabah yang termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia (DHBI) dan kolektibilitas 5 (lima) dalam internal ataupun external checking pada saat pengajuan fasilitas pembiayaan. Black Market; Istilah penyelundupan sebagaimana tercantum dalam Pasal 102 UU No 17/1996 tentang kepabeanan. Dalam pasal tersebut secara rinci dijelaskan kategori tindakan apa saja yang bisa masuk kategori penyelundupan. Dalam UU tersebut, tidak dikenal istilah jalur resmi atau tidak atau setengah resmi. Yang ada hanya jalur merah dan jalur hijau. Secara sederhana, siapa saja yang mengimpor atau ekspor yang tidak memberitahukan kepada Bea Cukai (BC) dianggap sebagai penyelundupan. Jadi, semua ”resmi” melalui satu pintu masuk, yaitu melalui BC. Blok; (Perbankan): Sejumlah cek dan atau uang tunai, yang dikumpulkan seorang teller selama waktu transaksi yang ditentukan, umumnya mulai pukul 09.00 s.d 15.00 setiap bank cek-cek dan uang tunai tersebut berikut slip setorannya selanjutnya dikirimkan ke bagian perakunan. (Surat berharga): Sejumlah saham yang diperjual belikan dalam satu kali transaksi, biasanya satu blok berisi 10.000 lembar (block). Bloter; Jurnal atau catatan harian yang memuat setiap transaksi yang dibuat oleh seorang dealer (blotter). BMT; Baitul mal Wat Tamwil; Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. BMT–Anggota; Anggota BMT terdiri atas: (1) Anggota pendiri BMT, yaitu anggota yang membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan-simpanan pokok khusus minimal 4% dari jumlah modal awal BMT yang direncanakan. (2) Anggota biasa, yaitu anggota yang membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. (3) Calon Anggota; yaitu mereka yang memanfaatkan jasa BMT tetapi belum melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib. (4) Anggota kehormatan, yaitu anggota yang mempunyai kepedulian untuk ikut serta memajukan BMT baik moril maupun materiil tetapi tidak bisa ikut serta secara penuh sebagai anggota BMT. BMT–Asas dan Prinsip Dasar; BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang salaam, yaitu penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan. Prinsip

www.facebook.com/indonesiapustaka

175

Dasar BMT adalah: (1) Ahsan (mutu hasil kerja yang terbaik), thayyiban (terindah), ahsanu ’amala (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salaam: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. (2) Barakah; artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat; (3) Spiritual communication (penguatan nilai ruhiyah); (4) Demokratis, parsitipatif, dan inklusif; (5) Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non-diskriminatif; (6) Ramah lingkungan; (6) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya; (8) Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan maningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal. BMT–Cara Kerja; Cara Kerja BMT: (1) Pendamping atau beberapa pemrakarsa yang mengetahui tentang BMT, menyampaikan dan menjelaskan idea tau gagasan ini kepada rekan-rekannya sebagai upaya untuk menarik beberapa orang sebagai pemrakarsa awal hingga mencapai lebih dari 20 (dua puluh) orang; (2) Dua puluh orang atau lebih tersebut kemudian menyepakati pendirian BMT di desa, kecamatan, pasar, atau masjid dan bersepakat mengumpulkan modal awal pendirian BMT; (3) Modal awal kemudian ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama (tidak harus sama jumlahnya antara pemrakarsa, hingga mencapai jumlah minimal yang telah ditentukan untuk pendirian sebuah BMT); (4) Pemrakarsa membuat rapat untuk memilih pengurus BMT; (5) Pengurus BMT kemudian merapatkan dan merekrut pengelola/manajemen BMT dari lingkungan tersebut yang memiliki sifat shiddiq, amanah, tabligh, fathonah, dan benar-benar menguasai visi, misi, tujuan, dan usaha-usaha BMT, serta memiliki keinginan keras dan dengan sepenuh hati untuk mengembangkan BMT; (6) Pengurus BMT menghubungi PINBUK setempat untuk memberikan pelatihan kepada calon pengelola/manajemen BMT tersebut (umumnya selama 2 minggu pelatihan dan magang); (7) Pengelola yang telah diberi pelatihan kemudian membuka kantor dan menjalankan BMTY, dengan giat menggalakkan simpanan masyarakat dan memberikan pembiayaan pada usaha mikro dan kecil di sekitarnya; (8) Pembiayaan dan usaha mikro dilakukan dengan menerapkan sistem bagi hasil yang disampaikan sesuai dengan akad yang telah disepakati; (9) Hasil bagi hasil ini kemudian digunakan oleh para pengelola untuk membayar honor pada pengelola dan membayar kegiatan operasional BMT; (10) Hasil bagi hasil juga digunakan untuk membayar bagi hasil kepada penyimpan dana, diupayakan agar nilai bagi hasil yang diperoleh para penyimpan dana bisa lebih besar dari bunga bank konvensional. BMT–Fungsi; Fungsi BMT adalah untuk: (1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, mendesain (selamat, damai dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global; (2) Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak; (3) Mengembangkan kesempatan kerja; (4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota; (5) Memperkuat

www.facebook.com/indonesiapustaka

176

dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat. BMT–Kesehatan; Tingkat Kesehatan BMT adalah ukuran kinerja dan kualitas BMT dilihat dari factor-faktor yang memengaruhi kelancaran, keberhasilan, dan keberlangsungan utama BMT, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Sebuah BMT perlu diketahui tingkat kesehatannya karena BMT merupakan sebuah lembaga keuangan pendukung kegiatan ekonomi rakyat. BMT yang sehat akan: 1. Aman, 2. Dipercaya, 3. Bermanfaat. Aspek Kesehatan BMT dapat dilihat dari: (1) Aspek Jasadiyah: a. Kinerja Keuangan. BMT mampu melakukan penggalangan, pengaturan, penyaluran, dan penempatan dana dengan baik, teliti, hati-hati, cerdik, dan benar, sehingga berlangsung kelancaran arus pendanaan dalam pengelolaan kegiatan usaha BMT dan akan meningkatkan keuntungan secara berkelanjutan; b. Kelembagaan dan Manajemen. BMT memiliki kesiapan untuk melakukan operasinya dilihat dari sisi kelengkapan legalitas, aturan-aturan, dan mekanisme organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pendampingan dan pengawasan, SDM, permodalan, sarana dan prasarana kerja. (2) Aspek ruhiyah meliputi: a. Visi dan Misi BMT. Pengelola, pengurus, pengawas syariah, dan seluruh anggotanya memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan visi dan misi BMT; b. Kepekaan sosial. Pengelola, pengurus, pengawas syariah dan seluruh anggotanya memliki kepekaan yang tajam dan dalam, responsif, proaktif, terhadap nasib para anggota dan nasib (kualitas hidup) warga masyarakat di sekitar BMT tersebut; c. Rasa Memiliki yang Kuat. Pengelola, pengurus, pengawas syariah, dan seluruh anggotanya serta masyarakat sekitar memiliki kepedulian untuk memelihara keberlangsungan hidup BMT sebagai sarana ibadah; d. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Syariah. Pengelola, pengurus, pengawas syariah, dan seluruh anggotanya memberlakukan aturan dan implementasi operasional BMT sesuai dengan syariah. BMT–Pendampingan; Pendampingan adalah pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan usaha mikro khususnya para fakir miskin yang misalnya dilaksanakan melalui Kelompok Usaha Muamalat (Pokusma) yang merupakan implementasi Program Grameen Bank Bangladesh dan Amanah Ihtikar Malaysia, dilaksanakan dengan sistem bagi hasil. Kegiatan pendampingan Pokusma antara lain: a. Pendampingan usaha mikro dan kecil dengan memberikan pembiayaan, mendorong tabungan, pelatihan, dan pengembangan jaringan usaha; b. Penggalangan simpanan untuk menolong diri sendiri dan sesama pengusaha mikro. Kegiatan pendampingan Pokusma yang dilakukan oleh PINBUK mencakup: (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia; (2) Pelatihan dengan penekanan peningkatan etos kerja dan disiplin; (3) Pelatihan dan bimbingan usaha; (4) Pembiayaan usaha; (5) Pengembangan jaringan usaha; (6) Penguatan Ruhiyah melalui Zikir Qalbiyah Ilahiyah (ZQI). Pendampingan Pokusma ini dapat dilakukan oleh: (i) Koperasi; (ii) BMT; (iii) LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat; (iv) KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat; (v) Perhimpunan masyarakat lainnya. BMT–Pendiri; BMT didirikan oleh: (1) Sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang; (2) Satu pendiri dengan lainnya sebaiknya tidak memiliki hubungan keluarga vertikal dan horizontal satu kali; (3) Sekurang-kurangnya 70% anggota pendiri bertempat

www.facebook.com/indonesiapustaka

177

tinggal di sekitar daerah kerja BMT; (4) Pendiri dapat bertambah dalam tahuntahun kemudian jika disepakati oleh rapat para pendiri. BMT–Peran; Peran BMT adalah (1) Sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak; (2) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah; (3) Penghubung antara kaum aghniya (kaya) dan kaum dhu’afa’ (miskin); (4) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah, ahsanu ’amala, dan salaam melalui spiritual communication dengan dzikir qalbiyah ilahiyah. BMT–Permodalan; Modal BMT terdiri atas: (1) Simpanan Pokok (SP) yang ditentukan besarnya sama besar untuk semua anggota; (2) Simpanan Pokok Khusus (SPK), yaitu simpanan pokok yang khusus diperuntukkan guna mendapatkan sejumlah modal awal sehingga memungkinkan BMT melakukan persiapan-persiapan pendirian dan memulai operasinya. Jumlahnya dapat berbeda-beda antaranggota pendiri. Para pendirian BMT, para pendiri dapat bersepakat agar dalam waktu 4 (empat) bulan sejak disepakati dapat terkumpul uang sejumlah: a. Minimal Rp75 juta untuk wilayah Jabotabek; b. Minimal Rp50 juta untuk wilayah ibu kota provinsi; c. Minimal Rp30 juta untuk wilayah ibu kota kabupaten/kota; d. Minimal Rp20 juta untuk wilayah kecamatan; e. Minimal Rp10 juta untuk daerah pedesaan. BMT–Sifat; Sifat BMT adalah terbuka, independen, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi angota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar. BMT–Status; Status BMT ditentukan oleh jumlah aset yang dimiliki sebagai berikut: (1) Pada awal pendiriannya hingga mencapai aset lebih kecil dari Rp100 juta. BMT adalah Kelompok Swadaya Masyarakat yang berhak meminta/mendapatkan Sertifikat Kemitraan dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). (2) Jika BMT telah memiliki aset Rp100 juta atau lebih, BMT diharuskan melakukan proses pengajuan Badan Hukum kepada notaris setempat, antara lain dapat berbentuk: a. Koperasi Syariah; b. Unit Usaha Otonom Pinjam Syariah dari KSP (Koperasi Simpan Pinjam), KSU (Koperasi Serba Usaha), KUD (Koperasi Unit Desa), Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren), atau Koperasi lainnya yang beroperasi otonom termasuk pelaporan dan pertanggungjawabannya. Bobot–Tingkat Bobot; Beberapa faktor yang menentukan tingkat bobot adalah (1) Tingkat Giro Wajib Minimum yang ditetapkan oleh bank sentral. Untuk Indonesia BI menetapkan GWM bagi rupiah adalah 5% dan GWM bagi dolar adalah 3%. (2) Besarnya cadangan dana yang dibutuhkan oleh bank untuk menjamin terlaksananya operasional perbankan. Sehingga bank akan menyimpan cadangan dananya di atas kewajiban yang 5%. (3) Tingkat besarnya dana-dana yang ditarik setor oleh nasabah atau investor (floating). Dalam bentuk equation, teknis penghitungan tingkat bobot dapat dituliskan sebagai berikut: Tingkat bobot = 1–(GWM + Excess Reserve + Floating Rate). Semakin tinggi tingkat bobot menunjukkan semakin besar dana nasabah yang dapat digunakan sebagai dana pembiayaan. Demikian sebaliknya, semakin rendah tingkat bobot, semakin kecil juga persentase dana yang dapat digunakan sebagai dana pembiayaan. Besarnya

www.facebook.com/indonesiapustaka

178

tingkat excess reserve dan floating dipengaruhi oleh karakteristik dari setiap produk yang ada. Untuk produk yang memiliki tingkat turn over yang besar, biasanya bank akan menetapkan tingkat floating untuk jenis ini lebih tinggi daripada produk lain yang memiliki tingkat turn over yang lebih kecil. Boikot; 1. Tindakan pencegahan kelangsungan suatu bisnis dengan memaksa orang untuk tidak membeli produk perusahaan tersebut. 2. Memaksa orang untuk tidak melakukan bisnis dengan pihak tertentu (boycott). 3. Adalah tingkat persentase produk pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk dana pembiayaan. Dengan demikian tidak semua dana nasabah dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya tuntutan terlaksananya sistem prudential banking dan terpenuhinya kebutuhan likuiditas. Boleh Batal; Sesuatu yang dapat dibatalkan hakim atas permintaan salah satu pihak karena perjanjian itu dibuat secara tidak bebas atau pembuat perjanjian tidak cakap (voidable). Boleh Tukar; Sesuatu yang memiliki nilai sehingga dapat ditukarkan dengan barang lain yang memiliki nilai yang sama; apabila digunakan sebagai uang, dapat diartikan bahwa uang tersebut dapat ditukarkan secara bebas dengan mata uang lainnya (convertible). Bolivar; Satuan mata uang Venezuela. Nilal 1 bolivar sama dengan 100 centimos (bolivar). Boliviano; Satuan mata uang Bolivia. Nilai 1 boliviano sama dengan 100 centavos (bolliviano). Bonafide; Jujur dan dapat dipercaya (bonafide). Bonanza; (umum): Keuntungan sangat besar yang diperoleh suatu perusahaan di luar perkiraan. (Investasi): keuntungan besar yang didapatkan dalam suatu investasi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan pemilik investasi secara tibatiba (bonanza). Bond; Obligasi; Surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan umum, berjangka waktu tiga tahun atau lebih dan dapat diperjualbelikan di pasar modal. Bonus Insentif; Pemberian dalam bentuk uang kepada pekerja, biasanya diberikan pada akhir tahun yang didasarkan pada kinerja karyawan (incentive bonus). Bonus; 1. Pemberian kompensasi atas dana titipan (wadi’ah). 2. Pemberian tambahan di luar gaji kepada pegawai atau dividen tambahan kepada pemegang saham (bonus). Book Value; Nilai aset bersih (minus depresiasi) dikurangi semua kewajibankewajiban. Booking Rate; Kurs Laporan; Kurs rupiah yang digunakan sebagai nilai konversi valuta asing ke dalam mata uang rupiah pada saat pelaporan. BOPO; Rasio Biaya Operasional terhadap Beban Operasional. Borjuis; Dalam ekonomi, segolongan orang yang mempunyai pekerjaan sendiri tanpa mempekerjakan orang lain, pada umumnya termasuk kelas menengah tinggi (bourgeois). Borrowers; Peminjam.

www.facebook.com/indonesiapustaka

179

BPD; Bank Pembangunan Daerah. BPIH; Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. B-Prayer; Bentuk layanan dalam menerima tagihan pelanggan telepon, listrik seperti: Telkomsel, Telkom, PLN, dan sebagainya. BPRS–Kegiatan Usaha Dilarang; Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dilarang: (a) melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah; (b) menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; (c) melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia; (d) melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah; (e) melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan (f ) melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha BPRS. BPRS; Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. BPRS–Kegiatan Usaha; Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meliputi: (a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: (1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan (2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; (b) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: (1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah; (2) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna’; (3) Pembiayaan berdasarkan akad qardh; (4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan (5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah; (c) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi’ah atau Investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; (d) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di bank umum syariah, bank umum konvensional, dan UUS; dan (e) menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. Bridging Financing; Pembiayaan talangan. Buah-Buahan; Hasil yang diperoleh dari pohon. Budak; Mereka adalah hamba sahaya yang diberikan zakat untuk memerdekakan diri mereka dari perbudakan. Budel Pailit; Harta kekayaan seseorang atau badan yang telah dinyatakan pailit yang dikuasai oleh balai harta peninggalan (bankrupt estate). Built-in Control; Pengendalian yang menyatu dengan prosedur dan aturan main yang telah ditetapkan. BUK; Bank Umum Konvensional.

www.facebook.com/indonesiapustaka

180

BUK menjadi BUS; Perubahan bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. BUK Menjadi BUS–Ketentuan; Bank konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah harus: a. Menyesuaikan anggaran dasar; Penyesuaian anggaran dasar mengikuti ketentuan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. b. Memenuhi persyaratan permodalan; c. Menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris; d. Membentuk DPS; dan e. Menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah bank syariah. Bank umum konvensional yang akan melakuan perubahan kegiatan usaha menjadi bank umum syariah harus: (1) memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling kurang sebesar 8% (delapan persen); dan (2) memiliki modal inti paling kurang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); f. Bank umum konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usahanya menjadi bank umum syariah harus membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS); g. Bank konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah wajib mencantumkan secara jelas: (1) kata “Syariah” pada penulisan nama; dan (2) logo iB pada formulir, warkat, produk, kantor dan jaringan kantor bank syariah; h. Bank konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional; i. Bank konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan; j. Bank konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah wajib menyelesaikan hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan. Bukan Penduduk; Seseorang yang tidak berdomisili dalam wilayah hukum yang dipersoalkan (nonresident). Bukti Audit; Fakta yang diperoleh sebagai hasil pemeriksaan fisik, hitung ulang, penegasan pihak ketiga, pencocokan, pernyataan pejabat, dan lain-lain. Fakta itu menjadi dasar yang layak untuk memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan (ouditing eviclence). Bukti Pelunasan; Dokumen atau bukti tertulis atas pelunasan pembayaran suatu kewajiban. Bukti pelunasan ini membebaskan debitur dari kewajiban membayar bunga surat berharga. Saat debitur telah menyelesaikan pembayaran angsuran terakhir suatu hipotek, kreditur menerbitkan dokumen yang menunjukkan bahwa utang debitur telah lunas (acquit fance). Bukti Pembayaran Cek; Cek dengan lampiran aplikasi yang menyatakan alasan pembayarannya; pihak yang mengesahkan cek mendepositokan cek tersebut dan menyimpan potongannya sebagai bukti pembayaran. Dalam penjualan secara kredit, jumlah yang tertera pada potongan cek menunjukkan jumlah uang yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

181

dibukukan untuk mengkredit buku besar piutang penjual dan buku besar utang pembeli (voucher check). Bukti Penerimaan Buku Cek; Bukti penerimaan formulir cek dengan nomor sen dan nomor urut tertentu yang mencantumkan ketentuan bahwa penerima bertanggung jawab penuh atas penggunaan formulir cek tersebut (cheque book receipt). Bukti Perhitungan Kliring; Lembar perhitungan yang memuat penyelesaian penukaran cek dan bilyet giro yang dilakukan oleh anggota lembaga kliring setiap hari kerja. Dalam dokumen tersebut tertera jumlah debit dan kredit warkat masuk dan keluar setiap bank yang merupakan dasar penyesuaian saldo rekening setiap anggota kliring. Bukti perhitungan kliring ini dikenal sebagai neraca kliring (clearing house proof). Bukti Transaksi; Dokumen sebagai tanda bukti yang mendukung serta mengesahkan atas transaksi yang dilakukan atau tanda bukti adanya kewajiban pada pihak lain yang masih harus dilaksanakan, misalnya cek, bilyet giro, dan dokumen pengiriman uang; Lihat Bukti pelunasan (voucher). Buku Besar; Kumpulan perkiraan yang digunakan oleh perusahaan/bank untuk mencatat transaksitransaksinya; buku besar ini akan disesuaikan dengan banyaknya perkiraan yang timbul berdasarkan transaksi yang dilakukan sehingga berisi jumlah mutasi debit atau kreditnya (ledger). Buku Besar Aset; Buku besar pembantu yang mencatat semua transaksi yang terjadi atas semua perkiraan yang berhubungan dengan aset yang diklasifikasikan ke dalam debit dan kredit; penggunaan buku besar pembantu tersebut bergantung pada besar kecilya perusahaan dan kompleksitas sistem akuntansi yang dianut, dapat terdiri atas satu buku besar pembantu untuk mencatat seluruh aset atau beberapa buku besar pembantu untuk aset yang berbeda-beda, misalnya aset tetap (aset ledger). Buku Besar Pembantu; Perkiraan dalarn pembukuan yang merupakan perincian dari pos-pos perkinaan dalam buku besar (subsidiary ledger). Buku Besar Penjualan; Buku besar yang memuat akun-akun langganan yang membeli barang dengan kredit dan mencatat setiap transaksi (sales ledger). Buku Besar Utang; Pusat data bank tentang utang yang masih harus dibayar oleh debitur dan potongan bagi semua peminjam, dilakukan oleh bagian pembiayaan/ kredit pada suatu bank. Buku besar utang ini dapat terdiri atas buku besar pernbantu bagi sistem komputerisasi akuntansi bank atau dalam sistem yang belum otomasi, posisi pinjaman setiap nasabah dicatat dalam setiap kartu debitur. Jumlah seluruh posisi pinjaman tersebut merupakan bagian terbesar aktiva produktif bank (liability ledger). Buku Cek; Buku berisi sejumlah formulir cek yang dikeluarkan oleh bank untuk digunakan sebagai alat penarik dan akun nasabah (cheque book). Buku Harian; Buku untuk mencatat semua transaksi perusahaan setiap hari menurut tertib waktu sebagai dasar atau sumber pembukuan selanjutnya (day book).

www.facebook.com/indonesiapustaka

182

Buku Kas; Buku yang digunakan untuk mencatat setiap penerimaan, pengeluaran, baik secara tunai maupun melalui akun perusahaan pada bank (cash book). Buku Nomor Pemegang Rekening; Buku tempat mencatat nomor, nama, alamat, tanggal, dan keterangan lain tentang pembukaan atau penutupan rekening nasabah (account register). Buku Pedoman; Buku panduan, berisi informasi, petunjuk, harga, dan lain-lain yang dapat membantu kelancaran pekerjaan (manual). Buku Tabungan; Buku yang dikeluarkan oleh bank yang mencantumkan jumlah simpanan nasabah pada rekening tabungan di suatu bank yang kepemilikannya dibuktikan dengan identitas yang tertulis pada buku dimaksud sehingga tidak dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan; buku tersebut harus diperlihatkan pada setiap penyetoran ataupun penarikan dan pada saat membukukan bunga. Buku itu biasa juga disebut sebagai buku bank; di beberapa bank, buku bank sudah tidak digunakan, sebagai pengganti nasabah diberikan tembusan bukti penyetoran (passbook). Bunga; Interest; Faidah; 1. Tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang. Sesuai fatwa MUI praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba. 2. Imbalan yang dibayarkan oleh peminjam atas dana yang diterima. Bunga dinyatakan dalam persen. Bunga Akrual; Bunga yang telah diperhitungkan sebagai pendapatan atau biaya perusahaan, tetapi belum nyata diterima atau dibayar (accrued interest). Bunga Andaian; Perkiraan nilai, biaya, atau bunga yang harus dipertimbngkan atas penggunaan modal (uang ataupun barang) meskipun belum dilakukan pembayaran tunai, biasanya perkiraan ini dilakukan dalam rangka perhitungan pajak (inputed interest). Bunga Bank; sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya (bank interest). Bunga Biasa; Bunga yang dihitung hanya atas pokok pinjaman, sedangkan atas bunga yang terutang tidak dihitung bunga; bunga yang dihitung berdasarkan 360 hari dalam satu tahun (simple interest; ordinary interest). Bunga dan Riba; Teori time value of money diwujudkan dalam bentuk tingkat bunga (interest rate). Tingkat bunga dianggap sebagai harga dari komoditas uang. Perdagangan surat berharga di pasar uang dan produk-produk keuangan lainnya, pada hakikatnya menjadi perdagangan komoditas uang. Tingkat bunga juga memicu semakin derasnya motif untuk berspekulasi dibandingkan dengan motif bertransaksi dan berjaga-jaga dalam ekonomi konvensional. Dalam konsep Islam diakui adanya permintaan uang dengan motif transaksi dan motif berjagajaga, sedangkan motif spekulasi tidak diakui karena dapat mendorong pada transaksi maya di sektor moneter. Perkembangan sistem moneter dewasa ini tidak bisa dilepaskan dari peran suku bunga yang mampu mendorong pertumbuhan sektor keuangan dengan sangat cepat. Tingkat bunga menjadi pertemuan antara

www.facebook.com/indonesiapustaka

183

keseimbangan pasar barang dan pasar uang sehingga memiliki pengaruh yang besar dalam perekonomian. Suku bunga dengan menggunakan persentase membantu dalam perhitungan-perhitungan bunga menjadi pendapatan atau biaya yang tetap dan pasti. Masyarakat kurang memperhatikan bahwa pendapatan atau beban biaya yang tetap dan pasti itu sebenarnya telah bertentangan dengan hakikat hidup manusia yang penuh dengan ketidakpastian. Bunga dalam ekonomi konvensional identik dengan riba. Para ulama fikih mendefinisikan riba dengan kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalannya/gantinya. Pengertian bunga/interest dalam Dictionary of Finance and Investment Terms– Barrons: Cost of using money, expressed as a rate per period of time, usually one year, in which case it is called an annual rate of interest. Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Pengertian lain, interest merupakan sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasikan untuk penggunaan modal. Riba dalam bahasa Inggris disebut ’usury’ diartikan mengandung makna tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara’. Riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud dalam Alquran riba adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah Ibnu Al Arabi Al Maliki (kitab Ahkam Al Qur’an). Transaksi Pengganti atau Penyeimbang adalah transaksi bisnis atau komersial seperti jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil. Dalam Alquran ditemukan kata riba terulang sebanyak delapan kali, terdapat dalam empat surat, yaitu Al-Baqarah, Ali ‘Imran, Al-Nisa’, dan Al-Rum. Tiga surat pertama adalah “Madaniyyah” (turun setelah Nabi hijrah ke Madinah), sedang surat Al-Rum adalah “Makiyyah” (turun sebelum beliau hijrah). Ini berarti ayat pertama yang berbicara tentang riba adalah Al-Rum ayat 39: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” An-Nisaa`:161: “dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” Ali-`Imraan:130; “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda [228] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” Bunga dan Time Value of Money; Para pendukung konsep bunga mendasarkan argumentasi mereka dengan prinsip time value of money yang didefinisikan sebagai berikut: “A dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return.” Definisi ini tidak akurat karena setiap investasi selalu mempunyai kemungkinan untuk mendapat return positif, negatif, atau nol. Itu sebabnya dalam teori finance, selalu dikenal risk-return relationship. Namun, sebenarnya penerapan time value of money pun tidak senaif yang dibayangkan, misalnya dengan mengabaikan ketidakpastian return yang akan diterima. Bila unsur ketidakpastian return ini dimasukkan, ekonom konvensional menyebut

www.facebook.com/indonesiapustaka

184

kompensasinya sebagai discount rate. Jadi istilah discount rate lebih bersifat umum dibandingkan istilah interest rate. Dalam eknomi konvensional, ketidakpastian return dikonversi menjadi suatu kepastian melalui premium for uncertainty. Dalam setiap investasi tentu selalu ada probability untuk mendapat positif return, negative return, dan no return. Adanya probability inilah yang menimbulkan uncertainty (ketidakpastian). Probability untuk mendapat negative return dan no return ini yang dipertukarkan (exchange of liabilities) dengan suatu yang pasti yaitu premium for uncertainty. Katakanlah probability positive return dan negative return masingmasing sebesar 0,4; sedangkan probability no return sebesar 0,2. Apa yang dilakukan dalam perhitungan discount rate adalah mempertukarkan probability negative return (0,4) dan probability no return (0,2) ini dengan premium for uncertainty, sehingga yang tersisa tinggal probability untuk positive return (1,0). Keadaan inilah yang ditolak dalam ekonomi syariah, yaitu keadaan al-hunmu bi la ghurmi (gaining return without being responsible for any risk) dan al-haraj bi la dhaman (gaining income without being responsible for any expenses). Sebenarnya keadaan ini juga ditolak oleh teori finance, yaitu dengan menjelaskan adanya hubungan antara risk dan return; bukankah return goes along with risk? Bunga Debit; Bunga yang dibebankan bank atas saldo debit rekening nasabah (debit interest). Bunga Ditambahkan; Metode perhitungan pembayaran bunga dengan menggunakan persentase terhadap pokok pinjaman yang diinginkan untuk menghitung biaya bunga. Biaya bunga itu kemudian ditambahkan pada utang pokok untuk menghitung jumlah yang harus dibayar oleh peminjam (ad-on rates; ad-on interest) Bunga Harian; Pendapatan bunga yang dihitung sejak disetor sampai dengan pengambilan; bunga tersebut dihitung setiap hari dengan bunga majemuk, tetapi pembayarannya pada akhir bulan atau pada waktu lain yang ditetapkan (daily interest). Bunga Majemuk; Bunga yang dihitung atas jumlah pinjaman pokok ditambah bunga yang diperoleh sebelumnya. Misalnya, jika seseorang menyimpan uangnya di bank Rp1.000,00 pada tingkat bunga 10% per tahun, pada akhir tahun pertama akan diperhitungkan menjadi Rp1.100,00 dan pada akhir tahun ke-2 akan menjadi Rp1.210,00 (compound interest). Bunga Pasti; Bunga simpanan yang dihitung berdasarkan 365 hari setahun; lawannya disebut bunga biasa yang dasar perhitungannya adalah 360 hari (exact interest). Bunga Prapajak; Penerimaan bunga atas suatu investasi sebelum pembayaran pajak (gross interest). Bunga Resmi; Suku bunga tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah (legal rate of interest). Bunga Terantisipasi; Perkiraan besarnya bunga yang akan dihasilkan pada saat tertentu pada masa yang akan datang dan rekening simpanan atau penempatan pada bank lain (anticipated interest). Bunuk Ribawiyyah; Bunuk bentuk plural dari bank, sedang ribawiyyah merupakan

www.facebook.com/indonesiapustaka

185

sifat dari bank itu. Bunuk ribawiyyah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan aturan-aturan umum. Bursa; Burshah; Tempat untuk memperjualbelikan sekuritas, valuta asing, atau barang yang dilakukan secara teratur (bourse).. Bursa Berjangka; Tempat/fasilitas memperjual belikan kontrak atas sejumlah komoditi atau instrumen keuangan dengan harga tertentu yang penyerahan barangnya disepakati akan dilakukan pada saat yang akan datang. Kontrak adalah mengikat pada saat terjadinya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Tidak ada pasar sekunder untuk kontrak dalam perdagangan berjangka. Semua kontrak adalah kontrak primer dan setiap kontrak (dengan subjek kontrak tertentu) yang terjadi (dibuka) harus didaftarkan pada otoritas bursa setempat, jadi kontrak diciptakan di bursa. Bursa Berjangka–Lembaga Kliring; Lembaga kliring dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga penjamin dan pengelolaan risiko menerapkan beberapa cara dalam mengelola risiko yang dihadapinya, yaitu: (1) Pembinaan dan pengawasan kondisi keuangan anggota kliring. (2) Pemungutan dan pengelolaan margin. (3) Penyesuaian harga harian. (4) Pemisahan dana anggota kliring dalam rekening terpisah. (5) Dana kliring. (6) Penanggulangan cedera janji. Bursa Berjangka–Margin; (1) Margin yang dipungut oleh lembaga kliring; Lembaga kliring dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga yang melaksanakan kliring serta penjaminan atas transaksi anggota berjangka akan mengenakan 2 macam margin, yaitu: Margin awal atau biasa disebut initial margin atau juga margin deposit, yaitu adalah dana yang khusus dicadangkan untuk menutup kerugiankerugian yang mungkin timbul karena transaksi perdagangan margin selama berlakunya kontrak transaksi perdagangan margin. Margin Mark-To-Market yang pada setiap akhir hari perdagangan lembaga kliring akan menilai ulang setiap posisi terbuka yang ada dengan menyesuaikannya terhadap harga penyelesaian yang terjadi pada akhir hari perdagangan tersebut (proses “mark to market”), dan sebagai akibat dari proses penilaian ulang tersebut maka akan timbul kelebihan dan kekurangan margin yang disebut variation margin dan lembaga kliring secara otomatis akan mendebet rekening dari anggota kliring yang mengalami kekurangan margin dan mengkredit rekening anggota kliring yang mengalami kelebihan margin. (2) Margin yang dipungut oleh pialang perdagangan berjangka. Margin yang dipungut oleh pialang perdagangan berjangka ini disebut “Margin nasabah” yaitu suatu dana yang berada pada pialang sebagai jaminan atas kontrak terbuka dengan dana/jaminan tersebut harus lebih besar daripada margin awal yang disetorkan oleh pialang anggota kliring pada lembaga kliring. Bursa Berjangka–Penyelesaian Transaksi; Atas transaksi berjangka yang dilakukan, ada 4 cara yang biasanya dilakukan untuk menyelesaiakan transaksi yang dilakukan untuk menutup posisi, yaitu (1) Penyelesaian transaksi secara likuidasi. (2) Penyelesaian transaksi secara tukar menukar fisik berjangka. (3) Penyelesaian transaksi secara penyerahan fisik aset turunan. (4) Penyelesaian transaksi secara tunai.

www.facebook.com/indonesiapustaka

186

Bursa Berjangka–Sejarah; Walaupun praktik perdagangan berjangka telah berlangsung sejak zaman dahulu kala pada masa Yunani kuno ataupun Fenisia, namun sejarah perdagangan berjangka modern dimulai pada awal abad ke-18 di Chicago Amerika. Chicago yang terletak dekat danau Great Lakes, adalah merupakan suatu pusat transportasi, distribusi, dan perdagangan hasil pertanian oleh karena letak Chicago yang berdekatan dengan pusat pertanian dan peternakan dari wilayah barat Amerika Midwest. Melimpahnya panenan dan kekurangan sediaan senantiasa mengakibatkan fluktuasi harga di pasaran. Hal inilah yang mendorong terbentuknya suatu pasar yang memungkinkan para pedagang komoditas bijibijian (grain), pengguna bahan baku (seperti pabrik, dan lain-lain), perusahaan yang bergerak di bidang agro bisnis (misalnya untuk keperluan ekspor) untuk melakukan suatu transaksi “masa mendatang” atau “pembayaran di depan” atau yang dikenal dengan istilah kontrak serah (forward contract) untuk melindungi mereka terhadap risiko perubahan harga yang merugikan dan memungkinkan dilakukannya lindung nilai (hedge). Kontrak serah inilah yang kelak berkembang menjadi kontrak berjangka (futures contract). Pada saat itu kontrak serah masih berbentuk sangat sederhana. Namun, banyak kontrak serah yang tidak dipatuhi baik oleh pihak pembeli maupun pihak penjual. Misalnya, apabila seorang pembeli kontrak serah jagung yang telah berjanji untuk membeli jagung pada suatu waktu yang disepakati pada masamendatang namun pada saat waktu penyerahan tiba ternyata harga jagung lebih rendah dari harga kontrak serah maka si pembeli mengingkari kontrak tersebut,demikian pula sebaliknya. Pasar kontrak serah sangat tidak likuid dan dibutuhkan suatu bursa (di mana dimungkinkan terjadinya transaksi antarlawan transaksi yang tidak perlu tahu lawannya) untuk mempermudah transaksi antara pembeli atau penjual dari suatu komoditi. Pada tahun 1848, Chicago Board of Trade (CBOT), dibentuklah sebuah bursa berjangka yang pertama di dunia. Perdagangan masih dalam bentuk kontrak serah dan pada 13 Maret 1851 dibuatlah kontrak serah yang pertama untuk komoditi jagung. Pada tahun 1865 diperkenalkan standardisasi kontrak serah. Chicago Produce Exchange didirikan pada 1874, yang kemudian pada 1898 diubah namanya menjadi Chicago Mercantile Exchange (CME). Pada 1972 dibentuklah sebuah divisi dari CME yang diberi nama “Pasar Moneter Internasional” (International Monetary Market—IMM), dengan tujuan untuk menawarkan kontrak serah dalam bentuk valuta asing yaitu: poundsterling, dolar Kanada, mark Jerman, yen Jepang, peso Meksiko, dan frank Swiss. Pada 1881 di wilayah Midwestern Amerika, sebuah pasar regional dibentuk yaitu di kota Minneapolis, di negara bagian Minnesota dan pada 1883 diperkenalkanlah perdagangan berjangka untuk pertama kalinya dan sejak saat itu terus-menerus diperdagangkan hingga hari ini dan Minneapolis Grain Exchange (MGEX) adalah merupakan satu-satunya pasar opsi dan perdagangan berjangka bagi gandum jenis hard red spring. Kelak pada 1970-an dikembangkan kontrak berjangka keuangan yang dapat diperdagangkan nilai masa depan dari suku bunga. Pada 1981 diperkenalkan kontrak Eurodollar (khususnya kontrak Eurodollar

www.facebook.com/indonesiapustaka

187

berjangka 90 hari) yang memiliki pengaruh besar terhadap pengembangan pasar swap suku bunga. New York Mercantile Exchange (NYMEX) adalah merupakan bursa perdagangan komoditi berjangka dan forum perdagangan fisik utama untuk produk energi dan logam, dengan jumlah transaksi perdagangan harian pada bulan Mei 2007 mencapai 1,754,442 atau 143,864,215 transaksi per tahunnya. Pada 2006, New York Stock Exchange bersama-sama dengan London Exchanges “Euronext” melaksanakan perdagangan berjangka secara elektronik untuk membentuk suatu bursa perdagangan berjangka dan opsi lintas benua yang pertama. Bursa Berjangka Jakarta; PT Bursa Berjangka Jakarta, yang biasa disingkat “BBJ”, atau dalam bahasa Inggris disebut Jakarta Futures Exchange secara resmi didirikan pada tanggal 19 Agustus 1999, memperoleh izin operasi 21 November 2000 dan mulai melakukan perdagangan pertamanya sejak 15 Desember 2000. Fungsi utama BBJ adalah menyediakan fasilitas bagi para anggotanya untuk bertransaksi kontrak berjangka berdasarkan harga yang ditentukan melalui interaksi yang efisien berdasarkan permintaan dan penawaran dalam sistem perdagangan elektronis. Bursa Efek; Stock Exchange; Burshah Auraqi Maliyah; 1. Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawar jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. 2. Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawar jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka; sin. Bursa Sekuritas (stock exchange). Bursa Efek–Tugas; Tugas bursa efek adalah (1) Menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien; (2) Menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan Anggota Bursa Efek (3) Menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek, dan melaporkannya kepada Bapepam. Bursa Efek Indonesia (BEI), Indonesia Stock Exchange (IDX); Merupakan bursa hasil penggabungan Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi, Pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007. BEI menggunakan sistem perdagangan bernama Jakarta Automated Trading System (JATS) sejak 22 Mei 1995, menggantikan sistem manual yang digunakan sebelumnya. Sistem JATS ini sendiri direncanakan akan digantikan sistem baru yang akan disediakan OMX. Bursa Komoditas; Pasar komoditas yang diorganisasi secara teratur, digunakan untuk transaksi jual beli komoditas atas dasar kontrak dengan penyerahan seketika atau kemudian (commodity exchange). Bursa Komoditi; Tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran komoditas dan derivatifnya. Pihak penjual dan pihak pembeli barang-barang komoditas bertemu di bursa tersebut. Selain pembeli dan penjual, ada pula pedagang perantara yang dikenal dengan komisioner dan makelar. Komisioner mengambil posisi sendiri, sedangkan makelar tidak dapat memegang posisi. Komoditi yang umumnya

www.facebook.com/indonesiapustaka

188

ditransaksikan adalah kopi, kakao, gula, kedelai, jagung, emas, tembaga, kapas, lada, gandum, dan CPO (crude palm oil, minyak sawit mentah), katun, susu, logam (emas, perak, nikel) dan juga kontrak berjangka yang menggunakan komoditi sebagai aset acuannya. Kontrak berjangka ini mencakup harga spot, kontrak serah, kontrak berjangka, dan opsi berjangka ataupun suku bunga, instrumen lingkungan hidup, swap, ataupun kontrak derivatif pengangkutan. Bursa komoditi biasanya memperdagangkan kontrak berjangka atas komoditi. Seorang petani yang menanam jagung dapat menjual kontrak berjangka jagung yang baru akan dipanennya beberapa bulan kemudian dan mendapatkan jaminan harga yang akan diterimanya kelak pada saat barang akan diserahkan setelah panen dilakukan; dan seorang produsen makanan ringan serealia membeli kontrak tersebut saat ini dan mendapatkan jaminan bahwa harga tidak akan naik pada waktu barang dikirimkan kelak. Hal ini akan melindungi petani dari kejatuhan harga dan melindungi pula pembeli dari kenaikan harga. Spekulator juga melakukan pembelian dan penjualan kontrak berjangka untuk mendapatkan keuntungan dan menyediakan likuiditas terhadap sistem perdagangan berjangka. Bursa Sekuritas; Bursa efek (stock exchange). Bursa Valuta Asing; (Inggris: foreign exchange market, forex) atau disingkat bursa valas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Pergerakan pasar valuta asing berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 05.00–14.00 WIB, terus ke pasar Asia yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong yang berlangsung pukul 07.00–16.00 WIB, ke pasar Eropa yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung pukul 13.00–22.00 WIB, sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 20.30– 10.30 WIB. Dalam perkembangan sejarahnya, bank sentral milik negara-negara dengan cadangan mata uang asing yang terbesar sekalipun dapat dikalahkan oleh kekuatan pasar valuta asing yang bebas. Menurut survei BIS (Bank International for Settlement, bank sentral dunia), yang dilakukan pada akhir 2004, nilai transaksi pasar valuta asing mencapai lebih dari USD$1,4 triliun per harinya. Mengingat tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi tersebut, valuta asing juga telah menjadi alternatif yang paling populer karena ROI (return on investment atau tingkat pengembalian investasi) serta laba yang akan didapat bisa melebihi rata-rata perdagangan pada umumnya. Akibat pergerakan yang cepat tersebut, pasar valuta asing juga memiliki risiko yang tinggi. Burshah; Lihat Bursa. BUS; Bank Umum Syariah. BUS–Kegiatan Usaha dilarang; Bank umum syariah (BUS) dilarang: (a) melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah; (b) melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal; (c) melakukan penyertaan modal, kecuali: (i) melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;

www.facebook.com/indonesiapustaka

189

(ii) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya; dan (d) melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. BUS–Kegiatan Usaha; Kegiatan usaha bank umum syariah (BUS) meliputi: (1) menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; (2) menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; (3) menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; (4) menyalurkan Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna’, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; (5) menyalurkan Pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; (6) menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; (7) melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; (8) melakukan usaha kartu debit dan/ atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; (9) membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah; (10) membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia; (11) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah; (12) melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah; (13) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah; (14) memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan prinsip syariah; (15) melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad wakalah; (16) memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan (17) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (18) melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; (19) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya; (20) menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;

190

www.facebook.com/indonesiapustaka

(21) menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan (22) menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah. Business Continuity Management; Business Continuity Management mencakup Disaster Recovery Plan (DRP), Disaster Recovery Center (DRC) dan Business Continuity Plan (BCP) yang bermanfaat untuk: (a) Mendukung kelangsungan bisnis ketika terjadi kondisi darurat/bencana. (b) Backup data operasional harian yang tersimpan dengan baik dan aman. (c) Memenuhi ketentuan BI akan ketersediaan backup data yang up to date. Business Proccess Fitting; Proses pendefinisian pada modul parameter aplikasi sesuai dengan proses bisnis yang telah ditentukan pada Sistem Operasi dan Prosedur bank syariah, sehingga aplikasi dapat dijalankan oleh pengguna sesuai dengan fungsi, wewenang, dan alur kerjanya. Business Risk; Risiko yang terjadi pada first way out yang dipengaruhi oleh: (a) Industry Risk yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh: (i) Karakteristik masing masing jenis usaha yang bersangkutan. (ii) Kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan (industry financial standard). (b) Faktor negatif lainnya yang memengaruhi perusahaan nasabah, seperti kondisi grup usaha, keadaan force majeure, permasalahan hukum, pemogokan, kewajiban off balance sheet (L/C import, bank garansi), market risk (forex risk, interest risk, security risk), riwayat pembayaran (tunggakan kewajiban) dan restrukturisasi pembiayaan. Butuh–Tingkatan Kebutuhan dalam Islam; 1. Dharuriyah: kebutuhan yang sifatnya mendasar dan harus ada, dalam suatu kehidupan guna menjalankan aktivitas kehidupan termasuk menjaga maqashid syariah. 2. Hajjiyah: Bukan sesuatu yang mendasar tapi memudahkan aktivitas kehidupan. 3. Tahsiniyah: Suatu kebutuhan yang sifatnya mewah, nyaman, indah, luxurious. Buyu’; Bentuk jamak dari kata bai’ (bay’); jual beli.

191

www.facebook.com/indonesiapustaka

C Cacat–Dalam Perjanjian Usaha; Ketika melakukan sebuah perjanjian usaha terkadang perjanjian itu diselimuti beberapa cacat yang bisa menghilangkan kerelaan sebagian pihak, atau menjadikan perjanjian itu tidak memiliki sandaran ilmu yang benar. Maka, pada saat itu pihak yang dirugikan berhak membatalkan perjanjian. Gambaran cacat itu dapat dipaparkan sebagai berikut: 1. Intimidasi, yakni mengintimidasi pihak lain untuk melakukan ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan dan ancaman. Intimidasi itu terbukti dengan hal-hal berikut: (a) Pihak yang mengintimidasi hendaknya mampu melaksanakan ancamannya. (b) Orang yang diintimidasi bersangka berat bahwa ancaman itu akan dilaksanakan terhadapnya. (c) Kalau salah satu dari dua hal ini apalagi keduaduanya tidak ada, maka intimidasi itu dianggap main-main, tidak berpengaruh sama sekali. Para ahli fikih telah bersepakat bahwa berbagai kegiatan finansial yang didasari oleh suka sama suka, seperti jual beli dan sejenisnya tidak dianggap sah bila dilakukan di bawah intimidasi. Namun, apakah semua kegiatan itu dibolehkan setelah hilangnya intimidasi atau tidak? Yakni, apabila muncul kerelaan setelah sebelumnya diintimidasi, apakah bisa dibenarkan atau tidak? Ada perbedaan pendapat di kalangan alim ulama. Mayoritas ulama melarangnya, sementara Abu Hanifah membolehkannya. 2. Kekeliruan, cacat ini berkaitan dengan objek perjanjian usaha tertentu. Yakni dengan menggambarkan objek perjanjian dengan satu gambaran tertentu, ternyata yang tampak berkebalikan. Seperti orang yang membeli perhiasan berlian, ternyata dibuat dari kaca. Atau orang yang membeli pakaian dari sutera, ternyata hanya dibuat dari katun. Kekeliruan itu sendiri ada dua macam: (a) Kekeliruan yang berkonsekuensi batalnya perjanjian yang dilakukan, yakni yang perbedaannya kembali kepada perbedaan jenis objek perjanjian, atau perbedaan menyolok pada fasilitas yang menjadi objek, seperti perbedaan antara emas dengan tembaga, atau antara hewan sembelihan dengan bangkai pada perjanjian jual beli daging. (b) Kekeliruan yang bukan pada perbedaan jenis atau perbedaan fasilitas yang menyolok, seperti orang yang membeli hewan jantan, ternyata hewannya betina, atau sebaliknya. Kekeliruan ini tidaklah membatalkan perjanjian tersebut, akan tetapi pihak yang dirugikan berhak untuk membatalkannya. 3. Ghubn (Penyamaran Harga Barang). Ghubn secara bahasa artinya pengurangan. Dalam terminologi ilmu fikih, artinya pengurangan pada salah satu alat kompensasi, atau barter antara dua alat kompensasi dianggap tidak adil karena tidak sama antara yang diberi dengan yang diterima. Seperti orang yang menjual rumah seharga sepuluh juta padahal hartanya hanya delapan juta. Dari pihak orang yang melakukan penyamaran harga, berarti memindahkan kepemilikan barang dengan kompensasi lebih dari harga barang. Sementara dari pihak yang menjadi korban

www.facebook.com/indonesiapustaka

192

penyamaran harga barang, memiliki barang dengan harga lebih mahal dari harga sesungguhnya barang tersebut. Penyamaran harga barang itu sendiri menurut kalangan ahli fikih ada dua macam (a) Penyamaran Ringan, yakni penyamaran pada harga barang yang tidak sampai mengeluarkannya dari harga pasaran, yakni harga yang diperkirakan oleh orang-orang yang berpengalaman di bidang perniagaan. (b) Penyamaran Berat yakni yang sampai mengeluarkan barang dari harga pasarannya. Penyamaran harga barang semacam ini tentu saja membatalkan perjanjian yang subjeknya adalah sebagai harta wakaf atau harta orang yang dicekal, atau harta Baitul mal, karena pengoperasian harta-harta semacam ini harus berada dalam lingkaran kemaslahatan harta tersebut. Adapun dalam perjanjian-perjanjian usaha lain, masih diperselisihkan pengaruh penyamaran berat ini terhadapnya. Ada tiga pendapat yang popular: (1) Penyamaran harga semacam itu tidak ada pengaruhnya sama sekali, demi menjaga kepentingan berlangsungnya perjanjian usaha yang dilakukan dan menjaganya agar tidak batal. Karena orang yang menjadi korban penyamaran harga barang itu tidak lepas dari sikap teledor dan terburu-buru. Untuk itu ia juga harus menanggung akibat perbuatannya itu. (2) Orang yang menjadi korban penyamaran harga barang itu berhak membatalkan perjanjian, untuk melepaskan sikap semena-mena terhadap dirinya. (3) Penyamaran harga barang ini bisa dimasukkan hitungan bila tujuannya adalah penipuan dari satu pihak, pihak yang menjadi korban berhak membatalkannya. Kalau tidak dengan niat menipu pembeli, maka tidak ada pengaruh apa-apa. Kemungkinan inilah pendapat yang paling pas dari semua pendapat di atas. Barometer pembedaan antaran penyamaran ringan dengan berat adalah kebiasaan. Karena tidak ada batasan paten dalam persoalan ini. Cacat pada Akad; Hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan, seperti paksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan dan tipu muslihat. Cadangan; (umum): Dana yang disisihkan dan laba setelah pajak untuk menutup/ memenuhi pembayaran yang akan datang; ada dua bentuk dasar cadangan, yaitu cadangan primer dan cadangan sekunder; Lihat Cadangan primer dan cadangan sekunder; (perakunan): Akun untuk menyesuaikan atau menyusutkon nilai suatu aset dengan mengurangi pendapatan; (perbankan): cadangan kerugian atau penghapusan kredit sebagai antisipasi penghapusan kredit macet (allowance; reserve). Cadangan Antisipasi; Cadangan yang dibentuk untuk mengantisipasi kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat adanya pinjaman yang tergolong diragukan dan macet; apabila pinjaman itu dihapuskan, bank akan menggunakan dana cadangan tersebut dengan mempertimbangkan jaminan yang dikuasai bank sebagai salah satu sumber pengembalian kredit tersebut (special pro vision). Cadangan Bank; Sebagian dari aktiva bank berupa alat likuid, seperti kas, piutang, dan aktiva lain yang segera dapat dicairkan, seperti giro, deposito, dan simpanan

www.facebook.com/indonesiapustaka

193

lainnya untuk menghadapi kemungkinan penarikan rekening nasabah (bank reserves). Cadangan Bebas; Dana yang dengan sengaja disediakan bank untuk digunakan dalam penanaman bank, baik dalam bentuk kredit maupun dalam bentuk penanaman dana lain (free reserve). Cadangan Devisa; Cadangan dalam satuan mata uang asing yang dipelihara oleh bank sentral untuk memenuhi kewajiban keuangan karena adanya transaksi internasional (reserve currenry). Cadangan Emas; Jumlah emas murni dan uang emas yang dikuasai otoritas moneter sebagai cadangan bagi peluasan kredit, uang yang beredar, dan neraca pembayaran (gold stock). Cadangan Internasional; Alat pembayaran internasional yang dapat diterima di setiap bank sentral, terutama dalam bentuk emas, mata uang tertentu (seperti dolar), dan instrumen yang bemama special drawing rights (SDR) di lembaga International Monetary Fund (IMF) (international reserves). Cadangan Kas; 1. Sejumlah uang tunai (rupiah dan valuta asing) yang dicadangkan dan disimpan di dalam khasanah sertä diperhitungkan dalam pemenuhan kewajiban likuiditas minimum bank; (cash reserve); 2. Fasilitas pembiayaan/kredit yang dapat diperpanjang disertai rekening koran yang memperbolehkan nasabahnya untuk mencairkan ceknya dalam jumlah yang lebih daripada saldo yang tersedia tanpa dibebani biaya karena cerukan (cash reserve checking; overdraft protection). Cadangan Khusus; Cadangan yang dibentuk dengan menyisihkan sebagian pendapatan bersih untuk tujuan tertentu secara berkala (appropriate reserve). Cadangan Kontingensi; Dana yang disisihkan dari pendapatan bersih untuk menutup biaya tidak terduga atau tidak diharapkan, seperti kredit macet yang tidak terduga, pajak, dan biaya bunga yang tak terduga (contingent reserve). Cadangan Lebih; Kelebihan cadangan dana bank dan jumlah yang seharusnya, yang jumlahnya telah ditetapkan oleh bank sentral (excess reserves). Cadangan Likuiditas; Persentase tertentu dari dana pihak ketiga yang wajib disimpan dalam bentuk giro pada Bank Indonesia (reservable deposits). Cadangan Moneter; Jumlah emas atau perak batangan yang dikuasai oleh bank sentral atau penbankan sebagai jaminan untuk ekspansi kredit, uang beredar, dan neraca pembayaran (monetary reserves). Cadangan Penghapusan Pembiayaan/Kredit Macet; Biaya yang dicadangkan untuk menutup pemberian kerugian pembiayaan/kredit yang bersumber dari penyisihan sebagian laba (provision for bad debt). Cadangan Primer; Jumlah uang kas yang diperlukan untuk kebutuhan operasi bank ditambah cadangan wajib yang harus disimpan di bank sentral/bank koresponden, ditambah dengan cek-cek yang belum ditagihkan ke bank. Cadangan primer tidak dapat digunakan untuk menutup penarikan deposito secara mendadak atau krisis likuiditas sementara. Cadangan primer berbeda dari cadangan sekunder yang dapat diinvestasikan dalam surat berharga yang mudah diperjualbelikan, seperti

www.facebook.com/indonesiapustaka

194

surat berharga jangka pendek dan obligasi pemerintah (primary reserve). Cadangan Primer Bank; Bagian cadangan bank yang terdiri atas uang kas dan saldo rekening koran pada bank-bank lain yang merupakan total keseluruhan cadangan dan modal kerja dalam suatu bank. Total cadangan tersebut dinyatakan dalam laporan keuangan bank dengan sandi “kas dan aktiva lancar lainnya yang akan segera jatuh tempo” (primary bank-reserve). Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap; Cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah disetujui oleh Direktorat Genderal Pajak. Cadangan Sekunder Bank; Pelengkap cadangan primer bank yang sifatnya likuid; apabila diperlukan, cadangan sekunder dapat segera diuangkan, misalnya untuk membayar penarikan dana pihak ketiga yang penarikannya di luar kewajaran atau untuk ekspansi kredit. Biasanya, cadangan sekunder berbentuk surat berharga yang mempunyai peringkat tinggi, berisiko rendah, berjangka waktu pendek dan sangat mudah dijual sehingga dapat dengan segera dikonversikan menjadi uang tunai pada saat dibutuhkan (secondary bank reserve). Cadangan Sekunder; Aset bank yang ditanamkan pada surat-surat berharga jangka pendek yang mudah diperjualbelikan, seperti surat-surat berharga pemerintah (SBI). Aktiva ini menghasilkan bunga dan dapat diperhitungkan sebagai cadangan pelengkap bank; jika permintaan kredit tidak terlalu banyak, dana yang dihimpun sering diinvestasikan dalam surat-surat berharga jangka pendek yang mudah diperjualbelikan (dikonversikan menjadi uang tunai). Cadangan ini tidak dicantumkan secara terpisah dalam POS neraca (secondary reserve). Cadangan Surplus; (perakunan): Kelebihan kas yang tidak dialokasikan ke perkiraan tertentu; (perbankan): Cadangan yang lebih besar daripada cadangan wajib minimum yang dipersyaratkan; juga dikenal dengan istilah kelebihan cadangan atau kelebihan cadangan yang belum dialokasikan ke rekening di bank sentral (surplus reserves). Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserve); Terdiri atas: a. Faktor Penambah, yaitu: 1. Agio saham; 2. Modal Sumbangan; 3. Cadangan Umum; 4. Cadangan Tujuan; 5. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak; 6. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran pajak sebesar 50% (lima puluh perseratus); 7. Selisih lebih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri; 8. Dana setoran modal; b. Faktor Pengurang, yaitu: 1. Disagio; 2. Rugi tahun-tahun lalu; 3. Rugi tahun berjalan; 4. Selisih kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri; dan 5. Penurunan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual. Cadangan Tujuan; Bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan RUPS atau rapat anggota (appropriated reserve; appropriated surplus). Cadangan Tujuan Modal; Cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba tahun lalu setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan RUPS atau rapat anggota.

www.facebook.com/indonesiapustaka

195

Cadangan Uang; Lihat Cadangan bank, cadangan emas, dan cadangan (money reserve). Cadangan Umum Modal; Cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) atau rapat anggota sebagai cadangan umum modal. Cadangan Umum; Cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar setiap bank (general reserve). Cadangan Wajib (Statutory Reserve Requirements); 1. Tingkat cadangan wajib minimum pada rekening di Bank Indonesia (Giro Wajib Minimum/GWM) sesuai ketentuan yang berlaku baik untuk mata uang lokal maupun mata uang asing. 2. Jumlah tertentu sebagai alat likuiditas terendah yang harus dikuasai oleh bank menurut ketentuan bank sentral (legal reserve). Cadangan Wajib Minimum; Jumlah dana yang harus dipertahankan dalam rekening giro pada bank sentral atau pada bank koresponden dalam bentuk kas. Rekening giro yang merupakan cadangan wajib minimum di bank sentral tidak diberikan bunga. Bank umum wajib memelihara cadangan wajib minimumnya pada bank sentral (reserve requirement). Cakap Hukum; Orang yang tindakan-tindakannya dipandang sah secara hukum; dalam hukum Islam identik dengan mukallaf, yakni orang berakal sempurna dan sudah balig. Cakup Lindung; tingkat kemampuan keuangan untuk menilai sampai seberapa besar aset atau harta yang dimiliki perusahaan atau bank mampu menutup kewajibannya (coverage). Callable Risk; risiko emiten mengeksekusi hak opsi call yang mereka miliki. CAMEL; Capital, Aset, Management, Earnings, Liquidity; Aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank, yang memengaruhi pula tingkat kesehatan bank. CAMEL merupakan tolok ukur yang menjadi objek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank; CAMEL terdiri atas lima kriteria, yaitu modal (capital), aktiva (aset), manajemen (management), pendapatan (earnings), dan likuiditas (Iiquidily) peringkat CAMEL di bawah 81 memperlihatkan kondisi keuangan yang lemah yang ditunjukkan oleh neraca bank, seperti rasio kredit taklancar terhadap total aktiva yang meningkat; apabila hal tersebut tidak diatasi, masalah itu dapat mengganggu kelangsungan usaha bank; bank yang terdaftar pada daftar pengawasan dianggap sebagai bank bermasalah dan diperiksa lebih sering oleh pengawas bank jika dibandingkan dengan bank yang tidak bermasalah; bank dengan peringkat CAMEL di atas 81 adalah bank dengan pendapatan yang kuat dan aktiva taklancar yang sedikit; peringkat CAMEL tidak pernah dinformasikan secara luas. Campur–Percampuran ‘Ayn dan ‘Ayn; Percampuran antara ‘ayn dan ‘ayn dapat terjadi misalnya pada kasus ketika seorang tukang kayu bekerja sama dengan

www.facebook.com/indonesiapustaka

196

tukang batu untuk membangun sebuah rumah. Baik tukang kayu maupun tukang batu, keduanya sama-sama menyumbangkan tenaga dan keahliannya (jasa) dan mencampurkan jasa mereka berdua untuk membuat usaha bersama, yakni membangun rumah. Dalam kasus ini, yang dicampurkan adalah ‘ayn dan ‘ayn. Tukang kayu menyumbangkan keahlian perkayuannya (jasa‡’ayn), dan tukang batu menyumbangkan keahlian membangunnya (jasa‡’ayn). Bentuk percampuran seperti ini disebut syirkah ‘abdan. Campur–Percampuran ‘Ayn dan Dayn; Percampuran antara ‘ayn (real aset) dan dayn (financial aset) dapat mengambil beberapa bentuk, di antaranya sebagai berikut: (a) Syirkah mudharabah. Dalam kasus ini, uang (financial aset) dicampurkan dengan jasa/keahlian (real aset). Hal ini terjadi ketika ada seorang pemilik modal (A) yang bertindak sebagai penyandang dana, memberikan sejumlah dana tertentu untuk dipakai sebagai modal usaha kepada seseorang yang memiliki kecakapan untuk berbisnis (B). Di sini, A memberikan dayn (uang, financial aset), sementara B memberikan ‘ayn (jasa/keahlian, real aset). (b) Syirkah Wujuh. Dalam syirkah wujuh juga terjadi percampuran antara ‘ayn dengan dayn. Dalam bentuk syirkah seperti ini, seorang penyandang dana (A) memberikan sejumlah dana tertentu untuk dipakai sebagai modal usaha, dan B menyumbangkan reputasi/nama baiknya. Campur–Percampuran Dayn dan Dayn; Percampuran antara dayn dan dayn dapat mengambil beberapa bentuk pula. Bila terjadi percampuran antara uang dengan uang dalam jumlah yang sama (RpX dn RpX), hal ini disebut syirkah mufawadhah. Namun, bila jumlah uang yang dicampurkan berbeda (RpX dan RpY), hal ini disebut syirkah ‘inan. Percampuran dayn dengan dayn dapat juga berupa kombinasi antarsurat berharga, misalkan saham PT X digabungkan dengan saham PT Y, dan lain-lain. Campur–Teori Percampuran; Teori percampuran terdiri atas dua pilar, yaitu: (1) Objek Percampuran; dan (2) Waktu Percampuran. Fikih juga membedakan dua jenis objek percampuran, yaitu: (a) ‘Ayn (real aset) berupa barang dan jasa; (b) Dayn (financial aset) berupa uang dan surat berharga. Dari segi waktunya, fikih membedakan dua waktu percampuran, yaitu (a) Naqdan (Immediate delivery) yakni penyerahan saat itu juga. (b) Ghairu naqdan (Deferred delivery) yakni penyerahan kemudian. Dari segi objek percampurannya dapat diidentifikasi tiga jenis percampuran, yaitu: (a) Percampuran real aset (‘ayn) dengan real aset (‘ayn); (b) Percampuran real aset (‘ayn) dengan financial aset (dayn); (c) Percampuran financial aset (dayn) dengan financial aset (dayn). Dari segi waktunya, baik dalam teori percampuran maupun pertukaran, dapat dibedakan menjadi dua: immediate delivery (naqdan, penyerahan saat itu juga), dan deferred delivery (muajjal, penyerahan kemudian). Sedangkan dari segi objeknya, dalam kedua teori ini dapat dibedakan menjadi dua pula: ‘ayn (real aset, barang dan jasa) dan dayn (financial aset, uang dan nonuang). Cap Mutu; Cap tanda sah pada logam mulia, misalnya emas dan perak, yang menunjukkan kadar yang dikandungnya (hallmark). Capital Flight; Pelarian modal; Pergerakan sejumlah besar uang dari satu negara ke

www.facebook.com/indonesiapustaka

197

negara lain untuk melarikan diri dari kekacauan politik atau ekonomi, atau juga untuk mendapatkan tingkat hasil yang lebih tinggi. Capital Gain; Keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal. Capital Goods; Barang-barang modal. CAR/EAR (Contractor/Erection All Risks); adalah jenis asuransi yang khusus memberikan jaminan terhadap proyek pembangunan gedung bertingkat, pabrik, sarana maupun prasarana (jalan, Jembatan, dan lain-lain) ataupun instalasi mesinmesin termasuk juga pekerjaan renovasi pada bangunan. Caraka; Nama yang diberikan kepada pegawai tertentu dari bank dan lembaga perantara; fungsi utamanya adalah untuk mengumpulkan cek, warkat-warkat dan wesel yang tidak dikeluarkan oleh lembaga kliring untuk individu, pialang dan perusahaan, seperti wesel terima dan wesel yang dilampiri oleh saham atau obligasi. Penagihan yang dilakukan oleh caraka sering kali dikenal dengan pengambilan langsung; sin. Kurir (messenger) Casco; Unit kendaraan bermotor yang hanya meliputi kerangka, mesin dan body kendaraan. Tidak meliputi tambahan seperti Box, Tangki, dal lain-lain. Contoh: Truck, hanya rangka, mesin dan body tersebut, tanpa da tambahan lainnya. Cash Basis: Asas tunai; pencatatan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan saat penerimaan atau pengeluaran tunai. Cash Financing; Pembiayaan likuiditas. Cash in Hand; Kas di tangan. Uang tunai atau bentuk lain yang dipersamakan yang dimiliki Cash Loss Limit; Merupakan limit atau batas tertentu yang ditetapkan oleh reasuransi treaty terhadap total klaim yang menjadi bagian treaty yang dapat dibayarkan terlebih dahulu oleh reasuransi treaty dalam suatu kejadian (loss). Cash; Tunai; Alat likuid. Catatan (Informasi); Kumpulan catatan dalam bentuk tulisan yang memberikan keterangan, disimpan dalam arsip; informasi tersebut dapat direkam dalam computer (record). Catatan; (n.b.); Tambahan keterangan untuk diperhatikan, ditempatkan di samping atau di bawah tanda tangan (notabene). Catatan pada Laporan Keuangan; Catatan pada laporan keuangan yang digunakan untuk memberikan tambahan informasi yang tidak tercakup dalam pos-pos dalam laporan keuangan, prinsip akuntansi yang lazim mempertimbangkan catatan sebagai penjelasan/penyesuaian/bagian dari laporan keuangan. Prinsip akuntansi menghendaki bahwa informasi tertentu harus diinformasikan dalam bentuk catatan, seperti ringkasan diskusi, tambahan penjelasan-penjelasan moneter, dan jadual tambahan. Satu di antara catatan tersebut secara khusus menggambarkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menyiapkan laporan keuangan tersebut (misalnya asumsi arus biaya, persediaan dan metode penghapusan). Catatan pada laporan keuangan biasanya berdasarkan pada kenyataan yang ada dan bukan pada interprestasi (notes to financial statement). Catatan Pengingat; Catatan tentang kewajiban yang jatuh tempo serta perlu

www.facebook.com/indonesiapustaka

198

mendapat perhatian setiap hari untuk ditindaklanjuti, misalnya yang berkenaan dengan transaksi keuangan atau kewajiban yang harus diselesaikan pada hari itu (tickler). CBS; Core Banking System. CDO; Perintah yang dikeluarkan oleh otoritas moneter/instansi yang berwenang dalam rangka pembinaan terhadap bank untuk melakukan langkah perbaikan terhadap kegiatan operasionalnya setelah mendengar pertimbangan berbagai pihak. CDO adalah singkatan dari cease and desist order (cease and desist order). Cedera Janji; Kegagalan atau kelalaian debitur untuk membayar kewajiban keuangannya kepada kreditur pada saat jatuh tempo; misalnya, kegagalan debitur membayar utang pokok dan bunga pada saat yang ditentukan (default). Ceding Company; Perusahaan asuransi. Cegah Risiko; Cara atau teknik untuk menghindari risiko yang timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar dalam kaitannya dengan transaksi jual beli komoditas, sekuritas, atau valuta; misalnya, dalam perjanjian pinjam-meminjam dalam bentuk valuta asing diperjanjikan bahwa pembayaran kembali dilakukan dengan kurs yang disepakati; apabila kurs berubah pada saat hari pengembalian pinjaman, pembayaran tetap menggunakan kurs yang telah diperjanjikan; sin. Lindung nilai; Pencagaran (hedge/hedging). Cek; 1. Tanda berupa coretan atau yang serupa pada sesuatu yang menyatakan bahwa sesuatu itu telah diverifikasi. 2. Perintah tertulis nasabah kepada bank untuk menarik dananya sejumlah tertentu atas namanya atau atas unjuk (check). 3. Dokumen resmi sebagai bukti hak keuangan bagi pemiliknya. 4. Merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya bank harus membayar kepada siapa saja yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan baik secara tunai atau secara pemindahbukuan. Cek–Jenis; (1) Cek Atas Nama: merupakan cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut, misalnya bayarlah kepada Tn. Badru sejumlah Rp3.000.000,00 (2) Cek Atas Unjuk: yaitu cek yang tidak tertulis nama seseorang atau badan tertentu di dalam cek tersebut. Sebagai contoh di dalam cek tersebut bayarlah tunai, atau cash atau tidak tertulis kata-kata apa pun. (3) Cek Silang: jika suatu cek yang di pojok kiri atas diberi dua tanda silang sehingga cek tersebut berfungsi sebagai pemindahbukuan bukan tunai. (4) Cek Mundur: merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang, misalnya hari ini 1 Juni 2002, Tn. Badru bermaksud mencairkan ceknya di mana dalam cek tesebut tertulis tanggal 5 Juni 2002. Jenis cek inilah yang disebut dengan cek mundur, hal ini biasanya terjadi karena ada kesepakatan antara pemberi cek dengan si penerima cek. (5) Cek Kosong; yaitu cek yang dananya tidak tersedia sebagai contoh misalnya nasabah menarik cek senilai 25 juta rupiah tertulis di dalam cek tersebut, akan tetapi dana yang tersedia di rekening giro tersebut hanya 20 juta rupiah. Jelas cek

www.facebook.com/indonesiapustaka

199

tersebut kurang jumlahnya dibandingkan dengan jumlah dana yang ada. Cek Atas Bawa; Cek yang mencantumkan atau tidak mencantumkan nama penerima pembayaran disertai klausul atau kepada pembawa. Cek ini dipindahtangankan dengan menyerahkan begitu saja (bearer cheque). Cek Bersandi; Cek bertanda khusus, hanya diketahui artinya oleh pihak bank dan penerbit cek bersangkutan. Dalam bebarapa hal penerbit cek dan bank dapat melakukan kesepakatan untuk memberi tanda khusus pada setiap cek yang ditarik. Tanda/kode khusus ini gunanya untuk menghindari pemalsuan (marked cheque). Cek Blangko; Formulir cek yang telah ditandatangani penarik tanpa mencantumkan jumlah uang yang harus dibayar dengan atau tanpa mencantumkan nama penerima (blank cheque). Cek Cacat; Cek yang robek sedemikian rupa sehingga pantas untuk ditolak. Bank akan bertanggung jawab jika tetap dilakukan pembayaran atas cek tersebut dengan sengaja (multilated cheque). Cek Gantung; Cek yang dikeluarkan oleh nasabah yang belum dicairkan oleh pemegang cek (outstanding checks). Cek Intern; Cek yang hanya diterbitkan dan ditarik oleh bank penerbit cek itu sendiri, digunakan untuk memenuhi pengeluaran intern hingga jumlah tertentu sesuai dengan kewenangan pejabat yang berhak menandatangani cek tersebut; sistem penarikan dengan cek semacam ini tidak lazim dilakukan dalam perbankan di Indonesia karena pengeluaran intern dilakukan dengan menggunakan warkat intern, seperti kas bon dan surat perintah membayar (official checks; cashier check). Cek Kasir; Cek yang ditarik oleh suatu kantor bank atas dirinya sendiri. Cek kasir melayani berbagai macam transaksi, seperti penarikan kredit dan pembayaran rekanan bank (cashiers cheque). Cek Kedaluwarsa; Cek yang hak untuk menagih pembayarannya telah gugur (kedaluwarsa), yaitu setelah enam bulan terhitung sejak berakhirnya tenggang waktu 70 hari sesudah tanggal penarikan (stale cheque). Cek Kosong; Cek yang ditarik atas suatu rekening yang dananya tidak cukup; bank dimungkinkan membayar penarikan yang berlebihan (overdraft) jika nasabah mempunyai hubungan yang baik derigan bank atau mempunyai fasilitas cerukan (overdraft) pada kredit. Nasabah mungkin masih dikenal biaya cerukan untuk membayar biaya proses cek pada bank (rubber check bounced check). Cek Luar Kota; Cek yang ditarik atas nama bank yang berkedudukan di luar kota atau daerah kliring, dapat diuangkan secara inkaso (out of town cheque). Cek Lunas; Cek yang telah dibayar oleh bank tertarik dan ditandai oleh cap perforasl ”lunas” atau tanda lain yang semacam itu; sin. cek perforasi (cancelled cheque). Cek Luwes; Cek yang dananya tidak cukup, tetapi dapat dibayarkan oleh bank karena mendapat fasilitas cerukan; fasilitas cerukan diberikan apabila nasabah mempunyai hubungan yang baik dengan bank serta mempunyai kinerja yang baik (rubber check). Cek Memo; Cek yang ditarik oleh debitur bagi kepentingan kreditur untuk diuangkan jika debitur tidak membayar pada waktunya, kadang-kadang cek tersebut bertanggal mundur (memorandum cheque).

www.facebook.com/indonesiapustaka

200

Cek Mundur; Cek yang mencantumkan tanggal penarikannya pada masa mendatang. Cek tersebut tidak boleh dibayarkan oleh bank sebelum tanggal yang tercantum tiba (post-dated cheque). Cek Non-Pari; Cek yang tidak dapat ditarik sesuai dengan nilai yang tercantum pada cek tersebut apabila ditarik melalui bank lain (nonpar check). Cek Order; Cek yang memuat nama penerima pembayaran, dengan atau tanpa mencantumkan klausul “kepada order”. Cek ini dapat dipindatangankan dengani cara endosemen (order cheque). Cek Perjalanan; Alat pembayaran semacam cek, diciptakan untuk orang bepergian dan dapat diuangkan pada kantor-kantor bank yang mengeluarkan atau pada pihak-pihak yang ditunjuk; dapat dibayar oleh perusahaan yang mengeluarkannya dan dijual dengan angka nominal tertentu dan dijamin dari kehilangan atau pencurian. Cek tadi diterima sebagai pengganti uang tunai oleh para pedagang, dapat dicairkan di kantor-kantor tertentu (travellers check/traveler’s cheque). Cek Perseorangan; Cek yang ditarik oleh perseorangan, bukan oleh persekutuan, perusahaan, atau bank (personal check). Cek Pihak Ketiga; Cek yang dipindahkan dengan pengesahan (endorsement) dengan mencantumkan “bayarlah atas permintaan”; pemegang yang baru, memiliki hak yang sama dengan pemegang sebelumnya dan bebas untuk menegosiasi ceknya sendiri, yaitu dengan pengesahan di balik cek tersebut dan menyimpannya ataupun dengan cara mencairkan di kasir bank; undang-undang hukurn dagang memperbolehkan pemindahan suatu cek kepada pemilik baru berapa kali; dalam praktik, cek tidak lazim disahkan berulang-ulang (third party check). Cek Sendiri; Cek yang penguangannya dilakukan melalui pemindahbukuan atau penunaian secara langsung karena kantor bank tertarik sama dengan kantor bank pemegang cek (own cheque/self cheque). Cek Silang; Cek yang di halaman mukanya diberi dua garis sejajar yang ditarik dari sisi kiri bawah ke sisi kanan atas tanpa keterangan apa pun (silang umum) atau memuat tanda petik nama bank (silang khusus) di antara kedua garis itu (crossed cheque). Cek Tebus; Cek khusus milik kliring yang diterbitkan oleh bank untuk pembayaran cek yang telah dikliringkan, tetapi ditolak oleh bank pembayar sehingga dikembalikan ke bank asal. Cek tersebut dibayarkan hanya kepada anggota lembaga kliring, tidak dapat diperjualbelikan, dan dibayarkan melalui lembaga kliring (redemption check). Cek Terdaftar; Cek, mirip dengan money order (pesaran uang) dibeli pada sebuah bank dengan komisi. Cek terdaftar digunakan oleh orang-orang yang tidak mempunyai rekening koran untuk mentransfer dana kepada pihak lain atau membayar tagihan (registered check). Cek Terjamin; Cek yang dijamin pembayarannya oleh bank sehingga secara hukum menjadi kewajiban bank. Dana untuk menutupnya diambil dari akun deposan. Biasanya, pada halaman depan cek itu dibubuhi kata “fiat” atau yang serupa, diberi

www.facebook.com/indonesiapustaka

201

tanggal, dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dari bank tertarik yang berarti cek itu layak untuk dibayar (certified cheque). Cek Tertolak; Cek yang ditolak karena tidak sah, yaitu setiap cek yang mengandung cacat yang disebabkan oleh pengesahan yang salah, pengesahan yang tidak lengkap, dana yang tidak cukup, akun yang sudah ditutup, dan sebagainya (bad check). Celah Hukum; Celah yang terdapat dalam ketentuan atau peraturan yang isinya masih belum sepenuhnya dapat mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya tindakan untuk menghindari maksud dari ketentuan tersebut tanpa melanggar materi ketentuannya (loopholes). Celestial Principles; Prinsip-Prinsip Langit; Menyelenggarakan prinsip pengelolaan usaha yang sehat yang dikenal dengan Good Corporate Governance, sekaligus juga melaksanakan prinsip God Corporate Governance dengan transaparan dan akuntabilitas tinggi. Cenderung–Kecenderungan Ekonomi; Perkembangan suatu sen data ekonomi dalam jangka panjang secara umum dan teratur (economic trend). Cenderung–Kecenderungan Tambahan Investasi Marginal; Angka perbandingan antara tambahan jumlah investasi dan jumlah pendapatan nasional (marginal propensity to invest). Cenderung–Kecenderungan Tambahan Konsumsi Marginal; Angka perbandingan antara tambahan konsumsi dan tambahan pendapatan. Rasio setiap tambahan pendapatan akibat konsumen mengalokasikan dana untuk konsumsi (marginal propensity to consume). Cenderung–Kecenderungan Tambahan Tabungan Marginal; Angka perbandingan antara tambahan tabungan dan tambahan pendapatan, yang tecermin dalam persentase tabungan akibat tambahan pendapatan masyarakat (marginal propensity to save). Cepat–Kecepatan Perputaran Uang; Besarnya kecepatan perputaran uang dalam perekonomian. Hal itu merupakan cara untuk mengukur pendapatan nasional dibandingkan dengan perilaku pembelian dengan menggambarkan hubungan antara uang, pembelian barang, dan jasa. Hal tersebut biasanya dinyatakan dalam bentuk perbandingan antara pendapatan nasional bruto terhadap uang yang tersedia untuk pembelian (persediaan uang). Peningkatan kecepatan berarti secara rata-rata uang dikuasai dalam waktu yang singkat yang menunjukkan pertumbuhan permintaan uang dan ekspansi ekonomi secara umum. Penurunan berarti penggunaan tidak begitu cepat dan konsumen lebih suka menyimpan uangnya daripada membelanjakannya. Tingginya perputaran uang dapat juga berarti tingginya transaksi konsumen (velocity of money). Certified Islamic Professional Accountant (CIPA) Program; Program yang didesain untuk membekali peserta dengan pemahaman teknis dan kemampuan profesional di bidang akuntansi dalam lembaga keuangan dan perbankan syariah internasional. Certified Sharia Adviser & Auditor (CSAA) Program; Program yang didesain untuk membekali peserta dengan pemahaman teknis dan kemampuan profesional

www.facebook.com/indonesiapustaka

202

di bidang Syariah Compliance dan review process dalam lembaga keuangan dan perbankan syariah internasional. Cerukan; Jumlah penarikan yang melebihi dana yang tersedia pada akun giro. Rekening negatif yang disebabkan oleh nasabah yang menulis cek yang melebihi jumlah dana yang ada di rekeningnya. Sesuai dengan ketentuan, penarikan yang melebihi dana merupakan suatu utang sehingga dapat dilaporkan sebagai suatu ekspansi kredit. Bank tidak diwajibkan untuk memberikan cerukan. Walaupun demikian, mereka sering membuat pengecualian bagi para nasabah yang mempunyai hubungan baik, nasabah bank yang memperoleh fasilitas cerukan dapat menarik dana atau cek sejumlah yang diperlukan setiap waktu tanpa khawatir ceknya ditolak atau mereka harus mernbayar denda cerukan (overdraft) Channeling; Pola channeling pada bank syariah merupakan penyaluran pembiayaan langsung yang diberikan kepada end user melalui mitra usaha. Pada pola channeling ini yang menjadi nasabah bank syariah adalah end user sedangkan bank syariah me-wakalah-kan kepada pihak/mitra usaha untuk membantu penseleksian dan pengelolaan dalam proses pembiayaan tersebut. Upaya meminimalkan risiko yang akan terjadi, bank syariah akan membuat syarat dan ketentuan terkait dengan pembiayaan tersebut yang disepakati dan dijalankan pihak/mitra usaha. Character Risk; Risiko yang terjadi pada third way out yang dipengaruhi oleh: (a) Kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank; (b) Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak lagi sesuai dengan kesepakatan; (c) Pengelolaan internal perusahaan, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi, dan keuangan, yang tidak dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah. Untuk mengantisipasi character risk, bank menetapkan kovenan khusus pembiayaan musyarakah dan mudharabah, seperti yang akan dijelaskan pada bagian berikut dalam bab ini. Bila terjadi kerugian yang disebabkan oleh character risk, kerugian akan dibebankan kepada nasabah. Untuk menjamin agar nasabah mampu menanggung kerugian akibat character risk tersebut, bank menetapkan adanya jaminan. Risiko eksekusi jaminan dimaksud tergantung pada: (i) Kesempurnaan pengikatan jaminan. (ii) Nilai jual kembali jaminan (marketability jaminan). (iii) Faktor negatif lainnya, seperti tuntutan hukum pihak lain atas jaminan, lamanya taksasi ulang jaminan. (iv) Kredibilitas penjamin (jika ada). Charge Card; Fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (hamil al bithaqah) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (mushdir al bithaqah) pada waktu yang telah ditetapkan. Chart of Accounts (COA); Dalam bahasa Indonesia disebut Bagan Akun; Adalah satu daftar rangkaian akun yang sudah dibuat atau disusun secara sistematis dan teratur dengan menggunakan simbol-simbol huruf, angka, atau panduan antara keduanya yang bermanfaat untuk membantu pemrosesan data, baik secara manual maupun terkomputerisasi, agar lebih mudah diproses, dikontrol, dan dilaporkan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

203

Sebagian besar orang atau pengguna bagan akun tetap menyebutnya dengan istilah Chart of Account. Atau kadang-kadang disingkat COA. Dalam kegiatan sehari-hari, Chart of Account malah lebih sering disebut sebagai kode akun, dan bukan bagan akun. Padahal, padanan kata yang tepat untuk kode akun adalah account code, dan bukan chart of account. Definisi chart of account (bagan akun) dapat disebut sebagai daftar yang terjadi dari serangkaian kode-kode yang telah diatur dan disusun dalam struktur akun tertentu, secara sistematis. Termasuk di dalamnya adalah unsur-unsur seperti kode akun (account code) dan nama akun (accounts name). Kode akun dan nama akun inilah yang digunakan perusahaan atau organisasi untuk mengelompokkan, mencatat, melaporkan, dan mengontrol transaksi-transaksinya dengan cara sistematis. Chattel; Hak pemanfaatan atas agunan debitur oleh kreditur. CIF: Customer Information File. Cipta–Pencipta Pasar; Orang yang mengambil alih risiko perdagangan secara berkesinambungan dengan cara menguasai surat berharga dan mata uang yang diperdagangkan dan melaksanakan transaksi pada harga pasar. Margin yang diminta pencipta pasar tidak begitu besar agar transaksi dapat dilaksanakan pada harga yang telah disetujui. Dalam pasar saham dan pasar berjangka, pencipta pasar memperoleh izin operasi dari suatu badan tertentu atau dari pasar itu sendiri (markat maker). Ciri–Penciri; Tanda yang diberikan untuk maksud tertentu untuk membedakan dengan yang lainnya (ear-mark). Claim; Klaim; Adalah permintaan atau pemberitahuan atas hak seseorang untuk mendapatkan penggantian dari perusahaan asuransi atas suatu kejadian yang menyebabkan kerugian yang ditanggung/dilindungi oleh polis. Claim Committe Sheet; Merupakan lembar persetujuan klaim yang disiapkan oleh bagian klaim untuk diisi oleh anggota claim committee. Dokumen ini berisi analisis dan komentar klaim. Claim Face Sheet; Merupakan dokumen yang berisikan data registrasi klaim tertanggung beserta historical claim-nya. Claim Reserves; Cadangan klaim dalam suatu kejadian. Biasanya cadangan klaim ini dihitung berdasarkan besarnya kerugian atau kerusakan atas objek yang dipertanggungkan. Claim Stolen; Klaim yang timbul akibat perbuatan jahat orang lain atau akibat pencurian termasuk pencurian yang didahului atau diserta atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman dengan kekerasan kepada orang dan/atau kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dengan tujuan untuk mempermudah pencurian kendaraan bermotor atau alat perlengkapan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan. Club Deal; Lihat Pembiayaan sindikasi–Club Deal. Co Branding; Produk yang dikombinasikan dengan produk perusahaan lain dengan berbagai cara (dual branding/brand bundling). COA; Lihat Chart of Accounts.

www.facebook.com/indonesiapustaka

204

Cocok–Pencocokan; Pengenalan atau penelitian obligasi dan otorisasi pengeluaran kas. Penelitian kebenaran dan sahnya bukti pembukuan (vouching) Code of Conduct; Sekumpulan komitmen yang terdiri atas etika bisnis perusahaan dan etika kerja segenap Jajaran Manajemen dan Karyawan yang bersifat sukarela yang disusun untuk memengaruhi, membentuk, mengatur, dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya perusahaan dalam mencapai visi dan misinya. Collateral; Jaminan. Collection; Sistem penagihan dan pembayaran premi (collection) dibuat dengan tujuan pencatatan utang-piutang premi, komisi/OC. Proses-proses yang dilakukan antara lain: proses penagihan polis direct dan nondirect, proses aging premi, dan proses pelunasan pembayaran per kuitansi (premi/komisi/OC). Co-Location Branch (CLB); Pembukaan Cantor cabang Pembantu Syariah (KCPS) atau Kantor Kas Syariah (KKS) yang berlokasi sama dengan Gedung Kantor Cabang Bank Konvensional yang ditunjuk. CLB adalah KCPS atau KKS yang mandiri yang mampu melakukan semua transaksi operasional lazimnya Kantor Cabang Pembantu atau kantor kas yang berlaku. Compensating Balance; Qardh timbal balik. Conditional Sinking Fund; Sinking fund yang muncul akan tidak terpenuhinya syaratsyarat yang disetujui saat obligasi terbit. Consensus; Kesepakatan bersama antarpihak yang membuat perjanjian (consensus). Contingency Funding Plan; Rencana pendanaan darurat. Contribution; Kontribusi; Hak seorang penanggung untuk mengajak/meminta penanggung lain, yang memiliki tanggung jawab serupa, namun tidak harus sama persis atas tertanggung yang sama untuk turut menanggung kerugian tertentu yang ganti rugi penuhnya telah ia bayar. Conventional Loyalist Market; Pasar yang loyal pada konvensional. Core Banking System (CBS) Syariah; Merupakan kolaborasi antara sistem perbankan dan teknologi informasi yang terintegrasi dan menyesuaikan dengan prinsipprinsip dasar perbankan yang Islami yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan dari bank sentral. Sama seperti Core Conventional Banking System, Integrated System ini juga dapat diintegrasikan dengan berbagai Electronic Distribution Channel System serta web branch system, risk management, dan treasury system. Core Banking System (CBS) Syariah–Kriteria; CBS adalah jantungnya sistem. Untuk mendukung kegiatan operasional dan bisnis, bank syariah membutuhkan CBS Syariah yang memiliki berbagai kriteria, di antaranya sebagai berikut: (a) Sistem yang integrated dengan modul yang lengkap antara lain retail, deposits, financing, collection, transfer dan general ledger (GL), yaitu (i) Proses pembagian keuntungan (Profit Distribution Process) dengan sistem Profit/Revenue Sharing dengan model Simple dan Tiered Progressive, Mudharabah Collectibility, Flat Proportional, Tiering Bagi Hasil, Early Payment dan Restricted Investment. (ii) Product (funding dan financing) serta jasa yang lengkap seperti Mudharabah, Wadiah, Murabahah,

www.facebook.com/indonesiapustaka

205

Revolving Musyarakah, Rahn (Gadai Syariah), Istishna & Salam–Paralel, Hiwalah, Ijarah (ijarah murni, ijarah parallel dan sewa beli atau yang dikenal sebagai ijarah muntahia bi tamlik, IMBT), Qard Reporting (ZIS), Sertifikat IMA (TD Harian), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sukuk, Debet ZIS sebelum atau sesudah Pajak, Sharf dan jasa standar banking hall (transfer dan collection). (b) Sistem yang akan digunakan harus bisa memanfatkan jaringan (delivery channel) bank konvensional. Arsitektur sistem harus terbuka sehingga dapat melakukan interfacing dengan middleware bank konvensional terkait. (c) Sistem harus memenuhi seluruh peraturan BI, PSAK, PAPSI, LBBUS, LHBUS, dan regulasi terkait yang lain. (d) Sistem mudah dikembangkan secara Joint Application (JA) dengan aplikasi yang sudah eksis, maupun aplikasi terkait lainnya. Hal ini menjadi penting terkait dengan penerapan konsep “office channeling” (UPS yang diatur pada PBI 6/24/2005). Core Banking System (CBS) Konvensional; Sistem perbankan yang terintegrasi untuk melakukan aktivitas operasional perbankan konvensional dan terdiri atas modulmodul seperti modul ritel, deposit, loan, remittance general ledger serta modulmodul lainnya yang selalu disesuaikan dengan regulasi dari bank sentral yang berlaku untuk Industri Perbankan. Conventional Core Banking System dapat diintegrasikan juga dengan web branch system dan berbagai Electronic Distribution Channel System seperti ATM, ADM, Internet Banking, Mobile Banking dan Kios Banking. Selain itu, untuk menyempurnakannya, Core Conventional Banking System ini juga dapat dikolaborasikan dengan supporting system seperti Risk Management System dan Treasury System. Cost undertaking; Perjanjian yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Pemerintah (Obligor) akan membayar sejumlah fee dan biaya yang terkait dengan penerbitan sukuk, antara lain biaya trustee, pencatatan dan perjanjian keagenan (agency agreement). Counter Cek; Suatu media pengambilan uang tunai pada counter teller oleh nasabah pemegang rekening giro wadiah yang datang ke bank tanpa membawa buku ceknya, dan untuk suatu keperluan mendesak membutuhkan uang tunai. CR (Current Ratio); Perbandingan antara Aset Lancar dan Kewajiban Lancar suatu perusahaan. Semakin besar CR, semakin kecil risiko kreditnya. Creative Accounting; Istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan kebijakan akuntansi perusahaan yang memberikan keterangan menyesatkan tentang suatu laporan posisi keuangan perusahaan. Dalam kasus ini, keuntungan dapat dibuat agar terlihat lebih besar, aset terlihat lebih bernilai, dan kewajibankewajiban dapat disembunyikan dari neraca keuangan. Credietverband; Pengikatan agunan berupa tanah yang umumnya belum bersertifikat. Credit Rating; Suatu alat penilaian untuk menentukan tingkat risiko masing-masing peminjam. Credit rating harus mencakup seluruh parameter peminjam yang berkorelasi dengan probability default. Credit Risk atau Default Risk; Kerugian yang mungkin terjadi akibat ketidakmampuan

www.facebook.com/indonesiapustaka

206

obligor membayar bunga dan/atau pokok pinjaman. Indikator utama dari risiko ini adalah peringkat (rating) dari obligasi yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat. Semakin tinggi peringkat suatu obligasi, semakin kecil kemungkinannya obligasi tersebut pada masamendatang gagal memenuhi kewajibannya. Untuk Indonesia, peringkat obligasi dikeluarkan oleh Pefindo dan Kasnic. Peringkat obligasi yang dianggap sebagai investment grade adalah peringkat dari AAA hingga BBB. Cruzeiro; Satuan dasar nilai uang Brazilia. CS; Lihat Customer service. Cukai; Pungutan oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati/menggunakan objek cukai. Objek cukai pada saat ini adalah cukai hasil tembakau (rokok, cerutu, dan sebagainya), etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol/minuman keras. Malaysia menerapkan cukai pada 13 jenis produk. Secara sederhana dapat dipahami bahwa harga sebungkus rokok yang dibeli oleh konsumen sudah mencakup besaran cukai di dalamnya. Pabrik rokok telah menalangi konsumen dalam membayar cukai kepada pemerintah pada saat membeli pita cukai yang terdapat pada kemasan rokok tersebut. Untuk mengembalikan besaran cukai yang sudah dibayar oleh pabrik, pabrik rokok menambahkan besaran cukai tersebut sebagai salah satu komponen dari harga jual rokok tersebut. Filosofi pengenaan cukai lebih rumit dari filosofi pengenaan pajak maupun pabean. Dengan cukai pemerintah berharap dapat menghalangi penggunaan objek cukai untuk digunakan secara bebas. Hal ini berarti adanya kontrol dan pengawasan terhadap banyaknya objek cukai yang beredar dan yang dikonsumsi. Hal yang menarik adalah pengenaan cukai semen dan gula oleh pemerintah Belanda saat menjajah Indonesia. Cukai dipergunakan untuk mengontrol kebutuhan masyarakat pada gula dan semen demi kepentingan penjajah pada saat itu. Sisi lain dari pengenaan cukai di beberapa negara maju adalah membatasi barang-barang yang berdampak negatif secara sosial (pornografi dan lain-lain) dan juga kesehatan (rokok, minuman keras, dan lain-lain). Tujuan lainnya adalah perlindungan lingkungan dan sumber-sumber alam (minuman kemasan, limbah dan lain-lain), serta mengurangi atau membatasi konsumsi barang-barang mewah dan sebagainya. Cukai–Sistem Penjaluran; Adalah sistem penjaluran barang yang diterapkan oleh DJBC dalam proses impor. Jalur tersebut adalah: (1) Jalur prioritas yang khusus untuk importir yang memiliki track record sangat baik, untuk importir jenis ini pengeluaran barangnya dilakukan secara otomatis (sistem otomasi) yang merupakan prioritas dari segi pelayanan, dari segi pengawasan importir jenis ini akan dikenakan sistem Post Clearance Audit (PCA) dan sesekali secara random oleh sistem komputer akan ditetapkan untuk dikenakan pemeriksaan fisik. (2) Jalur hijau, jalur ini diperuntukkan untuk importir dengan track record yang baik dan dari segi komoditi impor bersifat risiko rendah (low risk) untuk kedua jalur tadi pemeriksaan fisik barang tetap akan dilaksanakan dengan dasar-dasar tertentu misalnya terkena random sampling oleh sistem, adanya nota hasil intelijen (NHI) yang mensinyalir adanya hal-hal yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap

www.facebook.com/indonesiapustaka

207

barang. (3) Jalur Kuning, jalur ini diperuntukkan untuk importir dengan track record yang baik dan dari segi komoditi impor bersifat risiko rendah (low risk) untuk jalur tersebut pemeriksaan dokumen barang tetap akan dilaksanakan dengan dasardasar tertentu, misalnya terkena random sampling oleh sistem, adanya nota hasil intelijen (NHI) yang mensinyalir adanya hal-hal yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang. (4) Jalur merah (red channel) ini adalah jalur umum yang dikenakan kepada importir baru, importir lama yang memiliki catatancatatan khusus, importir dengan risiko tinggi karena track record yang tidak baik, jenis komoditi tertentu yang diawasi pemerintah, pengurusannya menggunakan jasa customs broker atau PPJK perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (“biro Jasa” atau “calo”), dan sebagainya. Jalur ini perlu pengawasan yang lebih intens oleh karenanya diadakan pemeriksaan fisik barang. Pemeriksaan fisik tersebut bisa 10%, 30% dan 100%. Curah; Satuan volume barang yang tidak dalam kemasan. Curang–Kecurangan; Perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, misalnya seseorang yang membuat pernyataan palsu, menyembunyikan atau menghilangkan bukti yang penting (defraud; fraud). Curang–Kecurangan Pedagang; Praktik penipuan pada operasi kartu kredit yang dilakukan oleh pedagang dengan bekeja sama dengan pihak lain, misalnya pedagang bekerja sama dengan orang lain. Bentuk yang umum disebut tipuan kartu plastik putih (white plastic fraud), yaitu suatu skema dan pedagang mengajukan bukti penjualan kepada bank tertagih melalui telepon kemudian membagi pendapatannya dengan orang yang memberikan, nomor rekening yang akan dibebani (merchant fraud). Currency Limit; Batasan Mata Uang; Pembatasan volume transaksi dalam suatu jenis mata uang tertentu, misalnya untuk US$ maksimal sebesar US$50 juta. Current Account; Giro. Current Ratio; Lihat CR. Customer profitability analysis; Analisis tingkat profitabilitas nasabah. Customer Service (CS); Pelayanan nasabah atau yang sering kita dengar sebagai Customer Service Officer (CSO) berasal dari dua kata yaitu Customer yang berarti pelanggan dan Service yang berarti pelayanan. Pelayanan diartikan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberian kepuasan kepada pelanggan atau nasabah. Sedangkan Pelayanan nasabah atau Customer Service Officer menurut dalam perbankan adalah kelompok kerja pelayanan yang merupakan himpunan dari pegawai yang profesional di bidang pelayanan dan ditujukan untuk meningkatkan kepuasan kepada nasabah, dengan cara memenuhi harapan dan kebutuhannya. Customer Service Officer dituntut untuk selalu berhubungan dengan nasabah dan menjaga hubungan itu tetap baik. Hal ini tentu saja harus dilakukan karena menjaga hubungan yang baik dengan nasbah juga berarti menjaga citra bank agar citra bank dapat terus meningkat di mata nasabah. Customer Service Officer harus memiliki kemampuan melayani nasabah secara tepat dan cepat serta memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Customer

208

www.facebook.com/indonesiapustaka

Service Officer yang baik harus diikuti dengan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kecepatan, ketepatan, dan keakuratan pekerjaannya. Selain itu, Customer Service Officer dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima kepada nasabahnya, agar pelayanan yang diberikan dapat memuaskan nasabah. Untuk itu seorang Customer Service Officer harus memiliki dasar-dasar pelayanan yang kukuh seperti etiket pelayanan, pengenalan produk, dan dasar-dasar lainnya. Pelayanan yang diberikan akan berkualitas jika setiap petugas Customer Service Officer dibekali pengetahuan tentang dasar-dasar pelayanan yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dihadapinya, termasuk kemampuannya menguasai pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan bank dan produk yang ditawarkan.

209

www.facebook.com/indonesiapustaka

D Daerah Bencana; Daerah yang terkena bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam di luar dugaan dan daya kemampuan manusia, yang menimbulkan korban, kerugian, penderitaan hidup, dan kehidupan. Daerah Tertinggal; Daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang baik dalam bidang ekonomi yang diindikasikan dari persentase penduduk miskin dan kedalaman daerah tersebut maupun dalam bidang sosial yang diindikasikan dari kondisi kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Dafi’ al-Dlaraibi; Wajib Pajak; Subjek yang diwajibkan untuk membayar pajak. Daftar Akseptasi Wesel; Daftar yang berisi catatan mengenai perincian lengkap semua wesel yang diakseptasi. Di samping berisi perincian akseptasi wesel, buku akseptasi wesel juga memuat data tentang nama bank pemberi otorisasi, contoh tanda tangan dari pihak yang berwenang, dan daftar dokumen (acceptance register). Daftar Buku Cek; Daftar untuk mencatat nomor dan tanda lainnya dan buku cek yang ada dalam persediaan. Daftar dan buku cek yang diberikan kepada nasahah bank (cheque book register). Daftar Gabungan Utang; Daftar sernua kewajiban setiap debitur, termasuk pinjaman langsung dan tidak langsung, seperti L/C dan garansi pengelompokkan seluruh kredit yang saling terkait dengan debitur dapat membuat pemberi pinjaman mengetahui sejarah debitur yang berguna dalam mengawasi perpanjangan kredit sehingga tidak melanggar ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) (central liability). Daftar Hitam; Daftar nama nasabah perseorangan atau perusahaan yang terkena sanksi karena telah melakukan tindakan tertentu yang merugikan bank dan masyarakat, misalnya seseorang atau perusahaan yang melakukan penarikan cek kosong (black list). Daftar Hitam Nasional; Lihat DHN. Daftar Kredit Macet; Daftar kredit macet sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Informasi Debitur. Daftar Orang Tercela (DOT); Daftar orang yang memenuhi kriteria pembuatan tercela di bidang perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank (daftar orang tercela). Daftar Pengawasan; 1. Daftar bank yang oleh pengawas bank dipandang mempunyai masalah pendapatan atau permodalan yang lemah, yaitu bank dengan peringkat CAMEL di bawah 81; peringkat CAMEL digunakan oleh pengawas bank untuk mengetahui bank yang memerlukan pengawasan ketat; 2. Daftar bank yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

210

menerbitkan sertifikat deposito ke pasar sekunder yang secara potensial neracanya lemah menurut lembaga pemeringkat kredit, seperti Standard & Poor’s; 3. Daftar negara yang kemampuan membayar utangnya diamati oleh pengawas dalam hal adanya perubahan kondisi keuangan; 4. Semua daftar mengenai pinjaman dan ekspansi kredit yang dikompilasi oleh sebuah bank untuk pengawasan internal (watch list). Daftar Saldo; Daftar yang memuat sisa dari sekelompok akun nasabah. Jumlah sisa dalam daftar tersebut harus sama dengan sisa akun buku besarnya (balance book). Daftar Umur Piutang; Klasifikasi piutang menurut jangka waktunya; umumnya dilakukan setiap bulan dalam kaitan dengan neraca percobaan, yang meliputi nama dan alamat nasabah atau identifikasi nomor rekening, jumlah piutang, dan jangka waktu piutang (aging account receivables). Daftar Upah; Daftar yang memuat upah dari para pekerja dalam jangka waktu tertentu, seperti mingguan atau bulanan. Daftar tersebut juga memuat jenis pengurangan tertentu dari pendapatan, seperti pajak penghasilan dan asuransi kesehatan (payroll). Dagang–Pedagang Valuta Asing; Bank atau perusahaan bukan bank yang mempunyai kegiatan usaha memperjualbelikan valuta asing, seperti uang kertas bank, uang logam, cek bank, dan cek bepergian. Perusahaan tersebut tidak boleh melakukan pengiriman uang dan menagih sendiri ke luar negeri, di Indonesia perusahaan semacam ini harus mendapat izin dari Bank Indonesia (money changer). Dagang–Pedagang; 1. Orang yang pekerjaannya sehari-hari melakukan jual beli atas risiko sendiri untuk mendapat untung (trader). 2. Perseorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan kerja sama dengan bank yang mengeluarkan kartu kredit untuk menerima kartu kredit bank tersebut sebagai sarana pembayaran atas barang dan/atau jasa yang diperjual belikan oleh perusahaan tersebut (merchant). Dagang–Perdagangan Besar; Kegiatan ekonomi berupa pembelian dan penjualan kembali barang dalam jumlah besar antara pedagang besar atau industri atau pengecer, seperti impor, ekspor, dan distribusi (wholesale trade). Dagang–Perdagangan Jasa; Perdagangan antanegara yang, meskipun tidak dianggap sebagai ekspor atau impor, diperlakukan sebagai impor atau ekspor, seperti sewa, pengangkutan, dan biaya pengiriman (invisible trade). Dayn; 1. Pinjaman atau utang; Etika Islam dalam utang piutang adalah harus ditulis dan disaksikan oleh dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang adil sesuai Alquran surat al-Baqarah ayat 282; 2. Klaim; Permintaan ganti rugi dari tergantung, kepada penanggung sesuai dengan kerugian yang dipertanggungkan berdasarkan polisnya. Dayn Mu’ajjal; Utang piutang dengan pembayaran dipercepat ataupun tangguh. Dayn Musytarak; Utang piutang yang dilakukan secara berkelompok atau ditanggung secara berserikat. Dayn Qaumiyy; Utang pemerintah; Pinjaman yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

www.facebook.com/indonesiapustaka

211

Da’in; Kreditur; Pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada debitur dengan cara pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama. Dakhl; Pendapatan (income); Uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji (wages), upah (salary), sewa (rent), laba (profit), dan lain sebagainya Dakhl Haddi; Pendapatan Marjinal; Penambahan pendapatan dari hasil penjualan satu unit output tambahan. Dakhl Mutah; Pendapatan sesudah pajak (after tax income). Dakhl Tsabit; Pendapatan tetap (fixed income); Pendapatan yang jumlahnya tidak dipengaruhi oleh perubahan tingkat harga sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, peraturan, dan sebagainya. Dalil; Adalah pedoman atau pegangan kita dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam beribadah. Sebagai umat Islam, tentunya Alquran dan Sunnah menjadi dalil yang kuat untuk kita. Bila di antara golongan ada yang berselisih pendapat, kewajiban umat Islam untuk mengembalikannya lagi kepada dalil-dalil ini, yaitu Alquran dan Hadis. Dalil bukanlah perkataan ulama maupun ustaz, tetapi perintah langsung dari Allah Swt. Damai–Perdamaian; Perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih yang merupakan langkah kesepakatan untuk mengakhiri perkara yang sedang berlangsung atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara dengan melepaskan sebagian hak atau tuntutan masing-masing; sin. Kompromi (compromise). Dana; Uang tunai dan/atau aktiva lain yang segera dapat diuangkan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu (fund). Dana–Pendanaan; Penyediaan dana yang bersumber dari utang lain untuk menyelesaikan utang ada satu atau sebelum jatuh tempo dengan kondisi yang lebih menguntungkan, misalnya dengan menerbitkan obligasi (funding). Dana–Pendanaan Kembali; Penyediaan kembali dana dengan cara menerbitkan obligasi baru untuk menurunkan biaya bunga; misalnya, suatu perusahaan swasta atau perusahaan daerah yang telah menerbitkan obligasi dengan tingkat suku bunga 14% membeli kembali obligasi tersebut dan menerbitkan obligasi baru dengan suku bunga 10% pada saat tingkat suku bunga pasar turun (refunding). Dana Abadi Umat (DAU, dahulu bernama Dana ONH Indonesia); Dana yang dikumpulkan pemerintah Indonesia dan diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini pengumpulan dana ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden No. 22 Tahun 2001. Dana Abadi Umat–Fungsi dan Pemanfaatan; Dana Abadi Umat digunakan untuk membantu umat dalam bidang: (1) pendidikan dan dakwah; (2) kesehatan; (3) sosial; (4) ekonomi; (5) pembangunan sarana dan prasarana ibadah; (6) penyelenggaraan ibadah haji. Hanya bunga dari dana ini yang boleh digunakan, sedangkan dana pokoknya tidak. Dana Abadi Umat termasuk kategori non-APBN dan dikelola oleh

www.facebook.com/indonesiapustaka

212

sebuah Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang diketuai oleh Menteri Agama. Seluruh dana disimpan di bank dengan rekening atas nama Menteri Agama. Organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dilibatkan sebagai pengawas. Dana Abadi Umat–Sejarah; Pengadaan dana ini dilakukan sejak jabatan Menteri Agama dijabat oleh Tarmizi Taher. Idenya berawal dari sebuah seminar haji di Jakarta pada tahun 1994 yang mendiskusikan tema Tabungan Haji. Ide ini disampaikan kepada Presiden Soeharto yang lalu menerbitkan Keppres No. 35 Tahun 1996 dan 52 Tahun 1996, yang kemudian dikukuhkan dalam UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, bahwa DAU merupakan hasil efisiensi dana BPIH. Akhirnya pengukuhan ini diikuti dengan terbitnya Keppres No. 22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat. Pada pertengahan 2005, muncul kabar bahwa Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sedang mengadakan penyelidikan terhadap kasus korupsi pengelolaan dana penyelenggaraan ibadah haji mulai 2001 hingga 2005. Hasilnya, pada Juni 2005, Taufiq Kamil, mantan Direktur Genderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama dijadikan sebagai tersangka dalam kasus penyelewengan dana ibadah haji yang termasuk DAU. Kemudian sehari kemudian, menyusul Said Agil Husin al Munawar, mantan Menteri Agama pada tahun 2001–2004 yang ditetapkan menjadi tersangka. Jumlah DAU yang dikorupsi keduanya mencapai sekitar Rp300 miliar. Pada 7 Februari 2006, Said Agil oleh pengadilan ditemukan bersalah dan divonis hukuman lima tahun penjara, sedangkan Kamil mendapatkan empat tahun. Dana Asuransi Bank; Dana asuransi deposito yang diselenggarakan oleh badan asuransi deposito pemerintah yang menjamin simpanan (deposito) dan tabungan pada bank komersial dengan pokok dan bunga per akun sampai derngan jumlah tertentu (banking insurance fund). Dana Cabang; Dana perusahaan asuransi yang telah dialokasikan sebagai dana operasional ke cabang untuk modal kerja. Dana cabang ini akan dipergunakan untuk operasional perusahaan (beban operasional, pengeluaran modal dan atau investasi). Dana Eskro; Dana yang diserahkan kepada pihak ketiga untuk tujuan tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan (escrow funds). Dana Kas Kecil; Dana yang disediakan untuk kebutuhan pembiayaan sehari-hari yang jumlahnya tidak besar, misalnya biaya telegram, pos, mobil, transportasi, dan keperluan perlengkapan kecil lain; bukti setiap pengeluaran dibukukan, secara periodik biaya kas kecil dianalisis dan dibebankan pada berbagai akun biaya; sementara itu, bukti (voucher) tersebut dipelihara sebagai bagian dari kas kecil (petty cash fund). Dana Kinerja; dana bersama yang dirancang untuk pertumbuhan modal; untuk mencapai kinerja dana yang baik, dilaksanakan investasi dana bersama pada perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan laba yang tinggi, tetapi dividen yang akan diperoleh tidak dibagikan sehingga akan memperbesar modalnya (performance fund).

www.facebook.com/indonesiapustaka

213

Dana Luar Negeri; Dana yang berasal dari kredit luar negeri, deposito rupiah atas nama bank luar negeri, sertifikat deposito dalam rupiah yang dijual kepada bank di luar negeri, dan semua dana sejenis lainnya dalam valuta asing atau rupiah eks valuta asing (foreign fund). Dana Mengendap; Dana nasabah tertentu pada bank yang tidak ditarik dalam jangka waktu yang relatif aman yang merupakan sumber dana tetap bagi bank dalam rangka pemberian pinjaman (core deposits). Dana Moneter Internasional; Lembaga keuangan yang didirikan berdasarkan konferensi ekonomi di Bretton Woods pada tahun 1944, untuk meningkatkan kerja sama moneter internasional serta memelihara dan meningkatkan keseimbangan lalu lintas pembayaran internasional di antara anggotanya (International Monetary Fund/IMF) Dana Pembayaran Utang; Uang yang dikumpulkan dalam suatu rekening khusus untuk membayar utang sesuai dengan jadual yang telah ditentukan. Beberapa persyaratan dana pembayaran utang harus dipenuhi dengan penebusan sejumlah tertentu instrumen yang telah diterbitkan selama satu tahun tertentu. Dana Pemerintah; Utang pemerintah kepada masyarakat yang dihimpun dalam suatu akun untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat (public funds). Dana Pensiun; 1. Adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun yang pembayaran manfaat tersebut dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu. 2. Adalah Badan Hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun (Undang-Undang No. 11 Tahun 1992). 3. Dana yang dihimpun oleh suatu perusahaan atau serikat pekerja atau badan usaha milik pemerintah atau organisasi lain yang bertujuan untuk membuat cadangan dana sebagai pembayaran pensiun bagi pegawainya yang telah memasuki masa pensiun (pension fund). Dana Pensiun–Azas; Azas-azas dana pensiun adalah (1) Azas keterpisahan kekayaan Dana Pensiun dari kekayaan Badan Hukum Pendirinya. (2) Azas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. (3) Azas Pembinaan dan Pengawasan. (4) Azas Penundaan manfaat. (5) Azas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Dana Pensiun–Kekayaan; Kekayaan Dana Pensiun berasal dari: (1) Iuran Pemberi Kerja; (2) Iuran Peserta; (3) Hasil Investasi dan (4) Pengalihan dari Dana Pensiun lain. Dana Pensiun–Manfaat; Manfaat dana pensiun adalah: (1) Manfaat Pensiun Normal, adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. (2) Manfaat Pensiun Dipercepat, adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal. (3) Manfaat Pensiun Cacat, adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat.

www.facebook.com/indonesiapustaka

214

Dana Pensiun–Pengelolaan; Pengelolaan Dana Pensiun harus dilakukan oleh Pengurus sesuai dengan; (1) Arahan investasi yang digariskan oleh Pendiri dan (2) Ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dana Pensiun–Tujuan; Tujuan Pendirian Dana Pensiun antara lain: (1) Pemberi Kerja; (a) Memberikan Penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. (b) Agar pada masausia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya. (c) Memberikan rasa aman dari segi bathiniah, sehingga dapat menurunkan turn over karyawan. (d) Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas seharihari. (e) Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. (2) Pekerja: (a) Kepastian memperoleh penghasilan pada masayang akan datang sesuai masa pensiun. (b) Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. (3) Penyelenggaran: (a) Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi. (b) Turut membantu dan mendukung program pemerintah. Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan; Dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK); Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, bagi perorangan, baik karyawan maupun pkerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK); Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja; DPPK dapat menjalankan PPMP atau PPIP. Dana Pensiun Syariah; Dana pensiun yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Dana Pensiun Syariah–Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah; Memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti Syariah. (2) Bank syariah dan perusahaan ta’min jiwa syariah dapat bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. (3) Untuk dapat mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, bank atau perusahaan ta’min jiwa, wajib mengajukan permohonan pengesahan kepada pejabat yang berwenang, dengan melampirkan peraturan Dana Pensiun. (4) Setiap perubahan atas peraturan Dana Pensiun Syariah wajib mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang. (5) Kepesertaan dalam Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah terbuka bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri. (6) Peserta berhak atas iurannya, termasuk di dalamnya iuran pemberi kerja atas nama peserta, apabila ada, ditambah dengan hasil pengembangannya, terhitung sejak tanggal kepesertaannya yang dibukukan

www.facebook.com/indonesiapustaka

215

atas nama peserta pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah. (7) Dalam hal peserta meninggal dunia, maka hak peserta menjadi hak ahli warisnya. (8) Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah bertindak sebagai pengurus dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan bertanggung jawab atas pengelolaan investasi syariah dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dengan memenuhi ketentuan tentang investasi syariah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. (9) Dalam hal bank Syariah atau perusahaan ta’min jiwa Syariah pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah bubar, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah bubar, dan pejabat yang berwenang menunjuk likuidator untuk melakukan penyelesaian. (10) Likuidator bank Syariah atau perusahaan ta’min jiwa pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah yang bubar dapat ditunjuk sebagai likuidator Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah. (11) Kekayaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah harus dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan bank atau perusahaan ta’min jiwa syariah pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah. Dana Pensiun Syariah–Hak Peserta; Memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Setiap karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan dalam Dana Pensiun Syariah yang didirikan oleh pemberi kerja syariah, berhak menjadi peserta jika telah berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin, dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. (2) Hak terhadap setiap manfaat pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun Syariah tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman, dan tidak dapat dialihkan maupun disita. (3) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran manfaat pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan manfaat pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun dinyatakan batal berdasarkan peraturan yang berlaku. (4) Suatu pembayaran manfaat pensiun yang dilakukan oleh pengurus Syariah dengan itikad baik, membebaskan Dana Pensiun Syariah dari tanggung jawabnya. (5) Peserta yang memenuhi persyaratan berhak atas Manfaat Pensiun Normal Syariah, atau Manfaat Pensiun ‘aib Syari’ah, atau Manfaat Pensiun Dipercepat Syariah, atau Pensiun Ditunda Syariah, yang besarnya dihitung berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun Syariah. (6) Peraturan Dana Pensiun Syariah wajib memuat ketentuan mengenai besarnya hak atas manfaat pensiun bagi janda/duda atau anak yang belum dewasa dari peserta. (7) Dalam Dana Pensiun Syariah yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti Syariah, peraturan Dana Pensiun Syariah wajib memuat hak peserta untuk menentukan margin. (8) Dalam hal Dana Pensiun Syariah menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti Syariah, besarnya hak atas manfaat pensiun harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal pensiunan meninggal dunia, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah sekurangkurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari manfaat pensiun yang telah dibayarkan kepada pensiunan; b. dalam hal peserta meninggal dunia dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah sekurangkurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari yang seharusnya dibayarkan kepada

www.facebook.com/indonesiapustaka

216

peserta apabila peserta pensiun sesaat sebelum meninggal dunia. c. dalam hal peserta meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari yang seharusnya menjadi haknya apabila ia berhenti bekerja. (9) Dalam hal tidak ada janda/duda yang sah atau janda/duda meninggal dunia, manfaat pensiun dibayarkan kepada anak yang belum dewasa dari peserta. (10) Pembayaran manfaat pensiun dapat dilakukan secara sekaligus. (11) Dalam hal Dana Pensiun Syariah menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti Syariah, besarnya hak atas manfaat pensiun harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal pensiunan meninggal dunia, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah tidak boleh kurang dari haknya berdasarkan margin; dan b. dalam hal peserta meninggal dunia seblum dimulainya pembayaran pensiun, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah adalah sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah yang seharusnya menjadi hak peserta apabila ia berhenti bekerja. (12) Dalam hal tidak ada janda/duda yang sah atau janda/duda meninggal dunia, manfaat pensiun dibayarkan kepada anak yang belum dewasa dari peserta. (13) Dalam hal peserta meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, pembayaran manfaat pensiun dapat dilakukan secara sekaligus. (14) Dalam hal peserta tidak menentukan margin, maka peserta dianggap setuju terhadap margin yang ditawarkan dalam pembayaran kepada janda/duda yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan yang bersangkutan. (15) Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, sekurang-kurangnya berhak menerima secara sekaligus himpunan iurannya sendiri, ditambah bagi hasil yang layak. (16) Peserta yang mengikuti Program Pensiun Manfaat Pasti Syariah apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak menerima Pensiun Ditunda Syariah yang besarnya sama dengan jumlah yang dihitung berdasarkan rumus pensiun bagi kepesertaannya sampai pada saat pemberhentian. (17) Peserta Dana Pensiun Syariah yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti Syariah apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak atas jumlah iurannya sendiri dan iuran pemberi kerja Syariah beserta hasil pengembangannya yang harus dipergunakan untuk memperoleh pensiun ditunda. (18) Manfaat pensiun dari suatu Dana Pensiun Syariah tidak dapat dibayarkan kepada peserta sebelum dicapainya usia pensiun dipercepat, kecuali ditentukan lain dalam akad. (19) Manfaat Pensiun bagi peserta atau bagi janda/duda harus dalam bentuk angsuran tetap, atau meningkat guna mengimbangi kenaikan harga, yang pembayarannya dilakukan sekali sebulan untuk seumur hidup. (20) Dalam hal besarnya manfaat pensiun bulanan lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Menteri nilai yang sama dapat dibayarkan secara sekaligus. (21) Tanpa mengurangi ketentuan, peraturan Dana Pensiun Syariah dapat memungkinkan pilihan bagi peserta pada

www.facebook.com/indonesiapustaka

217

saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi janda/duda atau anak pada saat pesera meninggal dunia, untuk menerima sampai sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh perseratus) dari manfaat pensiun secara sekaligus. (22) Seorang peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun Syariah apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan. (23) Dalam hal peserta berhenti bekerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, berdasarkan pilihan peserta, hak atas pensiun ditunda dapat tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun Syariah yang bersangkutan, atau dapat dialihkan kepada Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah lainnya, dengan ketentuan yang bersangkutan masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ia berhenti bekerja. (24) Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya, berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun. (25) Usia pensiun normal wajib ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun Syariah dan tidak boleh melebihi usia yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi masalah ketenagakerjaan. (26) Seorang peserta yang pensiun sebelum mencapai usia pensiun normal berhak mengajukan pembayaran Manfaat Pensiun dipercepat dengan ketentuan: a. berusia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum usia pensiun normal; atau b. dalam keadaan ‘aib. (27) Nilai Manfaat Pensiun Dipercepat sekurang-kurangnya harus sama dengan nilai sekarang dari Pensiun Ditunda. (28) Dalam peraturan Dana Pensiun dapat ditetapkan batas usia maksimum peserta wajib pensiun dalam hal peserta tetap bekerja setelah dicapainya usia pensiun normal, dengan ketentuan bahwa batas usia maksimum dimaksud sesuai dengan usia yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang. Dana Pensiun Syariah–Hak Peserta; Memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Setiap karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan dalam Dana Pensiun Syariah yang didirikan oleh pemberi kerja Syariah, berhak menjadi peserta jika telah berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin, dan telah memiliki masa kerja sekurangkurangnya 1 (satu) tahun. (2) Hak terhadap setiap manfaat pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun Syariah tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman, dan tidak dapat dialihkan maupun disita. (3) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran manfaat pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan manfaat pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun dinyatakan batal berdasarkan peraturan yang berlaku. (4) Suatu pembayaran manfaat pensiun yang dilakukan oleh pengurus Syariah dengan itikad baik, membebaskan Dana Pensiun Syariah dari tanggung jawabnya. (5) Peserta yang memenuhi persyaratan berhak atas Manfaat Pensiun Normal Syariah, atau Manfaat Pensiun ‘aib Syari’ah, atau Manfaat Pensiun Dipercepat Syariah, atau Pensiun Ditunda Syariah, yang besarnya dihitung berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun Syariah. (6) Peraturan Dana Pensiun Syariah wajib memuat ketentuan mengenai besarnya hak atas manfaat pensiun bagi janda/duda atau anak yang belum dewasa dari peserta. (7) Dalam Dana Pensiun Syariah yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti Syariah, peraturan Dana Pensiun

www.facebook.com/indonesiapustaka

218

Syariah wajib memuat hak peserta untuk menentukan margin. (8) Dalam hal Dana Pensiun Syariah menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti Syariah, besarnya hak atas manfaat pensiun harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal pensiunan meninggal dunia, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah sekurangkurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari manfaat pensiun yang telah dibayarkan kepada pensiunan; b. dalam hal peserta meninggal dunia dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah sekurangkurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari yang seharusnya dibayarkan kepada peserta apabila peserta pensiun sesaat sebelum meninggal dunia. c. dalam hal peserta meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari yang seharusnya menjadi haknya apabila ia berhenti bekerja. (9) Dalam hal tidak ada janda/duda yang sah atau janda/duda meninggal dunia, manfaat pensiun dibayarkan kepada anak yang belum dewasa dari peserta. (10) Pembayaran manfaat pensiun dapat dilakukan secara sekaligus. (11) Dalam hal Dana Pensiun Syariah menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti Syariah, besarnya hak atas manfaat pensiun harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal pensiunan meninggal dunia, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah tidak boleh kurang dari haknya berdasarkan margin; dan b. dalam hal peserta meninggal dunia seblum dimulainya pembayaran pensiun, maka manfaatpensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah adalah sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah yang seharusnya menjadi hak peserta apabila ia berhenti bekerja. (12) Dalam hal tidak ada janda/duda yang sah atau janda/duda meninggal dunia, manfaat pensiun dibayarkan kepada anak yang belum dewasa dari peserta. (13) Dalam hal peserta meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, pembayaran manfaat pensiun dapat dilakukan secara sekaligus. (14) Dalam hal peserta tidak menentukan margin, peserta dianggap setuju terhadap margin yang ditawarkan dalam pembayaran kepada janda/duda yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan yang bersangkutan. (15) Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, sekurang-kurangnya berhak menerima secara sekaligus himpunan iurannya sendiri, ditambah bagi hasil yang layak. (16) Peserta yang mengikuti Program Pensiun Manfaat Pasti Syariah apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak menerima Pensiun Ditunda Syariah yang besarnya sama dengan jumlah yang dihitung berdasarkan rumus pensiun bagi kepesertaannya sampai pada saat pemberhentian. (17) Peserta Dana Pensiun Syariah yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti Syariah apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak atas jumlah iurannya sendiri dan iuran pemberi kerja Syariah beserta hasil pengembangannya yang harus dipergunakan untuk

www.facebook.com/indonesiapustaka

219

memperoleh pensiun ditunda. (18) Manfaat pensiun dari suatu Dana Pensiun Syariah tidak dapat dibayarkan kekpada peserta sebelum dicapainya usia pensiun dipercepat, kecuali ditentukan lain dalam akad. (19) Manfaat Pensiun bagi peserta atau bagi janda/duda harus dalam bentuk angsuran tetap, atau meningkat guna mengimbangi kenaikan harga, yang pembayarannya dilakukan sekali sebulan untuk seumur hidup. (20) Dalam hal besarnya manfaat pensiun bulanan lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh menteri, nilai yang sama dapat dibayarkan secara sekaligus. (21) Tanpa mengurangi ketentuan, peraturan Dana Pensiun Syariah dapat memungkinkan pilihan bagi peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi janda/duda atau anak pada saat pesera meninggal dunia, untuk menerima sampai sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh perseratus) dari manfaat pensiun secara sekaligus. (22) Seorang peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun Syariah apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan. (23) Dalam hal peserta berhenti bekerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, berdasarkan pilihan peserta, hak atas pensiun ditunda dapat tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun Syariah yang bersangkutan, atau dapat dialihkan kepada Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah lainnya, dengan ketentuan yang bersangkutan masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ia berhenti bekerja. (24) Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya, berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun. (25) Usia pensiun normal wajib ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun Syariah dan tidak boleh melebihi usia yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi masalah ketenagakerjaan. (26) Seorang peserta yang pensiun sebelum mencapai usia pensiun normal berhak mengajukan pembayaran Manfaat Pensiun dipercepat dengan ketentuan: a. berusia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum usia pensiun normal; atau b. dalam keadaan ‘aib. (27) Nilai Manfaat Pensiun Dipercepat sekurang-kurangnya harus sama dengan nilai sekarang dari Pensiun Ditunda. (28) Dalam peraturan Dana Pensiun dapat ditetapkan batas usia maksimum peserta wajib pensiun dalam hal peserta tetap bekerja setelah dicapainya usia pensiun normal, dengan ketentuan bahwa batas usia maksimum dimaksud sesuai dengan usia yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang. Dana Pensiun Syariah–Iuran; Iuran Dana Pensiun Syariah memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Iuran dana pensiun pemberi kerja syariah berupa: a) iuran pemberi kerja syariah dan peserta syariah, atau b) iuran pemberi kerja syariah. (2) Seluruh iuran pemberi kerja syariah dan peserta syariah serta setiap hasil investasi syariah yang diperoleh harus disetor kepada dana pensiun syariah. (3) Iuran pemberi kerja syariah harus dibayarkan dengan angsuran setidak-tidaknya setiap bulan kecuali bagi suatu dana pension berdasarkan keuntungan syariah yang wajib disetor selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sejak berakhirnya tahun buku pemberi kerja syariah. (4) Apabila berdasarkan laporan aktuaris ternyata dana pensiun syariah memiliki kekayaan melebihi kewajibannya, kelebihan yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

220

melampaui batas tertentu harus digunakan sebagai iuran pemberi kerja syariah. (5) Dalam hal pendiri dana pensiun syariah tidak mampu memenuhi kewajiban untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, pengurus wajib memberitahukan hal tersebut kepada “pejabat yang berwenang.” (6) Dalam hal mitra pendiri syariah tidak mampu memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturutturut atau mitra pendiri syariah bubar, pengurus syariah wajib memberitahukan hal tersebut kepada pendiri syariah yang selanjutnya akan melakukan perubahan terhadap peraturan dana pensiun syariah dengan menetapkan: 1) penangguhan kepesertaan karyawan dari mitra pendiri syariah, atau 2) mengakhiri kepesertaan karyawan mitra pendiri syariah setelah pemisahan kekayaan dana pensiun syariah antara peserta dari mitra pendiri syariah dengan peserta lainnya. (7) Dalam hal peraturan Dana Pensiun Syariah menetapkan adanya iuran peserta, pemberi kerja Syariah merupakan wajib pungut iuran peserta yang dipungut setiap bulan. (8) Pemberi kerja Syariah wajib menyetor seluruh iuran peserta yang dipungutnya serta iurannya sendiri kepada Dana Pensiun Syariah selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. (9) Iuran peserta dan iuran pemberi kerja Syariah yang belum disetor setelah melewati dua setengah bulan sejak jatuh temponya, dinyatakan: a. sebagai utang pemberi kerja Syariah yang dapat segera ditagih, dan dikenakan bagi hasil yang layak yang dihitung sejak hari pertama dari bulan; dan b. sebagai piutang Dana Pensiun Syariah yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi keputusan pengadilan, apabila pemberi kerja Syariah dilikuidasi. (10) Besarnya iuran peserta Dana Pensiun Syariah yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti Syariah tidak boleh melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang. (11) Besarnya manfaat pensiun yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun Syariah, demikian pula iuran dan kekayaan yang diperlukan bagi pembiayaan program pensiun, tidak boleh melampaui jumlah yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang. (12) Pengaturan mengenai iuran pemberi kerja syariah dalam Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan Syariah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang. Dana Pensiun Syariah–Jenis dan Status Hukum Dana Pensiun Syariah; Meliputi: (1) Jenis Dana Pensiun terdiri atas: a. Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah; dan atau b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah. (2) Setiap pihak yang dengan atau tanpa iuran, mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu, wajib terlebih dahulu memperoleh pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang, kecuali apabila program yang menjanjikan dimaksud didasarkan pada Undang-undang tersendiri. Dana Pensiun Syariah–Kekayaan Dana Pensiun Syariah dan Pengelolaannya; Memiliki ketentuan: (1) Kekayaan Dana Pensiun Syariah dihimpun dari: a. iuran pemberi kerja syariah; b. iuran peserta syariah; c. hasil investasi syariah; dan d. pengalihan dari Dana Pensiun Syariah lain. (2) Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun Syariah harus dilakukan pengurus Syariah sesuai dengan: a. arahan investasi yang digariskan oleh pendiri; dan b. ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh

www.facebook.com/indonesiapustaka

221

menteri. (3) Dalam hal Dana Pensiun Syariah menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti Syariah, arahan investasi syariah ditetapkan oleh pendiri bersama dewan pengawas. (4) Arahan investasi syariah dapat diubah, dan perubahan dimaksud wajib disampaikan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya perubahan. (5) Dengan persetujuan pendiri syariah dan dewan pengawas syariah, pengelolaan kekayaan Dana Pensiun Syariah dapat dialihkan oleh pengurus syariah kepada lembaga keuangan syariah yang memenuhi ketentuan Menteri. (6) Kekayaan Dana Pensiun Syariah yang disimpan pada penerima titipan syariah hanya dapat ditarik atau dialihkan atas perintah pengurus syariah. (7) Tanggung jawab pembayaran manfaat pensiun kepada peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun dapat dialihkan pengurus Syariah dengan menawarkan margin dari perusahaan ta’min jiwa, yang selanjutnya bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran dimaksud. (8) Pengurus dari Dana Pensiun Syariah yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti Syariah wajib mengalihkan tanggung jawab kepada perusahaan ta’min jiwa syariah yang dipilih oleh peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun. (9) Dana Pensiun Syariah tidak diperkenankan melakukan pembayaran apa pun, kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun Syariah. (10) Dana Pensiun Syariah tidak diperkenankan meminjam atau mengagunkan kekayaannya sebagai jaminan atas suatu pinjaman. (11) Tidak satu bagian pun dari kekayaan Dana Pensiun Syariah dapat dipinjamkan atau diinvestasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada surat berharga yang diterbitkan oleh, atau pada tanah dan bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh orang atau badan yang tersebut di bawah ini: a. pengurus, pendiri, mitra pendiri atau penerima titipan; b. badan usaha yang lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri atas pendiri, mitra pendiri, pengurus, penerima titipan, atau serikat kerja yang anggotanya adalah peserta Dana Pensiun Syariah yang bersangkutan; dan c. pejabat atau direktur dari badan tersebut, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar. (12) Tanpa mengurangi berlakunya ketentuan tersebut, penyewaan tanah, bangunan atau harta tetap lainnya milik Dana Pensiun Syariah kepada pihak-pihak, hanya dapat dilakukan sepanjang hal tersebut melalui transaksi yang didasarkan pada prinsip syariah dan harga pasar yang berlaku. (13) Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi investasi Dana Pensiun Syariah dalam bentuk surat berharga yang diperdagangkan di Pasar Modal Syariah di Indonesia, dengan memenuhi ketentuan tentang investasi Syariah yang ditetapkan pejabat yang berwenang. (14) Ketentuan tersebut berlaku pula bagi kekayaan Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah yang dikelola oleh suatu lembaga keuangan Syariah. (15) Tanpa mengurangi ketentuan tersebut, suatu Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan Syariah dapat menginvestasikan sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh perseratus) dari kekayaannya dalam bentuk saham biasa pada perusahaan pendiri atau mitra pendiri. Dana Pensiun Syariah–Kepengurusan Dana Pensiun Syariah; Memiliki ketentuan

www.facebook.com/indonesiapustaka

222

sebagai berikut: (1) Pengurus Syariah ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pendiri dana pensiun syariah. (2) Pihak yang berwenang dapat menetapkan ketentuan dan persyaratan bagi orang atau badan usaha, yang dapat ditunjuk sebagai pengurus syariah. (3) Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dana pensiun syariah, pengelolaan dana pensiun syariah serta melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama dana pensiun syariah, dan mewakili dana pensiun syariah di dalam dan di luar pengadilan. (4) Untuk melaksanakan peraturan dana pensiun syariah, pengelolaan dana pensiun syariah, pengelolaan investasi syariah dan menjamin keamanan kekayaan dana pensiun syariah, pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga. (5) Keanggotaan dewan pengawas syariah terdiri atas wakil-wakil pemberi kerja syariah dan peserta dengan jumlah yang sama. (6) Anggota dewan pengawas syariah diangkat oleh pendiri. (7) Anggota dewan pengawas syariah tidak dapat merangkap sebagai pengurus. (8) Tugas dan wewenang dewan pengawas syariah adalah: 1) melakukan pengawasan atas pengelolaan dana pensiun syariah oleh pengurus; dan 2) menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada pendiri, dan salinannya diumumkan agar peserta mengetahuinya. (9) Tugas dan wewenang dewan pengawas syariah diatur lebih lanjut oleh Dewan Syariah Nasional. (10) Laporan keuangan dana pensiun syariah dilakukan setiap tahun dan harus diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh dewan pengawas syariah. Dana Pensiun Syariah–Pembentukan dan Tata Cara Pengesahan; meliputi: (1) Pembentukan dana pensiun pemberi kerja syariah didasarkan pada: a. pernyataan tertulis pendiri yang menyatakan keputusannya untuk mendirikan dana pensiun syariah dan memberlakukan peraturan dana pensiun syariah; b. Peraturan dana pensiun syariah yang ditetapkan oleh pendiri; dan c. penunjukan pengurus, dewan pengawas syariah, dan penerima titipan syariah. (2) Dalam hal dana pensiun syariah dibentuk untuk menyelenggarakan program pensiun bagi karyawan lebih dari 1 (satu) pemberi kerja, maka pembentukannya didasarkan pada: a. pernyataan tertulis pendiri yang menyatakan keputusannya untuk mendirikan dana pensiun syariah, memberlakukan peraturan dana pensiun syariah dan menegaskan persetujuannya atas keikutsertaan karyawan mitra pendiri syariah; b. pernyataan tertulis mitra pendiri syariah yang menyatakan kesediannya untuk tunduk pada peraturan dana pensiun syariah yang ditetapkan pendiri bagi kepentingan karyawan mitra pendiri yang memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta, serta pemberian kuasa penuh kepada pendiri untuk melaksanakan peraturan dana pensiun syariah; c. Peraturan dana pensiun syariah yang ditetapkan oleh pendiri; dan d. penunjukan pengurus syariah, dewan pengawas syariah dan penerima titipan syariah. (3) Pendiri mengajukan permohonan pengesahan dana pensiun syariah kepada ”Menteri Keuangan Republik Indonesia” dengan melampirkan: 1) peraturan dana pensiun syariah; 2) pernyataan tertulis pendiri syariah dan mitra pendiri syariah bila ada; 3) keputusan pendiri tentang penunjukan pengurus syariah, dewan pengawas syariah, dan penerima titipan syariah; 4) arahan investasi syariah; 5) laporan aktuaris, apabila dana pensiun syariah menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti

www.facebook.com/indonesiapustaka

223

syariah; dan 6) surat perjanjian antara pengurus dengan penerima titipan. (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan dana pensiun syariah secara lengkap dan memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, maka peraturan dana pensiun syariah tersebut wajib disahkan dengan keputusan menteri dan dicatat dalam buku daftar umum yang disediakan untuk itu, dan dalam hal permohonan ditolak, pemberitahuan penolakan harus disertai alasan penolakannya. (5) Ketentuan mengenai pengajuan permohonan diatur dengan Peraturan Pemerintah. (6) Dana Pensiun Syariah memiliki status sebagai badan hukum dan dapat memulai kegiatannya sebagai suatu Dana Pensiun Syariah sejak tanggal pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (7) Pengurus wajib mengumumkan pembentukan Dana Pensiun Syariah dengan menempatkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang pengesahan atas peraturan Dana Pensiun pada Berita Negara Republik Indonesia. (8) Pemberi kerja syariah yang belum mendirikan Dana Pensiun Syariah bagi seluruh karyawannya dapat menjadi mitra pendiri Dana Pensiun Syariah yang telah berdiri. (9) Dana Pensiun Syariah yang telah berdiri dapat menggabungkan diri dengan Dana Pensiun Syariah lain, atau memisahkan diri menjadi dua atau lebih Dana Pensiun Syariah. (10) Perubahan ketentuan Dana Pensiun Syariah tidak boleh mengurangi manfaat pensiun yang menjadi hak peserta yang diperoleh selama kepesertaannya. Dana Pensiun Syariah–Pembinaan dan Pengawasan; memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Pembinaan dan pengawasan atas Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dilakukan oleh pejabat yang berwenang. (2) Pembinaan dan pengawasan meliputi: pengelolaan kekayaan Dana Pensiun Syariah dan penyelenggaraan program pensiun, baik dalam segi keuangan maupun teknis operasional. (3) Ketentuan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. (4) Dana Pensiun Syariah wajib dikelola dengan memperhatikan kepentingan peserta serta pihak lain yang berhak atas manfaat pensiun sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun Syariah. (5) Dana Pensiun Syariah wajib diselenggarakan sesuai dengan peraturan Dana Pensiun Syariah dan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. (6) Setiap Dana Pensiun Syariah wajib menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatannya kepada pejabat yang berwenang yang terdiri atas: a) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan b) laporan teknis yang disusun oleh pengurus atau oleh pengurus dan aktuaris sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. (7) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan langsung terhadap Dana Pensiun Syariah. (8) Setiap pendiri, mitra pendiri, pengurus, dan penerima titipan wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan. (9) Dalam rangka pemeriksaan langsung, pejabat yang berwenang dapat menunjuk akuntan publik dan/atau aktuaris. (10) Dana Pensiun Syariah yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti Syariah wajib memiliki laporan aktuaris yang harus

www.facebook.com/indonesiapustaka

224

disampaikan kepada pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali atau apabila dilakukan perubahan terhadap peraturan Dana Pensiun Syariah. (11) Laporan aktuaris harus menyatakan: a. besarnya iuran yang diperlukan untuk membiayai program pensiun; b. cukup tidaknya kekayaan yang dimiliki Dana Pensiun Syariah untuk pembayaran manfaat pensiun; dan c. besarnya angsuran iuran tambahan untuk menutupi kekurangan pendanaan, yang perlu dibayarkan selama jangka waktu yang diperkenankan dalam ketentuan tentang pendanaan dan solvabilitas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. (12) Setiap Dana Pensiun Syariah wajib mengumumkan neraca dan perhitungan hasil usaha kepada peserta menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. (13) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada setiap peserta mengenai hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaannya dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. (14) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada peserta mengenai setiap perubahan yang terjadi pada peraturan Dana Pensiun Syariah. (15) Pengurus wajib menyampaikan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing peserta. Dana Pensiun Syariah–Pembubaran dan Penyelesaian Dana Pensiun; memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Pembubaran Dana Pensiun Syariah dapat dilakukan berdasarkan permintaan pendiri kepada pejabat yang berwenang. (2) Dana Pensiun Syariah dapat dibubarkan apabila pejabat yang berwenang berpendapat bahwa Dana Pensiun Syariah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada peserta, pensiunan dan pihak lain yang berhak, atau dalam hal terhentinya iuran dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun Syariah dimaksud. (3) Apabila pendiri dari Dana Pensiun Syariah bubar, Dana Pensiun Syariah bubar. (4) Pembubaran Dana Pensiun Syariah ditetapkan dengan pejabat yang berwenang yang sekaligus menunjuk likuidator, untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. (5) Pengurus Dana Pensiun Syariah dapat ditunjuk sebagai likuidator. (6) Biaya yang timbul dalam rangka pembubaran Dana Pensiun Syariah dibebankan pada Dana Pensiun Syariah. (7) Likuidator mempunyai tugas dan wewenang untuk: a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun Syariah serta mewakilinya di dalam dan di luar Pengadilan; b. melakukan pencatatan atas segala kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun Syariah; dan c. menentukan dan memberitahukan kepada setiap peserta, pensiunan dan ahli waris yang berhak, mengenai besarnya hak yang dapat diterima dari dana Pensiun Syariah. (8) Likuidator menyampaikan rencana kerja dan mengusulkan tata cara penyelesaian likuidasi kepada pejabat yang berwenang dan melaksanakan proses penyelesaian setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang. (9) Sebelum proses likuidasi selesai, pemberi kerja tetap bertanggung jawab atas iuran yang terutang sampai pada saat Dana Pensiun Syariah dibubarkan sesuai dengan ketentuan tentang pendanaan dan solvabilitas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. (10) Pengembalian kekayaan Dana Pensiun Syariah kepada pemberi kerja, dilarang. (11) Setiap kelebihan kekayaan atas kewajiban pada saat

www.facebook.com/indonesiapustaka

225

pembubaran harus dipergunakan untuk meningkatkan manfaat pensiun bagi peserta sampai maksimum yang ditetapkan pejabat yang berwenang. (12) Dalam hal masih terdapat kelebihan dana sesudah peningkatan manfaat sampai batas maksimum, sisa dana tersebut harus dibagikan kepada peserta, pensiun dan pihak yang berhak atas manfaat pensiun. (13) Dalam pembagian kekayaan Dana Pensiun Syariah yang dilikuidasi, hak peserta dan hak pensiunan atau ahli warisnya merupakan hak utama. (14) Pengaturan lebih lanjut tentang pembagian kekayaan, ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. (15) Likuidator wajib melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian likuidasi kepada pejabat yang berwenang. (16) Likuidator wajib mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi yang telah disetujui pejabat yang berwenang. (17) Status badan hukum Dana Pensiun berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman. Dana Penumpu; (investasi): Uang yang dipinjam untuk meningkatkan pengembalian modal investasi; (perbankan): Penggunaan dana yang dibeli di pasar uang atau dipinjam dari para deposan untuk membiayai aktiva produktif, terutama pinjaman; (keuangan): Penggunaan utang atau surat berharga yang jangka waktunya lebih panjang untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi terhadap modal pemilik (leverage). Dana Perusahaan; Adalah dana perusahaan secara keseluruhan. Dana Pihak Ketiga (DPK); Adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk yang biasanya disebut dengan nasabah bank, dalam rupiah dan valuta asing. Dana Semalam; Dana yang dijual di pasar antarbank oleh bank yang memiliki dana menganggur kepada bank yang memerlukan dana sementara (dalam jangka pendek). Pasar dana Bank Sentral Amerika yang lembaga keuangannya menjual dana lebihnya yang berasal dari rekening cadangan yang disimpan pada Bank Sentral Amerika merupakan sumber dana tersebar untuk dana semalam. Dana tersebut wajib disetorkan kembali kepada bank penjual pada keesokan harinya saat awal jam kerja (overnight money). Dana Stabilisasi Devisa; Dana devisa yang dibentuk oleh pemerintah atau bank central melalui jual beli suatu matu uang untuk memengaruhi kurs valuta sebagai salah satu cara pengawasan devisa (exchange equalization fund). Dana Suku Bunga Primer; Dana bersama yang digunakan untuk membeli pinjaman perusahaan dari suatu bank dengan tingkat bunga yang dirancang mendekati tingkat bunga utama (prime rate) yang kemudian diteruskan kepada pemegang saham tanpa pembebanan biaya manajemen (prime rate fund). Dana Tak Tertagih; 1. Cek atau wesel yang belum dibayar oleh bank penerbit. 2. Cek yang tidak dapat dibayar oleh bank penerbit karena dananya tidak mencukupi (uncollected funds). Dana Talangan; Dana yang disediakan oleh Bank Indonesia yang digunakan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada kreditur bank dan akan menjadi utang bank tersebut kepada Bank Indonesia Dana untuk Pinjaman; Dana yang tersedia dalam bank yang dapat dipergunakan untuk keperluan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga (loanable fund).

www.facebook.com/indonesiapustaka

226

Dana Usaha; Dana bersih yang berasal dari kantor pusat Bank pada kantor cabang bank asing setelah dikurangi penempatan kantor cabang bank asing pada kantorkantor Bank yang bersangkutan di luar negeri, yang harus selalu tercatat selama kantor cabang bank asing beroperasi di Indonesia dan telah dinyatakan (declared Dana Usaha). Dapat Diperdagangkan; Dapat diperdagangkan pada Surat Berharga Syariah adalah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (termasuk di dalamnya akad yang dipakai sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah memperbolehkan untuk diperdagangkan), yang mengacu kepada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. DAR; Debt to Asets Ratio. Darurat; Suatu keadaan emergency di mana jika seseorang tidak segera melakukan sesuatu tindakan dengan cepat, hal itu akan membawanya ke jurang kehancuran atau kematian. Darurat dan Riba; Lihat Riba dan darurat. Dasar Tunai; Asas tunai (cash basis). Data (Dokumen); Segala jenis data atau dokumen, baik tertulis maupun elektronis, yang terkait dengan objek pengawasan Bank Indonesia. Data Base Management System (DBMS); DBMS menyediakan fasilitas yang mengatur penyimpanan, modifikasi, dan akses untuk data terstruktur. DBMS menyediakan prosedur dan mekanisme kontrol secara bersamaan untuk menggabungkan data dari basis data atau schema yang berbeda. Layanan DBMS dapat diakses melalui antarmuka bahasa pemrograman atau antarmuka bahasa generasi ke empat (fourth-generation language). DBMS umumnya menyediakan layanan khusus untuk mendefinisikan, membuat, memelihara, query, backup, menyimpan (restore), recover, dan melindungan integritas basis data. Data Center; Merupakan tempat meletakkan perangkat server (tempat berjalannya aplikasi, misalnya aplikasi core banking system) dan perangkat jaringan lainnya. Ruangan untuk data center harus didesain secara khusus karena perangkat ini membutuhkan lingkungan yang spesifik (rentang temperatur 18–23 derajat Celsius, kelembaban tertentu, dan tekanan tertentu). Beratnya perangkat yang ada membuat lantai data center harus mampu menanggung beban yang cukup berat. Sebagai contoh, ruang perkantoran biasanya didesain untuk sanggup menanggung beban 250kg/m2. Sementara itu perangkat bisa menghasilkan beban mendekati 500kg/m2. Semua ini membuat pengelolaan data center menjadi pekerjaan yang tidak mudah. Daur Hidup Produk; Siklus kehidupan produk yang digambarkan dengan grafik yang terdiri atas empat tahap, yaitu masa perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan (product life cycle). DCMR; Lihat Direct Competitor Market Rate. Dealer Primer; Bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai peserta lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) (primary dealer). Debit; Sisi sebelah kiri neraca yang, antara lain, berisi catatan mengenai kas, surat

www.facebook.com/indonesiapustaka

227

berharga yang dimiliki, dan aktiva tetap; urutan pencatatan sesuai dengan tingkat likuiditas aset (debit). Debit–Pendebitan Langsung; Pembayaran dengan cara melakukan pembebanan rekening nasabah setelah terlebih dahulu memberikan persetujuan kepada bank untuk melakukan penarikan sejumlah uang pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya; sistem pembayaran dengan cara ini biasanya dilakukan oleh nasabah bank pemegang kartu akun yang juga berfungsi sebagai kartu debit (direct debit). Debit Bank; Pendebitan atas cek-cek yang dibayarkan, penarikan-penarikan yang disetujui, dan instrumen penarikan lain dari simpanan/deposito perseorangan, perusahaan-perusahaan atau lembaga lainnya selama periode tertentu yang biasanya dilaporkan harian. Dalam skala nasional, proses ini dapat digunakan untuk membuat perkiraan tren keuangan secara nasional (bankdebits). Debit Card; Kartu bank yang dapat digunakan untuk membayar suatu transaksi dan atau menarik sejumlah dana atas beban rekening pemegang kartu yang bersangkutan dengan menggunakan PIN (personal identification number) dalam debit card. Debitur; Pihak yang menerima kredit atau pinjaman (debtor). Debitur Grup; Kumpulan peminjam yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan. Debitur Tereksekusi; Debitur yang atas perintah pengadilan harus membayar sejumlah uang kepada pengadilan sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi atas barang jaminan yang dimilikinya untuk diserahkan kepada kreditur (execution debtor). Debt to Equity Ratio; Lihat DER. Decreasing Purchasing Power of Money; Penurunan daya beli uang. Deductible (Own Risk/OR atau Risiko Sendiri); Adalah jumlah sekian rupiah pertama dari suatu klaim yang tidak ditanggung oleh polis. Fungsinya: untuk menghindari klaim kecil-kecil dan agar tertanggung mau memperhatikan pencegahan kerugian serta untuk mengurangi kerugian yang dialami oleh Penanggung. Defalkasi; Melakukan penggelapan sehingga menyebabkan kerugian pada pihak lain, misalnya penggelapan dana perusahaan atau uang milik pihak lain yang dipercayakan padanya dengan cara menggunakan nota fiktif (defalcation). Default; Kegagalan untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian. Default Risk; Adalah risiko yang terjadi pada First Way out yang dipengaruhi oleh: (1) Industry Risk, yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh: (i) Karakteristik masing masing jenis usaha yang bersangkutan. (ii) Riwayat eksposur pembiayaan yang bersangkutan di bank konvensional dan pembiayaan yang bersangkutan di bank syariah, terutama perkembangan Nonperforming Financing jenis usaha yang bersangkutan. (iii) Kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan (industry financial standard). (2) Kondisi internal perusahaan nasabah, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi, dan keuangan. (3) Faktor negatif lainnya yang memengaruhi perusahaan nasabah, seperti kondisi group

www.facebook.com/indonesiapustaka

228

usaha, keadaan force majeure, permasalahan hukum, pemogokan, kewajiban off balance sheet (L/C import, bank garansi), market risk (forex risk, interest risk, security risk), riwayat pembayaran (tunggakan kewajiban) dan restrukturisasi pembiayaan. Deferred Payment; Penetapan harga tangguh-bayar. Defisiensi; Penurunan nilai dan aktiva sehingga nilainya lebih rendah daripada harga belinya atau lebih rendah daripada uang yang dipinjam untuk membeli aset tersebut. Dalam likuidasi dapat diartikan sebagai tidak terbayarnya seluruh kewajiban meskipun seluruh aset telah habis dijual (aset deficiency). Defisit Anggaran (budget deficit); Ajz al-Muwazanah; Pengeluaran pemerintah yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan dalam satu tahun fiskal. Defisit Anggaran Dana Zakat; Keadaan zakat pada masa tertentu dengan pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Defisit Dolar AS; Keadaan neraca pembayaran dari suatu negara terhadap negara lain yang menunjukkan kelebihan impor dan utang lainnya dibandingkan dengan ekspor dan/atau piutang lainnya dalam dolar Amerika Serikat (US dollar gap). Defisit Zakat; Apabila zakat tidak cukup untuk dibayarkan kepada semua mustahaknya yang 8 golongan masyarakat. Deflasi; Keadaan yang menunjukkan daya beli uang meningkat dalam masa tertentu karena jumlah uang yang beredar relatif lebih kecil daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia (deflation). Deflator; Alat statistik atau komponen resmi yang dapat mencerminkan faktor penyebab timbulnya deflasi (deflator). Delayed Factor; Tambahan waktu yang ditambahkan pada cash to cash cycle untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan pembayaran dari nasabah kepada bank. Demokrasi Ekonomi; Kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Demonetisasi; Penghapusan atau penarikan kembali fungsi standar moneter dan alat pembayaran tertentu; sin. Penarikan dalam peredaran (demonetization). Denda; Hukuman berupa uang yang harus dibayarkan karena melanggar peraturan atau undang-undang (fine). Denda Cerukan; Denda bunga yang harus dibayar oleh nasabah karena terjadi cerukan (overdraft penalty). Denda Karena Melampaui Pagu (Overlimit Charge); Denda yang dikenakan karena melampaui pagu yang diberikan (overlimit charge) tanpa persetujuan penerbit kartu dan akan diakui sebagai dana sosial. Denda Keterlambatan (Late Charge); Denda akibat keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial. dengan Awar Khusus; semua kerugian awar khusus ditanggung oleh perusahaan asuransi (with particular average/WPA). Denominasi; Sebutan nilai nominal uang, saham, dan sebagainya (denomination). Deposito Antarbank; Deposito suatu bank pada bank lain di luar negeri, biasanya dengan bank koresponden. Setiap bank memelihara akun antarbank pasiva (due to account) atas nama bank lain; disebut juga deposito timbal balik P encatatan akun

www.facebook.com/indonesiapustaka

229

bank dalam negeri pada bank koresponden di luar negeri disebut rekening nostro dan pencatatan rekening bank koresponden luar negeri pada bank di dalam negeri disebut rekening vostro (interbank deposits). Deposito Berjangka; Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga. Deposito Berjangka; Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank (time deposit). Deposito dengan Pemberitahuan; Simpanan yang hanya dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya (deposit on call). Deposito Investasi; Deposito uang pada bank sekaligus untuk diinvestasikan. Istilah ini lebih tepat disebut dengan “rekening investasi”. Deposito Mudharabah; Deposito dengan prinsip mudharabah adalah adalah jenis investasi pada Bank dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo deposito (sesuai jangka waktunya). Deposito tersebut dapat diperpanjang secara otomatis. Deposito ini menggunakan prinsip mudharabah yakni suatu perkongsian antara dua pihak dengan pihak pertama selaku pemilik dana (shahibul maal) menyediakan dana, dan pihak kedua selaku pengelola dana (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Untuk itu pihak bank/mudharib akan memberitahukan kepada pihak investor/ shahibul maal mengenai nisbah/ratio dan tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan pembagian keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari investasi yang dimaksud. Apabila telah tercapai kesepakatan, hal tersebut dicantumkan dalam akad. Deposito Mudharabah–Jenis Berdasarkan Jangka Waktu; Jenis deposito syariah sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, deposito dengan prinsip mudharabah dibagi menjadi: (a) Deposito mudharabah 1 Bulan, (2) Deposito mudharabah 3 Bulan. (3) Deposito mudharabah 6 Bulan. (4) Deposito mudharabah 12 Bulan. (5) Deposito mudharabah 24 Bulan. Deposito Mudharabah–Jenis Berdasarkan Kewenangan dari Pemilik Dana; Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat 2 (dua) bentuk mudharabah, yakni (a) Mudharabah Muthlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA); (b) Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account/RIA). Deposito Mudharabah–Jenis Berdasarkan Perlakuan Setelah Jatuh Tempo; Jenis deposito syariah jika dilihat dari perlakuan setelah saat jatuh tempo, dapat dibedakan menjadi: (1) Deposito mudharabah dengan Automatic Roll Over (ARO), diperpanjang otomatis. (2) Deposito mudharabah dengan sistem Await for Instruction (AI), tidak otomatis diperpanjang. Deposito Mudharabah–Ketentuan; Ketentuan deposito mudharabah adalah sebagai berikut: (a) Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai

www.facebook.com/indonesiapustaka

230

pemilik dana; (b) Dana disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal; (c) Pembagian keuntungan dari pengelolaaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah; (d) Pada akad tabungan berdasarkan mudharabah, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh Bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening; (e) Nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan; (f ) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya; (g) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan; dan (h) Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku. Deposito Mudharabah–Metode Pembayaran Bagi Hasil Deposito Mudharabah Muthlaqah (URIA); Pembayaran bagi hasil deposito mudharabah Muthlaqah (URIA) dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu: (1) Anniversary Date: a. Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito; b. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir; c. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan; (2) End of Month: a. Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan; b. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito; c. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir; d. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari); e. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan. Dalam hal pencairan deposito mudharabah Muthlaqah (URIA) dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, bank syariah dapat mengenakan denda (penalty) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito mudharabah Muthlaqah (URIA). Klausula denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito mudharabah Muthlaqah (URIA) semua jangka waktu (1, 3, 6, dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini, bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan, harus dibayarkan. Dalam memperhitungkan bagi hasil deposito tersebut, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah: (i) Pembulatan ke atas untuk nasabah; (ii) Pembulatan ke bawah untuk bank; (2) Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat. Deposito Mudharabah–Metode Pembayaran Bagi Hasil Deposito Mudharabah Muqayyadah (RIA); Pembayaran bagi hasil deposito mudharabah muqayyadah (RIA) dapat dilakukan melalui metode sebagai berikut yaitu (1) Anniversary Date: a. Pembayaran bagi hasil deposito mudharabah muqayyadah (RIA) dilakukan secara

www.facebook.com/indonesiapustaka

231

bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito; b. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir; c. Bagi Hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan; (2) End of Month: a. Pembayaran bagi hasil deposito mudharabah muqayyadah (RIA) dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan; b. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito; c. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir; d. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari); e. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan; (3) Perhitungan Bagi Hasil Specific Project. Dalam menghitung bagi hasil deposito, basis perhitungan hari bagi hasil deposito adalah hari tanggal pembukaan deposito sampai dengan tanggal pembayaran bagi hasil terdekat, dan menjadi angka pembilang atau number of days. Sedangkan jumlah hari tanggal pembayaran bagi hasil terakhir sampai tanggal pembayaran bagi hasil berikutnya menjadi angka penyebut/angka pembagi. Dalam hal nominal proyek yang dibiayai oleh oleh lebih dari satu nasabah atau oleh bank dan nasabah, maka bagi hasil dihitung secara proporsional. Rumus perhitungan bagi hasil yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: [Hari Bagi Hasil/Hari Bagi Hasil Terakhir Sampai Bagi Hasil Berikutnya] x [Nominal Deposito/ Nominal Proyek yang Dibiayai] x Return Proyek. Deposito Mudharabah–Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account/ RIA); Dalam deposito mudharabah muqayyadah (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Dalam menggunakan dana deposito mudharabah muqayyadah (RIA) ini, terdapat dua metode, yakni: (1) Cluster Pool of Fund, yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis. (2) Specific Product, yaitu penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu. Deposito Mudharabah–Mudharabah Muthlaqah (Unrestricted Investment Account/URIA); Dalam deposito mudharabah Muthlaqah (URIA), pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Dalam menghitung bagi hasil deposito mudharabah muthlaqah (URIA), basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito mudharabah Muthlaqah (URIA) dan tanggal jatuh tempo.

www.facebook.com/indonesiapustaka

232

Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari). Rumus perhitungan bagi hasil deposito mudharabah Muthlaqah (URIA) adalah sebagai berikut: (hari bagi hasil x nominal deposito mudharabah x tingkat bagi hasil)/hari kalender yang bersangkutan. Dalam memperhitungkan bagi hasil deposito mudharabah Muthlaqah tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: (1) Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah: (a) Pembulatan ke atas untuk nasabah; (b) Pembukatan ke bawah untuk bank; (2) Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat. Deposito Mudharabah–Pembayaran Bagi Hasil Deposito Mudharabah Muqayyadah (RIA); Dalam hal ini, bank syariah melakukan pembayaran bagi hasil sesuai dengan metode penggunaan dana RIA, yakni: (1) Cluster Pool of fund. Pembayaran bagi hasil deposito mudharabah Muqayyadah (RIA) dilakukan secara bulanan, triwulanan, semesteran atau periodesasi lain yang disepakati. (2) Specific Project. Pembayaran bagi hasil disesuaikan dengan arus kas proyek yang dibiayai. Deposito Mudharabah–Pencairan Deposito Mudharabah Muqayyadah (RIA); Dalam hal pencairan deposito mudharabah muqayyadah (RIA), terdapat ketentuan sebagai berikut: (1) Khusus untuk cluster, apabila dikehendaki oleh deposan, deposito mudharabah muqayyadah (RIA) dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh tempo yang disepakati dalam akad. Akibat tidak terpenuhinya jangka waktu akad, bank mengenakan denda (penalty) sesuai klausula denda yang disepakati dalam akad. (2) Khusus untuk specific project, deposito tidak dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh temponya tanpa konfirmasi dan persetujuan tertulis dari Bank. Bank dapat menolak permohonan pencairan sebelum jatuh tempo bila memberatkan bank. Dalam hal Bank menyetujui pencairan sebelum jatuh tempo, Bank dapat mengenakan denda (penalty) sesuai kesepakatan. deposito mudharabah muqayyadah (RIA) dengan pembayaran bagi hasil secara bulanan dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo dengan dikenakan denda (penalty) sebesar 3% dari nominal bilyet deposito mudharabah muqayyadah (RIA). Klausula denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito mudharabah muqayyadah (RIA) semua jangka waktu (1, 3, 6, dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini, bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan, harus dibayarkan. Deposito Mudharabah–Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah Muqayyadah (RIA); Perhitungan bagi hasil dana RIA dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1) Perhitungan Bagi Hasil Cluster Pool of fund. Dalam memperhitungkan bagi hasil Cluster Pool of fund, bank syariah dapat dapat menggunakan rumus sebagai berikut: (hari bagi hasil x nominal deposito mudharabah muqayyadah (RIA) x tingkat bagi hasil cluster)/hari kalender bulan yang bersangkutan. Dalam memperhitungkan bagi hasil deposito, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah: a. Pembulatan ke atas untuk nasabah; b. Pembulatan ke bawah untuk

www.facebook.com/indonesiapustaka

233

bank; (2) Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat. Deposito Mudharabah–Rukun; Rukun deposito pada bank syariah adalah (1) Shahibul maal (yang memiliki modal); (2) Mudharib (yang menjalankan modal); (3) Amal (usaha); (4) Maal (harta pokok/modal); (5) Hasil; (6) Akad. Deposito Mudharabah–Syarat; Syarat deposito pada bank syariah adalah (1) Modal harus dalam bentuk uang tunai; (2) Ijab qabul; (3) Penentuan nisbah; (4) Dapat dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil. Deposito on Call; Merupakan deposito yang berjangka waktu, biasanya minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah (tergantung bank yang bersangkutan). Depresi (Ekonomi); Keadaan ekonomi yang ditandai oleh menurunnya harga, menurunnya daya beli, jumlah penawaran yang jauh melebihi permintaan, angka pengangguran yang meningkat secara tajam, dan kelesuan dunia usaha yang mengarah kepada likuidasi perusahaan (depression). Depresi Hebat (Ekonomi); Periode kelesuan ekonomi dan pengangguran secara besar-besaran pada tahun 1929 hingga masa sebelum perang dunia II (great depression: malaise). Depresiasi; 1. Penurunan nilai suatu mata uang terhadap mata uang lain sesuai dengan keadaan pasar dalam sistem kurs mengambang (deprecio tion); 2. Suatu penurunan dalam nilai mata uang terhadap mata uang lainnya dalam sistem nilai tukar (naqsul qimah). 3. Hilang atau berkurangnya nilai atau selisih nilai suatu benda pada saat yang berbeda. DER (Debt to Equity Ratio), Perbandingan antara jumlah utang dengan jumlah saham suatu perusahaan. Semakin besar DER, semakin besar risiko kredit suatu perusahaan. Derivatif; Sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi “acuan pokok” atau juga disebut “produk turunan” (underlying product); daripada memperdagangkan atau menukarkan secara fisik suatu aset, pelaku pasar membuat suatu perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, aset atau suatu nilai di suatu masa yang akan datang dengan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokok. Derivatif digunakan oleh manajemen investasi/manajemen portofolio, perusahaan dan lembaga keuangan serta investor perorangan untuk mengelola posisi yang mereka miliki terhadap risiko dari pergerakan harga saham dan komoditas, suku bunga, nilai tukar valuta asing “tanpa” memengaruhi posisi fisik produk yang menjadi acuannya (underlying). Designing Sharia Contract; Adalah teknik mendesain suatu akad pembiayaan syariah. Ada empat (4) teknik yang perlu dilakukan untuk mendesain suatu akad pembiayaan syariah, yaitu (1) Memahami karakteristik kebutuhan nasabah; Teknik pertama yang perlu dilakukan untuk mendesain suatu akad pembiayaan syariah adalah memahami karakteristik kebutuhan nasabah. Dalam hal ini, terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu (a) Objek. Hal pertama yang harus dilihat untuk memahami karakteristik kebutuhan nasabah adalah objek. Apabila objek pembiayaan yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

234

dibutuhkan nasabah adalah berupa barang, harus dilihat dari sisi apakah barang tersebut ready stock atau goods in process. Jika barang tersebut ready stock, pembiayaan yang layak untuk diberikan kepada nasabah adalah pembiayaan murabahah. Namun, jika barang tersebut berupa goods in process, harus dilihat lagi dari sisi apakah waktu yang diperlukan dalam proses barang tersebut berada di bawah 6 bulan atau lebih. Jika proses barang tersebut berada di bawah 6 bulan, pembiayaan yang dapat diberikan adalah pembiayaan salam dengan asumsi nasabah akan mampu menyelesaikan kewajibannya dalam satu kali pembayaran sekaligus. Namun, jika proses barang tersebut berada di atas 6 bulan, pembiayaan yang dapat diberikan adalah pembiayaan istishna’ dengan asumsi nasabah baru akan mampu menyelesaikan kewajibannya setelah melakukan beberapa kali pembayaran. Di sisi lain, apabila objek pembiayaan yang dibutuhkan nasabah bukan berupa barang, melainkan jasa, pembiayaan yang harus diberikan kepada nasabah adalah pembiayaan ijarah. (b) Kegunaan. Hal kedua yang harus dilihat untuk memahami karakteristik kebutuhan nasabah adalah dari sisi kegunaan barang atau jasa yang dibutuhkan. Dalam hal ini, hal utama yang harus cermati adalah apakah barang atau jasa yang dibutuhkan nasabah akan digunakan untuk kegiatan produktif atau konsumtif. Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kegiatan produktif, harus dilihat dari sisi apakah barang tersebut digunakan untuk modal kerja atau investasi. (i) Modal Kerja. Jika kegunaan barang atau jasa tersebut digunakan untuk modal kerja, harus dilihat apakah nasabah telah mempunyai kontrak dengan pihak ketiga atau tidak. Jika nasabah telah mempunyai kontrak, yang harus ditelaah adalah apakah pembiayaan tersebut digunakan untuk pekerjaan konstruksi atau pengadaan barang. Jika untuk pekerjaan konstruksi, pembiayaan yang dapat diberikan bank syariah adalah pembiayaan istishna’. Namun, jika untuk pengadaan barang, pembiayaan yang dapat diberikan bank adalah pembiayaan mudharabah, kecuali pembiayaan produktif usaha berskala kecil. Pengecualian ini dilakukan hanya sebagai sebuah strategi bagi bank untuk menghindari risiko yang tinggi. Jika nasabah ternyata belum mempunyai kontrak, yang harus dilihat adalah apakah pembiayaan tersebut digunakan untuk ready stock atau goods in process. Jika untuk ready stock, pembiayaan yang diberikan bank syariah adalah murabahah. Namun, jika bukan untuk ready stock, melainkan goods in process, harus dilihat lagi dari sisi apakah proses barang tersebut memerlukan waktu di bawah 6 bulan atau lebih. Jika di bawah 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Namun, jika proses barang tersebut memerlukan waktu lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah istishna’. (ii) Investasi. Dalam hal jika kegunaan barang atau jasa tersebut digunakan untuk investasi, yang harus dilihat adalah apakah pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk ready stock atau goods in process. Jika untuk ready stock, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut sensitif terhadap tax issues atau tidak. Jika iya, pembiayaan yang diberikan bank adalah pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT). Namun, jika tidak sensitif, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah. Jika

www.facebook.com/indonesiapustaka

235

pembiayaan investasi tersebut bukan dimaksudkan untuk ready stock, melainkan goods in process, harus dilihat lagi dari sisi apakah proses barang tersebut memerlukan waktu di bawah 6 bulan atau lebih. Jika di bawah 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Namun, jika proses barang tersebut memerlukan waktu lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah istishna’. Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah bukan untuk kegiatan produktif, melainkan konsumtif, harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa. Jika untuk pembelian barang, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut berbentuk ready stock atau goods in process. Jika ready stock, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah. Namun, jika berbentuk goods in process, yang harus dilihat berikutnya adalah dari sisi apakah proses barang tersebut memerlukan waktu di bawah 6 bulan atau lebih. Jika di bawah 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Jika proses barang tersebut memerlukan waktu lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah istishna’. Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah di bidang jasa, pembiayaan syariah yang dapat diberikan adalah pembiayaan ijarah. (2) Memahami kemampuan nasabah; Teknik kedua yang perlu dilakukan untuk mendesain suatu akad pembiayaan syariah adalah memahami kemampuan nasabah. Dalam hal ini, hal yang perlu diperhatikan adalah dari sisi highly predictable, yakni apakah sumber pendapatan nasabah sangat dapat diprediksikan atau tidak. Jika sumber pendapatan nasabah highly predictable, faktor berikutnya yang harus dilihat adalah apakah pembiayaan tersebut untuk pekerjaan konstruksi atau pengadaan barang. Jika untuk pekerjaan konstruksi, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan istishna’. Namun, jika untuk pengadaan barang, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan mudharabah, kecuali produksi usaha skala kecil. Jika sumber pendapatan nasabah tidak termasuk ke dalam kategori highly predictable, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah pembiayaan tersebut untuk ready stock atau goods in process. Jika ready stock, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah. Namun, jika untuk goods in process, harus dilihat lagi dari segi waktu proses barang. Jika kurang dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Namun, jika lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan istishna’. (3) Memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga bagi bank; Teknik ketiga yang perlu dilakukan untuk mendesain suatu akad pembiayaan syariah adalah memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga bagi bank. Hakikat dari analisis terhadap kebutuhan sumber dana pihak ketiga ditujukan untuk mendapatkan: (a) Kepastian bank terhadap pemenuhan kebutuhan cash out bank dalam memberikan pembiayaan dapat tertutupi oleh pembayaran (cash in) dari debitur. (b) Kepastian bank terhadap kewajiban pemberian bagi hasil yang harus diberikan kepada pemegang dana (pihak ketiga) dapat ditutupi oleh pembayaran (cash in) dari debitur. Maka, berdasar atas dua tujuan di atas, dalam memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga bank harus melakukan analisis arus kas baik dari sisi cash

www.facebook.com/indonesiapustaka

236

in bank (berarti juga sebagai cash out debitur) dan arus kas dari sisi cash out bank (berarti juga sebagai cash in debitur). Dalam hal cash in bank (cash out nasabah), faktor yang harus diperhatikan adalah apakah ia berbentuk grace period atau tidak. Jika ada grace period, konsekuensi yang diterima bank adalah bank tidak akan mendapatkan cash in dari debitur selama masa ini dengan demikian bank juga tidak mampu untuk memberikan bagi hasil kepada nsabah penyimpan dana. Oleh sebab itu, bank perlu melihat lebih lanjut apabila ada masa grace period yaitu bank harus mencermati apakah pembayaran tersebut dilakukan secara installment atau tidak. Apabila tidak installment berarti debitur hanya akan melakukan pembayaran satu kali saja yaitu di akhir masa pembiayaan. Tentunya model pembayaran seperti ini sangat memiliki tingkat risiko yang tinggi sehingga lebih baik bank memutuskan untuk tidak memberikan pembiayaan apabila debitur menginginkan pembayaran dilakukan secara lump sum di akhir kontrak. Jika installment, berarti bank masih memungkinkan memberikan bagi hasil kepada deposan sesuai dengan termin installment tersebut baik bulanan maupun nonbulanan. Oleh karena itu, faktor selanjutnya yang diperhatikan adalah apakah pembayaran itu dilakukan secara bulanan atau tidak. Jika bulanan, bank syariah menggunakan multiple akad, yakni terdiri atas ijarah dan akad lainnya. Kenapa harus multiple akad? Karena dengan menggunakan multiple akad walaupun ada masa grace period bank tetap mampu mendapatkan cash in dari debitur setiap bulannya. Hal ini berarti juga bank mampu memberikan bagi hasil kepada deposan. Lalu apakah yang dimaksud dengan multiple akad? Multiple akad atau juga disebut sebagai akad murakab adalah akad gabungan yang terdiri atas dua akad atau lebih. Contoh multiple akad: Ijarah bil Isthisna’ wal Murabahah. Bila si debitur menginginkan pembiayaan murabahah untuk pemesanan rumah tipe 45/180 kepada bank dan debitur baru akan melakukan pembayaran pertama atas rumah tersebut pada saat serah terima rumah, pembiayaan ini mempunyai konsekuensi adanya masa grace period, yaitu selama masa persetujuan pembiayaan atas pemesanan rumah tipe 45/180 tersebut dan masa penyerahan rumah yang dipesan tersebut. Untuk itu, bank dapat mengatasi masa grace period ini dengan cara melakukan kontrak tambahan yaitu kontrak ijarah. Dalam kontrak ijarah tersebut, debitur bertindak sebagai pemberi pekerjaan kepada bank untuk mencarikan rumah yang sesuai dengan pesanan dan pihak bank sebagai pihak yang mendapat tugas tersebut. Dan atas kontrak ijarah ini, selaku pihak yang menyewakan, bank berhak mendapatkan fee setiap bulannya. Namun, jika pembayaran tidak dilakukan secara bulanan, bank dapat menggunakan sumber dana RIA (mudharabah muqayyadah), yakni sumber dana yang hanya dapat digunakan pada waktu, tempat atau objek tertentu. Dalam hal cash in bank (cash out nasabah) tidak berbentuk grace period, berarti sejak masa pembiayaan berlangsung pihak bank akan langsung mendapatkan cicilan pembayaran (cash in) dari debitur. Tentu saja hal ini lebih mudah dan menguntungkan bank karena lebih leluasa dalam mencari sumber pendanaan dana pihak ketiga. Dalam hal tidak ada grace period, bank dapat mengklasifikasikan ke dalam dua kelompok yaitu dengan pembayaran installment atau tidak. Apabila

www.facebook.com/indonesiapustaka

237

pembayaran dilakukan tidak secara installment, bank dapat menggunakan pembiayaan murabahah naqdan (tunai sekaligus di akhir masa perjanjian). Apabila pembayaran debitur dilakukan dengan installment, bank dapat menggunakan pembiayaan murabahah muajjal, dan untuk memenuhi pembiayaan tersebut bank dapat mengelompokkan ke dalam dual hal, yaitu apakah pembayaran debitur dilakukan secara bulanan atau tidak. Apabila debitur melakukan installment secara bulanan berarti bank dapat memberikan keuntungan bagi hasil kepada deposan secara bulanan juga, dan untuk sumber pendanaan tersebut bank dapat menggunakan URIA sebagai sumber pendanaan bagi pembiayaan kepada debitur tersebut. Namun, jika pembayaran tidak dilakukan secara bulanan, maka bank dapat menggunakan sumber dana RIA (mudharabah muqayyadah). Dalam hal cash out bank (cash in nasabah), faktor yang harus diperhatikan adalah apakah berbentuk lump sum atau tidak. Jika berbentuk lump sum, faktor selanjutnya yang dilihat adalah apakah pembiayaan tersebut untuk kebutuhan barang atau jasa. Jika untuk kebutuhan barang, faktor yang harus dianalisis berikutnya adalah apakah barang tersebut termasuk ready stock atau goods in process. Jika ready stock, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah. Namun, jika berbentuk goods in process, maka harus dilihat lagi dari segi waktu proses barang. Jika kurang dari 6 bulan, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Namun, jika lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan istishna’. Jika untuk memenuhi kebutuhan jasa, pembiayaan yang diberikan adalah ijarah. Namun, jika pembiayaan tersebut bukan untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa, melainkan penyertaan modal (syirkah), maka faktor berikutnya yang harus diperhatikan adalah apakah syirkah tersebut berbentuk sindikasi atau tidak. Yang dimaksud dengan sindikasi adalah kelompok investor yang bekerja sama untuk membiayai suatu proyek. Jika berbentuk sindikasi, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan musyarakah. Namun, jika tidak berbentuk sindikasi, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan mudharabah. Jika cash out bank (cash in nasabah) tidak berbentuk lump sum, melainkan termin, faktor yang harus dilihat adalah apakah pembiayaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa. Jika untuk memenuhi kebutuhan barang, faktor selanjutnya yang harus diperhatikan adalah apakah barang tersebut berbentuk ready stock atau goods in process. Jika ready stock, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah. Namun, jika barang tersebut termasuk goods in process harus dilihat lagi dari segi waktu proses barang. Jika kurang dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Namun, jika lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan istishna’. Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan jasa, pembiayaan yang diberikan adalah ijarah. Namun jika pembiayaan tersebut bukan untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa, melainkan penyertaan modal (syirkah), faktor berikutnya yang harus diperhatikan adalah apakah syirkah tersebut berbentuk sindikasi atau tidak. Jika berbentuk sindikasi, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan musyarakah. Namun, jika tidak berbentuk sindikasi, pembiayaan yang diberikan adalah

www.facebook.com/indonesiapustaka

238

pembiayaan mudharabah. (4) Memahami akad fikih yang tepat; Teknik keempat yang perlu dilakukan untuk mendesain suatu akad pembiayaan syariah adalah memahami akad fikih yang tepat. Seperti yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, penerapan sebuah transaksi tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam, baik dilarang karena haram selain zatnya yakni mengandung tadlis, ikhtikar, ba’i najasy, gharar, dan riba, maupun karena tidak sah akadnya, yakni rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, terjadi ta’alluq, serta terjadi dua akad dalam satu transaksi secara bersamaan. Di sisi lain, penerapan sebuah akad pada suatu transaksi juga harus memperhatikan karakteristik dari akad yang dimaksud, yakni apakah akad tersebut termasuk ke dalam kategori akad tabarru’ atau akad tijarah. Jika termasuk akad tabarru’, bank tidak bisa meminta kompensasi dari nasabah terhadap pelaksanaan suatu transaksi. Sebaliknya, jika termasuk akad tijarah, bank berhak memperoleh kompensasi dari nasabah terhadap pelaksanaan transaksi. Dengan kata lain, dari hasil identifikasi ini, kita akan memperoleh kepastian mana akad yang bisa diharapkan kompensasinya dan mana akad yang tidak bisa diharapkan. Terhadap transaksi-transaksi yang termasuk ke dalam kategori akad tijarah, kita dapat melakukan identifikasi lebih lanjut mengenai mana yang termasuk ke dalam akad tijarah yang berbasis Natural Certainty Contracts dan mana pula akad tijarah yang berbasis Natural Uncertainty Contracts. Tujuan dari identifikasi ini adalah untuk memperoleh kepastian pembayaran, baik dai segi jumlah (amount) maupun waktu (timing). Seperti yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, Natural Certainty Contracts merupakan kontrak atau akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing). Dengan kata lain, dalam Natural Certainty Contracts ini, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimiliki. Oleh karena itu, objek pertukarannya pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlah (quantity), mutu (quality), harga (price), maupun waktu penyerahannya (time of delivery). Jadi, kontrak-kontrak tersebut secara sunnatullah memberikan return yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kategori ini adalah murabahah, ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik, salam, dan istishna’. Sementara yang dimaksud dengan Natural Uncertainty Contracts adalah kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing). Dengan demikian, dalam NUC ini, tingkat return bisa positif, negatif, maupun nol. Yang termasuk ke dalam kategori ini adalah mudharabah, musyarakah, muzara’ah, musaqah, dan mukhabarah. Desktop Manual; Adalah manual pengoperasian yang disusun berdasarkan fungsi tugas setiap individu yang terlibat dalam operasional. Setiap bagian akan dibagi dengan fungsi tugas, seperti desktop manual kas & teller, customer service, back office, dan lain sebagainya. Desktop manual teller berisi pedoman teller mulai dari menghidupkan terminal (komputer), pengisian password, mengubah password, masuk dalam fungsi transaksi, menjalankan transaksi tunai, menjalankan transaksi nontunai (pemindah bukuan, setoran kliring dan lain sebagainya), penarikan tunai,

www.facebook.com/indonesiapustaka

239

penerimaan dan penyerahan kas dari/ke khasanah, penerimaan dan permintaan kas dari Teller lain, mencetak passbook pada passbook printer, melakukan verifikasi tanda tangan elektronik, otorisasi, override dan lain sebagainya. Desktop manual customer service berisi pedoman customer service mulai dari menghidupkan terminal (komputer), pengisian password, mengubah password, masuk dalam fungsi transaksi, menjalankan transaksi pendaftaran CIF, perubahan CIF, pendaftaran dan pemberian nomor rekening, cetak statemen rekening koran, pendaftaran black list Bank Indonesia, pendaftaran black list bank, pendaftaran deposito, dan lain sebagainya. Desktop manual back office yang berisi pedoman back office mulai dari menghidupkan terminal (komputer), pengisian password, mengubah password, masuk dalam fungsi transaksi, menjalankan transaksi dropping pembiayaan, pendebetan dan pengkreditan umum, otorisasi, override, dan lain sebagainya. Desktop Manual Back Office; Manual yang berisi pedoman back office mulai dari menghidupkan komputer, pengisian password, mengubah password, masuk dalam fungsi transaksi, menjalankan transaksi pencairan pembiayaan, pendebetan dan pengkreditan umum, otorisasi, override, dan lain sebagainya. Desktop Manual Customer Service; Manual berisi pedoman customer service mulai dari menghidupkan komputer, pengisian password, mengubah password, masuk dalam fungsi transaksi, menjalankan transaksi pendaftaran CIF, perubahan CIF, pendaftaran dan pemberian nomor rekening, cetak statement rekening koran, pendaftaran black list BI, pendaftaran black list BRI, pendaftaran deposito, dan sebagainya. Desktop Manual Teller; Manual berisi pedoman teller mulai dari menghidupkan terminal (komputer), pengisian password, mengubah password, masuk dalam fungsi transaksi, menjalankan transaksi tunai, menjalankan transaksi nontunai (pemindahbukuan, setoran kliring dan sebagainya), penarikan tunai, penerimaan dan penyerahan kas dari/ke khasanah, penerimaan dan permintaan kas dari teller lain, mencetak passbook pada passbook printer, melakukan verifikasi tanda tangan elektronik, otorisasi, override, dan lain sebagainya. Devaluasi; Penurunan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Biasanya devaluasi terhadap mata uang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter (devaluation). Deviasi Standar; Ukuran tingkat pencairan selisih nilai setiap anggota dalam sekelompok nilai dengan nilai rata-rata hitungnya; ukuran itu merupakan angka yang diperoleh dengan mencari akar dan jumlah setiap deviasi pangkat dua dibagi jumlah anggota kelompok (standard deviation). Devisa; Saldo valuta asing pada bank dan alat pembayaran luar negeri lainnya kecuali uang logam yang mempunyai catatan kurs resmi pada Bank Indonesia. Di kalangan perbankan internasional, devisa sama dengan valuta asing (deviezen). Devisa Terblokir; Intervensi pemerintah dalam pasar valuta asing dengan melarang penukaran mata uang asing tertentu, kecuali untuk tujuan khusus yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut diambil dalam rangka pemantauan devisa dan neraca perdagangan (blocked currency).

www.facebook.com/indonesiapustaka

240

Devisi–Fungsi; Pada dasarnya devisa dapat berfungsi sebagai: (1) Alat pembayaran luar negeri (perdagangan, ekspor, impor, dan seterusnya); (2) Alat pembayaran utang luar negeri. (3) Alat pembiayaan hubungan luar negeri, misalnya perjalanan dinas, biaya korps diplomatik kedutaan dan konsultan, serta hibah (hadiah, bantuan) luar negeri. (4) Sebagai sumber pendapatan negara. Devisi–Macam; Devisa terdiri atas valuta asing, yaitu mata uang yang dapat diterima oleh hampir semua negara di dunia (seperti US Dollar ($), Yen Jepang, Euro, Poundsterling Inggris), emas, surat berharga yang berlaku untuk pembayaran internasional, dan lainnya. Dewan; Sekelompok orang yang mempunyai kedudukan paling tinggi dan penting dalam suatu perusahaan yang diberi kuasa oleh pemegang saham untuk mengurus, mengendalikan, atau mengawasi perusahaan tersebut (board). Dewan Direksi; Pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan (board of directors). Dewan Pengawas Syariah (DPS); Haiah al-Muraqabah as-Syariah; Adalah Dewan yang keanggotaannya direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan prinsip syariah, dengan tugas dan kewenangan yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional. DPS melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah. Fungsi DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut: (i) melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya; (ii) berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN; (iii) melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran; (iv) merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Syarat wajib anggota DPS: (a) integritas; (b) kompetensi;dan (c) reputasi keuangan. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan integritas, antara lain adalah pihak-pihak yang: (a) memiliki akhlak dan moral yang baik; (b) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; (d) tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persayaratan kompetensi adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu’amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan adalah pihak-pihak yang (a) tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet; (b) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. Tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS antara lain meliputi: (a) memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN; (b) menilai aspek syariah terhadap pedoman

www.facebook.com/indonesiapustaka

241

operasional, dan produk yang dikeluarkan Bank; (c) memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank; (d) mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN; (e) menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia. Ketua DPS adalah ketua Dewan Pengawas Syariah di sebuah bank syariah. Penunjukan ketua DPS dapat dilakukan oleh BUK yang memiliki UUS, Direktur UUS atau kesepakatan di antara para anggota DPS. Anggota DPS adalah anggota Dewan Pengawas Syariah di sebuah bank syariah. Persetujuan atas permohonan calon anggota DPS diberikan berdasarkan pada antara lain: (a) penilaian terhadap komitmen calon anggota DPS dalam pengawasan kegiatan usaha UUS dan ketersediaan waktu; dan (b) wawancara terhadap calon anggota DPS. Pengangkatan DPS dapat dilakukan oleh Komisaris BUK sepanjang telah diberikan kewenangan oleh rapat umum pemegang saham. Persetujuan Bank Indonesia terhadap anggota DPS berlaku setelah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau Komisaris BUK sepanjang telah diberikan kewenangan oleh rapat umum pemegang saham. Dewan Standar Perakunan Keuangan; Badan yang bersifat mandiri di Amerika Serikat yang bertanggung jawab menetapkan dan menafsirkan prisnsip-prinsip akuntansi yang lazim (Financial Accounting Standards Board/FSAB). Dewan Syariah Nasional (DSN); Haiah al-Fatwa as-Syariah al-Wathaniah; Dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan Kegiatan usaha Berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri atas para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun. Adapun Tugas DSN adalah (i) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana; (ii) mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan; (iii) mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Badan Pelaksana Harian DSN adalah badan yang sehari-hari melaksanakan tugas Dewan Syariah Nasional; (iv) mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Wewenang DSN adalah (a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait; (b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia; (c) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah; (d)

www.facebook.com/indonesiapustaka

242

Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri; (e) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional; (f ) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. Dhaman; Jaminan utang, atau dalam hal lain menghadirkan seseorang atau barang ke tempat tertentu untuk diminta pertanggungjawabannya, atau sebagai barang jaminan. Dhamin; Waran; 1. Surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk membayar utang, yang pembayaran kembalinya berasal dari sumber tertentu, misalnya surat utang yang diterbitkan dalam rangka mengantisipasi pendapatan pajak penghasilan atau pendapatan kas lainnya pada masa yang akan datang. 2. Sertifikat yang memberikan hak pembawanya untuk membeli sekuritas, emas atau komoditas lain pada suatu tingkat harga, jangka waktu tertentu atau suatu saat pada masa yang akan datang; disebut juga subscription warrant. Harga penawarannya biasanya di atas harga pasar yang berlaku. Hal ini berlawanan dengan suatu penawaran surat berharga baru yang biasanya ditawarkan di bawah harga pasar. Instrumen ini ditawarkan kepada masyarakat dalam bentuk yang dapat diperdagangkan secara bebas pada pasar modal. Dharar; Transaksi/sesuatu yang mengandung hal-hal yang membahayakan. Dharaib ala al-Dakhl; Pajak penghasilan (income tax); Suatu pajak langsung (direct tax) yang dikenakan oleh pemerintah atas pendapatan (income). Upah, sewa, dan dividen yang diterima oleh rumah tangga sebagai peralatan kebijakan fiskal (fiscal policy). Pajak pendapatan biasanya dibayar dengan skala progresif. Dharaib al-Syarikat; Pajak perseroan; Pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, dikenakan atas laba yang diperoleh menurut ketentuan undang-undang. Dharbah Al Ghawwah; Barang yang diperjualbelikan berdasarkan hasil penyelaman, yaitu seseorang menyelam ke laut kemudian barang yang ditemukan dalam penyelaman itulah yang akan diperjualbelikan. Dharibah; Pajak; Adalah harta yang diwajibkan Allah atas kaum muslimin dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka (diwajibkan atas Baitul mal) serta pihakpihak yang diwajibkan atas mereka, namun Baitul mal tidak dapat memenuhi hal tersebut. Adapun kebutuhan-kebutuhan dan pihak-pihak yang wajib atas Baitul mal untuk memenuhinya, baik ada atau tidak adanya harta Baitul mal antara lain adalah sebagai berikut: 1. Pembiayaan jihad, baik aspek pembentukannya, pelatihannya, dan persenjataannya. Pada kondisi tidak ada harta di Baitul mal, negara mendorong kaum muslimin untuk memberikan sumbangan sukarela, namun apabila tidak juga terpenuhi, negara dapat mewajibkan dharibah sesuai kebutuhan. Pembiayaan industri senjata perang (jihad) dan sejenisnya. Ketiadaan industri ini menjadikan kaum muslimin tergantung kepada negara-negara kafir. Ketergantungan ini merupakan suatu bahaya bagi negara dan kaum muslimin. Boleh bagi individu untuk membuat industri ini untuk memenuhi sebagian

www.facebook.com/indonesiapustaka

243

kebutuhan senjata. Namun, apabila tidak mampu memenuhinya atau tidak ada industrinya, negara wajib untuk membangunnya, baik ada maupun tidak ada kas Baitul mal. Maka, pada saat tidak ada kas Baitul mal, dharibah dapat ditarik. 2. Pembiayaan orang-orang fakir, miskin, dan ibnu sabil. Apabila dana Baitul mal tidak mencukupi, kewajibannya beralih kepada kaum muslimin, dengan diwajibkannya dharibah. Pembiayaan untuk gaji/upah para pasukan, pegawai negara, qadhi, pengajar, dan selain mereka yang memberikan pelayanan kemaslahatan kaum muslimin. Apabila dana Baitul mal tidak mencukupi, kewajibannya beralih kepada kaum muslimin, dengan diwajibkannya dharibah. 3. Pembiayaan untuk kemaslahatan kaum muslimin, memberikan layanan umum, serta hal-hal yang sangat vital bagi kaum muslimin. Seperti jalan umum, sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, masjid, pemenuhan air dan sebagainya. Apabila dana Baitul mal tidak mencukupi, kewajibannya beralih kepada kaum muslimin, dengan diwajibkannya dharibah. Pendanaan untuk keadaan darurat, seperti bencana alam, kelaparan, serangan musuh. Apabila dana Baitul mal tidak mencukupi, kewajibannya beralih kepada kaum muslimin, dengan diwajibkannya dharibah. Diwajibkan dharibah atas seorang muslimin yang telah mampu memenuhi kebutuhan pokok dan sekundernya, sesuai standar kebutuhan pada saat itu. Dharibah diwajibkan atas kelebihan harta tersebut, namun sebatas terpenuhinya kebutuhan Baitul mal untuk mampu memenuhi kebutuhan seperti yang dijelaskan di atas. Negara tidak boleh mewajibkan pajak tidak langsung, pajak bumi dan bangunan, pajak jual beli (muamalat) dan sebagainya sebagaimana diterapkan dalam sistem kapitalis. Dharibah an-Nama’ al-Mali; Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Pajak yang dikenakan pada setiap proses transaksi atau produksi. Dharurat; Keadaan terpaksa, keadaan kritis atau masyaqqah. Hal-hal yang berkenaan keuangan negara, terutama yang berkenaan pendapatan dan pengeluaran negara. Dharuriyat al-Khams; Lima kebutuhan pokok dalam Islam, yaitu pemeliharaan agama (iman), kehidupan, akal, harta, dan keturunan. Dhawabith Wa Hudud; Ketentuan dan batasan. DHN (Daftar Hitam Nasional); Adalah daftar yang merupakan kumpulan Daftar Hitam Nasional Individual Bank (DHNIB) yang berada di Bank Indonesia (BI) yang datanya berasal dari kantor Pengelolaan Daftar Hitam Nasional (KPDHN) masingmasing Bank untuk dapat diakses oleh Bank. DHN di BI merupakan DHIB bankbank yang ada di Indonesia. Bank wajib melaporkan DHIB-nya setiap bulan ke BI untuk kemudian BI menyebarkan daftar DHN ke seluruh bank dan bank-bank tersebut akan meneruskan informasinya ke cabang-cabangnya. Apabila nasabah terkena black list baik perseorangan atau perusahaan informasi ini dapat diakses oleh semua bank di Indonesia. Dhuafa’; Bentuk jamak dari dhaif yang berarti lemah, baik secara fisik maupun akal yang menjadi penghalang untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya orang ini hidup dalam kekerungan dalam hal pangan dan sandang. Di Bawah Pengampuan; kedudukan seseorang yang menurut hukum perdata tidak dapat bertindak sendiri dalam perbuatan hukum tanpa diwakili atau bantuan

www.facebook.com/indonesiapustaka

244

dari pihak lain, misalnya anak-anak di bawah umur, wanita bersuami yang tunduk kepada hukum barat. Diler; pedagang yang mempunyai kedudukan khusus dalam menjual barang dagangan bermerek tertentu dan menjualnya kepada konsumen. Dalam perdagangan efek, pedagang membeli atau menjual atas tanggungan sendiri (dealer). Di Luar Harga; Istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu opsi yang harga jadi suatu sahamnya lebih tinggi daripada harga pasar yang berlaku dalam kasus opsi beli (call option) atau lebih rendah dalam kasus opsi jual (put option) (out of the money). Dime; Mata uang di Amerika Serikat yang mempunyai nilai sepersepuluh (1/10) dolar Amerika. Dinar; 1. Mata uang emas, dengan berat 71 ½ sya’ir atau kurang lebih 4,68 gram; 2. Satuan dasar mata uang Abu Dhabi, Aljazair, Bahrain, Yordania, Libya, Yaman Selatan, Tunisia, Kuwait, Irak (dinar). 3. Koin emas dengan berat 4,25 gram dan kadar 22 karat (91,7%). 4. Uang logam emas. Berat 1 dinar sama dengan 1 mitsqal emas atau sama dengan 4,25 gram. Dinar Dirham; Uang dalam berbagai bentuknya sebagai alat tukar perdagangan telah dikenal ribuan tahun yang lalu seperti dalam sejarah Mesir kuno sekitar 4000 SM– 2000 SM. Dalam bentuknya yang lebih standar uang emas dan perak diperkenalkan oleh Julius Caesar dari Romawi sekitar tahun 46 SM. Julius Caesar ini pula yang memperkenalkan standar konversi dari uang emas ke uang perak dan sebaliknya dengan perbandingan 12 : 1 untuk perak terhadap emas. Standar Julius Caesar ini berlaku di belahan dunia Eropa selama sekitar 1.250 tahun, yaitu sampai 1204. Di belahan dunia lainnya di Dunia Islam, uang emas dan perak yang dikenal dengan Dinar dan Dirham juga digunakan sejak awal Islam baik untuk kegiatan muamalah maupun ibadah seperti zakat dan diyat sampai berakhirnya Kekhalifahan Usmaniah Turki tahun 1924. Standardisasi berat uang Dinar dan Dirham mengikuti Hadis Rasulullah saw., ”Timbangan adalah timbangan penduduk Mekkah, dan takaran adalah takaran penduduk Madinah” (HR Abu Daud). Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab sekitar tahun 642 Masehi bersamaan dengan pencetakan uang Dirham pertama di Kekhalifahan, standar hubungan berat antara uang emas dan perak dibakukan, yaitu berat 7 Dinar sama dengan berat 10 Dirham. Berat 1 Dinar ini sama dengan 1 mitsqal atau kurang lebih setara dengan berat 72 butir gandum ukuran sedang yang dipotong kedua ujungnya. Dari Dinar-Dinar yang tersimpan di musium setelah ditimbang dengan timbangan yang akurat, diketahui bahwa timbangan berat uang 1 Dinar Islam yang diterbitkan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan adalah 4,25 gram. Berat ini sama dengan berat mata uang Byzantium yang disebut Solidos dan mata uang Yunani yang disebut Drachma. Atas dasar rumusan hubungan berat antara Dinar dan Dirham dan hasil penimbangan Dinar di museum ini, dapat pula dihitung berat 1 Dirham adalah 7/10 x 4,25 gram atau sama dengan 2,975 gram. Sampai pertengahan abad ke-13 baik di negeri Islam maupun di negeri non-Islam sejarah menunjukkan bahwa mata uang emas yang relatif standar tersebut secara luas digunakan. Hal ini tidak mengherankan karena

www.facebook.com/indonesiapustaka

245

sejak awal perkembangannya pun kaum muslimin banyak melakukan perjalanan perdagangan ke negeri yang jauh. Keaneka-ragaman mata uang di Eropa kemudian dimulai ketika Republik Florence di Italia pada 1252 mencetak uangnya sendiri yang disebut emas Florin, kemudian diikuti oleh Republik Venesia dengan uangnya yang disebut Ducat. Pada akhir abad ke-13 tersebut Islam mulai merambah Eropa dengan berdirinya kekhalifahan Usmaniyah dan tonggak sejarahnya tercapai pada 1453 ketika Muhammad Al Fatih menaklukkan Konstantinopel dan terjadilah penyatuan dari seluruh kekuasan Kekhalifahan Usmaniyah. Selama tujuh abad dari abad ke-13 sampai awal abad 20, Dinar dan Dirham adalah mata uang yang paling luas digunakan. Penggunaan Dinar dan Dirham meliputi seluruh wilayah kekuasaan Usmaniyah yang meliputi tiga benua, yaitu Eropa bagian selatan dan timur, Afrika bagian utara dan sebagian Asia. Pada puncak kejayaannya kekuasaan Usmaniyah pada abad 16 dan 17 membentang mulai dari Selat Gibraltar di bagian barat (pada tahun 1553 mencapai pantai Atlantik di Afrika Utara ) sampai sebagian kepulauan nusantara di bagian timur, kemudian dari sebagian Austria, Slovakia, dan Ukraina di bagian utara sampai Sudan dan Yemen di bagian selatan. Apabila ditambah dengan masa kejayaan Islam sebelumnya, yaitu mulai dari awal kenabian Rasululullah saw. (610), secara keseluruhan Dinar dan Dirham adalah mata uang modern yang dipakai paling lama (14 abad) dalam sejarah manusia. Selain emas dan perak, baik di negeri Islam maupun non-Islam juga dikenal uang logam yang dibuat dari tembaga atau perunggu. Dalam fikih Islam, uang emas dan perak dikenal sebagai alat tukar yang hakiki (thaman haqiqi atau thaman khalqi) sedangkan uang dari tembaga atau perunggu dikenal sebagai fulus dan menjadi alat tukar berdasar kesepakatan atau thaman istilahi. Dari sisi sifatnya yang tidak memiliki nilai intrinsik sebesar nilai tukarnya, fulus ini lebih dekat kepada sifat uang kertas yang kita kenal sampai sekarang. Dinar dan Dirham memang sudah ada sejak sebelum Islam lahir karena Dinar (Dinarium) sudah dipakai di Romawi sebelumnya dan Dirham sudah dipakai di Persia. Kita ketahui bahwa apa-apa yang ada sebelum Islam namun setelah turunnya Islam tidak dilarang atau bahkan juga digunakan oleh Rasulullah saw., hal itu menjadi ketetapan (Taqrir) Rasulullah saw. yang berarti menjadi bagian dari ajaran Islam itu sendiri, Dinar dan Dirham masuk kategori ini. Saat ini Logam Mulia-lah yang secara teknologi dan penguasaan bahan mampu memproduksi Dinar dan Dirham dengan Kadar dan Berat sesuai dengan Standar Dinar dan Dirham pada masaawal-awal Islam. Standar kadar dan berat ini pun tidak hanya disertifikasi secara nasional oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), tetapi juga oleh lembaga sertifikasi logam mulia internasional yang sangat diakui, yaitu London Bullion Market Association (LBMA). Seperti di awal Islam yang menekankan Dinar dan Dirham pada berat dan kadarnya, bukan pada tulisan atau jumlah/ukuran/bentuk keping, berat dan kadar emas untuk Dinar serta berat dan kadar perak untuk Dirham produksi Logam Mulia di Indonesia saat ini memenuhi syarat untuk kita sebut sebagai Dinar dan Dirham Islam zaman sekarang. Seluruh Dinar dan Dirham di Indonesia diproduksi langsung dari Logam Mulia—PT Aneka Tambang, Tbk.

www.facebook.com/indonesiapustaka

246

Dinar Emas; Dinar emas berdasarkan Hukum Syariah Islam adalah koin emas yang memiliki kadar 22 karat emas (917) dengan berat 4,25 gram, sedangkan Dirham perak Islam memiliki kadar perak murni dengan berat 3 gram, atau lebih tepatnya 2,975 gram. Khalifah Umar ibn Khattab menentukan standar antara keduanya berdasarkan beratnya masing-masing: “7 dinar harus setara dengan 10 dirham”. Wahyu menyatakan mengenai Dinar Dirham dan banyak sekali hukum hukum yang terkait dengannya seperti zakat, pernikahan, hudud, dan lain sebagainya. Sehingga dalam Wahyu Dinar Dirham memiliki tingkat realita dan ukuran tertentu sebagai standar penghitungan (untuk zakat dan lain sebagainya) di mana sebuah keputusan dapat diukurkan kepadanya dibandingkan dengan alat tukar lainnya. Ibnu Khaldun dalam al-Muqaddimah menyebutkan bahwa terdapat ijma sejak awal Islam dan masa para Sahabat dan Tabi’in bahwa sepuluh dirham syariah sepadan dengan tujuh mitsqal (berat dinar) emas. Berat satu mitsqal emas adalah tujuh puluh dua butir gandum, sehingga 7/10 (tujuh persepuluhnya) adalah 52/5 (lima puluh dua-perlima) butir gandum. Semua ukuran ini dengan kukuh ditetapkan oleh ijma. Dinar Emas–Sejarah; Muslimin menggunakan emas dan perak berdasarkan beratnya dan Dinar Dirham yang digunakan merupakan cetakan dari bangsa Persia. Koin awal yang digunakan oleh Muslimin merupakan duplikat dari Dirham perak Yezdigird III dari Sassania, yang dicetak di bawah otoritas Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Yang membedakan dari koin aslinya adalah adanya tulisan Arab yang berlafazkan “Bismillah”. Sejak saat itu tulisan “Bismillah” dan bagian dari Alquran menjadi suatu hal yang lazim ditemukan pada koin yang dicetak oleh Muslimin. Standar dari koin yang ditentukan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab, berat dari 10 Dirham adalah sama dengan 7 Dinar (1 mithqal). Pada tahun 75 Hijriah (695 Masehi) Khalifah Abdalmalik memerintahkan Al-Hajjaj untuk mencetak Dirham untuk pertama kalinya, dan secara resmi beliau menggunakan standar yang ditentukan oleh Khalifah Umar ibn Khattab. Khalifah Abdalmalik memerintahkan bahwa pada tiap koin yang dicetak terdapat tulisan: “Allahu ahad, Allahush shamad”. Beliau juga memerintahkan penghentian cetakan dengan gambar wujud manusia dan binatang dari koin dan menggantinya dengan huruf-huruf. Perintah ini diteruskan sepanjang sejarah Islam. Dinar dan Dirham biasanya berbentuk bundar, dan tulisan yang dicetak di atasnya memiliki tata letak yang melingkar. Lazimnya di satu sisi terdapat kalimat “tahlil” dan “tahmid”, yaitu, “La ilaha ill’Allah” dan “Alhamdulillah” sedangkan pada sisi lainnya terdapat nama Amir dan tanggal pencetakan; dan pada masa masa selanjutnya menjadi suatu kelaziman juga untuk menuliskan shalawat kepada Rasulullah saw., dan terkadang, ayat-ayat Alquran. Koin emas dan perak menjadi mata uang resmi hingga jatuhnya kekhalifahan. Sejak saat itu, lusinan mata uang dari beberapa negara dicetak di setiap negara era pascakolonialisme di mana negara-negara tersebut merupakan pecahan dari Dar al Islam. Perlu diingat bahwa Hukum Syariah Islam tidak pernah mengizinkan penggunaan surat janji pembayaran menjadi alat tukar yang sah. Dinar Emas Islam; (Terkadang disebut sebagai Dinar Islam atau Dinar emas) adalah

www.facebook.com/indonesiapustaka

247

koin emas yang terbuat dari 4,25 gram emas 22 karat. Uang ini merupakan bentuk modern dari uang Dinar emas yang digunakan pada masa awal peradaban Islam. Uang ini berbeda dari mata uang Dinar yang beredar di beberapa negara Arab. Ide untuk menggunakan mata uang dinar emas Islam muncul pada masa krisis keuangan Asia tahun 1997. Ketika itu, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengusulkan agar negara-negara muslim menggunakan dinar emas Islam untuk melakukan perdagangan sesama negara Islam, menggantikan mata uang dolar AS yang dianggap kurang stabil bila dibandingkan dengan mata uang berbasis-emas seperti mata uang ini. Mahathir mengumumkan bahwa Malaysia akan mulai menggunakan mata uang ini pada pertengahan tahun 2003. Namun, pada 2003 Mahathir Muhammad mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Abdullah Ahmad Badawi. Rencana penggantian mata uang ini pun dibatalkan. Diqqah; Merupakan salah satu prinsip umum dalam akuntansi Islam ketika mempersiapkan perhitungan akhir dan neraca keuangan. Diqqah berarti berbuat dengan sebaik-baiknya (ihsan) dan berupaya semaksimal mungkin menyempurnakan pekerjaan. Salah satu syarat diqqah adalah patuh terhadap kaidah-kaidah resmi atau aturan standar akuntansi. Direct Competitor’s Market Rate (DCMR); Adalah tingkat margin keuntungan ratarata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat. Direct Financing; Pembiayaan langsung. Direksi Bank; a. Bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; b. Bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; c. Bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Direktur; salah seorang anggota direksi, yaitu orang yang ditunjuk dan dipilih sesuai dengan anggaran dasar atau ketentuan yang berlaku untuk memimpin dan mengendalikan perusahaan (director). Dirham; Mata uang perak, dengan berat 2,295 gram. Pendapat lain menyebutkan bahwa berat 1 dirham sama dengan 7/10 dinar atau sama dengan 2,975 gram. Dirham, dalam bahasa Yunani “drachma”, jamak “drakhmes” atau “drakhmai”, adalah sebutan yang digunakan untuk mata uang kuno yang banyak beredar di kota-kota kuno Yunani dan negara-negara penggantinya, serta di banyak kerajaan di Asia Barat Daya pada masa Helenistik. Pada masa-masa sekitar Perjanjian Baru, dirham adalah mata uang dari Persia yang beratnya kira-kira 8 gram. Sebutan ini juga digunakan untuk mata uang perak Yunani yang nilainya hampir sama dengan satu dinar. Dua dirham adalah bea untuk Bait Allah. Mata uang Yunani modern, yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

248

pertama diperkenalkan pada tahun 1832, dan terakhir digantikan oleh euro pada 2001 (pada saat itu nilai tukarnya 340,750 drakhma per 1 euro). Dirham Kuno; Nama dirham berasal dari kata kerja “δράττω” (dráttō, “menggenggam”). Mulanya satu drakhma jumlahnya segenggam yang terdiri atas enam oboloi potongan logam, yang digunakan sebagai alat pembayaran sejak masa sekitar 1100 SM Ini adalah satuan standar mata uang perak pada kebanyakan pencetakan uang Yunani kuno. Nama ‘obol’ digunakan untuk menggambarkan mata uang yang nilainya seperenam (1/6) drakhma. Pengertian bahwa “drakhma” diambil dari kata untuk “segenggam” tampaknya berasal setidak-tidaknya pada era Herakleides dari Pontos (387-312 SM) tetapi metrologiwan Livio C. Stecch ini berpendapat bahwa drakhma adalah kata yang berasal dari dunia Semit. Stecchini sering kali melawan pendapat umum. Argumennya tampaknya masuk akal (lihat www.metrum.org), tetapi tetap tidak jelas. Mata uang Athena tetradrachmon (“empat drakhma”) dari abad ke-5 SM adalah mata uang yang paling banyak digunakan di dunia Yunani sebelum masa Alexander Agung. Pada mata uang ini terdapat patung dada Athena dengan pelindung kepala di sisi depan dan seekor burung hantu pada sisi belakangnya. Dalam penggunaan sehari-hari, mata uang ini disebut γλαῦκαι glaukai (burung hantu), sehingga terciptalah ungkapan Γλαῦκ’ Ἀθήναζε, “seekor burung hantu untuk Athena”, yang merujuk kepada sesuatu yang besar jumlahnya, seperti ”batu bara di Newcastle”. Sisi kebalikannya ini ditampilkan dalam mata uang 1 euro Yunani. Disagio; 1. Selisih kurang antara nilai yang sebenarnya dan nilai nominal yang tercantum pada satu sekuritas atau nilai tukar alat pembayaran luar negeri atau turunnya nilai uang logam karena aus (disagio); 2. Selisih kurang setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat penerbitan saham karena harga pasar saham lebih rendah dari nilai nominal. Disclosure; Pembukaan. Disinvestasi; Pengurangan atau penghentian investasi, dilakukan dengan menjual pabrik dan peralatannya, atau tidak memelihara atau mengganti aktiva modal yang aus dalam penggunaannya (disinvestment). Diskon; (umum): Pengurangan nilai kotor suatu transaksi; (transaksi perbankan): metode pengurangan yang beban bunga pinjaman atau surat utangnya telah diperhitungkan di muka (discount). Diskon juga didefinisikan sebagai potongan harga (discount). Pengurangan dari harga yang dikenakan pada suatu barang atau jasa yang diberikan oleh penjual kepada pembeli karena alasan tertentu, seperti pembayaran yang cepat atau karena pembelian dalam partai besar. Diskonto Bank; Potongan yang diperhitungkan bank (biasanya dalam persen) atas suatu surat berharga karena pembayaran sebelum jatuh tempo (bank discount). Dislokasi Kredit; Realisasi pinjaman yang dilakukan di suatu kantor bank, sedangkan penandatanganan akta perjanjiannya dilaksanakan di kantor lain dari pihak bank yang bersangkutan (credit dislocation). Distorsi Akuntansi (Accounting Distorsion); Merupakan penyimpangan informasi akuntansi dari ekonomi yang mendasarinya. Distorsi ini muncul dalam bentuk:

www.facebook.com/indonesiapustaka

249

(1) Estimasi manajemen dapat salah atau tidak lengkap. Kesalahan estimasi ini merupakan sebab utama distorsi akuntansi. (2) Manajer dapat menggunakan pilihan dalam akuntansi untuk memanipulasi atau mempercantik laporan keuangan (Window Dressing). Manajemen laba ini dapat menyebabkan distorsi akuntansi. (3) Standar akuntansi dapat menyebabkan distorsi akuntansi karena gagal menangkap realitas ekonomi. Ketiga distorsi akuntansi ini menciptakan “Accounting Risk”. Distribusi Bagi Hasil; Pembagian keuntungan bank syariah kepada nasabah simpanan berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya. Bagi hasil yang diperoleh tergantung jumlah dan jangka waktu simpanan serta pendapatan bank pada periode tersebut. Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan bank (revenue) sehingga nasabah pasti memperoleh bagi hasil dan tidak kehilangan pokok simpanannya. Distribusi Hasil Usaha; Pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerja sama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (Profit Sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (Revenue Sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana, dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (Revenue Sharing). Distribusi Kekayaan di Tengah Masyarakat (Tawzî’ al-Amwâl Bayna An-Nâs); Islam telah mensyariatkan hukum-hukum yang mampu menjamin distribusi kekayaan di tengah masyarakat secara adil. Antara lain: 1) Mewajibkan zakat, 2) Pemberian hak kepada seluruh anggota masyarakat untuk memanfaatkan pemilikan umum; 3) Pemberian negara secara cuma-cuma kepada anggota masyarakat yang memerlukan, yang diambil dari harta negara; 4) Pembagian harta waris kepada ahli waris. Sebaliknya Islam telah mengharamkan: 1) Penimbunan emas dan perak atau mata uang; 2) Penimbunan barang; serta 3) Bakhil dan kikir. Distribusi Pendapatan Perseorangan; Pembagian atau distribusi pendapatan secara wajar dan individu atau rumah tangga (personnel distribution of income). Ditinjau Kembali–Pada Fit and Proper Test Bank Syariah; Diganti apabila yang bersangkutan dinilai kurang memiliki komitmen dalam pengembangan UUS atau diminta untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah apabila yang bersangkutan dinilai kurang memiliki kompetensi di bidang perbankan syariah. Diversifikasi Risiko; Penanaman modal dari berbagai jenis investasi dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan risiko yang akan dihadapi (risk diversification). Dividen; 1. Bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham. 2. Bagian dari laba bersih sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ditetapkan untuk dibagikan kepada para pemegang saham sebagai keuntungan atas kepemilikan saham (dividend). Dividen Akhir; Dividen yang dibayarkan pada akhir tahun untuk memenuhi

www.facebook.com/indonesiapustaka

250

kekurangan pembayaran yang telah dilakukan dengan dividen sementara berdasarkan ketetapan dividen tahun yang bersangkutan (final dividend). Dividen Properti; Dividen yang diumumkan oleh perusahaan di tempat pembayaran tunai dividen yang para pemegang sahamnya adalah pemilik yang sah (property dividend). Dividen Regular; Dividen yang ditetapkan perusahaan atas saham-sahamnya, biasanya dibayarkan secara teratur, misalnya setiap tiga atau enam bulan (regular dividend). Dividen Saham; Dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham. Tujuannya adalah mempertahankan tingkat modal perusahaan. Dividen ini memberikan keuntungan kepada penerimanya karena mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (stock dividends). Dividen Sementara; Dividen yang dinyatakan dan dibayarkan sebelum laba tahunan perusahaan ditetapkan. Biasanya, pembayaran dilakukan secara berkala (per triwulan) selama tahun berjalan; banyak perusahaan berusaha tetap konsisten, merencanakan dividen per triwulan yang mereka yakini dapat mereka pikul, dan mencadangkan perubahan sampai hasil tahun fiskal diketahui (interim dividend). Dividen Skrip; Dividen yang dibayarkan dengan skrip; Lihat Skrip (script dvidend). Dividen Tambahan; Dividen tambahan yang dibayarkan di samping dividen biasa karena pada tahun tersebut perusahaan memperoleh laba yang melebihi target (extra dividend). Diwan; Tempat para penulis/sekretaris Baitul mal berada dan tempat untuk menyimpan arsip-arsip. Istilah diwan kadang-kadang juga dipakai dalam arti arsip-arsip itu sendiri karena memang terdapat saling keterkaitan antara kedua maknanya. Ringkasnya, diwan dapat berarti kantor Baitul mal, atau arsip Baitul mal. Diwan juga diartikan sebagai lembaga administrasi negara Islam. Diwan Al ‘Atho; Tempat arsip bagi mereka yang mendapat pemberian, berdasarkan pandangan khalifah. Di antaranya: fakir, miskin, orang yang membutuhkan, para petani, pemilik industri, dan lain-lain di mana khalifah melihat adanya kemaslahatan bagi kaum muslimin. Diwan al-Azimah; Lembaga yang mengurus administrasi laporan keuangan DiwanDiwan lainnya. Diwan al-Diya; Lembaga yang mengurus administrasi pengawasan tanah, investasi, penyewaan, serta lainnya. Diwan al-Kharaj; Lembaga yang mengurus administrasi sektor fiskal/pajak. Diwan al-Nafaqat; Lembaga yang mengurus administrasi pengelolaan belanja negara untuk keperluan pengadilan dan menggaji personel, renovasi gedung, dan lainlain. Diwan al-Sawad; Lembaga yang mengurus administrasi pendapatan negara berupa pajak tanah pertanian. Diwan Fa’i dan Kharaj; Lembaga yang menjadi tempat untuk menyimpan dan mengarsipkan pemasukan negara, yang berasal dari harta fa’i kaum muslimin, dan juga pemasukan dari pajak (dharibah) yang kadang diwajibkan atas kaum

www.facebook.com/indonesiapustaka

251

muslimin, pada kondisi tidak mencukupinya pemasukan Baitul mal untuk menutupi anggaran yang wajib dikeluarkan Baitul mal. Diwan Muhasabah ‘Ammah; Lembaga (diwan) yang bertugas menghitung kekayaan negara, yaitu menghitung keberadaan kekayaan negara, menghitung utang-utang negara, menghitung pemasukan dan pengeluaran kekayaan negara, baik yang dapat direalisasikan, maupun yang merupakan hak negara. Diwan Muraqabah; Diwan yang bertugas mengevaluasi dan mencermati (audit) bukti-bukti penghitungan harta-harta negara dan maslahat-maslahatnya. Memastikan keberadaan dan kondisi harta negara, utang-utang, pemasukan, pengeluaran. Mengontrol para petugas yang bertanggung jawab mengumpulkan, menggunakan, dan menyalurkan harta-harta tersebut. Diwan ini juga bertugas mengontrol seluruh diwan, direktorat-direktorat negara serta pegawai-pegawainya dalam aspek administrasi. Diwan Muwazanah ‘Ammah; Diwan yang bertugas mempersiapkan anggaran negara, sesuai dengan pandangan khalifah, baik aspek pemasukan dan pengeluaran, dengan melakukan perbandingan dengan pemasukan dan pengeluaran riil secara global. Diwan Pemilikan Umum; Diwan yang menjadi tempat untuk menyimpan dan mengarsipkan harta-harta pemilikan umum, tempat harta ini juga tidak dicampur dengan harta yang lain karena merupakan milik seluruh kaum muslimin. Khalifah membelanjakan harta ini ketika ia melihat kemaslahatan kaum muslimin, berdasar pendapat dan ijtihadnya, sesuai dengan hukum-hukum syara’. Diwan Shadaqat; Diwan yang menjadi tempat untuk menyimpan dan mengarsipkan harta-harta zakat. Diwan Thawari; Merupakan diwan yang mengatur pembelanjaan untuk menangani berbagai peristiwa darurat seperti bencana alam, kelaparan, dan sebagainya. Keperluan diwan ini diambil dari Diwan Al Fa’i dan Kharaj dan dari Diwan Pemilikan Umum. Diyat; Sejumlah harta yang wajib diberikan karena suatu tindakan pidana kepada korban kejahatan atau walinya. Diyat disyariatkan dalam pembunuhan dan penganiayaan. Diyat–Jenis; Macam-macam diyat adalah sebagai berikut: (1). Diyat mughaladhoh (diyat berat), senilai dengan 100 ekor unta terdiri atas 30 ekor berumur 3 tahun, 30 ekor berumur 4 tahun dan 40 ekor berumur 5 tahun yang sedang hamil. Berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi. (2). Diyat ringan, berupa 100 ekor unta terdiri atas 5 macam: 20 ekor unta betina 3 tahun, 20 ekor unta betina 4 tahun, 20 ekor unta betina 2 tahun, 20 ekor unta jantan 2 tahun dan 20 ekor unta betina 1 tahun. Berdasaran hadis riwayat Daruquthni. DJBC; Direktorat Genderal Bea dan Cukai. Dari segi kelembagaan, Direktorat Genderal Bea dan Cukai dipimpin oleh seorang direktur genderal atau setara dengan unit eselon 1 yang berada di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana juga Direktorat Genderal Pajak, Direktorat Genderal Perbendaharaan, dan lain-lain.

www.facebook.com/indonesiapustaka

252

DJBC–Tugas dan Fungsi; Tugas dan fungsi DJBC adalah berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, antara lain memungut bea masuk berikut pajak-pajak atas barang impornya (PPN Impor, PPh Pasal 22, PPnBM) dan cukai. Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar (sering disebut sisi penerimaan) kepada kas negara adalah dari sektor pajak dan termasuk di dalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh DJBC. Selain itu, tugas dan fungsi DJBC adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol, dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya. Seiring perkembangan zaman, bea cukai bertambah fungsi dan tugasnya sebagai fasilitator perdagangan, yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu. Tugas lain DJBC adalah menjalankan peraturan titipan dari departemen atau instansi pemerintahan yang lain, seperti dari Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, dan Departemen Pertahanan. Segala peraturan titipan ini menjadi kewajiban bagi DJBC untuk melaksanakannya karena DJBC adalah instansi yang mengatur keluar masuknya barang di wilayah Indonesia. Esensi dari peraturan titipan tersebut adalah demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas karena tidak mungkin jika setiap instansi yang berwenang melaksanakan sendiri setiap peraturan yang berkaitan dengan hal ekspor dan impor untuk menghidari birokrasi panjang yang harus dilewati oleh setiap pengekspor dan pengimpor dalam beraktivitas. Dokumen; Warkat yang dipakai sebagai tanda bukti yang umumnya memiliki kekuatan hukum pembuktian (document). Dokumen Akseptasi; Dokumen yang hanya dapat diserahkan setelah surat wesel diakseptasi pembeli. Surat wesel yang bersangkutan ditandai dengan tulisan D/A (document against acceptance; D/A). Dokumen Kepemilikan; Bukti kepemilikan perusahaan oleh perseorangan yang disimpan bank (proprietorship certificate). Dokumen Pembayaran; Dokumen atau formulir bank sebagai sarana bank untuk melakukan transfer dana dari satu pihak kepada pihak lain (payment document). Dokumen Pengapalan; Dokumen pendukung wesel dalam dan luar negeri. Dalam transaksi domestik, dokumen pengapalan minimum memuat B/L dan faktur (invoice) penjualan, sedangkan dalam transaksi luar negeri, dokumen minimum memuat B/L kelautan, sertifikat asuransi pelayaran dan faktur penjualan. Selain itu, dokumen tersebut juga dilampiri dengan dokumen yanq diperjanjikan antara pembeli dan penjual serta dokumen lain yang dipersyaratkan negara tujuan, misalnya faktur konsulat, sertifikat analisis, sertifikat pemeriksaan dan berat muatan, sertifikat keaslian barang, penerimaan pabean, dock receipt, dan sertifikat asuransi risiko perang (shipping document). Dokumen Sumber; Dokumen berisi informasi yang akan digunakan sebagai data masuk dalam sistem pengolahan data elektronik (SPDE), seperti cek, kuitansi, dan bilyet giro (source document).

www.facebook.com/indonesiapustaka

253

Dokumentasi Kredit; Dokumen yang berkaitan dengan kredit, termasuk kontrak perjanjian kredit, laporan keuangan, rencana kerja, dan dokumen lain yang menyangkut hak kreditur atas aset yang dijaminkan oleh debitur guna mengamankan pembayaran kewajiban debitur dan dokumen lain yang digunakan oleh pihak peminjam dalam mengevaluasi kelayakan seorang calon debitur. Dokumen ini merinci riwayat pinjaman yang disimpan dalam arsip kredit debitur yang akan digunakan oleh analis kredit dan pengawas lapangan dan pihak agen penilai ekstern. Kelengkapan dokumentasi kredit penting mengingat hal tersebut berhubungan langsung dengan tingkat kualitas kredit yang ditetapkan oleh pengawas bank (loan documentation). Dolar; Satuan dasar nilai uang Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya, seperti Australia, Kanada, Hong Kong, Singapura, Bahama, dan Dominika (dollar). Domisili; 1. Tempat pembayaran wesel ditujukan; 2. Tempat tinggal tetap atau tempat kedudukan seseorang atau hadan hukum, atau tempat yang dipilih dalam penyelesaian urusan hukum (domicile). Double Countable; Bunga berbunga. DPLK; Dana Pensiun Lembaga Keuangan. DPLK Syariah; Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. DPLK Syariah–Instrumen Investasi; Terbatasnya pilihan investasi syariah masih menjadi salah satu hambatan bagi dana pensiun syariah. Padahal, sebagaimana asuransi dan perbankan syariah, dana pensiun syariah pun harus mengelola dan menginvestasikan dananya pada portofolio instrumen syariah. Ada beberapa jenis portofolio instrumen investasi syariah yang sudah tersedia: Pertama, deposito mudharabah: merupakan jenis investasi syariah yang dikeluarkan oleh bank syariah dalam bentuk dengan akad mudharabah. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan mudharabah dengan pihak lain. Modal dalam bentuk tunai dan bukan piutang dan harus dinyatakan jumlahnya. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Kedua, saham syariah: saham syariah merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Saham syariah dapat diakses pada kelompok Jakarta Islamic Index (JII). JII adalah papan indeks untuk 30 saham yang sudah dikategorikan shariah compliance atau tidak bertentangan dengan syariah. Biasanya JII ini di-review setiap enam bulan sekali. Tapi, bukan hanya saham yang masuk JII saja yang sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Karena JII ini hanya menampung 30 saham terbaik yang sudah sesuai syariah. Di luar JII-pun masih ada saham yang bisa kita kategorikan sebagai saham

www.facebook.com/indonesiapustaka

254

yang sesuai dengan kaidah syariah, dan sepertinya dalam waktu dekat akan disusun indek syariah baru. Setidaknya ada dua syarat untuk menyatakan bahwa suatu saham bisa dikategorikan tidak melanggar ketentuan syariah, yaitu (1) Perusahaan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang dimaksud dengan perusahaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam yaitu perusahaan dengan bidang usaha dan manajemen yang tidak bertentangan dengan syariat, serta memiliki produk yang halal. Perusahaan yang memproduksi minuman keras atau perusahaan keuangan konvensional tentu saja tidak memenuhi kategori ini; dan (2) Semua saham yang diterbitkan memiliki hak yang sama. Saham adalah bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan, maka peran setiap pemilik saham ditentukan dari jumlah lembar saham yang dimilikinya. Namun, pada kenyataannya ada perusahaan yang menerbitkan dua macam saham, yaitu saham biasa dan saham preferen yang tidak punya hak suara namun punya hak untuk mendapatkan dividen yang sudah pasti. Tentunya hal ini bertentangan dengan aturan syariat tentang bagi hasil. Maka saham yang sesuai syariah adalah saham yang setiap pemiliknya memiliki hak sama dan proporsional dengan jumlah lembar saham yang dimilikinya. Ketiga, Reksadana Syariah: merupakan reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib almal/rabb al-mal) dan manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi. Saat ini sudah banyak reksadana syariah telah ditawarkan dan terkategori pada reksadana pendapatan tetap dan reksadana campuran. Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang sebagian besar komposisi portofolionya di efek berpendapatan relatif tetap seperti: Obligasi Syariah, SWBI, Certificate Deposit Mudharabah, Sertifikat Investasi Mudharabah antarbank serta efek-efek sejenis. Yang termasuk reksadana syariah jenis ini di antaranya; BNI Dana Syariah (sejak 2004), Dompet Dhuafa-BTS Syariah (2004), PNM Amanah Syariah (2004), Big Dana Syariah (2004) dan I-Hajj Syariah Fund (2005). Sedangkan, reksadana campuran merupakan reksadana yang sebagian besar komposisi portofolio ditempatkan di efek yang bersifat ekuitas seperti saham syariah (JII) dengan campuran beberapa instrumen investasi lain nonsaham yang memberikan keuntungan relatif lebih tinggi. Termasuk dalam reksadana ini di antaranya: Reksadana PNM Syariah (sejak tahun 2000), Danareksa Syariah Berimbang (2000), Batasa Syariah (2003), BNI Dana Plus Syariah (2004), AAA Syariah Fund (2004) dan BSM Investa Berimbang (2004). Keempat, Obligasi Syariah: merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan perusahaan (emiten) kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibakan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Saat ini setidaknya ada dua jenis obligasi syariah yang sedang berkembang di Indonesia: Obligasi Mudharabah dan Ijarah. Keberadaan instrumeninstrumen investasi tersebut ternyata masih dianggap belum mencukupi.

www.facebook.com/indonesiapustaka

255

Manulife misalnya, tidak bisa memilih syariah corporate bond dengan alasan risiko likuiditas dan lainnya. Mereka cenderung memilih syariah government bonds, tetapi sayangnya sampai saat ini belum ada obligasi negara dengan skim syariah. Dengan demikian sangat dibutuhkan adanya obligasi syariah negara tersebut. Keberadaan obligasi syariah negara sangat penting bagi perkembangan industri keuangan syariah. Selain itu ketentuan UU No. 11/1992 tentang Dana Pensiun yang menganggap produk mudharabah muqayyadah sebagai investasi langsung yang dilarang tampaknya perlu ditinjau kembali. Dengan tuntutan skema akad syariah yang khas, sesuai khitah-nya mau tidak mau dana pensiun syariah memang membutuhkan sarana melakukan investasi secara langsung, sehingga pilihan investasi dana pensiun syariah lebih luas dan bisa mendapat bagi hasil yang tinggi daripada return investasi jenis ini. Drachma; Satuan dasar nilai uang Yunani (drachma). DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan); Dewan pada Ikatan Akuntan Indonesia yang salah satu tugasnya adalah menyusun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Dual Banking System; Penyelenggaraan sistem perbankan secara bersamaan, yaitu bank konvensional dan bank syariah sekaligus. Dalam sistem perbankan ganda ini, kedua sistem perbankan secara sinergis dan bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Dual Control System; Untuk memastikan apakah transaksi yang sudah dientrikan oleh operator tersebut benar-benar valid, maka sistem menyediakan fasilitas kontrol, yaitu pengecekan ulang dari setiap bukti oleh fungsi atau bagian yang terkait seperti internal control. Due Diligence; Pemeriksaan langsung terhadap bank yang memberikan hak kepada pemeriksa untuk meminta konfirmasi kepada manajemen bank mengenai kebenaran laporang keuangan. Dalam kaitan dengan pemeriksaan bank di Indonesia, istilah ini diartikan sebagai audit keuangan terhadap bank dalam rangka pelaksanaan program rekapitalisasi bank. Lihat Uji tuntas. Dukungan Bank; Surat keterangan yang diterbitkan oleh Bank atas permintaan nasabah biasanya dukungan bersifat tidak mengikat dan memiliki persyaratan tertentu, seperti telah berhubungan dengan bank selama 6 bulan terakhir, dan telah dikenal oleh pihak bank. Dumping; Penjualan barang secara besar-besaran di daerah pemasaran lain, biasanya di luar negeri dengan harga lebih rendah jika dibandingkan dengan harga penjualan di dalam negeri (dumping). Duopoly; Keadaan pasar yang ditandai dengan adanya penawaran oleh hanya dua produsen (duopoly). Duration Gap Negatif; Duration aset lebih kecil daripada duration liabilitas. Jika duration gap negatif, kenaikan tingkat bunga akan menyebabkan kenaikan market value of net worth dan penurunan tingkat bunga akan menyebabkan menurunnya

256

www.facebook.com/indonesiapustaka

market value of net worth. Jika duration gap adalah nol, market value of net worth tidak terpengaruh (immune) terhadap perubahan tingkat bunga. Duration Gap Positif; Duration aset lebih besar daripada duration liabilitas. Jika duration gap positif, kenaikan tingkat bunga akan menyebabkan menurunnya market value of net worth dan penurunan tingkat bunga akan menyebabkan meningkatnya market value of net worth. Duyun Ma’dumah; Pinjaman tidak lancar (nonperforming loan/financing). Dzahab; Emas; Gold; Salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, sebesar 2,5%. Dzulm; Aniaya: Memperlakukan dengan sewenang-wenang. Lawan dari kata adil. Islam melarang berbuat zalim dalam segala hal, termasuk di dalamnya praktik transaksi dalam kegiatan ekonomi.

257

www.facebook.com/indonesiapustaka

E Earning Power; Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Economic Value of Time; Nilai ekonomi dari waktu, artinya yang bernilai adalah waktu itu sendiri. Konsep ini berlawanan dengan Time Value of Money. EDC; Electronic Data Capture. e-Dinar; Mata uang emas digital yang dirintis pada 2000 oleh Zeno Dahinden asal Swiss, Dato Abdul Rahman Shariff asal Malaysia, dan Fernando Vadillo asal Spanyol. Mereka adalah perusahaan inkorporasi yang terdaftar di Labuan, Malaysia, sebagai e-Dinar Ltd. dan di Dubai sebagai e-Dinar FZ-LLC. e-Dinar mulai membuat koin emas dan perak mereka sejak 1992. Setelah mengakhiri kerja sama dengan e-Gold pada 2000, mereka mendirikan usaha sendiri di Uni Emirat Arab dan Indonesia. Mendekati akhir 2003, setengah saham perusahaan ini dibeli oleh sebuah perusahaan internasional asal Timur Tengah yang tidak diketahui namanya. Pada bulan Juli 2004, e-Dinar akhirnya benar-benar berpisah dari e-Gold. e-Dinar membolehkan penggunanya untuk mentransfer emas dan perak (e-Dirham) secara instan antar pengguna, sama seperti perusahaan sejenis. Efek; Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Efek Beragun Aset Syariah; Efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolionya terdiri atas aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul pada kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan prinsip syariah. Efek Syariah; Efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip Syariah. Efek syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksadana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip Syariah. Efek Syariah–Harga Pasar Wajar; Harga pasar dari efek syariah harus mencerminkan nilai valuasi kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan efek tersebut dan/atau sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar, dan efisien serta tidak direkayasa. Efek Syariah–Jenis; Efek syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksadana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip Syariah. Saham Syariah: bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria, dan tidak

www.facebook.com/indonesiapustaka

258

termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Obligasi Syariah: surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Reksadana Syariah: Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) dan manajer investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi. Efek Beragun Aset Syariah: efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolionya terdiri atas aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul pada kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan prinsip syariah. Surat Berharga Komersial Syariah: surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah. Efek Syariah–Kriteria Emiten atau Perusahaan Publik; Berikut adalah kriteria emiten yang menerbitkan efek syariah: (1) Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. (2) Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, antara lain: (a) perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; (b) lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional; (c) produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan (d) produsen, distributor, dan/atau penyedia barangbarang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. (e) melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya. (3) Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan. (4) Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip syariah dan memiliki Shariah Compliance Officer. (5) Dalam hal emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah. Efek Syariah–Transaksi yang Dilarang; Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat, dan kezaliman. Transaksi yang mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezaliman meliputi: (a) Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu; (b) Bai’ al-ma’dum, yaitu melakukan penjualan atas

www.facebook.com/indonesiapustaka

259

barang (efek syariah) yang belum dimiliki (short selling); (c) Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang; (d) Menimbulkan informasi yang menyesatkan; (e) Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut; dan (f ) Ihtikar (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah, dengan tujuan memengaruhi Pihak lain; (g) Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsurunsur di atas. Efisiensi; Efficiency; Fa’aliah; Hubungan antara faktor input yang terbatas dan output barang dan jasa. e-Gold; Satuan mata uang berupa emas digital yang dioperasikan oleh Gold & Silver Reserve Inc. e-Gold juga dapat mengacu pada sistem yang membolehkan pengguna untuk mentransfer emas miliknya kepada pengguna lain secara instan. Kantor pusat e-Gold Ltd. terletak di Nevis, Kepulauan Antilles Kecil. Merujuk pada situs resmi e-Gold, hingga bulan April 2007, e-Gold memiliki 3.492 kilogram emas dan 4.313,1 kilogram perak dalam gudang penyimpanan mereka. Apabila diuangkan, nilainya mencapai US$86 juta atau setara dengan Rp774 miliar (dengan kurs US$1 = Rp9.000,00). Ekonomi Islam; Sebuah konsep ekonomi yang bersumber pada Alquran dan sunnah. Oleh karena itu, cara pandang ekonomi non-Islam yang beredar sampai saat ini tidak akan akan sama dengan pandangan ekonomi Islam. Ekonomi Islam–Metodologi; Metodologi Ekonomi Islam disebut metodologi Tawhidi String Relation (TSR) yang di dalamnya terdapat proses interaksi, integrasi, dan evolusi pengetahuan manusia (shuratic process). Dibangun dengan menempatkan Allah sebagai sumber pengetahuan yang mutlak dan direpresentasikan melalui Alquran dan sunnah. untuk ditafsirkan melalui proses evolusi berpikir manusia yang kemudian diamalkan. Proses amal/implementasi pengetahuan yang diperoleh manusia dievaluasi kembali berdasarkan rujukan Alquran dan sunnah untuk membentuk pengetahuan baru. Ekonomi Syariah; Usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Istilah ini biasanya digunakan juga untuk menyebut Ekonomi Islam. Eksekusi Langsung; Pelaksanaan eksekusi menurut perjanjian yang dilakukan tanpa melalui putusan pengadilan (parate execu tie). Ekspansi; 1. Aktivitas memperbesar/memperluas usaha yang ditandai dengan penciptaan pasar baru, perluasan fasilitas, perekrutan pegawai, dan lain-lain; 2. Peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan dunia usaha (expansion). Ekspansi Ekonomi; Perkembangan ekonomi dalam pola konjungtur yang ditandai oleh kenaikan harga. Peningkatan jumlah uang beredar, produksi, dan konsumsi (economic expansion).

www.facebook.com/indonesiapustaka

260

Ekspor; Penjualan barang atau jasa ke luar negeri (export). Eksportir; Orang atau badan yang melakukan ekspor (exporter). Eksposur Sekuritisasi; kredit pendukung (credit enhancement), fasilitas likuiditas (liquidity support), dan efek beragun aset (aset backed securities). Ekstensi Kredit; Perpanjangan jangka waktu kredit untuk mengatasi kesulitan likuiditas debitur (extended credit). Ekuitas; Perbedaan antara nilai suatu harta yang dapat dijual dari tagihan (equity). Elastisitas Penawaran; Tingkat tanggapan (respons) terhadap perubahan harga. Jika harga bergerak naik, biasanya penawaran akan meningkat. Jika tidak meningkat, penawaran itu tidak elastis. Penawaran dikatakan elastis jika kenaikan harga juga diikuti kenaikan produksi (elasticity of supply). Elastisitas Permintaan; Tingkat tanggapan (respons) pembeli terhadap perubahan dalam harga. Permintaan akan barang mewah dapat menurun secara drastis apabila harga dinaikkan. Hal tersebut terjadi karena barang-barang seperti itu bukan merupakan kebutuhan pokok sehingga pembeliannya dapat ditunda. Sebaliknya, permintaan akan barang dan jasa, seperti makanan, jasa telepon, dan operasi darurat di rumah sakit, dikatakan tidak elastis. Permintaan barang atau jasa jenis itu diperkirakan tetap saja ada meskipun terjadi perubahan harga mengingat kebutuhan tersebut tidak dapat ditunda (elasticity of demand). Emas; Barang tambang berharga yang telah sama-sama kita kenal. Emas Batangan; Emas yang tidak berbentuk mata uang, tetapi berbentuk batangan, lempengan, dan bungkalan. Harga emas tersebut ditentukan oleh kekuatan pasar (gold bullion). Embargo; Larangan yang dikeluarkan pemerintah untuk melakukan impor atau ekspor barang tertentu ke negara lain dalam rangka kebijakan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, ataupun kebijakan lain (embargo). Emisi; Penerbitan surat berharga untuk dijual oleh suatu perusahaan kepada umum (issue). Emisi Lebih; Saham modal yang diterbitkan melebihi yang dikuasakan atau yang ditetapkan oleh anggaran dasar atau direksi perusahaan (overissue). Emiten; Perusahaan yang memperoleh dana melalui pasar modal, baik dengan menerbitkan saham atau obligasi dan menjualnya secara umum kapada masyarakat. Perusahaan yang mencatatkan sahamnya dan diperdagangkan di bursa saham juga disebut emiten (emitten). Emiten–Jenis Usaha; Berikut adalah ketentuan Jenis Usaha Emiten pada Reksadana Syariah: (1) Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam. (2) Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam, antara lain, adalah: (a) Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; (b) Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional; (c) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram; (d)

www.facebook.com/indonesiapustaka

261

Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Emiten dalam obligasi syariah mudharabah adalah mudharib, sedangkan pemegang obligasi syariah mudharabah adalah Shahibul mal. Emiten–Tidak Layak; Suatu Emiten tidak layak diinvestasikan oleh Reksadana Syariah: (a) apabila struktur utang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari utang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba; (b) apabila suatu emiten memiliki nisbah utang terhadap modal lebih dari 82% (utang 45%, modal 55%); (c) apabila manajemen suatu perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami. Emotional Market; Pasar syariah yang mengutamakan sisi emosional. Endorcement; Lampiran perubahan-perubahan dalam polis, yaitu bisa memperluas jaminan atau bisa juga mempersempit jaminan. Endosan; Pihak yang melakukan endosemen; sin. Pengendos (accommodation endorser). Endosemen; Pengalihan hak kepada orang lain atas surat berharga yang dapat dialihkan (negotiable instrument ), misalnya cek, wesel dengan cara membubuhkan nama dan tanda tangan di halaman belakang surat berharga tersebut (endorsement). Endosemen Bank; Pembubuhan tanda pengesahan oleh bank, biasanya di bagian belakang surat berharga, yang mengikat bank tersebut untuk bertanggung jawab atas pembayaran surat berharga apabila penerbit surat berharga tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo; sin. Pengesahan bank (bank endorsement). Endosemen Bersyarat; Bentuk endosemen atas warkat yang mencantumkan istilah without recourse yang menunjukkan bahwa endosan tidak bertanggung jawab melakukan pembayaran apabila penerbit melakukan wanprestasi (qualified endorsement). Endosemen Khusus; Endosemen yang mentransfer kepemilikan atas instrumen yang dinegosiasikan kepada pihak yang ditunjuk dalam endosemen (special endorsement). Endosemen Pinjam Nama; Endosemen yang dilakukan endosan dengan sekadar mengizinkan penggunaan namanya untuk membantu pihak lain mempero!eh dana melalui penjualan surat wesel. Walaupun tidak berkepentingan atas surat wesel tersebut, endosan tetap bertanggung jawab menurut hukum (accommodation endorsement). Endosemen Tanpa Hak Regres; Endosemen dengan catatan tanpa regres. Endosemen semacam ini tidak mengikat endosan atas pembayaran surat order (endorsement without recourse/ absolute endorsement) Endosemen Tanpa Nama–Endosemen tanpa menyebut pihak tertentu kepada siapa hak tersebut dialihkan (endorsement in blank/blank endorsement) EPR; Expected Rate of Profit, Lihat Penentuan harga pembiayaan syariah. Escudo; Satuan dasar nilai uang Portugal. Etika Pemasar; Etika pemasar pada marketing syariah adalah (1) Memiliki kepribadian

www.facebook.com/indonesiapustaka

262

spiritual (Taqwa); (2) Berperilaku baik (Shidq); (3) Berlaku adil dalam bisnis (al ’adl); (4) Bersikap melayani & rendah hati (khitmah); (5) Menepati janji & tidak curang (tathfif); (6) Jujur tepercaya (al-amanah); (7) Tidak suka berburuk sangka (su’udzhan); (8) Tidak suka menjelek-jelekkan (ghibah); (9) Tidak suka sogok (risywah). Etis (Akhlaqiyyah); Salah satu keistimewaan lain dari marketing syariah adalah karena sangat memperhatikan masalah akhlak (moral, etika) dalam seluruh aspeknya. Terjadinya kasus Enron, Worldcom, Global Crossing, atau sejumlah kasus besar di Indonesia seperti BLBI, KPU, Bank Mandiri, DAU Depag, dan sebagainya adalah beberapa contoh saja betapa nilai akhlak, moral, dan etika sudah tidak ada lagi dalam kultur masyarakat kita. Karena itu, marketing syariah menjadi demikian penting bagi para marketer untuk menjadi panduan dalam melakukan penetrasi pasar. Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia” (Al-Hadits). Eurodollar; Dolar Amerika Serikat yang dipergunakan oleh badan atau orang yang berada di luar Amerika Serikat untuk melakukan transaksi melaluli bank di Eropa (euro dollar). Euromoney; Satuan mata uang yang digunakan secara bersama-sama oleh negaranegara tertentu di Eropa sebagai alat transaksi yang sah (euromoney). Evaluasi Posisi; Pengukuran suatu nilai bank pada setiap keadaan, dilakukan oleh intern, bank yang bersangkutan (position evaluation). Excessive Mark-Up; Lihat PLBS–Excessive Mark-Up. Exchange-Traded Derivatives; Merupakan instrumen derivatif yang diperdagangkan pada bursa perdagangan khusus derivatif (bursa berjangka) ataupun bursa lainnya. Bursa derivatif menjalankan perannya sebagai perantara atas transaksi terkait dan memungut margin awal (initial margin) dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi sebagai jaminan. Executing; 1. Pola pinjaman yang diberikan dari bank kepada Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam rangka pembiayaan untuk diteruspinjamkan kepada nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil. 2. Pola Executing pada bank syariah merupakan skema penyaluran pembiayaan langsung kepada pihak/mitra usaha berupa line facility (plafon pembiayaan) dan kemudian pihak ketiga/mitra usaha mengatur sendiri dalam menyalurkan dana tersebut. Pada pola executing yang menjadi nasabah bank syariah adalah mitra usaha. Mitra usaha mempunyai otorisasi penuh dalam menentukan syarat dan kondisi penyaluran pembiayaan kepada calon nasabah. Salah satu masalah/kendala terkait dengan pola executing ini adalah apabila jumlah plafon pembiayaan (line facility) yang disetujui (approved) bank syariah melebihi batas wewenang memutuskan pembiayaan (BWMP). Existing Share Holders; Rencana penambahan modal dari pemegang saham lama. Expected Competitive Return for Investors (ECRI); Target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

263

www.facebook.com/indonesiapustaka

F Fa’i; Adalah segala harta kekayaan orang-orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin tanpa peperangan. Seperti yang pernah terjadi pada Bani Nadhir, atau orang-orang kafir melarikan diri karena takut terhadap kaum muslimin, dengan meninggalkan rumah dan harta mereka, sehingga harta tersebut dikuasai oleh kaum muslimin, atau orang-orang kafir takut dan melakukan perdamaian dengan kaum muslimin serta menyerahkan sebagian dari harta dan tanah mereka, seperti terjadi pada penduduk Fidak. Harta fa’i ini menjadi milik Rasulullah saw.; sebagian dibelanjakan beliau untuk keperluan keluarganya selama setahun, sisanya dijadikan oleh beliau untuk keperluan amunisi dan penyediaan senjata perang. Setelah beliau wafat, Abu Bakar dan Umar melakukan hal yang sama. Dalam fikih kontemporer, fai’ diartikan sebagai pendapatan negara selain zakat. Fa’aliah; Efisiensi; Efficiency; Hubungan antara faktor input yang terbatas dengan output barang dan jasa. Faidah; Bunga; Interest; Adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang. Sesuai fatwa MUI praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba. Faidlun; Surplus. Fajwah Si’riyah; Kesenjangan harga (price gap). Perbedaan harga yang dikenakan antara transaksi satu dan transaksi yang lain pada barang yang sama. Fajwah Tamwil; Kesenjangan pembiayaan (financing gap). Kesenjangan antara pendanaan jangka pendek dan pembiayaan jangka panjang (financing gap). Fakir; Adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal dalam pandangan jumhur ulama fikih, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat menurut pendapat mazhab Hanafi. Kondisinya lebih buruk daripada orang miskin. Ada pula pendapat yang mengatakan sebaliknya. Perbedaan pendapat ini tidak memengaruhi karena kedua-duanya, baik yang fakir dan yang miskin, sama-sama berhak menerima zakat. Orang fakir berhak mendapat zakat sesuai kebutuhan pokoknya selama setahun karena zakat berulang setiap tahun. Patokan kebutuhan pokok yang akan dipenuhi adalah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya dalam batas-batas kewajaran, tanpa berlebih-lebihan atau terlalu irit. Di antara pihak yang dapat menerima zakat dari kuota fakir, (bila telah memenuhi syarat membutuhkan, yaitu tidak mempunyai pemasukan atau harta, tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya) adalah anak yatim, anak pungut, janda, orang tua renta, jompo, orang sakit, orang cacat jasmani, orang yang berpenghasilan rendah, pelajar, para pengangguran, tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarga, dan tawanan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

264

Faktor Keuangan; Salah satu faktor pembentuk tingkat kesehatan bank yang terdiri atas faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas. Faktur; Faturatun; Cash receipt; Pernyataan tertulis dari penjual kepada pembeli mengenai barang yang dijual, jumlah, kualitas, dan harganya yang dapat dijadikan pegangan oleh pembeli untuk meneliti barang yang dibelinya (invoice) Faktur Bervisa; Faktur dagang khusus yang telah diberi tanda oleh perwakilan negara pembeli barang dengan keterangan bahwa barang-barang tersebut boleh dimasukkan ke dalam negara pembeli (visaed commercial invoice). Faktur Dagang; Daktur dalam perdagangan luar negeri, memuat keterangan tentang barang dan transaksi yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan pajak impor (commercial invoice). Faktur Konsuler; Faktur yang turut ditandatangani atau disertai keterangan konsuler negara pengimpor di negara pengekspor yang menyatakan bahwa data dalam faktur sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal itu diperlukan oleh pemerintah negara pengimpor untuk mendapatkan data yang sebenarnya bagi penetapan bea dan untuk keperluan statistik (consular invoice). Faktur Proforma; Faktur yang sudah diterbitkan oleh penjual dikirimkan kepada pembeli untuk menegaskan kontrak penjualan secara terperinci (pro forma invoice). Falah; Kemenangan di dunia dan akhirat. FAM; (Fixed Aset Management). Faqir; Orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan. Termasuk orang yang berhak menerima zakat (mustahiq zakat). Farak; (umum): Perbedaan antara harga pokok atau penawaran dan harga penjualan atau permintaan, yang merupakan batas ruang gerak bagi biaya umum dan biaya penjualan serta kemungkinan laba; (perbankan): Perbedaan antara pendapatan bunga (kredit yang diberikan dan aktiva lainnya), dengan biaya dana bank, (bunga yang dibayar kepada deposan dan bunga utang lainnya); (sekuritas): 1. Perbedaan antara harga pembelian yang dibayar oleh seorang diler sebagai pokok utang kepada penerbit surat-surat berharga, dengan harga yang dibayar investor pada saat sekuritas bank yang ditawarkan dijual; juga dikenal sebagai selisih kotor. 2. Perbedaan antara harga penawaran dan harga permintaan untuk saham atau obligasi yang dijual di luar arena bursa utama (over the counter). Fardlu/Wajib; Tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan, bersifat sungguhsungguh/pasti. Fariqun; Kesenjangan; Semakna dengan kata fajwah. Lihat Fajwah. Fasid; Rusak, tidak sah atau batal. Akad fasid berarti akad yang rusak karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun. Lihat Batil. Fasilitas Diskonto; Kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada suatu bank dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas yang disebabkan oleh ketidaksesuaian (mismatch) pengelolaan dana yang bersifat sementara (discount window). Fasilitas Kredit Bank; Sejumlah uang yang diciptakan oleh bank dalam bentuk kredit

www.facebook.com/indonesiapustaka

265

dan cerukan melalui sarana kredit dari diskonto yang diberikan dengan atau tanpa kolateral. Jumlah yang disairkan diawasi oleh bank sentral (bank credit). Fasilitas Kredit Nirtenggat; Fasilitas yang diberikan kepada nasabah untuk dapat menambah jumlah kredit sampai dengan batas/pagu kredit baru yang telah dihentikan untuk sementara waktu atau dapat melunasi kredit yang telah dinikmatinya setiap saat tanpa dikenakan denda/penalti, atau dapat mengangsur pembayaran kreditnya sampai beberapa kali. Contoh kredit jenis ini yang digunakan secara luas adalah kartu kredit dan kredit cerukan (open-end cradit) Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah; Selanjutnya disebut FPJPS adalah fasilitas pembiayaan dari Bank Indonesia kepada bank syariah yang hanya dapat digunakan untuk mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek. Fasilitas Penarikan Kredit; Janji sebuah bank untuk meminjamkan dana kepada seorang peminjam sampai jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu pada masa datang serta dengan pensyaratan tertentu (line of credit). Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS); Fasilitas pendanaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada bank syariah untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami oleh bank syariah. FAT; Fixed Asets Turnover. Fathonah; Dapat diartikan sebagai intelektual, “kecerdikan atau kebijaksanaa”. Pemimpin perusahaan yang fathonah artinya pemimpin yang memahami, mengerti, dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sifat fathonah dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap muslim karena untuk mencapai Sang Pencipta seorang muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh-Nya. Potensi paling berharga dan termahal yang hanya diberikan pada manusia adalah akal (intelektualitas). Oleh karena itu, Allah dalam Alquran selalu menyindir orang-orang yang menolak seruan untuk kembali (tobat) kepada-Nya dengan kalimat: ”Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Allah menciptakan siang dan malam, menjadikan gunung-gunung, tanaman-tanaman yang berbeda sebagai tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berpikir”. Sifat fathonah ini juga akan menumbuhkan kreativitas dan kemampuan untuk melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. Kreatif dan inovatif hanya mungkin dimiliki ketika seorang selalu berusaha untuk menambah berbagai ilmu pengetahuan dan informasi, baik yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun perusahaan secara umum. Sifat fathonah (perpaduan antara ‘alim dan hafidz) telah mengantarkan Nabi Yusuf dan tim ekonominya berhasil membangun kembali negeri Mesir. ”Berkata Yusuf, ‘Jadikanlah akau bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan’(QS Yusuf [12]: 55). Dia lalu diberi jabatan sebagai Menteri Keuangan Mesir. Dengan tim ekonominya, dia kemudian membangun kembali Mesir yang sudah di jurang kehancuran karena krisis ekonomi, kembali bangkit menjadi negara yang surplus dan makmur. Faturatun; Faktur (cash receipt). Fatwa; Penjelasan tentang hukum Islam yang diberikan oleh seorang fakih atau

www.facebook.com/indonesiapustaka

266

lembaga fatwa kepada umat, yang muncul baik karena adanya pertanyaan maupun tidak. Dalam kitab Lisan al-Arab karya Ibn Mandzur, fatwa memiliki beberapa makna. Yang terpenting, fatwa berarti penjelasan atas persoalan yang musykil dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya, ulama fikih membangun terminologi fatwa, dari pendapat Ibn Hamadan dalam kitab AlFuruq, bahwa fatwa adalah penjelasan dan pemberitahuan tentang hukum syariat tanpa ikatan kemestian–tabyīn al-hukm al-syar’i wal ikhbar bihi duna ilzām. Dari terminologi ini, fatwa adalah penjelasan dan pemahaman, maqam-nya bukan maqam syariat, dan perlu batas yang tegas antara fatwa dan hukum syariat. Yang lebih penting lagi dari penjelasan tentang fatwa tersebut bahwa fatwa dari seseorang atau lembaga tidak mesti diikuti, tak ada keharusan untuk menjalankan sebuah fatwa. Kesimpulan yang bisa ditarik: sifat fatwa tidak mengikat karena ia hanyalah penjelasan, kadarnya jauh di bawah hukum syariat. Hukum fatwa tidak mutlak sebagaimana hukum syariat. Jarak antara syariat dan pendapat ini sangat disadari oleh para imam pendiri empat mazhab yang terkenal dalam fikih: Imam Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali. Menurut Imam Hanafi, “Tak seorang pun boleh mengambil pendapat kami, tanpa mengetahui asal-usul pendapat kami.” Imam Maliki berujar, “Aku manusia biasa, bisa benar dan salah, maka telaahlah pendapatku.” Imam Syafi’i menegaskan, “Jika Anda menemukan dalam kitabku yang bertentangan dengan sunnah, ikutilah sunnah dan tanggalkan pendapatku.” Imam Hanbali menyimpulkan, “Jangan bertaklid padaku atau pada Maliki, Syafi’i, Awza’i, atau Tsauri, ambillah asal-usul pendapat mereka.” Para “imam-mazhab” itu sangat menyadari keterbatasan ijtihad manusiawi dan adanya batas di antara dua wilayah: syariat dan pendapat, serta iktikad untuk menggerus kerak fanatisme yang acap kali menutupi akal sehat umat. Fatwa juga tidak bisa menjadi hukum publik. Dikisahkan dalam kitab Siyar A’lām Nubalā’ (Biografi Para Tokoh yang Mulia), ketika seorang khalifah Bani Abbasiyah meminta Imam Malik menjadikan kitabnya, AlMuwaththa’, menjadi hukum negara, dan menggantungkannya di Kakbah, dengan tegas Imam Malik menolak. Pun sebuah fatwa harus dikeluarkan dengan penuh hati-hati. Fatwa tak bisa dilontarkan secara amat mudah (al-tasāhul): tak semua pertanyaan dibutuhkan fatwa, tak harus menjawab seluruh pertanyaan gara-gara menjaga gengsi. Menjawab semua pertanyaan adalah kegilaan. Dari hadis riwayat Al-Baihaqi, “Barang siapa yang menjawab seluruh pertanyaan dari manusia, berarti dia majnun. Singkatnya, mudah berfatwa hanya dilakukan oleh orang gila.” Dengan demikian, para ulama fikih klasik yang memperbincangkan tema ini tidak memisahkan antara pentingnya fatwa sekaligus risiko dan dampak dari fatwa. Bagi mereka, ulama sebagai ahli waris para nabi (waratsatul anbiyā’) memiliki posisi yang penting untuk melayani permintaan dan menjawab pertanyaan umat. Namun, risikonya jauh lebih besar. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Darami, misalnya, “Orang yang paling berani berfatwa di antara kalian berarti ia paling berani masuk neraka.” Karena itulah, fatwa hanya berasal dari mereka yang memiliki bekal ilmu pengetahuan yang lebih. Bagi mereka yang berfatwa—dalam beberapa riwayat hadis disebutkan “tanpa ilmu”—diancam hukuman berlapis-lapis: “dilaknat

www.facebook.com/indonesiapustaka

267

malaikat langit dan bumi”, “didudukkan di atas api neraka”, dan “menanggung dosa dari manusia yang mengikuti fatwanya”. Dalam pengantar kitab Al-Majmū’ karya Imam Al-Nawawi, ditegaskan: pemerintah memiliki kewajiban menyeleksi para mufti, bila layak, ditetapkan, bila tidak, mesti diturunkan. Dalam istilah sekarang, seorang mufti harus melewati uji kelayakan. Dalam kitab ini juga diceritakan bahwa Imam Malik tidak pernah berani berfatwa kecuali setelah ada 70 orang yang memberi kesaksian bahwa ia layak berfatwa. Fatwa DSN MUI; Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia tentang berbagai jenis akad, ketentuan, produk dan operasional Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa DSN MUI–Rincian Fatwa; Sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2009, ada 75 Fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI, yaitu: FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang GIRO; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang TABUNGAN; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang DEPOSITO; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang MURABAHAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang JUAL BELI SALAM; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang JUAL BELI ISTISHNA’; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH); FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 08/DSN-MUI/ IV/2000 tentang PEMBIAYAAN MUSYARAKAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang PEMBIAYAAN IJARAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang WAKALAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang KAFALAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang HAWALAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang UANG MUKA DALAM MURABAHAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang SISTEM DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang DISKON DALAM MURABAHAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang PENCADANGAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH; FATWA DEWAN SYARI’’AH NASIONAL NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang AL-QARDH; FATWA DEWAN SYARI’’AH NASIONAL NO: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN INVESTASI UNTUK Reksadana SYARIAH; FATWA DEWAN SYARI’’AH NASIONAL NO: 21/ DSN-MUI/X/2001 tentang PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 22/DSN-MUI/III/2002 tentang JUAL BELI ISTISHNA’ PARALEL; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang POTONGAN PELUNASAN DALAM MURABAHAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 24/ DSN-MUI/III/2002 tentang SAFE DEPOSIT BOX; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

www.facebook.com/indonesiapustaka

268

NO: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang RAHN; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang RAHN EMAS; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF); FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang PEMBIAYAAN REKENING KORAN SYARIAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 31/DSNMUI/VI/2002 tentang PENGALIHAN UTANG; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang OBLIGASI SYARIAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang OBLIGASI SYARIAH MUDHARABAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang LETTER OF CREDIT (L/C) IMPOR SYARIAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 35/DSNMUI/IX/2002 tentang LETTER OF CREDIT (L/C) EKSPOR SYARIAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 36/DSN-MUI/X/2002 tentang SERTIFIKAT WADI’AH BANK INDONESIA (SWBI); FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 37/DSN-MUI/X/2002 tentang PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 38/DSN-MUI/X/2002 tentang SERTIFIKAT INVESTASI MUDHARABAH ANTARBANK (SERTIFIKAT IMA); FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 39/DSN-MUI/X/2002 tentang ASURANSI HAJI; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang PASAR MODAL DAN PEDOMAN UMUM PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI BIDANG PASAR MODAL; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 41/DSN-MUI/III/2004 tentang OBLIGASI SYARIAH IJARAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 42/DSN-MUI/V/2004 tentang SYARIAH CHARGE CARD; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang GANTI RUGI (TA’WIDH); FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 44/DSN-MUI/ VII/2004 tentang PEMBIAYAAN MULTIJASA; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 45/DSN/II/2005 tentang LINE FACILITY (AT-TASHILAT); FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang POTONGAN TAGIHAN MURABAHAH (Al-KHASHM FI AL-MURABAHAH); FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 47/DSNMUI/II/2005 tentang PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH BAGI NASABAH TIDAK MAMPU MEMBAYAR; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang PENJadualAN KEMBALI TAGIHAN MURABAHAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang KONVERSI AKAD MURABAHAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 50/DSN-MUI/III/2006 tentang AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH PADA ASURANSI SYARIAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang AKAD WAKALAH bil UJRAH PADA ASURANSI SYARIAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 53/DSNMUI/III/2006 tentang AKAD TABARRU’ PADA ASURANSI SYARIAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang SYARIAH CARD; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 55/DSN-MUI/V/2007 tentang PEMBIAYAAN REKENING KORAN SYARIAH MUSYARAKAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

www.facebook.com/indonesiapustaka

269

NO: 56/DSN-MUI/V/2007 tentang KETENTUAN REVIEW UJRAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 57/DSN-MUI/V/2007 tentang LETTER OF CREDIT (L/C) DENGAN AKAD KAFALAH bil UJRAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang HAWALAH bil UJRAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 59/DSN-MUI/V/2007 tentang OBLIGASI SYARIAH MUDHARABAH KONVERSI; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 60/DSN-MUI/ V/2007 tentang PENYELESAIAN PIUTANG DALAM EKSPOR; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 61/DSN-MUI/V/2007 tentang PENYELESAIAN UTANG DALAM IMPOR; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 62/DSN-MUI/I/2008 tentang JA’ALAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 63/DSN-MUI/I/2008 tentang SBIS; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 64/DSN-MUI/I/2008 tentang SBIS JA’ALAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR: 65/DSN-MUI/III/2008 tentang HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD) SYARIAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR: 66/DSN-MUI/III/2008 tentang WARAN SYARIAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 67/DSN-MUI/III/2008 tentang ANJAK PIUTANG SYARIAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 68/DSN-MUI/III2008 tentang RAHN TASJILY; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 70/DSNMUI/VI/2008 tentang METODE PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang SALE AND LEASE BACK; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA IJARAH SALE AND LEASE BACK; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang MUSYARAKAH MUTANAQISAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 74/DSN-MUI/I/2009 tentang PENJAMINAN SYARIAH; FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL No: 75/DSN MUI/VII/2009 tentang PEDOMAN PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH (PLBS). Fawaid al-Bunuk; Fawaid bentuk plural dari faidah. Lihat Faidah. Fawatir; Anjak piutang (factoring); Suatu pengambilalihan utang dengan nilai lebih rendah daripada nilai ekonomi (discount). Feasible; Layak. Federal Reserve Bank; Dua belas bank regional yang merupakan bagian dari Federal Reserve System di Amerika Seriikat yang berfungsi sebagai bank sentral (Federal Reserve Bank). Federal Reserve System; Sistem Bank Sentral Amerika Serikat yang beranggotakan dua belas reserve bank dan 24 kantor cabang, federal reserve board of governors, federal open market committee, federal advisory council, dan bank yang memiliki saham di Federal Reserve Bank (federal reserve system). Fee; Imbalan atas jasa. Fee Based Income; Sumber pendapatan nonpembiayaan bagi bank syariah. Fee Penarikan Uang Tunai; Fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (rusum sahb al-nuqud).

www.facebook.com/indonesiapustaka

270

Fi Sabilillah; Orang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuhmusuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Dengan demikian pengertian jihad tidak terbatas pada aktivitas kemiliteran saja. Kuota zakat untuk golongan ini disalurkan kepada para mujahidin, dai sukarelawan serta pihak-pihak lain yang mengurusi aktivitas jihad dan dakwah, seperti berupa berbagai macam peralatan perang dan perangkat dakwah berikut seluruh nafkah yang diperlukan para mujahid dan dai. Termasuk dalam pengertian fi sabilillah adalah hal-hal sebagai berikut: a. Membiayai gerakan kemiliteran yang bertujuan mengangkat panji Islam dan melawan serangan yang dilancarkan terhadap negara-negara Islam. b. Membantu berbagai kegiatan dan usaha baik yang dilakukan oleh individu maupun jemaah yang bertujuan mengaplikasikan hukum Islam di berbagai negara, menghadapi rencana-rencana jahat musuh yang berusaha menyingkirkan syariat Islam dari pemerintahan. c. Membiayai pusat-pusat dakwah Islam yang dikelola oleh tokoh Islam yang ikhlas dan jujur di berbagai negara non-muslim yang bertujuan menyebarkan Islam dengan berbagai cara yang legal yang sesuai dengan tuntutan zaman. Seperti masjid-masjid yang didirikan di negeri nonmuslim yang berfungsi sebagai basis dakwah Islam. d. Membiayai usaha-usaha serius untuk memperkuat posisi minoritas muslim di negeri yang dikuasai oleh nonmuslim yang sedang menghadapi rencana-rencana jahat pengikisan akidah mereka. Fidelity Guarantee; Jaminan asuransi atas kerugian yang diakibatkan oleh ketidakjujuran karyawan yang bekerja pada tertanggung, misalnya tindakan penggelapan, dan tidak berkaitan dengan tanggung jawab hukum pihak ketiga. Fiducia Eigendom Overdracht (FEO); FEO adalah hak kebendaan atas benda bergerak atau bangunan yang berada di atas tanah milik orang lain yang diserahkan kepemilikannya (secara kepercayaan) kepada bank untuk mengambil pelunasan pembiayaannya dari hasil penjualan benda tersebut dan bersamaan dengan itu, bank penerima agunan menyerahkan kepada pemberi agunan dengan hak pinjam pakai. Subjek FEO adalah orang atau badan hukum. Objek FEO adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Objek FEO juga dapat berupa piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Proses pengikatan FEO adalah dengan membuat akta pengikatan autentik yang di dalamnya membuat penyerahan kepemilikan objek FEO dan sekaligus penyerahan kembali objek FEO tersebut dengan hak pinjam pakai kepada pemberi FEO. Fidusia; Pengikatan barang bergerak sebagai jaminan kredit, barang jaminan dikuasai oleh debitur, tetapi kepemilikannya diserahkan atas dasar kepercayaan kepada kreditur (fiduciare eigendemsoverdracht/FEO). Fikih; Ada beberapa definisi fikih yang dikemukakan ulama fikih sesuai dengan perkembangan arti fikih itu sendiri. Misalnya, Imam Abu Hanifah mendefinisikan

www.facebook.com/indonesiapustaka

271

fikih sebagai pengetahuan seseorang tentang hak dan kewajibannya. Definisi ini meliputi semua aspek kehidupan, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Fikih pada zamannya dan di zaman sebelumnya masih dipahami secara luas, mencakup bidang ibadah, muamalah, dan akhlak. Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan pembidangan ilmu yang semakin tegas, ulama ushul fiqih mendefinisikan fikih sebagai ilmu tentang hukum syara’ yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. Definisi tersebut dikemukakan oleh Imam al-Amidi, dan merupakan definisi fikih yang populer hingga sekarang. Ulama usul fikih menguraikan kandungan definisi ini sebagai berikut: 1. Fikih merupakan suatu ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Karenanya dalam kajian fikih para fuqaha menggunakan metode-metode tertentu, seperti qiyas, istihsan, istishab, istislah, dan sadd az-Zari’ah (az-Zari’ah); 2. Fikih adalah ilmu tentang hukum syar’iyyah, yaitu Kalamullah/Kitabullah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah untuk berbuat, larangan, pilihan, maupun yang lainnya. Karenanya, fikih diambil dari sumber-sumber syariat, bukan dari akal atau perasaan; 3. Fikih adalah ilmu tentang hukum syar’iyyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk ibadah maupun muamalah. Atas dasar itu, hukum akidah dan akhlak tidak termasuk fikih karena fikih adalah hukum syara’ yang bersifat praktis yang diperoleh dari proses istidlal atau istinbath (penyimpulan) dari sumber-sumber hukum yang benar; dan 4. Fikih diperoleh melalui dalil yang tafsili (terperinci), yaitu dari Alquran, sunnah Nabi Muhammad saw., qiyas, dan ijma’ melalui proses istidlal, istinbath, atau nahr (analisis). Yang dimaksudkan dengan dalil tafsili adalah dalil yang menunjukkan suatu hukum tertentu. Misalnya, firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah ayat 43: “…dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat....” Ayat ini disebut tafsili karena hanya menunjukkan hukum tertentu dari perbuatan tertentu pula, yaitu shalat dan zakat adalah wajib hukumnya. Dengan demikian menurut para ahli usul fikih, hukum fikih tersebut tidak terlepas dari an-Nusus al-Muqaddasah (teks-teks suci). Karenanya, suatu hukum tidak dinamakan fikih apabila analisis untuk memperoleh hukum itu bukan melalui istidlal atau istinbath kepada salah satu sumber syariat. Berdasarkan hal tersebut, menurut Fathi ad-Duraini (ahli fikih dan usul fikih dari Universitas Damaskus), fikih merupakan suatu upaya memperoleh hukum syara’ melalui kaidah dan metode usul fikih. Sedangkan istilah fikih di kalangan fuqaha mengandung dua pengertian, yaitu: 1. Memelihara hukum furu’ (hukum keagamaan yang tidak pokok) secara mutlak (seluruhnya) atau sebagiannya; dan 2. Materi hukum itu sendiri, baik yang bersifat qath’i (pasti) maupun yang bersifat dzanni (relatif ) (Qath’i dan Zanni). Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa (ahli fikih dari Yordania), fikih meliputi: 1. Ilmu tentang hukum, termasuk usul fikih; dan 2. Kumpulan hukum furu’. Al-Fiqih adalah sekumpulan hukum syar’i yang wajib dipegangi oleh setiap muslim dalam kehidupan praktisnya. Hukum-hukum ini mencakup urusan pribadi maupun sosial, meliputi: Al-Ibadah, yaitu hukum yang berkaitan dengan shalat, haji, dan zakat. Al-Ahwal asy-Syahsiyyah, yaitu hukum

www.facebook.com/indonesiapustaka

272

yang berkaitan dengan keluarga sejak awal sampai akhir. Al-Mu’amalat, yaitu hukum yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia satu dengan yang lain seperti hukum akad, hak kepemilikan, dan lain-lain. Al-Ahkam as-Sulthaniyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan hubungan negara dan rakyat. Ahakmus silmi wal harbi, yaitu yang mengatur hubungan antarnegara. Sesungguhnya kompleksitas fikih Islam terhadap masalah-masalah ini dan sejenisnya menegaskan bahwa Islam adalah jalan hidup yang tidak hanya mengatur agama, tetapi juga negara. Fikih–Hukum Syar’i; Kaum muslimin telah bersepakat bahwa referensi dasar setiap muslim untuk menggali hukum-hukum Islam adalah Kitabullah dan sunnah Rasul. Perbedaan pendapat terjadi pada sumber-sumber hukum lainnya, yaitu ijam’, qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan al-urf (adab kebiasaan). Kenyataannya sumbersumber yang berbeda-beda ini tetap merujuk kepada Kitabullah dan sunnah Rasul juga. Dari itulah dapat dikatakan bahwa Alquran dan As-Sunnah adalah dua referensi setiap muslim untuk mengetahui hukum Islam. Hal ini tidak berarti kita menolak sumber hukum lainnya karena sumber-sumber hukum yang lain itu pun merujuk kepada Alquran dan As-Sunnah. Macam-macam Hukum Syar’i; Hukum Syar’i ada dua macam, yaitu: 1. Qath’iy, yaitu sekumpulan hukum yang ditunjukkan oleh Alquran dan As-Sunnah dengan kesimpulan yang qath’iy (pasti), seperti: Kewajiban shalat, puasa, zakat, haji, larangan riba, larangan zina, larangan khamr, juga kedudukan niat. Hukum syar’i yang bersifat qath’iy ini tidak ada peluang khilaf (beda pendapat) di antara kaum muslimin di level ulama, mazhab, dan umat secara umum. Sebab, semua itu adalah hukum-hukum agama yang secara aksiomatis diterima sebagai dharuriyyat (kepastian). Dan jumlahnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan hukum syar’i yang zhanniy. 2. Zhanny, meliputi, pertama, sekumpulan hukum yang ditunjukkan oleh Alquran dan As-Sunnah dengan kesimpulan zhanniy (hipotesis); dan kedua, sekumpulan hukum yang digali oleh para ulama dari sumbersumber syar’i yang lain dengan berijtihad. Di antara contoh bagian pertama adalah: Besaran usapan kepala yang wajib dilakukan dalam berwudhu: seluruh kepala menurut Imam Malik dan Ahmad, cukup sebagiannya menurut Abu Hanifah dan Asy Syafi’i. Hal ini karena huruf “ba” dalam firman Allah “wamsahu bi ru`usikim” dapat dipahami dengan berbagai pemahaman, dan tidak terbatas pada satu makna. Jarak perjalanan musafir yang memperbolehkan berbuka bagi orang yang berpuasa dan meng-qashar shalat. Empat pos (sekitar 90 km) menurut Mazhab Malikiy, Syafi’iy, dan Hanbali, karena hadis Al-Bukhari meriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar dan Ibnu Mas’ud r.aa keduanya mengqashar shalat dan berbuka pada jarak empat pos. Menurut Mazhab Hanafiy jaraknya adalah perjalanan tiga hari (sekitar 82 sampai 85 km) karena hadis Al-Bukhari yang berbunyi, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan sejauh tiga hari tanpa disertai mahram. Dan jelas sekali, bahwa pengambilan kesimpulan dari hadis di atas bersifat zhanniy (hipotesis). Sedangkan contoh jenis kedua adalah: Istri orang yang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati. Ijtihad mazhab Hanafi dan Syafi’i memutuskan bahwa wanita itu menunggu sehingga orang-orang

www.facebook.com/indonesiapustaka

273

yang sebaya dengan suaminya itu mati, sehingga dapat menyimpulkan bahwa suaminya sudah mati, dan ketika itu baru diputuskan berakhirnya status suami istri dan diperbolehkan menikah dengan orang lain. Dalilnya adalah bahwa orang yang hilang itu semula dalam keadaan hidup. Prinsipnya ia masih hidup sehingga ada dalil kematiannya. Ini adalah dalil ijtihadiy yang bersifat zhanniy. Sedangkan dalam ijtihad mazhab Maliki dapat diputuskan berakhirnya status suami istri antara suami yang hilang sesuai dengan permintaan istri setelah lewat masa empat tahun hilang dalam keadaan damai (bukan perang) dan satu tahun dalam keadaan perang. Dalilnya adalah menjaga maslahat istri dan mencegah hal-hal buruk baginya, menghindari kerugian yang timbul dengan mempertahankannya dalam keadaan tergantung. Hal ini juga bersifat ijtihadiy dan zhanniy. Fikih–Sejarah Fikih Islam; Sejarah Perkembangan Fikih Islam adalah sebagai berikut: 1. Pada masa Rasulullah saw. Rasulullah saw. semasa hidupnya menjadi referensi setiap muslim untuk mengetahui hukum agamanya. Baik hukum itu diambil dari Alquran maupun dari sunnahnya; yang mencakup perbuatan, ucapan, dan ketetapannya. Hukum yang Rasulullah perintahkan adalah hukum Allah yang bersifat qath’iy meskipun berbentuk pemahaman terhadap ayat Alquran atau tafsirnya. Karena peran Rasulullah adalah menjelaskan Alquran. Firman Allah, “Dan Kami turunkan kepadamu Alquran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.” (QS. An-Nahl: 44). Namun, para sahabat tidak selalu dekat dengan Rasulullah—karena di antara para sahabat ada yang musafir atau mukim di negeri yang jauh—sehingga tidak setiap saat bisa bertanya tentang hukum agama yang muncul. Lantas, apa yang bisa mereka lakukan jika ada masalah? Para sahabat berijtihad sebatas kemampuan dan pengetahuan mereka tentang hukum-hukum Islam dari prinsipprinsip Islam yang bersifat umum. Sehingga ketika berjumpa dengan Rasulullah saw. mereka bertanya tentang apa yang dihadapi. Kemungkinan Rasulullah mengiyakan ijtihad mereka, atau meluruskan jika ada kesalahan. Tetapi, Rasulullah tidak pernah sekali pun menolak prinsip ijtihad mereka. Contohnya seperti yang dialami oleh Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ra. berkata, “Rasulullah mengutusku melaksanakan satu tugas, lalu saya junub dan tidak menemukan air. Kemudian aku berguling-guling di tanah seperti hewan. Kemudian aku menemui Nabi dan aku ceritakan hal ini, lalu Nabi bersabda: Sesungguhnya sudah cukup bagimu dengan kedua tanganmu. Lalu Nabi memukulkan tangannya ke tanah dengan sekali tepukan, kemudian mengusapkan yang kiri pada tangan kanan, punggung tangan dan wajahnya.” (HR Asy-Syaikhani dengan redaksi Muslim). Kadang sekelompok sahabat berbeda ijtihadnya sehinggga ketika masalah itu disampaikan kepada Rasulullah saw. Beliau menetapkan ijtihad yang benar dan menjelaskan kesalahan yang salah. Pernah juga Rasulullah saw. menerima dua ijtihad yang bertentangan, yaitu ketika Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk berangkat ke Bani Quraidhah dengan sabda, “Janganlah ada seseorang yang shalat asar kecuali di Bani Quraidhah.” (Selengkapnya hadis ini diriwayatkan oleh Al Bukhariy dalam Kitabul Maghaziy). Kaum muslimin segera berangkat, dan waktu asar hampir habis

www.facebook.com/indonesiapustaka

274

sebelum mereka sampai di Bani Quraidhah. Ada sebagian yang berijtihad dan shalat di jalan sehingga tidak ketinggalan waktu asar. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah saw. tidak menghendaki kita untuk mengakhirkan shalat asar lewat waktunya. Dan yang lainnya berijtihad dengan tidak shalat asar sehingga sampai di Bani Quraidhah sesuai dengan perintah Nabi, sehingga mereka shalat asar setelah isya’. Maka ketika hal ini sampai kepada Nabi, Nabi tidak mengingkari kedua kelompok ini. Ini menunjukkan kemungkinan multikebenaran hukum syar’i untuk satu masalah hukum. 2. Sejak Nabi Wafat Sampai Wafatnya Empat Imam Mazhab. Setelah Rasulullah saw. wafat dan wilayah-wilayah baru Islam sangat luas, mulailah kebutuhan ijtihad para sahabat meningkat tajam. Hal ini disebabkan oleh dua hal: (a) Masuknya Islam ke masyarakat baru membuat Islam berhadapan dengan problema yang tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah saw., tidak ada wahyu yang turun, dan terdapat keharusan untuk mengetahui hukum agama dan penjelasannya. (b) Seorang sahabat Nabi tidak mengetahui keseluruhan sunnah Nabi. Karena Rasulullah saw. menyampaikan atau mempraktikkan satu hukum syar’i di hadapan sebagian sahabat, atau bahkan di hadapan satu orang sahabat saja, tidak diliput oleh keseluruhan sahabat. Hal ini mendorong sebagian sahabat berijtihad dalam masalah yang tidak diketahuinya dari Rasulullah saw., pada saat yang sama mungkin sahabat lain menerima langsung hukum syar’i itu dari Rasulullah saw. Jarak antara para sahabat yang berjauhan setelah wafatnya Umar bin Al Khaththab ra., terbukalah ruang tampilnya dua madrasah (sekolah) yang berbeda dalam menggali fikih: (a) Madrasatul Hadits di Hijaz, disebut demikian karena kebanyakan mereka berpegang kepada riwayat hadis. Hijaz adalah lahan Islam pertama. Setiap penduduknya kadang memiliki satu hadis atau lebih. Sebagaimana tabiat dan problem masyarakat yang tidak mengalami banyak perubahan sehingga tidak memerlukan ijtihad. (b) Madrasatur-ra’yi di Kufah, disebut demikian karena banyak menggunakan akal dalam mengenali hukumhukum syar’i. Hal ini terpulang kepada sedikitnya hadis akibat sedikitnya sahabat di sana, dan karena banyaknya problema baru dalam masyarakat baru yang tidak ada dasarnya sama sekali. Pada awalnya perbedaan antara dua madrasah itu sangat tajam. Hanya saja kemudian semakin menyempit bersamaan dengan perkembangan waktu, khususnya setelah hadis-hadis ditulis dan terbitkan dalam bentuk buku (pembukuan buku-buku hadis). Ditambah oleh keseriusan para ulama untuk menyaring dan menjelaskan mana yang sahih, dhaif (lemah), dan palsu sehingga tidak banyak membutuhkan pendapat kecuali ketika tidak ada nash untuk satu masalah yang timbul. Adapun berijtihad dalam alur nash itu sendiri sudah ada di Madrasatul Hadits sebagaimana terdapat di Madrasatur-ra’yi. Pada fase inilah terjadi perkembangan fikih yang sangat besar dan menjadi satu ilmu tersendiri dengan menampilkan ulama-ulama besar yang terkenal. Mereka adalah ulama empat mazhab, yaitu (a) Abu Hanifah, An-Nu’man bin Tsabit (80-150 H) dikenal dengan sebutan Al-Imam Al-A’zham (ulama besar), berasal dari Persia. Pemegang kepemimpinan ahlur-ra’yi, pencetus pemikiran istihsan (menganggap baik sesuatu), dan menjadikannya sebagai salah satu sumber hukum Islam. Kepadanyalah

www.facebook.com/indonesiapustaka

275

mazhab Hanafi dinisbatkan. (b) Malik bin Anas Al-Ashbahi (93-179 H). Dialah Imam Ahli Madinah yang menggabungkan antara hadis dan pemikiran dalam fikihnya. Dialah pencetus istilah al-mashalih al-mursalah (kebaikan yang tidak disebutkan dalam teks) dan menjadikannya sebagai sumber hukum Islam. Kepadanyalah Mazhab Maliki dinisbatkan. (c) Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i Al-Qurasyi (150-204 H). Mazhabnya lebih dekat kepada ahlul hadis, meskipun ia banyak mengambil ilmu dari pengikut Abu Hanifah dan Malik bin Anas. Kepadanyalah mazhab Syafi’iy dinisbatkan. (d) Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibaniy (164-241 H). Dia adalah murid Imam Syafi’i, dan mazhabnya lebih dekat kepada ahlul hadits. Dan kenyataannya sebelum munculnya para imam ini, bersama dan sesudah mereka itu, terdapat ulama-ulama besar yang tidak kalah perannya, terutama ulama di kalangan sahabat, seperti Abdullah ibn Mas’ud, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, dan Zaid bin Tsabit. Demikian juga ulama pada masa tabi’in seperti Said bin Musayyib, Atha’ bin Abi Rabah, Ibrahim an-Nakha’iy, Al-Hasan Al-Bashriy, Mak-hul, dan Thawus. Kemudian para gurunya empat imam mazhab itu, dan ulama semasanya seperti Imam Ja’far Ash-Shadiq, Al-Auza’iy, Ibnu Syubrumah, Al-Laits bin Sa’d, dan lain-lain. Akan tetapi empat Imam Mazhab itu memiliki para pengikut yang merangkum pendapatnya, merapikannya, menjelaskannya, atau meringkasnya untuk disajikan dengan mudah kepada kaum muslimin. Sehingga, kaum muslimin dapat memperoleh apa saja yang membantunya memahami hukum Islam dengan tersusun rapi. Kemudian diajarkan di masjid-masjid beberapa tahun. Demikianlah sehingga menjadi pondasi bagi kehidupan kaum muslimin, membuatnya sudah cukup sehingga mereka tidak perlu merujuk kepada buku-buku tafsir, atau hadis untuk mengetahui hukum Islam karena telah disajikan dengan methode mazhab fikih yang instant. 3. Sejak Wafatnya Empat Imam Mazhab Sampai Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Kaum muslimin menerima empat mazhab dengan talaqqi, dan menjadikannya sebagai pegangan fikih Islam. Para ulama mempelajari dan mengajarkannya. Mulailah fikih menyebar luas dari terapi masalah sampai pada analisis kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kajian-kajian fikih tersebar luas, dan mulai muncul mazhab fanatik yang menjadikan pengikut suatu mazhab menganggap dirinyalah yang Islam, dari yang semula hanya merupakan hukum dan pendapat yang berkembang dalam batas-batas ajaran Islam yang luas. Kemudian para ulama empat mazhab itu mengeluarkan fatwa tentang tertutupnya pintu ijtihad, sehingga orang-orang yang tidak berkompeten tidak masuk ke wilayah ini, lalu diikuti oleh orang-orang awam sehingga umat Islam berada dalam gelombang ketidakpastian yang menghapus apa yang sudah dibangun oleh para ulama besar sebelumnya. Demikianlah sehingga berubah kepada taqlid. Para ulama mengarahkan usahanya untuk mencari dalil atas pendapat-pendapat mazhab, berijtihad di dalam mazhab, mentarjih antara pendapat yang berbedabeda dalam satu mazhab. Jadilah fikih berputar dalam dirinya sendiri. Seorang ulama fikih mensyarah (menjelaskan) kitab fikih imam sebelumnya dengan penjelasan rinci berjilid-jilid besar, lalu datang ulama berikutnya yang meringkasnya, kemudian ada yang memberikan ta’liq (catatan) atas ringkasan itu untuk

www.facebook.com/indonesiapustaka

276

menguraikan sebagian ketidakjelasan, lalu ada yang menulis hasyiyah (catatan pinggir)-nya, kemudian ada yang kembali menguraikannya dengan detail. Demikianlah fikih mengalami kejumudan untuk menguraikan realitas yang ada. Terjadi pembengkakan kajian masalah ibadah sementara masalah-masalah politik Islam, masalah mu’amalat. Sehingga ketika terjadi serangan Barat terhadap negeri Islam pada akhir abad sembilan belas ditemukan banyak sekali orang-orang yang sudah kalah jiwanya, lalu menerima banyak sekali pikiran Barat yang bertentangan dengan syari’at Islam dan menanggalkan atribut keislaman. Sehingga ada seorang tokoh yang berfatwa memperbolehkan uang riba untuk memberi makan anakanak yatim, mengesahkan aturan yang menyamakan hak laki-laki dan wanita dalam memperoleh harta warisan. Buah dari mazhab fanatik adalah kejumudan fikih yang melatarbelakangi runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Pada masa itu memang ada ulama yang menyerukan untuk menolak taqlid. Banyak juga di antara ulama mazhab yang berijtihad dan berbeda dari pendapat mazhabnya, dengan mentarjih pendapat mazhab lainnya. Tetapi, terpaku dengan satu mazhab fikih menjadi ciri menonjol mayoritas umat Islam saat itu, terutama ketika ada suara dari sebagian pengikut mazhab yang fanatik melarang pindah ke mazhab lain. 4. Sejak Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah Sampai Hari Ini. Fase ini ditandai dengan semakin luasnya perbedaan antara dua madrasah fikih: Al-Madrasah AlMazhabiyyah, yaitu madrasah pengikut empat mazhab yang menganggap telah tertutupnya pintu ijtihad, dan keharusan seorang muslim untuk konsisten dengan salah satu dari empat mazhab. Al-Madrasah As-Salafiyah, yaitu madrasah yang menghendaki kembali langsung kepada Alquran dan As-Sunnah, melarang seorang muslim taqlid dalam masalah furu’, mewajibkannya berijtihad, mengkaji, dan mengambil langsung dari teks Alquran dan sunnah. Memang pertarungan ini sudah ada sejak fase sebelumnya, namun pada fase ini pertarungan itu semakin tajam dan meluas; dan menjadi tema penting dalam diskusi-diskusi antara para ulama dan pencari ilmu, bahkan di kalangan awam. Pendukung masing-masing madrasah menulis buku, menyebarkan artikel untuk mendukung pandangannya. Luasnya ruang dialog berdampak luas bagi mundurnya masing-masing pendukung madrasah itu dari sikap sektariannya, dan dapat mempersempit ruang perbedaan, dan bahkan terjadi pencairan, kalau saja tidak ada orang-orang yang ta’ashshub (fanatik) terhadap masing-masing madrasah, yang terus mempertahankan sikap sektariannya yang mengundang reaksi pihak lainnya. Fikih Ibadah; Adalah tafsiran ulama atas perintah dan larangan dalam bidang ibadah. Fikih Muamalah; 1. Adalah tafsiran ulama atas perintah dan larangan dalam bidang muamalah. 2. Fikih yang berkaitan dengan aktivitas perbuatan manusia dalam melakukan interaksi dengan sesamanya, termasuk di dalamnya masalah ekonomi. Fikih Muamalah Maliyah; Fikih muamalah yang membahas tentang harta atau benda. Finance House; Suatu lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha dalam pemberian kredit (pembiayaan).

www.facebook.com/indonesiapustaka

277

Financial Paper; Surat berharga. Financing to Deposit Ratio (FDR); Persentase perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah. Finished Goods; Persediaan barang jadi. Firma; Persekutuan dagang yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai satu nama bersama; dalam persekutuan dagang ini tiap peserta secara sendiri atau bersama-sama bertanggung jawab atas segala perikatan yang dibuat atas nama persekutuan dagang tersebut (venootchap). First Way Out; Usaha itu sendiri. Fiskal; Fiscal; Dharibiyyuun; Hal-hal yang berkenaan keuangan negara, terutama yang berkenaan pendapatan dan pengeluaran negara. Fit and Proper; Evaluasi terhadap integritas pemegang saham pengendali serta evaluasi terhadap integritas, kompetensi, dan independensi pengurus dalam mengendalikan kegiatan operasional bank. Fit and Proper Test Bank Syariah; Uji kemampuan dan kepatutan pada bank syariah. Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap: (a) calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi Bank Syariah dan pihak-pihak yang dicalonkan menjadi Direktur UUS; (b) PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah dalam hal terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) dalam kegiatan operasional bank syariah; dan (c) Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS dalam hal terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) dalam kegiatan operasional UUS. Uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa calon PSP memiliki: (1) integritas, yaitu (a) memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana; (b) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; (c) memiliki komitmen untuk mendorong Direksi mengembangkan bank syariah yang sehat dan tangguh (sustainable); (d) tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus); dan (e) tidak sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan. (2) kelayakan keuangan, yaitu memiliki kemampuan keuangan yang dibuktikan dengan antara lain: (a) memiliki sumber penghasilan utama yang dapat mendukung perkembangan bisnis bank syariah dalam jangka menengah dan jangka panjang; (b) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan hukum lainnya yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya dimaksud dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; (c) tidak

www.facebook.com/indonesiapustaka

278

memiliki utang yang bermasalah, termasuk tidak tercantum dalam daftar kredit macet; dan (d) kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan agar bank syariah dapat mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas. Langkahlangkah yang dilakukan dalam Uji kemampuan dan kepatutan adalah sebagai berikut: (a) pengumpulan data dan informasi; (b) pelaksanaan pemeriksaan khusus; (c) konfirmasi hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang dinilai dan/atau pihak terkait lainnya; (d) penyampaian hasil penilaian pertama kepada pihak-pihak yang dinilai dan pihak terkait lainnya; (e) penerimaan atas tanggapan pertama dari pihakpihak yang dinilai dan pengkajian atas tanggapan tersebut; (f ) penyampaian hasil penilaian kedua kepada pihak-pihak yang dinilai; (g) penerimaan atas tanggapan kedua dari pihak-pihak yang dinilai dan pengkajian atas tanggapan tersebut; dan (h) penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia. Fitur Step-Up; Fitur yang menjanjikan kenaikan tingkat suku bunga apabila opsi beli tidak dieksekusi pada jangka waktu yang telah ditetapkan Fixed Aset; Aset perusahaan yang berbentuk tanah, pabrik, bangunan, dan lain-lain Fixed Capital; Modal tetap. Fixed Income End User; Pada analisis pembiayaan, fixed income user memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Sumber pembayaran pasti (gaji); (2) Jumlah pembiayaan berdasarkan maksimal cash ratio (angsuran dibanding Take Home Pay), umumnya 35%-40%; (2) Untuk “mass product” diperlukan kerja sama dengan bagian HRD; (3) Risiko yang muncul; PHK, karyawan mengundurkan diri, perusahan tempat nasabah berkerja bermasalah, moral hazard bagian HRD/nasabah. Fixed Rate; Bunga tetap. Fixed Rate Aset (FRA); semua aset yang mempunyai jatuh tempo atau dapat diperbaharui tingkat bunganya lebih dari 6 bulan, dan tidak termasuk dalam golongan RSA. Fixed Rate Liabilities (FRL); Semua liabilitas yang mempunyai jatuh tempo atau dapat diperbaharui tingkat bunganya lebih dari 6 bulan, dan tidak termasuk dalam golongan RSL. Floating Market; Pasar yang mengambang, bisa ke syariah atau konvensional. Fluctuate Income End User; Pada analisis pembiayaan, fluctuate income user memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Sumber pembayaran relatif tidak “fixed”, karena nasabah adalah self employee atau wirausaha; (2) Penentuan cash ratio menggunakan data tab atau wawancara; (3) Sulit untuk dilakukan “mass product financing”; (4) Risiko yang muncul; Turunnya pendapatan usaha, moral hazard nasabah. Force Majeure; Keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari, seperti banjir dan gempa bumi (force majeure). Foreign Exchange Line (FX Line); Merupakan jenis fasilitas yang diberikan kepada nasabah dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah terhadap suatu valuta asing (transaksi foreign exchange) seperti transaksi spot, forward, maupun swapcontracts. Dalam transaksi ini pembayaran dan pembelian belum berupa dana yang efektif,

www.facebook.com/indonesiapustaka

279

tetapi hanya berupa perjanjian (kontrak) sehingga bank menanggung risiko atas tidak terbayarnya suatu transaksi. Foreign Exchange Risk; Risiko yang timbul karena kepemilikan atas obligasi dengan mata uang yang berbeda dari mata uang asal. Foreign Money Market; Uang atau uang kuasi yang diperdagangkan di luar negara di mana mata uang itu berlaku sah. Forex Trading; Perdagangan mata uang dengan mata uang asing, adalah media perdagangan mata uang asing. Secara sederhana forex trading lebih kurang sama dengan money changer. Bedanya pada forex, perdagangan tidak melibatkan uang dalam bentuk fisik. Kita hanya melakukan pemesanan dan bukti pembelian dan penjualan ada pada bukti transaksi. Jadi, keuntungan yang dapat diperoleh dari forex trading adalah nilai dari perbedaan mata uang yang Anda beli atau jual. Contohnya: Pada bulan lalu Anda membeli US Dollar sebanyak $1.000 dengan nilai Rp9000, lalu bulan ini nilai tukaran US$ menguat menjadi Rp9.500 per Dollar. Maka apabila saya menjual Dollar pada bulan ini, saya memperoleh keuntungan sebesar (Rp9.500–Rp9.000) = Rp500. Forex trading diperdagangkan dalam pasangan mata uang yang biasa disebut pairs. Contohnya USD/JPY yang artinya pasangan nilai tukar antara US Dollar dan Yen Japan. Di antara media-media lain di deretan bursa, forex trading adalah media yang paling besar modalnya. Besarnya sekitar US$ 2 triliun sehari. 46 kali lebih besar dibandingkan dengan pasaran bursa komoditi berjangka (kopi, emas, dan lain-lain) lainnya. maka forex trading lebih dikenal sebagai pasar paling mudah dan bebas di dunia. Kelebihan lainnya, forex trading aktif 24 jam sehari dan 5 hari seminggu. Dimulai dari pasaran Eropa, Amerika, Asia dan Australia. Jadi tidak seperti Bursa Saham KL yang hanya dapat bertransaksi di siang hari, forex trading (khususnya pada online forex trading) kita dapat bertransaksi kapan saja dan di mana saja. Tidak semua mata uang dapat diperdagangkan di sini. Hanya beberapa mata uang negara maju yang sering diperdagangkan yaitu US$ (US Dolar), JPY (Yen Jepun), GBP (Poundsterling), EUR (Euro), CHF (Swiss Franc), dan AUD (Australian Dollar) dan sebagainya. Dan pairs juga untuk EUR/US$, USD/JPY, CHF/US$, dan sebagainya. Kelebihannya lagi, forex trading diperdagangkan dalam margin model trading. Margin trading adalah perdagangan menggunakan jaminan saja. Jadi, jika Anda tergolong sebagai safe investor yang tidak menyukai risiko dalam portofolio Anda, tampaknya forex trading tidak sesuai bagi Anda. Hal ini disebabkan forex trading merupakan perdagangan yang memiliki pergerakan yang sangat cepat dalam pergerakan harga. Secara logiknya, forex trading membolehkan Anda memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dalam satu hari, namun juga dapat mengakibatkan Anda kehilangan dalam jumlah yang sama. Formula Penilaian Efek (Ekuitas dan Utang): Ketentuan Formula Penilaian Efek adalah: (1) Nilai suatu efek adalah penjumlahan nilai sekarang dari arus kas yang dihasilkan oleh efek yang bersangkutan. (2) Saham: arus kas yang dihasilkan adalah dividen dan hasil penjualan saham pada saat saham “x” dijual di akhir periode kepemilikan. (3) Obligasi: Arus kas yang dihasilkan adalah kupon yang akan diterima dan nilai pokok obligasi pada saat obligasi sampai pada “maturity”.

www.facebook.com/indonesiapustaka

280

Formula Perhitungan Persentase GWM; Adalah sebagai berikut: Jumlah harian saldo Rekening Giro Bank yang tercatat di Bank Indonesia setiap hari dalam 1 (satu) masa laporan dibagi dengan Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya. Formula Perhitungan Rasio Pembiayaan dalam Rupiah Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam Rupiah; Adalah sebagai berikut: Jumlah Pembiayaan dalam rupiah pada akhir masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya dibagi dengan Jumlah DPK dalam rupiah pada akhir masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya, kemudian dikalikan dengan 100%. Formulir Permohonan Kredit; Formulir yang memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur dalam rangka mendapatkan kredit. Dalam formulir tersebut diatur, antara lain, mengenai besarnya kredit, suku bunga, jangka waktu, syarat pembayaran, dan agunan (credit application). Formulir Permohonan Pembukaan Akun; Formulir yang memberikan keterangan secara lengkap mengenai permohon, termasuk contoh tanda tangan dan cara penggunaan rekening tersebut (application form for a banking account). Forward; Transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa’adah) dan penyerahannya dilakukan pada kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah). Lihat Transaksi forward. Four-Eyes Principle; Prinsip yang diterapkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional. FPJPS; Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah. FPJPS–Akad; FPJPS yang diterima oleh bank syariah menggunakan akad mudharabah. FPJPS BPRS; Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. FPJPS BPRS–Agunan; FPJPS wajib dijamin oleh BPRS dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai. Agunan yang berkualitas tinggi adalah berupa: (1) aset pembiayaan: aset pembiayaan yang dapat dijadikan agunan FPJPS wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki akad Pembiayaan yang masih berlaku selama jangka waktu FPJPS; b. memiliki kolektibilitas lancar selama paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir; c. memiliki agunan; d. bukan merupakan Pembiayaan kepada pihak terkait BPRS; dan e. memiliki saldo pokok tidak melebihi plafon Pembiayaan dan batas maksimum penyaluran dana. (2) surat berharga yang dimiliki pemegang saham: surat berharga yang dimiliki pemegang saham berupa: a. surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia yang meliputi Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah

www.facebook.com/indonesiapustaka

281

Negara (SBSN) dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI); b. surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lainnya yang pada saat permohonan FPJPS memiliki peringkat paling kurang peringkat investasi (investment grade), aktif diperdagangkan, dan sisa jangka waktu surat berharga paling kurang 90 (sembilan puluh) hari. Surat berharga yang dimiliki pemegang saham hanya dapat digunakan sebagai agunan FPJPS dalam hal aset Pembiayaan yang dimiliki oleh BPRS tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJPS. FPJPS BPRS–Syarat; BPRS dapat mengajukan permohonan FPJPS sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) memiliki penilaian tingkat kesehatan paling kurang peringkat komposit 3 (PK-3) selama 2 (dua) periode terakhir; (b) memiliki penilaian faktor manajemen paling kurang peringkat C selama 2 (dua) periode terakhir; dan (c) memiliki arus kas harian negatif selama 14 (empat belas) hari kalender terakhir. (3) Plafon FPJPS diberikan paling banyak sebesar kebutuhan pendanaan jangka pendek BPRS untuk mencapai Rasio Kebutuhan Kas sebesar 10% (sepuluh persen). FPJPS BUS; Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah untuk bank umum syariah. FPJPS BUS–Agunan; FPJPS wajib dijamin oleh BUS dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai. Agunan yang berkualitas tinggi adalah berupa: 1. Surat berharga; Jenis surat berharga: a. Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia yang meliputi SBSN dan SBIS; b. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lainnya yang pada saat permohonan FPJPS memiliki peringkat paling kurang peringkat investasi (investment grade), aktif diperdagangkan, dan sisa jangka waktu surat berharga paling kurang 90 (sembilan puluh) hari. 2. Aset pembiayaan. Aset pembiayaan yang dapat dijadikan agunan FPJPS wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Kolektibilitas lancar selama 3 (tiga) bulan terakhir; b. Bukan merupakan pembiayaan konsumsi kecuali Pembiayaan pemilikan rumah; c. Bukan merupakan Pembiayaan kepada pihak terkait Bank; d. Aset pembiayaan memiliki agunan; e. Saldo pokok pembiayaan tidak melebihi plafon pembiayaan dan batas maksimum penyaluran dana pada saat diberikan; dan f. Memiliki akad pembiayaan dan pengikatan agunan yang memiliki kekuatan hukum. FPJPS BUS–Ketentuan; Berikut ini adalah beberapa ketentuan mengenai SPJPS BUS: (1) bank umum syariah (BUS) yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek dapat memperoleh FPJPS. (2) FPJPS hanya dapat diajukan apabila Bank memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (capital adequacy ratio) positif. (3) Plafon FPJPS diberikan berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan Bank memenuhi GWM dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4) Pencairan FPJPS dilakukan sebesar kebutuhan Bank untuk memenuhi kewajiban GWM dalam mata uang rupiah. FPJPS wajib dijamin oleh Bank dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai. FPJPS BUS–Nilai Aset; Nilai aset yang digunakan sebagai agunan FPJPS BUS ditetapkan sebagai berikut: a. Dalam hal agunan berupa SBIS, nilai agunan ditetapkan paling kurang sebesar 100% (seratus persen) dari plafon FPJPS yang dihitung berdasarkan

www.facebook.com/indonesiapustaka

282

nilai nominal surat berharga tersebut; b. Dalam hal agunan berupa SBSN, nilai agunan ditetapkan paling kurang sebesar 105% (seratus lima persen) dari plafon FPJPS yang dihitung berdasarkan nilai pasar surat berharga tersebut. c. Dalam hal agunan berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, nilai agunan ditetapkan sesuai dengan jenis surat berharga paling kurang sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari plafon FPJPS, yang dihitung berdasarkan nilai pasar surat berharga. d. Dalam hal agunan berupa aset pembiayaan, nilai agunan tersebut ditetapkan paling kurang sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari plafon FPJPS, yang dihitung berdasarkan saldo pokok aset pembiayaan. Franc; Satuan dasar nilai uang Prancis dan beberapa negara lain, seperti Belgia dan Swiss (franc) Franco; Syarat-syarat penyerahan barang dalam penentuan harga yang menyatakan semua ongkos sampai di tempat yang disebut ditanggung penjual (franco). Front Office (Dealing Room); Risiko operasional berupa kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan transaksi; Kesalahpahaman dengan counterparty; Kesalahan penyesuaian posisi (covering) karena salah informasi posisi; Kesalahankesalahan dalam pemasukan data ke dalam sistem, seperti jual menjadi beli, kesalahan jumlah, harga atau exchange rate, counterparty, maturity date, settlement instruction, dan lainnya; Kesalahan terkait dengan penyesuaian pelaksanaan sistem prosedur. Fully Integrated; Seluruh modul sudah terintegrasi secara penuh dengan pembukuan dan dalam setiap aktivitas transaksi pada modul-modul tersebut secara otomatis akan bertransaksi pula ke rekening pembukuan. Fulus (Mata Uang Kartal); Uang logam kecil terbuat selain dari emas dan perak yang dikeluarkan oleh departemen keuangan pemerintah untuk memudahkan pembayaran. Uang ini berfungsi sama dengan nuqud muqayyad. Fulus; Uang logam tembaga. Fund Gap; Selisih antara Rate Sensitive Aset (RSA) dan Rate Sensitive Liabilities (RSL). Fungsi Bank Syariah; (1) Menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. (2) Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. (3) Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). Fuqara’; Jamak kata faqir. Lihat Faqir. Future Non-Delivery Trading atau Margin Trading; Perdagangan tanpa penyerahan. Futures; 1. Perbedaan nilai antara pembelian dari penjualan future yang tertuang dalam future contracts secara simultan dalam instrumen keuangan yang sama untuk dikirim dalam waktu yang berbeda; (keuangan): Perbedaan nilai antara opsi membeli dan opsi menjual pada sekuritas yang sama; (valuta asing): Perbedaan harga permintaan dan penawaran dalam pasar spot; dikenal juga sebagai spot spread, sin. selisih nilai (spread); 2. Adalah kontrak berjangka panjang yang bersifat

283

www.facebook.com/indonesiapustaka

mengikat atau memberi kewajiban kepada kedua belah pihak untuk membeli atau menjual underlying aset tertentu (berupa valuta asing, tingkat bunga, ekuitas, atau komoditas) berdasarkan tingkat harga yang ditetapkan saat ini yang penyelesaian transaksinya dilakukan secara cash settlement pada masa yang akan datang sesuai dengan expiration date yang ditetapkan dalam kontrak tersebut. Munculnya futures karena pembeli pada umumnya memiliki preferensi yang berbeda atas spesifikasi kualitas, jumlah dan tempat penyerahan aset dasarnya. Spesifikasi kuantitas dan kualitas underlying asets, initial price, dan besarnya margin bagi kedua belah pihak tetap ditentukan oleh exchange’s clearing house atau bursa khusus memperdagangkan futures secara terorganisasi. Harga atas underlying asets dibedakan menjadi initial futures price (harga awal) dan terminal future price (harga pada saar kontrak futures di exercise) apabila terminal futures price lebih rendah daripada initial futures ketika dilaksanakan exercise, penjual akan mendapat profit. Sebaliknya, jika pada saat dilaksanakan exercise, terminal future price-nya dari underlying asets lebih tinggi daripada initial futures price-nya, penjual yang akan memperoleh keuntungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak dalam kontrak futures ini memiliki symetric exposure, mengingat adanya potential loss dan profit function yang seimbang antara penjual dan pembeli. Kontrak futures bukan dimaksudkan untuk memiliki underlying asets secara fisik, melainkan lebih merupakan financial instrument yang digunakan untuk meminimalisasi ekspektasi risiko dalam upaya mencapai profit tertentu. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, sehingga kontrak futures pada umumnya tidak dipertahankan hingga expiration date, melainkan diselesaikan dengan cara closing out the position atau direserve sebelum berakhirnya masa kontrak. Reverse dilakukan dengan mengambil posisi berlawanan atas kontrak yang sama, yaitu sebagai penjual kontrak futures pada tingkat harga yang lebih tinggi. Misalnya, Jika Anda ingin membeli kontrak futures pada 1 april 2008 atas komoditas tomat di Italia sebanyak 20.000 kg dengan initial futures price sebesar US$0,5 per kg. apabila tingkat harga yang berlaku atas underlying asets-nya pada 1 Oktober adalah $0,9 per kg, Anda dapat mereserve posisinya pada saat itu dengan menjual kontrak futures yang sama. Untuk itu ia akan memperoleh profit sebesar 20.000 x US$0,4 = $8.000. Futures Contract; Lihat Kontrak Berjangka.

284

www.facebook.com/indonesiapustaka

G Gadai–Pegadaian; 1. Badan usaha yang meminjamkan uang dengan menerima barang bergerak sebagai jaminan, pada umumnya terdiri atas perhiasan atau barang rumah tangga (pawn shop); 2. Hak tanggungan atas barang bergerak, barang jaminan harus lepas dari kekuasaan debitur (pand). Gadai Syariah; Gadai yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Lihat Rahn. Gadai Ulang; Penyerahan barang jaminan nasabah kepada bank lain sebagai jaminan atas kredit yang ditarik oleh bank yang menyerahkan barang jaminan tersebut (herbelening). Gagal–Kegagalan; perbankan: Ketidakberhasilan suatu bank untuk memenuhi kewajibannya kepada bank lain; surat berharga: Perdagangan surat berharga yang penjualannya tidak terlaksana karena, misalnya, kesalahan penjual, yaitu tidak dapat memberikan surat berharga yang diperdagangkan ataupun kesalahan pembeli yang tidak dapat membayar harga yang telah ditentukan (fall). Gain On Sale; Keuntungan Atas Penjualan Aset dalam Transaksi Sekuritisasi; Keuntungan yang diperoleh bank sebagai kreditur asal (originator) atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi (gain on sale) yang bersumber dari kapitalisasi pendapatan masa mendatang (expected future margin) atau kapitalisasi pendapatan dari penyediaan jasa (servicing income). Gait–Penggaitan Cek; Cara memperoleh dana dalam bentuk kredit terselubung melalui penarikan cek untuk menutup kekurangan saldo pada bank lain, cek bank lain; sin. Tarik ulur cek (check kitting). Gaji; Pembayaran khusus untuk jasa yang biasanya dibayar setiap minggu, dua mingguan atau bulanan. Gaji dibedakan dari upah, yang biasanya dibayar berdasarkan hitungan per jam (salary). Galat Kelola; Situasi dalam pengelolaan sumber dana dan penempatannya (ALMA) ketika aset menghasilkan laba dan utang dibayar tidak seimbang. Juga dikenal sebagai suatu mismatch book sebagai contoh apabila suatu aset digadaikan oleh suatu badan yang pinjamannya berbeda jatuh temponya. Dalam kenyataan sistem perbankan nasional bank dan lembaga simpanan meminjam dalam jangka pendek dan meminjamkan dalam jangka panjang; sin. Kesalahan pengelolaan (mismatch). Galat Kompensasi; Kesalahan pembukuan yang saling menghapuskan pengaruhnya terhadap keseimbangan neraca, sin. Kesalahan kompensasi (compensating errors). Galat Tak Muncul; Kesalahan yang tidak dapat terungkap melalui pemeriksaan buku secana rutin, misalnya kesalahan menghitung bunga atau kesalahan membukukan ongkos ke dalam akun aktiva. Kesalahan itu dapat terungkap melalui teknik pemeriksaan khusus, seperti hitung ulang; sin. Kesalahan tak muncul (nonself revealing error).

www.facebook.com/indonesiapustaka

285

Galat Tak Sengaja; 1. Kesalahan tanpa disengaja seperti salah tik, salah hitung, dan lupa pembukuan; 2. Kesalahan tak sengaja (untentional error). Galat Termaklumi; Kesalahan karena ada nilai yang tidak dibukukan, tetapi tidak memengaruhi keseimbangan neraca; sin. Kesalahan termaklumi (error of ommission). Galat Terpendam; Kesalahan yang sengaja ditutupi, misalnya penyesuaian saldo perkiraan kas dengan persedian uang tunai, dengan cara mengubah jumlah vertikal; sin. Kesalahan terpendam (concealed error). Gap Analysis; Analisis perbedaan fungsi, proses dan alur bisnis. Garansi Bank; Suatu jaminan yang diberikan Bank yang menyatakan, bahwa pihak bank akan memenuhi kewajiban kepada pihak penerima jaminan (bouwheer) apabila pihak yang dijamin/nasabah tidak dapat atau gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan (cedera janji/wanprestasi). Garansi Bank–Jenis; Jenis-jenis Garansi Bank adalah: (1) Bank Garansi Umum: garansi bank yang diterbitkan untuk menjamin transaksi secara umum seperti perjanjian jual bei, perjanjian keagenan, dan lain-lain. (2) Bid/Tender Bid: garansi bank yang diterbitkan untuk keperluan mengikuti tender suatu proyek dengan ketentuan bank akan menjamin pembayaran sejumlah uang kepada beneficiary apabila pihak applicant tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam persyaratan tender dan atau menarik diri setelah ditunjuk sebagai pemenang tender. (3) Advance Payment Bond: garansi bank yang diberikan untuk menjamin applicant atas penarikan sejumlah uang sebagai uang muka dari pihak yang dijamin dan akan digunakan untuk keperluan proyek yang dimaksud dalam kontrak. (4) Performance Bond: garansi bank yang diterbitkan bank dalam rangka penjaminan terhadap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek/transaksi oleh pihak yang dijamin dengan ketentuan pihak bank akan membayar sejumlah uang kepada pihak penerima jaminan (beneficiary) apabila ternyata pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian (kontrak)/Surat Perintah Kerja. (5) Retention/ Maintenance Bond: garansi bank yang diperlukan untuk mendapatkan sisa uang atas proyek yang telah selesai dikerjakan (100%) berdasarkan kontrak. Sisa uang dimaksud sebenarnya baru dibayar pihak penerima jaminan setelah selesainya masa pemeliharaan pekerjaan (dinyatakan dengan Certificate of Satisfaction). (6) Standby Letter of Credit: garansi bank yang diterbitkan oleh bank (issuing bank) atas permintaan applicant (debitur atau pihak lain yang disetujui debitu) yang memberi hak kepada penerima jaminan/pihak ketiga (beneficiary) untuk mencairkan dana sejumlah yang dinyatakan dalam standby L/C apabila applicant tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam standby L/C tersebut. Standby L/C internasional tunduk pada UCPDC500. (7) Shipping Guarantee: surat jaminan yang diterbitkan bank atas kepentingan/permintaan importer dan ditujukan kepada Maskapai Pelayaran bahwa importer adalah pihak yang berhak menguasai barang yang diangkut. Shipping guarantee merupakan pengganti Bill of lading (B/L) yaitu dokumen resmi pengambilan barang.

www.facebook.com/indonesiapustaka

286

Garis Bermagnet; Garis pada pita magnet ditera pada kartu debit dan kredit bank yang berisi kode berupa informasi identitas pemegang kartu, seperti nomor rekening dan tanggal kedaluwarsa kartu tersebut yang berguna untuk transaksi otomasi; standar untuk garis bermagnet dalam industri kartu bank memperkenankan adanya tiga lajur yang terpisah untuk memasukkan data, yaitu: lajur 1. Dikembangkan oleh asosiasi angkutan udara internasional untuk otomasi tiket pesawat udara; lajur 2. Dikembangkan oleh Asosiasi Bankir Amerika untuk otomasi transaksi keuangan, dan lajur 3. Dikembangkan oleh industri manajemen untuk terminal transaksi keuangan dengan sistem off-line (tidak dihubungkan dengan pemroses (processor), atau komputer induk dalam rangka otorisasi transaksi (magnetic stripe). Garis Besar; Uraian singkat suatu masalah atau peristiwa yang tetap dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan masalah atau peristiwa tersebut (outline). Garis Cek; Garis atau ruang yang terdapat dalam blangko cek untuk pencantuman nama atau pihak kepada siapa cek tersebut harus dibayar (payee line). Ghashb–Merampas Harta Hasil Rampasan; memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Merampas harta hasil rampasan dari pelaku perampasan adalah merampas juga. (2) Pelaku perampasan kedua yang mengembalikan harta rampasan kepada pelaku perampasan pertama, terbebas dari tanggung jawab. Ghashb–Perampasan Benda Tetap; memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Pelaku perampasan benda tetap wajib mengembalikan benda itu kepada pemiliknya tanpa penambahan atau pengurangan. (2) Pelaku perampasan wajib membongkar bangunan dan atau menebang tanaman yang dilakukannya di atas tanah yang dirampasnya atau mengeluarkan dana untuk biaya penebangan dan pembongkaran, jika tanah rampasan akan dikembalikan kepada pemiliknya. (3) Pelaku perampasan dapat menghibahkan bangunan dan tanamannya kepada pemilik apabila pemilik tanah yang dirampas menerimanya. Ghashb–Perusakan Harta Secara Langsung; Memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Pihak yang melakukan perusakan harta orang lain, wajib mengganti kerugian. (2) Pemilik berhak menuntut ganti rugi kepada perusak harta miliknya walaupun harta tersebut ketika dirusak berada di bawah kekuasaan orang lain. (3) Barang siapa yang merusak harta milik orang lain, maka ia harus mengganti kerugian walaupun tidak sengaja. (4) Jika perusakan merusak keseluruhannya, maka ia harus mengganti seluruh harga harta itu. (5) Jika perusakan tidak merusak keseluruhannya, maka ia harus mengganti senilai yang dirusaknya. (6) Seseorang yang melakukan sesuatu yang mengakibatkan penyusutan nilai harta milik orang lain, ia harus mengganti kerugian. (7) Orang yang merusak sebuah bangunan atas perintah yang berwajib demi kepentingan umum, tidak wajib membayar ganti rugi. (8) Orang yang merusak sebuah bangunan atas insiatifnya sendiri meskipun demi kepentingan umum, wajib membayar ganti rugi. Ghashb–Perusakan Harta Secara Tidak Langsung; memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Perusakan dapat terjadi dengan perbuatan langsung dan perbuatan tidak langsung; serta dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja. (2) Perusak tidak

www.facebook.com/indonesiapustaka

287

langsung yang dilakukan secara sengaja, wajib membayar ganti rugi. (3) Perusak tidak langsung yang terjadi karena kelalaiannya, wajib membayar ganti rugi. (4) Ganti rugi perusakan tidak langsung dapat dilakukan secara langsung, melalui mediator, dan atau pengadilan. (5) Pihak-pihak penyebab langsung atas kerusakan atau penyusutan nilai suatu harta, harus bertanggung jawab. (6) Hakim berhak memutuskan tentang pelaku yang harus bertanggung jawab jika terdapat dua sebab yang tidak langsung yang mengakibatkan kerusakan atau penyusutan nilai suatu harta. Ghashb–Rukun dan Syarat; Ketentuan Rukun dan Syarat Ghashb adalah sebagai berikut: (1) Rukun Ghashb/perampasan terdiri atas: a. pelaku Ghashb/perampasan; b. korban perampasan; c. harta rampasan; dan d. perbuatan perampasan. (2) Menghalanghalangi pihak atau pihak-pihak untuk menggunakan kekayaannya termasuk perampasan. (3) Mengingkari keberadaan wadi’ah bih termasuk perampasan. (4) Pelaku perampasan diharuskan mengembalikan harta yang dirampasnya jika harta itu masih ada dalam kekuasaannya. (5) Segala biaya yang berhubungan dengan transportasi yang berkaitan dengan penyerahan harta rampasan adalah tanggung jawab pelaku perampasan. (6) Pelaku perampasan wajib memperbaiki dan atau mengganti kerusakan harta yang telah dirampasnya. (7) Pelaku perampasan wajib mengganti harta yang telah dirampasnya jika harta tersebut telah hilang atau telah dipindahtangankan. (8) Penggantian harta dapat dilakukan dengan harta yang sama atau dengan nilai harganya. (9) Pelaku perampasan telah terbebas dari tanggung jawab penggantian bila ia telah menyerahkan kembali harta yang telah dirampasnya kepada pemiliknya. (10) Perampasan dianggap tidak terjadi jika pelaku perampasan mengembalikan harta yang dirampasnya kepada korban perampasan sebelum korban perampasan mengetahui bahwa hartanya telah dirampas. (11) Pelaku perampasan berhak mengadu ke pengadilan apabila korban perampasan menolak untuk menerima harta yang telah dirampasnya. (12) Pelaku perampasan harus mengembalikan harta yang dirampasnya kepada korban perampasan atau kepada wali yang mengampu orang yang hartanya dirampas. (13) Korban perampasan berhak meminta penggantian harta yang sejenis atau meminta ganti uang yang senilai dengan benda yang dirampas, kepada pelaku perampasan jika harta yang dirampas yang akan dikembalikan telah dimodifikasi atau telah berkurang kualitasnya. (14) Pelaku perampasan wajib membayar harga penyusutan nilai dari harta yang dirampasnya jika penyusutan nilai terjadi karena perbuatannya. (15) Setiap pertambahan nilai dari harta rampasan menjadi milik korban perampasan. GCG; Good Corporate Governance. Gelap–Penggelapan; Pemilikan sesuatu oleh seseorang dengan sengaja dan melawan hukum atas barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang dipercayakan padanya (embezzlement). General Ledgers; Buku besar. Generally Accepted Accounting Principles (GAAP); Konvensi, peraturan, dan prosedur

www.facebook.com/indonesiapustaka

288

yang mendefinisikan praktik akuntansi yang lazim yang diterapkan di AS, termasuk panduan kasar dan prosedur yang terperinci; doktrin dasarnya diajukan oleh Accounting Principles Board of the American Institute of Certified Public Acountants, yang pada tahun 1973 digantikan oleh Financial Accounting Standard Board. Gerakan Pekerja; usaha pekerja, baik sendiri maupun bersama, untuk memperoleh suatu perbaikan kesejahteraan melalui kekuasaan politik atau kekuatan ekonomi (labour movement). Ghalabah al-Dayn; Utang yang tidak pernah lunas. Ghanimah; Harta rampasan perang; Harta rampasan yang diperoleh melalui peperangan. Gharar; 1. Menurut bahasa: ancaman/bahaya (risk or uncertainty). Menurut istilah: beberapa definisi ulama: (a) Imam Sarakhsi: tidak diketahui hasilnya; (b) Imam Qorafi: tidak diketahui terjadi/hasil/tidak; (c) Imam Asnawi: dua kemungkinan yang paling dominan yang paling ditakutkan; (d) Ibnu Taymiah: tidak diketahui akibatnya. (e) Ibnu Qoyyim: yang tidak dapat diserah terimakan; (f ) Musthofa Zarqa’: jual beli yang tidak jelas batasannya & objeknya karena risiko sehingga mirip judi. 2. Transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan/atau tipuan dari salah satu pihak; seperti bai’ ma’dum (jual beli sesuatu yang belum ada barangnya). Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan gharar sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Lihat Taghrir. Gharim; Orang-orang yang berutang; Orang yang berutang karena untuk kebaikan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Termasuk salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq zakat). Ghashab; Mengambil hak milik orang lain tanpa izin dan tanpa berniat untuk memilikinya. Ghasul al Hisab; Penutupan perhitungan/tutup buku. Kegiatan tutup buku dalam akuntansi disesuaikan dengan kesepakatan para pihak yang terlibat usaha. Dalam praktik akuntansi konvensional, kegiatan tutup buku ini diadakan setiap akhir tahun sesuai dengan kesepakatan pihak yang terkait. Ghisy; Kecurangan; Perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan kerugian pada pihak lain, misalnya seseorang yang membuat pernyataan palsu, menyembunyikan atau menghilangkan bukti yang penting. Ghubn: Penyamaran Harga Barang; Ghubn secara bahasa artinya adalah pengurangan. Dalam terminologi ilmu fikih, artinya adalah pengurangan pada salah satu alat kompensasi, atau barter antara dua alat kompensasi dianggap tidak adil karena tidak sama antara yang diberi dengan yang diterima. Seperti orang yang menjual rumah seharga sepuluh juta padahal hartanya hanya delapan juta. Dari pihak orang yang melakukan penyamaran harga, berarti memindahkan kepemilikan barang dengan kompensasi lebih dari harga barang. Sementara dari pihak yang menjadi korban penyamaran harga barang, memiliki barang dengan harga lebih

www.facebook.com/indonesiapustaka

289

mahal dari harga sesungguhnya barang tersebut. penyaamaran harga barang itu sendiri menurut kalangan ahli fikih ada dua macam (a) Penyamaran Ringan; (b) Penyamaran Berat. Lihat Cacat–Dalam Perjanjian Usaha. Ghulul; Tindakan pengkhianatan, korupsi termasuk perbuatan ghulul. Gilda; kumpulan pengusaha sejenis, didirikan untuk saling membantu dan melindungi semua anggota (guild; gild). Giro; Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (giro; checking accounts). Giro Bilyet; Surat dengan bentuk tertentu berisi permintaan nasabah kepada bank untuk memindahbukukan dananya kepada pihak lain (giro biljet). Giro Mudharabah; Giro yang dijalankan berdasarkan prinsip mudharabah. Giro Mudharabah–Ketentuan Akad; Mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah Muthlaqah, dan mudharabah muqayyadah, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu, maupun objek investasinya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah. Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah mismanagement (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah giran tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil giro mudharabah dibebankan langsung ke rekening giro mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil. Giro Mudharabah–Ketentuan Umum; Ketentuan Umum Giro berdasarkan mudharabah sebagai berikut: (1) Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana; (2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan

www.facebook.com/indonesiapustaka

290

mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. (3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang; (4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk dalam akad pembukaan rekening; (5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya; (6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Giro Mudharabah–Pembayaran Bagi Hasil; Dalam hal pembayaran bagi hasil pada giro mudharabah, bank syariah menggunakan metode end of month, yaitu: (a) Pembayaran bagi hasil giro mudharabah dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan; (b) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan giro. (c) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir. (d) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari). (e) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah. Giro Mudharabah–Perhitungan Bagi Hasil; Perhitungan bagi hasil giro mudharabah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil giro mudharabah adalah sebagai berikut: Bagi Hasil = (hari bagi hasil x saldo rata-rata harian x tingkat bagi hasil)/hari kalender yang bersangkutan. Dalam memperhitungkan bagi hasil giro mudharabah tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: (1) Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah: (i) Pembulatan ke atas untuk nasabah; (ii) Pembukatan ke bawah untuk bank; (2) Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat. Giro Mudharabah–Syarat; Syarat giro mudharabah adalah sebagai berikut: (a) Nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib); (b) Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan akad mudharabah dengan pihak lain; (c) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang, serta dinyatakan jumlah nominalnya; (d) Nasabah wajib memelihara saldo giro minimum yang ditetapkan oleh Bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening; (e) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. (f ) Pemberian keuntungan untuk nasabah didasarkan pada saldo terendah setiap akhir bulan laporan. (g) Bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya; dan (h) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Giro Syariah; Simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

291

Giro Wadiah; Simpanan atau titipan pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat (wadi’ah demand deposit). Syarat giro wadiah adalah sebagai berikut: (a) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan; (b) dana titipan disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal; (c) dana titipan dapat diambil setiap saat; (d) tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah; (e) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah. Giro Wadiah–Akad; Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip wadiah yad dhamanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya. Giro Wadiah–Bonus; Bank syariah dapat memberikan bonus atas penitipan dana wadiah. Pemberian bonus dimaksud merupakan kewenangan bank dan tidak boleh diperjanjikan di muka. Giro Wadiah–Ketentuan Umum; Dari pemaparan di atas, dapat dinyatakan beberapa ketentuan umum giro wadiah sebagai berikut: (1) Dana wadiah dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana wadiah tersebut. (2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat, namun tidak boleh diperjanjikan di muka. (3) Pemilik dana wadiah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (on call), baik sebagian ataupun seluruhnya. Giro Wadiah–Teknik Perhitungan Bonus; Pada prinsipnya, teknik perhitungan bonus wadiah dihitung dari saldo terendah dalam satu bulan. Namun demikian, bonus wadiah dapat diberikan kepada giran sebagai berikut: (1) Saldo terendah dalam satu bulan takwim di atas Rp1.000.000,00 (bagi rekening yang bonus wadiahnya dihitung dari saldo terendah), (2) Saldo rata-rata harian dalam satu bulan takwim di atas Rp1.000.000,00 (bagi rekening yang bonus gironya dihitung dari saldo rata-rata harian), (3) Saldo hariannya di atas Rp1.000.000,00 (bagi rekening yang bonus wadiahnya dihitung dari saldo harian). Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus giro wadiah adalah sebagai berikut: a. Bonus wadiah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan. Rumus bonus = tarif bonus wadiah x saldo terendah bulan yang bersangkutan; b. Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan. Rumus Bonus = tarif bonus wadiah x saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan; c. Bonus wadiah atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan

www.facebook.com/indonesiapustaka

292

saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif. Rumus Bonus = tarif bonus wadiah x saldo harian ybs x hari efektif. Dalam memperhitungkan pemberian bonus wadiah tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah: (1) Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan; (2) Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan; (3) Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya: bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari; (4) Saldo harian adalah saldo pada akhir hari; (5) Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, namun termasuk hari tanggal tutup buku; (6) Dana giro yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadiah, kecuali apabila perhitungan bonus wadiahnya atas dasar saldo harian. Giro Wajib Minimum (Statutory Reserve)/GWM; Simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. Globalisasi; 1. Proses dari transaksi keuangan dalam pasar keuangan yang pelaku pasarnya berkembang ke arah hilangnya batas geografis suatu negara; 2. Integrasi dari pasar keuangan dunia ke dalam satu kesatuan; dalam proses globalisasi terjadi saling ketergantungan antara pembeli dan penjual peranti keuangan di pusat keuangan seluruh dunia (globalization) Going Rate Pricing; Metode Penentuan Harga Going Rate Pricing pada pembiayaan bank syariah, bisa dilihat pada Penentuan Harga Pembiayaan Syariah–Going Rate Pricing. Good Corporate Governance (GCG)–Definisi; Sampai saat ini para ahli tetap menghadapi kesulitan dalam mendefinisikan GCG yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan. Tidak terbentuknya definisi yang akomodatif bagi semua pihak yang berkepentingan dengan GCG disebabkan karena cakupan GCG yang lintas sektoral. GCG dapat didekati dengan berbagai disiplin ilmu antara lain ilmu makroekonomi, teori organisasi, teori informasi, akuntansi, keuangan, manajemen, psikologi, sosiologi dan politik (Turnbull, 1977). Definisi CGC menurut Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur). Tujuan utama dari GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (check and balances) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. Sementara Syakhroza (2003) mendefinisikan GCG sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tata kelola organisasi secara baik apakah dilihat dalam konteks mekanisme internal organisasi

www.facebook.com/indonesiapustaka

293

ataupun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip di atas sedangkan mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmoni tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi. Good Corporate Governance (GCG) Bank Syariah; Prinsip yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi. Tujuannya adalah: (a) Pengembangan usaha bank syariah, (b) Penerapan Risk Culture, (c) Zero fraud. (d) Pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif, (e) Pertanggungjawaban bank syariah kepada pemegang saham dan stakeholders. Good Corporate Governance (GCG) Bank Syariah–Pilar; Sistem GCG yang efektif bagi bank syariah dibangun dengan memperhatikan sejumlah pilar mekanisme GCG, antara lain: 1. Peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus dioptimalkan untuk memberikan keyakinan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak melanggar kaidah-kaidah syariah. 2. Bank syariah harus memiliki sistem pengawasan internal dan manajemen risiko yang tangguh. Hal ini penting agar dapat mendeteksi dan menghindari terjadinya salah kelola dan penipuan maupun kegagalan sistem dan prosedur pada bank syariah. 3. Dalam konteks syariah, auditor eksternal tidak saja berperan untuk memberikan opini bahwa laporan keuangan bank telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Auditor eksternal juga harus bekerja sama dan mengorelasikan pekerjaannya kepada DPS dan auditor internal untuk mendapat keyakinan bahwa penyajian laporan keuangan telah memiliki tingkat pengungkapkan dan transparansi yang memadai. 4. Transformasi budaya korporasi yang islami dan peningkatan kualitas SDM harus menjadi komitmen bagi manajemen bank syariah. 5. Perangkat hukum dan peraturan Bank Indonesia dan pasar modal yang sesuai dengan karakteristik bank syariah menjadi prasyarat guna terciptanya iklim pengawasan dan GCG yang sehat bagi perbankan syariah. Good Corporate Governance (GCG) Bank Syariah–Prinsip; Pada dasarnya prinsipprinsip pokok dan best practices GCG yang dikembangkan pada perbankan syariah hampir sama dengan perbankan konvensional. Hal ini disebabkan karena secara umum, fungsi bank syariah sama dengan perbankan konvensional. Faktorfaktor yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan konsep GCG di antaranya adalah kultur manajemen, akuntansi, dan pengawasan. Sebab, faktor-faktor tersebut nantinya dapat memengaruhi berbagai hal, seperti perlindungan hak stakeholder. Istilah stakeholder dalam perbankan syariah mencakup pemegang saham, manajemen bank, karyawan, dan investement account holder (IAH). Investment account holder (IAH) merupakan nasabah atau deposan dalam perbankan konvensional. Implementasi tata kelola perusahaan secara efektif dalam perbankan syariah memerlukan adanya pemahaman mengenai prinsipprinsip GCG yang meliputi: (1) Akuntabilitas berarti tuntutan agar manajemen perusahaan memiliki kemampuan answerability, yaitu kemampuan untuk merespons pertanyaan dari stakeholders atas berbagai corporate action yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

294

mereka lakukan. (2) Transparansi berarti ketersediaan informasi yang akurat, relevan dan mudah dimengerti yang dapat diperoleh secara low-cost sehingga stakeholders dapat mengambil keputusan yang tepat. Karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kualitas, kuantitas dan frekuensi dari laporan kegiatan perusahaan. (3) Responsibility memastikan bahwa bank dikelola secara hati-hati sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menetapkan manajemen risiko dan pengendaliaan yang sesuai. (4) Independency bertindak hanya untuk kepentingan bank dan tidak dipengaruhi aktivitas-aktivitas yang mengarah pada timbulnya conflict of interest. (5) Fairness menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, manajemen dan karyawan bank, nasabah serta stakeholder lainnya. Dalam ajaran Islam, kelima prinsip-rpinsip pokok GCG di atas sesuai dengan norma dan nilai Islami dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip ’adalah (keadilan), tawazun (keseimbangan), mas’uliyah (akuntabilitas), akhlaq (moral), shiddiq (kejujuran), amanah (pemenuhan kepercayaan), fathanah (kecerdasan), tabligh (transparansi, keterbukaan), hurriyah (independensi dan kebebasan yang bertanggung jawab), ihsan (profesional), wasathan (kewajaran), ghirah (militansi syariah, militansi syariah, idarah (pengelolaan), khilafah (kepemimpinan), aqidah (keimanan), ijabiyah (berpikir positif ), raqabah (pengawasan), qira’ah dan ishlah (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan). Good Corporate Governance (GCG) Bank Syariah–Tujuan; Penerapan sistem GCG dalam perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) melalui beberapa tujuan berikut: 1. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi ke depan; 2. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan; 3. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholders; 4. Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi secara legitimate; 5. Meminimalkan agency cost dengan mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antara pihak prinsipal dengan agen; 6. Memimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para penyedia modal. Meningkatkan nilai perusahaan yang dihasilkan dari biaya modal yang lebih rendah, meningkatkan kinerja keuangan dan persepsi yang lebih baik dari para stake holders atas kinerja perusahaan pada masadepan. Dengan demikian melalui beberapa tujuan tersebut, penerapan GCG pada bank syariah diharapkan: (a) semakin meningkatnya kepercayaan publik kepada bank syariah, (b) pertumbuhan industri jasa keuangan Islam dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa terpelihara, dan (c) keberhasilan industri jasa keuangan Islam dalam menerapkan GCG akan menempatkan lembaga keuangan Islam pada level of playing field yang sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya. Good Islamic Pension Fund Governance (GIPFG); Lembaga keuangan syariah telah

www.facebook.com/indonesiapustaka

295

bermunculan di penjuru dunia dan sejauh ini telah berjalan cukup baik dan diterima oleh dunia internasional. Dengan penerimaan yang baik ini, institusi keuangan syariah termasuk dana pensiun syariah tersebut tetap perlu diperkuat lebih jauh lagi sehingga memungkinkan untuk terus berekspansi secara cepat dan penerimaan masyarakat juga semakin meningkat. Dalam konteks pengembangan Dana Pensiun Syariah, dibutuhkan tindakan–tindakan penting yang harus diambil untuk memperkuat kelembagaannya. Tindakan yang paling mendasar adalah menegakkan Good Islamic Pension Fund Governance (GIPFG). Tanpa GIPFG yang efektif, kecil kemungkinan untuk memperkuat dana peniun syariah dan memungkinkan mereka untuk berekspansi secara cepat serta menjalankan perannya secara efektif. Kebutuhan ini akan makin serius sejalan dengan ekspansi lembaga-lembaga tersebut. Selain itu jika masalah tata kelola ini tidak segera selesai maka masalah akan menjadi semakin kompleks, dan dalam jangka panjang, akan merongrong kemampuan mereka dalam menjawab tantangan industri dengan suskses. Menurut Chapra dan Ahmed (2002) ada beberapa pemain kunci dalam penegakan GCG untuk lembaga keuangan syariah. Pemain kunci tersebut jika dikaitkan dengan upaya mengembangkan konsep Good Islamic Pension Fund Governance (GIPFG) untuk Lembaga Dana Pensiun Syariah meliputi; pihak regulator dan supervisor (dalam konteks Indonesia diwakili oleh Bapepam-LK), Dewan Syariah Nasional (DSN), pemegang saham, peserta individu, peserta lembaga, serta stakeholders lainnya seperti karyawan, customers, lingkungan hidup, serta masyarakat di sekitar. Good Pension Fund Governance (GFCG); Dalam mengelola program pensiun diperlukan komitmen pendiri dan pengelola untuk mengelola dana peserta secara hati-hati (prudent), meminimalkan segala kemungkinan moral hazard untuk kepentingan pihak tertentu yang tidak ada kaitannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan peserta. Selain itu, juga dibutuhkan komitmen pendiri untuk memenuhi kewajibannya, baik akibat adanya masa kerja lalu, maupun pendanaan untuk jangka panjang guna mencapai kekayaan yang cukup untuk membayar pensiun yang dilakukan melalui proses pengumpulan dan pengelolaan dana dengan memastikan bahwa investasi yang dilakukan sudah tepat dengan biaya seefisien mungkin. Oleh karena itu, dalam mengelola Dana Pensiun agar dapat memenuhi harapan para stakeholder, perlu dikelola secara profesional. Salah satunya dengan menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik (Good Pension Fund Governance/GPFG). Karena apabila pengelolaan dana publik tersebut tidak dilaksanakan secara amanah dan mengabaikan aspek GPFG dapat menimbulkan penyalahgunaan bahkan penyimpangan yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat peserta sebagai pemilik akhir dana tersebut (ultimate owner). Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) telah mewajibkan seluruh lembaga dana pensiun untuk menyusun sekaligus menerapkan Pedoman dan Tata Kelola Dana Pensiun sejak 1 Januari 2008. Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Ketua Nomor KEP-136/BL/2006 dengan tujuan mendorong penyusunan pedoman tata kelola yang baik di lingkungan dana pensiun sekaligus

www.facebook.com/indonesiapustaka

296

memberikan acuan kepada pendiri, pemberi kerja, pengurus dan pengawas dana pensiun. Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun diharapkan akan disusun dengan berpedoman pada kaidah yang meliputi keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency), serta kesetaraan dan kewajaran (fairness). Keputusan tersebut sesungguhnya merupakan pelaksanaan paket kebijakan sektor keuangan (PKSK) pada sektor dana pensiun. Adapun pokok-pokok yang diatur dalam keputusan tersebut mencakup antara lain: (a) kewajiban dana pensiun untuk menyusun dan menerapkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun; (b) Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun yang dibuat oleh lembaga dana pensiun tersebut sekurang-kurangnya wajib memuat: (i) kaidah-kaidah perilaku terkait prinsip tata kelola dan kode etik sesuai praktik yang berlaku umum, (ii) pengaturan kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, (iii) hak dan kewiban serta hubungan antara pihak terkait. Kewajiban lainnya adalah juga; (c) dimuatnya pedoman teknis pelaksanaan dalam pelaksanaan tata kelola dana pensiun. Selain itu; (d) keputusan tersebut mewajibkan dewan pengawas dana pensiun untuk melakukan evaluasi dan menyusun hasil evaluasi secara tertulis atas penerapan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun. Selanjutnya (e) Pedoman Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun akan ditelaah secara berkala oleh Bapepam-LK. Pada dasarnya GPFG mencakup lima hal yang mendasar, yaitu struktur governance, pengelolaan dana peserta secara amanah, kepatuhan pada regulasi dan penerapan GPFG, implementasi manajemen risiko serta Corporate Social Responsibility (CSR) secara menyeluruh. GPFG merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk mendorong pengembangan lembaga, pengelola sumberdaya dan risiko secara efisien dan efektif, serta pertanggungjawaban Pengurus Dana Pensiun kepada Peserta, Pendiri/Pemberi Kerja dan pihak terkait lainnya. GPFG dapat juga digunakan sebagai salah satu tolok ukur kinerja Pengurus dalam mengelola Dana Pensiun dengan cara melakukan assesment (penilaian) baik secara internal maupun eksternal (pihak independen). Pedoman GPFG mengatur mengenai masing– masing pihak yang terlibat langsung dalam Penyelenggaraan Dana Pensiun, yaitu Pendiri, Mitra Pendiri, Dewan Pengawas, Pengurus, Peserta, Karyawan dan Mitra Bisnis lainnya. Karena karakter dana pensiun syariah berbeda, untuk industri ini model GPFG-nya harus diformulasikan ulang. Good Return; Pendapatan yang baik. Goodwill; Selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian perusahaan pengakuisisi atas nilai wajar aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi pada tanggal transaksi pertukaran. Goodwill diperhitungkan sebagai faktor pengurang hanya dalam perhitungan KPMM Bank secara konsolidasi. Gourde; Satuan dasar nilal uang Haiti (gourde). GPRS; General Packet Radio Service. Grace Period; 1. Masa tenggang yang diberikan bank kepada nasabah untuk tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan margin untuk akad murabahah atau istishna’ atau angsuran ijarah untuk akad ijarah dan ijarah muntahiyyah bit

www.facebook.com/indonesiapustaka

297

tamlik. 2. Adalah tenggang waktu yang diberikan bank kepada debitur untuk tidak melakukan pembayaran cicilan sampai waktu tertentu. Contoh, pada 1 Maret 2004 Bank Perkasa Syariah memberikan pembiayaan kepemilikan mesin penggilingan daging kepada Ahmad. Ahmad memproyeksikan bahwa mesin tersebut baru dapat memberikan manfaat ekonomi setelah tiga bulan mendatang, sehingga ia meminta kepada bank untuk memberikan penangguhan cicilan pertama dilakukan pada 1 Juni 2004 dan Bank Perkasa Syariah menyetujuinya. Nah, tenggang waktu antara tanggal 1 Maret sampai dengan 1 Juni inilah yang disebut grace period. Groschen; Mata uang logam Austria bernilai 1/100 Schilling. Grosir; Pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar dan menjualnya kepada pedagang lain atau pengecer, tidak langsung kepada konsumen (whole saler). Gross Working Capital; Lihat Modal kerja brutto (Gross Working Capital). Grup Bank; Bentuk bank induk yang memiliki kelompok manajemen berada dalam pengawasan beberapa bank anggota kelompok. Setiap bank dalam kelompok tersebut memiliki manajemen tersendiri, tetapi koordinasi aktivitas bank anggota kelompok itu dilakukan oleh manajemen bank induk dan pemegang saham mayoritas dari setiap anggota (group banking). Grup Sejenis; Pengelompokan bank komersial berdasarkan besarnya aktiva dan kriteria lain. Sistem pelaporan yang seragam mengenai kondisi bank mengelompokkan bank menjadi beberapa kelompok yang berbeda. Dalam satu kelompok, bank diperbandingkan dengan bank lain yang mempunyai kondisi yang setara dengan memperhatikan kemampuan memperoleh laba dan lain-lain. Analisis kelompok sejenis digunakan oleh bank untuk mengukur kondisi keuangannya terhadap bank saingannya di pasar; kelompok sejenis ditentukan dan volume usaha bank, lokasi dan bidang usaha dari setiap kelompok dapat terdiri atas atas 5-6 bank dalam hal bank tersebut merupakan pusat keuangan atau ratusan bank rakyat yang kecilkecil; sin. Kelompok sejenis (peer group). GSM; Global System for Mobile Communication. Guarani; Satuan mata uang Paraguay. Gudang; Bangunan atau tempat untuk menyimpan, merawat atau memelihara barang, komoditas, dan sebagainya atas dasar sewa (warehouse; godown) Gudang Pabean; Wilayah pergudangan di bawah pengawasan pemerintah (Ditjen Bea dan Cukai), tempat penyimpanan sementara barang dari luar negeri hingga importir telah membayar bea atau pajak (bounded warehouse). Gulden; Satuan dasar nilai uang Belanda dan beberapa negara lain, seperti Antilen dan Suriname. (guilder). Guna–Kegunaan; Kemampuan suatu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan manusia (utility). Guna–Kegunaan Tanah; Kegunaan (utility) tanah adalah bagian dari hak milik individu (private property), baik status tanahnya kharajiyah maupun usyriyah; baik diberikan secara cuma-cuma oleh negara kepada mereka, atau karena hasil pertukaran dengan sesama mereka, atau karena mereka yang menghidupkannya, ataupun

298

www.facebook.com/indonesiapustaka

karena mereka yang memagarinya. Kegunaan (utility) ini telah memberikan hakhak yang yang sama kepada pemanagenya, seperti hak-hak yang diberikan kepada pemilik lahannya. Sehingga, dia berhak menjualnya, atau menghibahkan atau mewariskannya. Sebab negara berhak memberikan tanah-tanah tersebut kepada individu, baik status tanah tersebut usyriyah ataupun khirajiyah. Hanya bedanya, kalau yang diberikan tersebut adalah tanah khirajiyah, berarti yang dimiliki hanya kegunaan (utility) tanah tersebut, sedangkan lahannya tetap menjadi milik baitul mal. Sementara kalau yang diberikan adalah tanah usyriyah, yang dimiliki adalah lahan sekaligus kegunaan (utility)-nya. Perbedaan antara usyur dengan kharaj adalah bahwa usyur itu merupakan hasil tanah, yaitu pungutan yang diambil oleh negara dari pengelola tanah sebesar 1/10 dari hasil panen riil, apabila tanamannya diairi dengan air tadah hujan, dengan pengairan alami. Dan negara akan mengambil 1/20 dari hasil panen riil apabila tanamannya diairi oleh orang atau yang lain dengan pengairan teknis (buatan). GWM; Giro Wajib Minimum. GWM (Giro Wajib Minimum)–Pelanggaran; Bank dinyatakan melanggar GWM apabila saldo harian Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia lebih kecil dari saldo harian Rekening Giro Bank yang wajib dipelihara untuk pemenuhan GWM. GWM Bank–Persentase; Persentase Giro Wadiah Minimum (GWM) Bank dalam rupiah atau valuta asing didasarkan pada DPK Bank sebagai berikut: a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan 7 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan sebelumnya; b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya; c. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama; d. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama.

299

www.facebook.com/indonesiapustaka

H Hadhir; Spot. Lihat Fauri. Hadiah; Pemberian sukarela bermotif kebajikan atau menjaga silaturahim. Hafidhah Auraq Maliyah; Portofolio investasi; Sejumlah sekuritas yang dimiliki perseorangan atau perusahaan sebagai salah satu cara penanaman modal. Haiah al-Muraqabah as-Syariah; Dewan Pengawas Syariah (DPS); Dewan yang melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah. Adapun fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada masingmasing lembaga keuangan syariah sebagai berikut: (i) melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya; (ii) berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN; (iii) melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran; (iv) merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Hai’ah Tahkim Wathani lil Mua’amat Al-Maliyah al-Islamiyah; Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Lembaga yang berfungsi menyelesaikan persengketaan para pihak dalam kegiatan keuangan syariah. Haikal as-Suq; Struktur pasar; Cara suatu pasar diorganisasikan. Hajah Rajihah; Kebutuhan yang kuat. Hajah al-Ashliyah; Kebutuhan dasar/primer yang harus dipenuhi oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya. Hak Alih Bayar; Hak seorang pemegang surat berharga untuk memaksa pengendos sebelumnya atas suatu warkat untuk memenuhi kewajibannya berupa pembayaran jika enerbit warkat cedera janji (recourse). Hak al-Jiwar; Hak bertetangga; Bagian dari haq al-intifa’. Hak bertetangga yang terdiri atas tetangga di samping (rumah) dan tetangga di tingkat atas (rumah bertingkat, seperti apartemen sekarang). Dalam haq al-jiwar ini orang yang mendiami tingkat atas mempunyai hak untuk tinggal di tingkat atas rumah seseorang sampai bangunan itu seluruhnya runtuh. Oleh karena itu, pemilik rumah di tingkat bawah tidak dibenarkan melakukan suatu tindakan hukum yang dapat merugikan penghuni rumah di tingkat atas. Hak Beli Kembali; Hak penjual untuk membeli kembali barang yang telah dijualnya dengan didahulukan daripada calon pembeli lain apabila barang tersebut akan dijual lagi (pre-emption). Hak dan Kewajiban Khusus; Hak dan kewajiban yang lahir tergantung dari jenis kontraknya. Hak dan Kewajiban Umum; Hak dan kewajiban yang mesti ada pada setiap kontrak pada umumnya, sehingga harus ditaati.

www.facebook.com/indonesiapustaka

300

Hak Gadai; Hak kreditur atas harta tertentu sebagai jaminan piutangnya; misalnya, sebuah rumah yang diikat dengan hak tanggungan, apabila tidak dibayar tepat pada waktunya, rumah yang dijaminkan bisa dieksekusi untuk melunasi utangnya. (lien). Hak Istimewa; (kredit): Hak para kreditur tertentu untuk mendapatkan pelunasan utang lebih dahulu daripada kreditur lain; (derivatif): Kontrak keuangan khusus yang memungkinkan salah satu pihak untuk melaksanakan beberapa hak khusus atau opsi, misalnya pembelian surat berhanga atau komoditas pada waktu tertentu dan harga tertentu; bentuk khusus dan hak istimewa (privelege) ini pada opsi adalah opsi beli, opsi jual, spread, dan stradle (privilege). Hak Istimewa Pembayaran; Klausul dalam akad kredit konsumsi yang memberikan pilihan kepada debitur untuk tidak membayar angsurannya sesuai dengan jadual, tetapi debitur wajib memberitahukannya terlebih dahulu kepada pihak kreditur (skip-payment privilege). Hak Kebendaan; Hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun, misalnya hak milik, hak hipotek, dan hak jaminan utang (zakelijkrecht). Hak Kepemilikan; Hak untuk mendapatkan kepemilikannya tanpa harus mengajukan klaim, khususnya jika tenjadi kepailitan/kebangkrutan; dalam hukum kepailitan, hak kepemilikan (abandonment) adalah.alat untuk mengembalikan jaminan pada kreditur yang diberi jaminan, dengan persetujuan curator (abandonment). Hak Manfaat; Hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut. Hak Menikmati Hasil; hak memakai dan menikmati hasil suatu benda milik orang lain tanpa hak untuk memilikinya (usufruct). Hak Mutlak; Hak tertinggi yang dapat diperoleh melalui pendaftaran hak, misalnya melalui pendaftaran tanah. Hak ini bersifat mutlak sehingga tidak dapat dicabut oleh pihak mana pun; di Indonesia hak atas tanah berfungsi sosial (absolute title). Hak Paten; Hak kepemilikan yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atas apa yang diciptakan disertai dengan perlindungan hukum terhadap kemungkinan timbulnya pemalsuan oleh pihak lain (patent). Hak Penggunaan Program; Hak menggunakan program; pengguna dikenai biaya secara bulanan. Fungsi program tersebut berhubungan dengan proses data yang diperlukan oleh pengguna (program product). Hak Pensiun; Hak untuk memperoleh manfaat pensiun karyawan yang harus dibayarkan dan tidak diadakan penundaan atas hak tersebut apabila karyawan telah memenuhi jangka waktu minimum untuk menerima hak dimaksud (vested). Hak Perseorangan; Hak yang memberikan kekuasaan kepada perseorangan untuk menuntut atau menagih pihak tertentu atas haknya, misalnya hak piutang dan hak sewa (persoonlijk recht). Hak Qarar; Hak untuk bertempat tinggal di atas tanah yang diwakafkan. Hak Regres; Hak pemegang surat wesel/cek/surat sanggup untuk menagih penarik/

www.facebook.com/indonesiapustaka

301

endosan/avalis guna mendapat pembayaran jika pihak tertarik menolak melakukan pembayaran (recht van regres). Hak Substitusi; Hak yang diberikan kepada seorang pemegang kuasa dalam menangani suatu perkara untuk menunjuk pihak lain sebagai penggantinya apabila pemegang kuasa tersebut berhalangan untuk beracara di pengadilan (substitutie recht). Hak Tanggungan; Penjaminan atas barang tidak bergerak dan/atau kapal berukuran tertentu serta barang-barang yang ditentukan oleh pemerintah yang diberikan debitur kepada kreditur untuk jaminan utangnya; penjaminan dibuktikan dengan akta pembebanan hak tanggungan (APHT) (hypothecation). Hak Tarik Khusus; Sejumlah uang yang boleh ditarik oleh setiap negara yang mengalami defisit pada rekening negara yang bersangkutan di dana moneter internasional (IMF) sebelum negara tersebut meminta tambahan pinjaman; hak emas kertas (SDR) ditetapkan pada konferensi di Rio de Janeiro tahun 1967; walaupun hanya berupa pencatatan akuntan yang tidak dijamin oleh uang kertas ataupun emas, SDR merupakan harta cadangan (special drawing rights/SDR). Hak Tuntut; Hak untuk menuntut suatu pemenuhan kewajiban atau pemilikan atas barang atau uang berdasarkan perikatan tertentu, seperti hak paten dan hak cipta; hak tuntut digolongkan sebagai barang bergerak yang tidak berwujud (chose in action). Hal Verifikasi; proses pemeriksaan ulang oleh petugas bank atas tansaksi yang dilakukan oleh nasabah bank; misalnya, jika nilai nominal cek berbeda dari yang ditulis oleh nasabah atau saat nasabah menyetor melalui ATM sehingga pegawai bank akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah jumlah setoran tersebut sesuai dengan yang diklaim oleh nasabah (subject to verification). Halal; Tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan menurut syara’. Hamalah; Tanggung jawab yang diemban oleh seseorang yang berusaha memperbaiki hubungan antara sesama manusia. Hamalah Ashum; Para pemilik/pemegang saham. Hamba yang Disuruh Menebus Dirinya; Mengingat golongan mustahiq zakat ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahiq lain menurut pendapat mayoritas ulama fikih (jumhur). Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan. Hamil al-Bithaqah; Pemegang kartu. Hamil al-Sahm; Pemegang saham. Hamish Ghadiyah; Uang tanda jadi ketika ijab-kabul. Hapus–Penghapusan Aktiva Produktif; Aktiva produktif bank yang tidak dapat ditagih kembali dibebankan ke penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) karena (net charge-off). Hapus–Penghapusan Bunga; Bunga pinjaman yang dihapuskan karena berlalunya waktu atau karena pinjaman diragukan/macet (terminable interest).

www.facebook.com/indonesiapustaka

302

Hapus–Penghapusan; Memindahkan saldo perkiraan harta ke perkiraan biaya atau laba rugi; Lihat Hapus buku (write off). Hapus Buku; Pinjaman macet yang tidak dapat ditagih lagi dihapusbukukan dari neraca (on-balance sheet) dan dicatat pada rekening administratif (off-balance sheet). Penghapusbukuan pinjaman macet tersebut dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif. Meskipun pinjaman macet tersebut telah dihapusbukukan, hal ini hanya bersifat administratif sehingga penagihan terhadap debitur tetap dilakukan. Hasil tagihan pokok pinjaman dibukukan ke rekening penyisihan penghapusan aktiva produktif, sedangkan tagihan bunga dibukukan sebagai pendapatan lain (write off). Haq al-Intifa’; Hak memanfaatkan suatu benda yang telah tersedia untuk kepentingan umum. Haq al-Majar; Hak pemilik lahan yang jauh dari aliran air untuk mengalirkan air di atas lahan tetangganya, dengan tujuan untuk mengairi sawah atau ladangnya. Haq al-Milkiyah; Hak kepemilikan atas suatu benda. Haq as-Syurb; Hak memanfaatkan aliran air (sungai, bendungan atau danau) untuk mengairi sawah atau kebun, baik aliran air itu milik pribadi tertentu maupun milik umum, dengan syarat pemanfaatannya tidak merusak sumber air itu. Haqq al-’Ajzi; Hak gadai; Hak kreditur untuk menahan harta tertentu yang menjadi jaminan atas piutangnya. Haram; 1. Larangan Allah yang pasti terhadap suatu perbuatan, yang jika dikerjakan berdosa, sedangkan jika ditinggalkan mendapat pahala. Haram ini dibagi menjadi dua, yakni (a) haram li-dzatih; (b) haram li-ghairih/’aridhi. Haram li-dzatih adalah perbuatan yang diharamkan karena bahayanya terdapat dalam zat perbuatan itu sendiri, contohnya minum khamr, makan bangkai, darah, dan lain-lain. Sedangkan Haram li-ghairih adalah perbuatan yang diharamkan selain karena zat-nya. Haram merupakan tindakan yang tidak dibenarkan untuk dilakukan menurut syariah; 2. Tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, bersifat jaazim (sungguhsungguh/pasti). Hard Approach; Lihat Pembiayaan bermasalah–Phase out strategy: Hard approach. Hardware; Perangkat keras. Harga; Jumlah uang yang diterima oleh penjual dan hasil penjualan suatu produk barang atau jasa, yaitu penjualan yang terjadi pada perusahaan atau tempat usaha/bisnis. Harga tersebut tidak selalu merupakan harga yang diinginkan oleh penjual produk barang/jasa tersebut, tetapi merupakan harga yang benar-benar terjadi sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli (price). Harga, Asuransi, Angkut, dan Komisi; Syarat penjualan barang sebagai dasar dalam menentukan harga suatu barang yang meliputi semua biaya hingga barang tiba di pelabuhan pembeli ditanggung oleh penjual, termasuk biaya asuransi dan komisi (cost, insurance, freight inclusive commision/CIFIC) Harga, Asuransi, dan Pengangkutan; Syarat penyerahan barang sebagai dasar

www.facebook.com/indonesiapustaka

303

dalam menentukan harga suatu barang yang meliputi semua biaya hingga barang tiba di pelabuhan pembeli ditanggung oleh penjual termasuk biaya asuransi (cost, insurance and freight/CIF). Harga Beli; Menaksir harga komoditas barang yang ada berdasarkan harga belinya yang dalam istilah perdagangan disebut juga dengan “harga tertulis” atau “harga terdaftar”. Harga Berdasarkan Biaya; Harga dari suatu produk yang hanya dapat menutupi biaya produksi dan distribusinya tanpa adanya margin keuntungan (cost price/BEP price). Harga Biaya Marginal; Metode penentuan harga bendasarkan biaya produksi yang dibutuhkan suatu produk untuk mencapai titik impas atau mencapai target laba yang telah ditentukan (marginal cost pricing). Harga dan Angkut; Syarat penyerahan barang sebagai dasar dalam menentukan harga suatu barang, meliputi semua biaya hingga barang itu tiba di pelabuhan pembeli ditanggung oleh penjual kecuali biaya asuransi (cost and freight/CDF). Harga Dasar; Harga yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung harga barang yang diperjualbelikan; harga barang ini dapat ditambah dengan biaya angkut, jasa, pengemasan, atau dikurangi potongan harga (base price). Harga Eceran; Harga penjualan barang berdasarkan sistem penjualan eceran. Harga Eksekusi; Harga yang disepakati sebagai harga patokan untuk melakukan pembelian saham ataupun mata uang asing pada waktu tertentu dengan perjanjian bahwa pembelian tersebut baru akan dilakukan apabila harga saham ataupun mata uang asing tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati; misalnya, diperjanjikan bahwa pembelian akan dilakukan dua minggu ke depan apabila hanga saham Rp1.000,00 atau harga per Rp5.000,00 setara dengan $1 (strike price). Harga Grosiran; Harga penjualan barang berdasarkan cara penjualan grosir. Harga Jadi; Harga pasti untuk saham yang akan dibeli dalam kontrak calI atau dijual dalam kontrak put. Put dan call adalah opsi yang memberi hak untuk membeli atau menjual sejumlah tertentu saham dengan harga dan kurun waktu tertentu pula (exercise price). Harga Nominal; 1. Harga yang bukan penawaran perusahaan untuk membeli dan/ atau menjual, tetapi lebih utama untuk informasi atau memberikan indikasi harga dan apa yang berlaku pada perusahaan tersebut (nominal price). 2. Harga yang tertera yang memberikan indikasi nilai yang digunakan dalam suatu transaksi. Harga Pagu; Harga tertinggi barang atau jasa yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai suatu kebijakan ekonomi, umumnya dilakukan dalam kondisi darurat, seperti masa perang (celling price; administered price) Harga Pasar/Market Value; Harga/nilai pasar yang berlaku pada suatu saat, baik pada saat penutupan asuransi maupun pada saat pengajuan klaim. Harga Pasar; Harga yang terbentuk berdasarkan penawaran dan permintaan (market price). Harga Pasaran Saham; Nilai saham yang berlaku di pasaran bursa pada waktu tertentu.

www.facebook.com/indonesiapustaka

304

Harga Pasaran; Menaksir harga komoditas barang berdasarkan harga pasaran pada waktu pembayaran zakat. Dalam istilah dagang disebut “harga yang berlaku” atau “harga pasar”. Harga Penawaran; Dua harga yang lazim digunakan dalam perdagangan surat berharga atau valuta asing (bid-ask price). Harga Penutupan; Harga surat berharga yang diperdagangkan pada akhir waktu perdagangan (closing price). Harga Pertanggungan (HP)/Sum Insured (SI); Harga/nilai yang diasuransikan kepada perusahaan asuransi. Hari Kerja; Hari yang digunakan orang untuk bekerja, biasanya mulai hari Senin sampai dengan Jumat, dengan rata-rata operasi mulai dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore (business day). Hari Libur Bank; Hari bank tidak menjalankan kegiatan operasional bagi umum karena alasan tertentu, biasanya ditetapkan dalam bentuk peraturan ataupun pengumuman di media massa (bank holiday). Hari Panen; Waktu di mana tanaman dan pohon-pohonan dapat dipetik hasil dan buahnya. Sesuai dengan firman Allah Swt. yang artinya: Tunaikanlah haknya di hari panennya (dengan membayar zakatnya. (QS. Al-An`am: 141). Harta; Segala sesuatu yang mempunyai nilai moneter, dimiliki oleh orang atau organisasi, biasanya sebesar biaya atau nilai wajar pasar; aset, biasanya, berupa barang spesifik seperti real estate atau aset berwujud lainnya atau tagihan terhadap pihak lain; sin. Aset (aset). Harta–Fungsi; Fungsi harta adalah sebagai berikut: (a) Sarana kepada Allah bukan tujuan; (b) Berjihad dengan harta (c) Ujian bagi Manusia (d) Hiasan bagi manusia (e) Untuk diinfakkan. Harta–Jenis; Jenis harta adalah sebagai berikut: 1. Dari sisi legalitas pemanfaatannya: (a) Mutaqowwim: yang legal secara syariah, seperti ikan; (b) Ghoiru Mutaqowwim: kebalikannya, seperti babi, khamr; Hikmah pembagian tersebut: (a) boleh dan sah berakad pada harta mutaqowwim; (b) Menanggung kerusakan harta mutaqowwim. 2. Dari sisi tetap atau pindahnya: (a) ‘Aqor: Yang tidak dapat dipindahkan, seperti rumah, tanah dan seterusnya; (b) Manqul: yang dapat dipindahkan, seperti mobil, lemari. Hikmah pembagian: (a) Untuk melunasi utang, harta manqul dijual dahulu; (b) Harta wakaf hanya pada aqor (menurut mazhab Hanafi). 3. Dari sisi kesamaan satuannya: (a) Mitsliy: yang banyak padanannya di pasar, seperti Produk tekstil; (b) Qimiy: yang tidak ada padanannya di pasar, seperti hewan, batu mulia, dan seterusnya. Hikmah pembagian: Penanggungan harta mitsliy dengan mengganti yang serupa dan harta qimiy dengan nilainya. 4. Dari sisi habis atau tetapnya harta tersebut: (a) Istihlakiy: harta yang habis dengan digunakan, seperti Makanan, minuman, dan seterusnya. (b) Isti’maliy: yang tidak habis, seperti Pakaian, buku, dan seterusnya Hikmah pembagian: Harta istihlakiy berlaku pada akad-akad yang bertujuan habisnya materi harta tersebut, dan harta isti’maliy pada akad yang bertujuan penggunaanya saja. Harta Beku; harta yang tidak dapat dicairkan atau dijual karena ketentuan pihak berwenang (frozen aset).

www.facebook.com/indonesiapustaka

305

Harta Bersih; Selisih antara nilai total aktiva dan nilai total pasiva yang dilaporkan dalam neraca (nett aset). Harta Campuran; Harta milik beberapa orang yang diperlakukan sebagai harta seorang, dengan alasan kesamaan sifat dan kondisi, seperti kesamaan tempat penggembalaan, tempat minum dan kandang hewan ternak, kesamaan jaminan, urusan dan pembiayaan pada harta perusahaan. Prinsip percampuran ini pada dasarnya diterapkan pada zakat hewan ternak, namun sebagian mazhab menggeneralisasikannya pada selain hewan ternak seperti pertanian, buahbuahan, dan mata uang. Bila kaidah ini diaplikasikan pada harta perusahaan, Anda akan memperlakukan seolah-olah harta itu harta satu orang, baik dalam perhitungan nisab dan kalkulasi kadar yang wajib dibayar. Bila diaplikasikan pada nisab kekayaan ternak, Anda akan mengatakan bahwa nisab hewan ternak yang dimiliki oleh tiga orang, masing-masing memiliki 15 ekor domba telah memenuhi satu nisab, karena jumlah kekayaan ternak 45 ekor, telah melebihi nisab, yaitu 40 ekor kambing. Dalam hal ini, wajib dibayar satu ekor kambing sebagai zakat, yang jika diaplikasikan secara perorangan, nisabnya tidak mencukupi dan tidak wajib dibayar zakatnya. Harta Gembung; Aktiva dengan harga buku jauh lebih tinggi daripada harga pasar (watered aset). Harta-Harta Negara; Klasifikasi Harta-harta Negara meliputi: (1) Anfal, Ghanimah, Fa’i, dan Khumus; (2) Al Kharaj; (3) Al Jizyah; (4) Macam-macam harta milik umum; (5) Pemilikan Negara berupa tanah, bangunan, sarana umum dan pemasukannya; (6) Al Usyur; (7) Harta tidak sah para penguasa dan pegawai, harta yang didapat secara tidak sah dan harta denda; (8) Khumus rikaz (barang temuan) dan tambang; (9) Harta yang tidak ada pewarisnya; (10) Harta orang yang murtad; (11) Zakat; (12) Pajak. Harta Ilegal; Harta ilegal penguasa, pegawai negara, harta hasil usaha yang tidak sah, dan harta denda. Harta ilegal (mal al-ghulul) adalah semua harta yang diperoleh oleh para wali, amil, dan pegawai negara dengan cara yang tidak dibenarkah oleh syara’, baik yang diperoleh dari harta negara maupun harta masyarakat. Setiap harta, selain gaji, yang mereka peroleh dengan memanfaatkan kekuasaan dan jabatan dianggap sebagai harta ghulul. Mereka wajib mengembalikan harta itu kepada pemiliknya jika diketahui, dan jika tidak, harta itu diserahkan ke Baitul mal kaum muslimin. Macam-macam kekayaan yang perolehannya tidak dibenarkan oleh syara’ Pertama, harta suap, yaitu semua harta yang diberikan kepada seorang penguasa, amil, hakim atau pejabat lainnya dengan maksud untuk memperoleh keputusan tertentu demi kepentingan tertentu yang semestinya wajib diputuskan tanpa kompensasi apa pun. Semua harta yang didapat dengan cara suap dianggap harta haram dan bukan hak orang yang menerima suap. Kedua, hadiah atau hibah, yaitu setiap (uang) yang diberikan oleh masyarakat atau pihak lain kepada para penguasa, hakim, amil dan pegawai negara. Hadiah dan hibah semacam ini dianggap suatu kecurangan, sebagaimana sabda Rasulullah saw. Ketiga, harta

www.facebook.com/indonesiapustaka

306

ilegal para para penguasa dan pejabat negara, yaitu semua harta yang diperoleh dari negara dan masyarakat dengan sewenang-wenang dan tidak dibenarkan syara’. Keempat, harta hasil makelaran (samsarah) dan komisi (‘amulah), yaitu seluruh harta hasil makelaran/komisi yang didapat oleh para penguasa, para amil, dan para pegawai negara dari perusahaan-perusahaan atau orang-orang tertentu. Kelima, harta korupsi, yaitu harta-harta yang dirampas/dikuasai para penguasa, para amil, dan pegawai negara dari harta-harta negara, bagaimanapun caranya. Adapun harta denda, yaitu harta yang dikenakan terhadap orang-orang yang berbuat dosa tertentu, yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang negara serta yang melakukan penyimpangan administrasi dan peraturan-peraturan lainnya. Denda ini ditetapkan berdasarkan sunnah. Harta Karun yang Terpendam; Harta kekayaan yang berharga yang dipendam dalam perut bumi oleh seseorang baik dalam bentuk emas, perak atau barang berharga lainnya. Harta Kontingen; aset perusahaan yang saat ini belum dimiliki atau belum menjadi hak milik perusahaan, tetapi diperkirakan bahwa pada saatnya aset tersebut akan menjadi hak milik perusahaan secara sah (contingent aset). Harta Milik Negara; Harta milik negara adalah berupa tanah, bangunan, sarana umum, dan pendapatannya. Setiap tanah, atau bangunan yang berkaitan dengan hak umum kaum muslimin, namun tidak termasuk dalam pemilikan umum, menjadi milik negara. Setiap bentuk pemilikan negara yang juga dapat dimiliki individu, seperti tanah, bangunan dan harta-harta bergerak, namun berkaitan dengan hak umum kaum muslimin. Maka pengaturan, pengelolaan, dan pembelanjaannya diwakilkan kepada khalifah, karena dialah memiliki wewenang terhadap apa yang berkaitan dengan hak umum kaum muslimin. Inilah pengertian pemilikan negara. Berbeda dari pemilikan umum yang tidak dibolehkan bagi khalifah menjadikan sebagai pemilikan individu, dalam pemilikan negara khalifah dapat menjadikan individu untuk memilikinya, mengambil manfaatnya, menghidupkan (tanah) dan memilikinya, sesuai dengan pandangannya demi kemaslahatan dan kebaikan kaum muslimin. Harta Milik Negara–Pemilikan; Adapun bentuk-bentuk pemilikan negara: Pertama: padang pasir, gunung, pantai, tanah mati yang tidak dimiliki individu. Kedua: al bathaih, yaitu saluran air (sungai) yang luas berpasir dan berkerikil sehingga tidak bisa ditanami. Ketiga: as shawafi, adalah setiap tanah dari negeri taklukan, yang ditetapkan khalifah sebagai milik Baitul mal, karena tidak ada pemiliknya, atau milik negara atau milik para penguasa negara yang ditaklukkan, atau milik pasukan musuh yang terbunuh. Keempat: bangunan dan gedung, yaitu setiap istana, atau bangunan atau gedung yang ada di negeri taklukan, yang pada asalnya dikhususkan oleh negara taklukan untuk fasilitas pemerintahan, sarana layanan umum, sekolah/perguruan tinggi, rumah sakit dan apotek, industri dan sebagainya. Maka bangunan-bangunan tersebut menjadi ghanimah dan fa’i kaum muslimin, yang menjadi hak Baitul mal, dan statusnya adalah milik negara. Juga termasuk pemilikan negara adalah setiap bangunan, atau gedung yang dibangun

www.facebook.com/indonesiapustaka

307

oleh negara atau yang dibeli dengan dana Baitul mal, yang dikhususkan untuk fasilitas pemerintahan, kemaslahatan dan direktoratnya, sekolah/perguruan tinggi, rumah sakit, ataupun sarana layanan umum (pos telekomunikasi, bank, transportasi umum, industri). Harta Milik Umum; Adalah harta yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah Swt. untuk seluruh kaum muslimin. Allah Swt. membolehkan setiap individu untuk mengambil manfaatnya, tetapi tidak untuk memilikinya. Harta milik umum dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) Sarana umum yang diperlukan oleh seluruh kaum muslimin dalam kehidupan sehari-hari; (2) Harta-harta yang keadaan asalnya terlarang bagi individu tertentu memilikinya; (3) Barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas. Harta ini merupakan salah satu sumber pendapatan Baitul mal. Khalifah-lah yang membagi-bagikan harta tersebut demi kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Harta milik umum jenis pertama didasarkan pada sabda Rasulullah saw., sebagaimana dituturkan oleh Abu Khurasyi dari sebagian sahabat, “Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu: air, padang rumput, dan api.” Kepemilikan umum jenis kedua didasarkan pada sabda Rasulullah saw., “Mina tempat (munakhun) orang-orang yang lebih dulu sampai.” Mina adalah tempat yang terkenal di luar Mekkah, yaitu tempat singgahnya jemaah haji setelah menyelesaikan wukuf di Arafah. Mina, dengan demikian, merupakan milik seluruh kaum muslimin, dan bukan milik seseorang. Hal yang sama berlaku untuk jalan umum, saluran-saluran air, pipa-pipa penyalur air, tiang-tiang listrik, rel kereta, yang berada di jalan umum. Semuanya merupakan milik umum sesuai dengan status jalan itu sendiri sehingga tidak boleh menjadi milik pribadi. Rasul saw. bersabda: “Tidak ada penguasaan (atas harta milik umum) kecuali bagi Allah dan RasulNya.” Kepemilikan umum jenis ketiga adalah barang tambang yang jumlah tidak terbatas. Dalil yang dijadikan dasar untuk barang tambang yang jumlahnya banyak dan tidak terbatas sebagai bagian dari kepemilikan umum adalah hadis yang dituturkan oleh Abidh bin Humal al-Mazani: Sesungguhnya dia telah bermaksud meminta tambang garam kepada Rasulullah. Lalu beliau memberikannya. Ketika dia telah pergi, dikatakan kepada Rasulullah saw.: “Wahai Rasulullah, tahukah Anda apa yang telah Anda berikan? Anda telah memberikan kepada sumber air yang besar!” Rasul bersabda ”Suruh dia mengembalikannya!” Karena barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas merupakan milik umum seluruh rakyat, negara tidak boleh memberikan izin kepada perorangan atau perusahaan swasta untuk memilikinya. Akan tetapi negara wajib melakukan upaya mengeluarkan barang tersebut atas nama kaum muslimin, kemudian hasilnya digunakan untuk memelihara urusan-urusan mereka. Barang-barang tambang seperti minyak bumi besarta turunannya seperti bensin, gas, dan lain-lain, termasuk juga listrik, hutan, air, padang rumput, api, jalan umum, sungai, dan laut semuanya telah ditetapkan syara’ sebagai kepemilikan umum. Negara mengatur produksi dan distribusi asetaset tersebut untuk rakyat. Pengelolaan kepemilikan umum oleh negara dapat dilakukan dengan dua cara, yakni: Pertama; Pemanfaatan Secara Langsung oleh Masyarakat Umum. Air, padang rumput, api, jalan umum, laut, samudra, sungai

www.facebook.com/indonesiapustaka

308

besar, adalah benda-benda yang bisa dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu. Siapa saja dapat mengambil air dari sumur, mengalirkan air sungai untuk pengairan pertanian, juga menggembalakan hewan ternaknya di padang rumput milik umum. Bagi setiap individu juga diperbolehkan menggunakan berbagai peralatan yang dimilikinya untuk memanfaatkan sungai yang besar, untuk menyirami tanaman dan pepohonan. Karena sungai yang besar cukup luas untuk dimanfaatkan seluruh masyarakat dengan menggunakan peralatan khusus selama tidak membuat kemudaratan bagi individu lainnya. Sebagaimana setiap individu diperbolehkan memanfaatkan jalan-jalan umum secara individu, dengan tunggangan, kendaraan, juga diperbolehkan mengarungi lautan dan sungai serta danau-danau umum dengan perahu, kapal, dan sebagainya, sepanjang hal tersebut tidak membuat pihak lain yaitu seluruh kaum muslim dirugikan, tidak mempersempit keluasan jalan umum, laut, sungai, dan danau. Kedua; Pemanfaatan Di Bawah Pengelolaan Negara; Kekayaan milik umum yang tidak dapat dengan mudah dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu masyarakat—karena membutuhkan keahlian, teknologi tinggi, serta biaya yang besar—seperti minyak bumi, gas alam, dan barang tambang lainnya, maka negaralah yang berhak mengelola dan mengeksplorasi bahan tersebut. Hasilnya nanti akan dimasukkan ke dalam kas baitul mal. Khalifah adalah pihak yang berwenang dalam pendistribusian hasil tambang dan pendapatannya sesuai dengan ijtihadnya demi kemashlahatan umat. Dalam mengelola kepemilikan tersebut, negara tidak boleh menjualnya kepada rakyat—untuk konsumsi rumah tangga—dengan mendasarkan pada asas mencari keuntungan semata. Namun, diperbolehkan menjualnya dengan mendapatkan keuntungan yang wajar darinya jika dijual untuk keperluan produksi komersial. Sedangkan jika kepemilikan umum tersebut dijual kepada pihak luar negeri, diperbolehkan pemerintah mencari keuntungan. Dari hasil keuntungan pendapatan dari harta pemilikan umum itu kemudian didistribusikan dengan cara sebagai berikut: Pertama, dibelanjakan untuk segala keperluan yang berkenaan dengan kegiatan operasional badan negara yang ditunjuk untuk mengelola harta pemilikan umum, baik dari segi administrasi, perencanaan, eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemasaran dan distribusi. Pengambilan hasil dan pendapatan harta pemilikan umum untuk keperluan ini, seperti pengembalian bagian zakat untuk keperluan operasi para amil yang mengurusi zakat (lihat QS. At Taubah: 60). Kedua, dibagikan kepada kaum muslimin atau seluruh rakyat. Dalam hal ini khalifah boleh membagikan air minum, listrik, gas, minyak tanah, dan barang lain untuk keperluan rumah tangga atau pasar-pasar secara gratis atau menjualnya dengan semurahmurahnya, atau dengan harga wajar yang tidak memberatkan. Barang-barang tambang yang tidak dikonsumsi rakyat, misalnya minyak mentah, dijual ke luar negeri dan keuntungannya—termasuk keuntungan pemasaran dalam negeri—dibagi keseluruh rakyat, dalam bentuk uang, barang, atau untuk membangun sekolahsekolah gratis, rumah-rumah sakit gratis, dan pelayanan umum lainnya. Juga untuk menutupi tanggungan Baitul mal yang wajib dipenuhi lainnya, seperti anggaran belanja untuk jihad fi sabilillah.

www.facebook.com/indonesiapustaka

309

Harta Modal; Aktiva tetap (capital asets; permanent asets; fixed asets). Harta Orang Murtad; Darah setiap muslim yang murtad, baik laki-laki maupun perempuan, tidak ma’shum (dilindungi), termasuk juga hartanya. Bagi orang murtad diberlakukan hukum murtad, dibunuh, dan hartanya menjadi fa’i dan dimasukkan ke Baitul mal. Namun, ini tidak berlaku, jika ia bertobat dalam tempo waktu 3 hari. Harta Pabrik; Harta tetap suatu perusahaan, di luar tanah, yang digunakan dalam proses produksi, yang mencakup gedung, mesin, peralatan, dan perlengkapan lain; untuk itu, harus dibentuk cadangan penyusutannya (plant asets). Harta Pailit; Harta yang ditaruh dalam harta pailit setelah putusan pailit dijatuhkan (after acquired property). Harta Rampasan Perang; Ghanimah; Rikaz juga termasuk dalam katagori ghanimah. Harta Tak Bergerak; Kekayaan berupa tanah dan harta tidak bergerak lainnya milik perusahaan (real property). Harta Tersembunyi; Harta yang dimiliki oleh suatu perusahaan, tetapi tidak terlihat pada neraca (hidden values). Harta Tetap; Aktiva tetap (permanent asets; capital asets, fixed aset). Harta Usaha; Harta perusahaan yang secara langsung digunakan sebagai sarana untuk memperoleh laba dan kegiatan pokok perusahaan bersangkutan (operating asets). Harta yang Tidak Ada Pewarisnya; Setiap bentuk harta yang ditinggalkan seseorang karena kematian, dan tidak ada yang berhak atasnya baik karena waris maupun ‘ashabah, ataupun harta waris yang tidak habis dibagi, harta tersebut dimasukkan ke Baitul mal. Termasuk dalam kategori ini adalah harta yang ditinggal wafat oleh kafir dzimmi dan tidak ada warisnya sehingga menjadi fa’i bagi kaum muslimin dan dimasukkan ke dalam Baitul mal. Harta Zakat; Harta yang telah memenuhi syarat-syarat untuk dizakati, seperti syarat hak milik, berkembang, mencapai nisab, melebihi kebutuhan pokok pemiliknya serta telah mencapai haul (masa satu tahun penuh) selain pada tanaman, buahbuahan, barang tambang serta rikaz (harta karun yang ditemukan). Hasib; Aktuaris (actuary); Seseorang yang mempunyai keahlian dalam menghitung risiko dan menetapkan premi asuransi. Hasil–Penghasilan; Pendapatan yang dihasilkan oleb perseorangan atau badan sehubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan (earnings). HasiI–Penghasilan Bersih; Penghasilan perusahaan yang diperoleh, baik dari usaha pokok maupun di luar usaha pokok selama satu periode dikurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dalam periode yang sama (net income after taxes). HasiI–Penghasilan Tetap; Pendapatan yang jumlahnya tidak dipengaruhi oleh perubahan tingkat harga sebagaimana ditetapkan. dalam kontrak, peraturan, dan sebagainya (fixed income). HasiI–Penghasilan Tetap Investasi; Pendapatan tetap yang diperoleh dari basil penanaman pada surat-surat berharga (fixed-income investment). Hasil Galian (Rikaz); Harta yang terpendam di perut bumi. Dalam sebuah hadis disebutkan (Harta rikaz dikenakan zakat seperlima). (H.R. Jemaah).

www.facebook.com/indonesiapustaka

310

Hasil Jual; Hasil penjualan bensih harta atau surat berharga yang diterbitkan setelah dikurangi biaya yang timbul berkenaan dengan penjualan harta atau surat berhanga tersebut (proceeds). Hasil Pendapatan; Harta yang diperoleh secara tidak menentu seperti dari warisan, hadiah, hibah, dan lain-lain, tanpa ada usaha. Hasil Pertambangan Laut; Setiap barang berharga yang memiliki nilai ekonomis yang diambil dari laut seperti mutiara, marjan, ikan paus, dan lainnya. Hawalah; Pengalihan utang; Pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang bersedia menanggungnya dengan nilai yang sama dengan nilai nominal utangnya. Hawalah–Akibat Hawalah; Akibat Hawalah adalah sebagai berikut: (1) Pihak yang utangnya dipindahkan, wajib membayar utangnya kepada penerima hawalah. (2) Penjamin utang yang dipindahkan, kehilangan haknya untuk menahan barang jaminan. (3) Utang pihak peminjam yang meninggal sebelum melunasi utangnya, dibayar dengan harta yang ditinggalkannya. (4) Pembayaran utang kepada penerima hawalah/pemindahan utang harus didahulukan atas pihakpihak pemberi pinjaman lainnya jika harta yang ditinggalkan oleh peminjam tidak mencukupi. (5) Akad hawalah/pemindahan utang yang bersyarat menjadi batal dan utang kembali kepada peminjam jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. (6) Peminjam wajib menjual kekayaannya jika pembayaran utang yang dipindahkan ditetapkan dalam akad bahwa utang akan dibayar dengan dana hasil penjualan kekayaannya. (7) Pembayaran utang yang dipindahkan dapat dinyatakan dan dilakukan dengan waktu yang pasti, dan dapat pula dilakukan tanpa waktu pembayaran yang pasti. (8) Pihak peminjam terbebas dari kewajiban membayar utang jika penerima hawalah/pemindahan utang membebaskannya. (9) Apabila terjadi hawalah pada seseorang, kemudian orang yang menerima pemindahan utang tersebut meninggal dunia, pemindahan utang yang telah terjadi tidak dapat diwariskan. Hawalah–Alternatif Akad; Akad hawalah dapat dilakukan melalui empat alternatif berikut: 1. Alternatif I: (1) LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. (2) Nasabah menjual aset kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS. (3) LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan. (4) Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud alternatif I ini. 2. Alternatif II: (1) LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah syirkah al-milk antara LKS dan nasabah terhadap aset tersebut. (2) Bagian aset yang dibeli oleh LKS adalah bagian aset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK. (3) LKS menjual secara murabahah bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara

www.facebook.com/indonesiapustaka

311

cicilan. (4) Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif II ini. 3. Alternatif III: (1) Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad ijarah dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2002. (2) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. (3) Akad ijarah tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan. (4) Besar imbalan jasa ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah. 4. Alternatif IV: (1) LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh; (2) Nasabah menjual aset kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS. (3) LKS menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik. (4) Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif IV ini. Hawalah–Ketentuan; Berikut ini adalah ketentuan umum pada hawalah: (1) Rukun hawalah adalah muhil, yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, muhal atau muhtal, yakni orang berpiutang kepada muhil, muhal ‘alaih, yakni orang yang berutang kepada muhil dan wajib membayar utang kepada muhtal, muhal bih, yakni utang muhil kepada muhtal, dan sighat (ijab-qabul). (2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). (3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. (4) Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal/muhtal, dan muhal ‘alaih. (5) Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas. (6) Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhtal dan muhal ‘alaih; dan hak penagihan muhal berpindah kepada muhal ‘alaih. Hawalah–Rukun dan Syarat Hawalah; (1) Rukun hawalah/pemindahan utang terdiri atas: a. muhil/peminjam; b. muhal/pemberi pinjaman; c. muhal ‘alaih/ penerima hawalah; d. muhal bihi/utang; dan e. akad. (2) Akad dinyatakan oleh para pihak secara lisan, tulisan, atau isyarat. (3) Para pihak yang melakukan akad hawalah/pemindahan utang harus memiliki kecakapan hukum; (4) Peminjam harus memberitahukan kepada pemberi pinjaman bahwa ia akan memindahkan utangnya kepada pihak lain. (5) Persetujuan pemberi pinjaman mengenai rencana peminjam untuk memindahkan utang adalah syarat dibolehkannya akad hawalah/ pemindahan utang. (6) Akad hawalah/pemindahan utang dapat dilakukan jika pihak penerima hawalah/pemindahan utang menyetujui keinginan peminjam. (7) Hawalah/pemindahan utang tidak disyaratkan adanya utang dari penerima hawalah/pemindahan utang, kepada pemindah utang. (8) Hawalah/pemindahan

www.facebook.com/indonesiapustaka

312

utang tidak disyaratkan adanya sesuatu yang diterima oleh pemindah utang dari pihak yang menerima hawalah/pemindahan utang sebagai hadiah atau imbalan. Hawalah Bil Ujrah; Hawalah dengan pengenaan ujrah/fee. Hawalah bil Ujrah–Ketentuan; Berikut ini ketentuan pada hawalah bil ujrah: (1) Hawalah bil ujrah hanya berlaku pada hawalah muthlaqah. (2) Dalam hawalah muthlaqah, muhal ’alaih boleh menerima ujrah/fee atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang muhil. (3) Besarnya fee tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak. (4) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). (5) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern; (6) Hawalah harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait. (7) Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas. (8) Jika transaksi hawalah telah dilakukan, hak penagihan muhal berpindah kepada muhal ‘alaih. (9) LKS yang melakukan akad Hawalah bil Ujrah boleh memberikan sebahagian fee hawalah kepada shahibul mal. Hawalah Muqayyadah; hawalah dengan muhil adalah orang yang berutang sekaligus berpiutang kepada muhal ’alaih sebagaimana dimaksud dalam Fatwa No. 12/DSNMUI/IV/2000 tentang Hawalah. Hawalah Muthlaqah; Hawalah dengan muhil adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada muhal ’alaih. Hawalah Wal IMBT; Kombinasi dua akad yang dilakukan untuk mengambil alih pembiayaan dari bank lain dengan syarat: Penggunaan Hawalah jika untuk menutupi pokoknya saja dari Bank lain, sedangkan IMBT dilakukan ketika nasabah tersebut telah mendapatkan pembiayaan dari bank lain dengan diambil manfaatnya atau kegunaannya dan mengindari bai al innah. Hawasil Mahdumah; Uang yang didapat dari hasil curian atau hasil jarahan. Hazard; Suatu keadaan atau sifat, baik yang berwujud fisik (physical hazards) maupun yang berwujud tingkah laku, karakter dan sifat manusia (moral hazards) yang memengaruhi kemungkinan terjadinya bahaya. Head Teller; Lihat Teller kepala. Hedge Funds; Sebuah perusahaan investasi yang menjalankan kegiatan usaha transaksi spekulatif untuk mendapatkan keuntungan. Hedger Pembeli; Lihat Hedging. Hedger Penjual; Lihat Hedging. Hedging (1); Tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko yang terkait dari langkah tertentu yang diambil seseorang. Dalam pasar uang atau dunia keuangan, hal ini banyak dilakukan untuk mengurangi potensi kerugian yang mungkin timbul dari risiko investasi yang dilakukan. Hedging timbul didasari oleh ketidakpastian akan masa yang akan datang. Apakah musim hujan akan datang sesuai perkiraan? Apakah keamanan barang saya terjamin? Apakah harga minyak akan tetap bulan depan? Semua ketidakpastian ini mendorong orang untuk melakukan suatu tindakan guna mengurangi risiko yang ada. Asuransi

www.facebook.com/indonesiapustaka

313

kebakaran adalah salah satu contoh bentuk hedging terhadap risiko kebakaran. Bentuk lain adalah pembayaran dalam mata uang dolar untuk pembelian minyak mentah, yang dilakukan pembeli untuk melindunginya dari risiko tidak stabilnya mata uang negara asal penjual minyak. Bursa komoditi juga merupakan salah satu bentuk dari Hedging untuk memastikan terjaminnya suplai komoditas yang diperlukan produsen satu ke yang lain. Hedging juga merupakan cara untuk memastikan ketersediaan suatu produk pada masamendatang dengan harga yang telah ditetapkan dari sekarang untuk melindungi penjual dan pembeli dari risiko kelangkaan maupun kelebihan suplai yang dapat membuat harga fluktuatif. (2) Mekanisme yang dilaksanakan di Bursa Berjangka dengan membuka suatu kontrak beli atau jual atas suatu komoditi yang sama dengan komoditi yang akan diperdagangkan di pasar fisik. Hedging (lindung nilai) ini bertujuan untuk memperkecil atau menghilangkan risiko kerugian atas ketidakpastian harga yang mungkin terjadi pada saat transaksi di pasar fisik nantinya. Jadi dengan melakukan Hedging kerugian yang terjadi akan ditutupi oleh keuntungan yang diperoleh atas transaksi yang dilakukan di bursa berjangka. Para pelaku Hedging ini biasa disebut hedger, yang terdiri atas hedger pembeli (hedge long) dan hedger penjual (hedge short). Hedger Pembeli umumnya berencana akan membeli komoditas di pasar fisik pada masa yang akan datang untuk melindungi transaksinya dari fluktuasi. Hedger pembeli biasanya dilakukan oleh kalangan eksportir, prosesor, pengguna bahan baku seperti pabrik, dan sebagainya. Hedger Penjual atau hedge short adalah hedger yang akan menjual komoditas tertentu di pasar fisik pada masa yang akan datang. Untuk melindungi harga penjualan komoditasnya, hedger akan membuka kontrak berjangka sekarang dengan posisi short (jual). Selling hedge biasanya dilakukan oleh para produsen, terutama para petani, dengan tujuan untuk melindungi dari kemungkinan penurunan harga komoditas pada waktu panen. Banyak pihak yang sebenarnya bisa memperoleh manfaat dari transaksi hedging ini, yakni para produsen komoditas, petani, pengusaha, konsumen, investor, juga bursa berjangka serta pialang berjangka bila jenis transaksi tersebut digiatkan. Dan di Indonesia sendiri sebagai salah satu negara komoditas utama di dunia sangat berpotensi mengembangkan lebih jauh pasar berjangka dengan salah satu manfaatnya dilakukan transaksi lindung nilai fluktuasi harga komoditas. Hedging–Karakteristik; Karakteristik hedging adalah sebagai berikut: (1) Bertujuan mengamankan asets (rescue); (2) Maksimum keuntungan dan kerugian sudah pasti; (3) Rasionalitas hanya digunakan saat melakukan kontrak hedging, selanjutnya segala sesuatu menjadi taken for granted. Hewan Dagangan; Hewan yang dibeli untuk dijual kembali sebagai upaya mencari keuntungan. Hewan Gabungan; Dua orang atau lebih memiliki sejumlah kambing, unta atau sapi yang sama-sama tergabung dalam tempat penggembalaan, minuman dan kandang untuk mengurangi biaya perawatannya. Ternak seperti ini dianggap seperti milik satu orang dalam penghitungan nisab dan volume zakat yang wajib dibayar.

www.facebook.com/indonesiapustaka

314

Hewan Konsumsi; Hewan yang dibeli untuk dikonsumsi sendiri sebagai pemenuhan kebutuhan primer pembeli. Hewan Pekerja; Hewan yang digunakan sebagai tenaga kerja seperti unta untuk mengangkut air, sapi untuk membajak serta memutar roda irigasi. Hewan Ternak Lepas; Hewan ternak yang sepanjang tahun konsumsi makanannya terdiri atas rumput-rumputan, daun-daunan serta sampah tanaman dan buahbuahan tanpa harus dibeli (tanpa biaya). Hewan Ternak Peliharaan; Hewan ternak yang konsumsi makanannya dibeli oleh pemiliknya (dengan biaya). Hibah; Pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah–Menarik Kembali Hibah; Memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Penerima hibah menjadi pemilik harta yang dihibahkan kepadanya setelah terjadinya penerimaan harta hibah. (2) Penghibah dapat menarik kembali hibahnya atas keinginannya sendiri sebelum harta hibah itu diserahkan. (3) Jika penghibah melarang penerima hibah untuk mengambil hibahnya setelah transaksi hibah, berarti ia menarik kembali hibahnya itu. (4) Penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya. (5) Jika seorang penghibah menarik kembali barang hibahnya yang telah diserahkan tanpa ada persetujuan dari penerima hibah, atau tanpa keputusan Pengadilan, penghibah adalah orang yang merampas barang orang lain; dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada ditangannya, maka ia harus mengganti kerugian itu. (6) Jika seseorang memberi hibah sesuatu kepada orang tuanya atau anak-anaknya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman-bibinya, ia tidak berhak menarik kembali hibah itu setelah transaksi hibah. (7) Jika suami atau istri, tatkala masih dalam ikatan pernikahannya, saling memberi hibah pada yang lain, mereka tidak berhak menarik kembali hibahnya masing-masing setelah adanya penyerahan harta. (8) Jika sesuatu diberikan sebagai pengganti harta hibah dan diterima oleh penghibah, penghibah itu tidak berhak menarik kembali hibahnya. (9) Jika sesuatu ditambahkan dan menjadi bagian yang melekat pada harta hibah, hibah itu tidak boleh ditarik kembali. Tetapi, suatu penambahan yang tidak menjadi bagian dari suatu barang hibah, tidak menghalangi dari kemungkinan penarikan kembali. (10) Jika orang yang menerima hibah memanfaatkan kepemilikannya dengan cara menjual hibah itu atau membuat hibah lain dari hibah itu dan memberikannya kepada orang lain, penghibah tidak mempunyai hak untuk menarik kembali hibahnya. (11) Jika barang hibah itu rusak ketika sudah berada di tangan orang yang menerima hibah, barang hibah seperti itu tidak boleh ditarik kembali. (12) Dalam hal penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, hibah itu tak dapat ditarik kembali. (13) Suatu shadaqah tidak dapat ditarik kembali jika sudah diserahkan dengan alasan apa pun. (14) Jika seseorang mengizinkan orang lain untuk memakan suatu makanan, orang yang diberi izin setelah mendapatkannya tidak boleh bertindak seolah-olah barang itu miliknya; misalnya dengan cara

www.facebook.com/indonesiapustaka

315

menjualnya, atau menghibahkan barang itu untuk diberikan kepada orang ketiga Tetapi, ia boleh memakan makanan itu dan pemiliknya tidak dapat menuntut harga barang yang telah dimakannya. (15) Hadiah yang diberikan pada saat selamatan khitanan atau pesta pernikahan adalah milik orang-orang yang diniatkan untuk diberi oleh si pemilik itu. Jika mereka tidak mampu mengetahui untuk siapa dan masalah itu tidak dapat diselesaikan oleh mereka, masalah itu harus diselesaikan dengan berpegang kepada adat kebiasaan setempat. Hibah–Hibah Orang yang Sedang Sakit Keras; Memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Jika seseorang yang tidak punya ahli waris menghibahkan seluruh kekayaannya pada orang lain ketika sedang menderita sakit keras lalu menyerahkan hibah itu, hibah tersebut adalah sah, dan bait al-mal (balai harta peninggalan) tidak mempunyai hak untuk campur tangan dengan barang peninggalan tersebut setelah yang bersangkutan meninggal. (2) Jika seorang suami yang tidak memiliki keturunan, atau seorang istri yang tidak mempunyai keturunan dari suaminya, menghibahkan seluruh kekayaannya kepada istri atau suami, ketika salah seorang dari mereka sedang menderita sakit keras dan lalu menyerahkannya, pemberian hibah itu adalah sah, dan bait almal tidak mempunyai hak untuk campur tangan pada harta peninggalan dari salah seorang dari mereka yang meninggal. (3) Jika seseorang memberi hibah kepada salah seorang ahli warisnya ketika orang itu sedang menderita sakit keras, dan kemudian meninggal, hibah itu tidak sah kecuali ada persetujuan dari ahli waris yang lain. Tetapi, jika hibah itu diberi dan diserahkan kepada orang lain yang bukan ahli warisnya dan hibah itu tidak melebihi sepertiga harta peninggalannya, hibah itu adalah sah. Tetapi, bila hibah itu melebihi sepertiganya dan para ahli waris tidak menyetujui hibah tersebut, hibah itu masih sah, untuk sepertiga dari seluruh harta peninggalan dan orang yang diberi hibah harus mengembalikan kelebihannya dari sepertiga harta itu. (4) Jika seseorang yang harta peninggalannya habis untuk membayar utang, dan orang tersebut waktu sakit keras menghibahkan hartanya kepada ahli warisnya atau kepada orang lain, lalu menyerahkannya dan kemudian meninggal, kreditor berhak mengabaikan penghibahan tersebut, dan memasukkan barang yang dihibahkan tadi untuk pembayaran utangnya. Hibah–Persyaratan Akad Hibah; Adalah sebagai berikut: (1) Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus sudah ada pada saat akad hibah. (2) Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus berasal dari harta penghibah. (3) Harta yang bukan milik penghibah jika dihibahkan dapat dianggap sah apabila pemilik harta tersebut mengizinkannya meskipun izin tersebut diberikan setelah harta tersebut diserahkan. (4) Suatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui. (5) Seorang penghibah diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa. (5) Hibah menjadi batal bila hibah tersebut terjadi karena ada paksaan. Hibah–Rukun Hibah dan Penerimaannya; Memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Suatu transaksi hibah dapat terjadi dengan adanya ijab dan kabul. (2) Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah. (3) Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung

www.facebook.com/indonesiapustaka

316

arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma. (4) Transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu tindakan seperti seseorang penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima hibah. (5) Pengiriman dan penerimaan barang hibah dan shadaqah adalah sama dengan pernyataan lisan dalam ijab dan kabul. (6) Penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual beli. (7) Diharuskan ada izin dari penghibah baik secara tegas atau samar dalam penerimaan barang hibah. (8) Penghibah dengan menyerahkan barang dianggap telah member izin kepada penerima hibah untuk menerima barang yang diserahkan sebagai hibah. (9) Apabila penghibah telah memberi izin dengan jelas untuk penerimaan barang hibah, penerima berhak mengambil barang yang diberikan sebagai hibah, baik ditempat pertemuan ke kedua belah pihak, atau setelah mereka berpisah. Jika izin itu hanya berupa isyarat atau tersamar, hal itu hanya berlaku sepanjang mereka belum berpisah di tempat itu. (10) Seorang pembeli boleh secara sah memberikan suatu hibah kepada pihak ketiga, meskipun ia belum menerima penyerahan barang itu dari penjual, dan ia meminta penerima hibah untuk mengambilnya. (11) Barang siapa yang menghibahkan barang kepada seseorang yang barang tersebut telah ada di tangan sipenerima hibah, penyerahan itu sudah lengkap, tidak diperlukan penerimaan dan penyerahan kedua kalinya. (12) Hibah dapat terjadi dengan cara pembebasan utang dari orang yang memiliki piutang terhadap orang yang berutang dengan syarat orang yang berutang tidak menolak pembebasan utang tersebut. (13) Hibah dapat terjadi dengan cara seseorang memberikan harta kepada orang lain padahal harta tersebut merupakan hibah yang belum diterimanya dengan syarat penerima hibah yang terakhir telah menerima hibah tersebut. (14) Transaksi hibah dinyatakan batal jika salah seorang dari penghibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum penyerahan hibah dilaksanakan. (15) Dalam hal hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang sudah dewasa, harta yang diberikan sebagai hibah itu harus diserahkan dan harus diterima oleh anak tersebut. (16) Hibah terjadi bila seorang anak menerima hibah dari walinya meskipun harta yang dihibahkan itu belum diterima atau dititipkan pada pihak ketiga. (17) Suatu hibah yang diberikan kepada seorang anak bisa dinyatakan transaksi hibah telah terjadi dengan sempurna, bila walinya atau orang yang dikuasakan untuk memelihara dan mendidik anak itu mengambil hibah tersebut. (18) Jika si penerima hibah adalah seorang anak yang sudah cakap bertindak (mumayiz), transaksi hibah itu dianggap telah sempurna bila anak itu sendiri yang mengambil langsung hibah itu, meskipun ia mempunyai seorang wali. (19) Suatu hibah yang baru akan berlaku pada waktu yang akan datang, maka transaksi hibah itu tidak sah. (20) Transaksi hibah adalah sah dengan syarat dan syarat tersebut mengikat penerima hibah. Hibah–Rukun dan Syarat Hibah; a. Orang yang memberi hibah, syaratnya: minimal berusia 21 tahun, berakal sehat, dan bertindak tanpa paksaan; b. Orang yang menerima hibah; c. Barang yang dihibahkan, maksimal sebanyak 1/3 dari harta warisan; d. Sighat/ikrar. Higher Stake in Net Worth; Lihat Mudharabah–Higher stake in net worth.

www.facebook.com/indonesiapustaka

317

Hima; Tanah atau wilayah yang ditetapkan secara khusus oleh negara untuk kepentingan tertentu, tidak boleh dimanfaatkan oleh individu. Misalnya menetapkan hima pada suatu tambang tertentu, katakanlah tambang emas dan perak di Papua, khusus untuk keperluan membeli alutsista (alat utama sistem persenjataan). Rasulullah saw. dan para khalifah sesudahnya pernah menetapkan hima pada tempat-tempat tertentu. Rasulullah saw. pernah menetapkan Naqi` (nama padang rumput di kota Madinah) khusus untuk menggembalakan kuda-kuda milik muslimin, tidak untuk lainnya. Abu Bakar pernah menetapkan Rabdzah (nama padang rumput juga) khusus untuk menggembalakan unta-unta zakat, bukan untuk keperluan lainnya. (Zallum, ibid., hlm. 85). Himayah al-Mustahlikin; Perlindungan konsumen (consumer protection. Upaya untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan. Hiperinflasi; Kondisi ekonomi yang ditandai oleh naiknya harga barang dengan cepat dan menurunnya daya beli; hal itu mengancam stabilitas ekonomi dan kemampuan untuk membayar kembali utang luar negeri. Istilah ini sering dipakai jika harga barang konsumsi naik lebih dari 50% per bulan, terutama di negara berkembang (hyperinflaflorr runaway inflation). Hipotek; Instrumen utang dengan pemberian hak tanggungan atas properti dan peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan terhadap kewajibannya. Dalam hal ini peminjam masih dapat menggunakan atau memanfaatkan properti tersebut. Hak tanggungan atas properti gugur setelah kewajibannya dibayar lunas (mortgage). Hipotek Berbunga Tersuaikan; Hipotek dengan suku bunga yang dapat disesuaikan secara periodik atau berkala, umumnya setiap enam bulan sekali (adjustable rate mortgage/ARM). Hipotek Berjaminan Surat Berharga; Mortgage Backed Securities; Ketentuan dalam panggilan surat penjanjian (indenture calling) selama jadual amortisasi dari hipotek yang dijamin dengan obligasi atau surat utang subjek untuk kegiatan yang dibayar di muka, misalnya obligasi amortisasi terkendali (controlled amortization bond) sin. Dana pelunasan (sinking fund). Hiqqah; Unta betina yang telah berusia tiga tahun dan memasuki tahun keempat. Hirfah; Usaha; Business; Pemasok barang dan jasa; Perusahaan (firm). Hisab; Rekening; Account. Hisab al-Munashafah; Rekening gabungan (joint account); Rekening bank yang dimiliki bersama oleh dua orang atau lebih. Hisab al-Wada’i; Rekening simpanan. Hisab as-Shunduq at-Taufir; Tabungan (saving deposit). Hisab Jari; 1. Rekening Koran; 2. Giro (current account). Hisab Khitamiy; Neraca akhir. Hisab; Rekening (account). Hisabat Istitsmar; Deposito (time deposit). Hisabat Maliah; Akuntansi keuangan. Hisabukum; Rekening vostro; Rekening valuta asing suatu bank yang ada pada bank

www.facebook.com/indonesiapustaka

318

koresponden di dalam negeri. Hisabuna; Rekening nostro; Rekening valuta asing suatu bank yang ada pada bank koresponden di luar negeri. Hisbah; Lembaga resmi pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran-pelanggaran yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan dalam penyelesaiannya. Hitung Ulang; Menghitung kembali semua pembayaran dengan jalan menghitung ulang (recomputation). Hiwalah (Wesel); Transfer utang dari tanggungan seorang menjadi tanggungan pihak lain. Hiwalah ad-Dayn; Jika objek yang dipindahkan dalam akad hiwalah adalah utang (debt), disebut hiwalah ad-dain (pemindahan kewajiban membayar utang). Hiwalah al-haq; Jika objek yang dipindahkan akad hiwalah itu adalah mengenai hak, disebut wilayal al haq (pemindahan hak). Hiwalah al Muqayyadah; Perpindahan utang sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Hiwalah Mutlaq; Pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti (iwadh) dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. HMETD; Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (berdasarkan prinsip syariah). HMETD–Ketentuan Umum; Berikut ini ada beberapa ketentuan umum HMETD: (1) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah adalah hak yang melekat pada saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru; termasuk saham, efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan. (2) Harga pelaksanaan HMETD Syariah adalah harga yang telah ditetapkan oleh Emiten bagi pemegang HMETD Syariah untuk membeli efek yang baru diterbitkan selama periode yang ditetapkan. HMETD–Ketentuan Hukum; Berikut ini ada beberapa ketentuan hukum HMETD: (1) Emiten boleh menerbitkan HMETD Syariah. (2) Pemegang HMETD Syariah boleh mengalihkan HMETD Syariah yang dimilikinya kepada pihak lain dengan memperoleh imbalan. (3) Pemegang HMETD Syariah hanya boleh melaksanakan (exercise) haknya, dengan ketentuan efek hasil pelaksanaan tersebut merupakan Efek Syariah. (4) Harga pelaksanaan yang ditawarkan dalam HMETD Syariah didasarkan atas prinsip wa’d (janji) yang dinyatakan bersifat mengikat bagi emiten. (5) Harga pelaksanaan dari HMETD Syariah harus mencerminkan kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan Efek tersebut dan/atau sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direkayasa. (6) Transaksi atas HMETD Syariah harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan untuk melakukan spekulasi dan manipulasi. Homologasi; Pengesahan hakim atas persetujuan antara debitur dan kreditur konkuren untuk mengakhiri kepailitan (homologa tie). Honor; 1. Pembayaran atas sebuah cek jika ditunjukkan atau perjanjian untuk

www.facebook.com/indonesiapustaka

319

membayar tagihan berjangka pada tanggal tertentu pada masa depan; 2. Aksep oleh pedagang, dan sebuah kartu bank, atau kartu travel dan entertainment (T&E) ditawarkan sebagai pembayaran barang atau jasa (honor). HSBC Amanah; Unit syariah dari Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Hubungan Akun; Jalinan kerja sama antara dua pihak yang terlibat suatu perpindahan dana pada kemudian hari, seperti antara pembeli dan penjual, atau suatu persetujuan dari satu pihak untuk menyimpan dana bagi pihak lain (account). Hubungan Kepentingan Asuransi; Hubungan antara seseorang atau benda yang diasuransikan dari pihak yang ikut tertanggung dalam polis, misalnya, seorang istri mempunyai kepentingan atas kehidupan suaminya karena secara finansial dapat dirugikan dalam hal suaminya meninggal dunia; oleh karena itu, istri berhak menerima uang pertanggungan jika suami meninggal dunia, sementara polis masih berlaku (insurable interest). Hubungan Perbankan; Konsep pemasaran terpadu dalam upaya memperluas pelayanan jasa perbankan yang dilakukan oleh pejabat bank (account officer) sehingga dapat memenuhi seluruh kebutuhan nasabah (relationship banking). Hubuth al-Nasyath al-Iqtishadiy; Resesi; Penurunan perekonomian suatu negara yang tecermin dalam kegiatan ekonomi secara nasional. Hukum Acara; Ketentuan hukum yang mengatur proses beracara di pengadilan mengenai penyelesaian pertikaian perkara (adjective low). Hukum Gresham; Hukum yang mengatakan bahwa orang cenderung menggunakan uang lusuh sehingga akan mengakibatkan uang yang masih baik keluar dari peredaran; misalnya, apabila terdapat dua macam mata uang yang nominalnya sama, seseorang akan terdorong untuk menahan uang yang baik dan menggunakan yang lusuh (gresham’s law). Hukum Islam; Hukum yang berdasarkan pada sumber-sumber ajaran Islam. Hukum Mu’amalah; Ketentuan mengenai jual beli, sewa-menyewa, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kerja antarmanusia. Hukum Pajak; Peraturan mengenai pajak yang meliputi subjek, objek, jenis, cara pemungutan, dan sanksi (tax law). Hukum Syara’ (Syari’at); ‘Khithaabusy Syaari’ (seruan dari Sang Pembuat Hukum –Allah dan Rasul-Nya-) yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Hukum syari’at ditetapkan berdasarkan adanya khitab (seruan tersebut), sedang kejelasannya tergantung pada jelasnya ma’na dari suatu khithab. Humanistis (al-Insaniyyah); Pengertian humanistis (al-Insaniyyah) adalah bahwa dalam implementasi marketing syariah agar dapat menciptakan marketer memiliki harkat dan derajat yang terhormat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewanannya dapat dikekang. Karenanya diciptakan suasana spiritual untuk mengerem nafsu manusiawinya agar terkendali. Marketing syariah yang humanistis diciptakan untuk manusia sesuai degan kapasitasnya tanpa menghiraukan agama, suku, ras, warna kulit, kebangsaan dan status. Hal ini membuat syariah memiliki sifat universal sehingga menjadi syariah humanistis

320

www.facebook.com/indonesiapustaka

universal, “Dan Kami tidak mengutusmu, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam” (QS. Al-Anbiya, 21: 107). Huquq at-Ta’lif; Hak cipta (copyright); Pemilikan hak untuk menerbitkan buku, buku petunjuk, surat kabar, dan sebagainya; Pemilikan dan kekuasaan untuk mendapatkan ganti rugi terhadap pencurian dan penerbitan yang tidak resmi atau membuat penggandaan. Hurriyah al-Tijarah; Perdagangan bebas (free trade); Perdagangan internasional tanpa adanya hambatan seperti tarif, kuota, dan pengendalian valuta asing. Huru-Hara (Riot); Keadaan di satu kota tempat sejumlah besar massa secara bersamasama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama, minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut. Husab al-Wada’i; Rekening simpanan. Utang; Kewajiban baik dalam sistem perbankan maupun di luar sistem perbankan yang dimiliki oleh yang bersangkutan kepada pihak lain. Utang yang Bermasalah; Antara lain utang yang tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan restrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

321

www.facebook.com/indonesiapustaka

I I’adah al-Syira’; Penebusan (repurchase); Pembayaran untuk mendapatkan kembali surat berharga. I’adah al-Ta’mini; Reasuransi; Reinsurance; Pertanggungan ulang sebagian atau seluruh risiko dari perusahaan asuransi kepada perusahaan asuransi lainnya berdasarkan perjanjian. I’adah Tarkib; Restrukturisasi; Restructuring; Perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut tindakan untuk penambahan dana bank dan/atau konversi seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai penjadualan kembali dan/atau persyaratan kembali. I’anah Maliyah; Subsidi. iB; Lihat Logo iB. IBM AS/400; Lihat AS/400. Ibn Adam; Kitab al-Kharaj Karya Ibn Adam tidak jauh berbeda dari al-Kharaj karya Abu Yusuf kecuali pada aspek metode kontruksi terhadap dalil. Abu Yusuf menekankan argumen rasional, sementara Ibn Adam mengacu pada ahadits dan ahdas (hadis dan kebijakan politik pemerintah dalam menghadapi kasus-kasus sebelumnya). Karya Ibn Adam sarat dengan berbagai perbedaan pendapat. Metode penulisan seperti ini, dari satu sisi sangat bagus karena merekam berbagai wacana secara komprehensif. Namun dari sisi lain, dapat membingungkan pembaca karena penulis tidak mengemukakan pendapat secara cermat dan independen yang mencerminkan kpribadian ilmiahnya. Pemandangan seperti ini dalam karya Ibn Adam terlihat sangat mengasyikkan. Konsep kebersamaan dalam kehidupan ekonomi (musytarakiyat al-hayat al-iqtisadiyah) dalam karya Ibn Adam muncul ketika beliau mendiskusikan penduduk pedesaan yang satu sama lain menjamin pajak tanah (jizyah al-ardh) di hadapan kaum muslim yang saling menjamin pula. Ibn Adam selalu menegaskan al-musytarakiyah (kebersamaan) dengan berbagai pihak yang berbeda agama seperti (umat muslim, kaum zimmi. dan kebersamaan yang bersifat lokal seperti penduduk desa dan kota. Beliau juga sering menegaskan berbagai macam perlakuan pada jibayah (penarikan pajak) sesuai dengan karakteristik daerah, bentuk kesepakatan, perjanjian, dan keadaan penduduk. Ibn Adam menyebutkan konsep al-qimah (harga) dan al-nafaqah (biaya hidup) atau al-taklifah. Kedua konsep tersebut hampir tidak ada di benak Abu Yusuf. Hal ini menunjukkan bahwa Ibn Adam menyadari pentingnya keberadaan pasar sebagai unsur perekonomian makro dan merupakan unsur yang menyatukan antara elemen-elemen yang membentuk al-musytarakiyah tersebut. Baik Ibn Adam maupun Abu Yusuf sepakat pada unsur-unsur yang menggerakkan perekonomian,

www.facebook.com/indonesiapustaka

322

dan urutan prioritas sumber-sumber ekonomi: al-thabi’ah (sumber alam) dan al‘amal al-insani (tenaga kerja). Harta yang dibebankan atas tanah akan menjadi alKharaj (jizyah) apabila dapat dijangkau oleh air sungai yang berstatus kharaj. Pernyataan ini menegaskan karakteristik air yang dapat melakukan aktivitas produksi secara mandiri. Agama, masyarakat muslim, kekuasaan dan peran pemimpin, menurut Ibn Adam merupakan unsur-unsur pemersatu dan pengikat antara elemen-elemen yang membentuk bangunan masyarakat dan politik yang ada pada saat itu. Beliau berkata: dari (...) dari (...) barang siapa membuat perjanjian jaminan keamanan, diyat-nya (denda dalam kasus pembunuhan) disamakan dengan diyat muslim. Berdasarkan kutipan ini, Ibn Adam ingin menegaskan bahwa umat Islam bergabung sepenuhnya ke dalam al-musytarakat al-zimmiyah (komunitas kaum zimmi) yang ada di dalam negara Islam. Dengan demikian, kaum zimmi menjadi bagian dari warga negara. Hal serupa juga diungkapkan oleh Abu Yusuf. Beliau mengatakan bahwa bait al-mal wajib menanggung kebutuhan kaum zimmi yang lemah bekerja apabila komunitasnya tidak mampu menanggungnya. Pernyataan ini secara otomatis menjadikan kaum zimmi menjadi bagian dari komunitas “islami”. Akan tetapi yang paling penting dalam karya Ibn Adam adalah konsep yang berkaitan dengan hubungan-hubungan internal atau dalam istilah modern disebut “hubungan-hubungan produksi (hubungan-hubungan yang berimplikasi pada pembagian dan pendistribusian hasil produksi masyarakat). Hal ini tentu sangat wajar karena judul karyanya adalah al-Kharaj, yaitu pajak tanah (jaziyat al-ardh). Ibn Adam seperti juga halnya dengan Abu Yusuf memasukkan konsep pajak diri (jiziyat al-ra’as), ghanimah, al-’usyur sodaqah, zakat dan bea cukai, sebagai sarana pendapatan umat Islam pada masa itu. Menurut Ibn Adam al-Kharaj adalah lembaga yang eksis pada masa imperium Persia sebelum bangsa Arab menaklukkan dan menguasai tanah Sawad: “Mereka meninggalkan tanah dan penduduk Sawad dan mewajibkan kepada penduduknya untuk membayar jizyah. Mengukur lahan (tanah) yang mereka miliki, kemudian menetapkan pajaknya. Selain itu, mereka mengambil tanah yang belum dimiliki oleh seseorang dan menyerahkannya kepada imam atau penguasa. Dengan demikian, al-Kharaj di daerah-daerah yang dikuasai Persia, dan al-jizyah di daerah-daerah yang dikuasai Bizantium Romawi, bukanlah permasalahan baru pada saat itu. Namun, yang baru adalah penafsiran khusus dan pelembagaan hukum agama yang dikontruksi oleh Ibn Adam yang berkaitan dengan al-Kharaj dan al-jizyah. Hal serupa dilakukan pula oleh Abu Yusuf, dengan mengistimbathkan dua model jizyah dari prinsip-prinsip pembagian alghanimah dan menjadikannya seperlima serta memperoleh al-fai’. Hal inilah yang didiskusikan Ibn Adam sejak halaman-halaman pertama kitab al-Kharaj. Dalam konteks ini Ibn Adam menyebutkan hadis yang berbunyi “Allah menjadikan rezeki umat ini pada ujung kuku kudanya, dan kepala panahnya selama mereka tidak bertanam; apabila mereka bertanam, mereka sama dengan orang lain. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa jihad telah menganugerahi umat Islam posisi dan status yang istimewa. Mereka juga berhak atas berbagai bentuk jizyah dan ghanimah. Ibn Adam juga merujk kepada sejumlah ayat-ayat yang khusus

www.facebook.com/indonesiapustaka

323

membicarakan khumus (seperlima) dan al-fai’ dan perbedaan antara keduanya dengan pembagian ghanimah, dan menyimpulkan dari ayat-ayat tersebut kemungkinan mengalihkan tanah-tanah pertanian di daerah taklukkan untuk kepentingan umat Islam dan generasi mereka yang akan datang. Kaum al-Wasani (penyembah berhala) yang enggan masuk Islam diperangi, seperti juga halnya dengan kaum al-Kitabi (Yahudi dan Kristen), kecuali dua kelompok penganut agama yang samawi terakhir ini sanggup membayar jizyah. Penulis tidak mengedepankan uraian yang memuaskan mengapa terjadi perbedaan perlakuan antara kaum al-Wasani dengan kaum al-Kitabi. Kaum zimmi yang membayar alkharaj dan jizyah senantiasa menguasai kepemilikan atas tanah-tanah mereka, dan juga tidak akan menjadi raqa’iq (budak), tetapi masuk ke dalam kelompok tab’iyah (pengikut) kaum muslim dengan perjanjian zimmah. Tetapi, kalau mereka tidak membayar al-kharaj, kepemilikan mereka terhadap tanah sewaktu-waktu dapat dicabut. Dari Umar Ibn Abdul Aziz, beliau pernah menulis bahwa penduduk daerah mana pun yang masuk Islam, mereka mendapatkan keluarga dan harta mereka. Sedangkan rumah dan tanah menjadi al-fai’ Allah untuk umat Islam. Beberapa pernyataan dalam karya Ibn Adam menunjukkan bahwa kepemilikan atas tanah di daerah taklukkan beralih kepada umat Islam. Tetapi, ada perbedaan antara alamwal al-manqulah (harta bergerak) dengan harta tidak bergerak (amwal gair almanqulah). Harta yang masuk dalam kategori pertama senantiasa di bawah penguasaan pemiliknya yang ada di daerah taklukkan. Sedangkan harta dalam kategori kedua seperti tanah pertanian, status kepemilikannya pindah ke tangan umat Islam. Kesimpulan ini dipahami dari kutipan di atas. Pembedaan tersebut di kalangan pemikir muslim terutama teorikus ekonomi Islam sampai saat ini selalu muncul. Menurut mereka kepemilikan harta tidak bergerak (al-milkiyah al-’iqariyah) dikuasai oleh negara, sedangkan harta bergerak dikuasai oleh individu. Dari sisi lain, menurut penuturan Ibn Adam bahwa penduduk tanah Sawad terutama tokohtokoh keturunan Persia yang tinggal di daerah taklukkan mengundurkan diri dari pemerintahan”. Ketika posisi mereka digantikan oleh umat Islam, mereka menerima al-kharaj yang diwajibkan oleh negara. Dengan demikian, terjadi perjanjian jaminan keamanan (‘ahdun) antara mereka dengan umat Islam, sehingga status mereka menjadi ahl al-zimmah. Ikatan kuat antara penguasa baru (umat Islam) dengan hak kepemilikan yang menguasai sumber-sumber utama pendapatan dan memperoleh bagian dari pendapatan masyarakat, lebih didasari oleh perjanjian jaminan keamanan tersebut, dan ini bagian dari ciri-ciri konsep ekonomi Arab klasik. Yahya Ibn Adam mengisyaratkan bahwa tanah yang ditaklukkan secara kekerasan beralih status menjadi tanah kharaj. Tetapi, kalau pemiliknya menjadi penganut agama Islam, mereka dibebaskan dari kewajiban jizyat al-ra’as (pajak diri). Pendapat ini membuka jalan bagi fikih di Mesir. Misalnya mayoritas tanah pertanian selalu berstatus tanah kharaj meskipun penduduk Mesir telah menjadi penganut Islam dan banyak meninggalkan sektor pertanian. Kharaj mengandung dimensi sosial bagi al-musytarakat al-qurowiyah (komunitas pedesaan). Kaum zimmi yang status ekonominya cukup bagus bertanggung jawab atas mereka yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

324

miskin atau orang yang meninggal dunia. Baik Ibn Adam maupun Abu Yusuf samasama berpendapat bahwa al-kharaj menjadi sumber pendapatan negara terbesar. Namun demikian, Ibn Adam juga berpendapat bahwa jizyat al-ra’as (pajak diri) dapat dikenakan terhadap kaum Yahudi baik laki-laki maupun perempuan, meskipun ini berupa pengecualian. Sehubungan dengan ini, layak untuk diperhatikan bahwa Yahya Ibn Adam meriwayatkan dari Umar Ibn Khattab bahwa kalau tanah Sawad dibagikan maka jatah masing-masing muslim adalah tiga orang dari kaum petani tanah Sawad dan status penduduknya menjadi budak. Model pembagian seperti ini kurang tepat sehingga Umar menetapkan tanah Sawad untuk umat Islam, seraya berkata “da’ hum yakununa maddatan lilmuslimin. Pendapat tersebut sekaligus menjelaskan bahwa Yahya Ibn Adam melihat hubungan produksi dari dua kutub, akan tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan: kaum zimmi saling menjamin (mutadhaminun) dalam membayar al-kharaj yang menjadi sarana pendapatan bersama bagi umat Islam. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Abu Yusuf. Bagi Ibn Adam al-kharaj dan al-jizyah dua hal dari satu permasalahan yaitu, al-jizyah. Pertama adalah jizyat al-ardh (pajak bumi) dan kedua, jizyat alru’us (pajak diri). Membayar kharaj adalah indikasi perbudakan (dalalah ubudiyah) sama dengan membayar jizyatur ra’as (pajak diri). Itulah sebabnya, jizyah al-ra’as maupun al-kharaj tidak dibebankan kepada warga Arab yang muslim. Pembedaan-pembedaan ini akan ditemukan apabila kita membaca karya Ibn Adam secara saksama. Misalnya beliau mengatakan: “Kami dikabarkan oleh Ismail (...) Umar menulis kepada Sa’ad ketika dia menaklukkan Irak. Amma ba’du (...) sesungguhnya saya telah memerintahkan saudara untuk menyeru orang-orang agar masuk Islam selama tiga hari, maka barang siapa menyambut seruan dan masuk Islam sebelum berperang, dia menjadi bagian dari masyarakat muslim dan mereka berhak atas semua harta mereka dan diri mereka dan mendapat bagian dalam Islam, barang siapa menerima seruan itu setelah berperang dan kalah, dia adalah bagian dari masyarakat muslim dan mereka memiliki harta mereka karena telah menguasainya sejak sebelum mereka menganut Islam, (...). Dan ‘usyur (bea cukai sebesar sepersepuluh) tidak dikenakan kepada orang Islam yang telah membayar zakat, atau kaum zimmi yang telah mengeluarkan jizyah sebagai kompensasi dari perlindungan keamanan. Karena al-’usayur diwajibkan bagi ahl harbi apabila mereka minta izin melakukan aktivitas bisnis di negara Islam. Jelas sekali dari kutipan di atas, Ibn Adam membedakan antara orang dengan tanah yang dikuasainya, karena tanah maupun pemiliknya terikat pada salah satu status: tab’iyah (pengikut) atau al-hurriyah (merdeka). Apabila seseorang menganut Islam sebelum kalah berperang, statusnya dan status tanah miliknya menjadi merdeka. Apabila seseorang menganut Islam setelah ditaklukkan, orang tersebut menjadi merdeka, dan tanah miliknya mengikuti statusnya, namun dibebankan untuk membayar al-kharaj. Dan apabila seseorang tetap menganut agamanya, orang tersebut berstatus kaum zimmi yang harus mengeluarkan jizyat al-ra’as. Tetapi, tanah tetap di bawah penguasaan mereka dengan kewajiban membayar al-kharaj. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, terpenting dalam konteks ini adalah hubungan kuat antara sumber ekonomi; alam dari satu sisi, dan manusia dari sisi lain. Keduanya adalah faktor

www.facebook.com/indonesiapustaka

325

produksi dan pertumbuhan. Berdasarkan fenomena ini, manusia maupun tanah dibiarkan dalam keadaan merdeka, atau dialihkan ke status tab’iyah (pengikut) yang masing-masing bersifat independen. Masih terkait dengan permasalahan tersebut, menurut Ibn Adam: pedagang muslim atau kaum zimmi yang berdomisili di dar al-Islam tidak dibebankan untuk membayar bea cukai. Pendapat ini sejauh pengetahuan kami hanya dikemukakan oleh Ibn Adam. Sedangkan penulis lain seperti Abu Yusuf dan Imam Syafi’i mewajibkan pajak kepada semua pedagang tanpa melihat agama yang dianut dan tempat tinggal mereka, walaupun pajak yang dibebankan tersebut secara kuantitatif terdapat perbedaan sesuai dengan status dan tingkat keberadaan mereka dalam negara Islam. Kedudukan pengusaha dari kaum zimmi atau dari kaum harbi misalnya, sangat istimewa bila dibandingkan dengan kedudukan petani dari kaum zimmi. Karena dua kelompok pertama mebayar ‘usyr (sepersepuluh) atau separuhnya. Beban atas pembayaran tersebut tidak akan mencerminkan status mereka menjadi rendah di tengah masyarakat. Sementara kelompok ketiga (kalangan petani dari kaum zimmi) membayar alkharaj sebagai salah satu bentuk al-jizyah. Membayar al-jizyah mencerminkan keberadaan status mereka yang rendah di tengah masyarakat. Adapun Ibn Adam memposisikan pengusaha kaum zimmi lebih istimewa hampir sejajar dengan pengusaha muslim karena mereka dibebaskan dari kewajiban pajak. Meskipun Ibn Adam sendiri dalam halaman berikutnya menyebutkan kebijakan Umar Ibn Khattab menetapkan “ ‘usyur atau separuhnya dari harta perdagangkan kaum zimmi). Tetapi, pendapat Umar ini tidak dijadikan referensi oleh Ibn Adam. Bersamaan dengan pengkategorisasian dan pengklasifikasian status penduduk di dalam negara Islam dan implikasi kewajibannya terhadap negara, Ibn Adam beberapa ide walaupun sebagian di antaranya ditolak. Misalnya pendapat yang tidak membolehkan seorang muslim membeli tanah kharajiyah dari seorang zimmi, karena pengalihan kepemilikan dengan cara jual beli terhadap tanah tersebut tidak dapat menggugurkan status tanah kharajiyah menjadi non-kharajiyah. Dengan kata lain adanya, transaksi jual beli tanah tersebut akan mewajibkan orang muslim mengeluarkan kharaj. Beban mengeluarkan kharaj ini merendahkan status muslim di dalam komunitas penduduk Dar al-Islam. Pendapat sebaliknya pun juga muncul. Umar misalnya memandang hal tersebut tidak memiliki konsekuensi apa pun. Senada dengan makna tersebut kita temukan dalam halaman-halaman yang lain. Pendapat lain misalnya, menyebutkan bahwa semua umat Islam memperoleh bagian dari al-fai’, kecuali mereka yang berstatus hamba sahaya menurut sebagian pendapat. Pendapat-pendapat yang beragam ini–dan upaya Ibn Adam memaparkan pendapat-pendapat tersebut mencerminkan fleksibilitas pemikiran penulis, dan juga mencerminkan adanya fase transisi terhadap ide tersebut tergantung pada situasi yang ada. Hal ini, kata Sa’ad, efeknya sangat terasa di Mesir ketika mengalihkan status tanah pertanian dari kharajiyah menjadi usyuriyah, dan dari usyuriyah menjadi wakaf, kemudian kembali menjadi kharajiyah. Adapun umat Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Uraian tentang zakat terutama syarat,

www.facebook.com/indonesiapustaka

326

hukum, dan lainnya banyak terungkap dalam karya Ibn Adam dan karya fuqaha’ pada umumnya. Hanya saja sifat-sifat yang inheren pada zakat telah menafikan sifat al-daribah atau al-jibayah dalam zakat itu sendiri. Kalau al-daribah dan aljibayah merupakan kewajiban yang ditetapkan negara kepada rakyat, zakat berada pada ruang lingkup hubungan-hubungan solidaritas yang lebih sederhana bagi setiap individu muslim. Oleh karena itu, meskipun ada hubungannya dengan pendapatan, namun agak sulit menempatkan zakat sebagai sumber pendapatan Negara. Kesimpulan tersebut diperkuat oleh perkataan Ibn Adam “dari satu sisi zakat adalah bagian dari shadaqah, yaitu al-’usyr yang diwajibkan bagi umat Islam atas tanah non-kharaj, dari sisi lain misalnya jizyah penduduk jazirah Arab tidak dapat diterima. Mereka harus memilih Islam atau dibunuh, tanah mereka berstatus ‘usyur. Dengan demikian, pendapat Ibn Adam bahwa al-’usyur, zakat dan sadaqah mengandung makna yang saling berdekatan, atau satu sama lain saling berhubungan. Pendapat ini sangat umum di kalangan beberapa fuqaha’. Meskipun zakat merupakan simbol dan memperkuat solidaritas bersama antara sesama muslim, zakat itu sendiri merupakan aktivitas simbolistis pada waktu tertentu sehingga tidak ada kepastian jumlah nominalnya seperti halnya al-kharaj dan aljizyah. Yahya Ibn Adam menyebutkan zakat, menyusul ghanimah dan seperlima di antaranya untuk Allah. Setelah itu Ibn Adam menyebutkan ratio zakat misalnya (al‘usyr untuk zakat hasil pertanian dari sawah tadah hujan, dan hasil pertanian yang diairi oleh usaha manusia adalah nisfu al-usyr. Nas ini mengandung konsep dualistis yaitu hasil produksi alam, dan hasil kerja manusia: hasil pertanian yang diperoleh secara alami, zakatnya lebih besar daripada hasil pertanian yang diperoleh dengan usaha manusia, ini dari satu sisi. Dari sisi lain, terdapat pembedaan keadaan individu masing-masing calon muzakki. Ini merupakan permasalahan yang selalu diulang dalam karya Ibn Adam ketika menghitung ratio zakat hasil bumi, hasil produksi, hewan ternak dan lain-lain. Oleh karena itu tidaklah kebetulan jika dalam pembahasan tentang zakat, Ibn Adam memunculkan dua istilah yaitu al-qimah dan al-nafaqah. Padahal pemunculan kedua istilah tersebut pada saat mendiskusikan al-kharaj relatif jarang, kecuali pada rincian hitungan awal jumlah nominal yang harus dibayar setelah pengurangan (diskon) untuk memenuhi kebutuhan hidup kaum zimmi. Bersamaan dengan perbedaan antara pajak tanah (al-kharaj al-ardh) dan zakat tanah (zakat al-ardh), ditemukan pula adanya peluang untuk menggabungkan keduanya. Disebutkan oleh Ibn Adam bahwa jika seorang muslim menyewa sebidang tanah kharaj: ada pendapat bahwa al-kharaj dibebankan kepada pemilik tanah dan zakat dibebankan kepada penyewa tanah yang muslim. Dalam waktu yang sama ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kharaj maupun zakat dibebankan kepada penyewa. Bahkan ada kasus bahwa al-kharaj inklud dalam sadaqah khusus bagi suku (kabilah) bani Taglab yang beragama Kristen yang tanahnya berstatus ‘usyuriyah. jadi tidak terkena al-kharaj, tetapi dha’fu al-’uayr (kelipatan dari ‘usyur). Konsep sadaqah dan jizyah semakin saling memasuki pada kasus beacukai yang diwajibkan bagi barang perdagangan (masalah ini juga kita temukan dalam karya Abu Yusuf ). Tarip bea cukai yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

327

dikenakan kepada kaum muslim adalah rub’ul usyr, dan bagi kaum zimmi (yang tinggal di Dar al-Islam) nisfu al-’usyr, dan pedagang yang datang dari Dar al-harb dikenakan al-’usyr. Tarif bea cukai ini tidak bersifat suka rela seperti halnya zakat, melainkan mirip dengan daribah (pajak). Akan tetapi dihitung atas dasar ajza’ minimal al-’usyr (bagian-bagian ‘usyr) yang diwarnai dengan pewarnaan sadaqah seperti sudah disebutkan sebelumnya. Sadaqah adalah pemberian atas dasar solidaritas di kalangan umat Islam. Tentu saja, kedekatan sepersepuluh pajak (‘asyr al-makas) dari sepersepuluh sadaqah lebih kuat bagi pengusaha muslim. Perbedaan antara muslim dengan nonmuslim dalam ratio pajak merupakan perbedaan yang bersifat kuantitatif bukan kualitatif (bagian-bagian dari al-’usyr). Hanya saja Ibn Adam memposisikan pajak bagi kaum zimmi dan kaum harbi “sama kedudukannya dengan al-fa’i karena konsekuensi dari perdamaian, jadi kedudukannya tidak sama dengan sadaqah, melainkan sama dengan al-kharaj dan al-jizyah”. Sepertinya Yahya Ibn Adam memfokuskan kekuasaan pada penguasa (imam) dengan cara ekstrem dibandingkan Abu Yusuf. Artinya penguasa diberi kebebasan penuh untuk melakukan sesuatu di daerah taklukkan. Dalam waktu yang sama beliau juga membebaskan hak kepada orang untuk menggali sumur di tempat-tempat sekitar daerah taklukkan tersebut. Ide sebagian misi ekonomi menurut Ibn Adam melekat pada alat-alat negara atau pemerintah, khususnya ketika melakukan perintah untuk bercocok tanam pada tanah yang tidak diinginkan oleh seseorang. Namun, dalam konteks penggarapan tanah kosong, Ibn Adam mengutamakan masyarakat secara personal. Merekalah yang harus berinisiatif dalam melakukan pekerjaan ini, bukan inisiatif dari alat pemerintah kecuali untuk melindungi kekayaan umum. Dia menghubungkan misi ekonomi dengan misi politik bagi aparat penguasa, yaitu mengantisipasi dan mencegah agar tidak terjadi kekacauan dan perselisihan internal yang dapat menimbulkan priksi di kalangan umat Islam. Mungkin dapat disimpulkan bahwa pendapat Ibn Adam tentang kepemilikan bersama atas kekayaan dasar (musytarokat al-strwat al-asasiyah) untuk menjamin agar tidak terjadi keretakan di dalam tubuh umat Islam. Sehubungan dengan ini, lagi-lagi Ibn Adam mengutip riwayat yang mengatakan bahwa Umar Ibn al-Khattab membagibagi tanah Sawad, kemudian terjadi perselisihan yang dapat mengancam persatuan umat Islam. akhirnya Umar menarik tanah-tanah tersebut dari umat Islam (sebagai pemilik baru). Tema kekuasaan kemudian menggiring Ibn Adam mendiskusikan kepemilikan. Terdapat perbedaan antara kepemilikan harta bergerak (tidak tetap) dengan kepemilikan harta tidak bergerak (tetap) seperti bangunan dan lain-lain. Sepertinya kepemilikan terhadap barang yang bergerak tidak mengalami persoalan serius, karena hak bagi pemilik harta tersebut sangat permanen walaupun bukan dalam arti mutlak mengingat ada kewajiban zakat dari satu sisi, dan pajak dari sisi lain. Akan tetapi kepemilikan terhadap harta tetap termasuk tanah mengalami persoalan dan menimbulkan polemik yang besar. Ide yang mengatakan bahwa barang siapa menggarap lahan kosong dan irigasinya atau menjadikannya lahan produktif, maka orang itu berhak atas tanah tersebut “barang siapa menggarap lahan mati, ia mempunyai hak atas tanah tersebut. Akan tetapi menggarap tanah

www.facebook.com/indonesiapustaka

328

tidak selalu dengan cara bertanam, melainkan juga dengan cara mendirikan bangunan di atasnya atau dengan sekadar memagarnya. Masalah ini menunjukkan bahwa ihya’ al-mawat tidak mesti dengan menanam atau mendirikan bangunan, tetapi cukup juga dengan memberi tanda. Namun, hak untuk mengawasi atas tanah (ihya’) tersebut belum jelas dan tidak pasti karena mereka kadang-kadang hanya diberi prioritas, tidak lebih dari itu. Sehubungan dengan ini, Ibn Adam berkata: “akhbarana (…) anna ‘adiyu al-ardh lillahi wa lirasulihi wa lakum minimal ba’du minimal man ahya syaian minimal mawatan al-ardh, fahuwa ahaqqu bihi”. Dengan metode yang sama juga terjadi pada rikaz. Ada pendapat yang menyebutkan arba’ata akhmasihi (empat dari seperlima) untuk penemu harta rikaz, al-khumus atau seperlima untuk imam (pemimpin) atau Bait al-mal. Pendapat lain juga mengatakan bahwa pemilik tanah tempat menemukan rikaz lebih berhak atas harta temuan tersebut. Dan ada juga pendapat bahwa barang tambang yang ditemukan tersebut menjadi milik orang yang menemukannya, muslim maupun nonmuslim yang terikat perjanjian dengan pemerintah muslim. Terakhir dalam tulisan ini memaparkan bahwa hak kepemilikan atas tanah menurut Ibn Adam tunduk pada sejumlah syarat, jadi tidak bersifat mutlak. Namun, yang paling penting adalah syarat yang berhubungan dengan pengelolaan tanah seperti menanaminya, dan lain sebagainya. Sehubungan dengan ini Ibn Adam menyebutkan riwayat dari Abdullah Ibn Abi Bakar bahwa Nabi Muhammad saw. memberikan tanah yang luas kepada Bilal Ibn Haris al-Muzani. Bilal tidak menanami keseluruhan tanah tersebut, maka Umar berusaha meyakinkan Bilal agar melepas sebagian tanah itu. Ternyata Bilal enggan melepas tanah tersebut. Tetapi, karena Bilal tidak mampu menggarapnya, tanah itu pun dibagi-bagi kepada sejumlah umat Islam. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Yahya Ibn Adam tidak hanya mengedepankan konsep ekonomi an sich, tetapi juga konsep keagamaan dan militer. Ibn Khaldun; Ibn Khaldun yang bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin ibn Khaldun lahir di Tunisia pada awal Ramadhan 732 H atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 M. Berdasarkan silsilahnya, Ibn Khaldun masih mempunyai hubungan darah dengan Wail bin Hajar, salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka. Keluarga Ibn Khaldun yang berasal dari Hadramaut, Yaman, ini terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas dan berpangkat serta menduduki berbagai jabatan tinggi kenegaraan. Seperti halnya tradisi yang sedang berkembang pada masa itu, Ibn Khaldun mengawali pelajaran dari ayah kandungnya sendiri. Setelah itu, ia pergi berguru kepada para ulama terkemuka, seperti Abu Abdillah Muhammad bin alArabi al-Hashayiri, Abu al-Abbas Ahmad ibn al-Qushshar, Abu Abdillah Muhammad al-Jiyani, dan Abu Abdillah Muhammad ibn Ibrahim al-Abili, untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, seperti tata bahasa Arab, hadis, fikih, teologi, logika, ilmu alam, matematika, dan astronomi. Sebagai anggota dari keluarga aristokrat, Ibn Khaldun sudah ditakdirkan menduduki jabatan tertinggi dalam administrasi negara dan mengambil bagian dalam hampir semua pertikaian politik di Afrika Utara. Namun, karena pengaruh budaya Spanyol yang sempat melekat dalam

www.facebook.com/indonesiapustaka

329

kehidupan keluarga dan dirinya selama satu abad, Ibn Khaldun tidak pernah menjadi “anggota penuh” dari masyarakatnya dan tetap hanya menjadi pengamat luar dari dunianya. Pada masa ini, dunia timur diperintah oleh seorang teknokrasi aristokratik internasional yang menumbuhsuburkan seni dan sains. Bila ada orang yang termasuk anggota dari kelompok elit ini, baik karena keturunan atau pendidikan, mereka akan ditawari pangkat tinggi dan posisi teknis yang penting oleh para raja dan sultan yang menyewa jasanya. Seiring dengan revolusi-revolusi dan peperangan, gaji yang ditawarkan, dan koneksi pribadi, mereka bepergian dari satu kota ke kota yang lain mengikuti seorang penakluk atau untuk melarikan diri dari penghukuman. Ibn Khaldun adalah anggota dari kelompok elit ini, baik karena keturunan maupun pendidikan. Pada 1352 M, ketika masih berusia dua puluh tahun, ia sudah menjadi master of the seal dan memulai karier politiknya yang berlanjut hingga 1375 M. Perjalanan hidupnya beragam. Namun, baik dalam penjara atau di istana, dalam keadaan kaya atau miskin, menjadi pelarian atau menteri, ia selalu mengambil bagian dalam peristiwa-peristiwa politik di zamannya, dan selalu tetap berhubungan dengan para ilmuwan lainnya baik dari kalangan Muslim, Kristen maupun Yahudi. Hal ini menandakan bahwa Ibn Khaldun tidak pernah berhenti belajar. Dari 1375 M sampai 1378 M, ia menjalani pensiunnya di Gal’at Ibn Salamah, sebuah puri di provinsi Oran, dan mulai menulis sejarah dunia dengan Muqaddimah sebagai volume pertamanya. Pada 1378 M, karena ingin mencari bahan dari buku-buku di berbagai perpustakaan besar, Ibn Khaldun mendapatkan izin dari Pemerintah Hafsid untuk kembali ke Tunisia. Di sana, hingga 1382 M ketika berangkat ke Iskandariah, ia menjadi guru besar ilmu hukum. Sisa hidupnya dihabiskan di Kairo hingga ia wafat pada 17 Maret 1406 M. Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Khaldun banyak membahas tentang Teori Produksi, Teori Nilai, Uang dan Harga, Teori Distribusi, Teori Siklus. Ibn Khaldun menemukan banyak pemikiran ekonomi yang mendasar beberapa abad sebelum kelahirannya “secara resmi”. Ia menemukan manfaat-manfaat dan perlunya pembagian kerja sebelum Smith dan prinsip nilai tenaga kerja sebelum Ricardo. Ia menguraikan teori populasi sebelum Malthus dan menandaskan peran negara dalam perekonomian sebelum Keynes. Ekonom-ekonom yang menemukan kembali mekanisme yang telah ditemukannya terlalu banyak yang bisa disebut. Namun, lebih dari sekadar itu semua, Ibn Khaldun menggunakan konsep-konsep ini untuk membangun suatu sistem yang dinamis dan koheren. Dalam sistem ini, mekanisme ekonomi tidak dapat tidak membawa aktivitas ekonomi kepada fluktuasi jangka panjang. Karena koherensi sistemnya, kritik yang dapat dilancarkan terhadap kebanyakan konsep-konsep ekonomi yang menggunakan ide yang sama tidak dapat diterapkan di sini. Haruskah kita merevisi begitu banyak sebutan-sebutan Bapak-Bapak Penemu Teori-Teori Ekonomi dalam sejarah pemikiran? Ibn Khaldun diklaim sebagai pendahulu bagi banyak pemikir Eropa, kebanyakan sosiolog, sejarawan, dan filsuf. Walaupun ide-idenya sudah dikenal di Eropa sejak abad tujuh belas, dan karya-karyanya sudah diterjemahkan sejak abad kesembilan belas, kelihatannya para penerusnya tidak akrab dengan

www.facebook.com/indonesiapustaka

330

pemikiran ekonominya. Akibatnya, walaupun Ibn Khaldun adalah pendahulu bagi banyak ekonom, ia merupakan suatu kecelakaan sejarah dan tidak memiliki dampak atas evolusi pemikiran ekonomi. Ia sendiri, tanpa pendahulu dan tanpa penerus. Tanpa perangkat, tanpa konsep-konsep yang telah ada sebelumnya, ia menguraikan penjelasan ekonomi yang canggih tentang dunia. Oleh karena itu, namanya harus diperhitungkan di antara Para Perintis Ilmu Ekonomi. Ibnu Sabil; 1. Musafir yang jauh dari negerinya dan telah tertutup semua sumber rezekinya. 2. Orang yang dalam perjalanan (Ibnu Sabil) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut: 1. Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negeri tempat tinggalnya lalu ia dalam keadaan membutuhkan, ia dianggap sebagai fakir atau miskin. 2. Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat. 3. Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya. Jika ia mempunyai piutang yang belum jatuh tempo, atau pada orang lain yang tidak diketahui keberadaannya, atau pada seseorang yang dalam kesulitan keuangan, atau pada orang yang mengingkari utangnya, semua itu tidak menghalanginya berhak menerima zakat. Ibnu Taimiyah; Ibnu Taimiyah yang bernama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim lahir di kota Harran pada 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H). Ia berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayah, paman, dan kakeknya merupakan ulama besar Mazhab Hanbali dan penulis sejumlah buku. Berkat kecerdasan dan kejeniusannya, Ibnu Taimiyah yang masih berusia sangat muda telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran, seperti tafsir, hadis, fikih, matematika, dan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik di antara teman-teman seperguruannya. Guru Ibnu Taimiyah berjumlah 200 orang, di antaranya Syamsuddin al-Maqdisi, Ahmad bin Abu al-Khair, Ibn Abi al-Yusr, dan al-Kamal bin Abdul Majd bin Asakir. Ketika berusia 17 tahun, Ibnu Taimiyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya, Syamsuddin al-Maqdisi, untuk mengeluarkan fatwa. Pada saat yang bersamaan, ia juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Kedalaman ilmu Ibnu Taimiyah memperoleh penghargaan dari pemerintah pada saat itu dengan menawarinya jabatan kepala kantor pengadilan. Akan tetapi, karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi berbagai batasan yang ditentukan oleh penguasa, ia menolak tawaran tersebut. Kehidupan Ibnu Taimiyah tidak hanya terbatas pada dunia buku dan katakata. Ketika kondisi menginginkannya, tanpa ragu-ragu ia turut serta dalam dunia politik dan urusan publik. Dengan kata lain, keistimewaan diri Ibnu Taimiyah tidak hanya terbatas pada kepiawaiannya dalam menulis dan berpidato, tetapi juga mencakup keberaniannya dalam berlaga di medan perang. Penghormatan yang begitu besar yang diberikan masyarakat dan pemerintah kepada Ibnu Taimiyah membuat sebagian orang merasa iri dan berusaha untuk menjatuhkan dirinya. Sejarah mencatat bahwa sepanjang hidupnya, Ibnu Taimiyah telah menjalani masa tahanan sebanyak empat kali akibat fitnah yang dilontarkan para penentangnya.

www.facebook.com/indonesiapustaka

331

Selama dalam tahanan, Ibnu Taimiyah tidak pernah berhenti untuk menulis dan mengajar. Bahkan, ketika penguasa mencabut haknya untuk menulis dengan cara mengambil pena dan kertasnya, ia tetap menulis dengan menggunakan batu arang. Ibnu Taimiyah meninggal dunia di dalam tahanan pada 26 September 1328 M (20 Dzul Qaidah 728 H) setelah mengalami perlakuan yang sangat kasar selama lima bulan. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah banyak diambil dari berbagai karya tulisnya, antara lain Majmu’ Fatawa Syaikh al-Islam, as-Siyasah asy-Syar’iyyah fi Ishlah ar-Ra’i wa ar-Ra’iyah dan al-Hisbah fi al-Islam. Pemikiran ekonomi beliau lebih banyak pada wilayah makro ekonomi, seperti harga yang adil, mekanisme pasar, regulasi harga, uang dan kebijakan moneter. Ibra; Merupakan salah satu cara penyelesaian pembiayaan bermasalah (kredit macet) di luar pengadilan dalam sistem perbankan Islam. Cara penyelesaian ini ditempuh dengan jalan meminta penghapusan utang (write off) dari debitor kepada kreditor. Ibtikar; Innovation; Inovasi. ICMR; Lihat Indirect Competitor Market Rate. Idarah; Manajemen/pengelolaan atau kegiatan mengembangkan dan mengatur kerja sama yang melibatkan banyak orang guna mencapai tujuan tertentu. Iddikhar; Tabungan; Lihat Hisab as-Shunduq at-Taufir. Identifikasi Risiko; Proses identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilakukan dengan melakukan analisis terhadap: a. Karakteristik Risiko yang melekat pada Bank; dan b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha Bank. Idfa’ wa Inqal; Tunai (cash and carry). Idmaj; Penggabungan (merger). IDR; Indonesian Rupiah. Iflas; Ketidakmampuan membayar; bangkrut; pailit. Ighraq; Dumping; Ekspor suatu barang dengan harga di bawah harga di pasar dalam negeri. Igrha’; Lihat PLBS–Ighra’. Ihsha’at; Statistik. Ihtikar (Penimbunan); 1. Adalah melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu Efek Syariah untuk menyebabkan perubahan harga Efek Syariah, dengan tujuan memengaruhi Pihak lain; 2. Adalah membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka di pasaran sehingga otomatis harga lambung naik. Para ulama berbeda pendapat tentang bentuk ihtikar yang diharamkan. Apakah berlaku pada semua barang ataukah hanya pada bahan makanan pokok? At-Tirmidzi berkata dalam Sunannya (III/567), “Hukum inilah yang berlaku di kalangan ahli ilmu. Mereka melarang penimbunan bahan makanan. Sebagian ulama membolehkan penimbunan selain bahan makanan. Ibnu Mubarak berkata, “Tidak mengapa menimbun kapas, sakhtiyan (kulit kambing yang sudah disamak), dan sejenisnya.” Al-Baghawi berkata dalam Syarhus Sunnah (VIII/178-179), “Para ulama berbeda pendapat tentang dalam masalam ihtikar.

www.facebook.com/indonesiapustaka

332

Dari ‘Umar bahwa ia berkata, ‘Tidak boleh ada penimbunan barang di pasar kami. Yakni sejumlah oknum dengan sengaja memborong barang-barang di pasar lalu ia menimbunnya. Akan tetapi siapa saja yang mengimpor (memasukkan) barang dari luar dengan usaha sendiri pada musim dingin ataukah musim panas, terserah padanya apakah mau menjualnya atau menyimpannya.” Dari ‘Utsman bahwa beliau melarang penimbunan barang. Imam Malik dan ats-Tsauri juga melarang penimbunan seluruh jenis barang. Imam Malik mengatakan, “Dilarang menimbun jerami, kain wol, minyak, dan seluruh jenis barang yang dapat merugikan pasar (konsumen).” Sebagian ulama berpendapat bahwa penimbunan barang hanya berlaku khusus pada bahan makanan saja karena hal itu merupakan kebutuhan pokok manusia. Adapun barang-barang lainnya tidaklah mengapa. Ini merupakan pendapat ‘Abdullah bin al-Mubarak dan Ahmad. Imam Ahmad berkata, “Penimbunan barang hanya berlaku pada tempat-tempat tertentu seperti Mekkah, Madinah, atau tempat terpencil di batas-batas wilayah. Tidak berlaku di tempat seperti kota Bashrah dan Bahgdad, karena kapal dapat berlabuh di sana.” Al-Hasan dan al-Auza’i berkata, “Barang siapa memasukkan bahan makanan dari luar lalu ia menyimpannya, menunggu sampai harga melonjak naik, ia tidak termasuk penimbunan barang. Penimbunan barang itu ialah memborong barang-barang pasar kaum Muslimin kemudian menimbunnya. Ahmad berkata, ‘Jika masuk bahan makanan (dari luar) dengan usahanya lalu ia menyimpannya, ia tidak termasuk penimbunan barang.” Al-Baghawi berkata, “Meskipun hadis ini datang dengan lafazh yang umum kandungannya, penimbunan barang yang dilakukan perawi hadis menunjukkan bahwa hal itu berlaku khusus untuk barang tertentu atau khusus untuk kondisi tertentu karena tidak layak berprasangka buruk terhadap Sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini kemudian menyelisihinya. Demikian pula Sa’id bin al-Musayyib, tidak layak berprasangka negatif terhadapat beliau yang memiliki keutamaan dan ilmu bahwa beliau meriwayatkan hadis kemudian dengan sengaja menyelisihinya. Namun, larangan dalam hadis tersebut dibawakan kepada barang-barang tertentu. Diriwayatkan bahwa beliau menimbun minyak.” An-Nawawi berkata dalam Syarh Shahih Muslim (XI/43), “Hadis ini dengan jelas menunjukkan haramnya ihtikar (penimbunan barang). Rekan-rekan kami (para mazhab Syafi’I mengatakan: ‘Ihtikar yang diharamkan adalah penimbunan bahan pokok tertentu, yaitu ia membelinya pada saat harga mahal untuk dijualnya kembali. Ia tidak menjualnya saat itu juga, namun ia simpan sampai harganya melonjak naik.’ Adapun apabila ia mendatangkan bahan makanan itu dari kampungnya atau membelinya pada saat harga murah lalu ia menyimpannya atau ia membelinya karena kebutuhannya kepada bahan makanan atau ia membelinya untuk dijual kembali pada saat itu juga, itu bukan ihtikar dan tidak diharamkan. Adapun selain bahan makanan, tidaklah diharamkan penimbunan padanya dalam kondisi bagaimana pun. Begitulah perinciannya dalam mazhab kami.” Para ulama mengatakan, “Hikmah pengharaman ihtikar ini adalah untuk mencegah munculnya perkara yang dapat merugikan orang banyak. Sebagaimana halnya para ulama sepakat bahwa bila seseorang memiliki bahan makanan lalu orang-orang sangat

www.facebook.com/indonesiapustaka

333

membutuhkannya dan mereka tidak mendapatkan selain itu, ia boleh dipaksa untuk menjualnya demi mencegah kemudaratan atas orang banyak. Adapun yang disebutkan dalam kitab dari Sa’id bin al-Musayyib dan Ma’mar, yang meriwayatkan hadis, bahwa keduanya menimbun barang, maka dalam hal ini Ibnu ‘Abdil Barr dan ulama lainnya mengatakan, ‘Sesungguhnya barang yang ditimbun oleh keduanya adalah minyak. Keduanya membawakan larangan dalam hadis tersebut kepada penimbunan bahan makanan pokok yang sangat dibutuhkan dan pada saat harganya mahal. Demikian juga Imam asy-Syafi’i, Abu Hanifah dan ulama lainnya. Dan pendapat itu yang benar’.” Ihtikar; Lihat Rekayasa pasar dalam supply. Ihtiyath; Prinsip kehati-hatian (prudential). Ihtiyathiy; Cadangan. Ihtiyathiy Dualiah; Cadangan devisa (international reserve). Ihtiyathiy Qanuniy; Cadangan wajib (statory reserve); Jumlah minimum alat likuid yang harus dimiliki oleh bank sesuai ketentuan bank sentral. Ihya ul Mawat; Kegiatan membuka lahan baru untuk aktivitas pertanian, perindustrian, dan kegiatan lain yang dapat memproduktifkan lahan mati. Kegiatan ini secara mikro membawa dampak positif dengan menciptakan lapagan kerja baru dan secara mikro akan menciptakan implikasi positif berupa effect multiplier bagi gerak roda perekonomian masyarakat di sekitar lahan yang tak produktif tersebut. Ijab; Pernyataan pihak pertama dalam suatu akad yang menunjukkan kehendaknya untuk melakukan akad. Termasuk rukun akad yang harus dipenuhi tatkala sedang melakukan transaksi. Ijar; Pemberian upah kepada seseorang atau beberapa orang untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Dalam Islam pemberian upah dilakukan secepat mungkin (sebelum keringat pekerja tersebut menjadi kering). Ijarah; 1. Ketentuannya adalah sebagai berikut: (1) Pemeliharaan objek ijarah adalah tanggung jawab pihak penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad. (2) Kerusakan objek ijarah karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawab penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad. (3) Jika objek ijarah rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa, pihak yang menyewakan wajib menggantinya. (4) Jika dalam akad ijarah tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan objek ijarah, hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan hukum. (5) Penyewa wajib membayar objek ijarah yang rusak berdasarkan waktu yang telah digunakan dan besarnya ijarah ditentukan melalui musyawarah. 2. Disebut juga Ajru (upah) atau ada yang mengartikan sebagai ‘Iwadhu (ganti), artinya “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat (Ajran) dengan jalan penggantian”. Maksud “manfaat” adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakannya barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk zatnya melainkan sifatnya, dan dibayar sewa. Misalnya, rumah yang dikontrakkan/disewa, mobil disewa untuk perjalanan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

334

Ijarah al-khadamat; Penerbitan sukuk berdasarkan mekanisme transaksi penjualan jasa di masa yang akan datang, beserta keuntungan/profit yang diharapkan (presale of the cost of services and their expected benefits). Ijarah–Harga dan Jangka Waktu Ijarah; Berikut ini adalah beberapa ketentuan mengenai harga dan jangka waktu ijarah: (1) Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu. (2) Satuan waktu adalah menit, jam, hari, bulan, dan atau tahun. (3) Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan. (4) Waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak. (5) Kelebihan waktu dalam ijarahan yang dilakukan oleh pihak penyewa, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan. Ijarah-Headlease and Sublease; Penerbitan Sukuk di mana underlying asset-nya disewakan oleh penyewa pertama (headlease) untuk kemudian disewakan kembali (sublease). Ijarah–Jenis Barang yang Di-ijarah-kan dan Pengembalian Objek Ijarah; Ketentuannya adalah sebagai berikut: (1) Benda yang menjadi objek ijarah harus benda yang halal atau mubah. (2) Benda yang di-ijarah harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syari‘at. (3) Setiap benda yang dapat dijadikan objek jual beli dapat dijadikan objek ijarah. (4) Benda yang di-ijarah-kan boleh keseluruhannya dan boleh pula sebagiannya yang ditetapkan dalam akad. (5) Hakhak tambahan penyewa yang berkaitan dengan objek ijarah ditetapkan dalam akad ijarah. (6) Apabila hak-hak tambahan penyewa tidak ditetapkan dalam akad, hak-hak tambahan tersebut ditentukan berdasarkan kebiasaan. Ijarah–Kesepakatan Mengenai Harga Sewa; Misalnya dikatakan, “Saya sewakan mobil ini selama satu bulan dengan harga sewa RpX.” Bila si penyewa ingin memperpanjang masa sewanya, dapat saja harga sewanya berubah. Bahkan yang menyewakan dapat saja meminta harga sewa dua kali lipat dari sebelumnya. Sebaliknya, si penyewa dapat saja menawar setengah harga sewa sebelumnya, semuanya tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak: si penyewa dan yang menyewakan. Namun, dalam periode pertama yang telah disepakati harga sewanya, itulah kesepakatannya. Mayoritas ulama mengatakan, “Syarat-syarat yang berlaku bagi harga jual berlaku juga bagi harga sewa”. Bagaimana dengan praktik para penjahit, misalnya menjelang Lebaran, yang menentukan harga jahit makin tinggi ketika semakin dekat dengan Lebaran? Ulama mazhab memberikan keleluasaan dalam menentukan harga sewa semacam itu. Al-Jizairi mencontohkan, “Jika Anda menjahitkan bajuku hari ini, upahnya satu dirham; jika Anda menjahitkan bajuku besok, upahnya setengah dirham. Jika Anda tinggal di rumah ini sebagai tukang besi, sewanya sepuluh dirham; jika Anda tinggal di rumah ini sebagai penjual minyak wangi, sewanya lima dirham”. Bagaimana pula dengan kebiasaan sebagian orang yang naik becak atau ojek tanpa kesepakatan harga terlebih dahulu? Pada prinsipnya, upah harus diketahui terlebih dahulu, sesuai hadis Rasulullah saw., “Siapa yang mempekerjakan seorang pekerja harus memberitahukan upahnya.” Fatwa ulama menjelaskan bahwa harga sewa yang lazim yang berlaku bila tidak

www.facebook.com/indonesiapustaka

335

ditentukan di muka. “Bila manfaat telah dinikmati, harga sewa tidak ditentukan, sewa untuk manfaat yang sama harus dibayar.” Ijarah–Kewajiban LKS; Kewajiban pihak LKS atau bank syariah sebagai pemberi sewa dalam akad pembiayaan ijarah adalah sebagai berikut: (a) Menyediakan aset yang disewakan. (b) Menanggung biaya pemeliharaan aset. (c) Menjaminan bila terdapat cacat pada aset yang disewakan. Ijarah–Kewajiban Nasabah; Kewajiban nasabah sebagai penerima sewa dalam akad pembiayaan ijarah adalah sebagai berikut: (a) Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak. (b) Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak materiil). (3) Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Ijarah Mawsufah Fi-Dzimmah; Penerbitan sukuk berdasarkan mekanisme transaksi ijarah atas objek yang masih berada dalam tanggungan/masih dalam tahap konstruksi (forward lease contract). Ijarah–Objek; Ketentuan objek ijarah adalah sebagai berikut: (1) Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. (2) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. (3) Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan. (4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. (5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. (6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. (7) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah. (8) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak. (9) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak. Ijarah–Pengembalian Objek Ijarah; Ketentuannya adalah sebagai berikut: (1) Ijarah berakhir dengan berakhirnya waktu ijarah yang ditetapkan dalam akad. (2) Cara pengembalian objek ijarah dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad. (3) Bila cara pengembalian objek ijarah tidak ditentukan dalam akad, pengembalian benda ijarah dilakukan sesuai dengan kebiasaan. Ijarah-Rukun dan Syarat; Rukun dan syarat akad pembiayaan ijarah adalah sebagai berikut: (1) Pernyataan ijab dan qabul. (2) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (lessor, pemilik aset, LKS), dan penyewa (lessee, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah). (3) Objek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset. (4) Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. (5)

www.facebook.com/indonesiapustaka

336

Sighat ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah). Ijarah–Penggunaan Objek Ijarah; Berikut ini adalah beberapa ketentuan penggunaan objek ijarah: (1) Penyewa dapat menggunakan objek ijarah secara bebas jika akad ijarah dilakukan secara mutlak. (2) Penyewa hanya dapat menggunakan objek ijarah secara tertentu jika akad ijarah dilakukan secara terbatas. (3) Penyewa dilarang menyewakan dan meminjamkan objek ijarah kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan. (4) Uang ijarah wajib dibayar oleh pihak penyewa meskipun benda yang diijarahnya tidak digunakan. Ijarah–Syarat Pelaksanaan dan Penyelesaian Ijarah; Berikut ini adalah ketentuan pelaksanaan dan penyelesaian ijarah: (1) Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. (2) Akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh. (3) Pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya. (4) Penggunaan benda ijarahan harus dicantumkan dalam akad ijarah. (5) Jika penggunaan benda ijarahan tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, benda ijarahan digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan. (6) Jika salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, akad itu batal. (7) Uang ijarah tidak harus dibayar apabila akad ijarahnya batal. (8) Harga ijarah yang wajar/ujrahal-mitsli adalah harga ijarah yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur. Ijarah–Teknik Perbankan; Akad antara Bank (Muajjir) dengan nasabah (Musta’jir) untuk menyewa suatu barang/obJek sewa (Ma’jur) milik Bank dan Bank mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakannya tersebut. Ijarah–Tipe; Tipe-Tipe Ijarah: 1. Dari Segi Manfaat Barang: a. Ijarah Murni: i. al-bai’ wal ijarah: yaitu Bayar di akhir lump-sum, atau Bayar dengan cicilan/mu’ajjal; ii. al Ijarah paralel yaitu Bayar di akhir lump-sum, atau Bayar dengan cicilan/mu’ajjal; b. Ijarah Muntahia Bittamlik: i. al-bai’ wal IMBT; ii. IMBT paralel; 2. Dari Segi Manfaat Tenaga Kerja: a. al-Ijarah wal Ijarah (subkontrak): i. Bayar di akhir lump-sum; ii. Bayar dengan cicilan/mu’ajjal; 3. Dari Segi Metode Pembayaran: a. Contingent To Performance: Barang dan Tenaga Kerja. Ijarah–Tujuan Akad Ijarah; Memberikan fasilitas kepada nasabah yang membutuhkan manfaat atas barang (sewa) dengan pembayaran tangguh dan dengan opsi untuk memiliki pada kemudian hari. Ijarah–Uang Ijarah dan Cara Pembayarannya; Berikut ini adalah ketentuan uang ijarah dan cara pembayarannya: (1) Jasa penyewaan dapat berupa uang, surat berharga, dan/atau benda lain berdasarkan kesepakatan. (2) Jasa penyewaan dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah objek ijarah selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan. (3) Uang muka ijarah yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad. (4) Uang muka ijarah harus dikembalikan oleh pihak

www.facebook.com/indonesiapustaka

337

yang menyewakan jika pembatalan ijarah dilakukan oleh pihak yang menyewakan. (5) Uang muka ijarah tidak harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan ijarah dilakukan oleh pihak yang akan menyewa. Ijarah Ain; Akad sewa-menyewa suatu benda yang halal dalam pandangan syafi’i untuk diambil manfaat dari benda tersebut, namun status barang itu tetap milik utuh pemiliknya. Contoh; sewa menyewa rumah. Ijarah bil Ijarah–Bayar dengan Cicilan; Misalnya nasabah membutuhkan manfaat dari suatu barang pada saat ini (akad) hingga z periode ke depan. Nasabah tidak memiliki kemampuan untuk membayar total keseluruhan sewa di muka. Nasabah hanya mampu melakukan pembayaran sewa secara bulanan. Maka, digunakan struktur akad berikut: (1) Akad I: Ijarah: a. Pelaku: Bank, bertindak sebagai penyewa; Pemberi sewa, bertindak sebagai yang menyewakan kepada bank; b. Transaksi: Bank menyewa barang (ijarah) kepada pemberi sewa dengan pembayaran sewa di muka untuk z periode. Dengan kondisi ini: (i) Bank mengeluarkan uang (cash out) sebesar Rpxxx sebagai sewa dibayar di muka; (ii) Bank telah dapat memanfaatkan fungsi dari barang tersebut selama z periode, tapi tidak terjadi perpindahan kepemilikan barang. (2) Akad II: Ijarah: a. Pelaku: Bank, bertindak sebagai pemberi sewa; Nasabah, bertindak sebagai penyewa; b. Bank menyewakan barang kepada nasabah dengan pembayaran uang sewa secara bulanan selama z periode sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dengan kondisi akad ini: (i) Bank menyerahkan hak penggunaan manfaat barang kepada nasabah selama z periode. (ii) Bank menerima pembayaran sewa (cash in) sebesar Rpxx setiap bulannya selama z periode yang disepakati. Sumber Pendanaan: Karena bank menerima pemasukan (cash in) setiap bulannya, pembiayaan ini dapat didanai dengan menggunakan URIA sehingga bank dapat membayarkan bagi hasil setiap bulannya kepada pemegang URIA. Ijarah bil Ijarah–Bayar di Akhir Lump-Sum; Misalnya nasabah membutuhkan manfaat dari suatu barang pada saat ini (akad) hingga 3 bulan (90 hari) ke depan. Nasabah tidak memiliki kemampuan untuk membayar total keseluruhan sewa di muka. Nasabah bahkan tidak memiliki dana di muka untuk membayar angsuran. Nasabah hanya mampu melakukan pembayaran sewa di akhir periode sewa. Maka digunakan struktur akad berikut: (1) Akad I: Ijarah: a. Pelaku: Bank, bertindak sebagai penyewa; Pemberi sewa, bertindak sebagai yang menyewakan kepada bank; b. Transaksi: Bank menyewa barang (ijarah) kepada pemberi sewa dengan pembayaran sewa di muka untuk 3 bulan ke depan. Dengan kondisi ini: (i) Bank mengeluarkan uang (cash out) sebesar Rpxxx sebagai sewa dibayar di muka; (ii) Bank telah dapat memanfaatkan fungsi dari barang tersebut selama 3 bulan, tapi tidak terjadi perpindahan kepemilikan barang. (2) Akad II: Ijarah: a. Pelaku: Bank, bertindak sebagai pemberi sewa; Nasabah, bertindak sebagai penyewa; b. Transaksi: Bank menyewakan barang kepada nasabah dengan pembayaran uang sewa di akhir masa sewa, yaitu 3 bulan kemudian. Dengan kondisi akad ini: (i) Bank menyerahkan hak penggunaan manfaat barang kepada nasabah selama 3 bulan ke depan. (ii) Bank menerima pembayaran sewa (cash in) sebesar Rpxx di akhir

www.facebook.com/indonesiapustaka

338

masa sewa (3 bulan kemudian). Sumber Pendanaan: Karena bank tidak menerima pemasukan (cash in) setiap bulannya, pembiayaan ini tidak dapat didanai dengan menggunakan URIA, melainkan dengan RIA yang tidak mengharuskan bank untuk melakukan pembayaran bagi hasil setiap bulannya kepada pemegang RIA. Ijarah dan Leasing; Karena ijarah adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, banyak orang yang menyamakan ijarah ini dengan leasing. Hal ini terjadi karena kedua istilah tersebut sama-sama mengacu pada hal-ihwal sewa-menyewa. Menyamakan ijarah dengan leasing tidak sepenuhnya salah, namun tidak sepenuhnya benar pula. Karena pada dasarnya, walaupun terdapat kesamaan antara ijarah dan leasing, ada beberapa karakteristik yang membedakannya. Ijarah dan Leasing–Lease Purchase; Lease-purchase (sewa-beli) adalah kontrak sewa sekaligus beli. Dalam kontrak sewa-beli ini, perpindahan kepemilikan terjadi selama periode sewa secara bertahap. Bila kontrak sewa-beli ini dibatalkan, hak milik barang terbagi antara milik penyewa dengan milik yang menyewakan. Dalam syariah, akad lease and purchase ini diharamkan karena adanya “two in one” (dua akad sekaligus, atau dalam bahasa Arabnya: shafqatain fi al-shafqah). Ijarah dan Leasing–Metode Pembayaran; Bila dilihat dari segi metode pembayarannya, leasing hanya memiliki satu metode pembayaran saja, yakni yang bersifat not contingent to performance. Artinya, pembayaran sewa pada leasing tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa. Misalkan Ifham menyewa mobil X pada Toyota Rent A Car untuk dua hari dengan tarif Rp1.000.000,00/hari. Dengan mobil tersebut, Ifham berencana untuk pergi ke Bandung. Bila ternyata Ifham tidak pergi ke Bandung, tetapi hanya ke Bogor, Ifham tetap harus membayar sewa mobil tersebut seharga Rp1.000.000,00/hari. Dengan demikian, penentuan harga sewa pada kasus di atas tergantung pada lamanya waktu sewa, bukan pada apakah mobil tersebut dapat mengantarkan kita ke Bandung atau tidak. Di lain pihak, dari segi metode pembayarannya ijarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ijarah yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa (contingent to performance) dan ijarah yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa (not contingent to perfomance). Ijarah yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa disebut ijarah, gaji dan/atau sewa. Sedangkan ijarah yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa disebut ju’alah, atau success fee. Contoh ijarah yang not contingent to performance sama dengan contoh Ifham di atas. Sedangkan contoh ju’alah misalkan sebagai berikut: Ifham ingin pergi ke Bandung bersama keluarganya. Karena tidak ingin mengemudikan mobilnya sendiri, ia menghubungi perusahaan travel. Kepada perusahaan travel, Ifham mengatakan, “Tolong antarkan saya beserta keluarga ke Bandung dengan mobil perusahaan Anda. Jika Anda bisa mengantarkan kami ke Bandung, Anda akan kubayar Rp500.000,00”. Dalam akad ju’alah tersebut, pembayaran sewa tidak bergantung pada berapa lamanya mobil itu digunakan oleh si penyewa (seperti pada contoh leasing terdahulu). Pembayaran sewa bergantung

www.facebook.com/indonesiapustaka

339

pada apakah mobil tersebut dapat mengantarkan si penyewa ke Bandung atau tidak (tergantung kinerja). Bila ternyata mobil tersebut hanya mengantarkan sampai di Bogor, Ifham tidak perlu membayar. Contoh lain misalnya adalah dalam upah mengupah buruh bangunan, dikenal dua macam sistem: sistem upah harian dan sistem upah borongan. Upah harian ini adalah contoh ijarah, sedangkan upah borongan adalah contoh ju’alah. Ijarah dan Leasing–Objek; Bila dilihat dari segi objek yang disewakan, leasing hanya berlaku untuk sewa menyewa barang. Jadi yang disewakan dalam leasing terbatas pada manfaat barang saja. Bila kita ingin mendapatkan manfaat tenaga kerja, kita tidak dapat menggunakan leasing. Di lain pihak, dalam ijarah objek yang disewakan bisa berupa barang maupun jasa/tenaga kerja. Ijarah bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja/jasa disebut upah mengupah. Jadi yang disewakan dalam ijarah adalah manfaat barang maupun manfaat tenaga kerja. Dengan demikian, bila dilihat dari segi objeknya, ijarah mempunyai cakupan yang lebih luas daripada leasing. Ijarah dan Leasing–Perbedaan; Perbandingan (perbedaan dan persamaan) antara ijarah dan Leasing dilihat dari beberapa hal berikut: (1) Objek: pada ijarah, Manfaat barang & Manfaat jasa; pada Leasing, Manfaat barang saja; (2) Methods of Payment: pada ijarah, Contingent to performance, Not contingent to performance; pada Leasing: Not contingent to performance; (3) Transfer of Title: pada ijarah ‡ No transfer of title, pada IMBT ‡ Promise to sell or hibah at the beginning of period; sedangkan pada operating lease ‡ No transfer of title dan pada financial lease ‡ Option to buy or not to buy, at the end of period; (4) Lease Purchase/sewa-beli: pada ijarah, bentuk leasing seperti ini haram karena akad-nya gharar, (yakni antara sewa dan beli); pada Leasing boleh. (5) Sale and Lease Back, baik pada ijarah maupun Leasing, diperbolehkan. Ijarah dan Leasing–Perpindahan Kepemilikan (Transfer of Title); Dari aspek perpindahan kepemilikan, dalam leasing dikenal ada dua jenis: operating lease dan financial lease. Dalam operating lease, tidak terjadi pemindahan kepemilikan aset, baik di awal maupun di akhir periode sewa. Dalam financial lease, di akhir periode sewa si penyewa diberikan pilihan untuk membeli atau tidak membeli barang yang disewa tersebut. Jadi transfer of title masih berupa pilihan, dan dilakukan di akhir periode. Namun, pada praktiknya (khususnya di Indonesia), dalam financial lease sudah tidak ada opsi lagi untuk membeli atau tidak membeli, karena pilihan untuk membeli atau tidak membeli itu sudah “dikunci” di awal periode. Di lain pihak, ijarah sama seperti operating lease, yakni tidak ada transfer of title baik di awal maupun akhir periode. Namun demikian, pada akhir masa sewa Bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahiya bittamlik/IMBT (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Karena itu dalam IMBT, pihak yang menyewakan berjanji di awal periode kepada pihak penyewa, apakah akan menjual barang tersebut atau akan menghibahkannya. Dengan demikian, ada dua jenis IMBT, yakni (1) IMBT dengan janji menghibahkan

www.facebook.com/indonesiapustaka

340

barang di akhir periode sewa. (IMBT with a promise to hibah). (2) IMBT dengan janji menjual barang pada akhir periode sewa. (IMBT with a promise to sell). Ijarah dan Leasing–Sale and Lease-Back; Sale and lease-back terjadi bila misalnya A menjual barang X ke B, tetapi karena A tetap ingin memiliki barang X tersebut, B menyewakannya kembali ke A dengan kontrak financial lease, sehingga A mempunyai pilihan untuk memiliki barang X tersebut di akhir periode. Bila ada dua akad tidak saling dikaitkan berlakunya, hal ini dibolehkan. Ijarah Khas; Akad sewa-menyewa dalam suatu objek sewaan. Dalam akad tersebut hal yang menjadi akad sewa-menyewa telah ditentukan atau khusus Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT); Sewa yang diakhiri dengan pemindahan pemilikan barang; Sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Ijarah Muntahiyah bit Tamlik–Aplikasi IMBT; Pembiayaan IMBT diterapkan untuk (1) Pembiayaan Investasi, misalnya untuk pembiayaan barang-barang modal, seperti mesin-mesin dan sebagainya. (2) Pembiayaan Konsumer misalnya untuk pembelian mobil, rumah dan sebagainya. Ijarah Muntahiyah bit Tamlik–IMBT Paralel; Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) adalah merupakan kombinasi antara sewa menyewa (ijarah) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Dalam Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik terjadi kepemindahan hak milik barang yaitu dengan cara: (1) Ijarah dengan janji akan menjual pada akhir masa sewa; (2) Ijarah dengan janji untuk memberikan hibah pada akhir masa sewa. Nilai sewa yang berlaku harus berdasarkan harga barang dan besarnya cicilan barang tersebut, sehingga dapat diketahui berapa harga jual di akhir masa penyewaan atau apakah dapat langsung dengan hibah. Pada IMBT dengan sumber pembiayaan dari Unrestricted Investment Account (URIA), pembayaran oleh nasabah dilakukan secara bulanan. Hal ini karena pihak bank harus mempunyai cash in setiap bulan untuk memberikan bagi hasil kepada para nasabah yang dilakukan secara bulanan juga. Misalnya: Nasabah membutuhkan jasa penyewaan barang saat ini hingga jangka waktu tertentu dan ingin memiliki barang tersebut di akhir masa sewa. Nasabah tidak mempunyai kemampuan membayar sewa secara sekaligus di muka (tunai). Nasabah hanya mampu membayar sewa secara bulanan selama masa sewa. Untuk kondisi umum tersebut, bank dapat melakukan 2 struktur akad: (a) IMBT paralel dengan janji menjual barang di akhir masa sewa. (b) IMBT paralel dengan janji menghibahkan barang tersebut di akhir masa sewa. Berikut adalah skema akad yang digunakan: (1) Akad I: IMBT: a. Pelaku: Bank bertindak sebagai penyewa dan di akhir masa sewa bank sebagai pembeli barang; Pemilik barang sebagai pemberi sewa; b. Transaksi: Bank menyewa barang kepada pemilik barang dengan pembayaran sewa di muka selama zz bulan. Dengan kondisi ini: (i) Bank mengeluarkan uang (cash out) sebesar Rpxx sebagai seluruh uang sewa di muka selama zz bulan. (ii) Bank telah dapat memanfaatkan barang tersebut selama zz bulan. (iii) Di akhir masa sewa, Bank mengeluarkan uang sebesar Rpyy untuk membeli barang, sehingga terjadi kepemindahan milik dan sejak saat itu

www.facebook.com/indonesiapustaka

341

Bank menjadi pemilik barang. (2) Akad II: IMBT: a. Pelaku: Bank bertindak sebagai pemberi sewa dengan janji akan menjual atau menghibahkan barang tersebut kepada nasabah; Nasabah bertindak sebagai penyewa dan di akhir masa sewa akan membeli atau menerima hibah barang dari bank; b. Transaksi: Bank menyewakan barang kepada nasabah dengan pembayaran uang sewa secara bulanan selama zz periode sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah. (i) Bank menyerahkan hak pemanfaatan barang selama zz bulan kepada nasabah. (ii) Bank menerima pembayaran sewa (cash in) sebesar Rpaa setiap bulannya selama zz periode yang disepakati dari nasabah. (iii) Bank menjual barang dan kemudian menerima uang pembelian barang sebesar Rpbb dari nasabah apabila Bank menjanjikan untuk menjual barang tersebut, atau bank menghibahkan barang tersebut kepada nasabah. (iv) Nasabah menerima barang baik sebagai hasil penjualan atau hibah dari Bank. Sumber Pendanaan: Karena bank menerima pemasukan (cash in) setiap bulannya, pembiayaan ini dapat didanai dengan menggunakan URIA sehingga bank dapat membayarkan bagi hasil setiap bulannya kepada nasabah pemegang URIA. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik–Pemindahan Hak Milik; Dalam Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut ini: (1) Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa; (2) Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. Pilihan untuk menjual barang di akhir masa sewa (alternatif 1) biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Karena itu, untuk menutupi kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, ia harus membeli barang itu di akhir periode. Pilihan untuk menghibahkan barang di akhir masa sewa (alternatif 2) biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif lebih besar. Karena sewa yang dibayarkan relatif besar, akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Dengan demikian, bank dapat menghibahkan barang tersebut di akhir masa periode sewa kepada pihak penyewa. Pada IMBT dengan sumber pembiayaan dari Unrestricted Investment Account (URIA), pembayaran oleh nasabah dilakukan secara bulanan. Hal ini disebabkan karena pihak bank harus mempunyai cash in setiap bulan untuk memberikan bagi hasil kepada para nasabah yang dilakukan secara bulanan juga. Ijarah Muntahiyah bit Tamlik–Syarat IMBT; Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan berdasarkan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: (1) IMBT harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani dan kesepakatan tersebut wajib dituangkan dalam akad ijarah dimaksud; (2) pelaksanaan pelaksanaan IMBT hanya dapat dilakukan setelah akad ijarah dipenuhi; (3) Bank wajib mengalihkan kepemilikan barang sewa kepada

www.facebook.com/indonesiapustaka

342

nasabah berdasarkan hibah, pada akhir periode perjanjian sewa; (4) pengalihan kepemilikan barang sewa kepada penyewa dituangkan dalam akad tersendiri setelah masa ijarah selesai. Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT) dengan Sumber Dana dari Restricted Investment Account (RIA), Investasi Terikat Terhadap Sektor atau Proyek; Pada Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dengan sumber pembiayaan dari Restricted Investment Account (RIA): investasi terikat terhadap sektor atau proyek, pembayaran oleh nasabah tidak harus dilakukan setiap bulan, dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu yaitu tiga bulan. Contoh akad ini Nasabah membutuhkan jasa penyewaan barang saat ini untuk jangka waktu tertentu dan ingin memiliki barang tersebut di akhir masa sewa. Nasabah tidak mempunyai kemampuan membayar sewa secara sekaligus di muka (tunai). Nasabah hanya mampu membayar keseluruhan biaya sewa di akhir masa sewa atau secara angsuran sebesar Rpxxx setiap tiga bulannya. Untuk kondisi umum tersebut, terdapat 2 akad yang dapat dilakukan yaitu: (a) IMBT paralel akhir dengan janji menjual barang di akhir masa sewa. (b) IMBT paralel akhir dengan janji menghibahkan barang tersebut di akhir masa sewa. (1) Akad I: IMBT: a. Pelaku: Bank bertindak sebagai penyewa dan di akhir masa sewa bank sebagai pembeli barang; Pemilik barang sebagai pemberi sewa; b. Transaksi: Bank menyewa barang kepada pemilik barang dengan pembayaran sewa di muka selama zz bulan. Dengan kondisi ini: (i) Bank mengeluarkan uang (cash out) sebesar Rpxx sebagai seluruh uang sewa di muka selama zz bulan. (ii) Bank telah dapat memanfaatkan barang tersebut selama zz bulan. (iii) Di akhir masa sewa, Bank mengeluarkan uang sebesar Rpyy untuk membeli barang, sehingga terjadi kepemindahan milik dan sejak saat itu Bank menjadi pemilik barang. (2) Akad II: IMBT: a. Pelaku: Bank bertindak sebagai pemberi sewa dan penjual atau pemberi hibah barang tersebut kepada nasabah; Nasabah bertindak sebagai penyewa; b. Transaksi: Bank menyewakan barang kepada nasabah dengan pembayaran uang sewa secara keseluruhan di akhir masa sewa selama periode sewa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah. (i) Bank menyerahkan hak pemanfaatan barang selama zz bulan kepada nasabah. (ii) Bank menerima pembayaran sewa (cash in) keseluruhan biaya sewa di akhir masa sewa atau sebesar Rpaa setiap bulannya selama zz periode yang disepakati. (iii) Bank menerima uang pembelian barang sebesar Rpbb apabila Bank menjanjikan untuk menjual barang tersebut di muka. (iv) Nasabah menerima barang baik sebagai hasil pembelian atau hibah dari Bank. Sumber Dana: Bank dapat menggunakan sumber dana RIA untuk mendanai pembiayaan seperti ini selama pembayaran angsuran tidak melebihi jangka waktu tiga bulanan (quarterly). Ijarah Mustarak; Akad sewa-menyewa atas hasil yang menjadi tanggungan (kewajiban) dari sesuatu yang kriterianya disebutkan sejak awal. Akad dibuat dan direalisasikan sesuai dengan pesanan atau permintaan seperti menyelesaikan pembuatan rumah atau menjahit pakaian. Ijarah wa Iqtina; Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni dengan adanya

www.facebook.com/indonesiapustaka

343

pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Disebut juga Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT). Ijma’; 1. Konsensus hukum yang disepakati oleh para ulama. 2. konsensus ulama’ (ahli fikih) nasional, maupun internasional. 3. lafadz ijma’ menurut bahasa bisa berarti tekad yang konsisten terhadap sesuatu atau kesepakatan suatu kelompok terhadap suatu perkara. Sedangkan menurut para ulama ushul fikih, ijma’ adalah kesepakatan terhadap suatu hukum bahwa hal itu merupakan hukum syara’. Ijmal al-Ribhi; Keuntungan kotor (gross profit). Ijmali ad-Dakhili; Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product). Ijmali al-Natij al-Qaumy; Produk Nasional Bruto (Gross National Product). Ijtihad; Upaya maksimal yang dilakukan oleh para mujtahid/fakih untuk mengetahui suatu permasalahan yang belum ada nash-nya baik dari Alquran maupun al-Hadits. Dan pelaku ijtihad wajib memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Ikat–Perikatan; Hubungan hukum antara pihak yang berhak menuntut suatu prestasi dan pihak yang berkewajiban memenuhinya (verbintenis). Ikat Janji; Perikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi; jenis komitmen keuangan yang lazim adalah fasilitas pinjaman yang diterima, fasilitas kredit yang diberikan, kewajiban pembelian kembali aktiva yang dijual secara repo, L/C yang tidak dapat dibatalkan (irrevocable), akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka, transaksi valuta asing tunai (spot), dan transaksi valuta asing berjangka (forward); sin. Komitmen (commitment). Ikat Janji Beli; Perjanjian antara bank hipotek dan investor; dalam hal ini investor menyetujui untuk membeli hipotek pada waktu tertentu pada masa yang akan datang; investor tersebut, biasanya, adalah perusahaan asuransi atau lembaga keuangan lain yang disebut juga take-out lender (take-out commitment). Ikat Janji di Muka; Persetujuan tertulis untuk melakukan aktivitas pada masa mendatang dengan persyaratan atau kondisi yang telah disepakati pada saat perjanjian dilakukan; contoh yang paling populer ialah kontrak ikat janji atau komitmen dari suatu lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman kepada seorang debitur pada suatu waktu pada masa mendatang dengan pensyaratan tertentu yang disepakati sebelumnya, misalnya perjanjian kredit rekening koran (advance commitment). Ikat Janji Terdukung; Perjanjian untuk memberikan uang muka kredit konstruksi atau bangunan yang didukung oleh ikat-janji beli antara bank hipotek dan investor (back to back commitment) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI); Lembaga yang berwenang dalam menetapkan standar akuntansi keuangan dan audit bagi berbagai industri merupakan elemen penting dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Perekonomian syariah tidak dapat berjalan dan berkembang dengan baik tanpa adanya standar akuntansi keuangan yang baik.” Ikhtilad; Secara bahasa kata ikhtilad berarti penggabungan, pencampuran, atau pembauran. Ikhtilad dikenal dalam akd syirkah (kerja sama dalam perdagangan).

www.facebook.com/indonesiapustaka

344

Contoh, A dengan B melakukan kerja sama dengan sama-sama menanamkan modal. Penggabungan jumlah modal A dengan B ini dinamakan ikhtilad. Ikhtira’; Penemuan, penciptaan. Lihat Ibtikar. Ikhtisar Arus Dana; Pernyataan yang menunjukkan asal sumber dana yang digunakan untuk usaha dan untuk apa dana tersebut digunakan; hasil akhir dicerminkan dalam keseimbangan kas pada periode tertentu; sin. Ikhtisar arus dana (cash flow statement). Ikhtisar Arus Dana Tunai (Statement of Cash Flows); Mengikhtisarkan informasi mengenai aliran masuk dana tunai (penerimaan) dan aliran keluar dana tunai (pembayaran) untuk suatu periode tertentu. Ikhtisar Laba Rugi (Income Statement); Menyajikan pendapatan (revenues) dan biaya (expenses) dan menghasilkan net income atau net loss suatu perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Ikhtisar Modal Pemilik (Owner’s Equity Statement); Mengikhtisarkan perubahan modal pemilik untuk suatu periode waktu tertentu. Ikhtiyar; Secara bahasa berarti memilih atau berusaha. Dalam Islam, setiap individu bebas melakukan pekerjaan yang disukai dan disanggupi sejauh tidak berlawanan atau bertentangan dengan syariat. Ikhtiyar–Prinsip Dasar; Ada beberapa prinsip dasar ikhtiar yaitu: (1) Dilakukan dengan niat yang benar. “Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang bekerja. Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, sama seperti mujahid di jalan Allah.” (HR Ahmad); (2) Menggunakan input yang halal. “Bertakwalah kepada Allah dan sederhanakanlah dalam mencapai rizki. Ambillah apa yang halal, dan tinggalkanlah apa yang haram.” (HR Ibn Majah); (3) Mengikuti proses sesuai tuntunan syariah (menghindari riba, gharar, dan maysir). “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”. (QS An Nisaa’:29); (4) Mengelola ikhtiar dengan baik (profesional) yang didasarkan kepada pengetahuan yang cukup terhadap apa yang dikerjakan. “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” (QS An Nisaa’: 5) “Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkan kepada mereka harta-hartanya.” (QS An Nisaa’: 6); (5) Selalu berdoa dan memasrahkan hasil ikhtiar kepada Allah setelah melakukannya. Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. berdoa, “ Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, ketakwaaan, kesejahteraan dan kekayaan.” (HR Muslim). “Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan.” (QS Al Hadiid: 5) Ikrah al-Muji’; Pemaksaan kepada orang lain dan orang tersebut tidak punya pilihan (option) lain untuk menghindar/lari dari paksaan atau tekanan tersebut. Ikrah Ghair al-Muji’; Pemaksaan kepada seseorang tapi tidak sampai mengakibatkan hilangnya nyawa atau mencederai orang yang dipaksa. Ikrar Wakaf; Pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Berikut ini adalah beberapa

www.facebook.com/indonesiapustaka

345

ketentuan mengenai Ikrar Wakaf: (a) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. (b) Ikrar Wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. (c) Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, (d) Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. (e) Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. (f ) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. (g) Akta ikrar wakaf paling sedikit memuat: (i) nama dan identitas Wakif; (ii) nama dan identitas Nazhir; (iii) data dan keterangan harta benda wakaf; (iv) peruntukan harta benda wakaf; (v) jangka waktu wakaf. Ikrar Wakaf–Saksi; Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan: (a) dewasa; (b) beragama Islam; (c) berakal sehat; (d) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Iktinaz; Penimbunan (hoarding). Iktitab; Formulir pendaftaran yang harus diisi oleh nasabah dan/atau calon nasabah. I’lan; Periklanan (advertising). Ilmu al-Iqtishad; Ilmu Ekonomi (economics). Ilmu al-Iqtishad al-Islamiy; Ilmu Ekonomi Islam. Ilmu ekonomi; 1. Ilmu yang membicarakan produksi dan peningkatan kualitas produksi, atau menciptakan sarana produksi dan peningkatan kualitasnya. 2. Ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang banyak dengan sarana pemenuhan yang terbatas (economics). Ilmu Makro Ekonomi; Cabang ilmu ekonomi yang mempelajari ilmu ekonomi secara keseluruhan, meliputi pendapatan domestik bruto, tenaga kerja dan pengangguran, produktivitas, pertumbuhan ekonomi, anggaran pendapatan dan pengeluaran pemerintah, tingkat harga, inflasi, kebijakan fiskal dan moneter, neraca pembayaran dari nilai tukar, perdagangan internasional dan aliran modal, serta lainnya (macroeconomics). Ilmu Mikro Ekonomi; Ilmu yang mempelajari tingkah laku unit-unit ekonomi, seperti perusahaan, industri, atau rumah tangga (microeconomics). Iltizam; 1. Ikat janji: Perikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi, jenis komitmen keuangan yang lazim adalah fasilitas pinjaman yang diterima, fasilitas kredit yang diberikan, kewajiban pembelian kembali aktiva yang dijual secara repo, L/C yang tidak dapat dibatalkan (irrevocable), akseptasi wesel, impor atas dasar L/C berjangka, transaksi valuta asing tunai (sport), dan transaksi valuta asing berjangka (forward). 2. kewajiban: Klaim atas sumber penghasilan seorang individu atau perusahaan atas uang yang dipinjamnya. Sebuah kewajiban karenanya adalah suatu bentuk utang, misalnya pengeluaran cek dalam jumlah yang melebihi jumlah uang yang ada di bank, pinjaman, hipotek dari lembaga keuangan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

346

Imarah; Kegiatan memakmurkan masjid dengan multikegiatan baik bidang ibadah ataupun muamalah. Imbalan; (perbankan): Jasa yang diberikan sebuah bank kepada lembaga keuangan lain untuk memperoleh penghasilan; misalnya, lembaga keuangan yang tidak mempunyai mesin kasir otomatis dapat menerbitkan kartu debit ATM dan mengatur agar pemegang kartunya dapat menggunakan mesin kasir otomatis milik bank lain yang berada di sekitarnya; contoh yang lain, sebuah bank yang berfungsi sebagai agen dapat juga memberikan jasa simpanan untuk bank lain; (surat berharga): kesempatan untuk mendapatkan saham pada penawaran kedua bagi investor yang telah memiliki saham pada penawaran pertama (piggybacking). Imbalan–pada SBSN; Pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad penerbitan SBSN, yang diberikan kepada pemegang SBSN sampai dengan berakhirnya periode SBSN. IMBT Paralel dengan Janji untuk Memberi Barang Secara Hibah di Akhir Masa Sewa; Contoh aplikasi akad ini: Nasabah membutuhkan jasa penyewaan barang saat ini selama zz bulan memiliki barang tersebut di akhir masa sewa. Nasabah tidak mempunyai kemampuan membayar sewa secara sekaligus di muka (tunai). Nasabah hanya mampu membayar sewa secara bulanan selama masa sewa (zz bulan). Untuk kondisi umum tersebut, bank dapat menggunakan akad IMBT paralel dengan janji untuk menghibahkan barang di akhir masa sewa. Adapun skema akad yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) Akad I: IMBT: a. Pelaku: Bank bertindak sebagai penyewa dan pembeli di akhir masa sewa; Pemilik barang sebagai pemberi sewa; b. Transaksi: Bank menyewa barang kepada pemilik barang dengan pembayaran sewa di muka selama zz bulan. Dengan kondisi ini: (i) Bank mengeluarkan uang (cash out) sebesar Rpxx sebagai seluruh uang sewa di muka selama zz bulan. (ii) Bank telah dapat memanfaatkan barang tersebut selama zz bulan. (iii) Di akhir masa sewa, Bank mengeluarkan uang sebesar Rpyy untuk membeli barang, sehingga terjadi kepemindahan milik dan sejak saat itu Bank menjadi pemilik barang; (2) Akad II: IMBT: a. Pelaku: Bank bertindak sebagai pemberi sewa dan pemberi hibah di akhir masa sewa; Nasabah bertindak sebagai penyewa; b. Transaksi: Bank menyewakan barang kepada nasabah dengan pembayaran uang sewa secara bulanan selama zz periode sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah. (i) Bank menyerahkan hak pemanfaatan barang selama zz bulan kepada nasabah. (ii) Bank menerima pembayaran sewa (cash in) sebesar Rpaa setiap bulannya selama zz periode yang disepakati dari nasabah. (iii) Di akhir masa sewa, bank menghibahkan barang tersebut kepada nasabah, sehingga terjadi perpindahan kepemilikan barang dan sejak saat itu nasabah sebagai pemilik barang. Sumber Dana: Karena bank menerima pemasukan (cash in) setiap bulannya, pembiayaan ini dapat didanai dengan menggunakan URIA sehingga bank dapat membayarkan bagi hasil setiap bulannya kepada nasabah pemegang URIA. IMBT Paralel dengan Janji untuk Menjual Barang Tersebut di Akhir Masa Sewa; Contoh aplikasi akad ini: Nasabah membutuhkan jasa penyewaan barang saat

www.facebook.com/indonesiapustaka

347

ini selama zz bulan memiliki barang tersebut di akhir masa sewa. Nasabah tidak mempunyai kemampuan membayar sewa secara sekaligus di muka (tunai). Nasabah hanya mampu membayar sewa secara bulanan selama masa sewa (zz bulan). Untuk kondisi umum tersebut, bank dapat menggunakan akad IMBT dengan janji untuk menjual barang di akhir masa sewa. Adapun skema akad yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) Akad I: IMBT: a. Pelaku: Bank bertindak sebagai penyewa dan pembeli di akhir masa sewa; Pemilik barang sebagai pemberi sewa; b. Transaksi: Bank menyewa barang kepada pemilik barang dengan pembayaran sewa di muka selama zz bulan. Dengan kondisi ini: (i) Bank mengeluarkan uang (cash out) sebesar Rpxx sebagai seluruh uang sewa di muka selama zz bulan. (ii) Bank telah dapat memanfaatkan barang tersebut selama zz bulan. (iii) Di akhir masa sewa, Bank mengeluarkan uang sebesar Rpyy untuk membeli barang, sehingga terjadi kepemindahan milik dan sejak saat itu Bank menjadi pemilik barang. (2) Akad II: IMBT: a. Pelaku: Bank bertindak sebagai pemberi sewa dan penjual di akhir masa sewa; Nasabah bertindak sebagai penyewa; b. Transaksi: Bank menyewakan barang kepada nasabah dengan pembayaran uang sewa secara bulanan selama zz periode sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah. (i) Bank menyerahkan hak pemanfaatan barang selama zz bulan kepada nasabah. (ii) Bank menerima pembayaran sewa (cash in) sebesar Rpaa setiap bulannya selama zz periode yang disepakati dari nasabah. (iii) Di akhir masa sewa, bank menjual barang kepada nasabah dan menerima uang pembelian barang tersebut sebesar Rpbb, sehingga terjadi perpindahan kepemilikan barang dan sejak saat itu nasabah sebagai pemilik barang. (iv) Nasabah menerima barang sebagai hasil pembelian dari Bank. Sumber Dana: Karena bank menerima pemasukan (cash in) setiap bulannya, pembiayaan ini dapat didanai dengan menggunakan URIA sehingga bank dapat membayarkan bagi hasil setiap bulannya kepada nasabah pemegang URIA. Implant Banking Program (IBP); Program kerja sama dengan suatu perusahaan yang dituangkan dalam Master Agreement berupa pemberian pembiayaan langsung kepada karyawan/wati dari perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria bank syariah, baik perusahaan sebagai penjamin maupun tidak, dengan persyaratan yang relatif mudah/ringan bagi karyawan/wati. Perusahaan Sebagai Penjamin adalah perusahaan yang menjamin penuh atas seluruh kewajiban karyawan/wati yang mendapat pembiayaan yang direkomendasikan oleh perusahaan sampai pembiayaan lunas, termasuk pula apabila karyawan/wati tersebut tidak lagi bekerja pada perusahaan karena pensiun, mengundurkan diri, dipecat, meninggal dunia dan atau sebab-sebab lain, perusahaan akan membayar/melunasi sisa kewajiban/ pembiayaan karyawan/wati yang mendapat pembiayaan. Perusahaan Tidak Sebagai Penjamin adalah perusahaan yang tidak menjamin kewajiban karyawan/watinya pada bank syariah, namun perusahaan wajib memberikan rekomendasi terhadap karyawan/wati yang mendapat pembiayaan atau melakukan pemotongan gaji dan tunjangan-tunjangan lain karyawan/watinya atau membantu pelunasan dari tunjangan yang diperoleh karyawan apabila terjadi tunggakan angsuran karyawan/ wati tersebut atau kewajiban lain bila diperlukan. Perusahaan Tidak Sebagai Penjamin terbagi dua: (1) Perusahaan tidak sebagai penjamin namun memberikan

www.facebook.com/indonesiapustaka

348

subsidi angsuran (margin) kepada karyawan/watinya. (2) Perusahaan tidak sebagai penjamin dan tidak memberikan subsidi angsuran (margin) kepada karyawan/ watinya. Impor; Kegiatan impor dapat dikatakan sebagai proses jual beli biasa antara penjual yang berada di luar negeri dan pembeli yang berada di Indonesia. Adapun tahapan impor adalah: (1) Hal yang penting dalam setiap transaksi impor adalah terbitnya L/C atau letter of credit yang dibuka oleh pembeli di Indonesia melalui Bank (issuing bank); (2) Selanjutnya penjual di luar negeri akan mendapatkan uang untuk harga barangnya dari bank di negaranya (correspondent bank) setelah mengirim barang tersebut dan menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengiriman barang dan spesifikasi barang tersebut (bill of lading (BL), Invoice, dan sebagainya). (3) Dokumen-dokumen tersebut oleh correspondet bank dikirim ke issuing bank yang ada di Indonesia untuk ditebus oleh importir. (4) Dokumen yang kini telah dipegang oleh importir tersebut digunakan untuk mengambil barang yang dikirim oleh penjual. pada tahap ini proses impor belum dapat dikatakan selesai karena importir belum mendapatkan barangnya. (5) barang impor tersebut diangkut oleh sarana pengangkut berupa kapal-kapal pengangkut barang (cargo) internasional dan hanya akan merapat di pelabuhan-pelabuhan resmi pemerintah, misalnya Tanjung Priok (Jakarta) di mana sebagian besar kegiatan importasi di Indonesia dilakukan. banyak proses yang harus dilalui hingga akhirnya sebuah sarana pengangkut (kapal cargo) dapat merapat di pelabuhan dan membongkar muatannya (barang impor). (6) Istilah “pembongkaran” bukanlah barang tersebut dibongkar dengan dibuka setiap kemasannya, namun itu hanya istilah pengeluaran kontainer/peti kemas dari sarana pengangkut kepelabuhan, petugas DJBC tidak membongkar isi dari kontainer itu jika memang tidak ada perintah untuk pemeriksaan.); (7) Setelah barang impor tersebut dibongkar, akan ditempatkan di tempat penimbunan sementara (container yard) perlu diketahui bahwa menyimpan barang di kawasan ini dikenakan sewa atas penggunaan ruangnya (demorage). (8) Setelah bank menerima dokumen-dokumen impor dari bank corresponden di negara pengekspor, importir harus mengambil dokumen-dokumen tersebut dengan membayar L/C yang telah ia buka. dengan kata lain importir harus menebus dokumen tersebut karena bank telah menalangi importir ketika bank membayar eksportir saat menyerahkan dokumen tersebut. (9) Setelah selesai urusan dokumen tersebut, kini saatnya importir mengambil barang tersebut dengan dokumen yang telah importir peroleh dari bank (B/L, invoice dan lain-lain). (10) Untuk mengambil barangnya, importir diwajibkan membuat pemberitahuan impor barang (PIB) atau disebut sebagai pemberitahuan pabean atau dokumen pabean sedangkan invoice, B/L, COO (certificate of origin), disebut sebagai dokumen pelengkap pabean. Tanpa PIB, barang impor tersebut tidak dapat diambil oleh importir. (11) PIB dibuat setelah importir memiliki dokumen pelengkap pabean seperti B/L dan lain-lain. Importir mengambil dokumen tersebut melalui bank, Jika bank tersebut merupakan bank devisa yang telah on-line dengan komputer DJBC, pengurusan PIB dapat dilakukan

www.facebook.com/indonesiapustaka

349

di bank tersebut. (12) Prinsip perpajakan di Indonesia adalah self assesment begitu pula dalam proses pembuatan PIB ini, formulir PIB terdapat pada bank yang telah on-line dengan komputer DJBC. Setelah diisi dan membayar bea masuk kepada bank, importir tinggal menunggu barangnya tiba untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada DJBC khususnya kepada kantor pelayanan DJBC yang barang tersebut berada dalam wilayah pelayanannya. Untuk pelabuhan tanjung priok terdapat Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. (13) Setelah importir menyelesaikan PIB dan membayar bea masuk serta (pungutan impor) pajak-pajak dalam rangka impor di bank, bank akan memberitahukan kepada DJBC secara on-line mengenai pengurusan PIB dan pelunasan bea masuk dan pajak impor. Dalam tahap ini DJBC hanya tinggal menunggu importir menyerahkan PIB untuk diproses, penyerahan PIB ini pun telah berkembang sedemikian rupa hingga untuk importir yang telah memiliki modul impor atau telah terhubung dengan sistem komputer DJBC dapat menyerahkan PIB secara elekronik (Electronic Data Interchange System = EDI system) sehingga dalam prosesnya tak terdapat interaksi secara fisik antara importir dengan petugas DJBC. Impor; Pemasukan barang atau jasa dari luar negeri atau daerah pabean untuk diedarkan ke dalam negeri atau daerah lalu lintas bebas. Jasa yang diterima dari luar negeri, seperti asuransi, transportasi, tenaga asing diperhitungkan juga sebagai impor (import). Importer; Importir; Orang atau badan yang melakukan kegiatan impor. Imtiyaz; Penyerahan hak istimewa atas penggunaan merek, metode, sistem, dan lainlain, dari pihak pemilik hak kepada pihak lain. Incentive-Compatible Constraints; Lihat Mudharabah–Incentive-Compatible Constraints. Indeks; (umum): Angka untuk menyatakan tingkat harga, volume perdagangan, dan sebagainya di dalam jangka waktu tertentu dalam perbandingan dengan suatu nilai, dinyatakan dengan angka 100 untuk periode dasar tertentu; (perbankan): tingkat bunga yang digunakan sebagai dasar penetapan variabel suku bunga kredit, sering juga disebut indeks biaya dana; (ilmu ekonomi): ukuran statistik dari perubahan suku bunga dalam perekonomian, misalnya indeks indikator utama perekonomian yang cenderung menjadi indikator perubahan daur usaha; (surat berharga): indikator kinerja pasar uang, misalnya indeks Standard & Poor 500 (index). Indeks Harga; Angka indikator tingkat harga dan tingkat inflasi yang dipublikasikan oleh pemerintah atau lembaga tertentu yang berwenang, sebagai indeks harga konsumen (consumer price index/CPI) dan indeks harga produsen (produser price index/PPI) (price indexes). Index Harga Perdagangan Internasional; Rasio antara harga barang ekspor dan impor suatu negara, biasanya dihitung sebagai perbandingan indeks harga barang tersebut (terms of trade). Indemnity (Ganti Rugi); Kompensasi keuangan/finansial yang eksak, cukup untuk

www.facebook.com/indonesiapustaka

350

menempatkan tertanggung pada posisi keuangan setelah kerugian (pascakerugian) yang sama dengan posisi keuangan yang dinikmatinya sesaat sebelum kerugian terjadi (prakerugian). Inden; Permintaan pembeli kepada importir untuk memasukkan barang dengan syarat harga dan tanggal penyerahan tertentu (indent). Independen; 1. Tidak terdapat keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan, serta hubungan keluarga. 2. Perbuatan yang dilakukan secara objektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak mana pun termasuk mengemukakan pandangan, pemikiran, mengambil keputusan dan tindakan yang sesuai dengan profesi dengan tidak memihak terhadap kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan kepentingan bank syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank syariah. Indikator Keuangan Utama; Antara lain memuat kinerja Bank akhir tahun berjalan dan proyeksi dari permodalan, aktiva produktif, dana pihak ketiga, rentabilitas, likuiditas, dan rasio keuangan lainnya. Indikator Pendukung; adalah informasi lain yang dapat memengaruhi hasil penilaian atas peringkat faktor antara lain rasio pengamatan (observasi). Indirect Competitor’s Market Rate (ICMR); Adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung yang terdekat. Indirect Financing; Pembiayaan tidak langsung, yakni melibatkan pihak ketiga. INDRA; Badan yang berfungsi sebagai perantara penyelesaian utang luar negeri swasta nasional dengan menyediakan valuta asing yang dibutuhkan berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh INDRA; hal ini memberikan kemudahan pihak swasta nasional untuk membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo (Indonesian Debt Restructuring Agency/INDRA). Induk Perusahaan; Perusahaan yang memiliki satu atau lebih perusahaan lain dan mengendalikannya melalui hak suara atas dasar persentase kepemilikan sahamnya pada tiap perusahaan yang bersangkutan; pada umumnya, perusahaan induk memiliki usaha tersendiri; namun, apabila perusahaan induk tidak memiliki usaha tersendiri, perusahaan induk seperti itu merupakan perusahaan grup usaha (holding company) disebut juga perusahaan induk (parent company). Induk Perusahaan Bank; Perusahaan yang memiliki atau menguasai dua bank atau lebih atau perseroan induk bank lainnya serta terlibat dalam pengendalian manajemen bank-bank tersebut (bank holding company). Industri; Kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa (industry). Industri Dasar; Industri-industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia. Kelompok ini terdiri atas empat jenis aktivitas, yakni agrikultur untuk makanan, tekstil untuk pakaian, konstruksi untuk perumahan, dan aktivitas negara, termasuk

www.facebook.com/indonesiapustaka

351

penyediaan infrastruktur, khususnya untuk memfasilitasi produksi kebutuhan barang-barang pokok dan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antarpihak yang terlibat dalam produksi. Industri Pemula; Industri yang masih dalam taraf pertumbuhan dan belum dapat bersaing dengan industri besar sehingga masih memerlukan proteksi dari pemerintah (infant industry). Infaq; Adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan nonzakat. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq wajib di antaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infak sunnah di antaranya, infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain-lain. Terkait dengan infak ini Rasulullah saw. bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo’a setiap pagi dan sore: “Ya Allah Swt. berilah orang yang berinfak, gantinya.” Dan berkata yang lain: “Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak, kehancuran”. Infaq juga berarti sedekah, nafkah, pemberian harta (selain zakat wajib) untuk kebaikan. Infaq menjadi salah satu pintu masuk cara pendistribusian kekayaan dalam ajaran Islam. Infaq Al Afw; Derma tambahan yang dikeluarkan seorang muslim kaya dari sisa harta yang semata-mata hanya untuk mencari keridaan Allah. Inflasi; Keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli; sering pula diikuti menurunnya tingkat tabungan dan atau investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan jangka panjang. Menurut ilmu ekonomi modern, terdapat dua jenis inflasi yang berbeda satu sama lain, yaitu inflasi karena dorongan biaya (cost-push inflation) dan inflasi karena meningkatnya permintaan (demand-pull inflation). Dalam hal inflasi karena dorongan biaya, kenaikan upah memaksa industri untuk menaikkan harga guna menutup biaya upah dalam kontrak yang baru yang mengakibatkan adanya pola siklus upah dan harga yang lebih tinggi yang disebut spiral harga upah (wage price spiral) dalam hal inflasi karena meningkatnya permintaan, permintaan yang tinggi atas kredit merangsang pertumbuhan produk nasional bruto yang selanjutnya menarik harga lebih lanjut ke atas. Beberapa ahli ekonomi percaya bahwa inflasi karena meningkatnya permintaan dapat dikendalikan melalui kombinasi kebijakan Bank Sentral dan kebijakan Departemen Keuangan, misalnya kebijakan uang ketat oleh Bank Sentral dan pengendalian pengeluaran oleh Pemerintah; inflasi karena dorongan biaya diduga dapat lebih baik dikendalikan melalui pertambahan tingkat pertumbuhan perekonomian daripada melalui kebijakan moneter ataupun fiskal (inflation). Inflasi Terbuka; Inflasi tanpa pengendalian (open inflation). Informasi Kredit; Keterangan mengenai debitur atau calon debitur, misalnya keterangan umum mengenai perusahaan, para pemilik atau pengurus, dan keadaan keuangan sebagai salah satu dasar bagi kreditur untuk memberi pinjaman (credit information). Informasi Lain yang Relevan; adalah informasi yang terkait dengan faktor yang dinilai.

www.facebook.com/indonesiapustaka

352

Ingredient Branding; Cara khusus co branding dengan cara create brand equity sebagai bahan dari merek produk lainnya. Inhilalul Aqdi; Akad yang terurai atau terlepas. Maksudnya adalah terlepasnya ikatan yang mengikat para pihak yang melakukan akad setelah akad terealisasi atau terjadi. Injazun; Penyelesaian (settlement). Inkaso Keluar; Inkaso yang dikirimkan oleh bank kepada bank atau orang lain; Lihat Inkaso (outgoing collection/outward collection). Inkaso; 1. Penagihan cek, wesel, dan surat utang lain kepada penerbit surat berharga dan menerima pembayaran dari bank pembayar (paying bank) istilah ini meliputi cek, wesel, surat aksep, obligasi, dan surat utang lain (collection). 2. Penagihan warkat bank lain di mana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada di luar negeri, hasilnya penagihan akan dikreditkan ke rekening nasabah. Inkaso Masuk; inkaso yang diterima oleh bank dari bank atau orang lain (incoming collection/out ward collection). Inkimas; Deflasi (deflation). Inqash; Devaluasi (devaluation). Insaniyyah; Lihat Humanistis. Insentif; Pemberian, biasanya dalam bentuk uang kepada pekerja untuk meningkatkan gairah bekerja (melebihi kegiatan normal) sehingga dapat mencapai hasil yang lebih besar. Pada umumnya diberikan pada mereka yang mampu menjual barang/ jasa lebih dari target yang telah ditentukan (incentive). Insider Trading; 1. Menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang; 2. Transaksi jual beli efek di bursa berdasarkan keputusan/informasi signifikan dari orang dalam perusahaan atau pihak lainnya yang mempunyai keterkaitan transaksi yang erat dengan perusahaan yang bersangkutan. Insolvensi; Ketidakmampuan seseorang atau badan untuk membayar utang tepat pada waktunya atau keadaan yang menunjukkan jumlah kewajiban melebihi harta (insolvency). Inspeksi; Pemeriksaan secara mendalam terhadap suatu masalah terhadap hal-hal yang bersifat khusus dan dianggap penting untuk mencapai keberhasilan usaha organisasi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan (inspection). Instrumen; Adat; Sarana. Instrumen Investasi; Adat al-Istitsmar; 1. Produk keuangan yang berada pada sisi aktiva seperti sebuah entitas seperti surat berharga (saham, obligasi, deposito); 2. Produk keuangan yang berada pada sisi aktiva seperti sebuah entitas seperti surat berharga (saham, obligasi, deposito) Instrumen Keuangan; Adat at-Tamwil; Produk keuangan yang berada pada sisi pasiva sebuah entitas seperti surat utang (promes, obligasi, saham). Instrumen Kredit; Adat al-I’timan; Warkat perjanjian penjaminan tertulis yang dapat berisi kesanggupan bayar atau perintah bayar sebagai bukti pinjaman, instrumen

www.facebook.com/indonesiapustaka

353

kredit yang merupakan kesanggupan bayar, antara lain adalah promes dan surat aksep. Alat kredit yang merupakan perintah bayar, antara lain cek, wesel, dan L/C. Instrumen Moneter Syariah (Islamic Monetary Instruments); Adat an-Maliyah al-Islamiyah; Instrumen syariah yang digunakan untuk memengaruhi perilaku investasi para pemilik modal atau lembaga keuangan. Misalnya; sukuk atau Surat Utang Negara (SUN) Syariah. Instrumen PUAS; Instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh bank syariah atau UUS yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS. Instrumen Saham; Adat as-Sahm; Salah satu dari produk keuangan yang merupakan bukti kepemilikan suatu entitas. Instrumen Utang; Warkat yang berisi pernyataan tertulis tentang kesanggupan untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu, misalnya surat aksep, promes, dan obligasi (debt instrument). Instrument Kredit; Warkat perjanjian penjaminan tertulis yang dapat berisi kesanggupan bayar atau perintah bayar sebagai bukti pinjaman. Instrumen kredit yang merupakan kesanggupan bayar, antara lain, adalah promes dan surat aksep. Alat kredit yang merupakan perintah bayar, antara lain cek, wesel dan L/C (credit instrument). Insurable Interest (Kepentingan yang Dipertanggungkan); Hak untuk mempertanggungkan sesuatu yang timbul dari adanya hubungan/kepentingan keuangan yang secara sah diakui oleh hukum antara tertanggung dan objek pertanggungan. Intaj; Produksi (production). Integrasi Horizontal; Penggabungan beberapa perusahaan atau beberapa bagian dalam perusahaan yang memproduksi dan/atau memasarkan barang yang sama (horizontal integration). Integrasi Samping; Penggabungan beberapa perusahaan yang berdiri sendiri yang memproduksi barang tambahan dengan perusahaan yang memproduksi barang pokok (lateral integration). Integrasi Vertikal; Penggabungan beberapa perusahaan yang meliputi semua fase produksi mulai dari bahan baku sampai barang jadi dalam satu organisasi (vertical integration). Intercity Kliring; Jasa penagihan warkat (cek/bilyet giro valuta rupiah) bank di luar wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima dana hasil tagihan cek atau bilyet giro tersebut pada keesekon harinya. Interest Coverage; Kemampuan suatu perusahaan dalam membayar bunga pinjaman utang yang dimilikinya. Semakin besar interest coverage suatu perusahaan, semakin kecil risiko kredit perusahaan tersebut. Interest Differential; Perbedaan tingkat bunga. Interest Rate Risk atau Market Risk; Risiko yang ditimbulkan akibat pergerakan suku bunga, yang sangat dominan dalam memengaruhi harga obligasi dan tingkat reinvestasi obligasi (bunga dan/atau pokok) tersebut. Interest Rate Sensitivity; Tingkat kepekaannya terhadap tingkat bunga.

www.facebook.com/indonesiapustaka

354

Interest; Bunga. Intermediasi atas Dana Profit Sharing; Fungsi intermediasi atas dana profit sharing adalah peran bank syariah sebagai lembaga pengelola dana investasi terikat maupun tidak terikat yang menggunakan metode profit sharing. Internal Rate of Return (IRR); Lihat Pembiayaan investasi syariah–Internal Rate of Return (IRR). International Finance Corporation; Lembaga keuangan internasional, didirikan sebagai afiliasi bank dunia dengan tujuan membantu pembiayaan pembangunan negara-negara anggota yang belum maju melalui pemberian pinjaman dan/atau penyertaan pada sektor swasta (International Finance Corporation/IFC) International Islamic Financial Market (IIFM); Lembaga internasional yang bertujuan untuk mendukung pengembangan kerja sama internasional dalam rangka meningkatkan perdagangan produk keuangan Islam dan sekaligus menjadi pusat rujukan internasional terkait dengan kesesuaian prinsip syariah atas produkproduk keuangan syariah (shariah compliance). Interpretasi Rasio: Rasio harus diinterpretasikan dengan hati-hati karena faktor yang memengaruhi pembilang dapat berkorelasi dengan faktor-faktor yang memengaruhi penyebut. Misal. Perusahaan dapat memperbaiki rasio beban operasi terhadap penjualan dengan mengurangi biaya yang menstimulasi penjualan (misalnya, penelitian dan pengembangan). Pengurungan jenis biaya seperti ini kemungkinan berakibat pada penurunan penjualan atau pangsa pasar jangka panjang. Dengan demikian, profitabilitas yang tampaknya membaik dalam jangka pendek dapat merusak prospek perusahaan pada masadepan. Intrinsic Value (V); NPV dari arus kas pada masadatang (didiskon pada tingkat return yang diharapkan investor). Inventory Financing; Pembiayaan persediaan. Investasi; 1. Penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva tetap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan (investment); 2. Penyertaan dalam bentuk modal atau pinjaman untuk mendapatkan hasil dalam jangka waktu tertentu; 3. Dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Investasi pada dasarnya adalah bentuk aktif dari ekonomi syariah. Dalam Islam setiap harta ada zakatnya. Jika harta tersebut didiamkan, lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong setiap muslim untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah. Investasi mengenal harga. Harga adalah nilai jual atau beli dari sesuatu yang diperdagangkan. Selisih harga beli terhadap harga jual disebut profit margin. Harga terbentuk setelah terjadinya mekanisme pasar. Suatu pernyataan penting al-Ghozali sebagai ulama besar adalah keuntungan merupakan kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis dan ancaman keselamatan diri pengusaha. Sehingga sangat wajar seseorang memperoleh keuntungan yang merupakan kompensasi dari risiko yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

355

ditanggungnya. Ibnu Taimiah berpendapat bahwa penawaran bisa datang dari produk domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan harapan dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga tergantung besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai dengan aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah Swt. Investasi–Hasil; Berikut ini adalah ketentuan mengenai hasil investasi pada Reksadana Syariah: (1) Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam Reksadana Syariah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal. (2) Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur nonhalal, sehingga manajer investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal (tafriq al-halal minimal al-haram). (3) Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh Reksadana Syariah adalah: (a) Dari saham dapat berupa: (i) Dividen yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham. (ii) Rights yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten. (iii) Capital gain yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal. (b) Dari Obligasi yang sesuai dengan syariah dapat berupa bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten. (b) Dari Surat Berharga Pasar Uang yang sesuai dengan syariah dapat berupa bagi hasil yang diterima dari issuer. (c) Dari deposito dapat berupa bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah. (4) Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh Reksadana Syariah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh bank kustodian dan setidak-tidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada manajer investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syariah Nasional. (5) Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari nonhalal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syariah Nasional serta dilaporkan secara transparan. Investasi–Jenis dan Instrumen; Jenis dan instrumen investasi pada Reksadana Syariah adalah sebagai berikut: (1) Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah Islam. (2) Instrumen keuangan yang dimaksud ayat 1 meliputi: (a) Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha; (b) Penempatan dalam deposito pada bank umum syariah; (c) Surat utang jangka panjang yang sesuai dengan prinsip Syariah; Investasi–Jenis Investasi; Setidaknya terdapat empat pilihan, yaitu cash fund (investasi sebagian besar pada instrumen pasar uang syariah); Fixed income (investasi sebagian besar dalam instrumen obligasi syariah); Balance Fund (investasi sebagian besar pada saham dan obligasi syariah); dan equity fund (investasi sebagian besar dalam saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah).

www.facebook.com/indonesiapustaka

356

Investasi–Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi; Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah (pihak terkait) adalah: (1) Tidak mencari rezeki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram. (2) Tidak menzalimi dan tidak dizalimi. (3) Keadilan pendistribusian kemakmuran. (4) Transaksi dilakukan atas dasar rida sama rida. (5) Tidak ada unsur riba, maysir (perjudian/spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan/samar-samar). Investasi Jangka Panjang; Segala kekayaan yang diinvestasikan ke dalam berbagai macam aset untuk jangka panjang. Hal ini dilakukan oleh suatu perusahaan jika ia memiliki surplus anggaran untuk membiayai kegiatan pokoknya. Tujuan investasi ini adalah untuk menghasilkan income ataupun dengan tujuan niaga. Investasi jangka panjang dapat berupa: (a) Investasi surat-surat obligasi. (b) Investasi real estat. Penaksiran akuntansi dan hukum syariatnya berbeda sesuai dengan jenisnya. Investasi saham. Definisi dan cara penghitungan akuntansi konvensional. Investasi Keuangan; pembelian saham dan obligasi yang “baik” yang membedakan investasi pada barang-barang modal seperti real estat atau mesin-mesin/peralatan (financial investment). Investasi Perbankan; bidang usaha yang dapat dilakukan oleh bank untuk berpartisipasi dalam membentuk modal baru bagi usaha baru ataupun usaha yang telah mapan bagi badan-badan pemerintah, baik pusat maupun daerah; di Indonesia kegiatan seperti itu belum diizinkan, yang ada hanya penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit, dan penyertaan modal pada lembaga keuangan (banking investment). Investasi Syariah; Investasi menurut Webster berasal dari kata to invest, yang artinya: “To use (money) to make more money out of something that expected to increase in value”. Sedangkan investasi syariah berarti investasi yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariah baik itu jenis instrumennya (zatnya), proses maupun pengikatannya (akadnya). Investasi Syariah–Bentuk; Bentuk investasi dapat dibagi 2 (dua) klasifikasi besar, yaitu (1) Investasi rill (Real/aset investment); (2) Investasi keuangan (financial investment). Investasi Syariah–Instrumen; Instrumen Investasi Syariah menurut KMK No. 424/ KMK-06/2003 Psl. 16 adalah (1) Deposito berjangka atau Sertifikat Deposito termasuk deposito on-call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan satu bulan; (2) Saham yang tercatat di Bursa Efek; (3) Obligasi dan MTN dengan peringkat paling rendah A atau yang setara pada saat penempatan; (4) Unit Penyertaan Reksadana; (5) Penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek); (6) Bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan untuk investasi; (7) Pembiayaan kepemilikan tanah dan bangunan, kendaraan bermotor & barang modal dengan skema murabahah; (8) Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil). (9) Pinjaman polis; (10) Surat Berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia. Investigasi Kredit; Pengumpulan informasi secara lengkap dan sistematis mengenai

www.facebook.com/indonesiapustaka

357

debitur sebagai dasar penilaian atas kemungkinan diberikannya perpanjangan dan/atau peninjauan kembali kondisi kredit debitur yang bersangkutan; sin. Pemeriksaan kredit (credit investigation). Investment Rate; Persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. IPO: Initial Public Offering. Iqalah; Secara bahasa berarti pembatalan. Dalam istilah fikih muamalah iqalah diartikan sebagai bentuk akad pembatalan transaksi. Aktivitas iqalah memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi: 1. Kerelaan (taradhin) dari para pihak yang terlibat dalam iqalah; 2. Penyerahan dan serah terimanya dilaksanakan pada waktu akad iqalah berlangsung; 3. Iqalah dilakukan dengan mengacu pada pengertian fasakh (membatalkan); 4. Objek atau bendanya masih ada dalam keadaan utuh saat akad dilakukan. Iqrar Musytarak; Kebun atau lahan yang diperkongsikan (dimiliki secara bersama). Iqtha’ al-amir; Disebut juga iqtha al-Irtifaq, artinya adalah penetapan penguasa atas lahan tertentu (sebatas tidak mendatangkan kemudaratan atau kerugian bagi masyarakat luas) yang digunakan sebagai fasilitas pekarangan, mushala, masjid, atau jalan raya. Penetapan ini hanya berkaitan dengan hak pemanfaatan bukan untuk dijadikan hak milik. Iqtha’ Maadin; Penetapan pemerintah atas komoditi tambang atau harta terpendam (rikaz) yang terdapat dalam suatu bidang lahan tertentu. Iqtha’ wal Mawat; Penetapan lahan kosong untuk digarap/diproduktifkan oleh seseorang sehingga memberi dampak positif (ganda) bagi perekonomian masyarakat sekitar lahan tersebut, seperti penciptaan lapangan kerja baru. Secara makro juga bermanfaat untuk mendorong dan memacu gerak laju pembangunan. Iqtishad Kulli; Ilmu ekonomi makro (macro economic). Irad al-Haram; Pendapatan nonhalal. Irad al-Mutawasith; Penerimaan rata-rata (average revenue). Irad Tsabit; Penghasilan tetap. Iradat; 1. Penerimaan pendapatan, 2. Hasil jual. Irigasi Buatan; Irigasi dengan menggunakan alat atau perlengkapan lain yang sejenis untuk menyiram tanaman. Irtifa’; Ukuran untuk uang yang bisa disimpan dan uang yang hilang karena suatu sebab. Irtifaul al Amal; Pendapatan negara dalam seluruh sektor ekonomi dan fiskal, serta moneter. Ishal al-Takhzini; Sertifikat deposito. Ishalun; Tanda terima (receipt). Isham; Kontribusi (contribution). Ishdar; Emisi; Penerbitan surat berharga. Ishlah; Repatriasi modal (capital repatriation). Islam; Kata bahasa Arab yang terambil dari kata “salima” yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah, dan berserah diri. Objek penyerahan diri ini adalah Pencipta seluruh alam semesta, yakni Allah Swt. Dengan demikian, Islam berarti penyerahan diri

www.facebook.com/indonesiapustaka

358

kepada Allah Swt., sebagaimana tercantum dalam Alquran surat Ali Imran, yang artinya: “sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah adalah Islam….”. Tegasnya, agama di sisi Allah adalah penyerahan diri yang sesungguhnya kepada Allah. Jadi, walaupun seseorang mengaku beragama Islam, kalau dia tidak menyerah yang sesungguhnya kepada Allah, belumlah dia Islam, sebab dia belum menyerah/ tunduk. Penyerahan diri inilah yang akan membawa keselamatan dan kebahagiaan hidup bagi manusia. Islam–Cakupan; Agama Islam memiliki tiga aspek utama, yakni aspek akidah, aspek syariah, dan aspek akhlak. Islamic Development Bank (IDB); Sebuah lembaga keuangan syariah internasional yang beranggotakan negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial negara-negara anggotanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. IDB ber fungsi memberikan dana investasi dan bantuan teknis untuk proyek-proyek produktif bagi negara-negara anggota serta kepada kelompok-kelompok muslim di negara-negara yang bukan anggota IDB. Islamic International Rating Agency (IIRA); Lembaga rating khusus untuk instrumen keuangan Islam, didirikan pada tahun 2001 dan berkedudukan di Bahrain. Islamic Financial Services Board (IFSB); Lembaga internasional yang bertujuan merumuskan infrastruktur keuangan Islam dan standar instrumen keuangan Islam. Lembaga ini didirikan di Kuala Lumpur pada 3 November 2002. Islamic Financial Services Board (IFSB); IFSB secara resmi didirikan pada 3 November 2002 dan mulai beroperasi pada 23 Maret 2003. IFSB merupakan lembaga internasional berkantor pusat di Kuala Lumpur, Malaysia, yang memfokuskan kegiatannya sebagai lembaga standar setting internasional di bidang pengaturan dan pengawasan keuangan syariah terutama melakukan penyusunan standar kehati-hatian dan transparansi bagi lembaga keuangan syariah internasional yang mencakup perbankan, pasar modal, dan asuransi syariah. Penyusunan standar dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu dengan menyusun standar baru atau mengadaptasi standar internasional yang telah ada bagi lembaga keuangan secara umum dengan melakukan penyesuaian terhadap karakteristik lembaga keuangan syariah dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. International Islamic Financial Market (IIFM); IIFM dibentuk pada 2002 adalah lembaga keuangan syariah internasional yang berkantor pusat di Bahrain. Peranan utama IIFM adalah mendorong perkembangan pasar keuangan syariah internasional baik pasar primer maupun sekunder antara lain dalam mengupayakan standardisasi instrumen keuangan syariah khususnya dari kontrak dan strukturnya, menerbitkan sejumlah pedoman serta mendorong kerja sama di antara lembaga keuangan syariah. Untuk mendorong perkembangan keuangan syariah IIFM juga secara aktif menjalin kerja sama tidak hanya yang menjalankan prinsip syariah namun juga yang menjalankan prinsip konvensional. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan best practices. Israf; Pengeluaran yang berlebihan. Issuer; Entitas yang mengeluarkan efek.

www.facebook.com/indonesiapustaka

359

Issuing bank; Bank penerbit L/C. Istihlak; Konsumsi (consumption). Istiqamah; Konsisten. Istiqrar al-As’ar; Stabilitas harga (price stability). Istirad; Impor (import). Istishna’; Berarti minta dibuatkan. Secara terminologi muamalah (ta’rif) berarti: akad jual beli di mana shanni’ (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) oleh mustashni’ (pemesan). Menurut Jumhur ulama, istishna’ sama dengan salam, yaitu dari segi objek pesanannya, harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya, yaitu salam pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima, sedangkan Istishna’ bisa di awal, di tengah, atau di akhir pesanan. Teknis Perbankan: Istishna’ adalah akad jual beli barang berdasarkan pesanan antara nasabah sebagai pemesan (mustashni’) dan bank dengan kriteria tertentu seperti jenis, tipe atau model, kualitas dan jumlahnya. Bank akan membelikan barang pesanan nasabah (mustashni’) tersebut kepada pemasok (shanni’) dengan kriteria yang sesuai. Harga, cara pembayaran dan jangka waktu penyerahan barang pesanan tersebut disepakati bersama. Apabila pemesan (mustashni’) mengizinkan pemasok (shanni’) untuk meminta pihak ketiga (subpemasok) membuat barang pesanan tersebut, transaksi ini disebut istishna’ paralel. Istishna’–Aplikasi; Pembiayaan Istishna’ diterapkan untuk: (1) Pembiayaan Modal Kerja, misalnya untuk modal kerja industri barang-barang konsumsi, termasuk garmen, sepatu, dan sebagainya. (2) Pembiayaan Investasi, misalnya untuk pengadaan barang-barang modal, seperti mesin-mesin dan sebagainya. (3) Pembiayaan Konstruksi. Istishna’–Barang; ketentuan mengenai barang pada akad pembiayaan istishna’ adalah sebagai berikut: (1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang. (2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. (3) Penyerahannya dilakukan kemudian. (4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. (5) Pembeli (pembeli, mustashni’) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. (6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. (7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Istishna’–Pembayaran; Ketentuan pembayaran pada istishna’ adalah sebagai berikut: (1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. (2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. (3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Istishna’–Penyediaan Barang; Ketentuan penyediaan dan penyerahan barang dalam akad pembiayaan istishna’ adalah sebagai berikut: (1) Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan, nasabah memiliki pilihan untuk: (a)

www.facebook.com/indonesiapustaka

360

membatalkan (mem-fasakh-kan) akad dan meminta pengembalian dana kepada bank; (b) menunggu penyerahan barang tersedia; atau (c) meminta kepada bank untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula; (2) Dalam hal bank menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang lebih tinggi, bank tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan antara nasabah dan bank; (3) Dalam hal bank menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang lebih rendah dan nasabah dengan sukarela menerimanya, nasabah tidak boleh menuntut pengurangan harga (discount). Istishna’–Tujuan Akad Istishna’; Dipergunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan/pembiayaan bagi produsen/developer (konstruksi) dengan cara melakukan pemesanan pembelian dengan pembayaran di muka secara bertahap. Istishna’ Ma’al Ijarah Wal Murabahah Mu’ajjal; Akad Istishna’ Ma’al Ijarah Wal Murabahah Mu’ajjal ini adalah akad murakab yang terdiri atas tiga jenis akad tunggal, yaitu; akad istishna’, ijarah, dan murabah mu’ajjal. Misalnya, nasabah membutuhkan suatu barang pada masa yang akan datang. Nasabah menghendaki barang sudah dimiliki sebelum periode z berakhir. Untuk pengadaan barang tersebut bank dapat membayarkannya secara angsuran. Nasabah tidak mampu membayar secara tunai di awal namun mampu membayar secara cicilan sebesar Rpxxx, - setiap bulan selama z periode. Artinya, pelunasan barang baru dapat diselesaikan dengan cicilan sebesar Rpxxx, - setelah periode z berakhir. Maka, akan digunakan akad berikut: (1) Akad I: Istishna’: a. Pelaku: Nasabah, bertindak sebagai penjual barang yang akan menyerahkan barang sebelum periode z berakhir. Bank, bertindak sebagai pembeli barang; b. Transaksi: Bank melakukan kontrak istishna’ dengan pihak nasabah (penyedia barang) dengan pembayaran secara angsuran dan nasabah akan menyerahkan barang sebelum periode z berakhir. Pembayaran sudah akan lunas sebelum barang diserahkan. (2) Akad II: Ijarah: a. Pelaku: Bank, bertindak sebagai pihak upahan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Dengan demikian, bank akan mendapatkan ujrah atau upah dari nasabah sampai dengan diserahkanya barang kepada nasabah. Pihak nasabah bertindak sebagai penyewa jasa bank untuk mencarikan barang yang dipesan. Nasabah akan memberikan upah kepada bank; b. Transaksi: Bank melakukan kontrak ijarah dengan pihak nasabah sampai dengan didapatkanya barang tersebut oleh nasabah. Dalam kotrak ijarah ini bank akan mendapatkan ujrah atau ijarah fee sesuai dengan kesepakatan. Bank bertugas sebagai pihak upahan yang bertugas mencarikan barang yang dikehendaki oleh nasabah. Dalam hal ini bank akan mencarikan barang kepihak ketiga. Ujrah akan diberikan setiap bulan. (3) Akad III: Murabahah muajjal; a. Pelaku: Pihak Bank, bertindak sebagai penjual barang yang telah dipesan oleh nasabah. Pihak nasabah, bertindak sebagai pembeli barang; b. Transaksi: Bank melakukan kontrak murabahah muajjal dengan nasabah, dengan barang akan didapatkan di awal kontrak murabah muajjal sedangkan pembayaran dilakukan secara cicilan pada kemudian hari sampai dengan berakhirnya periode

www.facebook.com/indonesiapustaka

361

kontrak. Kontrak murabahah muajjal ini berlaku setelah kontrak ijarah dengan nasabah berakhir. Istishna’ Paralel; Adalah sebuah bentuk akad Istishna’ antara nasabah dan bank syariah, kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, bank syariah memerlukan pihak lain sebagai Shani’. Istishna’ parallel dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Bank sebagai penjual dalam akad istishna’ dapat membuat akad istishna’ paralel dengan pihak lainnya dengan Bank bertindak sebagai pembeli; (2) kewajiban dan hak dalam kedua akad istishna’ tersebut harus terpisah; (3) pelaksanaan kewajiban salah satu akad Istishna’ tidak boleh tergantung pada akad istishna’ paralel atau sebaliknya; (4) Jika bank yang bertindak sebagai pembeli dalam akad istishna’ paralel harus memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya apabila nasabah dalam akad istishna’ tidak memenuhi akad istishna’; (5) Dalam hal pembayaran dilakukan secara angsuran, harus dilakukan secara proporsional (6) Bank selaku mustashni’ tidak diperkenankan untuk memungut MDC (margin during construction) dari nasabah (shani’) karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah; (7) Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad istishna’. (8) Ketentuan istishna’ berlaku pula pada istishna’ paralel. Istislah; Kemaslahatan yang tidak terdapat dan tidak terlarang dalam syariah, dengan ketentuan: (a) Sesuai dengan maqoshid syariah, (b) Mendatangkan maslahah, (c) Menghilangkan madharat, (d) Tindakan preventif, (e) Sesuai perkembangan zaman. Istitsmar; Investasi (investment). Istitsmar Maly; Investasi keuangan (financial investment). Istitsmar Tsabith; Investasi berupa barang-barang modal. IT Security; Suatu kegiatan/usaha untuk melakukan tindakan pengamanan Sumber Daya Teknologi Informasi dari potential disaster/kerusakan yang dapat menyebabkan terganggunya kelangsungan bisnis perusahaan. IT Support–Bank Syariah; Tujuan dasar untuk melakukan pengembangan IT Support adalah: a. Sebagai dasar pengembangan Sistem Aplikasi Perbankan Syariah untuk mendukung operasional syariah; b. Sebagai dasar pengembangan sistem interface antara Sistem Perbankan Konvensional dan Sistem Aplikasi Perbankan Syariah; c. Sebagai kerangka dasar penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) Syariah; d. Sebagai sarana untuk melakukan ekspansi bisnis dengan menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. I’timad; Kredit (Credit); Dalam operasional bank, istilah I’timad lebih digunakan dalam letter of credit (LC). I’timan; Garansi (guarantee); dalam operasional bank, istilah I’timan lebih digunakan dalam bank garansi. ITM (Integrated Transaction Management); Adalah sistem manajemen ATM yang merupakan solusi yang terintegrasi untuk menangani pelayanan transaksi ATM, POS, pembayaran, pembelian, dan pengolahan kartu Debit serta jaringan ATM, POS, Merchant, settlement dan jaringan lainnya seperti Visa, Master, ATM Bersama, Alto, dan Prima, sehingga memungkinkan bank untuk memberikan pelayan

www.facebook.com/indonesiapustaka

362

kepada nasabahnya melalui berbagai delivery channel dan berbagai pelayanan pembayaran maupun pembelian melalui satu kartu ATM. Hal ini akan memudahkan nasabah bank untuk dapat melakukan akses ke rekening dan transaksi financial melalui delivery channel di mana pun. ITO; Inventory Turnover. Ittihad al-Majlis; Suatu istilah yang dipakai oleh para ahli fikih muamalah untuk menggambarkan bersatunya pelaku akad (ahl al aqidayn) dalam satu majelis. Dengan demikian, peristiwa ijab dan qabul dapat berlangsung secara berkesinambungan (dawam wa istimrar). Iwadh; Padanan. Izin Prinsip–BPRS; Pemberian persetujuan prinsip pendirian BPRS diberikan oleh Bank Indonesia berdasarkan pada antara lain: (a) Penilaian terhadap komitmen calon pemilik BPRS dalam pendirian BPRS; (b) Analis terhadap studi kelayakan pendirian BPRS; (c) Analisis yang mencakup antara lain tingkat kejenuhan jumlah BPRS serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional; dan; (d) Uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon PSP, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan wawancara terhadap calon anggota DPS. Izin Prinsip–BUS (Bank Umum Syariah); Permohonan persetujuan prinsip pendirian bank disampaikan dengan disertai dokumen sebagai berikut: (1) akta pendirian atau rancangan akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT), termasuk anggaran dasar atau rancangan anggaran dasar; (2) daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham; (3) daftar calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS; (4) rencana susunan dan struktur organisasi serta nama-nama calon pejabat sampai dengan tingkat Pejabat Eksekutif; (5) studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi; (6) rencana bisnis (business plan) yang paling kurang memuat: (a) rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta strategi pencapaiannya; dan (b) proyeksi neraca bulanan dan laporan laba rugi kumulatif bulanan, selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank beroperasi; (7) rencana korporasi (corporate plan) berupa rencana strategis jangka panjang dalam rangka mencapai tujuan Bank; (8) pedoman manajemen risiko termasuk pedoman risk control system, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan pedoman mengenai pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance); (9) sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan komprehensif yang digunakan dalam kegiatan operasional Bank; (10) bukti setoran modal paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor dalam bentuk fotokopi bilyet deposito iB dari Bank atau Unit Usaha Syariah di Indonesia yang telah dilegalisir, atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah satu PSP“ atau “qq. salah satu pemilik“ dalam hal PSP berhalangan. Bilyet deposito iB tersebut harus mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dalam hal pendirian Bank dilakukan oleh Pemerintah maka ketentuan mengenai bukti setoran modal dan tata cara penyetoran modal dilakukan sesuai

www.facebook.com/indonesiapustaka

363

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (11) surat pernyataan dari pemegang saham bahwa sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank: (a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau (b) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering). Dalam hal calon pemegang saham bank berbentuk badan hukum, surat pernyataan ditandatangani oleh pengurus yang berwenang mewakili badan hukum yang bersangkutan. Dalam hal calon pemegang saham bank berupa bank, mengacu kepada ketentuan yang berlaku mengenai penyertaan. Izin Prinsip Bank; 1. Izin yang diberikan dalam rangka persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank umum. 2. Izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan operasional bank setelah memperoleh izin prinsip. Izin Usaha–Bank Syariah; Izin untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pemberian izin usaha UUS oleh Bank Indonesia berdasarkan pada antara lain: (a) penilaian terhadap komitmen BUK dalam pendirian UUS; (b) analisis terhadap studi kelayakan pendirian UUS; (c) analisis yang mencakup antara lain tingkat kejenuhan jumlah BUS dan UUS serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional; dan (d) wawancara terhadap calon Direktur UUS dan calon anggota DPS. Hal-hal yang harus dijelaskan melalui presentasi di Bank Indonesia antara lain: (a) tujuan dan alasan pembukaan UUS; (b) target pasar penghimpunan dan penyaluran dana; (c) rencana bisnis jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang; (d) sistem teknologi informasi (IT); dan (e) struktur organisasi dan personalia. Izin Usaha–BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah); Pemberian izin usaha pendirian BPRS diberikan oleh Bank Indonesia berdasarkan pada antara lain: (a) analisis terhadap kesiapan operasional pendirian BPRS; dan (b) uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon PSP, anggota direksi dan anggota dewan komisaris, dan wawancara terhadap calon anggota DPS, apabila terdapat penggantian. Izin Usaha–BUS (Bank Umum Syariah); Permohonan persetujuan izin usaha pendirian bank disampaikan disertai dokumen sebagai berikut: (1) akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT), yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang; (2) daftar pemegang saham, dalam hal terjadi perubahan pemegang saham; (3) daftar calon anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan anggota DPS, dalam hal terjadi perubahan calon anggota dewan komisaris, direksi dan/atau DPS; (4) fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari instansi berwenang bagi warga Negara asing yang menjadi calon anggota direksi; (5) fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari instansi berwenang bagi warga Negara asing yang menjadi calon anggota dewan komisaris dan bermaksud menetap di Indonesia; (6) fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi warga negara asing yang menjadi calon anggota direksi dan/atau calon anggota dewan komisaris; (7) rencana susunan dan struktur organisasi, studi kelayakan, rencana bisnis, rencana korporasi, pedoman-pedoman, serta sistem dan prosedur kerja,

364

www.facebook.com/indonesiapustaka

dalam hal terjadi perubahan; (8) bukti pemenuhan modal disetor minimum dalam bentuk fotokopi bilyet deposito iB dari bank atau unit usaha syariah di Indonesia yang telah dilegalisasi, atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah satu PSP“ atau “qq. salah satu pemilik“ dalam hal PSP berhalangan. Bilyet deposito iB tersebut harus mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dalam hal pendirian bank dilakukan oleh Pemerintah, ketentuan mengenai bukti setoran modal dan tata cara penyetoran modal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (9) surat pernyataan dari pemegang saham bahwa pemenuhan modal disetor tidak berasal dari sumber dana yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai bank umum syariah. Dalam hal calon pemegang saham bank berbentuk badan hukum, surat pernyataan ditandatangani oleh anggota pengurus yang berwenang mewakili badan hukum yang bersangkutan. Dalam hal calon pemegang saham bank berupa bank, mengacu kepada ketentuan yang berlaku mengenai penyertaan; dan (10) bukti kesiapan operasional paling kurang berupa: (a) kesiapan gedung dan peralatan kantor termasuk foto gedung kantor dan tata letak ruangan; (b) dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem informasi yang meliputi antara lain core banking system dan informasi mengenai jaringan telekomunikasi; (c) bukti kepemilikan, hak pakai, atau perjanjian sewa gedung kantor; (d) contoh formulir/warkat bank berlogo iB yang akan digunakan untuk operasional bank; dan (e) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Izin Usaha–Pemberian Izin; Pemberian izin perubahan kegiatan usaha diberikan dengan mempertimbangkan antara lain: a. analisis atas rencana penyelesaian hak dan kewajiban nasabah yang tidak bersedia diubah menjadi nasabah bank syariah; b. analisis atas rencana bisnis jangka pendek, menengah dan jangka panjang bagi bank umum syariah, dan analisis atas rencana kerja tahunan bagi BPRS; c. hasil uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi; dan d. hasil wawancara terhadap calon anggota DPS.

365

www.facebook.com/indonesiapustaka

J Ja’il; Adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (natijah) yang ditentukan. Ja’alah; Memberi imbalan atau bayaran kepada seseorang sesuai dengan jasa yang diberikannya kepada kita. Jadual–Penjadualan Kembali; Perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadual pembayaran atau jangka waktunya (rescheduling). Jadual–Penjadualan Ulang; Perjanjian antara debitur dan kreditur untuk menjadualkan ulang pembayaran utang debitur sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh kreditur untuk membantu debitur agar tidak jatuh bangkrut sehingga utang tersebut dapat dilunasi. Hal itu biasanya disebabkan oleh situasi perekonomian dan atau keadaan keuangan debitur yang memburuk (scheme of arrangement). Jadual Amortisasi; Tabel yang menunjukkan saldo pokok dan margin/bunga dalam setiap angsuran. Pada tabel akan terlihat penurunan saldo pokok pinjaman dalam setiap pembayaran angsuran (amortization schedule). Jadual Tagihan; Pengelompokan piutang atas dasar tanggal penjualan, biasa digunakan oleh penjamin kredit (aging schedule). Jahalah; Ketidaktahuan. Jaiz; Boleh. Jakarta Islamic Index (JII); Adalah indeks saham yang dibuat berdasarkan syariah Islam. Jakarta Islamic Index saat ini terdiri atas 30 jenis saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan syariah Islam. Jakarta Islamic Index dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolok ukur (benchmark) untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan basis syariah. Melalui indeks diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuiti secara syariah. Jakarta Islamic Index (JII)–Penentuan Kriteria; Penentuan kriteria pemilihan saham dalam Jakarta Islamic Index melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT Danareksa Invesment Management. Sedangkan, untuk menetapkan sahamsaham yang akan masuk dalam perhitungan JII dilakukan dengan urutan seleksi sebagai berikut: 1. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar). 2. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berakhir yang memiliki rasio Kewajiban terhadap Aktiva maksimal sebesar 90%. 3. Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selama satu tahun terakhir. 4. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas ratarata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir. Pengkajian ulang akan

www.facebook.com/indonesiapustaka

366

dilakukan enam bulan sekali dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Sedangkan perubahan pada jenis usaha emiten akan dimonitoring secara terus-menerus berdasarkan data-data publik yang tersedia. Perhitungan JII dilakukan oleh Bursa Efek Jakarta dengan menggunakan metode perhitungan indeks yang telah ditetapkan Bursa Efek Jakarta, yaitu dengan bobot kapitalisasi pasar (market cap weighted). Perhitungan indeks ini juga mencakup penyesuaian-penyesuaian (adjustment) akibat berubahnya data emiten yang disebabkan oleh aksi korporasi. Jamin–Penjamin Pendamping; Orang yang ikut menandatangani promes sebagai jaminan tambahan atas suatu pinjaman atau untuk meningkatkan kualitas pinjaman. Orang tersebut memiliki kewajiban yang sama seperti endorser atau guarantor walaupun secara hukum ia tidak dapat dipaksa untuk melunasi promes tersebut sampai persyaratan tertentu dipenuhi (comaker). Jaminan; Harta yang ditempatkan sebagai agunan untuk pembayaran atau kesanggupan atas suatu kewajiban. Aset ini adalah milik peminjam atau pihak yang berutang. Jika peminjam gagal memenuhi kewajibannya, aset ini akan diambil alih oleh bank dan akan dijual untuk memenuhi perjanjian kontraknya. Jaminan yang biasanya dapat digunakan sebagai agunan pembiayaan/kredit adalah barang dagangan, surat berharga, aktiva tidak berwujud, dan hasil usaha. Kas agunan yang dijaminkan kepada bank dapat pula berupa aset yang didanai, seperti kredit dijamin dengan persediaan atau piutangnya; pada pemberian kredit, rumah yang dibeli dijadikan sebagai agunannya; sin. Agunan (collateral). Jaminan Bank; Kesanggupan tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak penerima jaminan bahwa bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya; sin. Bank garansi (bank guarantee). Jaminan Cedera Janji; Surat pernyataan tertulis yang berisi kesanggupan untuk mengganti kerugian kepada seseorang (terjamin) apabila orang yang berkewajiban terhadap terjamin cedera janji (indemnity bond). Jaminan Chattel; Peranti yang dipersiapkan oleh debitur atau peminjam (mortgagor) untuk mentransfer hasil pendapatan dan barang agunan (chattel) kepada kreditur (mortgagee) untuk memberikan jaminan keamanan atas utangnya; apabila hipotek tidak terbayar, kreditur dapat menjual agunan tersebut untuk membayar piutangnya (chattel mortgage). Jaminan Kas; Uang kas, instrumen yang dapat diperjualbelikan, dokumen surat berharga, deposito bank, dan aktiva jangka pendek lain yang mudah dicairkan atau dipertukarkan menjadi uang tunai yang dijadikan jaminan atas fasilitas pembiayaan/kredit bank; sin. Jaminan likuid (cash collateral). Jaminan Pascajual; Jaminan penuh yang diberikan oleh pihak penjual kepada pembeli berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan (express warranties). Jaminan Pelaksanaan; Jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk melindungi pihak kedua apabila pihak lain tersebut tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak kedua sesuai dengan ketentuan kontrak (performance bond).

www.facebook.com/indonesiapustaka

367

Jaminan Penawaran; Kesanggupan tertulis yang diberikan oleh bank kepada penerima jaminan bahwa bank akan membayar sejumlah uang kepadanya jika pihak terjamin tidak mengikuti lelang dan tidak menutup kontrak pemborongan dalam hal tawarannya diterima (bid bond). Jaminan Pencairan Cek; Pemberi jasa yang menjamin dapat dibayarnya suatu cek dengan cara membandingkan nomor rekening giro dengan daftar penarik cek yang berprestasi buruk. Atas jasa tersebut lembaga dimaksud akan mendapat imbalan (fee). Lembaga seperti ini belum dikenal di Indonesia (check guarantee). Jaminan Perseorangan; Kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali utang orang lain pada saat yang bersangkutan cedera janji (borg). Jaminan Pinjaman; Pinjaman yang dijamin oleh kekayaan pribadi (collateral loan). Jaminan Surat Wesel; Jaminan yang diberikan oleh seseorang untuk pembayaran surat wesel dengan membubuhkan tanda tangannya di halaman muka wesel dengan atau tanpa kata-kata “setuju untuk menjamin”; apabila pembubuhan tanda tangan dilakukan di halaman belakang atau kertas sambungannya, harus disertai ata-kata setuju untuk menjamin (oval). Jaminan Tambahan; Jaminan di luar jaminan pokok, dimaksudkan untuk lebih mengamankan pengembalian kredit yang diberikan oleh bank. Jaminan tambahan dapat berupa aset atau jaminan pribadi (personal guarantee) (additional collateral; side collateral). Jaminan Utang, Dhaman; Atau dalam hal lain menghadirkan seseorang atau barang ke tempat tertentu untuk diminta pertanggungjawabannya, atau sebagai barang jaminan. Jam’iyah Ta’awuniya; Koperasi. Jangka Waktu Pembayaran; Tenggang waktu suatu wesel yang dihitung sejak tanggal wesel diterbitkan hingga jatuh tempo pembayarannya; istilah ini berarti waktu yang diberikan oleh bea cukai untuk jangka waktu B/E pada perdagangan antara dua negara, yang berkisar antara dua minggu hingga dua bulan atau lebih; saat ini berarti periode saat bill ditarik (usance/tenor) Jangka Waktu; Jangka waktu jatuh tempo pinjaman atau tabungan yang ditunjukkan dalam bulan; jatuh tempo pinjaman atau investasi jangka pendek biasanya di bawah satu tahun, sedangkan jangka waktu jatuh tempo pinjaman jangka panjang, yaitu satu sampai tiga puluh atau empat puluh tahun (term). Janji–Perjanjian (kepada) Pedagang; Perjanjian tertulis antara seorang pedagang dan bank penerbit kartu bank. Perjanjian ini memberikan jaminan dan hak para pedagang terhadap kartu bank yang diterimanya, tingkat potongan harga, dan prosedur untuk menyelesaikan transaksi yang diperselisihkan (merchant agreement). Janji–Perjanjian (kepada) Pemegang Kartu; Perjanjian tertulis antara pemegang kartu dan lembaga penerbit kantu yang memuat persyaratan dan jangka waktu yang berkaitan dengan kartu. Dalam hal kartu kredit, perjanjian tersebut menyatakan tingkat suku bunga tiap tahun, pembayaran minimum tiap bulan,

www.facebook.com/indonesiapustaka

368

biaya keanggotaan tiap tahun jika ada, hak pemegang kartu jika terjadi perselisihan sehubungan dengan pembayaran tagihan (cardholder agreement). Janji–Perjanjian Barter Hipotek; Tukar menukar barang gadai berikut surat-suratnya atau melalui jaminan yang didukung oleh gadai yang sama; pemberi pinjaman barang gadai kebanyakan adalah lembaga yang berhati-hati; menukarkan barang gadai kepada Federal Home Loan Mortgage Corporation (Fredie Mac) memperoleh jaminan yang dijamin oleh Fannie Mae atau Fredie Mac untuk meningkatkan kualitas aset, memperoleh jaminan yang disetujui untuk penjanjian pembelian kembali dengan bersyarat untuk menjaga keseimbangan harga aset tidak turun atau untuk tujuan lain (mortgage swap agreement). Janji–Perjanjian Beli Kembali; Perjanjian untuk menjual dan sekaligus membeli kembali surat berharga pada tanggal dan harga yang telah ditetapkan. Perjanjian seperti ini dikenal juga dengan sebutan repo atau RP (rep urchased agreement). Janji–Perjanjian Beli Saham; Perjanjian kesanggupan untuk membeli saham perusahaan, baik perusahaan yang sudah berdiri maupun perusahaan yang baru akan didirikan (stock subscription). Janji–Perjanjian Kerja; Perjanjian yang dibuat antara perusahaan dan setiap pekerja pada perusahaan tersebut yang memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban setiap pihak (perusahaan dan pekerja) (labour agreement). Janji–Perjanjian Kliring Devisa; Perjanjian bilateral untuk menyelesaikan perhitungan kewajiban bayar melalui bank sentral negara masing-masing (exchange clearing agreement). Janji–Perjanjian Membeli Kembali Ritel; Bentuk perjanjian pembelian kembali yang sering dilakukan oleh lembaga keuangan kepada nasabah-nasabah kecil; selanjutnya lembaga keuangan akan membeli dana dari deposan kecil dan membayar kembali dana tersebut setelah jangka waktu tertentu. Transaksi seperti itu pada umumnya dijamin oleh lembaga tersebut dengan portofolto surat berharga pemerintah. Risiko peminjam adalah jika perjanjian pembelian kembali ini berbentuk investasi, bukan deposito, perjanjian tersebut tidak dijamin oleh asuransi deposito (retail repurchase agreement). Janji–Perjanjian Membeli Kembali Semalam; Perjanjian transaksi pembelian surat berharga dengan cara repo dengan jangka waktu hanya satu malam. Lihat juga Repo (repurchase agreement) dan reverse repurchase agreement (overnight repurchase agreement). Janji–Perjanjian Pembiayaan/Kredit; Perjanjian pembiayaan/pinjam-meminjam antara bank dan nasabah debiturnya yang memuat ketentuan, antara lain, jumlah pinjaman, cara penarikan, persyaratan pembayaran kembali pinjaman, meliputi suku bunga dan jangka waktu pelunasan (credit contract). Janji–Perjanjian Penjaminan Emisi; Perjanjian antara manajer penjamin emisi (managing underwriter) yang bertindak selaku agen dari penjamin dan penerbit sekuritas (surat-surat berharga). Perjanjian menetapkan tanggung jawab semua pihak terhadap proposal penjualan dan harga awal dari sekuritas yang ditawarkan kepada masyarakat serta menetapkan apakah penjamin akan membeli semua

www.facebook.com/indonesiapustaka

369

sekuritas yang tidak terjual; penerima sekuritas membayar biaya pendaftaran, komisi, dan prospektus yang menjelaskan persyaratan penawaran kepada masyarakat (underwriting agreement). Janji–Perjanjian Penyelesaian; Perjanjian yang saling menguntungkan antara debitur dan kreditur untuk mengatasi kredit bermasalah dengan cara restrukturisasi kredit (workout agreement). Janji–Perjanjian Perpanjangan; Persetujuan bank (kreditur) untuk memperpanjang pembiayaan/kreditnya yang telah jatuh tempo. Kreditur, biasanya menyetujui perpanjangan semacam ini setelah yakin bahwa kondisi keuangan debitur akan membaik pada waktu mendatang; sin. Persetujuan perpanjangan (extension agreement). Janji–Perjanjian Subordinasi; 1. Perjanjian yang ditandatangani pihak lain yang berkepentingan yang isinya turut menjamin harta yang dimiliki secara bersama dengan debitur. Pemberi pinjaman dapat meminta pihak lain tersebut untuk turut menandatangani promes atau perjanjian subordinasi jika debitur cedera janji; 2. Peranti yang mengakut bahwa klaim dari kreditur merupakan klaim dalam urutan kedua terhadap kreditur lainnya. Dalam perjanjian pinjaman subordinasi, pinjaman tersebut memiliki klaim dalam urutan kedua terhadap aktiva perusahaan setelah kredit dari bank; persetujuan ini menjamin bahwa pinjaman bank akan dibayar terlebih dahulu (subordination agreement). Janji–Perjanjian Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan; Perjanjian negaranegara nonkomunis tentang hubungan perdagangan internasional pada tahun 1948. Tujuan perjanjian tersebut adalah mendorong kerja sama bilateral yang saling menguntungkan dengan menurunkan tarif, larangan, dan batas-batas negara (general agreement on tariffs and trade/GA TT). Janji–Perjanjian Lisan; Penjanjian yang dibuat secara lisan (parol contract). Janji Bank; Ikatan (janji) bank secara moril untuk memberi pinjaman. Hal ini dapat dibedakan dari komitmen/ikat janji secara kontrak dan legal/hukum. Bank line merupakan nama lain untuk a line of credit (tersekali tarik). Ikat janji (bankline) bank merupakan suatu indikasi dari kesediaan bank untuk meminjamkan pada debitur tertentu hingga suatu jumlah uang ditetapkan sebelumnya, biasanya untuk modal kerja, dan untuk jangka waktu 1 s/d 3 tahun; ikat janji ini dapat diperbarui (bank line). Jaringan Perbankan; pengendalian sekelompok bank (setiap badan usaha berdiri sendiri) yang pelaksanaannya di bawah koordinasi pemegang saham mayoritas, grup atau perusahaan grup usaha (holding company) kondisi ini dapat terjadi di negara yang mempunyai peraturan pembatasan pembukaan kantor cabang bank; Lihat Bank berantai (chain banking). Jasa Angkutan Laut; Jasa angkutan barang untuk memenuhi kebutuhan pihak yang menyerahkan barang atas dasar konsinyasi atau penerima konsinyasi untuk melakukan pengapalan dan pengangkutan, pengurusan bea cukai, dan lain-lain kegiatan umum dilakukan oleh perusahaan jasa angkutan laut (freight forwarder). Jasa Bank Syariah; Produk jasa bank syariah.

www.facebook.com/indonesiapustaka

370

Jasa Bank Syariah–Manajemen; Manajemen Produk Jasa Bank Syariah terdiri atas: 1. Perencanaan jasa-jasa bank meliputi: (a) Penetapan target jasa-jasa bank, yang terdiri atas (i) Transaksi Payment Point; (ii) Transaksi Jaringan ATM Bersama; (iii) Transaksi Gadai Emas; (iv) Transaksi Save Deposit Box; (v) Transaksi Bancassurance. (vi) Transaksi Bank Garansi; (vii) Transaksi Product Services, dan lain-lain. (b) Segmen pasar jasa-jasa bank; Segmen pasar jasa-jasa bank terdiri atas: (i) individu; (ii) corporate; (c) Strategi jasa-jasa bank meliputi proses: (i) mitra kerja sama (aliansi); (ii) cross selling; (iii) promosi; (iv) product development, dan lain-lain.; 2. Organisasi jasa-jasa bank yang meliputi: (i) Business development; (ii) Sistem teknologi; (iii) Operasional; (iv) Pengawasan; 3. Proses jasa-jasa bank; (a) Business Development (i) Membuat analisis Break Event Point (BEP) jasa-jasa bank; (ii) Menjalin kerja sama dengan mitra; (iii) Membuat sistem dan prosedur; (iv) Mensosialisasikan jasa-jasa bank. (b) Sistem Teknologi mempersiapkan tekhnologi terkait dengan jasa-jasa bank. (c) Operasional meliputi Kesiapan SDI yang andal dan Mengutamakan service. 4. Monitoring jasa-jasa bank, meliputi (a) Monitoring pencapaian target jasa-jasa bank; (b) Monitoring proses jasa-jasa bank: (i) Akad-akad (wakalah, kafalah, rahn, dan lain-lain); (ii) Prosedur/ketentuan proses jasa-jasa bank; (iii) Mengevaluasi produk dan strategi jasa-jasa bank. Jasa Caraka; Jasa yang biasa digunakan bank untuk melakukan kegiatan mengantar, menyerahkan dan/atau mengambil pesan, warkat inkaso, atau surat berharga lainnya; sin. jasa kurir (messenger services). Jasa Kustodi; Penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara bank umum dan penitip, dengan ketentuan bank umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut (custodial service). Jasa Perbankan; Pelayanan yang diberikan oleh perbankan. Jatah–Penjatahan Devisa; Pengawasan devisa dengan cara mewajibkan eksportir menyerahkan devisa hasil ekspor kepada pemerintah dengan nilai tukar tertentu, dan penjatahan penggunaanya untuk impor diatur menurut ketentuan pemerintah; sin. Pengendalian devisa (rationing of exchange). Jatah Saham; Jumlah surat berharga yang dibagikan kepada peserta dalam suatu kelompok lembaga investasi (di luar negeri dilakukan oleh investment banks) yang dibentuk untuk menanggung dan mendistribusikan suatu emisi baru; peserta dinamakan subscribers atau allotees; tanggung jawab keuangan para pelanggan dijelaskan dalam suatu pemberitahuan penjatahan surat berharga (allotment notice) yang dibuat oleh manajer kelompok investasi (allotment). Jatuh Tempo Pembayaran; Tanggal yang ditetapkan sebagai batas akhir pembayaran atau transaksi;. Pembayaran atau yang terjadi pada tanggal tersebut secara langsung/otomatis tercatat pada pusat pengolahan data sehingga posisi atau gambaran rekening nasabah pada tanggal tersebut telah menunjukkan posisi paling akhir (up to date) (payment due date). Jaza`ah; Unta betina yang telah berusia empat tahun dan memasuki tahun kelima. Jibayah; Inkaso. JIBOR; Suku bunga rata-rata pinjaman antarbank yang ditetapkan berdasarkan suku

www.facebook.com/indonesiapustaka

371

bunga yang ditawarkan oleh beberapa bank terkemuka di Jakarta yang dapat dijadikan indikasi pada transaksi di pasar uang (Jakarta Interbank Offerred Rate). Jihbiz; Seorang individu melakukan ketiga fungsi perbankan. Jizyah; 1. Pajak yang dibayar oleh kalangan nonmuslim sebagai kompensasi atas sosial ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan. 2. Pembayaran harta yang diwajibkan atas warga negara non-muslim, berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah At-Taubah: 29 yang artinya: (Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk). 3. Hak yang diberikan Allah Swt. kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir karena adanya ketundukan mereka kepada pemerintahan Islam. Jizyah merupakan harta kaum muslimin yang dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, dan wajib diambil setelah melewati satu tahun (ditetapkan mulai Muharram sd. Dzulhijjah). Jizyah wajib berdasarkan QS At-Taubah ayat 29. Jizyah wajib diambil dari orang-orang kafir, selama mereka tetap kufur, namun apabila memeluk Islam, gugurlah jizyah dari mereka. Jizyah diambil dari orang-orang kafir laki-laki, berakal, balig, dan mampu membayarnya. Untuk besarnya jizyah, tidak ditetapkan dengan suatu jumlah tertentu, namun ditetapkan berdasarkan kebijakan dan ijtihad khalifah, dengan catatan tidak melebihi kemampuan orang yang wajib membayar jizyah. Apabila jizyah diberlakukan pada orang yang mampu, sementara dia keberatan membayarnya, maka dia tetap dianggap mempunyai utang terhadap jizyah tersebut. Dia akan diperlakukan sebagaimana orang yang mempunyai utang. Joint Financing; Pembiayaan sindikasi yang telah ditentukan porsi pembiayaan syarat dan kondisi antara bank dengan lembaga keuangan syariah yang lain (misalnya dengan multifinance) dalam menyalurkan pembiayaan (misalnya kendaraan bermotor) kepada end user. Ju’alah; 1. Adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan (reward/’iwadh/ju’l) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. 2. Adalah akad dengan pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Prinsip ini diterapkan oleh bank dalam menawarkan pelayanan dengan mengambil fee dari nasabah. Contoh Referensi Bank, dukungan Bank. 2. Artinya janji hadiah atau upah. Pengertian secara etimologi berarti upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Secara terminologi fikih berarti “suatu Iltizaam (tanggung jawab) dalam bentuk janji memberikan imbalan upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Umpamanya, seseorang berkata: “Siapa saja yang dapat menemukan SIM atau KTP saya yang hilang, maka saya beri imbalam upah lima puluh ribu rupiah”. Dalam masyarakat Indonesia ini, biasanya diiklankan di surat kabar supaya dapat dibaca orang. Mazhab Maliki mendefinisikan Ju’alah: “Suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti bisa dilaksanakan oleh

www.facebook.com/indonesiapustaka

372

seseorang. Mazhab Syafi’i mendefinisikannya: “Seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya”. Definisi pertama (Mazhab Maliki) menekankan segi ketidakpastian berhasilnya perbuatan yang diharapkan. Sedangkan definisi kedua (Mazhab Syafi’i) menekankan segi ketidakpastian orang yang melaksanakan pekerjaan yang diharapkan. Meskipun Ju’alah berbentuk upah atau hadiah sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qudamah (Ulama Mazhab Hanbali), ia dapat dibedakan dengan ijarah (transaksi upah) dari lima segi: (1) Pada Ju’alah upah atau hadiah yang dijanjikan, hanyalah diterima orang yang menyatakan sanggup mewujudkan apa yang menjadi objek pekerjaan tersebut, jika pekerjaan itu telah mewujudkan hasil dengan sempurna. Sedangkan pada ijarah, orang yang melaksanakan pekerjaan tersbut berhak menerima upah sesuai dengan ukuran atau kadar prestasi yang diberikannya, meskipun pekerjaan itu belum selesai dikerjakan, atau upahnya dapat ditentukan sebelumnya, apakah harian atau mingguan, tengah bulanan atau bulanan sebagaimana yang berlaku dalam suatu masyarakat. (2) Pada Ju’alah terdapat unsur gharar, yaitu penipuan (spekulasi) atau untung-untungan karena di dalamnya terdapat ketidaktegasan dari segi batas waktu penyelesaian pekerjaan atau cara dan bentuk pekerjaannya. Sedangkan pada ijarah, batas waktu penyelesaian bentuk pekerjaan atau cara kerjanya disebutkan secara tegas dalam akad (perjanjian) atau harus dikerjakan sesuai dengan objek pekerjaan itu. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa dalam Ju’alah yang dipentingkan adalah keberhasilan pekerjaan, bukan batas waktu atau cara mengerjakannya. (3) Pada Ju’alah tidak dibenarkan memberikan upah atau hadiah sebelum pekerjaan dilaksanakan dan mewujudkannya. Sedangkan dalam ijarah, dibenarkan memberikan upah terlebih dahulu, baik keseluruhan maupun sebagian, sesuai dengan kesepakatan bersama asal saja yang memberi upah itu percaya. (4) Tindakan hukum yang dilakukan dalam Ju’alah bersifat sukarela, sehingga apa yang dijanjikan boleh saja dibatalkan, selama pekerjaan belum dimulai, tanpa menimbulkan akibat hukum. Apalagi tawaran yang dilakukan bersifat umum seperti mengiklankan di surat kabar. Sedangkan dalam akad ijarah, terjadi transaksi yang bersifat mengikat semua pihak yang melakukan perjanjian kerja. Jika perjanjian itu dibatalkan, maka tindakan itu akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak bersangkutan. Biasanya sangsinya disebutkan dalam perjanjian (akad). (5) Dari segi ruang lingkupnya Mazhab Maliki menetapkan kaidah, bahwa semua yang dibenarkan menjadi objek akad dalam transaksi ju’alah, boleh juga menjadi objek dalam transaksi ijarah. Namun, tidak semua yang dibenarkan menjadi objek dala transaksi ijarah, dibenarkan pula Menjadi Objek dalam transaksi Ju’alah. Dengan demikian, ruang lingkup ijarah lebih luas daripada ruang lingkup Ju’alah. Berdasarkan kaidah tersebut, maka pekerjaan menggali sumur sampai menemukan air, dapat menjadi objek dalam akad ijarah, tetapi tidak boleh dalam akad Ju’alah. Dalam ijarah, orang yang menggali sumur itu sudah dapat menerima upah, walaupun airnya belum ditemukan. Sedangkan pada ju’alah, orang itu baru mendapat upah atau hadiah sesudah pekerjaannya itu sempurna.

www.facebook.com/indonesiapustaka

373

Ju’alah–Dasar Hukum; Mazhab Maliki, Syaf’i dan Hanbali berpendapat, Ju’alah boleh dilakukan dengan alasan: (1) Firman Allah: “Penyeru-penyeru itu berkata: “kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya” (Yusuf: 72); (2) Dalam hadis diriwayatkan, bahwa para sahabat pernah menerima hadiah atau upah dengan cara Ju’alah berupa seekor kambing karena salah seorang di antara mereka berhasil mengobati orang yang dipatuk kalajengking dengan cara membaca surat Al-Fatihah. Ketika mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah, karena takut hadiah tidak halal. Rasullah pun tertawa seraya bersabda: “Tahukah Anda sekalian, bahwa itu adalah jampi-jampi (yang positif ). Terimalah hadiah itu dan beri saya sebagian”. (HR Jamaah, mayoritas ahli Hadis kecuali An Nasa’i). (3) Secara logika Ju’alah dapat dibenarkan, karena merupakan salah satu cara untuk memenuhi keperluan manusia, sebagaimana halnya dengan ijarah dan mudharabah (perjanjian kerja sama dagang). Mazhab Hanafi tidak membenarkan Ju’alah, karena dalam Ju’alah terdapat unsur gharar, sebagaimana telah dikemukakan di atas. Perbuatan yang mengandung gharar itu merugikan salah satu pihak dan dilarang dalam Islam. Ibnu Hazm juga adalah ulama yang melarang Ju’alah, sebagaimana yang dikatakannya dalam al-Muhalla, “Tidak dibolehkan menjadikan Jua’alah terhadap seseorang. Barang siapa yang berkata kepada orang lain, Jika engkau mampu mengembalikan budakku yang melarikan diri kepadaku, aku berkewajiban membayarmu sekian dinar, atau seperti perkataan, ‘Jika engkau melakukan ini dan ini, maka engkau akan kuberikan sekian dirham’, atau kalimat yang senada, dan ternyata benar-benar terlaksana”. Dapat pula seseorang berseru dan bersaksi kepada dirinya, “barang siapa yang dapat menyerahkan kepadaku hal ini,” dan ia memperoleh apa yang dijadikan ju’alah tersebut. Maka, orang tadi berkewajiban untuk membayarnya. Tetapi, ia disunnahkan untuk menepati janjinya, begitu juga halnya bagi orang yang mampu mengembalikan budak yang melarikan diri, maka ia tidak berhak mendapatkannya, baik orang yang menyuruh itu mengetahui bahwa orang itu benar-benar datang membawa budaknya yang melarikan diri maupun tidak. Kecuali apabila disewakan untuk memenuhi tugas tertentu dalam jangka waktu yang terbatas, atau untuk tugas membawanya dari tempat tertentu, maka si pelaksana berhak mendapatkan bayaran. Namun, bagi kaum yang mewajibkan ju’alah tersebut, mereka menentukan wajibnya memenuhi janji orang yang menyuruh memenuhi janjinya tersebut. Sebagaimana firman Allah: ”Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji….” (al-Maidah: 1). Mereka juga berdalil pada hadis “tentang pengobatan” dengan ayat Alquran dengan imbalan upah atas beberapa ekor domba. Ju’alah–Ketentuan Akad; Akad ju’alah boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Pihak ja’il harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (muthlaq al-tasharruf) untuk melakukan akad; (2) Objek ju’alah (mahal al-‘aqd/maj’ul ‘alaih) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah; (3) Hasil pekerjaan (natijah) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; (4) Imbalan ju’alah

www.facebook.com/indonesiapustaka

374

(reward/’iwadh/ju’l) harus ditentukan besarannya oleh Ja’il dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan (5) Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek Ju’alah). Ju’alah–Ketentuan Hukum; Ketentuan hukum akad ju’alah adalah sebagai berikut: (1) Imbalan ju’alah hanya berhak diterima oleh pihak maj’ul lahu apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi; (2) Pihak Ja’il harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak maj’ul lah menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/natijah) yang ditawarkan. Ju’alah–Pembatalan; Mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali memandang, bahwa Ju’alah adalah perbuatan hukum yang bersifat suka rela. Dengan demikian, pihak pertama yang menjanjikan upah atau hadiah, dan pihak kedua yang melaksanakan pekerjaan dapat melakukan pembatalan. Mengenai waktu pembatalan terjadi perbedaan pendapat. Mazhab Maliki berpendapat bahwa ju’alah hanya dapat dibatalkan oleh pihak pertama sebelum pekerjaan dimulai oleh pihak kedua. Mazhab Syafi’i dan Hanbali berpendapat, bahwa pembatalan itu dapat dilakukan oleh salah satu pihak setiap waktu, selama pekerjaan itu belum selesai dilaksanakan, karena pekerjaan itu dilaksanakan atas dasar suka rela. Namun, menurut mereka, apabila pihak pertama membatalkannya, sedangkan pihak kedua belum selesai melaksanakannya, maka pihak kedua harus mendapatkan imbalan yang pantas sesuai dengan volume perbuatan yang dilaksanakannya. Kendatipun pekerjaan itu dilaksanakan atas dasar suka rela, kebijaksanaan perlu diperhatikan. Ju’alah–Shighah (Ucapan yang Digunakan); Mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat, bahwa agar perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk ju’alah itu dipandang sah, harus ada ucapan (shigah) dari pihak yang menjanjikan upah atau hadiah, yang isinya mengandung izin bagi orang lain untuk melaksanakan perbuatan yang diharapkan dan jumlah upah yang jelas tidak seperti iklan dalam surat kabar yang biasanya tidak menyebutkan imbalan secara pasti. Ucapan tidak mesti keluar dari orang yang memerlukan jasa itu, tetapi boleh juga dari orang lain seperti wakilnya, anaknya atau bahkan orang lain yang bersedia memberikan hadiah atau upah. Kemudian ju’alah dipandang sah, walaupun hanya ucapan ijab saja yang ada, tanpa ada ucapan qabul (cukup sepihak). Ju’alah–Syarat; Agar pelaksanaan ju’alah dipandang sah, harus memenuhi syaratsyarat: (1) Orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum, yaitu: balig, berakal, dan cerdas. Dengan demikian, anak-anak, orang gila dan orang yang berada dalam pengampuan tidak sah melakukan ju’alah. (2) Upah atau hadiah yang dijanjikan harus terdiri atas sesuatu yang bernilai harta dan jelas juga jumlahnya. Harta yang haram tidak dipandang sebagai harta yang bernilai (Mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali). (3) Pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut hukum syara’. (4) Mazhab Maliki dan Syai’i menambahkan syarat, bahwa dalam masalah tertentu, Ju’alah tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu, seperti mengembalikan (menemukan) orang yang hilang. Sedangkan Mazhab Hambali membolehkan pembatasan waktu. (5) Mazhab Hambali menambahkan, bahwa pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu, tidak terlalu berat,

www.facebook.com/indonesiapustaka

375

meskipun bisa dilakukan berulang kali seperti mengembalikan binatang ternak yang lepas dalam jumlah banyak. Jual–Penjualan Curahan; Penjualan secara borongan untuk kepentingan kreditur, yang meliputi seluruh atau sebagian barang perusahaan milik debitur (bulk sale). Jual–Penjualan Langsung; Sistem penjualan dengan cara menjual hasil produksinya secara langsung kepada konsumen tanpa melalui pedagang besar, distributor, ataupun pedagang eceran (direct selling). Jual–Penjualan Silang; Cara memasarkan jasa keuangan lainnya suatu bank kepada nasabahnya yang telah menggunakan jasa keuangan bank tersebut (cross selling). Jual Beli Surat Berharga; Lihat Pertukaran dayn dengan dayn. Jual dan Sewa Kembali; Penjualan aktiva tetap oleh pemilik (lessor) dengan perjanjian untuk menyewa kembali dari pembeli (lessee) dalam jangka panjang; bentuk perjanjian keuangan seperti ini memperkuat neraca penjual karena suatu aktiva modal dijual dan dikonversikan dalam kas atau piutang dagang;. Hal ini dapat berakibat mengurangi depresiasi dan keuntungan dalam pajak. Transaksi jual dan sewa kembali, termasuk juga pembiayaan kembali bangunan kantor pusat atau fasilitas lain, penjualannya dicatat sebagai laba insidental/tidak berulang (nonrecurring gain) (sale and leaseback). Judgement; Merupakan pengambilan kesimpulan yang dilakukan secara objektif dan independen berdasarkan hasil analisis yang didukung oleh fakta, data, dan informasi yang memadai serta terdokumentasi dengan baik guna memperoleh hasil penilaian yang mencerminkan kondisi bank yang sebenarnya. Jumhur Ulama; Mayoritas Ulama. Jumlah Cadangan; Seluruh dana milik bank yang berada di bank sentral yang diperuntukkan sebagai cadangan (total reserve). Jurnal Balik; Jurnal yang digunakan dalam akhir periode tertentu. Perkiraan-perkiraan ayat jurnal balik ini adalah perkiraan-perkiraan pendapatan utang dan biaya; pada awal periode berikutnya perkiraan ini harus dibalik kembali supaya posisi keuangan akan menunjukkan keadaan yang sebenarnya (reversing entries). Jurnal Berpasangan; Sistem pembukuan yang setiap transaksinya memerlukan ayat pembukuan, sedikitnya dalam dua perkiraan untuk menyatakan pengaruh ganda dari setiap transaksi pada perusahaan misalnya, jika gaji dibayar, pengaruhnya adalah pengeluaran biaya dan pengurangan kas. Pada prinsipnya, dalam sistem ini jumlah yang tertera pada sisi debit dan kredit sama (double entry; dual system). Jurnal Kas; Buku harian yang mencatat transaksi kas secara kronologis; selanjutnyan catatan tersebut dimasukkan ke dalam buku besar kas (cash journal). Juru Taksir; Orang yang melakukan penaksiran.

376

www.facebook.com/indonesiapustaka

K Kadaluwarsa; Tanggal jatuh tempo (expire date). Kafalah; 1. Akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (kafil) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (makful). 2. Akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memebuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful ‘anhu, ashil); Mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Kafalah–Pembebasan dari Akad Kafalah; Memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Apabila penjamin telah menyerahkan barang jaminan kepada pihak pemberi pinjaman di tempat yang sah menurut hukum, penjamin bebas dari tanggung jawab. (2) Apabila penjamin telah menyerahkan peminjam kepada pihak pemberi pinjaman sesuai dengan ketentuan dalam akad atau sebelum waktu yang ditentukan, penjamin bebas dari tanggung jawab. (3) Penjamin dibebaskan dari tanggung jawab jika peminjam meninggal dunia. (4) Penjamin dibebaskan dari tanggung jawab apabila peminjam membebaskannya. (5) Pembebasan penjamin tidak mengakibatkan pembebasan utang peminjam. (6) Pembebasan utang bagi peminjam mengakibatkan pembebasan tanggung jawab bagi penjamin. (7) Penjamin dibebaskan dari tanggung jawab jika pihak pemberi pinjaman meninggal jika peminjam adalah ahli waris tunggal dari pihak pemberi pinjaman. (8) Jika penjamin atau peminjam berdamai dengan pihak pemberi pinjaman mengenai sebagian dari utang, keduanya dibebaskan dari akad jaminan jika persyaratan pembebasan dimasukkan ke dalam akad perdamaian mereka. (9) Jika penjamin memindahkan tanggung jawabnya kepada pihak lain dengan persetujuan pihak pemberi pinjaman dan peminjam, penjamin dibebaskan dari tanggung jawab. (10) Penjamin wajib bertanggung jawab untuk membayar utang peminjam jika peminjam tidak melunasi utangnya. (11) Penjamin wajib mengganti kerugian untuk barang yang hilang atau rusak karena kelalaiannya. Kafalah–Rukun dan Syarat; Rukun dan syarat kafalah adalah sebagai berikut: (1) Pihak Penjamin (Kafiil); (a) Baligh (dewasa) dan berakal sehat; (b) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (rida) dengan tanggungan kafalah tersebut. (2) Pihak Orang yang berutang (Ashiil, Makfuul ‘anhu): (a) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin; (b) Dikenal oleh penjamin. (3) Pihak Orang yang Berpiutang (Makfuul Lahu): (a) Diketahui identitasnya; (b) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa; (c) Berakal sehat. (4) Objek Penjaminan (Makful Bihi): (a) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan; (b) Bisa

www.facebook.com/indonesiapustaka

377

dilaksanakan oleh penjamin; (c) Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan; (d) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya; (e) Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan). Kafalah al-Muallaqah; Jaminan bersyarat (conditional guarantee). Kafalah al-Munjazah; Jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu, seperti dalam bentuk performance bonds “jaminan prestasi”. Kafalah atas Diri dan Harta; Dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Akad kafalah terdiri atas kafalah atas diri dan kafalah atas harta. (2) Pihak pemberi pinjaman memiliki hak memilih untuk menuntut pada penjamin atau kepada pihak peminjam. (3) Dalam melaksanakan hak tersebut kepada salah satu pihak dari kedua pihak itu tidak berarti bahwa pihak pemberi pinjaman kehilangan hak terhadap yang lainnya. (4) Pihak-pihak yang mempunyai utang bersama berarti saling menjamin satu sama lain, dan salah satu pihak dari mereka bisa dituntut untuk membayar seluruh jumlah utang. (5) Jika ada suatu syarat pada akad jaminan bahwa peminjam menjadi bebas dari tanggung jawabnya, akad itu berubah menjadi hawalah/pemindahan utang. (6) Jika peminjam melakukan hawalah/pemindahan utang, maka debitor lain yang dipindahkan utangnya berhak menuntut pembayaran kepada salah satu pihak dari mereka yang diinginkannya. (7) Jika penjamin meninggal dunia, ahli warisnya berkewajiban untuk menggantikannya atau menunjuk penggantinya. (8) Jika ahli waris gagal dalam menghadirkan peminjam, maka harta peninggalan penjamin harus digunakan untuk membayar utang yang dijaminnya. (9) Jika pemberi pinjaman meninggal dunia, ahli warisnya dapat menuntut sejumlah uang jaminan kepada penjamin. (10) Jika pihak pemberi pinjaman menangguhkan tuntutannya kepada peminjam, ia dianggap telah pula menangguhkan tuntutannya kepada penjamin. (11) Pihak pemberi pinajaman dapat memaksa peminjam untuk membayar utang dengan segera apabila diduga yang bersangkutan akan melarikan diri dari tanggung jawabnya. (12) Pengadilan dapat memaksa peminjam untuk mencari penjamin atas permohonan pihak pemberi pinjaman. (13) Jika penjamin telah melunasi utang peminjam kepada pihak pemberi pinjaman, penjamin berhak menuntut kepada peminjam sehubungan dengan kafalahnya. (14) Jika penjamin hanya mampu melunasi sebagian utang peminjam, ia hanya berhak menuntut sebesar utang yang telah dibayarkannya. Kafalah bil Maal; Adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang dalam aplikasinya di perbankan dapat berbentuk jaminan uang muka (Advance payment bond) atau jaminan pembayaran (payment bond). Kafalah bil Mal; Jaminan dengan menggunakan harta/aset. Kafalah bin Nafs; Jaminan individu (personal guarantee). Kafalah bit Taslim; Jaminan pengembalian. Kafalah Muallaqah; Adalah jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu tertentu untuk dan untuk tujuan tertentu, dalam perbankan diterapkan jaminan pelaksanaan suatu proyek (performance bond) atau jaminan penawaran (bid bond).

www.facebook.com/indonesiapustaka

378

Kafalah Muthlaqah dan Muqayyadah; Adalah kafalah yang dilakukan dengan cara muthlaqah/tidak dengan syarat atau muqayyadah/dengan syarat, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Dalam akad kafalah yang tidak terikat persyaratan, kafalah dapat segera dituntut jika utang itu harus segera dibayar oleh debitor. (2) Dalam akad kafalah yang terikat persyaratan, penjamin tidak dapat dituntut untuk membayar sampai syarat itu dipenuhi. (3) Dalam hal kafalah dengan jangka waktu terbatas, tuntutan hanya dapat diajukan kepada penjamin selama jangka waktu kafalah. (4) Penjamin tidak dapat menarik diri dari kafalah setelah akad ditetapkan kecuali dipersyaratkan lain. Kafarat; Adalah denda atas kesalahan yang dilakukan oleh seorang muslim pada saat melakukan kegiatan ibadah, seperti berburu pada musim haji. Kaffah; Keseluruhan; sempurna. Kafil; Penanggung; Penjamin; Pihak yang memberikan jaminan untuk menanggung kewajiban pihak lain dalam akad kafalah (guarantor) Kafir; Yakni golongan yang menolak rukun iman di atas secara terang-terangan. Kaidah Dasar Fikih Muamalah; Di antara kaidah dasar fikih muamalah adalah sebagai berikut: (1) Hukum Asal dalam Muamalah adalah Mubah (diperbolehkan). Ulama fikih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/tidak ditemukan nash yang secara sharih melarangnya. (2) Konsep Fikih Muamalah untuk Mewujudkan Kemaslahatan. Fikih muamalah akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia. Allah tidak menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia. Ibnu Taimiyah berkata: “Syariah diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menyempurnakannya, mengeliminasi dan mereduksi kerusakan, memberikan alternatif pilihan terbaik di antara beberapa pilihan, memberikan nilai maslahat yang maksimal di antara beberapa maslahat, dan menghilangkan nilai kerusakan yang lebih besar dengan menanggung kerusakan yang lebih kecil. (3) Menetapkan Harga yang Kompetitif. Islam melaknat praktik penimbunan (ihtikar), karena hal ini berpotensi menimbulkan kenaikan harga barang yang ditanggung oleh konsumen. Rasulullah saw. bersabda: “Orang yang men-supply barang akan diberi rizki, dan orang yang menimbunnya akan mendapat laknat” (Ibnu Majah dalam al Tijarat, bab Al Ikhtikar fi al Aqwat). Dalam hadis lain Rasul bersabda: “Sejelek-jelek hamba adalah seorang penimbun, yakni jika Allah (mekanisme pasar) menurunkan harga, ia akan bersedih, dan jika menaikkannya, ia akan bahagia”. (4) Meninggalkan Intervensi yang Dilarang. Rasulullah melarang untuk menumpangi transaksi yang sedang dilakukan orang lain, kita tidak diperbolehkan untuk intervensi terhadap akad ataupun jual beli yang sedang dilakukan oleh orang lain. Rasulullah bersabda: “Seseorang tidak boleh melakukan jual beli atas jual beli yang sedang dilakukan oleh saudaranya.” (Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan

www.facebook.com/indonesiapustaka

379

Muslim dalam al Buyu’ bab Laa yabi’ ‘ala bai’ akhihi). (5) Menghindari Eksploitasi. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, saat Rasulullah bersabda: “Sesama orang muslim adalah saudara, tidak menzalimi satu sama lainnya…, barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan mencukupi kebutuhannya, dan barang siapa membantu mengurangi beban sesama saudaranya, Allah akan menghilangkan bebannya di hari kiamat nanti.” (Diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi). (6) Memberikan Kelenturan dan Toleransi. Toleransi merupakan karakteristik dari ajaran Islam yang ingin direalisasikan dalam setiap dimensi kehidupan. Nilai toleransi ini bisa dipraktikkan dalam kehidupan politik, ekonomi atau hubungan kemasyarakatan lainnya. Khusus dalam transaksi finansial, nilai ini bisa diwujudkan dengan mempermudah transaksi bisnis tanpa harus memberatkan pihak yang terkait. Karena, Allah akan memberikan rahmat bagi orang yang mempermudah dalam transaksi jual beli. (7) Jujur dan Amanah. Kejujuran merupakan bekal utama untuk meraih keberkahan. Namun, kata jujur tidak semudah mengucapkannya, sangat berat memegang prinsip ini dalam kehidupan. Seseorang bisa meraup keuntungan berlimpah dengan lipstick kebohongan dalam bertransaksi. Sementara, orang yang jujur harus menahan dorongan materialisme dari cara-cara yang tidak semestinya. Perlu perjuangan keras untuk membumikan kejujuran dalam setiap langkah kehidupan. Kejujuran tidak akan pernah melekat pada diri orang yang tidak memiliki nilai keimanan yang kuat. Satu hal yang bisa menafikan semangat kejujuran dan amanah adalah penipuan (ghisy). Dalam konteks bisnis, bentuk penipuan ini bisa diwujudkan dengan melakukan manipulasi harga, memasang harga tidak sesuai dengan kriteria yang sebenarnya. Menyembunyikan cacat yang bisa mengurangi nilai objek transaksi. (8) Prinsip dasar dalam bidang ibadah adalah menunggu dalil dan mengikutinya. Dalam bidang ibadah, pada prinsip dasarnya adalah tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan oleh setiap muslim apabila tidak ada dalil yang memerintahkan untuk dilaksanakan. Dalam bidang persoalan akidah dan syari’at, Islam bersifat menentukan dan menetapkan secara tegas hal-hal yang menyangkut akidah dan syari’at tersebut, dan tidak diberikan kebebasan bagi manusia untuk melakukan suatu “kreatifitas atau perubahan” dalam bidang akidah dan syari’at itu. Dalam persoalan akhlak juga demikian, yaitu dengan menetapkan sifat-sifat terpuji yang harus diikuti oleh umat Islam, dan sifatsifat tercela yang harus dihindari oleh umat Islam. Berarti suatu ibadah tidak boleh dilaksanakan sebelum ada dalil yang mewajibkannya, dan ibadah itu harus dilaksanakan sebagaimana yang dituntutkan oleh asy-syari’ (Allah Swt. dan Rasul). Dengan demikian, segala penambahan, pengurangan, dan perubahan dari ketentuan asy-syari’, dianggap sebagai perbuatan bid’ah atau hal-hal baru yang tidak sesuai dengan ketentuan syari’at. Sedangkan prinsip dalam persoalan muamalah adalah dalam rangka menciptakan dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Hal ini dikarenakan dalam persoalan muamalah, syari’at Islam di satu sisi lebih banyak yang bersifat konfirmasi

www.facebook.com/indonesiapustaka

380

terhadap berbagai kreatifitas yang dilakukan oleh manusia, karena ketika Islam datang telah banyak dijumpai jenis-jenis muamalah yang dilakukan manusia, sehingga adakalanya syari’at Islam hanya melakukan perubahan terhadap jenis muamalah yang telah ada. Untuk selanjutnya, syariat Islam hanya memberikan prinsip dan kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh setiap jenis muamalah, misalnya mengandung kemaslahatan, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, jujur, saling tolong-menolong, tidak mempersulit, dan suka sama suka. Seperti adanya larangan riba, dalam setiap transaksi yang di situ ada unsur riba maka hal itu tidak dibolehkan atau diharamkan. (9) Berubah dan berbedanya fatwa itu sesuai dengan perubahan tempat, zaman, kondisi sosial, niat, dan adat kebiasaan”. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor kondisi sosial, faktor niat, dan faktor adat kebiasaan. Faktor-faktor ini amat berpengaruh dalam menetapkan hukum bagi para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum bidang muamalah. Dalam menghadapi perubahan sosial yang disebabkan kelima (5) faktor ini, yang akan dijadikan acuan dalam menetapkan hukum suatu persoalan muamalah adalah tercapainya maqashid syari’ah, yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam mensyari’atkan suatu hukum, sesuai dengan kehendak syara’. Atas dasar ini, maka maqashid syari’ah-lah yang menjadi ukuran keabsahan suatu akad atau transaksi muamalah. Misalnya, pada pertengahan abad V Hijriah di Bukhara dan Balkh (di Asia Tengah), ulama fikih Imam Hanafi menciptakan sebuah bentuk muamalah yang mereka sebut dengan ‘ba’i al-wafa’, yaitu suatu bentuk jual beli bersyarat dengan tenggang waktu, sehingga apabila tenggang waktu telah habis, maka pihak pembeli wajib menjual barang yang dibelinya itu kepada pihak penjual sesuai dengan harga ketika berlangsungnya akad pertama. Misalnya, Ahmad Ifham membutuhkan sejumlah uang dalam keadaaan terdesak, sementara ia memiliki sebuah mobil BMW. Sementara pihak orang kaya tidak mau meminjamkan uangnya secara suka rela, sekalipun melalui akad Ar-rahn yaitu peminjaman barang atau uang dengan jaminan barang tertentu tanpa imbalan apa pun, tanpa mendapatkan imbalan apa pun, apalagi di zaman sekarang. Maka Ahmad Ifham menjual mobil BMW-nya tersebut, misalnya seharga Rp350.000.000,00 selama 2 (dua) tahun kepada seorang kaya, dengan ketentuan bahwa mobil BMW itu akan dibeli kembali oleh Ahmad Ifham apabila masa 2 (dua) tahun telah berakhir dengan harga yang sama, yaitu Rp350.000.000,00 selama mobil BMW berada di tangan pembeli, ia bebas mengeksploitasi mobil BMW tersebut untuk kepentingannya. Jual beli seperti ini, menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa merupakan rekayasa dari 3 (tiga) bentuk transaksi, yaitu (a) Ketika dilakukan transaksi akad ini, merupakan jual beli, dikarenakan didalam akad dijelaskan bahwa transaksi itu adalah jual beli; (b) Setelah transaksi dilaksanakan dan harta beralih ke tangan pembeli, transaksi ini berbentuk al-ijari atau sewa-menyewa, dikarenakan barang yang dibeli tersebut harus dikembalikan kepada penjual semula, sekalipun pembeli berhak untuk mengeksploitasi manfaat harta yang ada di tangannya sampai waktu yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

381

disepakati di awal transaksi; dan (c) Di akhir akad, saat tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo, ba’i al-wafa’ berbentuk Ar-rahn dikarenakan dengan jatuh tempo yang disepakati kedua belah pihak, penjual harus mengembalikan uang kepada pembeli sejumlah harga Rp350.000.000,- yang diserahkan kepada penjual ketika transaksi berlangsung, dan pembeli berkewajiban mengembalikan barang itu kepada penjual secara utuh. Jual beli seperti ini diciptakan masyarakat dan disetujui oleh mazhab Hanafi dengan tujuan agar tidak merajalelanya riba’ di kalangan masyarkat, karena orang kaya tidak mau meminjamkan uangnya kepada orang-orang yang membutuhkannya hanya dengan secara sukarela (al-qardhul hasan) tanpa mendapatkan imbalan apa pun. Di sisi lain, pemilik harta yang berlebihan juga akan mendapatkan suatu manfaat dari transaksi seperti ini, karena uang mereka bersifat produktif. Dengan demikian, terciptalah adanya saling tolong antarpemilik dalam jangka waktu tertentu. Ulama mazhab Hanafi melihat bahwa jual beli seperti ini tidak termasuk dalam larangan Rasulullah saw. dalam hal jual beli bersyarat, karena sekalipun disyaratkan bahwa harta itu juga harus melalui akad jual beli seperti ini adalah dalam rangka menghindarkan masyarakat melakukan suatu transaksi yang mengandung riba’. Berdasarkan gambaran transaksi ba’i al-wafa’ tersebut, terlihat bahwa perubahan sosial yang terjadi amat berpengaruh terhadap masalah-masalah muamalah, selama prinsip dan kaidahkaidah serta secara yang dikehendaki syara’ tercapai, yaitu kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, apabila ditelusuri persoalan ba’i al-mu’athah dan ba’i alwafa’ tersebut, maka terlihat dengan jelas bahwa inti dari kedua jenis transaksi itu adalah dalam upaya mewujudkan maqashid asy-syari’ah, yaitu menghilangkan berbagai kesempitan dan kesulitan dari umat manusia, karena Allah Swt. telah menyatakan bahwa Dia tidak menghendaki adanya kesulitan bagi manusia (QS. Al-Hajj (22): 78). (10) Bahwa sesungguhnya fondasi bangunan dari syari’at itu didirikan atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Prinsip ini akan kelihatan dengan jelas. Misalnya dalam persoalan penetapan harga (at-tas’ir). Seperti sabda Rasulullah saw. yang disampaikan oleh Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya: “Dari Anas ibn Malik berkata dia: ‘Telah melonjak harga (di pasar) pada masa Rasulullah saw. Mereka (para sahabat) berkata; ‘Wahai Rasulullah, tetapkanlah hanya bagi kami’. Rasulullah saw. menjawab: ‘Sesungguhnya Allah Swt.-lah yang menguasai (harga), yang memberi rezeki, yang memudahkan, dan yang menetapkan harga. Saya sungguh berharap bertemu dengan Allah Swt. dan tidak seorang pun (boleh) meminta saya untuk melakukan suatu kezaliman dalam persoalan jiwa dan dalam persoalan harta”. Berdasarkan hadis di atas, bahwa jelaslah Rasulullah saw. tidak membolehkan adanya campur tangan dalam persoalan harga yang berlaku di pasar. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, hal ini berlaku ketika pasar (transaksi dagang) berjalan dengan normal, yaitu kenaikan harga barang disebabkan banyaknya permintaan sementara stok barang sedikit. Sesuai dengan hukum penawaran barang sedikit. Sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan, yaitu apabila barang sedikit sementara permintaan banyak, harga akan naik dengan sendirinya, dalam keadaan

www.facebook.com/indonesiapustaka

382

seperti ini, at-tas’ir sebagaimana yang dinyatakan Rasulullah saw. dalam hadis di atas, sama dengan berbuat zalim terhadap pedagang, sedangkan berbuat zalim itu hukumnya haram. Namun, berbeda halnya apabila kenaikan harga itu disebabkan oleh para pedagang. Misalnya, persediaan komoditi barang yang dibutuhkan konsumen cukup banyak, tetapi karena banyaknya permintaan konsumen, para pedagang memanfaatkan situasi tersebut untuk menaikkan harga atau para pedagang melakukan ihtikar atau penimbunan barang dengan sengaja dengan tujuan agar stok menipis di pasar dan harga melonjak naik, sehingga apabila harga telah naik, barulah para pedagang mengeluarkan barangnya sedikit demi sedikit. Dalam kasus seperti ini, para pedagang tersebut telah berbuat zalim dan pemerintah harus memaksa mereka untuk menjual komoditi dagangannya yang dibutuhkan konsumen, sesuai dengan harga yang normal (harga sebelum terjadinya kenaikan). Lebih lanjut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengemukakan, yang artinya: “Maka penetapan harga dalam kondisi seperti ini adalah wajib, tidak ada perbedaan pendapat (ulama dalam hal ini). Hakikatnya adalah memaksa mereka (melakukan atau menjual dengan cara yang) adil dan melarang mereka berbuat zalim. Hal ini sebagaimana tidak dibolehkan pemaksaan (terhadap mereka) untuk (menjual) barang tanpa hak, (sebaliknya) dibolehkan memaksa mereka karena (untuk menegaskan yang) hak. Hal ini sama (hukumnya) dengan menjual harta (seseorang secara paksa) untuk melunasi utangnya yang wajib dilunasi dan nafkah yang wajib dibayarkan, dan sama juga (halnya) dengan (memaksa seseorang) menjual makanan atau pakaian bagi orang yang sangat membutuhkan...”. Sejalan dengan kasus di atas, seluruh perbuatan ihtikar pun dilarang, karena salah satu penyebab diberlakukannya at-tas’ir adalah untuk mencegah terjadinya ihtikar tersebut dilarang dalam Islam, sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya: “Dari Ma’mar ibn ‘Abdillah ra. Berkata dia: ‘Rasulullah saw. telah bersabda: ‘Tidak boleh ada perbuatan ihtikar, kecuali bagi orang-orang yang berbuat salah.’” Oleh karena itu, apabila at-tas’ir itu dibolehkan atau diwajibkan, sehingga para pedagang dipaksa untuk menjual barang mereka sesuai dengan harga normal atas prinsip memelihara kemaslahatan masyarakat (al-maslahah al-‘ammah), para muhtakir (pelaku ihtikar) dipaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan harga normal sebagaimana harga sebelumnya terjadi kenaikan harga. Karenanya, mempermainkan harga barang dan melakukan ihtikar sama-sama merupakan perbuatan zalim yang diharamkan syara’. Dan pendapat ini, sejalan dengan pendapat mayoritas ulama fikih. Berdasarkan contoh persoalan penetapan harga (at-tas’ir) tersebut, terlihat bagaimana peranan perubahan sosial memengaruhi suatu fatwa dalam persoalan muamalah, sehingga kandungan hadis yang menyatakan haram hukumnya ikut campur tangan dalam masalah harga ketika ada kenaikan harga yang disebabkan adanya banyaknya permintaan konsumen, sedangkan stok komoditi barang sedikit. Namun, apabila stok komoditi barang yang sedikit atau menipis tersebut disebabkan oleh ulah para pedagang, ketika itu pihak pemerintah dibolehkan bahkan sudah harus turut campur dalam

www.facebook.com/indonesiapustaka

383

menentukan harganya. Karena apabila tidak demikian, maka masyarakat akan berada dalam kesulitan, sementara segala bentuk kesulitan harus dihindarkan. Untuk contoh kasus di Indonesia, terutama komoditi barang-barang kebutuhan sembilan bahan pokok terutama beras, yang seharusnya selalu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar tidak ada pedagang yang memonopoli atau mempermainkan harganya. (11) Setiap tindakan hukum yang tidak mencapai sasaran yang dituju, maka tindakan hukum itu membatalkan. Berdasarkan kaidah di atas, maka sasaran dari suatu akad harus senantiasa mengacu kepada tujuan yang dikehendaki syara’ dalam setiap pensyari’atan hukumnya, yaitu kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Maka apabila pada suatu transaksi terdapat indikasi-indikasi kemaslahatan, di situ terdapat hukum Allah Swt. Untuk itu, dengan cara apa pun kemaslahtan itu dapat dicapai, cara-cara itu pun disyari’atkan. Oleh karena itu, pada setiap transaksi muamalah, termasuk patokan utama dalam menilai keabsahan transaksi tersebut juga niat dan tujuan yang terkandung dalam transaksi tersebut. Apabila sasaran yang dikehendaki syara’ tidak diduga kuat tidak akan tercapai dalam transaksi itu, transaksi itu dianggap batal. Jadi tidak hanya dilihat dari sisi formalnya saja, namun harus dilihat lebih jauh lagi, yaitu harus memperhatikan tujuan dan makna yang dikandung dari transaksi tersebut. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyatakan, yang artinya: “Siapa yang menganalisis sumber-sumber syara’ secara dalam akan jelas baginya bahwa sumber asy-syari’ membatalkan lafal-lafal yang dituju oleh pelaku (suatu akad) bukan hakikat/makna sebenarnya. Siapa yang tidak memperhatikan tujuan-tujuan yang dikandung berbagai akad dan memperlakukan akad sesuai dengan bentuk formalnya akan berakibat kepada membiarkan (tanpa melaknat) orang-orang yang merasa anggur (untuk dijadikan khamar) dan membiarkan setiap orang untuk melakukannya, sekalipun tujuannya jelas untuk membuat khamar...bahwa tujuantujuan dan keyakinan-keyakinan dapat menjadi patokan dalam berbagai bentuk tindakan hukum dan ungkapan-ungkapan sebagaimana halnya berlaku dalam persoalan yang berkaitan dengan amalan-amalan taqarrub dan ibadah kepada Allah Swt. Tujuan, niat, dan keyakinan membuat sesuatu menjadi halal, haram sahih, fasid, taat atau maksiat, sebagaimana juga tujuan dalam ibadah menjadikannya wajib, dianjurkan (sunnah), diharamkan, sahih atau fasid”. Berdasarkan kaidah tersebut, nyatalah dalam kasus di Indonesia. Baru-baru ini Majelis Ulama Indoneisa (MUI) tetap memandang bahwa kupon olahraga berhadiah, yang diberikan kepada penonton yang membeli tiket untuk “acara olah raga tertentu”, meskipun niatnya baik dalam rangka menggalang dana, demi perkembangan olahraga di tanah air, karena tujuan dan caranya tidak sesuai syari’at (hampir sejenis perbuatan maysir atau judu karena adanya jenjang waktu pengundiannya, bukan saat acara olahraga itu dilaksanakan), akhirnya diharamkan. Kaidah Fikih; Adigium hukum Islam. Kaji Ulang Pembiayaan/Kredit; Pengkajian kembali oleh senior komite kredit, divisi pemeriksaan intern bank, atau konsultan pemeriksaan untuk memantau

www.facebook.com/indonesiapustaka

384

pembiayaan/kredit yang tengah diberikan atau pembiayaan/kredit yang telah diperpanjang jangka waktunya; pengkajian tersebut dimaksudkan untuk menentukan apakah pembiayaan/kredit yang diberikan telah sesuai dengan pedoman kebijakan pemberian kredit perbankan (credit review). Kambing yang Mencukupi Syarat Zakat; Yaitu yang telah berusia satu tahun penuh. Kanibalisasi; Pemindahan dana dari satu jenis akun yang memiliki tingkat bunga yang relatif rendah ke akun lain yang memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi (cannibalize). Kantor Cabang; Kantor Bank yang bertanggung jawab secara langsung kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas di mana Kantor Cabang tersebut melakukan usaha. Kantor Cabang Bank; Kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan tempat usaha yang permanen dan alamat kantor yang jelas tempat kantor cabang tersebut melakukan kegiatannya (branch office). Kantor Cabang–Persetujuan Kantor Cabang BPRS; Persetujuan atas permohonan pembukaan Kantor Cabang BPRS diberikan berdasarkan pada antara lain: (a) Penilaian terhadap kesiapan operasional Kantor Cabang; (b) Analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh BPRS; (c) Analisis atas kinerja keuangan BPRS, antara lain: (i) Rasio Nonperforming Financing (NPF) gross tidak lebih dari 15%; (ii) Tidak dalam keadaan rugi yang semakin besar; dan (iii) Memiliki peringkat komposit paling rendah 3 (tiga) selama 2 (dua) periode penilaian terakhir. (d) pemenuhan persyaratan modal; dan (e) Tidak terdapat pelampauan dan/atau pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana. Kantor Cabang Bank Asing; Kantor Cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri berdasarkan hukum asing atau berkantor pusat di luar negeri, yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta kedudukan di Indonesia. Kantor Cabang Pembantu; Kantor di bawah Kantor Cabang yang kegiatan usahanya membantu Kantor Cabang induknya. Kantor Cabang Pembantu Bank Asing; Kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Cabang Bank Asing yang berkedudukan di Indonesia, dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia. Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS); Kantor cabang pembantu UUS yang kegiatan usahanya membantu KCS induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KCPS tersebut melakukan usahanya, termasuk kantor di bawah kantor cabang pembantu syariah atau kantor kas syariah dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri. Kantor Cabang Syariah (KCS); Kantor cabang UUS yang bertanggung jawab kepada UUS yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KCS tersebut melakukan usahanya, termasuk kantor cabang pembantu syariah dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri; Persetujuan atas

www.facebook.com/indonesiapustaka

385

permohonan pembukaan KCS diberikan berdasarkan pada antara lain: (a) Penilaian terhadap kesiapan operasional KCS; (b) Analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS; (c) Analisis atas kinerja keuangan UUS, termasuk tingkat kesehatan; (d) Pemenuhan persyaratan modal kerja minimal UUS; dan (e) tidak sedang dalam pengawasan intensif, antara lain karena: (i) Terdapat pelampauan dan/atau pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana; (ii) Rasio Nonperforming Financing (NPF) netto di atas 5%; (iii) Dalam keadaan rugi yang semakin besar; dan (iv) memiliki peringkat komposit 4 atau 5 dalam penilaian tingkat kesehatan UUS. Kantor di Bawah Kantor Cabang; Kantor cabang pembantu atau kantor kas yang kegiatan usahanya membantu kantor induknya. Kantor di Bawah Kantor Cabang Syariah; Kantor Cabang Pembantu Syariah atau Kantor Kas Syariah yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan prinsip syariah dalam rangka membantu Kantor Cabang Syariah induknya. Kantor Kas; Kantor di bawah Kantor Cabang yang kegiatan usahanya membantu kantor induknya kecuali melakukan pembiayaan. Kantor Kas Syariah (KKS); Kantor kas UUS yang kegiatan usahanya membantu KCS atau KCPS induknya, kecuali memberikan pembiayaan, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KKS tersebut melakukan usahanya. Kantor Perwakilan; Kantor suatu bank yang berada di negara lain yang tidak menjalankan kegiatan bank sebagaimana lazimnya, biasanya hanya mempunyai beberapa orang pegawai untuk mengembangkan usaha yang dapat diteruskan ke kantor pusat atau kantor cabangnya (representative office). KAP; Kualitas Aktiva Produktif. KAP–Kualitas Penempatan; Kualitas Penempatan dinilai berdasarkan pada ketepatan pembayaran angsuran pokok dan atau rasio pencapaian antara Realisasi Pendapatan (RP) dengan Proyeksi Pendapatan (PP). Kualitas Penempatan digolongkan menjadi 4 (golongan), yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. KAP–Kualitas Transaksi Rekening Administratif; Kualitas Transaksi Rekening Administratif digolongkan dan dinilai sesuai dengan ketentuan penggolongan kualitas Pembiayaan dan atau Piutang untuk masing-masing transaksi. KAP–Penyertaan Modal; Penyertaan Modal dengan pangsa bank syariah kurang dari 20% (dua puluh perseratus) wajib dicatat dengan metode biaya (cost method) dan penggolongan kualitas ditetapkan sebagai berikut: a. Lancar, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat bank syariah melakukan penyertaan memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif; b. Kurang lancar, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat bank syariah melakukan penyertaan mengalami kerugian sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal perusahaan; c. Diragukan, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat bank syariah melakukan penyertaan mengalami kerugian lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) dari modal perusahaan; d. Macet, apabila

www.facebook.com/indonesiapustaka

386

berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat bank syariah melakukan penyertaan mengalami kerugian lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari modal perusahaan. Penyertaan Modal dengan pangsa bank syariah 20% (dua puluh perseratus) atau lebih wajib dicatat dengan metode ekuitas (equity method) dan digolongkan lancar. KAP–Penyertaan Modal Sementara; Kualitas Penyertaan Modal Sementara dinilai berdasarkan jangka waktu penyertaan yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku dan kemungkinan penjualan Penyertaan Modal Sementara dalam jangka waktu tersebut. Kualitas Penyertaan Modal Sementara ditetapkan sebagai berikut: a. Lancar, apabila belum melebihi jangka waktu 1 (satu ) tahun; b. Kurang lancar, apabila telah melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun namun belum melebihi jangka waktu 4 (empat) tahun; c. Diragukan, apabila telah melebihi jangka waktu 4 (empat) tahun dan belum melebihi 5 (lima) tahun; d. Macet, apabila Penyertaan Modal Sementara belum ditarik kembali meskipun Perusahaan nasabah telah memiliki laba kumulatif. KAP–Tata Cara Penilaian: Berikut ini adalah tata cara penilaian Kualitas Aktiva Produktif untuk pembiayaan bank syariah (1) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan, Piutang dan atau Qardh dinilai berdasarkan: a. prospek usaha; b. kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas nasabah; dan c. kemampuan membayar. (2) Kualitas Pembiayaan ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet; (3) Kualitas Piutang dan Qardh ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet; (4) Penilaian terhadap kualitas Pembiayaan yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada ketepatan pembayaran angsuran pokok dan atau pencapaian rasio antara Realisasi Pendapatan (RP) dengan Proyeksi Pendapatan (PP). (5) PP dihitung berdasarkan pada analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk nasabah selama jangka waktu pembiayaan. (6) Bank syariah dapat mengubah PP berdasarkan kesepakatan dengan nasabah sepanjang terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, pasar dan politik yang memengaruhi usaha nasabah. (7) Bank syariah wajib mencantumkan PP dan perubahan PP dalam perjanjian pembiayaan antara bank syariah dan nasabah dan harus terdokumentasi secara lengkap. (8) Pembayaran angsuran pokok Pembiayaan dapat diangsur selama jangka waktu Pembiayaan sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dan nasabah. (9) Apabila jangka waktu pembiayaan lebih dari satu tahun, pembayaran angsuran pokok Pembiayaan diangsur secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (cash In flow) usaha nasabah. (10) Pembayaran angsuran pokok wajib dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan antara bank syariah dengan nasabah dan harus terdokumentasi secara lengkap. (11) Dalam hal nasabah bank syariah memiliki beberapa rekening Pembiayaan, Piutang dan atau Qardh dengan kualitas yang berbeda, kualitas rekening secara keseluruhan dinilai mengikuti kualitas yang terburuk. (12) Kualitas setiap rekening Pembiayaan, Piutang dan atau Qardh dapat dikembalikan menjadi kualitas yang sebenarnya sepanjang terdapat bukti-bukti dan dokumentasi yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

387

cukup untuk menyatakan kepastian pemenuhan dan kelancaran pembayaran dari nasabah yang dinilai berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar; (13) Dalam hal kualitas yang terburuk adalah rekening Piutang dan atau Qardh dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus maka kualitas rekening dinilai secara masing-masing. Kapasitas; Kemampuan peminjam untuk membayar kewajibannya apabila telah jatuh tempo, biasanya ditentukan oleh besarnya pendapatan yang diterima yang ditulis pada saat permohonan kredit disertai pertimbangan pimpinan tentang kemungkinan berlangsungnya pekerjaan; kapasitas merupakan salah satu dari 5C pada persyaratan kredit (capacity). Kapitalis; Orang yang menggunakan semua kekayaan atau harta pribadinya untuk memperoleh keuntungan (capitalist). Kapitalisme; Sistem ekonomi yang bercirikan: (1) Kepemilikan pribadi atas properti, (2) Pengumpulan properti atau modal yang memberikan pendapatan bagi individu atau perusahaan yang mengakumulasi dan memilikinya, (3) Kebebasan bersaing bagi perseorangan atau perusahaan untuk mendapatkan perolehan ekonomi masing-masing, dan (4) Motif laba yang menjadi dasar bagi kehidupan ekonomi (capitalism). Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan–Dapat Dibandingkan; Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas syariah antarperiode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antarentitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas syariah tersebut, antarperiode entitas syariah yang sama, untuk entitas syariah yang berbeda, maupun dengan entitas lain. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah entitas syariah dari satu periode ke periode dan dalam entitas syariah yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan syariah, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas syariah, membantu pencapaian daya banding. Kebutuhan terhadap daya banding jangan dikacaukan dengan keseragaman semata-mata dan tidak seharusnya menjadi hambatan dalam memperkenalkan standar akuntansi keuangan syariah yang lebih baik. Entitas syariah tidak perlu meneruskan kebijakan akuntansi yang tidak lagi selaras dengan karakteristik kualitatif relevansi dan keandalan. Entitas syariah juga tidak perlu mempertahankan suatu kebijakan akuntansi kalau ada alternatif lain yang lebih relevan dan lebih andal. Berhubung pemakai ingin membandingkan posisi

www.facebook.com/indonesiapustaka

388

keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan antarperiode, entitas syariah perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan–Dapat Dipahami; Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan–Keandalan; Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi entitas syariah untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan–Kelengkapan; Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (omission) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan–Materialitas; Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakikat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya. Misalnya, pelaporan suatu segmen baru dapat memengaruhi penilaian risiko dan peluang yang dihadapi entitas syariah tanpa mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen baru tersebut dalam periode pelaporan. Dalam kasus lain, baik hakikat maupun materialitas dipandang penting, misalnya jumlah serta kategori persediaan yang sesuai dengan kebutuhan entitas syariah. Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement). Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah daripada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna. Dalam hal bagi hasil, dasar yang dibagihasilkan harus mencerminkan jumlah yang sebenarnya tanpa mempertimbangkan pelaksanaan konsep materialitas.

www.facebook.com/indonesiapustaka

389

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan–Netralitas; Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan–Penyajian Jujur; Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aset, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas entitas syariah pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan. Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari risiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasikan transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan, atau dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut. Dalam kasus tertentu, pengukuran dampak keuangan dari suatu pos sangat tidak pasti sehingga entitas syariah pada umumnya tidak mengakuinya dalam laporan keuangan. Misalnya, meskipun dalam kegiatan usahanya entitas syariah dapat menghasilkan goodwill, tetapi lazimnya sulit untuk mengidentifikasi atau mengukur goodwill secara andal. Namun, dalam kasus lain, pengakuan suatu pos tertentu tetap dianggap relevan dengan mengungkapkan risiko kesalahan sehubungan dengan pengakuan dan pengukurannya. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan–Pertimbangan Sehat; Penyusun laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, prakiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (prudence) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehatihatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (provision) berlebihan, dan sengaja menetapkan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tak netral, dan karena itu, tidak memiliki kualitas andal. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan–Relevansi; Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa

www.facebook.com/indonesiapustaka

390

masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka pada masa lalu. Peran informasi dalam peramalan (predictive) dan penegasan (confirmatory) berkaitan satu sama lain. Misalnya, informasi struktur dan besarnya aset-aset yang dimiliki bermanfaat bagi pemakai ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan entitas syariah dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan (confirmatory role) terhadap prediksi yang lalu, misalnya, tentang bagaimana struktur keuangan entitas syariah diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan. Informasi posisi keuangan dan kinerja pada masa lalu sering kali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai, seperti pembayaran dividen dan upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan entitas syariah untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam bentuk ramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan menampilkan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu. Misalnya, nilai prediktif laporan laba rugi dapat ditingkatkan kalau pos-pos penghasilan atau beban yang tidak biasa, abnormal dan jarang terjadi diungkapkan secara terpisah. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan–Substansi Mengungguli Bentuk; Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. Substansi transaksi tersebut harus mengacu kepada substansi transaksi sesuai prinsip syariah dan dalam kondisi tertentu, prinsip syariah menentukan substansi ekonomi dalam transaksi syariah. Contohnya ijarah dengan hak opsi untuk pengalihan kepemilikan aset ijarah kepada penyewa (ijarah muntahiyah bittamlik) secara substansi ekonomi aset ijarah tidak diakui sebagai aset oleh penyewa. Karakteristik Transaksi Syariah; Berikut ini adalah beberapa karakteristik transaksi syariah: (1) Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigm dan azas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut: (a) Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling rida; (b) Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayib); (c) Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas; (d) Tidak mengandung unsur riba; (e) tidak mengandung unsur kezaliman; (f ) Tidak mengandung unsur maysir; (g) Tidak mengandung unsur gharar; (h) Tidak mengandung unsur haram; (i) Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk); (j) Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta

www.facebook.com/indonesiapustaka

391

untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta’alluq) dalam satu akad; (k) Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun melalui rekayasa penawaran (ihtikar); dan (l) Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah). (2) Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat nonkomersial. Transaksi syariah komersial dilakukan antara lain berupa: investasi untuk mendapatkan bagi hasil; jual beli barang untuk mendapatkan laba; dan atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. (3) Transaksi syariah nonkomersial dilakukan antara lain berupa: pemberian dana pinjaman atau talangan (qardh); penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah. Kartel; Kerja sama yang saling menguntungkan antara beberapa pengusaha atau perusahaan, seperti dalam penentuan harga, jumlah dan daerah pemasaran untuk membatasi persaingan antara mereka sehingga memperoleh semacam kedudukan yang bersifat monopoli (cartel). Kartu Bank; Kartu transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah bank untuk membayar barang dan jasa pada pedagang eceran dan memperoleh uang tunai dari kasir bank atau ATM; kartu bank dapat berupa kartu kredit ataupun penarikan dana dan cek atau tabungan (kartu debit); kartu bank juga bermanfaat sebagai alat pengenal ketika menguangkan atau mencairkan cek (bank card). Kartu Contoh Tanda Tangan; Kartu yang ditandatangai oleh deposan pada saat membuka suatu rekening di bank; kartu ini mengidentifikasi deposan; duplikat kartu disimpan di kantor cabang; kartu ini juga berfungsi sebagai kontrol berlapis bagi nasabah yang akan mengakses ke kotak pengamanan deposito (safe deposit box) atau brankas; untuk membuka safe deposit box tersebut dipersyaratkan dua tanda tangan, yaitu tanda tangan nasabah dan tanda tangan seorang pegawai bank (signature card). Kartu Debit; Bithaqah al-Madin; Kartu bank yang dapat digunakan untuk membayar suatu transaksi dan/atau menarik sejumlah dana atas beban rekening pemegang kartu yang bersangkutan dengan menggunakan PIN (personal identification number) (debit card). Kartu Debit Plus; Kartu bank yang diciptakan dengan berbagai manfaat yang menarik bagi nasabahnya, misalnya dapat dibebankan langsung ke akun tabungan atau giro nasabah tersebut (proprietary debit card). Kartu Kas; Kartu untuk mengakses ATM (cash card). Kartu Kredit; Bithaqah al-I’timan; Kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu yang namanya tertera dalam kartu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa, atau untuk menarik uang tunai dalam batas kredit sebagaimana telah ditentukan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit; dalam melaksanakan pembayaran kembali kredit tersebut, pemegang kartu tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran

www.facebook.com/indonesiapustaka

392

sekaligus, tetapi diberikan kelonggaran untuk membayar secara angsuran dengan tingkat bunga tertentu dan nilai angsuran sebesar persentase tertentu dari saldo kredit yang telah, digunakan (credit card). Kartu Kredit Bercap Gabungan; Visa atau Master Credit Card yang secara bersamasama disponsori oleh suatu bank dan pedagang eceran, seperti toko serbaada (toserba); kartu dengan cap gabungan dapat diterbitkan dengan biaya yang lebih murah daripada kartu label pribadi eceran yang biasa, dan memberikan bank penerbit jalan masuk kepada nasabah-nasabah baru (co-branded credit card). Kartu Kredit Berjaminan; Kartu kredit bank yang dijamin dengan tabungan; penerbit (bank) memegang rekening tabungan atau deposito pemegang kartu sejumlah sama dengan pagu kartu kredit dan mempunyai hak untuk menggunakan rekening tabungan atau deposito untuk membayar atau melunasi tagihan kartu kredit apabila pemilik kartu kredit tidak mampu membiayai. Kartu kredit dengan jaminan, biasanya, diterbitkan hanya untuk orang yang, berdasarkan pengalaman, tidak mempunyai kemampuan yang pasti untuk membayar (secured credit card). Kartu Kredit Syariah (Syariah Card); Kartu kredit (Inggris; credit card, Arab; bithaqah i’timan) yang dalam Islamic finance dikenalkan istilah Islamic card atau shariah card di dunia yang menuju less cash society pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen dalam sistem pembayaran sebagai sarana mempermudah proses transaksi yang tidak tergantung kepada pembayaran kontan dengan membawa uang tunai yang berisiko. Dalam beberapa literatur fikih kontemporer, status hukumnya sebagai objek atau media jasa kafalah (jaminan) yang disertai talangan pembayaran (qardh) serta jasa ijarah untuk kemudahan transaksi. Perusahaan perbankan dalam hal ini yang mengeluarkan kartu kredit (bukti kafalah) sebagai penjamin (kafil) bagi pengguna kartu kredit tersebut dalam berbagai transaksi. Oleh karena itu, berlaku di sini hukum kafalah, qardh dan ijarah. Sementara dalam ketentuan Umum fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006, tentang Syariah Card (Bithaqah I’timan/Credit Card) yang dimaksud dengan Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam fatwa. Para ulama membolehkan sistem dan praktik kafalah dalam muamalah berdasarkan dalil Alquran, Sunnah dan Ijma’. Allah berfirman: “...dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (QS. Yusuf: 72). Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata “za’im” dalam ayat tersebut adalah “kafil”. Nabi Muhammad saw.: “az-Za’im Gharim” artinya; orang yang menjamin berarti berutang (sebab jaminan tersebut). (HR Abu Dawud, Turmudzi, Ibnu Hibban). Ulama sepakat (ijma’) tentang bolehnya praktik kafalah karena lazim dibutuhkan dalam muamalah. (Lihat, Subulus Salam, III/62, Al-Mabsuth, XIX/160, Al-Mughni, IV/534, Mughnil Muhtaj, II/98). Kafalah pada dasarnya adalah akad tabarru’ (sukarela/voluntary) yang bernilai ibadah bagi penjamin karena termasuk kerja sama dalam kebajikan (ta’awun ‘alal birri), dan penjamin berhak meminta gantinya kembali kepada

www.facebook.com/indonesiapustaka

393

terutang, sepantasnyalah ia tidak meminta upah atas jasanya tersebut. agar aman/ jauh dari syubhat. Tetapi, kalau terutang sendiri yang memberinya sebagai hadiah atau hibah untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, sah-sah saja. Namun demikian, jika penjamin sendiri yang mensyaratkan imbalan jasa (semacam uang iuran administrasi kartu kredit dan sebagainya) tersebut dan tidak mau menjamin dengan sukarela, maka dibolehkan bagi pengguna jasa jaminan memenuhi tuntutan tersebut bila diperlukan seperti kebutuhan yang lazim dalam perjalanan studi, transaksi bisnis, kegiatan sosial, urusan pribadi dan sebagainya. Secara prinsip kartu kredit tersebut dibolehkan syariah selama dalam praktiknya tidak bertransaksi dengan sistem riba yaitu memberlakukan ketentuan bunga bila pelunasan utang kepada penjamin lewat jatuh tempo pembayaran atau menunggak. Di samping itu ketentuan uang jasa kafalah tadi tidak boleh terlalu mahal sehingga memberatkan pihak terutang atau terlalu besar melebihi batas rasional, agar terjaga tujuan asal dari kafalah, yaitu jasa pertolongan berupa jaminan utang kepada merchant, penjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit tertentu. (Lihat, DR Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu, vol. V/130-161). Dengan demikian, dibolehkan bagi umat Islam untuk menggunakan jasa kartu kredit (credit card) yang tidak memakai sistem bunga. Namun, bila terpaksa atau tuntutan kebutuhan mengharuskannya menggunakan kartu kredit biasa yang memakai ketentuan bunga, demi kemudahan transaksi dibolehkan memakai semua kartu kredit dengan keyakinan penuh menurut kondisi finansial dan ekonominya mampu membayar utang dan komitmen untuk melunasinya tepat waktu sebelum jatuh tempo agar tidak membayar utang. Hal ini berdasarkan prinsip fikih ‘Saddudz Dzari’ah’, artinya sikap dan tindakan preventif untuk mencegah dari perbuatan dosa. Sebab, hukum pemakan dan pemberi uang riba adalah sama-sama haram berdasarkan riwayat Ibnu Mas’ud bahwa: “Rasulullah saw. melaknat pemakan harta riba, pembayar riba, saksi transaksi ribawi dan penulisnya.” (HR Bukhari, Abu Dawud) Kartu Kredit Syariah–Keuntungan Bank; Bank syariah hanya mendapat keuntungan dari jasa penjamin transaksi dan tidak mendapatkan keuntungan dari bunga. Kartu Kredit Syariah–Landasan Hukum; Ketentuan kartu kredit ini merujuk kepada beberapa dalil di antaranya sebagai berikut; Firman Allah Swt., antara lain: “Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu…” QS. al-Maidah [5]: 1. Selain itu QS. al-Isra’ [17]: 34, QS. Yusuf [12]: 72, QS. al-Maidah [5]: 2, al-Furqan [25]: 67, QS. Al-Isra’ [17]: 26-27, QS. al-Qashash [28]: 26, QS. al-Baqarah [2]: 275, QS. al-Nisa’[4]: 29, QS. alBaqarah [2]: 282, QS. al-Baqarah [2]: 280. Demikian pula merujuk kepada hadis Nabi Muhammad saw. antara lain: “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR Tirmidzi), “Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain.” HR Ibnu Majah dan al-Daraquthni, “Telah dihadapkan kepada Rasulullah saw. jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’

www.facebook.com/indonesiapustaka

394

Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, beliau menshalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Mereka menjawab, ‘Ya’. Rasulullah berkata, ‘Shalatkanlah temanmu itu’ (beliau sendiri tidak mau menshalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, ‘Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah’. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.” HR Bukhari, “Za’im (penjamin) adalah gharim (orang yang menanggung utang)”. HR Abu Daud, Tirmidzi dan Ibn Hibban, “Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.” HR Abu Dawud, “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.” HR Abd ar-Razzaq, “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” HR Muslim, “…menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezhaliman…”. HR Jemaah, “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya.” HR Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad, dan “Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.” HR Bukhari. Kaidah Fikih yang menjadi dasar fatwa antara lain: a. “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” b. “Kesulitan dapat menarik kemudahan.” c. “Keperluan dapat menduduki posisi darurat.” d. “Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syariat).” e. “Menghindarkan kerusakan (kerugian) harus didahulukan (diprioritaskan) atas mendatangkan kemaslahatan.” Selain itu, keputusan fatwa tersebut diambil setelah mempelajari pendapat fuqaha’ dan fatwa di dunia internasional antara lain Imam al-Dimyathi dalam kitab I’anah al-Thalibin, jilid III, hlm. 77–78, Khatib Syarbaini dalam kitab Mughni al-Muhtaj, jilid III, hlm. 202, As-Syirazi dalam kitab al-Muhadzdzab, juz I, Kitab al-Ijarah, hlm. 394, Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih al-Sunnah, jilid 4, hlm. 221–222, Mushthafa ‘Abdullah al-Hamsyari sebagaimana dikutip oleh Syaikh ‘Athiyah Shaqr, dalam kitab Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam, jilid 5, hlm. 542-543: “Letter of Credit (L/C). Adapun fatwa lain yang menjadi rujukan adalah Keputusan Hai’ah al-Muhasabah wa al-Muraja’ah li-al-Mu’assasah al-Maliyah al-Islamiyah, Bahrain, alMa’ayir al-Syar’iyah Mei 2004: al-Mi’yar al-Syar’i, nomor 2 tentang Bithaqah al-Hasm wa Bithaqah al-I’timan. Demikian pula Fatwa-fatwa DSN-MUI terkait yaitu a. No. 9/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, b. No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah, c. No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, d. No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh; e. No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta’widh. Sebagai perbandingan dapat pula dilihat fatwa terkait kartu kredit yang dikeluarkan oleh Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyah Wal Ifta, Fatwa No. 3675, 5832, dan Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 7425. Kartu Kredit Syariah; Lihat Syariah Card. Kartu Plastik; Kartu plastik merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh

www.facebook.com/indonesiapustaka

395

suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan. Kartu plastik mulai diperkenalkan kepada kartu kredit dan kartu ATM. Citibank dan Bank Duta adalah bank-bank yang termasuk pelopor penggunaan kartu plastik di Indonesia melalui kerja samanya dengan Visa Internasional dan Mastercard Internasional. Perkembangan kartu plastik semakin pesat dengan dibangunnya jaringan perbankan di seluruh Indonesia, dan nama-nama kartu yang lain mulai diperkenalkan seperti Amex Card, BCA Card, Astra Card, Procard, Exim Smart, dan lain-lain sesuai dengan fungsi keunggulannya masing-masing. Kas; Uang kartal yang tersedia bagi suatu usaha terdiri atas uang kertas bank dan uang logam, yang merupakan alat pembayaran yang sah; dalam perusahaan bukan bank, cek, wesel, dan surat berharga lain yang dapat segera dijadikan uang diperhitungkan juga sebagai kas (cash). Kas–Kegiatan Kas di Luar Kantor Bank; Istilah Kegiatan Kas di Luar Kantor Bank telah diganti menjadi “Kegiatan Pelayanan Kas (KPK)” yang diatur pada PBI No. 11/3/ PBI/2009. Definisi Kegiatan Kas di luar Kantor Bank adalah kegiatan pelayanan kas terhadap pihak yang telah menjadi nasabah Bank, meliputi antara lain: (a) Kas Mobil atau Kas Terapung yaitu kegiatan kas dengan menggunakan alat transportasi darat atau air; (b) Payment Point yaitu kegiatan pembayaran maupun penyetoran transaksi tertentu antara lain pembayaran gaji pegawai, penerimaan setoran tagihan listrik, dan tagihan telepon melalui kerja sama antara Bank dengan pihak lain yang merupakan nasabah Bank; (c) Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yaitu kegiatan kas yang dilakukan secara elektronis untuk memudahkan nasabah, antara lain dalam rangka menarik atau menyetor secara tunai, atau melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan, dan memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah, termasuk pembukaan jaringan ATM yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi melalui kerja sama dengan bank lain. Kas–Kegiatan Kas di Luar Kantor Bank; Kegiatan pelayanan kas Berdasarkan prinsip syariah terhadap pihak yang telah menjadi nasabah Bank, meliputi antara lain: (i) Kas Mobil atau Kas Terapung yaitu kegiatan kas dengan menggunakan alat transportasi darat atau air, (ii) Payment Point yaitu kegiatan pelayanan pembayaran melalui kerja sama antara Bank dengan pihak lain yang merupakan nasabah Bank; (iii) Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yaitu kegiatan kas yang dilakukan secara elektronis untuk memudahkan nasabah, antara lain dalam rangka menarik atau menyetor secara tunai, atau melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan dan memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah. Kas–Kegiatan Pelayanan Kas (KPK); Kegiatan Kas di Luar Kantor Bank. Kas di Bank; Jumlah kas yang disimpan pada bank yang dapat ditarik setiap saat (cash in bank). Kas di Tangan; Jumlah kas pada saat tertentu yang dimiliki perusahaan atau seseorang termasuk dananya yang ada di bank (cash on hand). Kas Kredit; Sejumlah uang tunai yang disisihkan dari persediaan kas dan disimpan/ dipegang oleh pejabat tertentu yang ditunjuk untuk persediaan pembayaran harian yang jumlahnya kecil (petty cash).

www.facebook.com/indonesiapustaka

396

Kas Mobil atau Kas Terapung; Kegiatan kas dengan menggunakan alat transportasi darat atau air. Kas Syariah–Kegiatan Pelayanan Kas Syariah; Kegiatan kas dalam rangka melayani pihak yang telah menjadi nasabah UUS meliputi antara lain: (a) Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen antara lain kas mobil, kas terapung atau counter bank nonpermanen; (b) Payment Point yaitu kegiatan dalam bentuk penerimaan pembayaran melalui kerja sama antara BUK yang memiliki UUS dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk penerimaan pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga; (c) Anjungan Tunai Mandiri (ATM), yaitu kegiatan kas atau nonkas yang dilakukan secara elektronis untuk memudahkan nasabah antara lain dalam rangka menarik atau menyetor secara tunai atau melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antarbank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah, termasuk ATM yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi melalui kerja sama dengan pihak lain; Kasad; Depresiasi (depreciation); Suatu tahap dari siklus ekonomi yang ditandai oleh penurunan tingkat kegiatan ekonomi. Tingkat output dan investasi riil sangat rendah dan tingkat pengangguran sangat tinggi. Suatu depresi terutama disebabkan oleh penurunan permintaan agregat dan dapat diatasi dengan kebijakan fiskal dan moneter ekspansioner. Kasir; Orang yang bertugas menerima dan membayar uang atas perintah yang berwenang. Kawasan Berikat; Wilayah pergudangan khusus untuk barang-barang ekspor; di wilayah tersebut juga terdapat industri yang memproduksi barang ekspor yang bahan bakunya tidak terkena bea impor sehingga hasil produksi tidak boleh dipasarkan di dalam negeri; apabila terdapat bukti bahwa barang tersebut dipasarkan di dalam negeri, pengusahanya akan dikenai bea atas bahan baku yang diimpor (bounded zone) kawasan pabean bagian wilayah negara yang merupakan batas bagi pemungutan bea masuk dan bea keluan (custom area). Kaya–Kekayaan Bersih; Modal sendiri dalam suatu usaha diperhitungkan sebagai kekayaan setelah dikurangi kewajiban; dalam lembaga keuangan, yaitu biasanya merupakan modal yang meliputi surplus, keuntungan saham milik perusahaan yang tidak dibagi, dan cadangan umum dalam suatu lembaga kerja sama; kekayaan bersih dalam saham yang dimiliki bank sering meliputi saham biasa dan saham istimewa (networth). KCTT; Lihat Kartu contoh tanda tangan. Keadilan Ekonomi; Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi dengan keadilan ekonomi. Kebijakan Akuntansi; Prinsip khusus, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik yang diterapkan entitas syariah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Manajemen memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi agar laporan

www.facebook.com/indonesiapustaka

397

keuangan memenuhi ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jika belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, manajemen harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi: (a) relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan; dan (b) dapat diandalkan, dengan pengertian: (i) mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas syariah; (ii) menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya; (iii) netral yaitu bebas dari keberpihakan; (iv) mencerminkan kehati-hatian; dan (v) mencakup semua hal yang material. Kebijakan Fiskal; Kebijakan mengenai pajak, penerimaan lain, utang piutang dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan tertentu, seperti menunjang stabilitas ekonomi, keseimbangan moneter, peningkatan pembangunan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja (fiscal policy). Kebijakan Manajemen Risiko; Kebijakan Manajemen Risiko sekurang-kurangnya memuat: a. penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan; b. penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko; c. penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko; d. penetapan penilaian peringkat risiko; e. penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam kondisi terburuk (worst case scenario); f. penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko. Kebijakan Moneter; Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengontrol uang beredar, inflasi, dan untuk memelihara stabilitas ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dicapai dengan berbagai cara, seperti perubahan suku bunga, operasi pasar terbuka serta rasio amandemen cadangan aset dan simpanan tertentu (monetary policy). Kebijakan Moneter Bank Indonesia dan Uang; Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu stabilitas nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta stabilitas terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan sasaran operasional, yaitu uang primer (base money), dan selanjutnya mengamati perkembangan indikator-indikator yang memberikan tekanan pada harga dan nilai tukar rupiah. Perkembangan indikator tersebut dikendalikan melalui peranti moneter tidak langsung, yaitu menggunakan operasi pasar terbuka, penentuan tingkat diskonto, dan penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan. Sebagai otoritas moneter, pengembangan ekonomi dan perbankan Islam adalah merupakan amanat dari UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Serta UU No 21

www.facebook.com/indonesiapustaka

398

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memungkinkan cara-cara pengendalian moneter oleh Bank Indonesia dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Sehubungan dengan hal tersebut Bank Indonesia sendiri telah melakukan beberapa upaya untuk mendorong perkembangan ekonomi dan perbankan Islam, antara lain dengan dikeluarkannya Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), serta sejumlah ketentuan lain soal kehati-hatian perbankan syariah. Disisi pasar uang syariah dan kebijakan moneter, Bank Indonesia telah mengeluarkan informasi mengenai Giro Wajib Minimum (Statutory Reserve Requirements), Kliring. Bank IndonesiaI juga mengeluarkan ketentuan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) untuk penempatan dan pemenuhan kebutuhan likuditas jangka pendek dan menciptakan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) sebagai instrumen moneter untuk menyerap kelebihan dana ada bank syariah. Ke depan, Bank Indonesia telah menetapkan strategi pengembangan ekonomi dan perbankan Islam yang dirumuskan dalam cetak biru (blue print). Visinya, mewujudkan sistem perbankan syariah yang sehat, kuat dan istiqamah terhadap prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan, guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual. Kebongkaran; Memasuki pekarangan orang lain dengan cara paksa dan dengan maksud jahat, harus terlihat bekas/tanda masuknya dengan paksa, misalnya congkelan atau pengrusakan. Kecakapan Hukum; Adalah kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum. Kecakapan Hukum–Ketentuan; Ketentuan kecakapan hukum adalah sebagai berikut: (1) Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah. (2) Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan taflis/ pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Dalam hal seseorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan. (4) Pengadilan dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum. Kecukupan Kebutuhan Modal; Kemampuan suatu bank untuk menyerap atau menutup kerugian operasional atau penyusutan jumlah nilai asetnya; lembaga pengawasan bank telah bertahun-tahun mendefinisikan modal bank sebagai modal inti dan modal sekunder yang wajib dicadangkan setiap waktu oleh setiap bank komersial untuk memenuhi kebutuhan nasabah penabung dan tuntutan kreditur (capital adequacy). Kehati-Hatian Bank; Pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank untuk meminimalkan risiko usaha operasional bank dengan berpedoman kepada ketentuan bank sentral dan ketentuan intern bank (prudential banking). Kelayakan Kredit (Credit worthiness); Adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kreditnya. Kelayakan Kredit merupakan kemampuan

www.facebook.com/indonesiapustaka

399

perusahaan untuk membayar tagihan-tagihannya. Fokus Utama Analisis Kredit: terletak pada RISIKO bukan pada profitabilitas. Fluktuasi labah lebih penting jika dibadingkan dengan tingkat laba. Analisis Kredit berfokus pada sisi buruk risiko, bukan sisi baik potensi. Analisis kredit meliputi analisis likuiditas dan solvabilitas. Kelola–Pengelolaan Dana; Pengelolaan dana sendiri dan dana eksternal yang diperoleh dari lembaga lain dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan tetap memelihara kecukupan likuiditas dan keamanan dalam melakukan investasi (funds management). Kelola–Pengelolaan Harta dan Kewajiban; Cara mengelola harta dan kewajiban untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besamya; misalnya, suatu bank yang memiliki dana harus memutuskan apakah akan menanamkan dana dalam bentuk kredit atau surat berhanga; keputusan itu berdasar pada beberapa pertimbangan, antara lain suku bunga, kemampuan menghasilkan keuntungan, nisiko yang mungkin timbul, dan kemampuan menjaga likuiditasnya (aset liability management). Kelola–Pengelolaan Kas; Teknik pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh bendahara perusahaan dalam mengendalikan jadual pembayaran dengan jadual tagihan perusahaan (cash management). Kelola–Pengelolaan Pemilikan (Tasharruf Al-Milkiyah); Cara yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim ketika menggunakan dan memanfaatkan hartanya. Islam telah menentukan dua cara: (1) pengembangan harta (tanmiyah al-mal), dan (2) pembelanjaan hak milik (al-infaq). Kelola–Pengelolaan Usaha yang Baik; Adalah apabila dalam pengelolaan kegiatan usaha, bank masih memiliki kelemahan administratif dan operasional yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin. Kelola–Pengelolaan Usaha yang Cukup Baik; Adalah apabila bank memiliki kelemahan yang dapat menurunkan peringkat komposit apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif. Kelola–Pengelolaan Usaha yang Kurang Baik; Adalah apabila bank memiliki kelemahan yang serius dan apabila tidak dilakukan tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha. Kelola–Pengelolaan Usaha yang Sangat Baik; Adalah apabila dalam pengelolaan kegiatan usaha, bank relatif tidak memiliki kelemahan administratif dan operasional. Kelola–Pengelolaan Usaha yang Tidak Baik; Adalah apabila bank memiliki kelemahan yang sangat serius dan apabila tidak dilakukan tindakan yang efektif dan segera akan mengalami kesulitan yang dapat menghentikan kelangsungan usaha. Kelompok–Pengelompok; Alat dalam mesin elektronik yang mencatat dan menyimpan data secara terpisah ke dalam setiap perkiraan sejenis (accumulator). Kelompok–Pengelompokan Data; Pemeriksaan dokumen yang diberi nomor seri dan terperinci dalam bundel per kelompok untuk diproses (batch header). Kelompok Sepuluh; Kelompok negara industri utama, anggota IMF (International

www.facebook.com/indonesiapustaka

400

Monetary Fund) yang mengoordinasi kebijakan fiskal dan moneter melalui perjanjian umum untuk meminjam (General Agreement to Sorrow) dan kegiatan lain; kelompok sepuluh itu adalah Belgia, Kanada, Prancis, Italia, Jepang, Belanda, Swedia, Inggris, Amerika Serikat, dan Jerman; Swiss, salah satu anggota IMF, telah mengumumkan niatnya untuk bergabung menjadi anggota; juga disebut kelompok Paris (group of ten; Paris Club). Kelompok Tujuh; Kelompok intemasional yang terdiri atas menteri keuangan dari tujuh negara industri terkemuka yang mengadakan rapat untuk mengoordinasi kebijakan ekonomi dan moneter; kelompok itu disebut juga sebagai kelompok G-7 yang meliputi Jepang, Jerman, Prancis, Inggris, Italia, Kanada, dan Amerika Serikat; kelompok ini didirikan pada 1986 (group of seven). Keluarga; Hubungan sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis keturunan lurus maupun ke samping termasuk mertua, menantu, dan ipar. Kemaslahatan Umat; Manfaat positif yang diperoleh umat Islam. Kembali–Pengembalian Bunga; Pengembalian bunga kepada debitur yang membayar sebelum tanggal jatuh tempo (refundable interest). Kembali–Pengembalian Dana; Sejumlah uang yang harus dikembalikan oleh bank peserta kliring karena ada kesalahan pada pencatatan jumlah setelah pengecekan; koreksi yang dilakukan hanya sebesar selisih (reclamation). Kembali–Pengembalian Investasi; Jumlah pendapatan dinyatakan dalam persen terhadap modal perusahaan, yaitu modal dibagi pendapatan sebelum pendapatan bunga, pajak, dan dividen, ditujukan untuk menilai alternatif penggunaan modal terbaik atau untuk mengarahkan perhatian manajemen kepada pelaksanaan usaha secara keseluruhan (return on investment). Kenal–Pengenalan Lambang Magnet; Kemampuan magnetis mesin untuk membaca cek, meliputi jumlah, nomor akun, nomor bank, dan nomor seri cek (magnetic ink character recognition/MIRC). Kendali–Pengendalian Devisa; Pengawasan devisa (exchange control). Kendali–Pengendalian Harga; Ketentuan pemerintah mengenai penetapan harga tertinggi suatu barang atau jasa untuk mencegah kenaikan harga barang atau jasa tersebut (price control). Kendali–Pengendalian Intern; Metode, prosedur, atau sistem yang dirancang oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengamankan harta, menjaga ketelitian data perakunan, menegakkan disiplin, dan meningkatkan ketaatan karyawan terhadap kebijakan perusahaan (internal control). Kendali–Pengendalian Kredit; Kebijakan otoritas moneter dalam rangka mendorong atau membatasi pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan peranti moneter yang dapat memengaruhi kebijakan perkreditan, antara lain kebijakan operasi pasar terbuka atau penetapan giro wajib minimum; di beberapa negara kebijakan ini juga dapat dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga diskonto (AS dan Jepang) (credit control). Kendali–Pengendalian Tanggal Bayar; Pengaturan dokumen setiap transaksi agar pembayaran dan dokumen tersebut dapat dilakukan dengan tepat waktu (due date control).

www.facebook.com/indonesiapustaka

401

Kendali–Pengendalian Upah; Kebijakan pemerintah untuk mencegah atau mengurangi kenaikan tingkat inflasi melalui pembekuan atau pembatasan kenaikan tingkat upah (wage control). Kendali Kuantitas; Kebijakan dan prosedur yang biasanya digunakan untuk menjaga dan memelihara kuantitas yang diinginkan, disesuaikan dengan kebutuhan prospek usaha perusahaan (quantity control). Kendali Mutu; Kebijakan dan prosedur yang biasanya digunakan untuk menjaga dan memelihara tingkat kualitas yang diinginkan (quality control). Kepailitan Sukarela; Permohonan yang diajukan oleh debitur melalui pengadilan untuk mendapatkan penetapan hakim bahwa debitur tersebut dinyatakan pailit (voluntary bankruptcy). Kepailitan; Kondisi seorang debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pembayarannya (bankruptcy). Kepanikan Spekulan Jual; Ketakutan para spekulan jual karena harga terus-menerus meningkat sehingga mengharuskan spekulan menutup transaksi pada posisi rugi (bear panic -squeeze). Kepemilikan Benda; Adalah hak yang dimiliki seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Kepemilikan Tunggal; Bentuk kepemilikan perusahaan yang secara mutlak dimiliki dan dikendalikan secara keseluruhan oleh satu orang; di Indonesia dikenal dengan perusahaan dalam bentuk firma atau CV; pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, kepemilikan tunggal atas suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dilarang (sole proprietorship). Kertas Berharga Finansial; Surat berharga yang dijual langsung oleh pemerintah kepada investor besar; kondisi persyaratan penjualannya telah dinegosiasikan terlebih dahulu (finance paper). Kesenjangan; Perolehan aktiva dilakukan tanpa mengantisipasi jatuh tempo kewajiban yang digunakan untuk membiayai aktiva tersebut; misalnya, bank membiayai pinjaman jangka panjang seperti hipotek perumahan menggunakan dana deposito jangka pendek (gapping). Kesepakatan Atas Kepercayaan; Persetujuan lisan antara pihak yang bersangkutan yang didasarkan kepercayaan (gentlement’s agreement). Kesepakatan Tingkat Bunga Mendatang; Perjanjian antara dua belah pihak yang menyepakati tingkat bunga yang akan dibayar pada masa mendatang pada tanggal tertentu; dalam perjanjian ini ditetapkan jumlah yang disepakati; pembayaran hanya dilakukan apabila terdapat selisih antara tingkat bunga yang disepakati dan tingkat bunga yang terjadi (forward rate agreement/FRA) Kesepakatan; Persetujuan bersama antara nasabah atau perwakilan nasabah dengan bank terhadap suatu upaya penyelesaian sengketa. Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek; Keadaan yang dialami bank syariah yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

402

disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (mismatch). Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek–BPRS; Keadaan yang dialami Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (mismatch). Ketaklikuidan; (Keuangan): Perusahaan yang tidak mempunyai cukup dana untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo; (Investasi): Aset yang tidak dapat segera dicairkan, seperti saham, obligasi, atau komoditas yang tidak diperdagangkan secara aktif dan akan sulit untuk dijual sekaligus tanpa menderita kerugian (illiquidity). Ketertimbalbalikan; Perlakuan yang sama antara dua negara atau lembaga, khususnya pengakuan oleh setiap Negara atau lembaga atas kebijakan yang diberlakukan kepada wanga negara pihak lainnya, misalnya untuk menghindari pengenaan pajak berganda (reciprocity). Keuangan; 1. Upaya untuk menghimpun dana guna mendirikan usaha baru atau memperluas usaha, misalnya dengan menjual saham, obligasi, atau surat berharga, atau komposisi di antara ketiganya; 2. Pengetahuan teori dan praktik mengenai keuangan yang mencakup uang, kredit, perbankan, sekuritas, investasi, valuta asing, penjaminan emisi, kepialangan, trust, dan sebagainya; 3. Penghimpunan dana yang dilakukan oleh pemerintah melalui penarikan pajak atau penerbitan obligasi, serta administrasi pendapatan dan belanja negara; kegiatan tersebut dikenal dengan istilah “keuangan negara” [public finance] (finance). Keuntungan Jangka Pendek; Keuntungan yang diperoleh dari penjualan surat berharga atau investasi modal yang berjangka waktu kurang dari satu tahun. Keuntungan ini merupakan objek pajak (short term gain). Keuntungan/Kerugian di Atas Kertas; Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari portofolio investasi, posisi terbuka (open position) dari transaksi opsi dan transaksi kelak (futures). Keuntungan yang belum direalisasi dihitung dengan cara membandingkan nilai pasar dengan biaya investasi yang sebenarnya; keuntungan baru dapat diterima secara nyata apabila surat berharga telah dijual, atau posisi transaksi kelak telah dicairkan, atau opsi jual telah dilaksanakan (paper gain/loss). Keuntungan/Kerugian Tak Terulang; Keuntungan atau kerugian yang diperkirakan tidak akan timbul lagi dan hanya terjadi dalam satu periode akuntansi, misalnya pada saat bank melikuidasi atau membatalkan portofolio investasi dan menghapuskan sebagian dan biaya yang tidak dikapitalisasi atau menjual gedung kantor; kondisi ini, jika terjadi, dapat merupakan keuntungan atau kerugian yang luar biasa (extraordinry charge/gain) (nonrecurring gain/loss). Keuntungan; Kenaikan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Keuntungan juga bisa diperoleh dari pemindahan saling tergantung insidental yang sah dan yang tidak saling tergantung, kecuali transfer yang tidak

www.facebook.com/indonesiapustaka

403

saling tergantung dengan pemegang saham atau pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya. Keusangan; Kemunduran atau menjadi berkurangnya nilai suatu barang yang disebabkan oleh barang yang bersangkutan telah ketinggalan model, zaman, atau perubahan selera masyarakat (obsolescence). Kewajiban; Tanggung jawab dan kewajiban debitur secara hukum untuk membayar atau melunasi utang pada saat jatuh tempo atau menyetujui untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan hak kreditur secara hukum untuk memaksakan pelaksanaannya kepada debitur dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) (obligations). Kewajiban (Bank); Kewajiban kepada nasabah penyimpan, nasabah investor, nasabah penerima fasilitas Bank baik yang tercatat pada neraca (on balance sheet) atau pada rekening administratif (off balance sheet) serta kewajiban lainnya seperti gaji karyawan bank dan pajak terutang. Kewajiban Bersyarat; Kewajiban yang mungkin timbul akibat terjadinya kewajiban lain yang belum pasti (contingent liability). Kewajiban Jangka Pendek; Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, jika: (a) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas syariah; atau (b) jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal Neraca. Semua kewajiban lainnya harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek dapat diklasifikasikan dengan cara yang serupa dengan aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek seperti utang dagang dan biaya pegawai serta biaya operasi lainnya membentuk sebagian modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal entitas syariah. Pos-pos operasi seperti tersebut di atas diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek walaupun pos-pos tersebut diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan dari tanggal neraca. Kewajiban jangka pendek lainnya lebih sulit untuk dikaitkan dengan siklus operasi berjalan meskipun akan jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal neraca, misalnya, utang dividen, pajak penghasilan dan utang selain utang dagang. Kewajiban Peka Perubahan Bunga; Penetapan suku bunga secara mengambang yang nilainya dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga pasar untuk instrumen penanaman jangka pendek (interest sensitive liabilities). Kewajiban Tak-Terbatas; Kewajiban pemilik perusahaan perseorangan ataupun perusahaan badan hukum lain yang dijamin dengan seluruh harta perusahaan termasuk harta pribadinya; hal ini berbeda dari kewajiban pemegang saham pada perseroan terbatas yang kerugiannya ditanggung hanya sebatas investasinya dalam perusahaan tersebut (unlimited liability). Kewajiban Utama; Kewajiban yang dipriotitaskan pembayarannya di antara kewajiban lain; misalnya, pembayaran pajak yang terutang pada perusahaan yang dilikuidasi (primary liabilities) Key Risk Indicators; Statistik atau matriks yang menyediakan data posisi risiko operasional bank, seperti jumlah pembatalan transaksi, tingkat perputaran pegawai, dan frekuensi kesalahan (errors).

www.facebook.com/indonesiapustaka

404

Khamar; Khamr; Khamar berasal dari bahasa Arab artinya menutupi. Jenis minuman yang memabukkan (menutupi kesehatan akal). Sebagian ulama seperti Imam Hanafi memberikan pengertian khamar sebagai nama (sebutan) untuk jenis minuman yang dibuat dari perasan anggur sesudah dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan buih dan kemudian menjadi bersih kembali. Sari dari buih itulah yang mengandung unsur yang memabukkan. Ada pula yang memberi pengertian khamar dengan lebih menonjolkan unsur yang memabukkannya. Artinya, segala jenis minuman yang memabukkan disebut khamar. Islam memandang khamar sebagai salah satu faktor utama timbulnya gejala kejahatan, seperti menghalangi seseorang untuk berzikir kepada Allah Swt., menghalangi seseorang melakukan shalat yang merupakan tiang agama, menghalangi hati dari sinar hikmah dan merupakan perbuatan setan. Oleh karena itu, khamar baik secara esensi maupun penggunaannya, diharamkan secara qath’i (yakin) dalam Alquran maupun sunnah Nabi Muhammad saw. Tetapi, karena pada awal Islam khamar telah menjadi kebiasaan atau bagian hidup masyarakat Arab maka pelarangannya dilakukan secara bertahap. Pertama, Umar bin Khattab, Mu’adz bin Jabal dan sekelompok sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad saw. tentang khamar. Kemudian turunlah wahyu yang dinyatakan dalam Alquran pada surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya…”. Pada ayat ini belum ada larangan karena kandungan ayat tersebut hanya berupa informasi yang menyebutkan dosa khamar lebih besar daripada manfaatnya. Kedua, tertera dalam surat al Maidah ayat 90 yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatanperbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. “Dalam ayat ini, manusia dituntut untuk meninggalkan minum khamar, karena hal ini termasuk perbuatan keji atau perbuatan setan. Ketiga, ketika ada seorang mabuk akibat meminum khamar yang mengerjakan shalat dan membaca surat Al-Kafirun secara berulangulang tetapi tidak benar, turun wahyu yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, “Hai orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu tidak mengerti apa yang kamu ucapkan…’.’ Khamar yang memabukkan itu disebut induk kejahatan karena orang yang mabuk akan hilang kendali kesadarannya. Oleh karena itu, meminum khamar termasuk salah satu dosa besar. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani dari Abdullah bin Umar yang artinya, “Khamar adalah ibu kejahatan dan terbesar dosa-dosa besar dan Barang siapa meminum khamar, maka akan meninggalkan shalat dan terjatuh (menggauli) ibu dan bibinya.’’ Nabi Muhammad saw. juga menggambarkan orang yang meminum khamar ibarat orang yang menyembah berhala, artinya telah hilang Islamnya. (HR Ibnu Majah dari Abu Hurairah). Karena besar dosa akibat minum khamar, yang mendapat laknat atau hukuman bukan saja orang yang meminum khamar, tapi juga pihak yang terlibat dengan khamar, seperti

www.facebook.com/indonesiapustaka

405

orang yang menghidangkan, menjual, memasok, membuat, mengusahakan, dan yang menikmati hasil penjualan khamar. Adapun hikmah mengapa diharamkan minum khamar, antara lain untuk menjaga kebutuhan primer yang bersifat daruri yaitu, agama, akal, harta, kehormatan, dan keluarga. Karena jika seseorang telah kecanduan minum khamar, kelima hal tersebut berantakan. Kharaj; Pajak Tanah; Pajak yang dipungut dari tanah kharaj atau pajak yang dikenakan atas tanah yang dimiliki warga non-muslim atau pajak tanah secara umum. Pajak atas tanah (land tax); Kharaj ini ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah (land productivity). Al-Kharaj adalah semacam pajak bumi yang sekarang diberlakukan oleh pemerintah, hanya saja bedanya, al-kharaj hanya dikenakan pada bumi yang produktif. Dengan demikian, al kharaj lebih ringan dibanding PBB yang diberlakukan oleh pemerintah. Dan pungutan ini juga hanya diberlakukan atas orang-orang nonmuslim yang berdomisili di negara Islam dan mendapatkan izin untuk menggarap/mengolah sebagian dari lahan negara. Kharaj—Menurut Abu Yusuf. Istilah al-kharaj dalam perspektif Abu Yusuf mengandung dua makna: pertama, makna yang berdimensi umum yaitu al-amwal al’ammah (keuangan umum), atau sumber pendapatan negara. Hal ini terlihat ketika Abu Yusuf mendiskusikan tema-tema yang berkaitan dengan sumber pendapatan negara seperti ghanimah, fai’, al-kharaj, al-jzyah, dan harta-harta yang berkedudukan sebagai pengganti seperti al-kharaj seperti ‘usyur al-tijarah, dan sadaqah. Kedua, makna al-kharaj yang berdimensi khusus terlihat ketika beliau menyebutkan sewa tanah atau kompensasi atas pemanfaatan tanah. Kedua dimensi makna al-kharaj tersebut ditemukan pula dalam karya Ibn Adam dan Abu Ubaid. Dengan demikian, istilah al-amwal sinonim dengan istilah al-kharaj yaitu keuangan umum atau sumber pendapatan negara. Pemaknaan al-kharaj secara sempit dan khusus, kata Dhiya’ al-Din al-Ris muncul dan dipelopori oleh fuqaha’ pasca-Abu Yusuf, tetapi pemunculan tersebut tidak memengaruhi makna dasar al-kharaj. Kharaj Shulhi; Adalah kharaj yang diambil dari setiap tanah yang penduduknya telah menyerahkan diri kepada kaum muslimin secara damai. Kharaj ini ada seiring dengan terjadinya perdamaian yang disepakati di antara kaum muslimin dan pemilik tanah tersebut. Apabila disepakati bahwa tanah tersebut menjadi hak kaum muslimin dan penduduknya tetap tinggal di atasnya dengan kesediaan membayar kharaj, kharaj berlaku secara permanen atas tanah tersebut. Artinya, ia tetap sebagai tanah kharajiyah sampai hari kiamat, walaupun penduduknya berubah menjadi kaum muslimin atau dijual kepada orang Islam, atau sebab lainnya. Kharaj Tanah; Adalah harta yang diambil oleh negara dari pemilik tanah setempat, dengan kadar tertentu yang telah ditentukan dan dibatasi oleh negara, yang umumnya sesuai dengan perkiraan penghasilan tanah, bukan penghasilan riilnya. Tanah tersebut diperkirakan berdasarkan kandungannya sehingga pemilik tanah setempat serta baitul mal tidak terzalimi. Dan kharaj tersebut dipungut dari pemilik tanah, setahun sekali, baik tanah tersebut ditanami ataupun tidak, baik tanah tersebut subur ataupun kering. “Umar Bin Khattab ra. pernah mengirim Utsman Bin Hanif ke Sawad, dan memerintahkannya agar memungut (kharaj atas) tanah

www.facebook.com/indonesiapustaka

406

tersebut. Umar menetapkan untuk tiap satu jarib, baik yang ditempati ataupun ditanami termasuk yang bisa disamakan dengannya, (kharaj-nya) adalah sebesar satu dirham dan satu qafiz.” Riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Yusuf di dalam kitab Al-Kharaj dari Amru Bin Maimun dan Haritsah Bin Mudhrib. Al Hajjaj Bin Arthi’ah menceritakan dari Amru Bin Auf: “Bahwa Umar Bin Khattab ra. pernah memungut (kharaj) tanah Sawad, selain gunung Halwan. Lalu dia menetapkan untuk tiap satu jarib, baik yang ditempati ataupun yang ditanami, yang mendapatkan air dengan timba ataupun dengan yang lain, yang ditanami atau yang dibiarkan, adalah sebesar satu dirham dan satu qafiz.” Riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Yusuf di dalam kitab Al Kharaj. Kharaj tersebut tempatkan di baitul mal pada bagian selain bagian zakat. Kemudian dibagikan untuk seluruh bagian yang sesuai dengan kebijakan negara, sebagaimana harta kekayaan yang lain. Tanah yang telah ditaklukkan dengan cara paksa dan diambil kharaj-nya, maka kharaj tersebut tetap sepanjang masa. Apabila penghuni tanah tersebut memeluk Islam atau menjualnya kepada orang Islam, kharaj-nya tetap tidak akan gugur. Karena sifat tanah tersebut sebagai tanah yang ditaklukkan akan tetap hingga akhir zaman. Mereka juga wajib membayar usyur selain membayar kharaj. Sebab kharaj adalah hak yang diwajibkan atas tanah, sedangkan usyur adalah hak yang diwajibkan atas pengelola tanah yang muslim, berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang ada. Dan tidak ada kontradiksi antara kedua hak tersebut, sebab keduanya sama-sama wajib karena adanya dua sebab yang berbeda. Sementara apa yang dijadikan argumentasi oleh mazhab Imam Abu Hanifah, bahwa antara usyur dan kharaj tidak bisa bersama-sama, yaitu hadis yang mereka riwayatkan dari Rasulullah saw.: “Tidak akan pernah bertemu, antara usyur dan kharaj dalam satu tanah seorang muslim.” Ini adalah bukan hadis, bahkan tidak satu al hafidz pun yang menetapkan bahwa riwayat di atas merupakan pernyataan Rasulullah saw. Kharaj harus dikeluarkan terlebih dahulu. Apabila setelah kharajnya dikeluarkan, hartanya masih cukup untuk membayar kewajiban zakat tanaman dan buah-buahan, semisal masih mencapai satu nishab, zakat tersebut harus dikeluarkan. Namun, bila sisanya tidak mencapai satu nishab, tidak wajib zakat. Kharaj ’Unwah; Adalah kharaj yang diambil dari semua tanah yang dikuasai oleh kaum muslimin dari orang-orang kafir secara paksa melalui perang, misalnya tanah Irak, Syam dan Mesir. Dasarnya adalah QS Al Hasyr ayat 7-10. Khasarah; Kerugian (loss). Khasm; Rabat, diskon (discount). Khasm fi al-Murabahah; Diskon murabahah; Pengurangan harga akibat pembayaran murabahah yang lebih cepat dari waktu jatuh tempo cicilan pembayaran. Khathar; Risiko; Kemungkinan terjadinya kerugian (risk). Khathar I’adati al-Istitsmar; Risiko reinvestasi; Risiko yang terjadi sebagai akibat dari fluktuasi harga dan suku bunga pasar yang berlawanan dengan yang diharapkan dalam investasi ulang sehingga memengaruhi posisi neraca ataupun rekening administratif. Khazanah; Ruangan yang kuat tempat menyimpan uang dan surat atau barang

www.facebook.com/indonesiapustaka

407

berharga supaya aman dari berbagai bahaya, seperti api, air, pencurian (vault; strong room). Khianat; Tidak amanah (tidak memenuhi janji). Khitab I’timad al-Istirad; Letter of credit (L/C) impor. Khitab I’timad at-Tashdir; Letter of credit (L/C) ekspor. Khithab Syar’i; Apa-apa yang terdapat dalam Alquran dan as-Sunnah yang berupa perintah dan larangan (kisah, riwayat dan sejenisnya tidak termasuk dalam pengertian hukum Syar’i). Khiyar; Hak memilih atau hak menentukan pilihan di antara dua hal. Secara etimologi, khiyar artinya: Memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi. Secara terminologis dalam ilmu fikih artinya: Hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya. Khiyar–Cacat; Lihat Cacat–Dalam perjanjian usaha. Khiyar–Hak Pilih Menentukan Objek Perjanjian Usaha; Artinya, hak bagi pembeli atau penjual untuk memilih dengan konsekuensi persyaratan dalam perjanjian usaha yang akan dilakukannya, untuk menentukan satu dari dua atau tiga objek yang sama nilai atau harganya. Perjanjian itu berlaku pada salah satu dari dua atau tiga objek itu saja, dan salah satu dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut berhak memilihnya. Hak ini masih diperdebatkan juga oleh para ulama. Mayoritas ulama melarangnya, karena ketidakjelasan objek perjanjian, sehingga ibarat menjual kucing dalam karung yang itu jelas merusak perjanjian tersebut. Abu Hanifah membolehkan sistem ini dalam keadaan mendesak atau karena sudah menjadi kebiasaan, dengan catatan bahwa ketidakjelasan objek perjanjian itu tidak menyebabkan terjadinya pertikaian. Keabsahan hak pilih ini bagi yang membenarkannya, membutuhkan tiga syarat: (1) Pilihan itu hendaknya terhadap tiga macam objek atau kurang, karena itu yang menjadi kebutuhan. Bila lebih dari itu, jelas tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak ada alasan untuk melakukannya. (2) Adanya perbedaan antara ketiga objek tersebut dengan penjelasan harga masingmasing barang. Adanya perbedaan itu untuk menepis adanya ketidakseriusan dalam memilih. Sementara penjelasan harga itu untuk menepis ketidakjelasan objek yang menimbulkan perselisihan. (3) Pembatasan waktu. Abu Hanifah memberi persyaratan agar tidak lebih dari tiga hari, dianalogikan dengan hak pilih persyaratan. Namun, kedua sahabat beliau lebih memilih semata-mata dibatasi waktunya saja, meskipun lebih dari tiga hari. Mereka yang membolehkan hak pilih ini juga berbeda pendapat, apakah dalam hak pilih ini juga dipersyaratkan adanya khiyar syarth? Yakni dengan cara salah satu yang terikat perjanjian menetapkan syarat bagi dirinya untuk bisa menetapkan batasan waktu, dan hendaknya ia diberikan hak membatalkan perjanjian dalam jangka waktu tertentu, sehingga ia diberi pilihan antara memilih objek atau membatalkan. Atau tidak ada persyaratan demikian? Sehingga ia hanya memiliki kesempatan memilih atau menetapkan

www.facebook.com/indonesiapustaka

408

batasan waktu saja, namun tidak berhak menolak seluruhnya? Sedangkan mayoritas dalam mazhab ini mereka memilih pendapat terakhir ini. Khiyar ‘aib–Ketentuan; Berikut ketentuan khiyar ‘aib: (1) Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari ‘aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya. (2) Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya ‘aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual. (3) ‘Aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan. (4) ‘Aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang. (5) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagangan ‘aib karena kelalaian penjual. (6) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila ‘aib benda terjadi karena kelalaian pembeli. (7) Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang ‘aib yang disengketakan. (8) Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa di antaranya sudah ‘aib sebelum serah terima. (9) Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak ‘aib. (10) Objek jual beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan. (11) Penjualan benda yang ‘aibnya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah. (12) Pembeli dalam penjualan benda yang ‘aib yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali. (13) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. (14) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya. Khiyar al-’Aib; Hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Khiyar ar-Ru’yah; Hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Khiyar as-Syarth; Hak pilih yang ditetapkan oleh salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama dalam tenggang waktu yang ditentukan. Khiyar at-Ta’yin; Hak pilih pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Khiyar Ghabn dan Taghrib–Ketentuan; Berikut ini adalah ketentuan Khiyar Ghabn dan Taghrib: (1) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya. (2) Pembeli dapat menuntut pihak penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya. (3) Pembeli dapat mengajukan ke pengadilan untuk menetapkan agar pemberi keterangan palsu untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya atau didenda. (4) Hak pilih karena salah memberi keterangan dapat diwariskan. (5) Pembeli kehilangan hak pilihnya, jika ia telah memanfaatkan benda yang dibelinya secara sempurna. (6) Penjualan benda yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

409

didasarkan keterangan yang salah yang dilakukan dengan sengaja oleh penjual atau wakilnya, adalah batal. (7) Pembelian benda yang haram diperjualbelikan, tidak sah. (8) Pembeli benda yang disertai keterangan yang salah yang dilakukan tidak sengaja, adalah sah. (9) Pembeli dalam akad di atas, berhak untuk membatalkan atau meneruskan akad tersebut. (10) Pihak yang merasa tertipu dalam akad jual beli dapat membatalkan penjualan tersebut. (11) Persengketaan antara korban penipuan dan pelaku penipuan dapat diselesaikan dengan damai/al-shulh dan atau ke pengadilan. (12) Pembeli yang menjadi korban penipuan, kehilangan hak untuk membatalkan akad jual beli jika benda yang dijadikan objek akad telah dimanfaatkan secara sempurna. (13) Hak untuk melakukan pembatalan akad jual beli yang disertai dengan penipuan, tidak dapat diwariskan. (14) Hak untuk melakukan pembatalan akad jual beli yang disertai dengan penipuan, berakhir apabila pihak yang tertipu telah mengubah dan atau memodifikasi benda yang dijadikan objek jual beli. Khiyar Majlis; Hak pilihan ketika dalam majelis: Hak menentukan pilihan bagi kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli untuk melangsungkan jual beli atau membatalkannya selama masih di tempat (majlis) jual beli. Apabila keduanya telah berpisah dari majlis akad tersebut, maka hilanglah hak khiyar ini sehingga perubahan tidak dapat dilakukan lagi. Khiyar Naqdi–Ketentuan; Berikut ini adalah ketentuan khiyar naqdi: (1) Penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan. (2) jual beli tersebut batal jika pembeli tidak membayar benda yang dibelinya pada waktu yang dijanjikan. (3) jual beli tersebut batal jika pembeli meninggal pada tenggang waktu khiyar sebelum melakukan pembayaran. Khiyar Ru’yah–Ketentuan; Ketentuan khiyar ru’yah adalah sebagai berikut: (1) Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya. (2) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya. (3) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli jika benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh. (4) Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain. (5) Pembeli benda yang termasuk benda tetap, dapat memeriksa seluruhnya atau sebagiannya saja. (6) Pembeli benda bergerak yang ragam jenisnya, harus memeriksa seluruh jenis benda tersebut. (7) Pembeli yang buta boleh melakukan jual beli dengan hak ru’yah melalui media. (8) Pemeriksaan benda yang akan dibeli oleh pembeli yang buta dapat dilakukan secara langsung atau oleh wakilnya. (9) Pembeli yang buta kehilangan hak pilihnya jika benda yang dibeli sudah dijelaskan sifat-sifatnya, dan telah diraba, dicium, atau dicicipi olehnya. Khiyar Syarth–Ketentuan; Berikut ini adalah ketentuan khiyar syarth: (1) Penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya. (2) Waktu yang diperlukan adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad. (3) Apabila masa khiyar telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak khiyar tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual beli, akad jual

www.facebook.com/indonesiapustaka

410

beli berlaku secara sempurna. (4) Hak khiyar al-syarth tidak dapat diwariskan. (5) Pembeli menjadi pemilik penuh atas benda yang dijual setelah kematian penjual pada masa khiyar. (6) Kepemilikan benda yang berada dalam rentang waktu khiyar berpindah kepada ahli waris pembeli jika pembeli meninggal dalam masa khiyar. (7) Pembeli wajib membayar penuh terhadap benda yang dibelinya jika benda itu rusak ketika sudah berada di tangannya sesuai dengan harga sebelum rusak. Khumus Rikaz (Barang Temuan); 1. Rikaz adalah harta yang terpendam (harta karun) dalam perut bumi, baik berupa emas, perak, permata, dan lain-lain, ataupun yang tersimpan dalam guci-guci dan tempat-tempat lainnya dari zaman jahiliyah maupun zaman Islam pada masalalu. 2. adalah seperlima bagian yang diambil dari ghanimah dengan dalil firman Allah Swt.: “Ketahuilah sesungguhnya ghanimah yang kalian peroleh dari sesuatu, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul (Bani Hasyim dan Bani Muthallib), anak-anak yatim, dan orang miskin….” (QS Al-Anfal: 41). Khushum Jariyah; Utang jangka pendek. Kinerja Anggaran; Penilaian dan pengukuran suatu biaya anggaran yang digunakan untuk memproduksi dan/atau mengembangkan suatu produk atau jasa. Penilaian dan pengukurannya dilakukan dengan cara mengelompokkan rekening anggaran ke dalam suatu kategori yang berkaitan dengan produk atau jasa tersebut (performance budgeting). Kinerja Keuangan yang Baik; Adalah bank memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba dan tingkat efisiensi operasi yang cukup tinggi sehingga mampu berkembang. Kinerja Keuangan yang Cukup Baik; Adalah bank memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba dan tingkat efisiensi operasi yang sedang, namun bank masih memiliki beberapa kelemahan dalam pengelolaan bank yang dapat menurunkan kondisi keuangan bank. Kinerja Keuangan yang Kurang Baik; Adalah bank mengalami kesulitan keuangan yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha. Kinerja Keuangan yang Tidak Baik; Adalah Bank mengalami kesulitan keuangan yang membahayakan kelangsungan usaha dan kecil kemungkinan untuk dapat diselamatkan. Kip; Mata uang Mongolia (kip). Kiriman Dana; 1. Perpindahan dana antarrekening yang berhubungan atau kepada rekening pihak ketiga; 2. Kiriman uang luar negeri antarlembaga keuangan pengirim dari lembaga keuangan lain sebagai penerima (fund transfer). Kiriman Uang (Transfer); Perpindahan dana dari suatu tempat (cabang pengirim) ke tempat lain (cabang penerima atau bank lain/BPDSI) untuk kepentingan nasabah. Kiriman Uang dengan Kawat Keluar; Kiriman uang dengan kawat yang dikirimkan oleh bank pengirim kepada bank pembayar (outward outgoing telegraphic transfer, outgoing telegraphic transfer/OTT). Kiriman Uang dengan Kawat Masuk; Kiriman uang dengan kawat yang diterima oleh

www.facebook.com/indonesiapustaka

411

bank pembayar dan bank pengirim (inward incoming telegrafic transfer, incoming telegrafic transfer/ITT). Kiriman Uang dengan Kawat; Kiriman sejumlah uang oleh bank pengirim dengan kawat yang memerintahkan bank pembayar untuk membayarkan jumlah tersebut kepada penerima (telegraphic transfer/TT). Kiriman Uang dengan Surat (KUS); Transfer dana dari kantor bank pengirim ke kantor bank penerima yang perintahnya dilakukan melalui surat (mail transfer/ MT). Kiriman Uang dengan Surat Keluar; Kiriman uang dengan surat yang dikirimkan oleh bank pengirim kepada bank pembayar (outgoing outward mail transfer; outward mail transfer). Kiriman Uang dengan Surat Masuk; Kiriman dengan surat yang diterima oleh suatu bank pembayar dari bank pengirim (inward incoming mail transfer/ incoming mail transfer). KJKS; Koperasi Jasa Keuangan Syariah pada koperasi syariah adalah unit koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah). Klaim; 1. Hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad; 2. Permintaan ganti rugi dari tertanggung, kepada penanggung sesuai dengan kerugian yang dipertanggungkan berdasarkan polisnya (claim); 3. Adalah kerugian atau kerusakan yang diderita oleh tertanggung terhadap objek yang dipertanggungkannya yang diakibatkan oleh risiko yang dijamin dalam polis. Klaim Stolen; Adalah klaim yang timbul akibat perbuatan jahat orang lain atau akibat pencurian termasuk pencurian yang didahului atau diserta atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman dengan kekerasan kepada orang dan/atau kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dengan tujuan untuk mempermudah pencurian kendaraan bermotor atau alat perlengkapan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan. Klausula; Merupakan bagian dari polis atau tambahan-tambahan yang dilekatkan kepada polis berkenaan dengan masalah tertentu dalam kontrak/perjanjian asuransi atau bagian khusus dari polis atau endorsemen. Klausul Asuransi; Syarat yang dapat diperjanjikan dalam akta hipotek yang menyatakan bahwa kreditur akan menerima uang pertanggungan dari perusahaan asuransi penerbit polis asuransi atas suatu barang jaminan yang diasuransikan (assurantiebe ding). Klausul Denda; Klausul yang terdapat dalam suatu kontrak atau penjanjian pinjammeminjam atau instrumen tabungan mengenai pengenaan denda apabila ketentuan kontrak tidak dipenuhi, atau pembayanan kembali pinjaman tertunda atau penarikan tabungan sebelum jatuh tempo (penalty clause). Klausul Hilang Total; Klausul dalam polis asuransi yang menyatakan bahwa penggantian kerugian hanya dilakukan jika harta yang dipertanggungkan musnah seluruhnya (total loss clause). Klausul Percepatan Pelunasan; Klausul yang terdapat dalam suatu perjanjian

www.facebook.com/indonesiapustaka

412

pinjam-meminjam yang mewajibkan debitur untuk mempercepat pembayaran seluruh utang pokok dan bunganya apabila debitur melakukan wanprestasi; yang termasuk dalam kriteria wanprestasi, antara lain, adalah kegagalan atau kelalaian dalam pembayaran bunga, pokok, atau pembayaran dana pelunasan (sinking fund), pailit, lalai dalam pembayaran pajak atas properti yang dipertanggungkan (acceleration clause). Kliring; 1. Adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antarpeserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu atau perhitungan utang piutang jangka pendek antarbank adapun pembayarannya dilakukan pada Bank Indonesia atas kewajiban yang timbul. 2. Perhitungan utang-piutang antara para peserta kliring secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan suat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan (clearing). Kliring Silang; Penarikan cek melalui kliring atas beban dana yang diharapkan akan diterima penarik dari setoran-setoran cek bank lain melalui kilring pada hari yang sama; menurut ketentuan yang berlaku, pemberian fasilitas dana ini dilarang (cross clearing). Knock for Knock Agreement (Saling Pikul Risiko); Merupakan inter-company agreement dengan agreement mana para penanggung yang mengadakan agreement itu sepakat untuk tidak saling menggunakan hak subrogasinya terhadap sesama mereka. Di Indonesia, ketentuan ini hanya berlaku jika kendaraan yang saling tabrak sama-sama di-cover dengan kondisi all risk atau pertanggungan all risk plus TJH pihak ketiga. Kode Akun; Adalah rangkaian yang dapat berupa susunan angka (numerik) atau huruf (alfabet) atau paduan antara angka dan huruf (alfanumerik) yang sangat sistematis, mudah dipahami, fleksibel, dan juga memiliki sifat khas (khusus) untuk setiap akun yang diwakilinya. Dalam sebuah sistem atau struktur akun, tidak boleh ada kode yang sama yang digunakan untuk mewakili akun yang berbeda. Kode Akun–Manfaat Pembuatan Kode Akun; Manfaat pembuatan kode akun adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan efisiensi pencatatan atau membuat catatan operasional, akuntansi dan keuangan menjadi lebih ringkas dan sistematis. Efisiensi pencatatan juga terlihat pada sistematika catatan yang menjadi jauh lebih rapi dan teratur dengan menggunakan kode akun dibandingkan dengan tanpa kode akun. (2) Meningkatkan kontrol pencatatan, kode akun menjadi identitas transaksi atau kejadian yang mudah dilihat dan diingat oleh para pengguna. Dengan demikian, catatan-catatan menjadi lebih mudah dikontrol, dibandingkan, dan dianalisis, baik untuk tujuan menilai absah atau tidaknya suatu catatan, maupun untuk menilai informasi dalam rangka pengambilan keputusan pengguna informasi yang bersangkutan. (3) Mempermudah perbaikan atau penyesuaian, maksudnya yaitu tindakan-tindakan melakukan penyesuaian (adjustment) terhadap catatancatatan yang mengalami perubahan karena kejadian atau transaksi tambahan ataupun karena kesalahan yang dilakukan oleh para pengguna. (4) Mempermudah pemrosesan atas hasil-hasil catatan, dengan kode akun yang efektif, maka seluruh

www.facebook.com/indonesiapustaka

413

pemrosesan data atau hasil-hasil catatan akan dapat dilakukan dengan mudah dan jauh lebih terkontrol. (5) Mempermudah penyusunan laporan, kode akun yang baik menjadi modal bagi pembuatan laporan-laporan yang baik, dan ini artinya memberikan dasar bagi pengambilan keputusan. (6) Mempermudah pembaca laporan dari berbagai pihak untuk pengambilan keputusan. Kode Jenis Transaksi; Kode khusus yang merupakan identitas bank dalam melaksanakan aktivitasnya; kode tersebut dibedakan berdasankan jenis transaksinya (ordering bank identifier type). Koefisien Akselerasi; Angka perbandingan antara perubahan jumlah investasi dan perubahan jumlah konsumsi, yang menunjukkan tingkat pengaruh perubahan konsumsi tersebut (acceleration coefficient). Kolektibilitas; Keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kolektibilitas dari suatu pinjaman dapat dikelompokkan dalam lima kelompok, yaitu lancar, dalam perhatian khusus (special mention), kurang lancar, diragukan, dan macet (collectibility). Lihat Kualitas aktiva produktif. Kolektibilitas Pembiayaan Setelah Restrukturisasi; Peningkatan kolektibilitas pembiayaan misalnya dari kolektibilitas 4 (Diragukan) menjadi kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) pada dasarnya mengikuti ketentuan Bank Indonesia seperti yang tercantum pada: a. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 31/12/ UPPB tanggal 12 November 1998 perihal Restrukturisasi Kredit Pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa Penggolongan Kualitas Pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut: 1. Setinggi-tingginya kolektibilitas Kurang Lancar untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet. 2. Kualitas tidak berubah untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar. b. PBI Nomor 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 mengenai Kualitas Aktiva Produktif Pasal 6 yaitu: 1. Dalam hal nasabah bank syariah memiliki beberapa rekening Pembiayaan, Piutang, dan atau Qardh dengan kualitas yang berbeda, maka kualitas rekening secara keseluruhan dinilai mengikuti kualitas yang terburuk, 2. Kualitas setiap rekening Pembiayaan, Piutang, dan atau Qardh sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas dapat dikembalikan menjadi kualitas yang sebenarnya sepanjang terdapat bukti-bukti dan dokumentasi yang cukup untuk menyatakan kepastian pemenuhan dan kelancaran pembayaran dari nasabah yang dinilai berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan, dan kemampuan membayar, 3. Dalam hal kualitas yang terburuk sebagaimana dimaksud dalam poin 1 adalah rekening Piutang dan atau Qardh dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus maka kualitas rekening dinilai secara masing-masing, Kolusi; Persekongkolan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu tindakan yang seolah-olah wajar, tetapi bertujuan memperoleh keuntungan dengan cara merugikan pihak lain (collusion). Komisaris–Bank: a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris

www.facebook.com/indonesiapustaka

414

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Komisi; Sejumlah uang imbalan atau jasa perantara dalam suatu transaksi (commission). Komisi Akseptasi; Biaya yang dikenakan oleh bank sebagai komisi atas pemakaian namanya dalam mengakseptasi wesel (acceptance commission). Komisi Bank; Biaya yang dibebankan oleh bank dan didebit dari rekening koran nasabah sebagai imbalan untuk jasa penyelenggaraan akun yang dinikmati oleh nasabah (bank charges). Komisi Dagang; Perantara dalam perdagangan yang dalam mengadakan perjanjian bertindak atas nama sendiri berdasarkan amanat, tetapi atas tanggungan pengamanat dengan menerima provisi (commission merchant). Komisi Penjamin; Komisi tambahan yang dibayar kepada agen penjamin (del credere commission). Komite Eksekutif; Sekelompok anggota pimpinan yang dipercayai memimpin pelaksanaan usaha tertentu (executive committee). Komite Kredit; Komite operasional yang membantu direksi dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh direksi (loan committee). Komite Kuotasi; Komite yang ditunjuk oleh bursa efek untuk memutuskan persyaratan penawaran harga yang dapat diberikan kepada perusahaan, mempertimbangkan, dan memutuskan setiap permohonan (quotation committee). Komite Perbankan Syariah; Adalah forum yang beranggotakan para ahli di bidang syariah muamalah dan/atau ahli ekonomi, ahli keuangan, dan ahli perbankan, yang bertugas membantu Bank Indonesia dalam mengimplementasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia menjadi ketentuan yang akan dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia. Komite bertanggung jawab kepada Bank Indonesia.Tujuan pembentukan komite adalah untuk membantu Bank Indonesia dalam mengimplementasikan fatwa MUI dan mengembangkan perbankan syariah. Tugas komite adalah membantu Bank Indonesia dalam: (a) menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah. (b) memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa ke dalam Peraturan Bank Indonesia. (c) melakukan pengembangan industri perbankan syariah. Anggota komite terdiri atas unsur Bank Indonesia, Departemen Agama dan unsur masyarakat lainnya dengan komposisi berimbang dan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang. Syarat anggota komite: (a) integritas (i) memiliki akhlak dan moral yang baik. (ii) memiliki komitmen untuk mengembangkan perbankan syariah. (iii) memiliki visi dan misi untuk mengembangkan perbankan syariah. (iv) memiliki waktu yang cukup bagi pelaksanaan tugas sebagai anggota komite. (b) kompetensi (i) memiliki pemahaman yang baik di bidang syariah mu’amalah

www.facebook.com/indonesiapustaka

415

dan/atau di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan. (ii) memiliki pemahaman yang baik atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota komite yang mewakili Bank Indonesia adalah: (a) Direktur Direktorat Perbankan Syariah; dan (b) Direktur Direktorat Pengelolaan Moneter. Bank Indonesia menetapkan anggota komite yang mewakili Departemen Agama berdasarkan penunjukan dari Departemen Agama sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dan persyaratan anggota komite. Sekretariat komite adalah pembantu pelaksanaan tugas komite. Tugas sekretariat komite, antara lain: (a) melaksanakan fungsi administrasi dan korespondensi komite; (b) melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan rapat komite; (c) melakukan penyusunan notulen rapat komite; (d) mendokumentasikan hasil-hasil rapat komite; (e) memberikan informasi secara berkelanjutan kepada anggota komite; (f ) menyusun rencana anggaran komite dan menyelesaikan proses pemberian honorarium anggota komite; dan (g) menyusun laporan kegiatan komite, termasuk laporan pertanggungjawaban keuangan komite. Komitmen; Ikat janji; kesiapan dan kesungguhan untuk melaksanakan hal-hal yang telah diperjanjikan sebelumnya secara konsisten dan konsekuen (commitment). Komoditas; 1. Barang-barang dalam jumlah besar, misalnya gabah (padi), logam, dan bahan makanan yang lazim diperdagangkan di bursa komoditas atau pasar riil (commodities). 2. Segala jenis komoditas yang dibeli atau dipesan dengan tujuan untuk dijual kembali tetapi tidak terjual juga sampai tiba waktu pembayaran zakat. Komoditas Laku (Laris); Komoditas yang banyak diinginkan (dibeli) di pasaran. Komoditas Sejenis; Barang yang serupa ukuran, mutu, dan bentuknya yang dihasilkan oleh perusahaan yang berlainan (homogeneous commodity). Komoditas Tidak Laku; Komoditas yang tidak diinginkan (dibeli) di pasaran dengan banyak. Komoditi; Komoditi dapat diartikan sebagai berikut: (1) Sesuatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama, yang biasanya dapat dibeli atau dijual oleh investor melalui bursa berjangka; (2) Secara lebih umum, suatu produk yang diperdagangkan, termasuk valuta asing, instrumen keuangan dan indeks. Karakteristik dari komoditi yaitu harga adalah ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar bukannya ditentukan oleh penyalur ataupun penjual dan harga tersebut adalah berdasarkan perhitungan harga masing-masing pelaku komoditi contohnya adalah (namun tidak terbatas pada): mineral dan produk pertanian seperti bijih besi, minyak, etanol, gula, kopi, aluminium, beras, gandum, emas, berlian atau perak, tetapi juga ada yang disebut produk “commoditized” (tidak lagi dibedakan berdasarkan merek) seperti komputer. Kompensasi; (umum): Pendapatan, bonus, penghargaan, atau sesuatu yang menyenangkan yang diterima sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah diberikan; (hukum): Cara menghapuskan utang antara dua pihak yang saling

www.facebook.com/indonesiapustaka

416

berutang dengan memperhitungkan kewajiban dan hak masing-masing (schuld vergelsjking; compensotie). Kompetisi; Persaingan usaha antarprodusen dalam memperebutkan pasar barang dan jasa; dengan demikian, produsen, akan melakukan efisiensi dalam faktor produksi (competition). Kompetisi Nonharga; Usaha penjual untuk memengaruhi pembeli tanpa potongan harga, tetapi dengan cara lain, misalnya perbaikan pelayanan dan peningkatan mutu atau kualitas (nonprice competition). Komposisi; Perjanjian antara kreditur dan debitur yang sedang mengalami kesulitan keuangan, yang membolehkan debitur hanya membayar sebagian dari kewajiban yang seharusnya; kreditur mau menerima jumlah dengan komposisi tersebut dengan harapan bahwa debitur tersebut masih dapat menyelamatkan usahanya jika seluruh kewajibannya dibandingkan dengan perusahaan debitur yang harus dilikuidasi untuk membayar seluruh kewajibannya (composition). Kompromi; Perdamaian (compromie). Komputerisasi; Penggunaan komputer dalam pengolahan data laporan agar penyajian taporan keuangan bank dapat lebih informatif dan wajar sehingga pelbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai keadaan keuangan dan usaha bank (computerization). Komunikasi Dua Arah; Penyampaian berita, dari atasan kepada bawahan dan sebaliknya, yang diperlukan agar kerja sama dalam organisasi dapat berjalan dengan sebaik-baiknya (two way communication). Komunikasi ke Atas; Penyampaian berita, dari bawahan kepada atasan, yang dapat berwujud laporan, usul, atau keluhan untuk memberikan bahan informasi dalam mengambil putusan (upward communication). Komunikasi Tertulis; Penyampaian berita dari satu pihak ke pihak lain secara tertulis (written communication). Konfirmasi; 1. Komunikasi tertulis kepada pihak lain atau mitra yang menjelaskan hal-hal relevan secara terperinci tentang transaksi, seperti yang telah disepakati dalam pembicaraan melalui telepon atau teleks; 2. Fungsi audit, dalam hal ini bank, meminta nasabah untuk memeriksa kebenaran akunnya guna mendeteksi apabila terjadi kesalahan; konfirmasi positif adalah permintaan kepada nasabah untuk memeriksa semua jumlah apakah sudah benar atau sesuai; konfirmasi negatif adalah permintaan untuk memberi jawaban atas saldo yang harus dicocokkan apabila hanya terdapat kekeliruan atau perbedaan (tidak sesuai); 3. Dalam hal kepailitan, konfirmasi adalah kesanggupan kreditur atas rencana pembayaran kembali utang-utangnya (confirmation). Konsinyasi; Penyerahan barang dari penjual kepada distributor atau pedagang yang bertindak sebagai agen/perantara/penerima komisi untuk menjual barang itu atas nama penjual dengan menerima komisi (consignment). Konsinyasi–Pengonsinyasi; Pihak yang menyerahkan barang kepada pihak tertentu atas dasar perjanjian konsinyasi (consignor). Konsolidasi; Penggabungan dua bank atau lebih, dengan cara membubarkan

www.facebook.com/indonesiapustaka

417

bank-bank tesebut, dengan atau tanpa melikuidasi, dan mendirikan bank baru (consolidation). Konsolidasi Kredit; Penggabungan beberapa pinjaman menjadi satu untuk mengurangi tingkat bunga tahunan atau pembayaran dalam bulanan, biasanya dengan cara memperpanjang jangka waktu pelunasan pinjaman tersebut (consolidation loan). Konsorsium; Pembiayaan bersama suatu proyek atau perusahaan yang dilakukan oleh dua atau lebih bank atau lembaga keuangan (consortium). Konsumen; Pengguna suatu produk atau jasa; untuk mendapatkan produk atau jasa, pengguna tidak selalu sebagai pembeli (consumer). Konsumsi–Pedoman Syariah dalam Berkonsumsi; (1) azas maslahat dan manfaat: membawa maslahat dan manfaat bagi jasmani dan rohani dan sejalan dengan nilai maqasid syariah. Termasuk dalam hal ini kaitan konsumsi dengan halal dan thoyyib. (2) azas kemandirian: ada perencanaan, ada tabungan, mengutang adalah kehinaan. Nabi Muhammad saw. menyimpan sebagian pangan untuk kebutuhan keluarganya selama setahun (HR Muslim). “Ya Allah jauhkanlah hamba dari kegundahan dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, kebodohan, dan kebakhilan, beratnya utang, serta tekanan orang lain (HR Bukhari–Muslim). (3) azas kesederhanaan: bersifat qanaah, tidak mubazir. Al-Maidah: 87 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (4) azas Sosial: anjuran berinfak: “dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, apa yang lebih dari keperluan (al-afwu). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir (Al-Baqarah: 219). Konsumsi–Perilaku Konsumsi Muslim; Ketika homo economicus tidak mampu menjelaskan perilaku manusia secara lengkap, dan kesadaran para pembaru ekonomi konvensional terhambat dengan tidak adanya standar moral yang dapat dijadikan acuan, Islam menjadi solusi satu-satunya. Pandangan Islam terhadap manusia dan bagaimana perilaku ekonominya adalah konsep yang syumuliyah (komprehensif ). Konsep ini dapat disingkat dengan istilah Homo Islamicus. Homo islamicus mengarahkan manusia pada tujuan hakiki, yaitu falah. Beberapa properti dari homo islamicus: (1) Islam mendorong manusia mempergunakan akal dan pikirannya, sehingga ia harus rasional, namun kemampuannya tidak tak terbatas. Artinya manusia adalah tidak sempurna/memiliki keterbatasan dalam arti sebagai makhluk ciptaan Allah Swt., (2) Manusia dikendalikan juga oleh emosi, tidak semata logika. Emosi sering kali adalah tidak rasional sehingga rasionalitas logika tak bisa selalu diikuti. Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman bagi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi. Menurut Islam, manusia tidak mengetahui apa yang terbaik bagi dirinya karena keterbatasan pengetahuan. Hanya Allah Swt. yang memiliki pengetahuan sempurna, (3) Manusia secara inherent akan memaksimalkan kesejahteraan material. Islam mengakui dorongan memiliki materi ini, namun dibatasi oleh nilai-nilai seperti tidak boleh berlebihan, boros, bermewahan, dan lain-

www.facebook.com/indonesiapustaka

418

lain. Allah berfirman dalam Surat An-Najm ayat 29: ”Berpalinglah (Muhammad) dari orang-orang yang berpaling dari peringatan kami, dan yang hanya menginginkan kehidupan duniawi saja.” Islam memandang utility individu tergantung pada utility individu lainnya (interdependent utility). Konsumsi dalam Islam; Konsumsi dalam Islam dibedakan atas: (1) Konsumsi duniawi: konsumsi untuk pemenuhan jasmani dan rohani. (2) Konsumsi akhirat: konsumsi untuk kepentingan ibadah termasuk ibadah yang berdimensi sosial seperti pengeluaran sedekah, infak, zakat, dan wakaf. Kontingensi; Keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu perusahaan, yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa pada masa yang akan datang (contingency). Kontra Garansi; Jaminan/garansi yang dibuat untuk mendukung jaminan/garansi yang dibuat sebelumnya (contra guarantee). Kontrak; Perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kekuatan hukum untuk saling mengikat diri untuk melakukan, atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Lazimnya kontrak tersebut dibuat secara tertulis, baik secara autentik maupun di bawah tangan; Lihat Akta (contract). Kontrak Bergaransi; Kontrak yang diterbitkan oleh pihak penjamin kepada pihak pemberi pinjaman sebagai pernyataan bahwa lembaga penjamin memberikan jaminan kepada pihak pemberi pinjaman (contract of guarantee). Kontrak Berjaminan Obligasi; Bentuk penjaminan yang salah satunya berupa obligasi yang dimaksudkan sebagai jaminan pembayaran utang apabila pihak yang berutang gagal memenuhi kewajiban pembayaran kembali utangnya (contract bond). Kontrak Berjangka; Juga dikenal dengan sebutan futures contract dalam dunia keuangan merupakan suatu kontrak standar yang diperdagangkan pada bursa berjangka, untuk membeli ataupun menjual aset acuan dari instrumen keuangan pada suatu tanggal pada masaakan datang, dengan harga tertentu. Tanggal pada masaakan datang tersebut disebut dengan istilah tanggal penyerahan atau dikenal juga dengan istilah delivery date atau tanggal penyelesaian akhir (final settlement date). Harga tertentu disebut dengan istilah harga kontrak berjangka (futures price). Harga dari aset acuan pada saat tanggal penyerahan disebut dengan istilah harga penyelesaian (settlement price). Kontrak Berjangka; Pembelian atau penjualan dari suatu jumlah tertentu dari suatu barang, surat berharga pemerintah, mata uang asing, atau instrumen keuangan lainnya pada harga yang ditetapkan saat ini dengan penyerahan dan penyelesaian pada tanggal tertentu pada masa datang. Kontrak berjangka ke depan merupakan kontrak yang lengkap yang berlawanan dengan kontrak opsi yang pemiliknya mempunyai pilihan untuk menyelesaikan atau tidak menyelesaikan kontrak berjangka ke depan yang dapat merupakan penutupan atas penjualan dari kontrak berjangka ke depan (forward contract). Kontrak dalam Valas; Perjanjian untuk membeli atau menjual sejumlah tertentu dari

www.facebook.com/indonesiapustaka

419

suatu jaminan kepada pihak lain dengan nilai tukar mata uang asing yang telah ditentukan (contract in foreign currency) Kontrak Derivatif; Adalah suatu kontrak yang memiliki tingkat gejolak harga yang amat tinggi, terkadang lebih bergejolak daripada aset acuannya (underlying aset) dan ini dapat menjadikan salah satu pihak menderita kerugian yang sangat besar sehingga tidak mampu menyelesaikan transaksi. Pada suatu kondisi perdagangan yang aman, para pihak yang melakukan transaksi memerlukan suatu kepastian bahwa lawan transaksinya pasti akan memenuhi kewajibannya dalam keadaan pasar yang bagaimanapun juga tanpa terkecuali. Kebutuhan ini dapat menjadikan suatu pengaturan yang rumit dalam prosedur transaksi seperti taksasi kredit, penetapan batasan transaksi, dan lain-lain pengaturan untuk masing-masing pelaku transaksi, dan ini akan menjadikan perdagangan berjangka kehilangan daya tariknya. Untuk menghindari hal tersebut di atas, lembaga kliring akan melakukan fungsi novasi atau subtitusi untuk transaksi kontrak berjangka/derivatif yang didaftarkan oleh anggota kliring pembeli dan penjual, dengan lembaga kliring menjamin hak dan kewajiban pembeli untuk setiap anggota kliring penjual dan akan menjamin hak dan kewajiban penjual terhadap setiap anggota kliring pembeli. Kontrak Jaminan; Perjanjian tertulis oleh suatu lembaga keuangan untuk menjamin kewajiban apabila pihak ketiga cedera janji (surety bond). Kontrak Kelak; Kontrak transaksi kelak (futures) yang jatuh temponya tidak dalam waktu dekat (back contracts). Kontrak Penukaran Berjangka; Persetujuan antara dua pihak untuk mempertukarkan satu valuta dengan valuta lainnya pada jangka waktu atau tanggal kemudian; kontrak berjangka ke depan memerlukan penyerahan pada suatu tanggal melebihi penyelesaian transaksi spot, biasanya terjadi dalam sepuluh hari dari tanggal transaksi; berbeda dari kontrak ke depan, kontrak berjangka ke depan tidak terjadi/ berlangsung pada pertukaran yang diatur dan tidak melibatkan penyerahan dari jumlah standar mata uang; transaksi dapat dibatalkan hanya atas persetujuan pihak lain untuk suatu perdagangan; kontrak berjangka ke depan membolehkan suatu bank atau nasabah bank untuk mengatur penyerahan (atau penjualan) dan suatu jumlah spesifik mata uang pada tanggal tertentu yang akan datang berdasarkan harga pasar saat ini; hal ini melindungi pembeli dan risiko fluktuasi kurs untuk mendapatkan kebutuhan valuta asing guna memenuhi kewajiban pada waktu yang akan datang (forward exchange contract). Kontrak Sewa Keuangan; Kontrak sewa dengan jasa yang disediakan oleh pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa hanya terbatas pada tujuan pembiayaan pengadaan peralatan; seluruh tanggung jawab yang berkaitan dengan kepemilikan peralatan tersebut (misalnya pemeliharaan, pajak, dan asuransi) menjadi beban pihak penyewa (financial lease). Kontraksi; Kemerosotan ekonomi dalam pola konjungtur, ditandai oleh menurunnya harga, berkurangnya jumlah uang beredar, produksi, dan konsumsi (contraction). Kontrol; Kegiatan yang mencakup sistem pencatatan dan perincian seluruh transaksi, baik debit maupun kredit yang masuk, melalui kantor selama hari kerja (control).

www.facebook.com/indonesiapustaka

420

Kontrol Data; Salah satu unit kerja pengolahan data elektronik yang bertanggung jawab memasukkan data, rekonsiliasi, dan menyeimbangkan seluruh transaksi dan distribusi seluruh laporan dari sistem komputer; kontrol data, umumnya, terdiri atas dua hal, yaitu sisi masuk dan sisi keluar (data control). Kontrol Nihil; Sistem kontrol atas kebenaran pembukuan tiap mutasi berdasarkan hitungan beberapa bilangan yang akan menghasilkan nol jika tidak ada kesalahan pengambilan angka (zero proof; cipher proof). Konversi; Proses perubahan dari sistem atau jenis instrumen tertentu menjadi sistem atau instrumen lain; misalnya, (a) perubahan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya dikenal dengan kurs konversi, (b) perubahan surat berharga, seperti obligasi menjadi saham, (c) perubahan harga suatu transaksi yang mendasarinya, dan (d) perubahan bentuk hukum suatu bank atau lembaga keuangan menjadi bentuk badan hukum lain, misalnya dari BUMN menjadi PT Persero (conversion), atau dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. Konversi–Terkonversi; 1. Hipotek bersuku bunga tersesuaikan dapat dipertukarkan sesuai dengan opsi peminjam menjadi hipotek dengan suku bunga tetap biasanya dalam satu sampai lima tahun pertama, peminjam membayar premi konversi, tetapi biaya pengalihan ke pinjaman dengan suku bunga tetap biasanya lebih kecil daripada pembiayaan kembali; 2. Surat utang atau saham istimewa yang dapat dipertukarkan pada harga tertentu untuk sejumlah saham biasa yang telah ditetapkan terlebih dahulu dari penerbit yang sama; 3. Mata uang yang dengan mudah dapat ditukar dengan mata uang lain atau suatu jumlah yang sama dengan nilai emas; sin. tertukarkan (convertible). Konversi Akad Murabahah; Membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahah-nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif. Ketentuan akad konversi murabahah: a. Akad murabahah dihentikan dengan cara: i. Objek murabahah dijual oleh nasabah kepada bank syariah dengan harga pasar; ii. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada bank syariah dari hasil penjualan; iii. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang, kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah; iv. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara bank syariah dan nasabah. b. Bank syariah dan nasabah eks-murabahah tersebut dapat membuat akad baru dengan akad: Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik, mudharabah, atau musyarakah. Konversi Bank Syariah; Perubahan bentuk hukum bank konvensional menjadi bank syariah. bank umum syariah tidak dapat dikonversi menjadi bank umum konvensional. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan bank syariah dengan bank lainnya, bank hasil penggabungan atau peleburan tersebut wajib menjadi bank syariah.

www.facebook.com/indonesiapustaka

421

Koperasi; 1. Adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. 2. Badan usaha yang anggotanya terdiri atas orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama; modal usaha diperoleh dari simpanan wajib dan simpanan sukarela para anggotanya; setiap anggota mempunyai satu suara tanpa memperhatikan besar kecilnya iuran (cooperative). Koperasi–Anggota Koperasi; Yang dapat menjadi anggota koperasi yaitu (1) Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi; (2) Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas. Koperasi–Jenis; Jenis koperasi adalah sebagai berikut: (1) Koperasi Simpan Pinjam Adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman; (2) Koperasi Konsumen Adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi; (3) Koperasi Produsen Adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya. (4) Koperasi Pemasaran Koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya (5) Koperasi Jasa Koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya. Koperasi–Karakteristik Koperasi; Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998), disebutkan bahwa karateristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain, yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dengan setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh si anggota. Koperasi–Prinsip; Prinsip-prinsip koperasi adalah sebagai berikut: (1) Prinsip Pertama: Keanggotaan Sukarela dan Terbuka. Koperasi-koperasi adalah perkumpulaperkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa-jasa perkumpulan dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi gender, sosial, rasial, politik atau agama. (2) Prinsip kedua: Pengendalian oleh Anggota Secara Demokratis. Koperasi-koperasi adalah perkumpulan-perkumpulan demokratis yang dikendalikan oleh para anggota secara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan-kebijakan perkumpulan dan mengambil keputusan-keputusan. Pria dan wanita mengabdi sebagai wakil-wakil yang dipilh, bertanggung jawab kepada para anggota. Dalam koperasi primer

www.facebook.com/indonesiapustaka

422

anggota-anggota mempunyai hak-hak suara yang sama (satu anggota, satu suara), dan koperasi pada tingkatan-tingkatan lain juga diatur secara demokratis. (3) Prinsip ketiga: Partisipasi Ekonomi Anggota. Anggota-anggota menyumbang secara adil dan mengendalikan secara demokrasi modl dari koperasi mereka. Sekurangkurangnya sebagian dari modal tersebut biasanya merupakan milik bersama dari koperasi. Anggota-anggota biasanya menerima kompensasi yang terbatas, bilamana ada, terhadap modal. Anggota-anggota membagi surplus-surplus untuk sesuatu atau tujuan-tujuan sebagai berikut: (i) pengembangan koperasi-koperasi mereka; (ii) kemungkinan dengan membentuk cadangan sekurang-kurangnya sebagian padanya tidak dapat dibagi-bagi; (iii) pemberian manfaat kepada anggota-anggota sebanding dengan transaksi-transaksi mereka dengan koperasi; (iv) dan mendukung kegiatan-kegiatan yang disetujui oleh anggota; (4) Prinsip keempat: Otonomi dan Kebebasan. Koperasi-koperasi bersifat otonom, merupakan perkumpulan-perkumppulan yang menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh anggota-anggotanya. Koerasi-koperasi mengadakan kesepakatan-kesepakatan dengan perkumpulan-perkumpulan lain, termasuk pemerintah, atau memperoleh modal dari sumber-sumber luar, dan hal itu dilakukan dengan persyaratanpersyaratan yang menjamin adanya pengendalian anggota-anggota serta dipertahankannya otonomi koperasi. (5) Prinsip kelima: Pendidikan, Pelatihan dan Informasi. Koperasi-koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota-anggotanya, para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, sehingga mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan koperasi-koperasi mereka. Mereka memberi informasi kepada masyarakat umum, khususnya orang-orang muda pemimpin-pemimpin opini masyarakat mengenai sifat dan kemanfaatan-kemanfaatan kerja sama. (6) Prinsip Keenam: Kerja sama di antara Koperasi. Koperasi-koperasi akan dapat memberikan pelayanan paling efektif kepada para anggota dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara bekerja sama melalui struktur-struktur lokal, nasional, regional, dan internasional. (7) Prinsip Ketujuh: Kepedulian Terhadap Komunitas. Koperasi-koperasi bekerja bagi pembangunan yang berkesinambungan dari komunikasi komunitas mereka melalui kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh anggota-anggotanya. Koperasi–Sumber Modal; Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi terdiri atas 1. Modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut: a. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota; b. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi; c. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil usaha,

www.facebook.com/indonesiapustaka

423

yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. 2. Sumber modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut: a. Anggota dan calon anggota; b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerja sama antarkoperasi, c. Bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perudangundangan yang berlaku, d. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, e. Sumber lain yang sah. Koperasi Gabungan; Koperasi yang sekurang-kurangnya didirikan dan beranggotakan lima koperasi primer yang telah berbentuk badan hukum. Koperasi Induk; Koperasi yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi gabungan yang telah berbadan hukum. Koperasi Konsumsi; Koperasi yang mengutamakan pembelian dan penjualan barang kebutuhan sehari-hari dengan penjualan tunai kepada anggotanya. Koperasi Primer; Koperasi yang didirikan dan beranggotakan beberapa orang, minimum 25 orang anggota. Koperasi Produsen; Koperasi yang usaha pokoknya menghasilkan barang atau jasa dengan cara menjual dan membeli bersama bahan yang diperlukan agar harga bahan dan barang yang dihasilkan lebih rendah. Koperasi Pusat; Koperasi yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya lima koperasi primer yang telah berbentuk badan hukum. Koperasi Simpan Pinjam; 1. Koperasi yang usaha pokoknya adalah menggiatkan penabungan dan memberiikan pinjaman kepada anggotanya dengan bunga ringan; 2. Lembaga sejenis koperasi yang didirikan kooperatif oleh kelompok tertentu, misalnya kelompok petani, kelompok supir taksi, yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya; tujuan lembaga ini bukan semata-mata mencari keuntungan, tetapi terutama ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya (credit union). Koperasi Syariah; Koperasi yang dijalankan dengan prinsip syariah. Koperasi Syariah–Bank Pelaksana; Adalah bank yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menyalurkan Dana Bergulir Syariah serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama antara Bank Pelaksana dengan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Koperasi Syariah–Cadangan Penghapusan Piutang (CPP); Adalah cadangan yang wajib dibentuk oleh masing-masing KJKS/UJKS yang disisihkan dari bagian keuntungan usaha KJKS/UJKS untuk menanggung risiko atas pembiayaan yang bermasalah. Koperasi Syariah–Dana Bergulir Syariah (DAN SEBAGAINYA); Adalah dana Pemerintah yang berasal dari APBN yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada KJKS/UJKS dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan anggotanya yang bergerak di berbagai usaha produktif menurut prinsip syariah,

www.facebook.com/indonesiapustaka

424

dan selanjutnya digulirkan kepada KJKS/UJKS lainnya, yang persyaratannya dan tata caranya diatur dalam peraturan ini. Koperasi Syariah–Fungsi dan Peran; Fungsi dan Peran Koperasi Syariah adalah 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya; 2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam; 3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi; 4. Sebagai mediator antara penyandang dana dan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta; 5. Menguatkan kelompokkelompok anggota sehingga mampu bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif; 6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja; 7. Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota. Koperasi Syariah–Kelayakan Usaha KJKS/UJKS; Adalah analisis usaha yang didasarkan atas penilaian aspek-aspek kelembagaan, manajemen, keuangan, dan rencana pengelolaan DBS. Koperasi Syariah–Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS); Adalah unit koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah). Koperasi Syariah–Landasan Koperasi Syariah; 1. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan. 3. Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu Alquran dan as-Sunnah dengan saling tolong-menolong (ta’awun), dan saling menguatkan (takaful). Koperasi Syariah–Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM); merupakan unit organisasi noneselon di bidang pembiayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006. Koperasi Syariah–Margin; Adalah keuntungan usaha yang diperoleh Koperasi atas hasil transaksi penjualan dengan pihak pembelinya. Koperasi Syariah–Modal Awal; Membentuk koperasi memang diperlukan keberanian dan kesamaan visi dan misi di dalam intern pendiri. Selain itu, mendirikan koperasi syariah memerlukan perencanaan yang cukup bagus agar tidak berhenti di tengah jalan. Adapun agar diakui keabsahannya, hendaklah koperasi syariah disahkan oleh notaris. (Biaya pengesahan relatif tidak begitu mahal, berkisar 300 ribu rupiah). Untuk mendirikan koperasi syariah, kita perlu memiliki modal awal. Modal Awal koperasi bersumber dari dana usaha. Dana-dana ini dapat bersumber dari dan diusahakan oleh koperasi syariah, misalkan dari Modal Sendiri, Modal Penyertaan

www.facebook.com/indonesiapustaka

425

dan Dana Amanah. Modal Sendiri didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, Hibah, dan Donasi, sedangkan Modal Penyerta didapat dari Anggota, koperasi lain, bank, penerbitan obligasi dan surat utang serta sumber lainnya yang sah. Adapun Dana Amanah dapat berupa simpanan sukarela anggota, dana amanah perorangan atau lembaga. Koperasi Syariah–Nisbah; Adalah proporsi pembagian keuntungan (bagi hasil) antara pemilik dana (Shahibul Maal) dan Pengelola Dana (Mudharib) atas hasil usaha yang dikerjasamakan. Koperasi Syariah–Pembagian Keuntungan Dana Bergulir Syariah; Adalah pembagian proporsi bagi hasil antara Bank Pelaksana dan KJKS/UJKS Peserta Program. Koperasi Syariah–Pembiayaan Mudharabah; Adalah akad kerja sama permodalan usaha di mana Koperasi sebagai pemilik modal (Sahibul Maal) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan kesepakatan (nisbah), dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan. Koperasi Syariah–Pembiayaan Musyarakah; Adalah akad kerja sama permodalan usaha antara koperasi dan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedang kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal. Koperasi Syariah–Pembiayaan; Adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerja sama permodalan antara koperasi dan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melinasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang di biayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut. Koperasi Syariah–Pengalihan Dana Bergulir Syariah; Adalah pemindahan dana bergulir dari KJKS/UJKS peserta program kepada KJKS/UJKS lainnya yang memenuhi syarat. Koperasi Syariah–Peran Strategis KJKS/UJKS; Adalah peranan KJKS/UJKS dalam pemberdayaan penguasaan mikro anggotanya yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja, penyediaan produksi barang/jasa dan penumbuhan sektor rill. Koperasi Syariah–Piutang Murabahah; Adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasikoperasi lain dan atau anggotanya) dan atas transaksi jual beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tersebut disertai dengan pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati di muka sesuai akad. Koperasi Syariah–Prinsip Ekonomi Islam; Koperasi syariah menegakkan prinsip-

www.facebook.com/indonesiapustaka

426

prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut: (a) Kekayaan adalah amanah Allah Swt. yang tidak dapat dimiliki oleh siapa pun secara mutlak; (b) Manusia diberi kebebasan bermu’amalah selama bersama dengan ketentuan syariah (c) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi (d) Menjunjung tinggi keadian serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja. Koperasi Syariah–Prinsip Syariah Islam; Koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam sebagai berikut: (a) Keanggotan bersifat sukarela dan terbuka; (b) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (istiqomah); (c) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional; (d) Pembagian sisa hasil usah dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; (e) Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil: (f ) Jujur, amanah dan mandiri; (g) Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal; (h) Menjalin dan menguatkan kerja sama di antara anggota, antarkoperasi serta dengan dan atau lembaga lainnya. Koperasi Syariah–Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah; Adalah rangkaian kegiatan Pemerintah yang dilakukan dalam bentuk perkuatan permodalan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) untuk pengembangan usaha mikro anggota koperasi dengan menggunakan dana bergulir syariah dalam rangka mengurangi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja. Koperasi Syariah–Program Perkuatan Permodalan KJKS/UJKS; Adalah program pemberdayaan ekonomi usaha mikro yang dijalankan pemerintah melalui Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dalam bentuk penyaluran Dana Bergulir Syariah melalui KJKS/UJKS atau koperasi yang menjalankan sistem syariah yang digulirkan kepada usaha mikro anggota KJKS/ UJKS bersangkutan, dengan menggunakan transaksi pembiayaan sesuai pola syariah yang berlaku umum dalam lembaga keuangan syariah. Koperasi Syariah–Rekening Pengembalian Dana Bergulir; Adalah rekening atas nama KJKS/UJKS Peserta Program pada bank pelaksana yang digunakan untuk menampung pengembalian angsuran pokok dan sebagainya yang akan dialihkan dan dikelola oleh LPDB-KUMKM untuk perguliran baru. Koperasi Syariah–Sisa Hasil Usaha KJKS/UJKS; Adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku, dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan. Koperasi Syariah–Tenaga Pendamping; Adalah petugas yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana untuk melakukan pembinaan dan memfasilitasi usaha. Koperasi Syariah–Tujuan Koperasi Syariah; Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Koperasi Syariah–Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS); Adalah unit koperasi yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

427

bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi, simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Koperasi Syariah–Usaha Koperasi Syariah; Ketentuan usaha koperasi syariah adalah sebagai berikut: (1) Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (thayyib) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi ataupun ketidakjelasan (gharar). (2) Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. (3) Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (4) Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Korelasi; Pola hubungan antara variabel yang memengaruhi dengan variabel yang dipengaruhi (correlation). Koresponden Nondepositor; Bank koresponden yang dalam korespondennya tidak memelihara akun bank yang bersangkutan (nondepository correspondent). Korporasi; Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Kotak Simpan Aman; Fasilitas pengaman barang berharga dalam bentuk kotak yang disediakan oleh suatu bank untuk kepentingan nasabahnya. Kotak tersebut hanya dapat dibuka oleh bank dan nasabah secara bersama-sama; sin; kotak pengaman harta (safe deposit box). KPEI (Kliring Penjaminan Efek Indonesia); PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia tahun 1995 untuk menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien. KPEI didirikan sebagai perseroan terbatas berdasarkan akte pendirian No. 8 Tanggal 5 Agustus 1996 di Jakarta oleh PT Bursa Efek Indonesia, dengan kepemilikan 100% dari total saham pendiri senilai Rp15 miliar. KPEI memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal 24 September 1996 dengan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Dua tahun kemudian, tepatnya 1 Juni 1998, Perseroan mendapat izin usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan berdasarkan Surat Keputusan Bapepam No. Kep-26/PM/1998. Pada 2000 dengan diterapkannya Scripless Trading, KPEI sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan meningkatkan kualitas layanan jasanya dengan meluncurkan e-CLEARS® pada Juli 2000. KPEI hingga saat ini senantiasa mengembangkan diri untuk memberikan layanan yang terbaik bagi Pasar Modal Indonesia. KPEI–Layanan KPEI; Layanan KPEI adalah (1) Jasa Kliring Transaksi Bursa; KPEI sebagai mitra pengimbang sentral (central counterparty) dalam kegiatan kliring dan penyelesaian transaksi terhadap lebih dari 120 perusahaan Efek yang terdaftar di Bursa, berkewajiban untuk menerapkan standar-standar internasional dalam proses otomatisasi proses kliring dan penyelesaian transaksi bursa. Dengan demikian, proses kliring, penyelesaian transaksi, dan penjaminan dapat berjalan dengan lebih wajar, teratur, efisien sehingga dapat meminimalisasi risiko penyelesaian

www.facebook.com/indonesiapustaka

428

transaksi bursa baik saham maupun derivatif. Proses kliring adalah suatu proses penentuan hak dan kewajiban Anggota Kliring (AK) yang timbul dari Transaksi Efek yang dilakukannya di Bursa Efek. Adapun tujuan dari proses kliring tersebut adalah agar masing-masing AK mengetahui hak dan kewajiban baik berupa Efek maupun uang yang harus diselesaikan pada tanggal penyelesaian Transaksi Bursa; (2) Jasa Penjaminan; KPEI menyediakan jasa penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa bagi AK yang bertransaksi di BEI. Jasa penjaminan adalah jasa untuk memberikan kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban AK yang timbul dari Transaksi Bursa. Dengan kata lain fungsi penjaminan bertujuan memberi kepastian terselenggaranya Transaksi Bursa bagi AK yang sudah memenuhi kewajibannya, kepastian waktu penyelesaian, penurunan frekuensi kegagalan penyelesaian transaksi, dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan investor untuk bertransaksi di pasar modal Indonesia. Dalam fungsi penjaminan, KPEI bertindak sebagai mitra pengimbang/lawan (counterparty) bagi seluruh AK yang bertransaksi di Bursa. Hal tersebut dimungkinkan dengan kliring secara netting dengan novasi, sehingga masing-masing AK hanya berhubungan dengan KPEI dalam penyelesaian Transaksi Bursanya. Dengan demikian, risiko dari masingmasing AK diserap oleh KPEI sehingga tidak menimbulkan gangguan lebih jauh terhadap pasar. Penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa adalah kewajiban KPEI untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab AK yang gagal memenuhi kewajiban yang terkait dengan Transaksi Bursa yang dilakukannya. KPEI wajib menyelesaikan setiap kegagalan AK dalam melakukan transaksi Bursa. KPEI menjalankan fungsi penjaminan melalui sistem e-CLEARS, dibantu dengan sistem pendukung lainnya yaitu ARMS (Automated Risk Monitoring System). Sistem ARMS yang diintegrasikan dengan sistem e-CLEARS, membuat keseluruhan proses kliring dan penjaminan dapat berjalan dengan lebih selaras dan tidak bertele-tele sehingga memudahkan AK dalam Penyelesaian transaksi bursa. (3) Jasa Pinjam Meminjam Efek; KPEI menyediakan jasa Pinjam Meminjam Efek (PME) dengan tujuan untuk membantu AK untuk memenuhi kebutuhan Efek sementara untuk menghindari terjadinya kegagalan penyelesaian Transaksi Bursa. Anggota kliring dan bank kustodian yang berminat dapat mendaftar untuk menjadi Lender/ Borrower/Lender & Borrower di dalam mekanisme PME KPEI. Segera setelah terdaftar sebagai partisipan PME, AK dan BK yang bersangkutan dapat dengan segera mengaktifkan modul PME yang terintegrasi di dalam sistem e-CLEARS®. (4) Jasa Terkait Pasar Modal Lain; Sesuai dengan ketentuan dalam UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, KPEI dapat menawarkan jasa lain di lingkungan pasar modal. KPEI–Lingkup KPEI: Ada dua ruang lingkup KPEI: 1. Ruang Lingkup Kegiatan Kliring: a. Melaksanakan kegiatan kliring atas semua transaksi bursa untuk produk ekuitas, derivatif dan obligasi pada Bursa Efek di Indonesia; b. Melaksanakan proses penentuan hak dan kewajiban Anggota Klirng yang timbul di Transaksi Bursa. 2. Ruang Lingkup Kegiatan Penjaminan: a. Melaksanakan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa untuk produk ekuitas dan produk derivative; b. Memberikan kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban bagi anggota kliring yang timbul dari transaksi bursa.

www.facebook.com/indonesiapustaka

429

Kredit; 1. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (credit). 2. Sejumlah dana yang disediakan oleh bank kepada nasabah dengan pemberian bunga, yang harus dilunasi kembali pada waktu yang diperjanjikan atau dengan cara angsuran (loan). Kredit–Jenis Kredit; 1. Dilihat dari segi kegunaan: (a) Kredit investasi: (i) Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. (ii) Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. (iii) Masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama. (b) Kredit modal kerja; (i) Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. (ii) Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan; 2. Dilihat dari segi tujuan kredit: (a) Kredit produktif: (i) Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. (ii) Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan barang tambang atau kredit industri lainnya. (b) Kredit konsumtif: (i) Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. (ii) Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. (iii) Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya; (c) Kredit perdagangan: (i) Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. (ii) Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor. 3. Dilihat dari segi jangka waktu: (a) Kredit jangka pendek: (i) Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. (ii) Contohnya untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija. (b) Kredit jangka menengah: (i) Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. (ii) Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing. (c) Kredit jangka panjang: (i) Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. (ii) Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan; 4. Dilihat dari segi jaminan: (a) Kredit dengan jaminan: (i) Kredit yang diberikan dengan

www.facebook.com/indonesiapustaka

430

suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. (ii) Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur. (b) Kredit tanpa jaminan: (i) Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. (ii) Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karekter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini. 5. Dilihat dari segi sektor usaha: (a) Kredit pertanian: Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektior perkebunan atau pertanian rakyat. Dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang; (b) Kredit peternakan: Dalam hal jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi; (c) Kredit industri: Kredit untuk membiaya industri kecil, menengah atau besar. (d) Kredit pertambangan: Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah; (e) Kredit pendidikan: merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula kredit untuk para mahasiswa; (f ) Kredit profesi: diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara; (g) Kredit perumahan: yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan; (h) dan sektor-sektor lainnya. Kredit–Pengkreditan Sementara; Pengkreditan kembali akun nasabah yang telah didebit oleh bank, sementara bank melakukan penelitian ulang terhadap transaksi yang diklaim oleh nasabah yang tidak pernah dilakukannya; di Amerika Serikat, bank mempunyai waktu sepuluh hari kerja sejak tanggal klaim untuk melakukan penelitian ulang dan memperbaiki kesalahan tersebut; jika dalam jangka waktu tersebut bank tidak dapat membuktikan dan memperbaiki kesalahan, bank harus mengembalikan dana nasabah yang telah didebitnya; bank mempunyai waktu 45 hari untuk meneliti ulang (menyelidiki) transaksi yang sering dijadikan alasan suatu kesalahan (provisional credit). Kredit Akseptasi; jenis kredit dalam bentuk kesediaan bank mengaksep surat wesel berjangka nasabah tertentu kemudian surat wesel tersebut dapat dijual di pasar uang oleh nasabah; melalui jenis kredit tersebut, bank dapat berpartisipasi mendorong pembiayaan transaksi dalam negeri dan ekspor-impor (acceptance credit). Kredit Amanah; Pemberian kredit tanpa harus diadakan penelitian kelayakan lebih dahulu karena debitur dianggap telah memiliki kredibilitas yang tinggi (open credit). Kredit Amortisasi; Kredit yang pelunasannya dilakukan dengan pembayaran angsuran secara berkala berdasarkan jadual yang ditetapkan sampai dengan tanggal jatuh temponya (fully amortizing loan). Kredit Angsuran; Kredit yang pembayaran pokok dan bunganya dilakukan secara berkala dalam jumlah angsuran yang sama pada jangka waktu tertentu (installment credit). Kredit Antarbank; Kredit yang disalurkan dari suatu bank ke bank lain (interbank loan). Kredit Antisipasi; kredit jangka pendek untuk peluasan perusahaan, bersifat sementara karena dalam waktu singkat diharapkan kredit tersebut dapat dilunasi dengan mengeluarkan saham atau obligasi (anticipatie credit).

www.facebook.com/indonesiapustaka

431

Kredit Bawah Nilai; Kredit yang mempunyal nilai pasar lebih kecil daripada nilai bukunya. Apabila dijual pada pasar sekunder, pemberi pinjaman akan mengalami kerugian. Menurunnya nilai kredit karena debitur melakukan tunggakan pembayaran, bunga kupon yang lebih rendah daripada tingkat bunga kredit dengan kualitas dan jangka waktu yang hampir sama, atau agunan kredit lebih rendah nilainya daripada pokok kredit, atau tidak terdapat sumber utama untuk melakukan pembayaran (underwater loan). Kredit Berdokumen Khusus; Surat kredit yang menyatakan pembayaran hanya dapat dilakukan pada bank yang disebutkan di dalamnya (special L/C1). Kredit Berjamin Rumah; Pinjaman yang dijamin dengan rumah pribadi; jenis kredit ini memungkinkan pemilik rumah untuk memanfaatkan akumulasi nilai rumahnya, yaitu perbedaan nilai pasar rumah saat itu dengan jumlah yang dijamin dan telah diikat dengan hak tanggungan (home equity credit/loan). Kredit Berjamin Sediaan; Pinjaman yang diberikan dengan jaminan barang yang disimpan dalam gudang (field warehousing loan). Kredit Bermasalah; Kredit yang tingkat ketertagihan atau kolektibilitasnya tergolong diragukan atau macet; kredit ini disebut bermasalah karena terdapat keraguan dalam pengembaliannya (impaved credit). Kredit Berulang; 1. Fasilitas kredit untuk jangka waktu tertentu, yang tidak mempunyai jadual pembayaran kembali yang tetap; debitur diperkenankan untuk menarik setiap saat atau melunasi seluruh fasilitasnya tanpa dikenakan penalti; debitur, biasanya, dikenai biaya komitmen pada saat persetujuan kreditnya; kredit ini mempunyai arti yang berbeda dari evergreen loan (pinjaman yang terus diperpanjang); 2. Kartu kredit, rekening/akun giro, atau perjanjian kredit konsumen lainnya yang memberikan pilihan untuk meminjam melalui fasilitas kredit yang terlebih dahulu telah disetujui; debitur tidak dikenai denda atau biaya apabila fasilitas tersebut tidak digunakan (revolving credit). Kredit Cek; Kasilitas yang diberikan bank kepada nasabahnya dalam jumlah tertentu tanpa akad kredit, misalnya fasilitas penarikan tunai pada kartu kredit (check credit). Kredit Diragukan; Kredit yang digolongkan diragukan karena kredit yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian, dapat disimpulkan bahwa (a) kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari utang peminjam, termasuk bunganya atau (b) kredit tidak dapat diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilal sekurang-kurangnya 100% dari utang peminjam (doubtful loan). Kredit Ekspor; Kredit untuk membiayai kegiatan investasi dari modal kerja yang diberikan dalam rupiah dan/atau valuta asing kepada eksportir atau pemasok (eksport loan). Kredit Intern; Pinjaman yang diberikan oleh masyarakat kepada masyarakat dalam suatu negara yang pembayaran pokok dan bunganya dilakukan dalam mata uang yang sama dalam negeri tersebut (internal loan). Kredit Investasi; Kredit jangka menengah dan panjang yang diberikan untuk

www.facebook.com/indonesiapustaka

432

membiayai proyek baru ataupun proyek perluasan suatu perusahaan (investment loan). Kredit Jangka Panjang: Penilaian Obligasi, Kreditur memerlukan analisis yang lebih rinci dan berorientasi ke masa depan. Kredit Jangka pendek: Kondisi keuangan saat ini, arus kas dan aktiva lancar. Kredit Kelompok Tani; Kredit pertanian bagi kelompok asosiasi petani yang dikelola oleh administrasi kredit pertanian untuk mengamankan kredit bagi anggotanya (production credit association). Kredit Konsumsi; Kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya kepada pihak perseorangan, termasuk pegawai bank pelapor, untuk keperluan konsumsi dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain; sin. Kredit perseorangan; Kredit konsumtif (Consumer credit; Personal credit; Consumer loan). Kredit Likuiditas Bank Indonesia–KLBI; Kredit yang diberikan Bank indonesia untuk membiayai kredit-kredit program pemerintah yang disalurkan untuk membiayai proyek-proyek yang menyentuh langsung kepada usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah, seperti kredit usaha tani (KUT), kredit pemilikan rumah sederhana/sangat sederhana (KPRS/SS), kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya (KKPA), dan kredit kepada KUD (KKUD). Kredit Macet; Kredit yang (a) tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan dan/atau, (b) memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit atau, (c) penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit (bad debt). Kredit Memburuk; Memburuknya kinerja suatu perusahaan yang mengakibatkan penurunan jumlah kredit yang diberikan (impaired credit). Kredit Modal Kerja; Kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dari suatu perusahaan (working capital loan). Kredit Multimata-Uang; Kredit yang dalam praktiknya melibatkan beberapa jenis mata uang (multicurrency loan). Kredit Musiman; Pemberian kredit yang didasarkan pada siklus musiman, misalnya pemberian kredit pada musim tanam dan musim panen (seasonal credit). Kredit Niragunan; 1. Kredit yang diberikan atas dasar kemampuan membayar kembali oleh debitur; kredit ini tidak didukung oleh agunan sebagai pengaman, tetapi didukung oleh surat janji bayar (promes); 2. Pencairan kredit berdokumen (L/C) sebelum jatuh tempo; fasilitas ini hanya diberikan kepada eksportir tertentu yang kredibilitasnya telah diyakini oleh bank; sin. Pinjaman niragunan (straight credit; unsecured). Kredit Nirangsuran; Kredit yang pembayaran kembali pokok kreditnya tidak diatur secara bertahap dalam perjanjian pinjam meminjam (non-istallment credit). Kredit Pegawai; Pemberian kredit kepada pegawai yang diberikan oleh perusahaan yang bersangkutan yang dilakukan tanpa persyaratan pemberian jaminan berupa agunan melainkan penghasilannya (credit personnel).

www.facebook.com/indonesiapustaka

433

Kredit Pembeli; Pembayaran yang diterima eksportir dan importir, dananya berasal dari pinjaman bank; pada umumnya, eksportir menerima langsung pembayaran dari sebuah bank (buyer credit). Kredit Penunjang; Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada penerbit surat berharga komersial (commercial paper), untuk menutup kewajiban penerbit apabila surat berharga komersial tersebut jatuh tempo (back up fine). Kredit Perseorangan; Kredit yang diberikan kepada perseorangan atau keluarga untuk keperluan rumah tangga seperti membayar pajak, tagihan rumah sakit; kredit ini disebut juga kredit konsumsi sehingga sifat penggunaannya berbeda dari kredit untuk tujuan pembiayaan suatu usaha/industri; kredit ini, biasanya, tidak disertai dengan agunan dan diamortisasi sesuai dengan jangka waktu angsuran pembayaran pokok dan bunga; Lihat Kredit konsumtif (personal loan). Kredit Pihak Ketiga; Kredit yang diberiikan kepada pembeli dalam rangka pembelian barang dan jasa yang pembayarannya memakai sara na kartu kredit atau yang sejenisnya (third party credit). Kredit Profesi; Kredit yang dialokasikan kepada kelompok profesional, seperti, dokter, pengacara, guru, dan akuntan, untuk menunjang profesi usahanya; tata cara pembayaran kredit biasanya dilakukan secara angsuran pada setiap akhir bulan sesuai dengan batas waktu yang diperjanjikan (service credit). Kredit Ritel; 1. Akun kredit, kartu kredit atau kredit dengan angsuran yang diberikan kepada konsumen oleh para pedagang; 2. Kredit yang diberikan secara langsung oleh bank kepada nasabah, seperti kredit konsumtif dan kredit pembelian kendaraan (retail credit). Kredit Semerta; Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya yang pencairannya dilakukan pada hari yang sama tanpa melalui klring antarbank dengan menggunakan cek atau surat perintah membayar lainnya (immediate credit). Kredit Sindikasi; Pemberian kredit oleh sekelompok bank kepada satu debitur, yang jumlah kreditnya terlalu besar apabila diberikan oleh satu bank saja (loan synthcation). Kredit Tak Lancar; Kredit yang tidak diikuti oleh pemenuhan pembayaran pokok dan/ atau bunga sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam perjanjian kredit; Lihat juga Aktiva Produktif Taklancar (nonperforming loan). Kredit Tak-Terbatalkan Sepihak; Kredit yang tidak dapat diubah, dibatalkan, atau ditarik kembali tanpa persetujuan dari semua pihak yang berkepentingan (irrevocable credit). Kredit Talangan; Pinjaman jangka pendek untuk mengatasi kekurangan dana yang bersifat sementara sambil menunggu pendanaan yang akan diperoleh pada masa akan datang (bridging loan). Kredit Terbatas; Kredit yang telah ditetapkan jumlah dan persyaratannya; pembayaran angsuran secara berkala berupa pokok pinjaman dan bunga tidak boleh melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan; peminjam tidak dapat menambah pagu kreditnya walaupun pelunasan dilakukan lebih cepat daripada yang diperjanjikan (closed-end credit).

www.facebook.com/indonesiapustaka

434

Kredit Terbuka; Fasilitas yang diberikan kepada nasabah untuk dapat menambah jumlah kredit sampai dengan batas/pagu kredit baru yang telah ditentukan untuk sementara waktu atau dapat melunasi kredit yang telah dinikmatinya setiap saat tanpa dikenakan denda/penalti, atau dapat mengangsur pembayaran kreditnya sampai beberapa kali, misalnya kartu kredit dan kredit cerukan (open-end credit). Kredit Terjamin; 1. Kredit yang endosannya atau penjamin siap untuk membayar apabila debitur wanprestasi; 2. Kredit pada perusahan terbatas dengan program peminjaman langsung, yang peminjamnya diperkuat dengan agunan tertentu dan masih harus bertanggung jawab terhadap kredit tersebut (recourse loan). Kredit Terpaksa; Kredit bank yang diberikan secara terpaksa kepada debitur tertentu karena pinjaman yang tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo atau karena telah terjadi cerukan (forced loan). Kredit Terselamatkan; Kredit yang semula tergolong diragukan atau macet kemudian diusahakan untuk diperbaiki sebagaimana dicantumkan dalam akad penyelamatan kredit. Kredit Transaksional; Kredit komersial jangka pendek yang digunakan sebagai modal kerja dalam pembiayaan piutang atau pembelian komoditas yang sifatnya mendadak. Kredit tersebut akan segera dilunasi setelah diperoleh uang tunai dari hasil tagihan atau penjualan barang komoditas yang dibiayai. Biasanya, kredit ini diberikan kepada perusahaan yang mempunyai reputasi kredit yang baik dalam rangka membantu perusahaan tersebut membiayai proyek yang mempunyai arus dana (cash flow) yang cepat (self liquidating credit). Kredit Tunai; Fasilitas cerukan yang diizinkan dalam jumlah tertentu (cash credit). Kredit Usaha Kecil; Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan pagu kredit maksimum tertentu untuk membiayai usaha produktif. Kredit tersebut dapat berupa kredit investasi ataupun modal kerja; kredit investasi merupakan kredit jangka menengah/panjang untuk membiayai pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi proyek, dan/atau pendirian proyek baru. Kredit modal kerja merupakan kredit jangka pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha atau proyek. Kreditur; Da’in; Pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada debitur dengan cara pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama (creditor). Kreditur (Peng)eksekusi; Orang yang ditunjuk untuk menikmati hasil eksekusi barang jaminan sesuai dengan piutangnya atas debitur (execution creditor). Kreditur Akhir; Salah satu fungsi dari bank sentral untuk memberikan kredit kepada perbankan karena sumber pembiayaan lain telah tertutup (lender of the last resort). Kreditur Konkuren; Kreditur yang tidak mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu daripada kreditur lain (general creditor). Kreditur Preferen; Kreditur yang mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu daripada kreditur lain (preferential creditor). Kreditur Tak Terjamin; Kreditur yang tidak menguasai secara hukum dan/atau fisik atas barang-barang agunan (unsecured creditor).

www.facebook.com/indonesiapustaka

435

Kreditur Terjamin; Kreditur yang secara hukum dan fisik menguasai beberapa barang yang diagunankan oleh debitur (secured creditor). Krisis; Periode berakhimya suatu kemakmuran, ditandai dengan kondisi seperti kenaikan harga, inflasi, dan spekulasi (crisis). Krona; satuan dasar nilai uang Denmark dan beberapa negara lain, seperti Swedia dan Norwegia (krone; krona). KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia); PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) didirikan di Jakarta, pada tanggal 23 Desember 1997 dan memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) pada tanggal 11 November 1998. KSEI merupakan salah satu Self Regulatory Organization (SRO), selain Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, KSEI menjalankan fungsinya sebagai LPP di Pasar Modal Indonesia dengan menyediakan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek yang teratur, wajar dan efisien. KSEI mulai menjalankan kegiatan operasional pada 9 Januari 1998, yaitu kegiatan penyelesaian transaksi Efek dengan warkat dengan mengambil alih fungsi sejenis dari PT Kliring Deposit Efek Indonesia (KDEI) yang sebelumnya merupakan Lembaga Kliring Penyimpanan dan Penyelesaian (LKPP). Selanjutnya sejak 17 Juli 2000, KSEI bersama PT Bursa Efek Indonesia (d/h PT Bursa Efek Jakarta) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) mengimplementasikan perdagangan tanpa warkat (scripless trading) dan operasional Kustodian sentral di Pasar Modal Indonesia. KSEI–Blocking/Unblocking Balances; Fasilitas ini akan digunakan untuk keperluan pemblokiran Efek untuk gadai (pledge) dan untuk alasan lain sesuai instruksi nasabah. Dengan adanya fasilitas tersebut maka saldo efek yang digunakan untuk kedua tujuan tersebut dapat diblokir tanpa harus terlebih dahulu ditempatkan pada subrekening efek lain yang terpisah. KSEI–Dormant Account; Dalam rangka menunjang stabilitas performance C-BEST pada kemudian hari, maka KSEI akan menerapkan ketentuan terkait dengan dormant account yang merupakan Sub Rekening Efek yang tidak mempunyai saldo Efek dan atau dana serta tidak ada mutasi Efek dan atau dana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal penarikan atau tanggal pencatatan terakhir saldo Efek dan atau dana. Apabila kemudian terdapat dormant account, maka KSEI akan melakukan beberapa rangkaian proses serta tindakan untuk kepastian status dormant account tersebut. Penerapan ketentuan tersebut tak lain bertujuan untuk lebih mengetahui jumlah rekening aktif dan menghindari penyalahgunaan rekening tersebut serta meningkatkan kedisiplinan pemegang rekening terkait pembukaan Sub Rekening Efek para investor yang menjadi nasabahnya. KSEI–Layanan Jasa; Sesuai fungsinya, KSEI memberikan layanan jasa yang meliputi: penyimpanan Efek dalam bentuk elektronik, administrasi Rekening Efek, penyelesaian transaksi Efek, distribusi hasil Corporate Action dan jasa-jasa terkait lainnya, seperti: Post Trade Processing (PTP) dan penyediaan laporan-laporan jasa

www.facebook.com/indonesiapustaka

436

Kustodian sentral. Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para investor dalam melakukan transaksi di Pasar Modal, seluruh kegiatan KSEI dioperasikan melalui sistem penyimpanan dan penyelesaian transaksi Efek secara pemindahbukuan berteknologi tinggi, yang dinamakan C-BEST (The Central Depository and Book Entry Settlement System). Sistem ini merupakan platform elektronik terpadu yang mendukung penyelesaian transaksi Efek secara pemindahbukuan di Pasar Modal Indonesia. Sejak Juni 2002, KSEI menuntaskan program konversi seluruh Saham yang tercatat di Bursa Efek dari warkat menjadi scripless. KSEI–Repurchase Agreement; Saat ini KSEI tengah mempersiapkan implementasi layanan jasa penyelesaian transaksi Repurchase Agreement (REPO) atas transaksi REPO yang dilakukan pemegang rekening KSEI. Penyelesaian transaksi REPO yang melibatkan pemindahbukuan Efek dan dana dapat diikuti dengan berpindahnya kepemilikan Efek ke Rekening Efek Pemegang Rekening lain (REPO sell and buy back) maupun kepemilikan Efek tanpa diikuti pemindahbukuan Efek kepada pihak pembeli, namun tetap berada di Rekening Efek REPO penjual yang tidak dapat dipindahbukukan hingga tanggal transaksi REPO jatuh tempo (REPO collateralized borrowing). Melalui modul REPO yang terdapat di C-BEST, para pihak yang melakukan transaksi REPO akan memperoleh kemudahan dalam proses penyelesaian transaksi tersebut terkait dengan tersedianya pembuatan instruksi REPO yang telah digabungkan untuk satu rangkaian transaksi. Penyelesaian transaksi REPO melalui KSEI juga dapat memberikan identifikasi yang jelas dari tujuan pemegang rekening melakukan penyelesaian transaksi melalui KSEI. KTP; Kartu Tanda Penduduk. Kualitas Aktiva Produktif (KAP); Tolok ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif (pokok termasuk bunga) berdasarkan kriteria tertentu. Di Indonesia, kualitas aktiva produktif dinilai berdasarkan tingkat ketertagihannya, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet (earnings aset quality). Kualitas Pembiayaan–Penggolongan Kualitas Pembiayaan Ijarah dan Ijarah Muntahiyah bit tamlik; Penggolongan Kualitas Pembiayaan ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik bisa dilihat dari aspek: A. PROSPEK USAHA: 1. LANCAR: Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah baik; Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi; perekonomian; Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar; Manajemen sangat baik (manajemen independen, berpengalaman dan memiliki kemampuan); Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha; Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan; 2. DALAM PERHATIAN KHUSUS: Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah terbatas; Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian; Pangsa pasar sebanding dengan pesaing; Manajemen baik (manajemen independen, berpengalaman tapi memiliki kemampuan); Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap nasabah; Tenaga kerja pada umumnya memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan

www.facebook.com/indonesiapustaka

437

atau pemogokan; 3. KURANG LANCAR: Kegiatan usaha nasabah menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan; Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian; Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru; Manajemen cukup baik; Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap nasabah; Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik; 4. DIRAGUKAN: Kegiatan usaha nasabah menurun; Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian; Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius; Manajemen kurang pengalaman; Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan nasabah; Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan; 5. MACET: Kelangsungan usaha nasabah sangat diragukan untuk pulih kembali dan kemungkinan besar usaha akan terhenti; Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun; Manajemen sangat lemah; Perusahaan afiliasi sangat merugikan nasabah; Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi. B. KONDISI KEUANGAN: 1. LANCAR: Perolehan laba tinggi atau stabil; Permodalan kuat; Likuiditas dan modal kerja kuat; Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah dapat memenuhi kewajiban pembayaran sewa tanpa dukungan sumber dana tambahan; Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (Hedging) secara baik; 2. DALAM PERHATIAN KHUSUS: Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun; Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan; Likuiditas dan modal kerja umumnya baik; Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran sewa namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan memengaruhi pembayaran pada masamendatang; Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing tetapi masih terkendali; 3. KURANG LANCAR: Perolehan laba rendah; Rasio utang terhadap modal cukup tinggi; Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas; Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah hanya mampu membayar sebagian pembayaran kewajiban sewa; Kegiatan usaha terpengaruh oleh perubahan nilai tukar valuta asing; Perpanjangan piutang untuk menutup kesulitan keuangan; 4. DIRAGUKAN: Laba sangat kecil atau negatif; Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset; Rasio utang terhadap modal tinggi; Likuiditas sangat rendah; Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan nasabah dalam membayar sewa; Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing; Piutang baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo; 5. MACET: Mengalami kerugian yang besar; Nasabah tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan; Rasio utang terhadap modal sangat tinggi; Kesulitan likuiditas; Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu menutup biaya produksi; Kegiatan usaha terancam oleh fluktuasi nilai tukar valuta asing; Piutang baru digunakan untuk menutup kerugian operasional;

www.facebook.com/indonesiapustaka

438

C. KEMAMPUAN MEMBAYAR: 1. LANCAR: Pembayaran sewa tepat waktu; Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat; Dokumentasi perjanjian lengkap dan pengikatan agunan kuat; 2. DALAM PERHATIAN KHUSUS: Terdapat tunggakan sewa sampai dengan 90 hari; Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur tetapi masih akurat; Dokumentasi perjanjian kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat; Pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian sewa; 3. KURANG LANCAR; Terdapat tunggakan pembayaran sewa yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari; Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan; Dokumentasi perjanjian tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah; Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan perjanjian sewa; Perpanjangn perjanjian sewa untuk menyembunyikan kesulitan keuangan; 4. DIRAGUKAN: Terdapat tunggakan pembayaran sewa yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari; Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan; Dokumentasi perjanjian sewa dan atau pengikatan agunan tidak ada; 5. MACET: Terdapat tunggakan sewa yang telah melampaui 270 hari. Kualitas Pembiayaan–Penggolongan Kualitas Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah; Penggolongan kualitas pembiayaan mudharabah dan musyarakah bisa dilihat dari aspek: A. PROSPEK USAHA: 1. LANCAR: Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah baik; Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian; Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar; Manajemen yang sangat baik (manajemen independen, berpengalaman dan memiliki kemampuan); Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha; Tenaga kerja yangmemadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan. 2. KURANG LANCAR: Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan; Pasar yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian; Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru; Manajemen cukup baik (manajemen independen, berpengalaman tapi kurang memiliki kemampuan); Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap nasabah; Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik; 3. DIRAGUKAN: Kegiatan usaha nasabah menurun; Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian; Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius; Manajemen kurang pengalaman; Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan nasabah; Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan; 4. MACET: Kelangsungan usaha sangat diragukan untuk pulih kembali dan kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti; Kehilangan pasar yang sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun; Manajemen sangat lemah; Perusahaan afiliasi sangat merugikan nasabah; Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi; B. KONDISI KEUANGAN: 1. LANCAR: Perolehan laba sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan target dan Perolehan laba stabil; Permodalan kuat dengan jumlah utang yang lebih rendah

www.facebook.com/indonesiapustaka

439

daripada modal; Likuiditas dan modal kerja kuat; Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah dapat memenuhi kewajiban pengembalian pembiayaan serta porsi bagi hasil tanpa dukungan sumber dana tambahan; Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (Hedging) secara baik; 2. KURANG LANCAR: Perolehan laba lebih rendah daripada target laba; Rasio utang terhadap modal cukup tinggi; Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas; Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah hanya mampu memberikan porsi bagi hasil dan atau sebagian angsuran pembiayaan; Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing; Perpanjangan pembiayaan untuk menutupi kesulitan keuangan; 3. DIRAGUKAN: Perolehan laba sangat kecil atau negative; Rasio utang terhadap modal tinggi; Likuiditas sangat rendah; Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan angsuran pembiayaan serta porsi bagi hasil; Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing; Pembiayaan baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo; 4. MACET: Mengalami kerugian yang besar; Nasabah tidak mampu memenuhi semua kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan; Rasio utang terhadap modal sangat tinggi; Kesulitan likuiditas; Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu menutup biaya produksi; Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing; Pembiayaan baru digunakan untuk menutup kerugian operasional; C. KEMAMPUAN MEMBAYAR ANGSURAN POKOK DAN BAGI HASIL: 1. LANCAR: Pembayaran angsuran pokok tepat waktu dan/atau RP sama atau lebih dari 90% PP; Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat; Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat; 2. KURANG LANCAR: Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan melampaui 90 hari; dan atau RP di atas 30% sampai dengan 90% PP (30% PP < RP < 90% PP); Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur tetapi masih akurat; Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan lemah; Pelanggaran terhadap persyaratan pembiayaan yang tidak prinsipil; Perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan; 3. DIRAGUKAN: Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari; dan atau RP < 30% PP sampai dengan 3 (tiga) periode pembayaran; Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan; Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap dan pegikatan agunan lemah; Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok/utama dalam pembiayaan; 4. MACET: Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 180 hari; dan atau RP < 30% PP lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran; Nasabah tidak menyampaikan informrasi keuangan; Dokumentasi pembiayaan dan atau pengikatan agunan tidak ada. Kualitas Pembiayaan–Penggolongan Kualitas Pembiayaan Murabahah, Istishna’ dan Qardh; Penggolongan Kualitas Pembiayaan Murabahah, Istishna’ dan Qardh bisa dilihat dari aspek: A. PROSPEK USAHA: 1. LANCAR: Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah baik; Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh

www.facebook.com/indonesiapustaka

440

perubahan kondisi perekonomian; Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar; Manajemen sangat baik (manajemen independen, berpengalaman dan memiliki kemampuan); Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha; Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan; 2. DALAM PERHATIAN KHUSUS: Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah terbatas; Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian; Pangsa pasar sebanding dengan pesaing; Manajemen baik (manajemen independen, kurang pengalaman tapi memiliki kemampuan); Perusahaan afiliasi atau grup stabil tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap nasabah; Tenaga kerja pada umumnya memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan; 3. KURANG LANCAR: Kegiatan usaha nasabah menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan; Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian; Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru; Manajemen cukup baik; Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap nasabah; Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik; 4. DIRAGUKAN: Kegiatan usaha nasabah menurun; Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian; Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius; Manajemen kurang pengalaman; Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan nasabah; Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan; 5. MACET: Kelangsungan usaha nasabah sangat diragukan untuk pulih kembali dan kemungkinan besar usaha akan terhenti; Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun; Manajemen sangat lemah; Perusahaan afiliasi sangat merugikan nasabah; Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi. B. KONDISI KEUANGAN: 1. LANCAR: Perolehan laba tinggi atau stabil; Permodalan kuat; Likuiditas dan modal kerja kuat; Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (Hedging) secara baik; 2. DALAM PERHATIAN KHUSUS; Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun; Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan; Likuiditas dan modal kerja umumnya baik; Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan margin namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan memengaruhi pembayaran pada masamendatang; Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta margin tanpa dukungan sumber dana tambahan; Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing tetapi masih terkendali; 3. KURANG LANCAR: Perolehan laba rendah; Rasio utang terhadap modal cukup tinggi; Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas; Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah hanya mampu membayar pokok

www.facebook.com/indonesiapustaka

441

dan sebagian dari margin; Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing; Perpanjangan piutang untuk menutupi kesulitan keuangan; 4. DIRAGUKAN: Laba sangat kecil atau negatif; Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset; Rasio utang terhadap modal tinggi; Likuiditas sangat rendah; Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan nasabah dalam membayar pokok dan margin; Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing; Piutang baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo; 5. MACET: Mengalami kerugian yang besar nasabah tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan; Rasio utang terhadap modal sangat tinggi; Kesulitan likuiditas; Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu menutup biaya produksi; Kegiatan usaha terancam oleh fluktuasi nilai tukar valuta asing; Piutang baru digunakan untuk menutup kerugian operasional; C. KEMAMPUAN MEMBAYAR: 1. LANCAR: Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad; Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat; Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat; 2. DALAM PERHATIAN KHUSUS: Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin sampai dengan 90 hari; Nasabah menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat; Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat; Pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil; 3. KURANG LANCAR: Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari; Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan; Dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat; Pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang; Perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan; 4. DIRAGUKAN: Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari; Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya; Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkapdan pengikatan agunan lemah; Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian piutang; 5. MACET: Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 270 hari; Dokumentasi pembiayaan dan/atau pengikatan agunan tidak ada. Kualitas Pembiayaan Ijarah dan IMBT–Penggolongan; Dasar penggolongan kualitas pembiayaan ijarah dan IMBT adalah sebagai berikut: A. PROSPEK USAHA: Potensi Pertumbuhan; Stabilitas Pasar dan Persaingan; Management; Group Usaha; Tenaga Kerja; B. KONDISI KEUANGAN: Perolehan Laba; Permodalan; Likuiditas & Modal Kerja; Cash Flow; Exposure sensitif terhadap kurs; B. KEMAMPUAN MEMBAYAR; Pembayaran Sewa; Informasi Keuangan; Kelengkapan Dokumentasi; Pemenuhan Persyaratan; Perpanjangan untuk menutup kesulitan. Kualitas Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah–Penggolongan; dasar penggolongan kualitas pembiayaan mudarabah dan musyarakah adalah sebagai berikut: A. PROSPEK USAHA: Potensi Pertumbuhan (Pertumbuhan kegiatan usaha

www.facebook.com/indonesiapustaka

442

nasabah baik); Stabilitas Pasar dan Persaingan (Pasar yang stabil, Persaingan terbatas); Management (independen, berpengalaman dan mampu); Group Usaha afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha; Tenaga Kerja (memadai tidak ada perselisihan atau pemogokan); B. KONDISI KEUANGAN: Perolehan Laba (sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan target dan stabil); Permodalan (kuat, jumlah utang yang lebih rendah daripada modal); Likuiditas dan Modal Kerja Likuiditas dan modal kerja kuat; Cash Flow (dapat memenuhi kewajiban pengembalian tanpa dukungan sumber dana tambahan); Exposur sensitif terhadap kurs (portofolio yang sensitif terhadap nilai tukar valas sedikit atau telah dilakukan lindung nilai); C. KEMAMPUAN MEMBAYAR: Pembayaran Kewajiban Proyeksi Vs Realisasi Pembayaran angsuran tepat waktu; dan RP sama atau lebih dari 90% PP; Informasi Keuangan (menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat); Kelengkapan Dokumentasi Dokumentasi lengkap dan pengikatan kuat; Pemenuhan Persyaratan; Perpanjangan untuk menutup kesulitan. Kualitas Pembiayaan Murabahah, Istishna’ dan Qardh–Penggolongan; Dasar penggolongan kualitas pembiayaan Murabahah, Istishna’ dan Qardh adalah sebagai berikut: A. PROSPEK USAHA: Potensi Pertumbuhan; Stabilitas Pasar dan Persaingan; Management; Group Usaha; Tenaga Kerja; B. KONDISI KEUANGAN: Perolehan Laba; Permodalan; Likuiditas & Modal Kerja; Cash Flow; Exposure sensitif terhadap kurs; C. KEMAMPUAN MEMBAYAR: Pembayaran Angsuran; Informasi Keuangan; Kelengkapan Dokumentasi; Pemenuhan Persyaratan; Perpanjangan untuk menutup kesulitan. Kualitas Pembiayaan Setelah Restrukturisasi; Perubahan kualitas pembiayaan setelah dilakukannya restrukturisasi, dapat berubah menjadi: (1) Lancar, apabila tidak terjadi tunggakan angsuran pokok dan margin/bagi hasil selama 3 (tiga) kali pembayaran pertama secara berturut-turut dan secepat-cepatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama; (2) Kualitas pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi atau yang sebenarnya/lebih buruk, jika nasabah tidak dapat memenuhi kriteria untuk menjadi LANCAR sebagaimana dijelaskan dalam butir 1 dan/atau syarat-syarat dalam perjanjian restrukturisasi pembiayaan, dan dengan demikian, Bank berhak untuk menagih kembali seluruh kewajiban nasabah. Kualitas Surat Berharga Syariah–Endos; Kualitas Surat Berharga Syariah yang diterbitkan atau diendos Bank lain ditetapkan sebagai berikut: a. Untuk Surat Berharga Syariah yang memiliki peringkat dan/atau aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, ditetapkan berdasarkan kualitas terendah antara: 1) hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Surat Berharga Syariah yang berlaku, atau 2) hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan pada bank penerbit atau bank pemberi endosemen. b. Surat Berharga Syariah yang berdasarkan karakteristiknya tidak aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan tidak memiliki peringkat, ditetapkan berdasarkan kualitas Penempatan pada bank penerbit atau bank pemberi endosemen. Kualitas Surat Berharga Syariah–Nilai Pasar; Kualitas Surat Berharga Syariah yang diakui berdasarkan nilai pasar ditetapkan memiliki kualitas Lancar sepanjang

www.facebook.com/indonesiapustaka

443

memenuhi persyaratan: a. aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; b. terdapat informasi nilai pasar secara transparan; c. telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; d. belum jatuh tempo. Kualitas Surat Berharga Syariah yang diakui berdasarkan harga perolehan atau yang diakui berdasarkan nilai pasar namun tidak aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan/atau tidak terdapat informasi yang transparan, ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut: a. Lancar, apabila: 1) Memiliki peringkat investasi (investment grade) atau lebih tinggi yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat (rating agency) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir; 2) Telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan 3) Belum jatuh tempo; b. Kurang Lancar, apabila: 1) Memiliki peringkat investasi (investment grade) atau lebih tinggi yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat (rating agency) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir; 2) Terdapat penundaan pembayaran bagi hasil/margin/fee berkala atau kewajiban lain sejenis; dan 3) Belum jatuh tempo; atau 1) Memiliki peringkat paling kurang 1 (satu) tingkat di bawah peringkat investasi (investment grade) yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat (rating agency) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir; 2) Tidak terdapat penundaan pembayaran bagi hasil/margin/fee berkala atau kewajiban lain sejenis; dan 3) Belum jatuh tempo; c. Macet, apabila surat berharga tidak memenuhi kriteria Lancar dan Kurang Lancar. (3) Kualitas Surat Berharga Syariah di luar Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh nasabah mengikuti kualitas Pembiayaan. Kuasa; Wewenang untuk melakukan sesuatu atau untuk menentukan sesuatu (mewakili, mengurus, dan sebagainya) (authority). Kuasa–Penguasaan Tanpa Hak; Penguasaan seseorang atas suatu barang milik orang lain dengan ataupun tanpa sepengetahuan pemiliknya. Secara hukum pemilikan atas barang tersebut akan beralih kepadanya apabila tidak ada tuntutan keberatan dari pemiliknya yang sah dalam jangka waktu 20 tahun berturut-turut (adverse possesion). Kuasa Bayar; Perintah tertulis dari nasabah kepada bank yang memberikan kewenangan untuk membebankan, membayarkan secara periodik atas nama nasabah (bankers order). Kuasa Tanda Tangan; Kuasa atau wewenang yang diberikan bank atau perusahaan kepada seorang pegawainya untuk menandatangani dokumen atau surat-surat tertentu (per pro). Kuasi Sewa; Sewa-menyewa properti selain tanah, misalnya sewa beli mesin untuk perusahaan industri yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan, jumlah pembayaran atas barang sewa lebih tinggi apabila penawaran barang tersebut terbatas (quasirent). Kum Dividen; Penjualan saham berikut dividen yang nilainya telah ditetapkan, tetapi pembeli masih mempunyai hak tagih atas dividen tersebut (cam dividend). Kuorum; Jumlah minimum anggota yang dipersyaratkan harus hadir dalam rapat organisasi, jumlahnya dinyatakan dalam anggaran dasar atau peraturan organisasi

444

www.facebook.com/indonesiapustaka

untuk menetapkan keputusan; apabila jumlah yang dipersyaratkan tidak terpenuhi, putusan tidak dapat diambil sehingga harus dilakukan dalam rapat berikutnya (quorum). Kuota; Bagian dari sesuatu. Dalam kaitannya dengan perusahaan istilah ini berarti bagian tertentu dari modal atau dari keuntungan. Kuotasi; Harga penawaran tertinggi untuk membeli atau harga penawaran terendah untuk menjual ataupun untuk memanfaatkan jasa (quotation). Kupon; Suku bunga atas obligasi yang akan dibayarkan oleh penerbit kepada pemegang obligasi tersebut pada saat jatuh tempo (coupon). Kurang Lancar; Kualitas kredit yang tingkat pengembaliannya mencerminkan keadaan yang kurang baik karena terdapat tunggakan pembayaran dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan; di Indonesia kolektibilitas kredit ditentukan oleh Bank Indonesia; Lihat Kolektibilitas (substandard). Kurator; Pihak yang melaksanakan pengampuan (curator). Kurs Silang; Kurs valuta asing tertentu terhadap mata uang lokal yang diperhitungkan berdasarkan perbandingan kurs valuta asing lain (cross rate). Kurs Transaksi; Adalah kurs jual ditambah dengan kurs beli dibagi dua. Kurs Valuta Beraneka; Kurs devisa yang ditetapkan secara berbeda-beda untuk berbagai transaksi, antara lain untuk kegiatan impor, ekspor, dan wisata (multiple exchange rate). Kurva Penawaran dan Permintaan; Grafik yang menyajikan keadaan tingkat penawaran dan permintaan pada suatu pasar; titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran menunjukkan titik keseimbangan antara harga dan jumlah komoditas atau jasa yang ditawarkan; sin. Keseimbangan penawaran dan permintaan (supply and demand curves; supply and demand equilibrium). Kustodian; Kegiatan penitipan harta untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; dalam melakukan kegiatan penitipan, bank menerima titipan harta penitip dengan mengadministrasikannya secara terpisah dari kekayaan bank; mutasi dan barang titipan dilaksanakan oleh bank atas permintah penitip; biasanya, kegiatan kustodian juga termasuk melakukan pembelian dan penjualan surat berharga atas permintaan serta penagihan dividen dan bunga; bank hanya bertindak sebagai agen perantara dan tidak memberikan rekomendasi untuk melakukan jual beli (custodian). Kwacha; Satuan dasar nilai uang Zambia. Kyat; Satuan dasar nilai uang Mianmar (kyot/ky).

445

www.facebook.com/indonesiapustaka

L L/C Letter of Credit; Adalah janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah (applicant) yang mengikat Bank sebagai pembuka untuk membayar kepada penerima atau ordernya atau mengaksep dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik penerima, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, atau menegosiasikan wesel-wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen. Laba; 1. kelebihan pendapatan dibandingkan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (profit); 2. Keuntungan yang diperoleh dari perdagangan. Laba atau Rugi di atas Kertas; Perkiraan laba atau rugi atas surat berharga yang dimiliki yang sebenarnya belum terjadi; juga disebutkan sebagai keuntungan atau kerugian di atas kertas; ketentuan akuntansi menetapkan hahwa kerugian yang belum direalisasikan dari surat berharga yang disebabkan oleh turunnya harga pasar harus dicantumkan dalam laporan rugi laba meskipun sekuritas tersebut belum dijual (unrealized profit or loss). Laba atau Rugi Nyata; Keuntungan atau kerugian yang terjadi atas penjualan suatu surat berharga yang dijual atau dipindahtangankan dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah jika dibandingkan dengan harga beli (realized profit or loss). Laba Bersih; Laba bersih yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak (nett profit). Laba Bulanan Bank Umum Syariah; Selanjutnya disebut laporan adalah laporan keuangan yang disusun oleh bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk kepentingan Bank Indonesia, yang disajikan menurut sistematika yang ditentukan oleh Bank Indonesia dalam format dan definisi yang seragam serta dilaporkan dengan menggunakan sandi-sandi dan angka. Laba Ditahan; 1. Saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh kantor pusatnya diputuskan untuk ditahan di kantor cabangnya di Indonesia. 2. Saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan (retained earning). Laba Kotor (Gross Profit); Disebut juga margin kotor merupakan selisih antara penjualan dan harga pokok penjualan. Laba kotor mengindikasikan seberapa jauh perusahaan mampu menutupi biaya produknya. Laba Kotor Penjualan; Laba yang diperoleh dari penjualan dikurangi harga pokok barang penjualan (gross profit on sales/GPS). Laba Normal; Jumlah laba yang tidak terlalu tinggi, tetapi juga tidak terlalu rendah sehingga suatu usaha masih layak untuk tetap dipertahankan (normal profit). Laba Operasi (Earnings from Operations); Merupakan selisih antara penjualan dan

www.facebook.com/indonesiapustaka

446

seluruh biaya serta beban operasi. Laba Operasi biasanya tidak termasuk pajak dan biaya modal. Laba Operasional; Laba perusahaan yang diperoleh dari kegiatan usaha pokok perusahaan yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu (net operating income). Laba Sebelum Pajak (Earnings Befor Taxes); Merupakan laba dari operasi berjalan sebelum cadangan untuk pajak penghasilan. Laba ditentukan dengan menggunakan dasar AKRUAL (accrual basis) dalam akuntansi. Akrual: Pendapatan diakui pada saat perusahaan menjual barang dan menyerahkan jasa, terlepas dari saat diterimanya kas. Beban dipadankan dengan dengan pendapatan yang diakui tersebut, terlepas dari saat pembayaran kas. Laba Tahun Berjalan; Laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran pajak. Laba Tahun Lalu; Seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh kantor pusat. Lalu Lintas Giral; Lalu lintas pembayaran dengan menggunakan bilyet giro, cek, dan alat pemindahbukuan lainnya (giraal verkeer). Lambang Kata; Lambang dalam bentuk kata-kata yang menunjukkan suatu pengertian, baik ditulis maupun diucapkan (verbal symbol). Lambang Pengenal Bertinta Magnet; Mesin yang dgunakan untuk memberikan kode elektronis pada lembaran cek/bilyet giro sehingga cek/bilyet giro tersebut dapat dibaca dan diproses secara elektronis dengan menggunakan mesin pemilah cek; mesin ini diperlukan dalam pemrosesan kliring elektronis (magnetic ink character recognition/MICR). Laping; Kejahatan yang dilakukan oleh petugas bank untuk menutupi kekurangan kas dengan melakukan penundaan pembukuan penyetoran nasabah atau membukukan jumlah tersebut ke dalam akun nasabah lain (hipping). Lapor Neraca; Laporan keuangan bank pada tanggal tertentu yang diminta oleh bank sentral (bank call). Laporan; Catatan terperinci mengenai akun seorang nasabah yang meliputi perkiraan debit, peluasan kredit, transfer antar-akun, dan biaya (statement). Laporan Akun; Laporan mengenai ikhtisar aktivitas transaksi yang terjadi selama periode akuntansi tertentu, biasanya selama satu bulan, tiga bulan, atau interval waktu tertentu; misalnya, laporan ikhtisar mengenai seluruh cek yang dibayarkan, simpanan, setoran, dan saldo selama periode yang ditetapkan (account statement). Laporan Akun Nasabah; Laporan bank yang dibuat untuk kepentingan nasabahnya, berisi perincian pos debit dan kredit setiap transaksi yang dilakukan, berikut jumlah saldo terakhir per tanggal laporan; Lihat Laporan mutasi akun (bank statement). Laporan Arus Kas; Laporan yang melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar bagi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan perusahaan secara terpisah selama periode akuntansi tertentu. Laporan Audit; Laporan auditor yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilaku-

www.facebook.com/indonesiapustaka

447

kan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan, disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diperiksa; jenis pendapat yang dikenal ialah wajar tanpa syarat (unqualified clean), wajar dengan syarat (qualified), menolak dengan memberikan pendapat (adverse), dan menolak tanpa memberikan pendapat sama sekali (disclaimer) (audit report). Laporan Audit Khusus; Laponan audit terbatas, baik ruang lingkup maupun tujuan pemeriksaannya termasuk laporan audit atas lembaga yang tidak bertujuan mencari laba (special report). Laporan Audit Ringkas; Standar laporan audit yang terdiri atas dua paragraf; paragraf pertama disebut bagian umum yang menguraikan cara kerja audit; paragraf kedua berisi pendapat dan hasil temuan audit; laporan audit ringkas harus sesuai dengan format standar yang baku; jika hasil temuan menunjukkan data yang dilaporkan tidak wajar dan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, laporan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, auditor tidak akan memberikan opini (short form audit report). Laporan Gabungan; Laporan keuangan yang berisikan perincian aktivitas yang terdiri atas rekening tabungan, deposito berjangka, saldo yang berhubungan dengan kredit yang diperbarui, transaksi perbankan, dan sebagainya dari satu nasabah (combined statement). Laporan Keuangan; 1. Laporan lengkap mengenai kinerja suatu bank dalam kurun waktu satu tahun yang berisi Laporan Keuangan dan Informasi Umum. 2. Laporan mengenai kondisi keuangan suatu badan usaha yang terdiri atas neraca perhitungan L/R, dan informasi keuangan lain seperti laporan mengenai arus kas (cash flow) dan laporan mengenai laba ditahan (financial statement). 3. Adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Laporan Keuangan–Aset; Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada entitas syariah. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional entitas syariah. Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat penggunaan proses produksi alternatif. Entitas syariah biasanya menggunakan aset untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan pelanggan; berhubung barang atau jasa ini dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan ini, pelanggan bersedia membayar sehingga memberikan sumbangan kepada arus kas entitas syariah. Kas sendiri memberikan jasa kepada entitas syariah karena kekuasaannya terhadap sumber daya yang lain. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke dalam entitas syariah dengan beberapa cara. Misalnya, aset dapat: (a) digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh entitas syariah; (b) dipertukarkan dengan aset lain; (c) digunakan untuk menyelesaikan kewajiban; atau (d) dibagikan kepada

www.facebook.com/indonesiapustaka

448

para pemilik entitas syariah. Banyak aset, misalnya, aset tetap memiliki bentuk fisik. Namun demikian, bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan eksistensi aset; karena itu, paten dan hak cipta, misalnya, merupakan aset kalau manfaat ekonomi yang diperoleh entitas syariah pada masadepan dan kalau masing-masing aset tersebut dikuasai entitas syariah. Banyak aset, misalnya, piutang dan properti, dihubungkan dengan hak menurut hukum, termasuk hak milik. Dalam menentukan eksistensi aset, hak milik tidak esensial; jadi, misalnya, properti yang diperoleh melalui sewa guna usaha adalah aset jika entitas syariah mengendalikan manfaat yang diharapkan dari properti tersebut. Meskipun kemampuan entitas syariah untuk mengendalikan manfaat biasanya berasal dari hak menurut hukum suatu barang atau jasa dapat memenuhi definisi aset meskipun tidak dikuasai berdasarkan hukum. Misalnya, pengetahuan yang diperoleh melalui aktivitas pengembangan dapat memenuhi definisi aset jika, dengan merahasiakan pengetahuan tersebut, entitas syariah menikmati manfaat yang diharapkan dari pengetahuan tersebut. Aset entitas syariah berasal dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi pada masalalu. Entitas syariah biasanya memperoleh aset melalui pembelian atau produksi sendiri, tetapi transaksi atau peristiwa lain juga dapat menghasilkan aset; misalnya properti yang diterima entitas syariah dari pemerintah sebagai bagian dari program untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah. Transaksi atau peristiwa yang diharapkan terjadi pada masadepan tidak dengan sendirinya memunculkan aset; oleh karena itu, misalnya, maksud untuk membeli persediaan tidak dengan sendirinya memenuhi definisi aset. Ada hubungan erat antara terjadinya pengeluaran dan timbulnya aset, tetapi kedua peristiwa ini tidak perlu harus terjadi bersamaan. Oleh karena itu, kalau entitas syariah melakukan pengeluaran, peristiwa ini memberikan bukti bahwa entitas syariah tersebut mengejar manfaat ekonomi tetapi belum merupakan bukti konklusif bahwa suatu barang atau jasa yang memenuhi definisi aset telah diperoleh. Sama halnya dengan tidak adanya pengeluaran yang bersangkutan tidak mengecualikan suatu barang atau jasa memenuhi definisi aset dan, dengan demikian, terdapat kemungkinan untuk diakui pencantumannya dalam neraca; misalnya, barang atau jasa yang telah didonasikan kepada entitas syariah memenuhi definisi aset. Laporan Keuangan–Beban; Definisi beban mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aset tetap. Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dari aktivitas entitas syariah yang biasa. Kerugian tersebut mencerminkan berkurangnya manfaat ekonomi, dan pada hakikatnya tidak berbeda dari beban lain. Oleh karena itu, kerugian tidak dipandang sebagai unsur terpisah dalam kerangka dasar ini. Kerugian dapat timbul, misalnya dari bencana kebakaran, banjir, seperti juga yang timbul dari

www.facebook.com/indonesiapustaka

449

pelepasan aset tidak lancar. Definisi beban juga mencakupi kerugian yang belum direalisasikan, misalnya, kerugian yang timbul dari pengaruh peningkatan kurs valuta asing dalam hubungannya dengan pinjaman entitas syariah dalam mata uang tersebut. Kalau kerugian diakui dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Kerugian sering kali dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan penghasilan yang bersangkutan. Laporan Keuangan–Catatan dan Skedul Tambahan; Laporan keuangan juga menampung catatan dan skedul tambahan serta informasi lainnya. Misalnya, laporan tersebut mungkin menampung informasi tambahan yang relevan dengan kebutuhan pemakai neraca dan laporan laba rugi. Mungkin pula mencakupi pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian yang memengaruhi entitas syariah dan setiap sumber daya dan kewajiban (obligation) yang tidak dicantumkan dalam neraca (seperti cadangan mineral). Informasi segmen-segmen industri dan geografi serta pengaruhnya pada entitas syariah akibat perubahan harga dapat juga disediakan dalam bentuk informasi tambahan. Laporan Keuangan–Dana Syirkah Temporer; Berikut ini adalah ketentuan mengenai dana syirkah temporer: (1) Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima oleh entitas syariah di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan; sedangkan dalam hal dana syirkah temporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari unsur kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, entitas syariah tidak berkewajiban mengembalikan atau menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut. Contoh dari dana syirkah temporer adalah penerimaan dana dari investasi mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, musyarakah, dan akun lain yang sejenis. Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. Hal ini karena entitas syariah tidak berkewajiban, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi entitas syariah. Di sisi lain, dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham, seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset noninvestasi (current and other noninvestment accounts). Hubungan antara entitas syariah dan pemilik dana syirkah temporer merupakan hubungan kemitraan berdasarkan akad mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah atau musyarakah. Entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana yang diterima dengan atau tanpa batasan seperti mengenai tempat, cara, atau objek investasi. Dana syirkah temporer merupakan salah satu unsur neraca di mana hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada entitas syariah untuk mengelola dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya. Pemilik dana syirkah temporer memperoleh bagian atas keuntungan

www.facebook.com/indonesiapustaka

450

sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masingmasing pihak. Pembagian hasil dana syirkah temporer dapat dengan konsep bagi hasil atau bagi untung. Laporan Keuangan–Dasar Akrual; Entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali Laporan Arus Kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang benar-benar terjadi (cash basis). Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas pada masadepan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima pada masadepan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Dalam hal prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto (gross profit). Laporan Keuangan–Ekuitas; Ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam neraca. Misalnya, dalam perseroan terbatas, setoran modal oleh para pemegang saham, saldo laba (retained earnings), penyisihan saldo laba dan penyisihan penyesuaian pemeliharaan modal masing-masing disajikan secara terpisah. Klasifikasi semacam itu dapat menjadi relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan pemakai laporan keuangan apabila pos tersebut mengindikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya terhadap kemampuan entitas syariah untuk membagikan atau menggunakan ekuitas. Klasifikasi tersebut juga dapat merefleksikan fakta bahwa pihak-pihak dengan hak kepemilikannya masingmasing dalam entitas syariah mempunyai hak yang berbeda dalam hubungannya dengan penerimaan dividen atau pembayaran kembali modal. Pembentukan cadangan kadang-kadang diharuskan oleh suatu peraturan perundangan yang berlaku untuk memberikan perlindungan tambahan kepada entitas syariah dan para krediturnya terhadap kerugian yang ditimbulkan. Cadangan yang lain dapat dibentuk kalau hukum pajak memberikan pembebasan dari, atau pengurangan dalam kewajiban pajak pada waktu dilakukan pemindahan ke cadangan semacam itu. Eksistensi serta besarnya cadangan menurut peraturan perundangan yang berlaku ini merupakan informasi yang relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan bagi para pemakai laporan keuangan. Pemindahan ke cadangan tersebut lebih merupakan penyisihan saldo laba daripada beban. Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam neraca tergantung pada pengukuran aset, kewajiban dan dana syirkah temporer. Biasanya hanya karena faktor kebetulan kalau jumlah ekuitas agregat sama dengan

www.facebook.com/indonesiapustaka

451

jumlah nilai pasar keseluruhan (aggregate market value) dari saham entitas syariah atau jumlah yang dapat diperoleh dengan melepaskan seluruh aset bersih entitas syariah baik satu persatu (liquidating value) atau secara keseluruhan dalam kondisi kelangsungan usaha (going concern value). Aktivitas bisnis sering dilakukan melalui beberapa bentuk entitas syariah seperti entitas perseorangan, persekutuan dan trust, serta badan usaha milik negara. Kerangka hukum bagi berbagai entitas syariah semacam itu sering kali berbeda dari yang berlaku bagi perseroan terbatas. Misalnya, mungkin hanya sedikit saja, kalaupun ada, pembatasan-pembatasan terhadap pembagian jumlah yang tergolong dalam ekuitas kepada para pemilik atau pihak iain. Namun demikian, definisi ekuitas dan aspek-aspek lain dalam kerangka dasar yang mengatur ekuitas berlaku untuk entitas syariah semacam itu. Laporan Keuangan–Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil; Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokkan sebagai beban (ketika untung) atau pendapatan (ketika rugi). Namun, hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah. Laporan Keuangan–Identifikasi Laporan Keuangan; Laporan keuangan diidentifikasikan dan dibedakan secara jelas dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. Laporan keuangan sering disajikan sebagai bagian dari suatu dokumen seperti laporan tahunan atau prospektus. PSAK hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak berlaku untuk informasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengguna untuk mampu membedakan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan PSAK dari informasi lain yang juga bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan tetapi tidak perlu disajikan sesuai dengan PSAK. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap halaman laporan keuangan: (a) nama entitas syariah pelapor atau identitas lain; (b) cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya satu entitas atau beberapa entitas; (c) tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan; (d) mata uang pelaporan; dan (e) satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Ketentuan tersebut dapat dipenuhi dengan menyajikan judul halaman dan singkatan judul kolom pada setiap halaman laporan keuangan. Diperlukan pertimbangan dalam menentukan cara terbaik dalam menyajikan informasi tersebut di atas. Di samping itu, laporan keuangan sering lebih mudah dipahami dengan cara menyajikan informasi keuangan dalam ribuan, jutaan, atau miliaran rupiah. Hal ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan penyajian diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang. Laporan Keuangan–Informasi Komparatif; Informasi kuantitatif harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya, kecuali dinyatakan lain oleh

www.facebook.com/indonesiapustaka

452

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Pada beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan pada laporan keuangan periode sebelumnya masih relevan untuk diungkapkan pada periode berjalan. Misalnya, rincian tentang sengketa hukum yang dihadapi, dengan hasil akhir belum diketahui secara pasti pada periode sebelumnya dan masih dalam proses penyelesaian, perlu diungkapkan kembali pada periode berjalan. Pengguna laporan keuangan akan memperoleh manfaat dari informasi adanya ketidakpastian pada tanggal Neraca sebelumnya dan langkah-langkah yang telah dilakukan pada periode berjalan untuk mengatasi ketidakpastian tersebut. Apabila penyajian atau klasifikasi pospos dalam laporan keuangan diubah, jumlah komparatif harus direklasifikasi kecuali tidak praktis dilakukan. Apabila jumlah komparatif direklasifikasi, harus diungkapkan: (a) sifat dari reklasifikasi; (b) jumlah setiap pos atau kelompok pos yang direklasifikasi; dan (c) alasan reklasifikasi. Apabila reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis dilakukan, harus diungkapkan: (a) alasan tidak melakukan reklasifikasi jumlah tersebut; dan (b) sifat penyesuaian yang akan dilakukan jika jumlah tersebut direklasifikasi. Informasi komparatif antarperiode membantu pemakai dalam pengambilan keputusan, khususnya penilaian kecenderungan informasi keuangan untuk maksud membuat prediksi. Terdapat suatu keadaan reklasifikasi untuk menjaga daya banding informasi komparatif dengan informasi pada periode berjalan tidak praktis dilakukan, misalnya pada periode sebelumnya data dikumpulkan sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan dilakukan reklasifikasi serta tidak praktis untuk menciptakan kembali informasi tersebut. Laporan Keuangan–Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan; Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karateristik kualitatif pokok yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Laporan Keuangan–Keandalan Pengukuran; Kriteria pengakuan suatu pos yang kedua adalah ada tidaknya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan tingkat keandalan tertentu (reliable). Pada banyak kasus, biaya atau nilai harus diestimasi; penggunaan estimasi yang layak merupakan bagian esensial dalam penyusunan laporan keuangan tanpa mengurangi tingkat keandalan. Namun demikian, kalau estimasi yang layak tak mungkin dilakukan, pos tersebut tidak diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Misalnya, hasil yang diharapkan dari suatu tuntutan hukum dapat memenuhi definisi baik aset dan penghasilan maupun kriteria probabilitas untuk dapat diakui. Namun demikian, kalau tidak mungkin diukur dengan tingkat keandalan tertentu, tuntutan tersebut tidak dapat diakui sebagai aset atau sebagai penghasilan. Meskipun begitu; eksistensi tuntutan harus diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan atau skedul tambahan. Suatu pos yang pada saat tertentu tidak dapat memenuhi kriteria pengakuan dapat memenuhi syarat untuk diakui pada masadepan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang terjadi

www.facebook.com/indonesiapustaka

453

kemudian. Suatu pos yang memiliki karakteristik esensial suatu unsur tetapi tidak dapat memenuhi kriteria pengakuan tetap perlu diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan atau skedul tambahan. Pengungkapan ini dapat dibenarkan kalau pengetahuan mengenai pos tersebut dipandang relevan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah oleh pemakai laporan keuangan. Laporan Keuangan–Kelangsungan Usaha; Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya pada masadepan. Karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan. Laporan Keuangan–Kendala Informasi yang Relevan dan Andal; Kendala Informasi yang Relevan dan Andal adalah sebagai berikut: (1) Tepat Waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, sering kali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan. (2) Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan suatu kendala yang dapat terjadi (pervasive) daripada suatu karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, secara substansi evaluasi biaya dan manfaat merupakan suatu proses pertimbangan (judgement process). Biaya tidak harus dipikul oleh mereka yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai lain di samping mereka yang menjadi tujuan penyampaian informasi. Karena alasan inilah maka sulit untuk mengaplikasikan uji biaya-manfaat pada kasus tertentu. Namun demikian, dewan penyusun standar akuntansi syariah, seperti juga para penyusun dan pemakai laporan keuangan, harus menyadari kendala ini. (3) Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif. Dalam praktik, keseimbangan atau trade-off di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional. Laporan Keuangan–Kewajiban; Karakteristik esensial kewajiban (liabilities) adalah bahwa entitas syariah mempunyai kewajiban (obligation) masa kini. Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum

www.facebook.com/indonesiapustaka

454

sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Ini biasanya memang demikian, misalnya, dengan disertai jumlah yang terutang dari barang dan jasa yang telah diterima. Namun, kewajiban juga timbul dari praktik bisnis yang lazim, kebiasaan dan keinginan untuk memelihara hubungan bisnis yang baik atau bertindak dengan cara yang adil. Kalau misalnya sebagai suatu kebijakan, entitas syariah memutuskan untuk menarik kembali produknya yang cacat meskipun masa garansi sebenarnya telah lewat, jumlah yang diharapkan akan dibayarkan tersebut merupakan kewajiban. Suatu perbedaan perlu dilakukan antara kewajiban sekarang dan komitmen pada masadepan. Keputusan manajemen entitas syariah untuk membeli aset pada masadepan tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban sekarang. Kewajiban biasanya timbul hanya kalau aset telah diserahkan atau entitas syariah telah membuat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan untuk membeli aset. Pada kasus yang terakhir, hakikat perjanjian yang tak dapat dibatalkan berarti bahwa konsekuensi ekonomi dari kegagalan untuk memenuhi kewajiban, misalnya, karena adanya hukuman yang substansial, membuat entitas syariah memiliki sedikit pilihan, itu pun kalau ada, untuk mencegah pengeluaran sumber daya kepada pihak lain. Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan entitas syariah untuk mengorbankan sumber daya yang memiliki manfaat masa depan demi untuk memenuhi tuntutan pihak lain. Penyelesaian kewajiban yang ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan: (a) pembayaran kas; (b) penyerahan aset lain; (c) pemberian jasa; (d) penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain; atau (e) konversi kewajiban menjadi ekuitas. Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditur membebaskan atau membatalkan haknya. Kewajiban timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Jadi, misalnya, pembelian barang atau penggunaan jasa menimbulkan utang usaha (kecuali kalau dibayar di muka atau pada saat penyerahan) dan penerimaan pinjaman bank syariah menimbulkan kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Entitas syariah juga dapat mengakui sebagai kewajiban jumlah rabat masa depan yang didasarkan pada jumlah pembelian tahunan para pelanggan; dalam kasus ini, penjualan barang masa lalu merupakan transaksi yang menimbulkan kewajiban. Beberapa jenis kewajiban hanya dapat diukur dengan menggunakan estimasi dalam derajat yang substansial. Beberapa entitas syariah menyebut kewajiban ini sebagai penyisihan (provision). Dalam pengertian sempit, penyisihan semacam itu tidak dipandang sebagai kewajiban karena hanya mencakupi jumlah yang dapat ditentukan tanpa perlu membuat estimasi. Definisi kewajiban mengikuti pendekatan luas. Jadi, kalau penyisihan menyangkut kewajiban masa kini dan memenuhi ketentuan lain dalam definisi tersebut, pos yang bersangkutan merupakan kewajiban meskipun jumlahnya harus diestimasi. Contohnya adalah penyisihan untuk pembayaran yang akan dilakukan terhadap garansi berjalan dan penyisihan untuk menutup kewajiban manfaat pensiun. Laporan Keuangan–Kinerja; Penghasilan bersih (laba) sering kali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan

www.facebook.com/indonesiapustaka

455

investasi (return on investment) atau penghasilan per saham (earnings per share). Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan beban. Unsur penghasilan dan beban didefinisikan sebagai berikut: (a) Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. (b) Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Definisi penghasilan dan beban mengidentifikasikan ciri-ciri esensial namun tidak mencoba untuk mengidentifikasikan kriteria yang perlu dipenuhi sebelum diakui dalam laporan laba rugi. Penghasilan dan beban dapat disajikan dalam laporan laba rugi dengan beberapa cara yang berbeda demi untuk menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Misalnya, pembedaan antara pos penghasilan dan beban yang berasal dan tidak berasal dari pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa (ordinary) merupakan praktik yang lazim. Pembedaan ini dilakukan berdasarkan argumentasi bahwa sumber suatu pos adalah relevan dalam mengevaluasi kemampuan entitas syariah untuk menghasilkan kas (dan setara kas) pada masadepan; misalnya, aktivitas insidental seperti pengalihan investasi jangka panjang tampaknya tidak akan terjadi secara reguler. Pada waktu membedakan pos dengan cara ini perlu dipertimbangkan hakikat entitas syariah dan operasinya. Pos yang timbul dari aktivitas yang biasa bagi suatu entitas syariah mungkin tidak biasa bagi entitas syariah dan entitas lain. Pembedaan antara pos penghasilan dan beban dan penggabungan pos tersebut dengan cara berbeda juga memungkinkan penyajian beberapa ukuran kinerja entitas syariah, masingmasing dengan derajat cakupan yang berbeda. Misalnya, laporan laba rugi dapat menyajikan laba kotor, laba bersih dari aktivitas biasa sebelum pajak, laba bersih dari aktivitas biasa setelah pajak, dan laba bersih. Laporan Keuangan–Komponen; Laporan keuangan yang lengkap terdiri atas komponen-komponen berikut ini: (a) Neraca; (b) Laporan Laba Rugi; (c) Laporan Arus Kas; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat; (f ) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan–Materialitas dan Agregasi; Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses atas sejumlah transaksi yang diklasifikasikan sesuai sifat atau fungsinya. Tahap akhir dari proses penggabungan saldo dan pengklasifikasian adalah penyajian dalam laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Jika suatu klasifikasi pos tidak material maka dapat digabungkan dengan pos lain yang sejenis dalam laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Suatu pos mungkin tidak cukup material untuk disajikan terpisah dalam laporan

www.facebook.com/indonesiapustaka

456

keuangan, tetapi cukup material untuk disajikan terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dianggap material jika dengan tidak diungkapkannya informasi tersebut dapat memengaruhi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk menentukan materialitas suatu pos, besaran dan sifat unsur tersebut harus dianalisis sehingga masing-masing dapat menjadi faktor penentu. Penerapan konsep materialitas berarti pengungkapan spesifik yang disyaratkan oleh suatu Pernyataan atau Interpretasi tidak akan terpenuhi jika informasi yang diungkapkan adalah tidak material. Laporan Keuangan–Pemakai dan Kebutuhan Informasi; Pemakai dan Kebutuhan informasi untuk Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: (1) Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial; pemilik dana qardh; pemilik dana investasi mudharabah; pemilik dana titipan; pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf; pengawas syariah; karyawan; pemasok dan mitra usaha lainnya; pelanggan; pemerintah serta lembaga-lembaganya; dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi: (a) Investor. Investor dan penasihat berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah untuk membayar dividen. (b) Pemberi dana qardh. Pemberi dana qardh tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana qardh dapat dibayar pada saat jatuh tempo. (c) Pemilik dana syirkah temporer. Pemilik dana syirkah temporer yang berkepentingan akan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman. (d) Pemilik dana titipan. Pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana titipan dapat diambil setiap saat. (e) Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta mereka yang berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut. (f ) Pengawas syariah. Pengawas syariah yang berkepentingan dengan informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah. (g) Karyawan. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja. (h) Pemasok dan mitra usaha lainnya. Pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Mitra usaha berkepentingan pada entitas syariah dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman qardh kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup entitas syariah. (i) Pelanggan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

457

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas syariah, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada, entitas syariah. (j) Pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas syariah. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. (k) Masyarakat. Entitas syariah memengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, entitas syariah dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran entitas syariah serta rangkaian aktivitasnya. (2) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum. Dengan demikian, laporan keuangan tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. Berhubung para investor saham dan pemilik dana syirkah temporer merupakan penanam modal/dana berisiko ke entitas syariah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka juga akan memenuhi sebagian besar kebutuhan pemakai lain. (3) Manajemen entitas syariah memikul tanggung jawab utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Manajemen juga berkepentingan dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meskipun memiliki akses terhadap informasi manajemen dan keuangan tambahan yang membantu dalam melaksanakan tanggung jawab perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Manajemen memiliki kemampuan untuk menentukan bentuk dan isi informasi tambahan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun demikian, pelaporan informasi semacam itu berada di luar ruang lingkup kerangka dasar ini. Bagaimanapun juga, laporan keuangan yang diterbitkan didasarkan pada informasi yang digunakan manajemen tentang posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan. Laporan Keuangan–Pengakuan Aset; Aset diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya pada masadepan diperoleh entitas syariah dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca kalau pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas syariah setelah periode akuntansi berjalan. Sebagai alternatif transaksi semacam itu menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi. Dengan perlakuan ini tidak berarti pengeluaran yang dilakukan manajemen mempunyai maksud yang lain daripada menghasilkan manfaat ekonomi bagi entitas syariah pada masadepan atau bahwa manajemen salah arah. Implikasi satu-satunya adalah bahwa tingkat kepastian dari manfaat ekonomi yang diterima entitas syariah setelah periode akuntansi berjalan tidak mencukupi untuk membenarkan pengakuan aset. Laporan Keuangan–Pengakuan Beban; Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau

www.facebook.com/indonesiapustaka

458

penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset (misalnya, akrual hak karyawan atau penyusutan aset tetap). Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya disebut pengaitan biaya dengan pendapatan (matching of costs with revenues) ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama; misalnya, berbagai komponen beban yang membentuk beban pokok penjualan (cost or expense of goods sold) diakui pada saat yang sama sebagai penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang. Namun demikian, penerapan konsep matching dalam kerangka dasar ini tidak memperkenankan pengakuan pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban. Kalau manfaat ekonomi diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tak langsung, beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Hal ini sering diperlukan dalam pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan aset seperti aset tetap, goodwill, paten, merek dagang. Dalam kasus semacam itu, beban ini disebut penyusutan atau amortisasi. Prosedur alokasi ini dimaksudkan untuk mengakui beban dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat ekonomi aset yang bersangkutan. Beban segera diakui dalam laporan laba rugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diakui dalam neraca sebagai aset. Beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aset, seperti apabila timbul kewajiban akibat garansi produk. Laporan Keuangan–Pengakuan Dana Syirkah Temporer; Pengakuan dana syirkah temporer dalam neraca hanya dapat dilakukan jika entitas syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima melalui pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Jumlah dana syirkah temporer dapat berubah sesuai dengan hasil dari investasinya. Laporan Keuangan–Pengakuan Kewajiban; Kewajiban diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban (obligation) sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Dalam praktik, kewajiban (obligations) menurut kontrak yang belum dilaksanakan oleh kedua belah pihak (misalnya, kewajiban atas pesanan persediaan yang belum diterima) pada umumnya tidak diakui sebagai kewajiban dalam laporan keuangan. Namun demikian, kewajiban (obligation) semacam itu dapat memenuhi definisi kewajiban dan, kalau dalam keadaan tertentu kriteria pengakuan terpenuhi, maka kewajiban (obligation) tersebut dapat dianggap memenuhi syarat pengakuan. Dalam kasus

www.facebook.com/indonesiapustaka

459

ini, pengakuan kewajiban mengakibatkan pengakuan aset atau beban yang bersangkutan. Laporan Keuangan–Pengakuan Penghasilan; Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi pada masadepan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aset atau penurunan kewajiban (misalnya, kenaikan bersih aset yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar). Prosedur yang biasanya dianut dalam praktik untuk mengakui penghasilan, seperti misalnya ketentuan bahwa penghasilan telah diperoleh, merupakan penerapan kriteria pengakuan dalam kerangka dasar ini. Prosedur semacam ini pada umumnya dimaksudkan untuk membatasi pengakuan penghasilan pada pos-pos yang dapat diukur dengan andal dan memiliki derajat kepastian yang cukup. Laporan Keuangan–Pengakuan Unsur Laporan Keuangan; Pengakuan (recognition) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui kalau: (a) ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah; dan (b) pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Dalam mengkaji apakah suatu pos memenuhi criteria ini dan karenanya memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan laba rugi, perhatian perlu ditujukan pada pertimbangan materialitas. Hubungan antara unsur berarti bahwa suatu pos yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur tertentu, misalnya, suatu aset, secara otomatis memerlukan pengakuan unsur lain, misalnya, penghasilan atau kewajiban. Laporan Keuangan–Penghasilan; Definisi penghasilan (income) meliputi baik pendapatan (revenues) maupun keuntungan (gains). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bagi hasil, dividen, royalti dan sewa. Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan, dengan demikian, pada hakikatnya tidak berbeda dari pendapatan. Oleh karena itu, pos tersebut tidak dipandang sebagai unsur terpisah dalam kerangka dasar ini. Keuntungan meliputi, misalnya, pos yang timbul dalam pengalihan aset tak lancar. Definisi penghasilan juga mencakupi keuntungan yang belum direalisasi; misalnya, yang timbul dari revaluasi sekuritas yang dapat dipasarkan (marketable)

www.facebook.com/indonesiapustaka

460

dan dari kenaikan jumlah aset jangka panjang. Kalau diakui dalam laporan laba rugi, keuntungan biasanya dicantumkan terpisah karena informasi mengenai pos tersebut berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Keuntungan biasanya dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan beban yang bersangkutan. Berbagai jenis aset dapat diterima atau bertambah karena penghasilan; misalnya kas, piutang serta barang dan jasa yang diterima sebagai penukar dari barang dan jasa yang dipasok. Penghasilan dapat juga berasal dari penyelesaian kewajiban. Misalnya, entitas syariah dapat memberikan barang dan jasa kepada kreditur untuk melunasi pinjaman. Laporan Keuangan–Pengukuran Unsur Laporan Keuangan; Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut: (a) Biaya historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban (obligation), atau dalam keadaan tertentu (misalnya, pajak penghasilan), dalam jumlah kas (atau setara kas)yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal. (b) Biaya kini (current cost). Aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan (undiscounted) yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban (obligation) sekarang. (c) Nilai realisasi/penyelesaian (realisable/settlement value). Aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal (orderly disposal). Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian; yaitu, jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Dasar pengukuran yang lazimnya digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis. Ini biasanya digabungkan dengan dasar pengukuran yang lain. Misalnya, persediaan biasanya dinyatakan sebesar nilai terendah dari biaya historis atau nilai realisasi bersih (lower of cost or net realizable value), akuntansi dana pension menilai aset tertentu berdasarkan nilai wajar (fair value). Penggunaan pengukuran nilai realisasi/penyelesaian untuk menghasilkan nilai kas (atau setara kas) memerlukan revaluasi secara periodik atas aset, kewajiban dan dana syirkah temporer. Untuk itu, maka informasi yang dihasilkan harus andal dan dapat dibandingkan. Untuk menjamin keandalan serta dapat dibandingkan, manajemen harus menggunakan seluruh prinsip-prinsip berikut selama merevaluasi aset, kewajiban dan dana syirkah temporer: (a) Adanya indikator eksternal, seperti harga pasar, yang tersedia secara luas. (b) Utilisasi seluruh informasi yang relevan baik positif atau negatif. (c) Utilisasi metode-

www.facebook.com/indonesiapustaka

461

metode penilaian yang logis dan relevan. (d) Konsistensi penggunaan metodemetode penilaian yang digunakan. (e) Utilisasi penggunaan ahli-ahli penilai yang tersedia secara luas. (f ) Konservatisme dalam proses penilaian sesuai objektivitas dan netralitas dalam pemilihan nilai-nilai. Meskipun relevan untuk merevaluasi nilai aset, kewajiban dan dana syirkah temporer, namun penggunaan konsep pengukuran nilai realisasi/penyelesaian tidak mudah diterapkan dalam kondisi sekarang. Penggunaan konsep nilai realisasi/penyelesaian dapat diterapkan untuk tujuan penyajian informasi tambahan yang relevan dengan suatu akun investasi yang telah ada atau yang prospektif. Namun, penyajian informasi tambahan tersebut tidak mewajibkan entitas syariah untuk mendistribusikan hasil investasi yang belum terealisasi. Laporan Keuangan–Pengungkapan Lain; Entitas syariah mengungkapkan halhal berikut ini jika tidak diungkapkan di bagian mana pun dari informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan: (a) domisili dan bentuk hukum entitas syariah, Negara tempat pendirian entitas syariah, alamat kantor pusat entitas syariah serta lokasi utama bisnis jika berbeda dari lokasi kantor pusat; (b) keterangan mengenai hakikat operasi dan kegiatan utama entitas syariah; (c) nama entitas syariah dalam grup, nama entitas syariah asosiasi, nama entitas syariah induk dan entitas syariah holding; (d) nama anggota direksi dan komisaris; dan (e) jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan. Untuk setiap jenis instrumen pendanaan dalam mata uang asing, entitas syariah harus mengungkapkan informasi berikut ini: (a) karakteristik umum dari setiap instrumen pendanaan termasuk informasi mengenai nisbah bagi hasil/ margin/ujrah dan nama pemodal; (b) nilai nominal dalam mata uang asing, jangka waktu, tanggal jatuh tempo, jadual angsuran atau pembayaran; (c) dasar konversi menjadi efek lain jika instrument pendanaan dapat dikonversi; (d) nilai kurs yang digunakan pada tanggal Neraca; (e) jaminan; dan (f ) hal penting lainnya. Apabila suatu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan diterapkan sebelum tanggal berlaku efektif dan penerapan lebih dini tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pernyataan ini, maka fakta tersebut harus diungkapkan. Laporan Keuangan–Penyajian Wajar; Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi semacam itu. Laporan Keuangan–Periode Pelaporan; Laporan keuangan setidaknya disajikan secara tahunan. Apabila tahun buku entitas syariah berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau pendek daripada periode satu tahun, sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, entitas syariah harus mengungkapkan: (a) alasan penggunaan periode pelaporan

www.facebook.com/indonesiapustaka

462

selain periode satu tahunan; dan (b) fakta bahwa jumlah komparatif dalam Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, serta Catatan atas Laporan Keuangan tidak dapat diperbandingkan. Laporan Keuangan–Posisi Keuangan, Kinerja, dan Perubahan Posisi Keuangan; Posisi Keuangan, Kinerja, dan Perubahan Posisi Keuangan mengikuti ketentuan sebagai berikut: (1) Keputusan ekonomi yang diambil pemakai laporan keuangan memerlukan evaluasi atas kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas (dan setara kas), dan waktu serta kepastian dari hasil tersebut. Kemampuan ini akhirnya menentukan, misalnya, kemampuan pembayaran kepada para karyawan dan para pemasok, pembayaran kewajiban dan pembagian penghasilan kepada para pemilik. Para pemakai dapat mengevaluasi kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas (dan setara kas) dengan lebih baik kalau mereka mendapat informasi yang difokuskan pada posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan entitas syariah. (2) Posisi keuangan entitas syariah dipengaruhi oleh sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Informasi sumber daya ekonomi yang dikendalikan dan kemampuan entitas syariah dalam memodifikasi sumber daya ini pada masalalu berguna untuk memprediksi kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas (dan setara kas) pada masadepan. Informasi struktur keuangan berguna untuk memprediksi kebutuhan pinjaman pada masadepan dan bagaimana penghasilan bersih (laba) dan arus kas pada masadepan akan didistribusikan kepada mereka yang memiliki hak di dalam entitas syariah; informasi tersebut juga berguna untuk memprediksi seberapa jauh entitas syariah akan berhasil meningkatkan lebih lanjut sumber keuangannya. Informasi likuiditas dan solvabilitas berguna untuk memprediksi kemampuan entitas syariah dalam pemenuhan komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo. Likuiditas merupakan ketersediaan kas jangka pendek pada masadepan setelah memperhitungkan komitmen yang ada. Solvabilitas merupakan ketersediaan kas jangka panjang untuk memenuhi komitmen pada saat jatuh tempo. (3) Informasi kinerja entitas syariah, terutama profitabilitas, diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan pada masadepan. Informasi fluktuasi kinerja adalah penting dalam hubungan ini. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas entitas syariah dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Di samping itu, informasi tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas entitas syariah dalam memanfaatkan tambahan sumber daya.(4) Informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi selama periode pelaporan. Informasi ini berguna bagi pemakai sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas (dan setara kas) serta kebutuhan entitas syariah untuk memanfaatkan arus kas tersebut. Dalam penyusunan laporan perubahan posisi keuangan, dana dapat didefinisikan dalam berbagai cara, seperti, seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, aktiva

www.facebook.com/indonesiapustaka

463

likuid atau kas. Kerangka dasar ini tidak mendefinisikan dana secara spesifik. (5) Informasi posisi keuangan terutama disediakan dalam neraca. Informasi kinerja terutama disediakan dalam laporan laba rugi. Dalam laporan keuangan, informasi perubahan posisi keuangan dan laporan yang menjelaskan pemenuhan fungsi sosial entitas syariah disajikan dalam laporan tersendiri. (6) Informasi lain yang tidak diatur secara khusus tetapi relevan bagi pengambilan keputusan sebagian besar pengguna laporan keuangan hendaknya disajikan dalam laporan keuangan. (7) Komponen-komponen laporan keuangan saling terkait karena mencerminkan aspek-aspek yang berbeda dari transaksi transaksi atau peristiwa lain yang sama. Meskipun setiap laporan menyediakan informasi yang berbeda satu sama lain, tidak ada yang hanya dimaksudkan untuk memenuhi tujuan tunggal atau menyediakan semua informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakai. Misalnya, laporan laba rugi menyediakan gambaran yang tidak lengkap tentang kinerja kecuali kalau digunakan dalam hubungannya dengan neraca dan laporan arus kas. Laporan Keuangan–Posisi Keuangan; Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dana syirkah temporer dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut: (a) Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi pada masadepan diharapkan akan diperoleh entitas syariah. (b) Kewajiban merupakan utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. (c) Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. (d) Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer. Definisi aset dan kewajiban mengidentifikasikan ciri esensialnya tetapi tidak mencoba untuk menspesifikasikan kriteria yang perlu dipenuhi sebelum diakui di dalam neraca. Jadi, definisi tersebut mencakup pos-pos yang tidak diakui sebagai aset atau kewajiban di dalam neraca karena tidak memenuhi kriteria untuk diakui. Khususnya, harapan bahwa manfaat ekonomi pada masadepan akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah harus cukup pasti untuk memenuhi kriteria probabilitas sebelum suatu aset atau kewajiban diakui. Dalam penilaian apakah suatu pos memenuhi definisi aset, kewajiban, dana syirkah temporer atau ekuitas, perhatian perlu ditujukan pada substansi yang mendasari, serta realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Neraca yang disusun menurut standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku dapat meliputi pos yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban dan tidak disajikan sebagai bagian dari dana syirkah temporer atau ekuitas. Namun demikian, definisi yang dirumuskan tersebut akan mendasari peninjauan kembali terhadap standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku pada masadepan dan perumusan standar selanjutnya.

www.facebook.com/indonesiapustaka

464

Laporan Keuangan–Probabilitas Manfaat Ekonomi Masa Depan; Dalam kriteria pengakuan penghasilan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah. Konsep tersebut dimaksudkan untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan operasi entitas syariah. Pengkajian derajat ketidakpastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan. Misalnya, kalau pembayaran suatu piutang besar kemungkinan terjadi (probable) dan tidak ada bukti lain yang bertentangan, dapat dibenarkan untuk mengakui piutang tersebut sebagai aset. Namun demikian, jika populasi piutang banyak jumlahnya, maka besar kemungkinan ada yang tidak tertagih; karena itu suatu beban yang merepresentasikan pengurangan manfaat ekonomi yang diharapkan harus diakui. Laporan Keuangan–Saling Hapus (Offsetting); Aset, kewajiban, dana syirkah temporer, penghasilan dan beban disajikan secara terpisah, kecuali saling hapus diperkenankan dalam Pernyataan atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan. Saling hapus akan memengaruhi pemahaman pengguna laporan keuangan terhadap suatu transaksi yang telah dilakukan dan memengaruhi penilaian pengguna laporan keuangan atas arus kas entitas syariah pada masa depan, kecuali mencerminkan substansi transaksi atau peristiwa. Aset yang dilaporkan sebesar nilai, setelah dikurangi dengan penyisihan, tidak termasuk kategori saling hapus. Laporan Keuangan–Unsur-Unsur Laporan Keuangan; Sesuai karakteristik, laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi: (a) komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial: (i) laporan posisi keuangan; (ii) laporan laba rugi; (iii) laporan arus kas; dan (iv) laporan perubahan ekuitas. (b) komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial: (i) laporan sumber dan penggunaan dana zakat; dan (ii) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. (c) komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca; dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasikan unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus. Penyajian berbagai unsur ini dalam neraca dan laporan laba rugi memerlukan proses subklasifikasi. Misalnya, aset dan kewajiban dapat diklasifikasikan menurut hakikat atau fungsinya dalam bisnis entitas syariah dengan maksud untuk menyajikan informasi dengan cara yang paling berguna bagi pemakai untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi.

www.facebook.com/indonesiapustaka

465

Laporan Keuangan Konsolidasi; laporan keuangan yang mengungkapkan secara jelas posisi keuangan dan hasil usaha induk perusahaan dan anak perusahaan sebagai satu kesatuan (consolidated financial statement) Laporan Keuangan Tahunan; Laporan keuangan akhir tahun bank yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Laporan Keuangan Terklasifikasi; Penyajian aktiva dan kewajiban dalam neraca bank yang disusun menurut urutan likuiditas dan jatuh temponya (classified financial statement). Laporan Keuangan Awal Sebagai Sebuah Bank Syariah; Laporan keuangan sebagai bank syariah yang menunjukkan laba rugi tahun berjalan dan laba rugi tahun lalu memiliki saldo Rp0,- (nol rupiah) atau nihil. Laporan Keuangan Bank Syariah–Komponen; Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri atas: (a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca); (b) Laporan Laba Rugi; (c) Laporan Arus Kas; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat; (f ) Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil; (g) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat; (h) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan (i) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Interim; Laporan keuangan bersifat antarwaktu untuk kepentingan masyarakat pengguna jasa bank dan pihak lain yang terkait, yang meliputi periode bulanan atau triwulanan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan tahunan; laporan keuangan interim wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang sama dengan laporan keuangan tahunan yang sekurangkurangnya terdiri atas neraca, perhitungan laba rugi, laporan ikat janji/komitmen dan kontingensi; jika terjadi perubahan dalam prinsip akuntansi, pelaporan pada periode interim harus didasarkan pada prinsip akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan terakhir (interim statement) Laporan Keuangan Publikasi; Ikhtisar laporan keuangan yang wajib dipublikasikan melalui media massa dalam periode tertentu; laporan tersebut terdiri atas neraca, laporan komitmen dan kontingensi, perhitungan laba rugi dan laba ditahan, laporan arus kas, serta catatan laporan keuangan; laporan ini juga dilengkapi dengan daftar pengurus dan pemegang saham (condensed statement of condition; condensed financial statement/CFS) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan; Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan dipublikasikan setiap triwulan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Laporan Keuangan untuk Tujuan Umum; adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum termasuk juga laporan keuangan yang disajikan terpisah atau yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan atau prospektus. Laporan Keuangan untuk Tujuan Umum–Tujuan; Tujuan Laporan Keuangan untuk Tujuan Umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan

www.facebook.com/indonesiapustaka

466

pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi: (a) aset; (b) kewajiban; (c) dana syirkah temporer; (d) ekuitas; (e) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; (f ) arus kas; (g) dana zakat; dan (h) dana kebajikan. Laporan Kinerja; Laporan yang menggambarkan perbandingan antara hasil yang sesungguhnya dari rencana yang dibuat dalam suatu anggaran yang telah disusun sebelumnya (performance report). Laporan Kredit; Laporan yang disediakan oleh agen pelaporan kredit atas permintaan pihak yang memberikan pinjaman kepada debitur yang namanya tertera dalam laporan tersebut; laporan tersebut meliputi fasilitas kredit yang dinikmati dari pembayaran utang, termasuk ketepatan, keterlambatan pembayaran, dan tunggakan; di Indonesia informasi kredit dapat diperoleh di Bank Indonesia (credit report). Laporan Laba Rugi; Ikhtisar yang memuat perincian pendapatan dan biaya suatu badan usaha pada periode tertentu yang menggambarkan rugi atau laba (profit and loss statement). Laporan Laba Rugi–Penyajian; laporan laba rugi entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut: (a) pendapatan usaha; (b) bagi hasil untuk pemilik dana; (c) beban usaha; (d) laba atau rugi usaha; (e) pendapatan dan beban nonusaha; (f ) laba atau rugi dari aktivitas normal; (g) pos luar biasa; (h) beban pajak; dan (i) laba atau rugi bersih untuk periode berjalan. Pos, judul dan sub-jumlah lainnya disajikan dalam laporan laba rugi apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan kinerja keuangan entitas syariah secara wajar. Berbagai kegiatan, transaksi, dan peristiwa menghasilkan pengaruh berbeda terhadap stabilitas, risiko, dan prediksi. Pengungkapan unsur-unsur kinerja membantu dalam memahami hasil yang dicapai dan dalam menilai hasil yang akan diperoleh pada masa akan datang. Dalam rangka menyajikan laporan laba rugi secara wajar maka dapat dilakukan penambahan pos-pos dan perubahan istilah-istilah yang dipakai serta perubahan urut-urutan dari pos-pos yang terdapat dalam laporan laba rugi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan penambahan dan perubahan tersebut meliputi materialitas, hakikat dan fungsi dari berbagai komponen pendapatan dan beban. Jika terdapat pendapatan non-halal, pendapatan tersebut tidak boleh disajikan di dalam laporan laba rugi entitas syariah maupun laba rugi konsolidasian entitas konvensional yang mengkonsolidasikan entitas syariah. Informasi pendapatan nonhalal tersebut disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan Laba Rugi Bank Syariah; Komponen-komponen laporan laba rugi bank syariah disusun dengan mengacu pada PSAK untuk pos-pos umum. Dengan

www.facebook.com/indonesiapustaka

467

memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, bank syariah menyajikan laporan laba rugi yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos-pos berikut: (a) Pendapatan usaha: (i) Pendapatan dari jual beli: 1. pendapatan margin murabahah; 2. pendapatan bersih salam paralel; 3. pendapatan bersih istishna paralel; (ii) Pendapatan dari sewa: 1. pendapatan bersih ijarah; (iii) Pendapatan dari bagi hasil: 1. pendapatan bagi hasil mudharabah; 2. pendapatan bagi hasil musyarakah; (iv) Pendapatan usaha lainnya; (b) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer; (c) Pendapatan usaha lainnya; (i) Pendapatan imbalan (fee) jasa perbankan; (ii) Pendapatan imbalan investasi terikat. (d) Beban usaha; (e) Laba atau rugi usaha; (f ) Pendapatan nonusaha; (g) Beban nonusaha; (h) Laba atau rugi dari aktivitas normal; (i) Pos luar biasa; (j) Beban pajak; dan (k) Laba atau rugi bersih. Laporan Mutasi Akun; Laporan yang mencantumkan semua transaksi yang dilakukan oleh pemilik akun, baik penyetoran maupun penarikan, antara lain transaksi transfer, setoran gaji, dan transaksi ATM (descriptive statement). Laporan Pengawasan Rencana Bisnis; Adalah laporan dari komisaris Bank mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat; Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya. Bank syariah menyajikan Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: (a) saldo awal dana investasi terikat; (b) jumlah unit investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit pada awal periode; (c) dana investasi yang diterima dan unit investasi yang diterbitkan bank syariah selama periode laporan; (d) penarikan atau pembelian kembali unit investasi selama periode laporan; (e) keuntungan atau kerugian dana investasi terikat; (f ) imbalan bank syariah sebagai agen investasi; (g) beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya yang dialokasikan oleh bank syariah ke dana investasi terikat; (h) saldo akhir dana investasi terikat; dan (i) jumlah unit investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit pada akhir periode. 8. Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh bank syariah sebagai agen investasi. Investasi terikat bukan merupakan aset maupun kewajiban karena bank syariah tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkan investasi tersebut, serta bank syariah tidak memiliki kewajiban mengembalikan atau menanggung risiko investasi. Dana yang diserahkan oleh pemilik investasi terikat dan sejenisnya adalah dana yang diterima bank syariah sebagai agen investasi. Dana yang ditarik oleh pemilik dana investasi terikat adalah dana yang diambil atau dipindahkan sesuai dengan permintaan pemilik dana. Keuntungan atau kerugian investasi terikat adalah jumlah kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi terikat, selain kenaikan yang berasal dari penyetoran atau penurunan yang berasal dari penarikan. Dalam hal bank syariah bertindak sebagai agen investasi, imbalan yang diterima adalah sebesar jumlah yang disepakati tanpa memperhatikan hasil investasi. Catatan atas Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat harus mengungkapkan: (a)

www.facebook.com/indonesiapustaka

468

sifat hubungan antara entitas syariah dan pemilik dana investasi terikat; (b) hak dan kewajiban yang terkait dengan setiap jenis dana investasi terikat atau unit investasi. Laporan Perubahan Ekuitas (Statement of Shareholders’ Equity); Adalah laporan yang menyajikan perubahan-perubahan pada pos-pos ekuitas. Laporan ini bermanfaat untuk mengindentifkasikan alasan perubahan klaim pemegang saham atas aktiva perusahaan. Laporan Perubahan Ekuitas; Entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: (a) laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan; (b) setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait diakui secara langsung dalam ekuitas; (c) pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait; (d) transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik; (e) saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya; dan (f ) rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio, dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan entitas syariah selama periode yang bersangkutan. Laporan Perubahan Modal; Suatu laporan mengenai perubahan modal suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu, misalnya karena adanya tambahan investasi, penurunan/peningkatan laba perusahaan, ataupun pengambilan uang untuk keperluan pribadi (capita/statement). Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bank Syariah; Bank syariah menyajikan pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca), dengan memperhatikan ketetentuan dalam PSAK terkait, mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut: A. Aset: (a) Kas; (b) Penempatan pada Bank Indonesia; (c) Giro pada bank lain, (d) Penempatan pada bank lain; (e) Efek-efek; (f ) Piutang: (i) piutang murabahah; (ii) piutang salam; (iii) piutang istishna’; (iv) piutang pendapatan ijarah; (g) Pembiayaan: (i) pembiayaan mudharabah; (ii) Pembiayaan musyarakah; (h) Persediaan (aset yang dibeli untuk dijual kembali kepada klien); (i) Aset yang diperoleh untuk ijarah; (j) Aset istishna dalam penyelesaian (setelah dikurangi termin istishna); (k) Penyertaan; (l) Aset tetap dan akumulasi penyusutan; dan (m) Aset lain. B. Kewajiban: (a) Kewajiban segera; (b) Bagi hasil yang belum dibagikan; (c) Simpanan: (i) giro wadiah; (ii) tabungan wadiah; (d) Simpanan bank lain: (i) giro wadiah; (ii) tabungan wadiah; (e) Kewajiban lain: (i) utang salam; (ii) utang istishna; (f ) Kewajiban kepada bank lain; (g) Pembiayaan yang diterima; (h) Utang pajak; (i) Estimasi kerugian dan komitmen

www.facebook.com/indonesiapustaka

469

kontinjensi; (j) Pinjaman yang diterima; (k) Utang lainnya; dan (l) Pinjaman subordinasi. C. Dana Syirkah Temporer: (a) Syirkah temporer dari bukan bank: (i) tabungan mudharabah; (ii) deposito mudharabah; (b) Syirkah temporer dari bank: (i) tabungan mudharabah; (ii) deposito mudharabah. (c) Musyarakah; D. Ekuitas: (a) Modal disetor; (b) Tambahan modal disetor; dan (c) Saldo laba (rugi). Laporan Proforma; Ikhtisar laporan keuangan yang menunjukkan harta dan utang, atau pendapatan dan pengeluaran yang mungkin diakui pada masa mendatang; laporan ini juga menunjukkan proyeksi pendapatan apabila perusahaan akan merger dengan perusahaan lain, atau penjualan sebagian dan operasinya; perusahaan sering diminta untuk menyampaikan laporan proforma ketika mengajukan aplikasi kredit (pro forma statement). Laporan Realisasi Rencana Bisnis; Adalah laporan dari direksi Bank mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu. Laporan Rekening Bulanan; Laporan bank kepada nasabahnya yang berisi catatan mengenai transaksi selama satu bulan dan posisi keuangan pada akhir bulan bersangkutan (monthly statement). Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil; Bank syariah menyajikan Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil yang merupakan rekonsiliasi pendapatan bank syariah, yang menggunakan dasar akrual (accrual basis), dan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik, dana yang menggunakan dasar kas (cash basis). Perbedaan dasar pengakuan tersebut mengharuskan bank syariah menyajikan Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil sebagai bagian komponen utama laporan keuangannya. Dalam Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, bank syariah menyajikan: (a) Pendapatan usaha utama; (b) Penyesuaian atas: (i) pendapatan usaha utama periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima; (ii) pendapatan usaha utama periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan; (c) Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil; (d) Bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil; (e) Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil: (i) Bagi hasil yang sudah didistribusikan ke pemilik dana; (ii) Bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; Entitas menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: (a) sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan: (i) infak; (ii) sedekah; (iii) hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; (iv) pengembalian dana kebajikan produktif; (v) denda; dan (vi) pendapatan nonhalal. (b) penggunaan dana kebajikan untuk: (i) dana kebajikan produktif; (ii) sumbangan; dan (iii) penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. (c) kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan; (d) saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan (e) saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada

www.facebook.com/indonesiapustaka

470

tanggal tertentu. Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, tetapi tidak terbatas, pada: (a) sumber dana kebajikan; (b) kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima;dan (c) proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak terkait, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan pihak ketiga. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat; Entitas syariah menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: (a) dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki): (i) zakat dari dalam entitas syariah; (ii) zakat dari pihak luar entitas syariah; (b) penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk: (i) fakir; (ii) miskin; (iii) riqab; (iv) orang yang terlilit utang (gharim); (v) muallaf; (vi) fii sabilillah; (vii) orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan (viii) amil; (c) kenaikan atau penurunan dana zakat; (d) saldo awal dana zakat; dan (e) saldo akhir dana zakat. Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Unsur dasar Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Dana zakat tidak diperkenankan untuk menutup penyisihan kerugian aset produktif. Entitas syariah harus mengungkapkan dalam catatan atas Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, tetapi tidak terbatas pada: (a) sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah; (b) sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah; (c) kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing asnaf;dan (d) proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat diklasifikasikan atas pihak terkait, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan pihak ketiga. Laporan Tahunan; Catatan tahunan yang berisi gambaran kondisi operasional perusahaan atau bank biasanya, terdiri atas neraca dan laporan laba rugi serta termasuk penjelasan atas operasi perusahaan, biasanya juga dilampiri laporan hasil audit (annual report). Late Charge; Denda keterlambatan; Denda akibat keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial. Layak Bayar Pramuat; Pernyataan dengan cap pada surat muatan bahwa biaya pengangkutan dapat dibayar di muka (freight prepayable). Layak Kredit; Penilaian kreditur terhadap watak atau perangai dan kemampuan penyelesaian pinjaman calon debitur; penilaian tersebut digunakan sebagai dasar persetujuan pemberian kredit yang akan diberikan kreditur kepada calon debitur yang bersangkutan (credit worthy). Layanan Pembayaran; Bentuk layanan yang melaksanakan pesan atau perintah untuk melakukan pembayaran dari seorang nasabah kepada nasabah lain (payment service).

www.facebook.com/indonesiapustaka

471

Layanan Perbankan Rumah; Pelayanan jasa dengan sistem terminal interaktif yang memungkinkan nasabah bank untuk mengetahui saldo, transfer dana antarrekening, pembayaran tagihan, dan pelayanan bank lain secara elektronis yang dapat dilakukan dari numah (home banking). Layanan Syariah (LS); Kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan di Kantor Cabang dan atau di Kantor Cabang Pembantu, untuk dan atas nama Kantor Cabang Syariah pada Bank yang sama. LDER; Long term Debt to Equity Ratio. Lead Syndication; Lihat Pembiayaan sindikasi–Lead syndication. Leasing; Jasa penyewaan. Lebih–Kelebihan Kredit; Kredit yang melebihi batas maksimum pemberian kredit; ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) yang berlaku di Indonesia saat ini adalah: (1) untuk pihak yang tidak terkait dengan bank ditetapkan masingmasing sebesar 20% dari modal bank; (2) untuk pihak yang terkait dengan bank adalah sebesan 10% dari modal bank, baik untuk satu peminjam maupun untuk keseluruhan; (3) untuk perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek lebih dari 30%, diperlakukan sebagai perusahaan yang bendiri sendiri dan dikenakan BMPK individual sebesar 20% dari modal bank (excess loans). Ledakan Kemakmuran; Suatu masa yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan industri dan perdagangan yang banyak menyerap tenaga kerja, diringi dengan kenaikan harga dan permintaan atas barang dan jasa; istilah ini juga digunakan untuk menyatakan memuncaknya kegiatan ekonomi di bidang tertentu dengan cepat, misalnya meningkatnya permintaan karet pada saat terjadi Perang Korea (boom). Lek; Satuan mata uang Albania. Lelang; 1. Penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi (lelang naik); 2. Penjualan saham di bursa efek; penjual dapat menawarkan harga yang diinginkan, tetapi jika tidak ada pembeli, penjual dapat menurunkan harganya sampai terjadi kesepakatan (lelang turun) (auction). Lelang Pajak; Lelang barang-barang milik wajib pajak untuk pelunasan tunggakan pajaknya (tax sale). Lembaga Bank Investasi; Lembaga atau badan yang memperjualbelikan surat berharga dengan cara membeli dalam jumlah besar dan menjualnya kembali kepada investor. Kegiatan lembaga tersebut adalah membiayai kebutuhan modal atau kredit jangka panjang, sedangkan bank membiayai kebutuhan dana jangka pendek (investment banking house). Lembaga Keuangan; Lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam bentuk aset keuangan lain, misalnya kredit, surat-surat berharga, giro, dan aktiva produktif lainnya; yang termasuk dalam lembaga keuangan adalah bank dan lembaga keuangan nonbank (financial institution). Lembaga Keuangan Bukan Bank; Badan usaha bukan bank ataupun bukan

www.facebook.com/indonesiapustaka

472

perusahaan asuransi, yang kegiatan usahanya langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan, baik berupa pinjaman maupun berupa penyertaan modal (financial institution nonbank). Lembaga Keuangan Mikro Syariah; Adalah antara lain koperasi simpan pinjam syariah, dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Lembaga Keuangan Syariah; Lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Lembaga Kliring; Bentuk kerja sama bank-bank di suatu kota dengan membentuk pusat penagihan yang bertujuan untuk mempermudah pertukaran cek, wesel, surat utang, atau bentuk lainnya; lembaga yang mengatur tata cara dan menyelenggarakan kliring atas cek dan surat-surat berharga dari anggota peserta kliring; lembaga ini juga merumuskan kebijakan dan peraturan untuk kepentingan para anggotanya; saat ini di Indonesia lembaga kliring dilakukan oleh Bank Indonesia (clearing house). Lembaga Nirlaba; Semua lembaga yang tidak mencari keuntungan (nonprofit motive). Lembaga Pengawas Perbankan (LPP); Bank Indonesia atau lembaga pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Lembaga Penjamin Simpanan; Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya. Lembaga Penjaminan Pembiayaan Syariah; Lembaga yang memberikan jaminan atas pembiayaan di bank syariah. Lihat Penjaminan Pembiayaan Syariah–Skema. Lembaga Penyimpan Efek; Orang atau lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk menyimpan dan memelihara surat-surat berharga dan sahamsaham asing atas nama pemiliknya (authorized depository). Lembaga Perantara; Lembaga keuangan yang menjadi perantara antara pihak kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana (intermediary). Lembar Jurnal; Formulir pembukuan dengan lajur tertentu untuk mencatat seluruh transaksi dalam satu hari (journal sheet; proof). Lembar Penguji; Lembaran yang digunakan untuk mempermudah pengujian kebenaran suatu pembukuan, juga berfungsi sebagai buku harian; lembar penguji merupakan tembusan dari seluruh pembukuan pada kartu [kartu debitur, kartu kreditur, dan lain-lain] (proof sheet). Lembar Posisi; Ikhtisar akuntansi yang disusun untuk menunjukkan sejumlah kewajiban suatu bank atau pedagang valuta asing dalam mata uang asing; lembar posisi. pada umumnya dibuat secara harian untuk menunjukkan secara tepat posisi bank yang dikaitkan dengan saldo valuta asingnya dan jumlah total dari kewajiban, baik kontrak spot maupun future dalam praktiknya lembar posisi ini merupakan ikhtisar dari buku besar valuta asing dan menunjukkan apakah bank dalam posisi long atau short untuk setiap mata uang asing (position sheet).

www.facebook.com/indonesiapustaka

473

Lembaran Negara; Penerbitan resmi dari pemerintah yang memuat produk perundang-undangan, misalnya undang-undang dan peraturan pemerintah agar setiap orang dapat mengetahuinya (staatsblaad). Lembur; Melakukan pekerjaannya melebihi waktu atau jam kerja normal yang ditetapkan oleh perusahaannya (overtime). Lempira; Satuan mata uang Honduras. Lenders; Pemberi pinjaman. Lepas; Syarat-syarat penyerahan barang dalam penentuan harga yang menyatakan semua biaya setelah barang siap untuk diangkut menjadi tanggungan pembeli; dalam hal ini biaya pembungkusan, biaya penimbangan, dan pemberian tanda ditanggung penjual. Lessee; Penyewa, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, (manfaat). Lessor; Pemberi sewa; pemilik aset yang akan disewakan, bisa dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Letter of Credit (L/C) Impor Syariah–Pengiriman Barang; Jika pengiriman barang telah terjadi, sedangkan pembayaran belum dilakukan, akad yang digunakan adalah: 1. Alternatif 1: Wakalah bil ujrah dan qardh dengan ketentuan: (a) Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor; (b) Importir dan bank melakukan akad wakalah bil ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor; (c) Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase; (d) Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada nasabah untuk pelunasan pembayaran barang impor. 2. Alternatif 2: Wakalah bil ujrah dan hawalah dengan ketentuan: (a) Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor; (b) Importir dan bank melakukan akad Wakalah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor; (c) Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase; (d) Utang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi utang kepada bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor. Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah Bil Ujrah–Ketentuan; L/C ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Seluruh rukun dan syarat akad Kafalah bil Ujrah merujuk pada fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah. (2) Penerapan akad Kafalah dalam transaksi L/C ekspor maupun impor merujuk kepada fatwa No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah dan fatwa No. 35/ DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah. (3) Fee atas transaksi akad Kafalah harus disepakati dan dituangkan di dalam akad. Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah Bil Ujrah; Transaksi perdagangan ekspor impor yang menggunakan jasa LKS berdasarkan akad Kafalah, dan atas jasa tersebut LKS memperoleh fee (ujrah). Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah; Surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. L/C Ekspor syariah dalam pelaksanaannya meng-gunakan akad-akad: Wakalah bil ujrah, qardh, mudharabah, musyarakah, dan al-bai’.

www.facebook.com/indonesiapustaka

474

Letter of Credit (L/C) Impor Syariah; Surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan Importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. L/C Impor syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad: wakalah bil ujrah, qardh, murabahah, salam/istishna’, mudharabah, musyarakah, dan hawalah. Letter of Credit (L/C) Impor Syariah–Akad; Akad untuk L/C Ekspor yang sesuai dengan syariah dapat berupa: 1. Akad wakalah bil ujrah dengan ketentuan: (a) Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor; (b) Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank), selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi ujrah; (c) Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam persentase. 2. Akad wakalah bil ujrah dan qardh dengan ketentuan: (a) Bank melakukan pengurusan dokumendokumen ekspor; (b) Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank); (c) Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor; (d) Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. (e) Pembayaran ujrah dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad. (f ) Antara akad wakalah bil ujrah dan akad qardh, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (ta’alluq). 3. Akad wakalah bil ujrah dan qardh dengan ketentuan: (a) Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor; (b) Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank); (c) Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor; (d) Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. (e) Pembayaran ujrah dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad. (f ) Antara akad wakalah bil ujrah dan akad qardh, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (ta’alluq). 4. Akad wakalah bil ujrah dan mudharabah dengan ketentuan: (a) Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir; (b) Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor; (c) Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank). (d) Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (at sight) atau pada saat jatuh tempo (usance); (e) Pembayaran dari bank penerbit L/C (issuing bank) dapat digunakan untuk: (f ) Pembayaran ujrah; (g) Pengembalian dana mudharabah; (h) Pembayaran bagi hasil. (i) Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. 5. Akad musyarakah dengan ketentuan: (a) Bank memberikan kepada eksportir sebagian dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir; (b) Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor; (c) Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank); (d) Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (at sight) atau pada saat jatuh tempo (usance); (e) Pembayaran dari bank penerbit L/C (issuing bank) dapat digunakan untuk: (f ) Pengembalian dana musyarakah; (g) Pembayaran bagi hasil. 6. Akad Al-Bai’ (Jual beli) dan Wakalah dengan ketentuan:

www.facebook.com/indonesiapustaka

475

(a) Bank membeli barang dari eksportir; (b) Bank menjual barang kepada importir yang diwakili eksportir; (c) Bank membayar kepada eksportir setelah pengiriman barang kepada importir; (d) Pembayaran oleh bank penerbit L/C (issuing bank) dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (at sight) atau pada saat jatuh tempo (usance). Letter of Credit (L/C) Impor Syariah–Ketentuan; Akad untuk L/C Impor yang sesuai dengan syariah dapat digunakan beberapa bentuk: 1. Akad wakalah bil ujrah dengan ketentuan: (a) Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor; (b) Importir dan bank melakukan akad wakalah bil ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor; (c) Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. 2. Akad wakalah bil ujrah dan qardh dengan ketentuan: (a) Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor; (b) Importir dan bank melakukan akad wakalah bil ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor; (c) Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase; (d) Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor. 3. Akad murabahah dengan ketentuan: (a) Bank bertindak selaku pembeli yang mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi dengan eksportir; (b) Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima (at sight) dan/atau tangguh sampai dengan jatuh tempo (usance); (c) Bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan. (d) Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang. 4. Akad salam/ istishna’ dan murabahah dengan ketentuan: (a) Bank melakukan akad salam atau istishna’ dengan mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi tersebut. (b) Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank; (c) Bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan. (d) Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang. 5. Akad wakalah bil ujrah dan mudharabah, dengan ketentuan: (a) Nasabah melakukan akad wakalah bil ujrah kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran. (b) Bank dan importir melakukan akad mudharabah, dengan bank bertindak selaku shahibul mal menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor. 6. Akad musyarakah dengan ketentuan: Bank dan importir melakukan akad musyarakah, di mana keduanya menyertakan modal untuk melakukan kegiatan impor barang. Lewah Beli; Keadaan yang timbul dalam perdagangan valuta asing atau sekuritas yang menggambarkan jumlah pembelian lebih besar daripada jumlah penjualan; dalam industri jumlah pembelian bahan baku atau penolong lebih besar daripada jumlah pesanan hasil produksi; sin, beli lebih (overbought). Lewah Jual; Situasi yang menggambarkan kondisi atau keadaan yang timbul dalam perdagangan valuta asing atau saham/sekuritas dibursa; jumlah penawaran lebih besar daripada jumlah permintaan; dalam industri, jumlah pesanan lebih besar daripada rencana produksi; sin. jual lebih (oversold).

www.facebook.com/indonesiapustaka

476

Lewah Pekerja; Keadaan yang memperlihatkan jumlah tenaga yang mengharapkan mendapat pekerjaan atau tenaga yang mencari pekerjaan lebih banyak daripada kesempatan kerja yang tersedia; sin.kelebihan pekerja (overfull employment). Lewat Jatuh Tempo; Pembayaran pinjaman tidak dilakukan sesuai dengan jadual pembayaran dan dikenakan denda keterlambatan setelah lewat masa kelonggaran yang diizinkan; keterlambatan yang berkepanjangan akan dicatat dalam riwayat kredit penerima pinjaman dan dapat dilaporkan kepada bagian kredit atau agen pelaporan kredit; pinjaman yang telah melewati jatuh tempo dilaporkan pada suatu calI report bank (past due). Lewat Waktu; Kegagalan dalam penutupan asuransi karena tidak dibayarnya premi asuransi pada saat jatuh tempo pembayaran premi asuransi yang telah ditetapkan, atau tidak dibayarnya premi asuransi dalam tenggang waktu yembayaran yang diperkenankan oleh perusahaan asuransi (lapse). Liabilitas; Kewajiban yang berjalan untuk memindahkan aset, meneruskan penggunaannya, atau menyediakan jasa bagi pihak lain pada masadepan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa pada masalalu. LIBOR; Suku bunga yang bank-bank utama di London bersedia untuk saling meminjamkan eurodolar (eurodollars) LIBOR digunakan untuk menentukan suku bunga rata-rata pinjaman antarbank di London yang ditetapkan berdasarkan suku bunga yang ditawarkan oleh 16 bank anggota British Bankers Assodation; tingkat bunga LIBOR pada umumnya dijadikan pedoman untuk pemberian pinjaman eurodolar dalam jumlah besar kepada negara dan perusahaan peminjam yang kelayakan kreditnya kurang baik (London interbank offered rate). Likuid; 1. Posisi aktiva yang memiliki cukup kas atau harta yang mudah dicairkan menjadi kas untuk memenuhi keperluan pengeluaran; 2. Posisi aktiva yang dengan cepat dapat diubah menjadi kas tanpa kerugian yang berarti (liquid). Likuidasi; Pembubaran perusahaan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik (liquidation). Likuidator; Orang atau badan yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pembubaran perusahaan (liquidator). Likuiditas; Kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat; sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya (liquidity). Likuiditas–Tujuan; Tujuan dari pengaturan dan pengelolaan likuiditas adalah a. Memberikan jaminan kepada deposan untuk ketepatan pembayaran dana mereka yang akan dikembalikan atau jatuh tempo; b. Memastikan kemampuan untuk melakukan pembayaran atas semua pinjaman yang akan jatuh tempo; c. Memastikan untuk dapat memberikan dana yang telah disetujui untuk pembiayaan baru yang telah disetujui; d. Meminimalkan terjadinya penjualan aset yang tidak di rencanakan; e. Memastikan agar ketentuan GWM (Giro Wajib Minimum) selalu terpenuhi.

www.facebook.com/indonesiapustaka

477

Lima Kriteria Kelayakan Kredit; Lima kriteria yang digunakan dalam penilaian terhadap kelayakan kredit peminjam potensial; lima kriteria tersebut adalah karakter, kapasitas, permodalan, jaminan kredit, dan kondisi ekonomi; empat karakter yang pertama dikaitkan dengan kemampuan dan kemauan membayar, sedangkan yang terakhir dikaitkan dengan situasi perekonomian secara umum. Lindung nilai; Cegah risiko (Hedging). Line facility (at-Tashilat); Fasilitas plafon pembiayaan dalam jangka waktu tertentu untuk masabah tertentu dengan ketentuan yang disepakati dan mengikat secara moral. Line Facility–Ketentuan; Ketentuan dan syarat pada fasilitas plafon pembiayaan line facility adalah sebagai berikut: (1) Line facility boleh dilakukan berdasarkan wa’d dan dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan tertentu sesuai prinsip syariah. (2) Akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut di atas dapat berbentuk akad murabahah, istishna’, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. (3) LKS hanya boleh mengambil margin, bagi hasil dan/atau fee atas akad-akad yang direalisasikan dari Line Facility. (4) Penetapan margin, nisbah bagi hasil dan/atau fee (ujrah) yang diminta oleh LKS harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan masing-masing akad dan ditetapkan pada saat akad tersebut dibuat. (5) Pelaksanaan akad-akad pembiayaan yang mengikuti Line Facility harus berpedoman pada Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa DSN nomor: 06/DSNMUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’, Fatwa DSN nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), Fatwa DSN nomor: 08/DSN-MUI/ IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, Fatwa DSN nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Lini kredit; Sejumlah uang yang disediakan pihak bank kepada seorang peminjam tertentu, biasanya untuk jangka waktu satu tahun; lini kredit umumnya hanya merupakan ikatan moral dan tidak berdasarkan kontrak perianjian (credit line). Linkage Program; Kerja sama antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat termasuk di dalamnya bank dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dalam menyalurkan Pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Lintah Darat; Orang atau badan yang usahanya memberikan pinjaman dana kepada orang atau badan lain dengan mengenakan bunga yang sangat tinggi. Pemberian pinjaman ini biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan atau kesulitan hidup dari peminjamnya; seorang lintah darat tidak jarang mengancam bahkan tak segan-segan mengambil barang-barang milik peminjam apabila terjadi keterlambatan pembayaran (loan shark). Lipat–Perlipatan; Angka perbandingan antara perubahan jumlah pendapatan nasional dan perubahan jumlah investasi, yang menunjukkan daya ganda perubahan investasi tersebut (multiplier). Liquidation Value; Jumlah yang akan diperoleh ketika seluruh aset dijual secara sendiri-sendiri Liquidity Risk, Risiko obligasi yang dimiliki tidak dapat dilikuidasi (dijual) pada harga yang diharapkan. Tergantung pada issuer, rating, term & conditions, sektor bisnis, jumlah penerbitan, basis investor, dan lain-lain.

www.facebook.com/indonesiapustaka

478

Lira; Satuan mata uang Italia dan Turki. Lisensi; Izin dari pemerintah atau badan lainnya untuk melakukan tindakan tertentu dalam menjalankan usaha (lisence). Litas; Satuan mata uang Lithuania (litas). LKS; Lembaga Keuangan Syariah. LLG; Lalu Lintas Giro/Giral. Loan to Deposit Ratio (LDR); Persentase perbandingan antara Pinjaman yang Diberikan dan Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh bank (konvensional). Local Money Market; Uang atau uang kuasi yang diperdagangkan di dalam negeri, yaitu mata uang yang berlaku sah di negeri itu. Logam Pencampur; Dalam pengertian moneter adalah komposisi logam campuran dari beberapa jenis logam pilihan sehingga menghasilkan kualitas logam yang diinginkan; misalnya tembaga jika dicampurkan dengan nikel, akan menghasilkan jenis logam komposit yang keras dan tahan aus; karakteristik ini sangat dibutuhkan untuk membuat uang togam; sin. aloi (alloy). Logika Pembiayaan; Suatu teknik analisis untuk menentukan struktur pembiayaan (PART) yang sesuai dalam kondisi tertentu. PART adalah Purpose (tujuan pembiayaan), Amount (jumlah pembiayaan), Repayment (sumber pegembalian), Term (jangka waktu pembiayaan). Logo iB; Logo iB mencerminkan kristalisasi nilai-nilai keseimbangan, keteraturan dan kesempurnaan. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa sepanjang perjalanan zaman, manusia sangat mengagumi keteraturan semesta ciptaan Tuhan. Kemudian manusia berusaha menginterpretasi ke-Mahasempurna-an desain dan rancangan tersebut melalui bentuk-bentuk geometris yang memadukan guratan seni dan kecermatan ilmu pengetahuan. Pencarian terhadap kesempurnaan itu terartikulasi dalam beragam bentuk geometris yang mencoba untuk menyerap aspek-aspek keseimbangan, keteraturan, presisi matematis dan perubahan yang terus-menerus menuju keparipurnaan. Biru sebagai warna yang diasosiasikan paling baik, melambangkan profesionalitas dan integritas. Merah yang dinamis jingga sebagai warna yang hangat, mencerminkan pribadi yang ramah dan rendah hati, hijau melambangkan pertumbuhan dan putih mencerminkan sistem yang transparan dan bersih menganut prinsip-prinsip syariah. Loket Layanan; Pelayanan bank kepada nasabah melalui loket yang disediakan khusus sehingga nasabah tidak perlu masuk ke dalam gedung bank, melainkan cukup melatui loket yang tersedia di bagian luar gedung bank (walk up window). Low of Cost Fund; Dana Pihak Ketiga yang murah. Low Risk; Risiko yang rendah. LPS; Lembaga Penjamin Simpanan. Lumpsum; Jumlah uang yang dibayarkan sekaligus, tidak dengan diangsur (lumpsum). Lunas; Keadaan selesainya utang karena telah dibayarnya kembali secara penuh; dalam praktik perbankan, warkat utang piutang yang telah dibayar penuh oleh debitur, biasanya dibubuhi tanda “lunas” atau ”selesai” (paid in full). Luqathah; Adalah harta yang ditemukan di suatu tempat dan tidak ada yang mengakuinya sebagai milik, walau sudah diumumkan setahun lamanya.

479

www.facebook.com/indonesiapustaka

M Ma haruma fi’luhu haruma tholabuhu; Setiap apa yang diharamkan atas objeknya diharamkan pula atas usaha dalam mendapatkannya. Maa laa yatimm al-wajib illa bihi fa huwa wajib; Yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. Dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, lembaga perbankan ini pun wajib diadakan. Dengan demikian, kaitan antara Islam dan perbankan menjadi jelas. Ma’ayir al-Muhasabah lil Bunuk al-Islamiyah al-Indunisiyah; Pedoman Asuransi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Mabda’ Naqdi; Accrual basis. Lihat Asas at tarakum. Mabda’ Tasjili; Cash basis. Lihat as-Shunduq. Ma’dan; Barang tambang, dari dalam tanah; Merupakan salah satu objek zakat apabila telah memenuhi persyaratannya, dan kadar zakatnya adalah 2,5%. Madharrat; Hal-hal yang menyebabkan kemungkinan terjadinya kesulitan atau kerugian. Madyuniyyah; Sisi aktiva dalam laporan keuangan Mazhab; Tempat pergi, jalan, pendapat, aliran. Menurut istilah berarti pendapat atau aliran yang berkaitan dengan pemahaman ajaran agama Islam dalam bidang hukum/fikih. Empat mazhab yang paling dikenal di kalangan umat Islam adalah: Mazhab Hanafi (80-150 H), Mazhab Maliki (90-179 H), Mazhab Syafi’i (150-204 H), dan mazhab Hanbali (164-241 H). Mafsadah; Kerusakan, kerugian, bersifat fisik maupun nonfisik. Akronim dari kata “manfaat”. Mahal; Keadaan atau aktivitas yang berbiaya tinggi dan mahal (dear). Main Collateral; Jaminan utama. Maintenance Bond; Adalah bank garansi yang diberikan kepada kontraktor, dengan kontraktor tersebut telah menyelesaikan proyek sehingga perlu dilakukan pemeliharaan proyek sebagai jaminan apabila selama kurun waktu tertentu proyek tersebut tidak bermasalah, biasanya para bohweer menggunakan retention fee, yakni uang diblokir sebesar 15%-20%, atau bisa juga meminta bank garansi mantenance bond. Maisir; Maysir; Setiap tindakan atau permainan yang bersifat untung-untungan/ spekulatif yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan materi seperti membawa dampak terjadinya praktik kepemilikan harta secara bathil. Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan maysir sebagai transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti atau bersifat untung-untungan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

480

Maj’ul Lah; Adalah pihak yang melaksanakan Ju’alah. Majelis Ulama Indonesia (MUI); Wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, tokoh masyarakat (zuama) dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama, yang salah satu peran utamanya adalah sebagai pemberi fatwa (Mufti). Makar; Adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau memengaruhinya dengan Terorisme atau Sabotase atau kekerasan. Makful; Pihak yang dijamin, atau ditanggung dalam akad kafalah. Makful ‘Anhu; Pihak yang berutang. Makful bihi; Kewajiban seseorang atau pihak yang kemudian mendapat jaminan dari pihak lain dalam akad kafalah. Makful Lahu; Pihak yang berpiutang. Makful; Pihak yang dijamin, atau ditanggung dalam akad kafalah. Makhzan; Gudang; Bangunan atau tempat untuk menyimpan, merawat atau memelihara barang, komoditas, dan sebagainya. Makruh; 1. Adalah suatu larangan syara’ terhadap suatu perbuatan, tetapi larangan tersebut tidak bersifat pasti karena tidak ada dalil yang menunjukkan atas haramnya perbuatan tersebut. Jika perbuatan makruh ini ditinggalkan, seseorang akan mendapatkan pahala, sedangkan jika dilakukan tidak berdosa. 2. Tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, bersifat tidak jaazim (tidak sungguhsungguh/pasti). Maksab; Hasil usaha; Hasil keuntungan yang diperoleh dari suatu transaksi. Makus (Pungutan Liar); Pajak yang ditagih oleh seseorang secara tidak legal, biasanya dari pedagang-pedagang kecil. Konon pajak ini dipungut dari para pedagang pada masa jahiliyah sebesar beberapa dirham. Nabi Muhammad saw. bersabda yang artinya: (Tidak akan masuk surga seorang pemungut liar). (HR. Bukhari Muslim) Mal; Harta, kekayaan; Menurut bahasa umum arti mal adalah: uang atau harta. Sedang menurut istilah adalah segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia. Para fuqaha mendefinisikan mal dengan: “sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan untuk waktu keperluan.” Mal al-Ashl; Harta asal yang belum dikembangkan. Mal al-Istihlaki; Harta yang apabila dimanfaatkan berakibat kepada habisnya harta itu (nondurable aset). Mal al-Isti’mali; Harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan benda itu tetap utuh (durable aset). Mal al-Mahjur; Harta yang menurut syara’ tidak dibolehkan untuk dimiliki sendiri dan diserahkan kepemilikannya kepada pihak lain, seperti harta wakaf, jalan raya, dan lain-lain. Mal al-Mamluk; Harta yang dilihat dari statusnya telah termiliki. Mal al-Mitsli; Harta yang ada jenisnya di pasaran, yang bisa ditimbang atau ditakar seperti gandum, beras, kapas, besi, dan lain-lain.

www.facebook.com/indonesiapustaka

481

Mal al-Mubah; Harta yang tidak dimiliki oleh siapa pun dan pihak mana pun. Harta semacam ini dimanfaatkan oleh setiap orang dengan syarat tidak merusak kelestarian alam/lingkungan, seperti air di sumbernya, hewan buruan, kayu di hutan belantara, dan lain-lain. Mal al-Qimi; Harta yang tidak ada jenisnya di pasaran, tidak bisa ditimbang atau ditakar. Mal as-Tsamar; Harta yang menghasilkan; Pembagian harta (mal) yang dilihat dari aspek berkembang atau tidaknya harta itu; seperti rumah yang disewakan, pohon yang berbuah, dan kambing atau sapi yang memberikan susu. Mal Ghairu Mutaqawwim; Sesuatu yang tidak boleh dikembangkan menurut ketentuan syara’. Malafide; Tidak jujur, tidak dapat dipercaya sehingga mempunyai kecenderungan untuk berbuat kesalahan, tidak termasuk kesalahan yang tidak disengaja (malafide; bad faith). Maliyah; Kata yang menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, seperti aswaq al-auraq al-malliyah, artinya pasar instrumen keuangan. Ma’lumat al-Bai’; Informasi jual beli; Semua bentuk informasi melalui media apa pun yang terkait dengan aktivitas bisnis. Mampu–Kemampuan Aset; Kemampuan aset perusahaan untuk membayar kembali utang dan kewajiban lain dari pendapatan yang diterima, yang tecermin dalam nisbah (rasio) aktiva terhadap utang jangka panjang (aset coverage). Mampu–Kemampuan Bank; 1. Kemampuan sebuah bank untuk meminjamkan, khususnya kemampuannya untuk menciptakan uang, dengan mendepositokan bagian dari suatu pinjaman baru di sebuah akun bank; peminjam tidak mengambil uang tunai, bahkan hasil pinjaman didepositokan pada akun cek baru atau akun cek yang sudah ada; pemberi pinjaman menyetujui bahwa cek dapat dicairkan pada akun dan dapat menggunakan bagian dari neraca tersebut untuk membuat pinjaman baru, tidak seperti kebanyakan perusahaan lain yang bebas untuk berkecimpung hampir di segala bidang yang tak dilarang oleh undang-undang; bank di AS hanya boleh melaksanakan kegiatan yang disetujui oleh undang-undang atau peraturan-peraturan; kekuasaan perbankan umumnya dikelompokkan dalam dua bagian; kemampuan yang tegas, termasuk kemampuan untuk memberi pinjaman, diatur oleh peraturan perundang-undangan, dan termasuk kemampuan yang diberikan oleh pengadilan melalui putusan pengadilan Money Multiplier, 2. Izin untuk melakukan kegiatan nonbank bagi perusahaan grup, yaitu kegiatan yang dianggap berhubungan dengan kemampuan bank yang diakui dan disetujui oleh Federal Reserve Board secara kasus per kasus (banking power). Mampu–Kemampuan Membayar; Kemampuan debitur untuk membayar utang pokok beserta bunganya yang bersumber dari pendapatan dan/atau keuntungan; sin. daya bayar (ability to pay). Mampu–Kemampuan untuk Melakukan Pengelolaan Strategis; Antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan

www.facebook.com/indonesiapustaka

482

perbankan, menginterpretasikan visi dan misi bank syariah dan analisis situasi industri perbankan syariah. Mampu–Kemampulabaan; Kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dan potensi untuk memperoleh penghasilan pada masa yang akan datang, yang dapat diukur dengan (a) tingkat pengembalian harta (return on asets/ROA) laba bersih dibagi total harta; ROA merupakan rasio pokok untuk mengukur tingkat keuntungan yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan harta dari suatu lembaga keuangan; (b) tingkat pengembalian modal (return on equity/ROE); laba bersih dibagi total modal, yang menunjukkan tingkat kualitas modal yang diinvestasikan; sin. profitabilitas (profitability). Manafi’; Manfaat. Management Share; Penyertaan musyarakah. Management Support System (MSS) Bank Syariah; MSS dibutuhkan sehubungan dengan pelaporan baik untuk eksternal maupun internal serta untuk pemeliharaan data.Kriteria MSS meliputi: (a) Sistem Informasi Manajemen canggih dan terintegrasi yang dapat berhubungan dengan MIS dari bank induk. (b) Menghasilkan seluruh pelaporan yang diwajibkan BI, pelaporan internal bank syariah dan pelaporan untuk konsolidasi dengan bank induk. (c) Memiliki dan menjalankan program data warehouse. (d) Memiliki dan telah menjalankan program risk management yang sesuai ketentuan BI dan Basel II Accord. (e) Memiliki program treasury untuk mendukung bisnis trade finance. Manajemen; Proses menggerakkan tenaga manusia, modal, dan peralatan lainnya secara terpadu untuk mencapai tujuan tertentu; kombinasi antara kebijakan, administrasi, dan orang yang mengambil keputusan dan pengawasan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan pemilik dalam mencapai stabilitas dan pertumbuhan usaha; formulasi kebijakan membutuhkan analisis semua faktor yang akan memengaruhi keuntungan jangka pendek dan jangka panjang; administrasi kebijakan dilaksanakan oleh pimpinan, dibantu oleh stafnya dan setiap orang yang diberi wewenang oleh atasannya, ukuran manajemen akan berbeda antara satu orang pada organisasi yang kecil jika dibandingkan dengan organisasi yang lebih besar dan kompleks; anggota manajemen tertinggi disebut senior manajer, tugasnya memberikan laporan kepada pemilik perusahaan; pada perusahaan besar, pengurus, direktur, dan kadang-kadang pejabat senior lainnya memberikan laporan kepada dewan direktur yang terdiri atas wakil-wakil yang dipilih dari pemegang saham; penerapan dasar-dasar ilmu pengambilan keputusan disebut ilmu manajemen (management science). Manajemen Berdasarkan Sasaran (MBS); Sistem pengawasan manajemen yang manajer dan karyawannya bersama-sama menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan mengadakan pertemuan secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan; sehubungan dengan manajemen berdasarkan sasaran (MBS), sering kali timbul kesulitan karena terlalu patuh pada rencana awal dan penerapan sistem yang kaku dan kurang lentur (management by objectives).

www.facebook.com/indonesiapustaka

483

Manajemen Gap (Gap Management); Gap Management merupakan salah satu bagian yang penting dalam ALMA. Gap Management adalah strategi untuk memaksimalkan net income margin (NIM) melalui siklus margin/bagi hasil. Strategi ini pada dasarnya meliputi komponen-komponen yang variable dan yang fixed sesuai dengan fase dan siklus margin/bagi hasil untuk mencapai profitabilitas yang optimal. Terjadinya risiko atau diraihnya keuntungan dikaitkan langsung dengan terjadinya perubahanperubahan dinamis tingkat margin/bagi hasil. Keuntungan diperoleh jika bank berhasil meraih kinerja dan kondisi keuangan yang bagus, sehingga menghasilkan tingkat profitabilitas yang tinggi. Sedangkan risiko yang dihadapi bank terjadi bila kurang berhati-hati, bank mengalami kondisi yang buruk sehingga menghadapi kemungkinan insolvensy. Equity atau net aset merupakan selisih antara asets dan liabilities. Apabila harga pasar dari asets dan liabilities berubah, perubahan itu dapat memengaruhi besaran modal. Bank dapat terlindung dari risiko tersebut bila dapat dicapai kombinasi dan komposisi yang paling tepat sesuai fluktuasi yang terjadi pada tingkat margin/bagi hasil antara asets dan liablities yang dalam perbankan konvensional dikenal dengan rate sensitive asets (RSA) dan rate sensitive liabilities (RSL). Meskipun pada bank syariah tidak menetapkan rate, tetapi margin atau bagi hasil yang ditetapkan akan memperhatikan pricing di pasar yang akan berpengaruh terhadap tingkat margin atau nisbah yang ditetapkan. Manajemen Investasi; Dalam manajemen investasi ini ditentukan mengenai: (1) Batas maksimum dari risiko pembiayaan dengan menetapkan batas atas besaran yang boleh dilakukan berupa jumlah maksimum penempatan atas emiten tertentu. (2) Dapat pula mensyaratkan bahwa sekuritas yang dipilih wajib memenuhi grade tertentu atau kualitas credit rating tertentu. (3) Harus pula dinyatakan dengan tegas dalam melakukan investasi apakah dalam rangka trading, tersedia untuk dijual atau untuk investasi hingga jatuh waktu. (4) Semua investasi yang diklasifikasikan sebagai trading portofolio harus dibukukan dengan nilai atas dasar harga pasar (mark to marktet), karena trading portofolio mengandung unsur risiko yang tinggi tergantung pada fluktuasi yang terjadi di Pasar Modal. Manajemen Investasi–Tujuan; Tujuan dari manajemen investasi adalah sebagai pedoman dalam mengendalikan portofolio investasi agar diperoleh return yang optimal yang dapat menjamin tersedianya sumber likuiditas yang cukup dan kualitas portofolio pembiayaan yang baik. Manajemen Investasi ini mencakup tujuan yang harus dicapai yaitu (1) Menggunakan pendanaan yang tersedia semaksimal dan seefisien mungkin. (2) Menyediakan likuiditas yang cukup untuk melayani penarikan dana atau melayani permintaan pembiayaan. (3) Memelihara maturity structure yang sesuai dengan risiko yang dihadapi. (4) Menghasilkan diversifikasi yang optimal atas jenis-jenis investasi yang dilakukan sebagai upaya penyebaran risiko atau meminimalisasi risiko yang dihadapi. (5) Menjaga kualitas portofolio investasi sebagai imbangan daro risiko pembiayaan. (6) Menghasilkan income yang optimal; (7) Mampu memanfaatkan potensi keuntungan jangka pajang yang dapat diperoleh.

www.facebook.com/indonesiapustaka

484

Manajemen Kesenjangan; Peranti yang dapat digunakan untuk mengelola harta dan kewajiban berdasarkan jatuh tempo yang diinginkan guna memperoleh tingkat keuntungan yang memuaskan dengan menekan tingkat risiko yang sekecilkecilnya (gap management). Manajemen Permodalan; Dalam manajemen permodalan ini mencakup penegasan bahwa ALCO bertanggung jawab dalam pengendalian besarnya modal agar tetap dapat dijaga jangan sampai merosot sehingga berada di bawah dari persyaratan minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Upaya menjaga modal minimum ini penting agar dicapai keseimbangan antara usaha untuk mencapai leverage yang maksimal dalam pemanfaatan modal bagi keuntungan pemegang saham dan kepentingan untuk melindungi para deposan. Kepentingan pemegang saham yang juga menjadi tanggung jawab Direksi adalah menyangkut usaha meningkatkan besaran nilai networth dan nilai ROA (Return on Aset) atau ROE (Return on Equity). Dalam manajemen permodalan ini juga harus ditetapkan batasan maksimal dari unsur-unsur yang membentuk permodalan dan komposisi dari unsur-unsur tersebut seperti debt to equity ratio. Permodalan harus dijaga agar tidak sampai lebih rendah dari persyaratan minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Saat ini untuk UUS/bank syariah CAR ditetapkan 8% dengan memperhitungkan risiko pasar. Aset UUS/bank syariah harus dihitung sebagai jumlah dari unsurunsur aktiva dengan berbagai risiko dan kolektibitas portofolio pembiayaan yang diperhitungkan sebagai Aset Tertimbang Menurut Risiko atau ATMR. UUS/ bank syariah wajib menjaga besaran modal minimum tersebut sebagai bagian dari tingkat kesehatan bank dalam jangka panjang untuk mencapai pendapatan (earning) yang diinginkan. Manajemen Risiko; 1. Pengelolaan berbagai bentuk risiko yang berhubungan dengan operasional bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian guna mengontrol risiko pembiayaan yang terdiri atas risiko kredit, risiko suku bunga dengan cara cegah risiko (hedging), financial futures, dan batas atas suku bunga (interest rate caps), tujuannya untuk mengendalikan biaya dana, anggaran biaya bunga, dan membatasi tekanan terhadap perubahan tingkat suku bunga (risk management); 2. Serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Manajemen Risiko–Antisipasi Risiko; Adalah antisipasi risiko merupakan langkah yang ditujukan untuk menanggulangi risiko yang muncul. Dalam proses ini, bank akan menunjuk personel, bagian atau unit yang nantinya akan bertanggung jawab agar risiko tersebut dapat dikendalikan atau direduksi. Untuk melakukan antisipasi risiko ini, bank harus menyiapkan rencana pelaksanaan yang dituangkan dalam bentuk satu tabel yang disebut dengan Operational Risk Management Plan (ORMP). Antisipasi risiko harus tetap dipilah untuk jenis risiko yang masuk kategori risiko kualitatif dan kuantitatif. Manajemen Risiko–Fungsi; Fungsi Manajemen Risiko adalah: (1) Menetapkan arah dan risk appetite dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui risk

www.facebook.com/indonesiapustaka

485

exposure limits yang mengikuti perubahan strategi perusahaan; (2) Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan nonkredit, aset liability management, trading dan kegiatan lain seperti derivatif dan lain-lain; (3) Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya integrasi pengukuran risiko, kontrol sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku; (4) Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisasi bank. Manajemen Risiko–Identifikasi Risiko; Langkah-langkah dalam identifikasi risiko adalah (1) Menentukan unit risiko yang akan diidentifikasi. Selain General Banking Risk yang lazim didentifikasi pada bank konvensional, identifikasi risiko di bank syariah juga harus berpedoman pada fatwa-fatwa DSN dan standardisasi akad Bank Indonesia; (2) Mengklasifikasikan jenis risiko kualitatif dan risiko kuantitatif; (3) Melakukan survey untuk memperoleh data historis. Dari identifikasi penyebab munculnya risiko yang pernah dialami oleh bank dari setiap jenis aktivitas yang telah diklarifikasi, selanjutnya akan menjadi data historis bagi bank; (4) Memasukkan hasil identifikasi sesuai jenis risiko. Penyebab munculnya risiko dari setiap aktivitas dimasukkan ke dalam kuadran pemetaan yang ada sesuai dengan kecenderungan terjadi dan dampak yang ditimbulkan. Menentukan jenis penyebab yang harus mendapat penanganan utama (prioritas utama) untuk dikendalikan tingkat risikonya. Manajemen Risiko–Jenis Risiko; Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 Tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, jenis-jenis risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank adalah; 1. Risiko Kredit; 2. Risiko Pasar; 3. Risiko Likuiditas. 4. Risiko Operasional ‡ Risiko Teknologi Sistem Informasi; 5. Risiko Hukum; 6. Risiko Reputasi; 7. Risiko Strategis; 8. Risiko Kepatuhan. Manajemen Risiko–Kerangka; Kerangka Manajemen Risiko adalah (1) Identifikasi Risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, Risiko terhadap produk dan kegiatan usaha; (2) Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material; (3) Pemantauan Risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap Exposure risiko Penyempurnaan proses pelaporan terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang bersifat material Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Manajemen Risiko–Kewenangan Akses; Kewenangan akses terhadap sistem informasi manajemen risiko diatur dengan jenjang sebagai berikut: (1) Hanya Membaca

www.facebook.com/indonesiapustaka

486

(read only) diberikan kepada seluruh pemimpin unit kerja yang melakukan pengukuran risiko. (2) Akses Terbatas (limited access) diberikan kepada unit kerja yang mengelola Teknologi Informasi. (3) Akses Penuh (full access) diberikan kepada Direktur Utama dan Direktur Perencanaan dan Kepatuhan serta Tim Manajemen Risiko. Manajemen Risiko–Limit Risiko; Dalam rangka membatasi risiko yang dapat diambil, ditetapkan berbagai limit eksposur dan penetapan toleransi risiko antara lain: (1) Limit Transaksi (transaction/product limit ); (2) Limit Mata Uang (currency limit); (3) Limit Volume Transaksi (turnover limit); (4) Limit Posisi Terbuka (open position limit); (5) Limit Kerugian (cut loss limit); (6) Limit Intra hari (intraday limit); (7) Limit Nasabah dan counterparty (individual borrower and counterparty limit); (8) Limit Pihak Terkait (connected parties limit); (9) Limit Industri/sector ekonomi dan wilayah (industry/ economic sector and geographic limit). Penetapan limit dan penetapan toleransi risiko dilakukan oleh bank syariah, yang selanjutnya disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk mendapat persetujuan serta kaji ulang secara periodik. Manajemen Risiko–Metode Pengukuran; Dalam melakukan pengukuran risiko, bank syariah menggunakan baik metode standar maupun metode internal. Metode standar dipergunakan untuk tujuan pelaporan ke Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan Capital Adequacy Ratio (CAR) minimum, sedangkan metode internal dipergunakan untuk peningkatan efficiency dan dalam usaha meminimalkan risiko. Manajemen Risiko–Penilaian Peringkat Risiko; Dalam penerapan manajemen risiko, Direksi menetapkan peringkat risiko berdasarkan pada usulan peringkat risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko. Penilaian risiko didasarkan pada potensi kerugian akibat risiko yang dialami, di mana semakin besar potensi kerugian, semakin tinggi pula peringkat risiko tersebut. Adapun penetapan peringkat risiko dikatagorikan menjadi 3 (tiga) yaitu: (1) Rendah (low), jika potensi kerugian yang mungkin timbul kecil. (2) Moderat (moderate), jika potensi kerugian yang mungkin timbul sedang; (3) Tinggi (high), jika potensi kerugian yang mungkin timbul besar. Manajemen Risiko–Perlakuan; Berikut ini adalah beberapa macam respons terhadap risiko: (1) Dihindari, apabila risiko tersebut masih dalam pertimbangan untuk diambil, misalnya karena tidak masuk kategori Risiko yang diinginkan bank atau karena kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang diharapkan; (2) Diterima dan dipertahankan, apabila risiko berada pada tingkat yang paling ekonomis; (3) Dinaikkan, diturunkan atau dihilangkan, apabila risiko yang ada dapat dikendalikan dengan tata kelola yang baik, atau melalui pengoperasian exit strategy; (4) Dikurangi, misalnya dengan mendiversifikasi portofolio yang ada, atau membagi (share) risiko dengan pihak lain; (5) Dipagari (hedge), apabila risiko dapat dilindungi secara atificial, misalnya risiko dinetralisasi sampai batas tertentu dengan instrumen derivatif. Manajemen Risiko–Rujukan Sistem Informasi; Sistem informasi manajemen risiko

www.facebook.com/indonesiapustaka

487

merujuk pada sitem informasi yang telah dibangun oleh bank syariah, sehingga dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang ada dan potensi risiko pada masadatang pada semua jenjang organisasi. Informasi yang dirangkum mencakup fungsi-fungsi meliputi: pengelolaan risiko pasar, risiko pembiayaan, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Manajemen Risiko–Sasaran kebijakan; Sasaran Kebijakan Manajemen Risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (early warning system) terhadap kegiatan usaha bank. Manajemen Risiko–Sistem Informasi; Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif. Manajemen Risiko–Stress Testing; Adalah tes yang dirancang untuk melengkapi penerapan pengukuran risiko suku bunga (margin/bagi hasil) dengan cara mengestimasi potensi kerugian ekonomis bank pada kondisi pasar yang tidak normal. Manajemen Risiko–Syariah Specific Risk; Ada dua hal yang menjadi karakteristik manajemen risiko bank syariah dibandingkan dengan konvensional yaitu 1. Proses Transaksi: (a) Keunikan proses transaksi pembiayaan syariah. (b) Keunikan proses transaksi bagi hasil dana pihak ketiga. (c) Keunikan proses transaksi devisa. 2. Proses management (sistem dan prosedur): (a) Keunikan sisdur akuntansi dan COA. (b) Keunikan sisdur IT. (c) Keunikan sisdur tutup buku. (d) Keunikan sisdur pengembangan produk. Manajemen Risiko–Tujuan; Tujuan Manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut: (1) Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator; (2) Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable; (3) Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled; (4) Mengukur eksposur dan pemusatan risiko; (5) Mengalokasikan modal dan membatasi risiko. Manajemen Risiko–Urgensi; Berikut adalah alasan pentingnya Manajemen Risiko, yaitu: (1) Bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah sehingga risiko tidak mungkin tidak ada; (2) Dengan mengetahui risiko, kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi nasabah/permasalahan (3) Dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan melekat, yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas operasional. Manajemen Teknologi Sistem Informasi; Adalah unit kerja yang mengendalikan dan melaksanakan fungsi otomatisasi dalam suatu perusahaan dan memiliki tanggung jawab utama untuk menyampaikan (delivery) layanan pemrosesan data/informasi dengan memanfaatkan paduan teknologi komputer dan teknologi jaringan komunikasi kepada para user. Karena kegagalan atas sebagian atau

www.facebook.com/indonesiapustaka

488

keseluruhan fungsi layanan tersebut dapat berakibat risiko yang tinggi terhadap bisnis, dengan demikian tanggung jawab Manajemen Teknologi Sistem Informasi adalah untuk meyakinkan kepada seluruh user bahwa seluruh fungsi-fungsi layanan tersebut telah dilaksanakan dengan baik, andal (reliable), aman (secure) dan terkendali. Manajemen Teknologi Sisitem Informasi dari waktu ke waktu telah berubah, dari semula berbentuk “Proses Batch”, dengan user mengirimkan data ke Bagian Data Entry untuk di-input dan diproses oleh sistem komputer, menjadi proses “Real Time On-Line” bahkan telah berubah lebih lanjut menjadi layanan berbasis media internet (e-commerce) dan sarana berpindah (e-mobile), sehingga layanan informasi dapat di akses oleh nasabah dari mana saja dan kapan saja. Dalam usaha perbankan, teknologi sistem informasi selain berpengaruh besar terhadap kualitas jasa layanan yang diberikan, juga sekaligus menjadi ancaman kelangsungan usaha bank itu sendiri. Pengaruh besar teknologi sistem informasi terhadap kualitas layanan akan mulai terlihat pada saat bank berkembang, jumlah nasabah semakin meningkat, jenis transaksi semakin banyak dan semakin kompleks, saat itulah kualitas jasa layanan bank mulai menurun, teknologi sistem informasinya mulai sering ngadat karena kemampuan daya dukungnya telah dilewati, apalagi kualitas “Respons Time”, jelas tidak akan mampu memenuhi ekspektasi nasabah. Ancaman dari perkembanagn dan penerapan teknologi sistem informasi terhadap kelangsungan usaha bank terlihat dari munculnya “Global Information Network and Financial Services”, yaitu suatu jaringan informasi dan layanan jasa keuangan dari luar negeri. Pengaruh paling besar bagi bank adalah adanya perkembangan dan penerapan dalam bidang teknologi sistem informasi yang melibatkan Perangkat Komputer (Harwdware dan Software) dan Teknologi Komunikasi. Melalui penerapan teknologi sistem informasi seluruh bank, baik bank konvensional maupun bank syariah di dunia berpacu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan memperbaiki kinerja operasionalnya dan pengelolaan manajemennya dengan penerapan teknologi mutakhir. Berbagai bank asing dan bank nasional, misalnya Citibank dan BCA, telah menempatkan teknologi informasinya sebagai Point of Differentiation dan kunci Competitive Advantage dalam bersaing dengan bank lain. Mereka telah mampu melakukan konversi dari keunggulan Teknologi Sistem Informasi yang dimilikinya menjadi lahan Fee Based Income dan Funding. Beberapa kemajuan teknologi sistem informasi yang saat ini sangat berpengaruh dan mungkin akan tetap bertahan hingga dekade mendatang adalah layanan jasa perbankan berbasis internet (Internet Banking/Web Banking) dan layanan jasa perbankan berbasis teknologi telepon selular (Mobile Banking) baik dengan dukungan teknologi Wireless Application Protocol (WAP) maupun dengan dukungan Sort Message Services (SMS) dan Sim Tool Kit (STK). Penerapan teknologi informasi tersebut mampu meningkatkan jasa layanan perbankan kepada nasabah dan dapat memberikan Delivering Value yang lebih tinggi kepada nasabah. Berbagai kemajuan teknologi sistem informasi ini harus terus dipantau arah dan kemungkinan penerapannya dalam layanan perbankan, penerapan teknologi sistem informasi menjadi semakin penting bagi kelangsungan usaha suatu bank, mengingat bank–bank di seluruh dunia saat ini tengah berpacu untuk

www.facebook.com/indonesiapustaka

489

menerapkan berbagai kemajuan teknologi sistem informasi. Keterlambatan dalam penerapan teknologi sistem informasi dapat berdampak luas bagi bank, terutama dalam positioning bank dalam persaingan. Manajemen Teknologi Sistem Informasi–Lingkup; Lingkup Manajemen Teknologi Informasi dapat dikelompokkan menjadi tiga Functional Area, yaitu Pengembangan Sistem (System Development), Dukungan Teknis (Technical Support) dan Operasional Pusat Pengolahan Data (Data Center Operation). Ketiga fungsi tersebut walaupun secara fisik dapat berada dalam ruang yang saling bersebelahan, saling menempel bahkan mungkin berada dalam satu ruang yang sama, namun secara Logical harus tetap dikelola secara terpisah. Diperlukan suatu pihak antarmuka yang dapat menjembatani antara ketiga fungsi tersebut. Fungsi antarmuka tersebut dilakukan oleh Dukungan Teknis (Technical Support), guna untuk menjaga independensi, pemisahan tugas dan agar tetap dapat menjaga kelancaran hubungan dan arus kerja antara fungsi Pengembangan Sistem (System Development) dan fungsi Operasional Pusat Pengolahan Data (Data Center Operation). Manajemen Teknologi Sistem Informasi–Prinsip Dasar; Manajemen Teknologi Sistem Informasi mengacu pada prinsip dasar operasional perbankan, di antaranya adalah Three Initial System (Maker, Checker and Authorizer), Dual Custody, Dual Controls, Ex-post Controls, Validations, Records/Documentation, Bar-sheet System, Inter Departmental Control (Segregation Of Duties), Inter Dependence dan Inter Locking. Manajemen Treasury Syariah; Adalah kegiatan untuk mencari dana besar yang sangat perpotensi di pasar internasional dan lembaga pemerintahan di Indonesia serta pengelolaan likuiditas bank, nisbah bagi hasil, margin dan valuta asing untuk memastikan dana bank yang berbasis syariah agar berada dalam jumlah, tempat, mata uang dan jangka waktu yang tepat sehingga dapat memaksimalkan pendapatan bank, meminimalkan biaya serta menata pada tingkat risiko yang aman sehingga akan mampu meningkatkan pendapatan bank. Bank syariah menyusun Management Treasury Syariah adalah sebagai berikut: 1. Aktivitas Treasury Syariah (a) Asets & Liabilities Management (ALMA). Treasury Syariah adalah bagian pengelolaan dari Asets & Liabilities Committee dan merupakan kepanjangan tangan dari manajemen bank dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pengelolaan Asets & Liabilities bank, khususnya yang berbasis syariah. (b) Hedging & Servicing The Bank. Treasury Syariah dapat mencari sumber dana murah atau dana besar dan memaksimalkan pendapatan bank atas dana berbasis syariah yang tersedia dengan tetap memperhatikan tingkat risiko yang memadai dan tidak bertentangan dengan prinsip kehati-hatian. Treasury Syariah bekerja sama dengan cabang, departemen, atau divisi lainnya dalam hal transaksi yang berhubungan dengan produk Treasury Syariah seperti misalnya Pasar Uang AntarBank Syariah (PUAS), mudharabah interbank time deposit, valuta asing, produk sekuritas (reksadana syariah, obligasi syariah), dan lain-lain. 2. Corporate Service. Treasury Syariah berkewajiban dalam Corporate Service yaitu memenuhi kebutuhan nasabah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah perlu diciptakan beragam produk

www.facebook.com/indonesiapustaka

490

yang semakin maju di pasar dan tingkat kompetisi yang semakin tinggi di antara bank-bank syariah, dengan demikian keberadaan nasabah semakin diperlukan. Treasury Syariah bertugas dan bertanggung jawab dalam menangani hal tersebut. 3. Profitability. Treasury Syariah dalam kapasitasnya sebagai pencari dana besar dan pengelola dana yang independen, dapat berinisiatif untuk memanfaatkan aset dan sumber dana yang ada untuk bertransaksi di pasar keuangan syariah guna memperoleh tambahan keuntungan sekaligus mengantisipasi risiko likuiditas, dan lainnya dalam eksposur aset dan sumber dana tersebut. Manajemen Utang; Pengelolaan pinjaman yang diterima meliputi, antara lain, penggunaan, jenis pinjaman, jangka waktu, bunga, dan cara pelunasannya (debt management). Manajer; Orang yang ditunjuk oleh pemilik perusahaan untuk mengelola satuan kerja atau kantor cabang perusahaan tersebut (manager). Manajer Investasi; Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Manajer Investasi–Hak dan Kewajiban; Hak dan kewajiban manajer investasi maupun bank kustodian pada Reksadana Syariah adalah sebagai berikut: (1) Manajer investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus. (2) Bank kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana pemodal dan menghitung Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dalam Reksadana Syariah untuk setiap hari bursa. (3) Atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, manajer investasi dan bank kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah. (4) Dalam hal manajer investasi dan/atau bank kustodian tidak melaksanakan amanat dari pemodal sesuai dengan mandat yang diberikan atau manajer investasi dan/atau bank kustodian dianggap lalai (gross negligence/ tafrith), manajer investasi dan/atau bank kustodian bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkannya. Manajer Investasi–Tugas dan Kewajiban; Pada Reksadana Syariah, manajer investasi berkewajiban untuk (a) Mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan Prospektus; (b) Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada bank kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya; (c) Melakukan pengembalian dana Unit Penyertaan; dan (d) Memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Reksadana sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Mandatory Sinking Fund, Pembayaran lebih awal atas pokok utang obligasi. Mandub/Sunnah; Adalah perbuatan yang dianjurkan oleh Allah untuk dikerjakan, atau suatu perintah yang apabila dilaksanakan akan diberi pahala (pujian), sedang jika ditinggalkan tidak berdosa (tidak tercela).

www.facebook.com/indonesiapustaka

491

Manfaat Marginal; Tambahan manfaat karena tambahan unit produksi atau jasa (marginal utility). Manifes; Daftar muatan kapal yang diperlukan untuk pemeriksaan bea cukai (manifest). Mantap–Pemantapan harga; Menstabilkan nilai suatu surat berharga atau komoditas dengan melakukan intervensi di pasar pada titik atau tingkat harga tertentu dengan cara melakukan pembelian atau penjualan pada saat diperlukan; misalnya, untuk komoditas tertentu, seperti gula dan beras, dilakukan melalui operasi pasar oleh BULOG; untuk pemantapan mata uang, pemerintah menentukan nilai tukar mata uangnya dengan mengikatkan mata uangnya terhadap mata uang negara lain atau satu kelompok mata uang (basket of currendes) yang mempunyai nilai tukar yang kuat dan stabil; misalnya, nilai tukar rupiah diikatkan dengan special drawing rights (SDRs) (peg/pegging). Mantiqah Hurriyah al-Tijarah; Suatu bentuk integrasi perdagangan (trade integration) antara beberapa negara yang anggota-anggotanya menghilangkan semua hambatan perdagangan (tarif dan lain sebagainya) barang dan jasa di antara mereka. Maqashidus Syariah; 1. Adalah tujuan-tujuan syariah; Tujuan-tujuan syariah adalah memenuhi lima kebutuhan pokok dalam menunjang kesejahteraan manusia yang terletak pada pemeliharaan agama (iman), hidup, akal, harta, dan keturunan. 2. Maqashid syariah; adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya. Inti dari tujuan syariah adalah “maslahah” atau manfaat. Keseluruhan produk hukum Islam adalah untuk kemaslahatan dan manfaat bagi manusia. Kemaslahatan manusia ini oleh Imam Ghazali dirinci dalam lima aspek kehidupan yang menjadi aspek pokok tujuan syariat. Ke lima aspek tersebut adalah: 1) terpeliharanya agama, 2) terpeliharanya jiwa, 3) terpeliharanya akal, 4) terpeliharanya keturunan, dan 5) terpeliharanya harta atau modal. Dalam memelihara lima aspek pokok tujuan syariat di atas, ada dua metode yang digunakan, yaitu pemeliharaan secara preventif, dan pemeliharaan secara proaktif. Metode preventif berarti melestarikan dan memelihara lima aspek tersebut dengan melarang perbuatan-perbuatan yang berakibat bagi kerusakan lima aspek tersebut, atau dengan memberikan hukuman berupa sanksi bagi yang melanggar. Contoh dalam pemeliharaan preventif ini adalah: sanksi bagi yang meninggalkan shalat (pemeliharaan agama), larangan membunuh (pemeliharaan jiwa), larangan minum-minuman yang memabukkan (pemeliharaan akal), larangan zina (pemeliharaan keturunan), larangan makan harta orang lain secara bathil (pemeliharaan harta). Sedangkan metode proaktif dilakukan dengan cara memberikan perintah untuk mengerjakan amalan demi terpeliharanya ke lima aspek pokok tujuan syariat. Contoh dalam pemeliharaan proaktif ini adalah: perintah shalat (pemeliharaan agama), perintah mengonsumsi makanan yang halal dan baik (pemeliharaan jiwa), perintah belajar (pemeliharaan akal), perintah nikah (pemeliharaan keturunan), dan perintah bekerja (pemeliharaan harta). Tujuan-tujuan syariah dalam ekonomi juga diatur dalam kaitannya dengan

www.facebook.com/indonesiapustaka

492

maqashid syariah. Sebagaimana aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat, dalam hukum-hukum Islam yang mengatur perekonomian juga memiliki tujuan dan hikmah. Tujuan dan hikmah dalam sistem ekonomi adalah: 1) Perputaran atau sirkulasi (al tadaawul), 2) Jelas atau legal (al wudluuh), 3) Keadilan dalam harta (al adl fil al amwaal), 4) Terpeliharanya harta dengan menghindarkan dari kedzaliman. Dalam tujuan sirkulasi, hendaknya harta atau modal yang dimiliki seseorang mengalami perputaran di tengah masyarakat dengan jalan infaq (belanja), baik infak konsumsi, produksi, investasi maupun donasi. Tujuan jelas dan legal, ditujukan agar harta atau faktor produksi yang dimiliki oleh seseorang itu terhindar dari peluang adanya pertikaian dan perselisihan, sehingga harta tersebut mesti jelas statusnya dan legal kepemilikannya. Tujuan keadilan dalam harta adalah agar manusia menginfakkan harta tersebut melalui konsumsi, produksi investasi maupun donasi, dan menghindarkan diri dari perbuatan berlebihan atau infak yang diharamkan oleh agama. Tujuan terpeliharanya harta dengan menghindarkan dari kezaliman adalah melarang orang lain mengambil atau berbuat zalim atas harta seseorang yang berakibat terjadinya kerusakan atau hilangnya harta itu. Margin; (perbankan); Perbedaan antara nilai surat berharga yang ditawarkan dan nilai baki debit pinjaman; (perdagangan): perbedaan biaya produksi dan harga jual; disebut juga laba; (pasar valas); Perbedaan antara nilai spot dan forward yang dikenal dengan premi atau diskon (margin). Margin (Credit Spread); Selisih antara tingkat imbal hasil/bunga instrumen dimaksud dan tingkat bunga instrumen yang tidak berisiko (risk free). Margin Keuntungan; Adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun. Jadi, jika perhitungan margin keuntungan secara harian, jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari dan jika perhitungan margin keuntungan secara bulanan, setahun ditetapkan 12 bulan. Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad murabahah, salam, istishna’ dan atau ijarah disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafond pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam Perjanjian Pembiayaan. Margin Keuntungan–Anuitas; Margin Keuntungan Anuitas adalah margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara anuitas. Perhitungan Anuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun. Margin Keuntungan–Flat; Margin Keuntungan Flat adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok. Margin Keuntungan–Harga jual; Adalah penjumlahan harga beli/harga pokok/harga perolehan bank dan margin keuntungan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

493

Margin Keuntungan–Menurun; Metode Margin Keuntungan Menurun (Sliding) adalah perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan/angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun. Margin Keuntungan–Pengakuan Angsuran Harga Jual; Angsuran harga jual terdiri atas angsuran harga beli/harga pokok dan angsuran margin keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung dengan menggunakan empat metoda, yaitu (1) Metoda Margin Keuntungan Menurun; (2) Margin Keuntungan Rata-Rata; (3) Margin Keuntungan Flat; (4) Margin Keuntungan Anuitas. Margin Keuntungan–Rata-Rata; Margin Keuntungan Rata-Rata adalah margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan. Margin Keuntungan–Referensi Tingkat (Margin) Keuntungan; Yang dimaksud referensi tingkat (margin) keuntungan adalah referensi tingkat (margin) keuntungan yang ditetapkan oleh rapat ALCO. Margin Keuntungan–Referensi; Referensi Margin Keuntungan adalah margin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO bank syariah. Penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari Tim ALCO bank syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: (1) Direct Competitor’s Market Rate (DCMR). Yang dimaksud dengan Direct Competitor’s Market Rate (DCMR) adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat. (2) Indirect Competitor’s Market Rate (ICMR). Yang dimaksud dengan Indirect Competitor’s Market Rate (ICMR) adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung yang terdekat. (3) Expected Competitive Return for Investors (ECRI). Yang dimaksud dengan Expected Competitive Return for Investors (ECRI) adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga. (4) Acquiring Cost. Yang dimaksud dengan Acquiring Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. (5) Overhead Cost. Yang dimaksud dengan Overhead Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. Margin Keuntungan–Syarat; Persyaratan Untuk Perhitungan Margin Keuntungan; Margin Keuntungan = f (Plafond) hanya bisa dihitung apabila komponenkomponen berikut ini tersedia: (1) Jenis perhitungan margin keuntungan. (2) Plafond Pembiayaan sesuai Jenis. (3) Jangka Waktu Pembiayaan. (4) Tingkat Margin

www.facebook.com/indonesiapustaka

494

keuntungan pembiayaan. (5) Pola tagihan atau jatuh tempo tagihan (baik harga pokok maupun margin keuntungan). Margin Aman; Kelebihan hasil penjualan di atas titik impas; apabila titik impas dapat tercapai dengan penjualan, misalnya 3.000 unit dan volume penjualan sebenarnya tercapai 3.400 unit, kelebihan 400 unit tersebut merupakan margin aman (safety margin). Margin Bunga Bersih; Margin (perbankan) (net interest margin). Margin Kotor; Selisih antara biaya dana dan tingkat bunga yang dibayarkan debitur; margin kotor disebut juga laba kotor (gross profit), yaitu selisih lebih antara hasil penjualan bersih dan biaya pokok (gross margin). Margin Laba; Selisih antara nilai penjualan setelah dikurangi semua biaya operasi dibagi jumlah penjualan; perhitungan laba sebagai perbandingan terhadap penjualan bersih dan modal perusahaan (profit margin). Margin Trading; Melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut. Marhun; 1. Objek atau barang yang dijadikan jaminan; Termasuk salah satu rukun yang harus ada dalam transaksi dengan menggunakan prinsip atau akad rahn. 2. Harta yang diagunkan pada akad rahn disebut al-marhun (yang diagunkan). Harta agunan itu harus diserahterimakan oleh ar-rahin kepada al-murtahin pada saat dilangsungkan akad rahn tersebut. Dengan serah terima itu, agunan akan berada di bawah kekuasaan al-murtahin. Jika harta agunan itu termasuk harta yang bisa dipindah-pindah seperti TV dan barang elektronik, perhiasan, dan semisalnya, serah terimanya adalah dengan melepaskan barang agunan tersebut kepada penerima agunan (al-murtahin). Bisa juga yang diserahterimakan adalah sesuatu dari harta itu, yang menandakan berpindahnya kekuasaan atas harta itu ke tangan al-murtahin, jika harta tersebut merupakan barang tak bergerak, seperti rumah, tanah dan lain-lain. Harta agunan itu haruslah harta yang secara syar‘i boleh dan sah dijual. Karenanya tidak boleh mengagunkan khamr, patung, babi, dan sebagainya. Harta hasil curian dan gasab juga tidak boleh dijadikan agunan. Begitu pula harta yang bukan atau belum menjadi milik ar-rahin karena Rasul Shalallahu alaihi wasalam telah melarang untuk menjual sesuatu yang bukan atau belum menjadi milik kita. [Rasul bersabda, “La tabi’ ma laysa ‘indaka (Jangan engkau jual apa yang bukan milikmu) (HR Abu Dawud, an-Nasai, Ibn Majah, at-Tirmidzi, Ahmad dan al-Baihaqi)]. Dalam akad jual beli kredit, barang yang dibeli dengan kredit tersebut tidak boleh dijadikan agunan. Tetapi, yang harus dijadikan agunan adalah barang lain, selain barang yang dibeli (al-mabî’) tadi. akad Ar-rahn (agunan) merupakan tawtsîq bi ad-dayn, yaitu agar al-murtahin percaya untuk memberikan utang (pinjaman) atau bermuamalah secara tidak tunai dengan ar-rahin. Tentu saja itu dilakukan pada saat akad utang (pinjaman) atau muamalah kredit. Jika utang sudah diberikan dan muamalah kredit sudah dilakukan, baru dilakukan Ar-rahn, jual beli kredit tidak lagi memenuhi makna tawtsîq itu. Dengan demikian, Ar-rahn dalam kondisi ini secara syar‘i tidak ada maknanya lagi. Pada masa Jahiliyah, jika ar-rahin tidak bisa membayar utang (pinjaman) atau harga barang yang dikredit

www.facebook.com/indonesiapustaka

495

pada waktunya, barang agunan langsung menjadi milik al-murtahin. Lalu praktik Jahiliyah itu dibatalkan oleh Islam. Rasul saw. bersabda: “Agunan itu tidak boleh dihalangi dari pemiliknya yang telah mengagunkannya. Ia berhak atas kelebihan (manfaat)-nya dan wajib menanggung kerugian (penyusutan)-nya.” (HR as-Syafii, al-Baihaqi, al-Hakim, Ibn Hibban dan ad-Daraquthni). Karena itu, syariat Islam menetapkan, al-murtahin boleh menjual barang agunan dan mengambil haknya (utang atau harga kredit yang belum dibayar oleh ar-rahin) dari hasil penjualan tersebut. Lalu kelebihannya harus dikembalikan kepada pemiliknya, yakni arrahin. Sebaliknya, jika masih kurang, kekurangan itu menjadi kewajiban ar-rahin. Hanya saja, Imam Al-Ghazali, menegaskan bahwa hak al-murtahin untuk menjual tersebut harus dikembalikan kepada hakim, atau izin ar-rahin, tidak serta-merta boleh langsung menjualnya, begitu ar-rahin gagal membayar utang pada saat jatuh temponya. [Abu Hamid Al-Ghazali, al-Wasith, III/520, Dar as-Salam, Kairo. 1417 H]. Atas dasar ini, muamalah kredit motor, mobil, rumah, barang elektronik, dan sebagainya saat ini-yang jika pembeli (debitor) tidak bisa melunasinya, lalu motor, mobil, rumah atau barang itu diambil begitu saja oleh pemberi kredit (biasanya perusahaan pembiayaan, bank atau yang lain), jelas menyalahi syariah. Muamalah yang demikian adalah batil, karenanya tidak boleh dilakukan. Pemanfaatan almarhun oleh al-murtahin [An-Nabhani, Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, II/340-343, minimal mansyurat Hizb at-Tahrir, Dar al-Ummah li ath-Thaba’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi’, Beirut, cet. v (mu’tamadah). 2003]. Setelah serah terima, agunan berada di bawah kekuasaan al-murtahin. Namun, itu bukan berarti al-murtahin boleh memanfaatkan harta agunan itu. Sebab, agunan hanyalah tawtsîq, sedangkan manfaatnya, sesuai dengan hadis di atas, tetap menjadi hak pemiliknya, yakni arrahin. Karena itu, ar-rahin berhak memanfaatkan tanah yang dia agunkan; ia juga berhak menyewakan barang agunan, misal menyewakan rumah atau kendaraan yang dia agunkan, baik kepada orang lain atau kepada al-murtahin, tentu dengan catatan tidak mengurangi manfaat barang yang diagunkan (al-marhun). Ia juga boleh menghibahkan manfaat barang itu, atau mengizinkan orang lain untuk memanfaatkannya, baik orang tersebut adalah al-murtahin (yang mendapatkan agunan) maupun bukan. Hanya saja, pemanfaatan barang oleh al-murtahin tersebut hukumnya berbeda dari orang lain. Jika akad Ar-rahn itu untuk utang dalam bentuk al-qardh, yaitu utang yang harus dibayar dengan jenis dan sifat yang sama, bukan nilainya. Misalnya, pinjaman uang sebesar 50 juta rupiah, atau beras 1 ton (dengan jenis tertentu), atau kain 3 meter (dengan jenis tertentu). Pengembaliannya harus sama, yaitu 50 juta rupiah, atau 1 ton beras dan 3 meter kain dengan jenis yang sama [Samih ‘Athif az-Zain, al-Mu’amalat, Dar al-Kitab alLubnani, Lebanon, cetakan I, 1995, 285 dan 303-304]. Dalam kasus utang jenis qardh ini, al-murtahin tidak boleh mamanfaatkan barang agunan sedikit pun, karena itu merupakan tambahan manfaat atas qardh. Tambahan itu termasuk riba dan hukumnya haram. [Rasul bersabda: “kullu qardhin jarra manfa’atan fahuwa majhun minimal wujuhi ar-riba (Setiap pinjaman yang menarik suatu manfaat, pinjaman itu termasuk salah satu bentuk riba.) [HR al-Baihaqi]. Jika Ar-rahn itu untuk akad utang

www.facebook.com/indonesiapustaka

496

dalam bentuk dayn, yaitu utang barang yang tidak mempunyai padanan dan tidak bisa dicarikan padanannya, seperti hewan, kayu bakar, properti dan barang sejenis yang hanya bisa dihitung berdasarkan nilainya [Samih ‘Athif az-Zain, al-Mu’amalat, Dar al-Kitab al-Lubnani, Lebanon, cetakan I, 1995, 285 dan 303-304. Secara umum, sebenarnya dayn lebih umum daripada qardh. Dengan kata lain, dayn juga meliputi qardh. Namun, konteks dayn yang dimaksud dalam pembahasan ini dispesifikkan untuk kasus utang di luar qardh, yang telah dijelaskan di atas] maka al-murtahin boleh memanfaatkan barang agunan itu dengan izin dari ar-rahin. Sebab, manfaat barang agunan itu tetap menjadi milik ar-rahin. Tidak terdapat nash yang melarang hal itu karena tidak ada nash yang mengecualikan al-murtahin dari kebolehan itu. Ketentuan di atas berlaku, jika pemanfaatan barang agunan itu tidak disertai dengan kompensasi. Namun, jika disertai kompensasi, seperti ar-rahin menyewakan agunan itu kepada al-murtahin, al-murtahin boleh memanfaatkannya baik dalam akad al-qardh maupun dayn. Karena dia memanfaatkannya bukan karena statusnya sebagai agunan al-qardhu tetapi karena dia menyewanya dari ar-rahin. Dengan ketentuan, sewanya tersebut tidak dihadiahkan oleh ar-rahin kepada al-murtahin. Namun, jika sewanya tersebut dihadiahkan, statusnya sama dengan pemanfaatan tanpa disertai kompensasi, sehingga tetap tidak boleh dalam kasus al-qardh, dan sebaliknya boleh dalam kasus dayn. Marhun Bihi; Dana rahn; Dana yang diperoleh oleh rahin (nasabah) setelah aplikasi rahn-nya diterima oleh pihak murtahin (bank), dengan syarat setelah ada penyerahan marhun (jaminan) ke pihak murtahin. Mark; Satuan dasar nilai mata uang Jerman (mark/DM) Markaz; Markas posisi, sentral, pusat. Markaz al-Hisab; Posisi/saldo rekening. Markaz al-Istitsmar; Pusat investasi. Markaz Mali; Posisi keuangan. Market Disruption; gangguan di pasar Market Value (P); Nilai berdasarkan pada harga pasar dari saham-sahahm yang diperdagangkan. Marketability; Kualitas dan tingkat kemudahan pencairan. Marketing Syariah; Adalah sebuah disiplin strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari satu inisiator kepada stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah Islami. Markup Pricing; Metode Penentuan Harga Markup Pricing pada pembiayaan bank syariah, bisa dilihat pada Penentuan Harga Pembiayaan Syariah–Markup Pricing. Markup Pricing–Metode; Dalam perbankan dikenal ada 4 metode dalam penerapan markup pricing: (1) Historical Average Cost dengan Jenis Sumber Dana Mudharabah Muqayyadah on balance sheet. (2) Marginal Cost of Fund dengan Jenis Sumber Dana Mudharabah Muqayyadah off balance sheet. (3) Pooled Marginal Cost of Fund dengan Jenis Sumber Dana Mudharabah Muqayyadah on balance sheet. (4) Weighted Average Projected Cost dengan Jenis Sumber Dana Mudharabah Muqayyadah on balance

www.facebook.com/indonesiapustaka

497

sheet. Untuk mudharabah muqayadah off balance sheet dapat digunakan metode marginal cost of funds. Sedangkan untuk mudharabah muqayadah on balance sheet dapat digunakan tiga metode yaitu historical average cost, Pooled Marginal Cost of Fund dan Weighted Average Projected Cost. Masa Balik Modal; Jangka waktu yang diperlukan untuk memperoleh kembali modal yang ditanamkan dalam suatu investasi; jangka waktu pengembalian modal dihitung atas dasar nisbah (rasio) dan investasi awal terhadap arus kas masuk tahunan (payback period). Masa Bebas Pajak; Perangsang investasi berupa pembebasan pajak perseroan dan/atau pajak dividen untuk jangka waktu tertentu (antara 2 sampai 6 tahun) berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 dan No. 6 Tahun 1968 (tax holiday). Masa Kejayaan; Fase yang siklus kegiatan usahanya ditandai oleh volume perdagangan dan kegiatan bank, peningkatan harga, keuntungan yang besar, rendahnya usaha yang gagal, gaji yang tinggi, dan pembelian secara besar-besaran; fase ini umumnya mengikuti periode penyembuhan yang akan diikuti oleh masa depresi (prosperity). Masa Penagihan; Jumlah hari rata-rata antara waktu pengajuan tagihan sampai dan waktu pembayaran (collection period). Masa Tenggang; Kelonggaran waktu dalam pembayaran kembali angsuran pinjaman pokok dan/atau bunga yang disepakati oleh kedua pihak; masa tenggang ini diperkirakan cukup untuk mencapai tingkat produksi yang memungkinkan bagi dimulainya pembayaran sebagian pinjaman dan bunga tanpa berpengaruh pada modal kerja perusahaan (grace period). Masakin; Orang-orang miskin; Orang-orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan; termasuk salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq zakat). Mashlahah Dharuriyyah; Kemaslahatan yang diperoleh manusia dalam bentuk terpeliharanya survivalitas hidupnya. Jika kemaslahatan tersebut tidak diperoleh, kehidupan manusia akan mengalami kehancuran. Kemaslahatan tersebut tidak akan terpenuhi, kecuali jika hukum Islam tersebut diterapkan. Mashlahah Hâjiyyah; Kemaslahatan yang diperoleh manusia dalam kondisi yang sulit atau menghadapi kesengsaraan. Kemaslahatan ini diperoleh oleh seseorang berkaitan dengan keringanan (rukhshah) yang diberikan oleh Allah Swt. kepada manusia. Misalnya, ketika sedang melakukan puasa Ramadhan atau puasa wajib yang lain, sedangkan pada waktu yang sama sedang bepergian atau sakit, maka orang tersebut diizinkan untuk membatalkan puasanya kemudian diganti dengan puasa pada waktu lain. Jika orang tersebut sakit yang menyebabkannya tidak bisa duduk atau berdiri, dia dibolehkan shalat dengan berbaring. Mashlahah Tahsiniyyah; Kemaslahatan yang diperoleh oleh manusia ketika melaksanakan hukum-hukum yang berkaitan dengan sifat, akhlak dan adab. Misalnya, menjaga kebersihan badan dan pakaian. Dengan cara melaksanakan hukum-hukum thaharah yang berkaitan dengan tempat dan pakaian, atau

www.facebook.com/indonesiapustaka

498

menjaga agar hanya makanan dan minuman yang dihalalkan oleh Allah Swt. atau menjaga diri terhadap hal-hal yang bisa menjatuhkan martabat kepribadian Islam, seperti melakukan hal-hal yang sia-sia atau terlibat dalam perkara syubhat. Sebaliknya, wajib mempunyai sikap wara’ dan takwa dalam setiap tingkah lakunya, sopan kepada orang lain, tawadhu’ dan tidak sombong, tidak membanggakan diri, riya’ atau hal-hal lain yang membawa pada tercelanya kepribadian Islamnya. Mashlahah Takmîliyyah; Kemaslahatan yang berkaitan dengan penyempurnaan maslahat yang diperoleh manusia karena menyempurnakan tiga kemaslahatan yang lain, yaitu dengan diperintahkan dan dilarangnya hal-hal yang menjadi cabang kewajiban atau keharaman asal. Contoh, ketika hukum zina diharamkan, apa saja yang bisa mengantarkan seseorang untuk melakukan zina juga diharamkan. Seperti, tabarruj (mempercantik diri dengan maksud menarik perhatian lawan jenis), tidak memakai jilbab, berduaan di tempat sepi (khalwah), dan sebagainya. Mashraf; Istilah lain dari al-bank, yang berarti bank. Mashraf Islamiy; Bank Islam. Lihat Bank syariah. Mashraf Istitsmar; Bank investasi. Mashraf Tajir; Bank perdagangan (merchant bank). Mashrify; Perbankan; Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Mashruf; Pengeluaran; Pengeluaran atau belanja atas produk atau aset. Pengeluaran atas produk atau aset tertentu adalah sama dengan harga produk atau aset dikalikan dengan jumlah yang dibeli, yaitu pendapatan total. Mashrufat; Pengeluaran/biaya (expenditure/cost). Maslahah; Merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (thoyib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudaratan. Maslahah–Konsep Maslahah dalam Perilaku Konsumsi; Kemashlahatan adalah perlindungan terhadap maslahah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini (Khan dan Ghifari, 1992). Maslahah dicapai dengan perlindungan lima elemen dasar, yakni: keyakinan (al-din), intelektual (al-aql), keluarga atau keturunan (al-nasl), kehidupan atau jiwa (al-nafs), dan properti atau harta benda (al mal). Maslahat–Termaslahat; Orang atau badan yang disebut dalam surat wesel, surat kredit, atau surat perjanjian lain sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran atau sesuatu yang bernilai (beneficiary). Masuk Awal–Keluar Awal (MAKA); Penilaian harga pokok barang yang dijual atas dasar harga pokok barang dalam persediaan yang masuk lebih dulu, sedangkan nilai persediaan dihitung berdasarkan harga pokok barang yang masuk belakangan; pada saat terjadi inflasi, penilaian ini akan mengakibatkan nilai persediaan akhir

www.facebook.com/indonesiapustaka

499

yang lebih tinggi dan harga pokok penjualan barang yang lebih rendah sehingga memperlihatkan laba yang lebih besar (first in-first out/FIFO). Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE); Kelompok perdagangan enam negara, yaitu Belgia, Prancis, Jerman, Italia, Luxemburg, dan Belanda yang bertujuan menggabungkan negara peserta menjadi satu unit ekonomi tanpa bea, tanpa kuota, dan dengan satu struktur tarif tunggal terhadap negara bukan anggota (european economic community/EEC). Masyarakat Ekonomi Syariah; Lihat MES. Mata Uang; Uang beredar dalam bentuk uang kertas dan uang logam yang merupakan alat pembayaran yang sah (currency). Mata Uang Asing; Mata uang dari negara lain, misalnya US$ dan Yen (foreign currency). Mata Uang Kuat; Mata uang suatu negara yang mempunyai permintaan stabil dan fluktuasinya kecil dalam pasar uang internasional dan sering digunakan dalam perdagangan internasional; bank sentral menyimpan sebagian cadangan devisanya dalam bentuk taburgan/deposito dalam mata uang yang kuat; dalam perdagangan valuta asing, mata uang yang kuat dijual dengan premi terhadap mata uang lemah (strong currency; hard currency). Mata Uang Lemah; Kondisi alat pembayaran suatu negara kurang diminati jika dibandingkan dengan mata uang negara lain; merupakan cadangan devisa suatu negara yang diawasi secara ketat oleh otoritas moneter sehingga ada keterbatasan untuk dikonversi menjadi emas atau mata uang negara lain; kondisi tersebut diakibatkan oleh sering terjadinya peristiwa/kejadian buruk dalam perekonomian ataupun stabilitas politik (exotic currency; weak currency; soft currency). Mata Uang Lokal; Dalam perdagangan internasional, hal ini berarti mata uang negara setempat dengan siapa diler tersebut bertransaksi (local currency). Mata Uang Terkendali; Mata uang yang nilai tukarnya dipengaruhi oleh intervensi atau campur tangan bank sentral yang merupakan kebalikan dari interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar bebas; sebagian besar mata uang kuat dikendalikan sampai tingkat tertentu apabila bank sentral membeli dan menjual mata uangnya sendiri; hal itu dimaksudkan untuk menjaga stabilitas pasar dan menjaga kelangsungan kebijakan moneter perekonomian negara yang bersangkutan (managed currency). Maturity Profile; Jangka waktu pembiayaan. Maturity; Jatuh tempo. Maudhu’ al-’Aqd; Tujuan akad; Merupakan salah satu bagian terpenting dari syarat akad. Mauhuub; Adalah barang yang dihibahkan. Mauquf; Terhenti, objek wakaf; Harta benda yang akan diwakafkan, harus jelas wujudnya atau zatnya dan bersifat abadi. Maximum Legal Rate; Tingkat maksimal yang dibenarkan hukum. Mayoritas; Lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota direksi atau manajemen sebuah perusahaan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

500

Maysir; Secara sederhana, yang dimaksud dengan maysir atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan, baik yang berbentuk game of chance, game of skill ataupun natural events, harus menghindari terjadinya zero sum game, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain. Dengan demikian, dalam sebuah pertandingan sepakbola misalnya, dana partisipasi yang dimintakan dari para peserta tidak boleh dialokasikan, baik sebagian ataupun seluruhnya, untuk pembelian trophy atau bonus para juara. Allah Swt. telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur maysir (perjudian). Allah Swt. berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al-Maidah: 90). Untuk menghindari terjadinya maysir dalam sebuah permainan misalnya, pembelian trophy atau bonus untuk para juara jangan berasal dari dana partisipasi para pemain, melainkan dari para sponsorship yang tidak ikut bertanding. Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas kemenangan pihak yang lain. Pemberian bonus atau trophy dengan cara tersebut dalam istilah fikih disebut sebagai hadiah, dan halal hukumnya. Mazad; Lelang (auction); Suatu metode penjualan barang dan/atau jasa berdasarkan harga penawaran tertinggi. MBU; Motor Business Unit. Mediasi; Proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. Mediator; Pihak yang tidak memihak dalam membantu pelaksanaan mediasi. Medium of Exchange; Alat tukar. Medium Term Notes (MTN) syariah; Surat berharga jangka menengah berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang MTN syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang MTN syariah berupa bagi hasil/margin/fee dan dana pokok MTN pada saat jatuh tempo, dengan akad yang dapat digunakan adalah mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, dan ijarah. Member Get Member; Lihat PLBS–Member Get Member. Membership Fee (Rusum Al-’Udhwiyah); Iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin menggunakan fasilitas kartu. Memiliki Komitmen; Kesediaan untuk menyediakan waktu yang cukup kepada Bank dalam rangka melaksanakan tugasnya secara efektif. Memo; 1. Nota atau surat peringatan tidak resmi; 2. Surat pernyataan dalam hubungan

www.facebook.com/indonesiapustaka

501

diplomasi 3. bentuk komunikasi yang berisi saran, arahan, atau penerangan (memorandum). Memo Debit; Warkat pembukuan yang memuat keterangan tentang dasar pendebitan rekening (debit ticket; debit memorandum). Menyelesaikan–Pada Pemisahan (Spin Off) Bank Syariah; Menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban UUS dengan cara antara lain dialihkan menjadi hak dan kewajiban BUK yang memiliki UUS, dijual kepada pihak lain atau dilunasi. MEPS; Malaysian Electronic Payment System. Merchant Fee; Fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (ujrah samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan (tahsil aldayn). Merek Dagang; Lambang yang dipakai oleh pedagang besar bukan produsen untuk barang yang dibeli dari produsen tanpa lambang dagang (house brand; trade mark). Merek Perusahaan; Merek yang dilekatkan pada produk oleh produsennya (factory mark). Merger Bank; Penggabungan dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi (bank merger). Merger Horizontal; Bentuk penggabungan dua atau lebih perusahaan, baik yang memproduksi barang maupun jasa menjadi satu perusahaan (horizontal merger). Merger Terawasi; Tindakan otoritas pengawas dalam rangka penyehatan bank, yaitu dengan memerintahkan lembaga keuangan yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan lembaga yang lebih kuat (supervisory merger). MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) atau The Society for Islamic Economy; Adalah organisasi yang didirikan pada hari Senin, tanggal 1 Muharram 1422 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 26 Maret 2001 Masehi untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, oleh perorangan, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, lembaga kajian dan badan usaha yang tertarik untuk mengembangkan ekonomi syariah. MES berkedudukan hukum dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat memiliki perwakilan di seluruh Indonesia dan/atau di luar negeri. MES ini didirikan berasaskan Syariah Islam, serta berpegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Adapun tujuan dari MES adalah terciptanya masyarakat yang melaksanakan kegiatan ekonomi dengan mengikuti syariah Islam secara kaffah. Visi MES adalah menjadi wadah yang diakui sebagai acuan dan diikuti sebagai teladan bagi usaha percepatan pengembangan dan penerapan sistem ekonomi dan etika bisnis Islami di Indonesia. Misi MES adalah (1) Membangun sinergi dan kemitraan di antara perorangan dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam kegiatan ekonomi syariah; (2) Mewujudkan silaturrahim di antara pelaku-pelaku ekonomi, perorangan dan lembaga yang berkaitan dengan ekonomi syariah; (3) Mendorong pengembangan aktivitas ekonomi syariah di Indonesia sehingga menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam kegiatan usaha termasuk dalam hal investasi maupun pembiayaan; (4) Meningkatkan hubungan antara anggota

www.facebook.com/indonesiapustaka

502

dan otoritas yang terkait dengan kegiatan ekonomi dan keuangan syariah; (5) Meningkatkan kegiatan untuk membentuk Sumber Daya Insani yang mempunyai ahklak, ilmu dan kemampuan untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan ekonomi syariah. Adapun jenis keanggotaan MES adalah sebagai berikut: (a) Anggota Perorangan adalah Warga Negara Indonesia atau Asing yang mempunyai keahlian, komitmen dan dedikasi dalam pengembangan ekonomi syariah dan menyatakan dirinya menjadi anggota MES; (b) Anggota Lembaga adalah Badan Hukum Indonesia yang berbentuk lembaga atau Badan Usaha yang bergerak di bidang kegiatan atau tertarik dengan bidang kegiatan yang berdasarkan prinsip syariah Islam; (c) Anggota Kehormatan adalah seseorang yang bukan anggota perorangan namun karena pengetahuan, pengalaman, komitmen dan dedikasi serta jasa-jasanya di bidang ekonomi syariah atau karena keahlian tertentu yang dimilikinya dipandang perlu untuk diangkat menjadi Anggota Kehormatan. Mesin Bayar Otomatis; Mesin elektronik yang berfungsi sama dengan ATM, tetapi tidak bisa menerima setoran (cash dispenser; automated teller; unattended banking terminal). Mesin Perakunan Elektris (MPE); Peralatan pembukuan bentenaga listrik, seperti mesin tik, komputer, pencetak (printer) dan mesin hitung yang berkaitan dengan proses pembukuan (electrical accounting mochine/EAM). Mesin-Baca Pilah; Mesin yang berfungsi memisahkan cek yang diterima dari teller bank atau bank lain, memilahnya ke dalam kategori yang berbeda, dan menyiapkan nota kredit yang dikirim kepada bank lain, menyortir, memberi kode atau sandi cek, dan mendistribusikan cek; cek yang merupakan tagihan kepada bank lain dikeluarkan lebih dahulu dan dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk nota kredit untuk penagihan kepada bank lain (reader; sorter). Metode Nilai Buku; Perlakuan perakunan dalam mengonversikan obligasi menjadi saham; pendebitan nominal obligasi ditambah premiumnya dan pengkreditan nominal saham biasa ditambah premiumnya; jumlah kredit didasarkan nilai buku dan obligasi, tidak ada untung atau rugi; dapat juga ditambahkan pembayaran bunga sebelum konversi obligasi; Lihat juga Metode nilai pasar (book value method). Metode Nilai Pasar; Harga barang atau surat-surat berharga yang diindikasikan oleh penawaran pasar, yaitu harga dengan tambahan barang dapat dijual atau dibeli; pada saat tertentu, nilai pasar dan surat berharga tertentu ditentukan oleh nilai penjualan terakhir; untuk surat-surat berharga yang tidak aktif, yaitu tidak ada penawaran saat itu, yang digunakan adalah harga penawaran terakhir. dalam hal surat berharga tidak terdaftar di bursa, nilai pasar ditentukan oleh penjualan terakhir atau ditentukan oleh lembaga penilai; nilai pasar secara terus-menerus berfluktuasi ketika ada berita-benta hangat dan akan sering berubah sepanjang hari (market value methode) Metode Penghapusan Langsung; Salah satu cara untuk membukukan besarnya kredit macet (bad debt); metode ini beranggapan bahwa besarnya jumlah piutang

www.facebook.com/indonesiapustaka

503

yang tidak mungkin diterima kembali baru dibukukan pada saat piutang tersebut betul-betul tidak dapat ditagih kembali (direct write off methode). Metode Penurunan Nilai; Metode penentuan penghapusan aktiva tetap (fixed aset) yang beranggapan bahwa penghapusan harus dilakukan dengan cara mengurangi jumlahnya setiap tahun sehingga beban penghapusan pada tahun pertama akan lebih besar jika dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya (dikaitkan dengan umur ekonomis) (reducitig charge method) Middleware; Adalah salah satu syarat infrastuktur untuk data mining, CRM & business intelligence initiatives, yang dapat menghasilkan: (1) Customer information secara komprehensif; (2) Targeted marketing campaigns; (3) Product development yang tepat. Middleware adalah cara yang aman untuk melindungi investasi yang sudah ada dengan cara mengatur sistem yang lama untuk berkomunikasi dengan delivery channel yang baru. Middleware memfasilitasi proses konvergensi dari delivery channel. Middleware IT Bank Syariah; Merupakan interface dan interlink antarinstitusi dan aplikasi yang dibutuhkan bank syariah untuk bisa memanfaatkan delivery channel bank induk atau institusi lain, sehingga kegiatan bisnis akan menjadi lebih luas. Manfaat middleware ini adalah perolehan fee based income, memperluas layanan dan meningkatkan customer base. Adapun kriteria dan kegunaan middleware ini adalah: (a) Memiliki manajemen transaksi terpadu yang berfungsi sebagai interlink dengan berbagai institusi dan aplikasi melalui ATM dan Kartu Debet. (b) Memungkinkan transaksi ATM dan Kartu Debet menjadi lebih luas, baik lokal (ATM Bersama, Link, Alto, Cakra, BCA, Kartuku, Prima dan lain-lain), maupun internasional (Visa, Mastercard, Amex, Europay, MEPS, dan lain-lain). (c) Memungkinkan Payment Point via ATM untuk PLN, Telkom, Tiket, PBB, Bea Cukai, Telepon Seluler, SPN (Sistem Penerimaan Negara Terpadu), dan lain-lain. Milk an-Naqhis; Pemilikan yang kurang; Pemilikan yang tidak sempurna. Apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti sawah seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain, baik melaui sewa menyewa atau peminjaman. Milk at-Tam; Kepemilikan secara sempurna. Milkiyyah; Kepemilikan (property); sesuatu yang dapat dimiliki. Miskin; 1. Adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Imam Abu Hanifah, miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, keadaan mereka lebih buruk dari orang fakir, sedangkan menurut mazhab Syafii dan Hambali, keadaan mereka lebih baik dari orang fakir. Bagi mereka berlaku hukum yang berkenaan dengan mereka yang berhak menerima zakat. 2. Adalah kelompok masyarakat yang memiliki kurang dari biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga serta orang lain yang berada dalam

www.facebook.com/indonesiapustaka

504

tanggungannya. Ada juga ulama yang berpendapat orang yang tidak mempunyai harta sama sekali. Mismatched; Ketidaksesuaian. Mistlan bi Mistlin; Sama kualitasnya. Mitra Aktif; Peserta dalam persekutuan komanditer yang mempunyai wewenang kepengurusan dan bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan kekayaan pribadi kepada pihak ketiga (active partner). Mitra Pasif; Peserta dalam persekutuan komanditer yang tidak mempunyai wewenang kepengurusan dan tanggung jawabnya hanya terbatas sampai jumlah uang yang dimasukkan dalam persekutuan (sleeping partner; dormant; silent partner). Mitsqal; Yaitu sejenis satuan timbangan emas yang didasarkan dari hadis Nabi Muhammad saw. yang artinya: (Kamu tidak diwajibkan membayar zakat emasmu kecuali bila telah mencapai 20 mitsqal, jika telah mencapai 20 mitsqal zakatnya adalah setengah mitsqal). Satu mitsqal sama dengan 4,25 gram dan sering juga disebut dengan istilah “dinar” karena satu dinar biasa dicetak dengan emas seberat satu mitsqal. Mi’yar al-Asas li al-Muhasabah al-Maliyah; Pernyataan standar akuntansi keuangan untuk kegiatan dalam keuangan syariah. Mi’yar al-Suyulati; Quick Ratio; Angka perbandingan antara jumlah uang kas, bank, piutang dagang dan sekuritas yang mudah dijual terhadap utang lancar. Mizah Tanafusiah; Keunggulan bersaing (competitive advantage). Mizan; Neraca; Iktisar yang menggambarkan posisi harta, kewajiban dan modal sendiri suatu badan usaha pada saat tertentu (balance). Mizan al-Madfu’at; Neraca pembayaran (balance of payments); iktisar mengenai transaksi perdagangan dan keuangan suatu negara dengan negara lainnya dalam periode waktu tertentu. Mizan al-Tijarah; Neraca perdagangan (trade balance). Mizaniyah Mutawazanah; Anggaran belanja berimbang (balance budget). MLM (Multi-Level Marketing); Sistem penjualan yang memanfaatkan konsumen sebagai tenaga penyalur secara langsung. Harga barang yang ditawarkan di tingkat konsumen adalah harga produksi ditambah komisi yang menjadi hak konsumen karena secara tidak langsung telah membantu kelancaran distribusi. MLM–Barang; Adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. MLM–Bonus atas Penjualan; Adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Mitra Usaha karena berhasil melebihi target penjualan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Perusahaan Penjualan Langsung. MLM–Jaringan Pemasaran Terlarang; Adalah kegiatan usaha dengan nama atau istilah apa pun dengan keikutsertaan Mitra Usaha berdasarkan pertimbangan adanya peluang untuk memperoleh imbalan yang berasal atau didapatkan

www.facebook.com/indonesiapustaka

505

terutama dari hasil partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau sesudah bergabungnya mitra usaha tersebut, dan bukan dari hasil kegiatan penjualan barang dan/atau jasa. MLM–Jasa; Adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi untuk dimanfaatkan oleh konsumen. MLM–Keanggotaan; Promotor (upline) biasanya adalah anggota yang sudah mendapatkan hak keanggotaan terlebih dahulu, sedangkan bawahan (downline) adalah anggota baru yang mendaftar atau direkrut oleh promotor. Akan tetapi, pada beberapa sistem tertentu, jenjang keanggotaan ini bisa berubah-ubah sesuai dengan syarat pembayaran atau pembelian tertentu. Komisi yang diberikan dalam pemasaran berjenjang dihitung berdasarkan banyaknya jasa distribusi yang otomatis terjadi jika bawahan melakukan pembelian barang. Promotor akan mendapatkan bagian komisi tertentu sebagai bentuk balas jasa atas perekrutan bawahan. MLM–Komisi atas Penjualan; Adalah imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Mitra Usaha yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata sesuai volume atau nilai hasil penjualan barang dan/atau jasa baik secara pribadi maupun jaringannya. MLM–Konsumen; Adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. MLM–Kontroversi; Sering kali ditemukan kerancuan istilah antara pemasaran berjenjang dan permainan uang (money game). Pemasaran berjenjang pada hakikatnya adalah sebuah sistem distribusi barang. Banyaknya bonus didapat dari omzet penjualan yang didistribusikan melalui jaringannya. Sebaliknya, pada permainan uang bonus didapat dari perekrutan, bukan omzet penjualan. Kesulitan membedakan pemasaran berjenjang dengan permainan uang terjadi karena bonus yang diterima berupa gabungan dengan komposisi tertentu antara bonus perekrutan dan komisi omzet penjualan. Sistem permainan uang cenderung menggunakan skema piramida (atau skema Ponzi) dan orang yang terakhir bergabung akan kesulitan mengembangkan bisnisnya. Dalam pemasaran berjenjang, walaupun dimungkinkan telah memiliki banyak bawahan, tetapi tanpa omzet tentu saja bonus tidak akan diperoleh. Informasi tentang jenis pemasaran berjenjang yang benar dapat mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 13/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung dengan memuat larangan tegas yang tercantum pada bab VII. Masalah di dalam pemasaran berjenjang sering terjadi bila sistem komisi menjurus pada permainan uang. Biaya keanggotaan bawahan secara virtual telah dibagikan menjadi komisi promotor sementara harga barang menjadi terlalu mahal untuk menutupi pembayaran komisi kepada promotor. Dalam jangka panjang, hal ini membuat komisi menjadi tidak seimbang, di mana komisi telah melebihi harga barang dikurangi harga produksi. Hal ini tentu akan membuat membuat konsumen di tingkat tertinggi mendapatkan harga

www.facebook.com/indonesiapustaka

506

termurah atau bahkan mendapatkan keuntungan bila mengetahui cara mengolah jaringannya, sedangkan konsumen yang baru bergabung mendapatkan kerugian secara tidak langsung karena mendapatkan harga termahal tanpa mendapatkan komisi atau komisi yang didapatkan tidak sesuai dengan usaha yang telah dilakukan sehingga akhirnya anggota baru tersebut terangsang untuk mencari konsumen baru agar mendapat komisi yang bisa menutupi kerugian virtual yang ditanggungnya. Pelanggaran bisa pula terjadi bila perusahaan penyedia sistem pemasaran berjenjang menjanjikan sesuatu berlebih yang tidak mungkin bisa dicapai konsumen. Misalnya, jika konsumen bisa mendapatkan 10 jenjang jaringan yang setiap jenjangnya harus berisi 10 anggota, ia akan mendapatkan bonus Rp10 miliar. Sepintas hal ini terlihat menggiurkan dan mudah, tetapi jika konsumen menggunakan akal sehatnya, ia sebenarnya harus merekrut 1010 bawahan atau sepuluh pangkat sepuluh, yaitu sejumlah 100 juta anggota baru (hampir separuh penduduk Indonesia). MLM–Larangan; Perusahaan yang telah memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) dilarang melakukan: a. kegiatan yang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang dan/atau jasa secara tidak benar atau berbeda atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya; b. kegiatan yang menawarkan barang dan/atau jasa dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen; c. kegiatan yang menawarkan barang dan/atau jasa dengan membuat atau mencantumkan klausula baku pada dokumen dan/atau perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen; d. kegiatan yang menjual barang dan/atau jasa yang tidak mempunyai tanda daftar dari Instansi teknis yang berwenang, khususnya bagi barang dan/atau jasa yang wajib terdaftar menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku; e. kegiatan dengan menarik dan/atau mendapatkan keuntungan melalui iuran keanggotaan/ pendaftaran sebagai Mitra Usaha secara tidak wajar; f. kegiatan dengan menerima pendaftaran keanggotaan sebagai Mitra Usaha dengan nama yang sama lebih dari 1 (satu) kali; g. kegiatan yang mengharuskan atau memaksakan kepada Mitra Usaha membeli barang dan/atau jasa untuk dijual atau pemakaian sendiri dalam jumlah besar yang melebihi kemampuannya dalam menjual; h. kegiatan usaha perdagangan yang terkait dengan penghimpunan dana masyarakat; i. kegiatan dengan membentuk jaringan pemasaran terlarang dengan nama atau istilah apa pun; j. kegiatan usaha perdagangan di luar Surat Izin Usaha Penjualan Langsung yang diberikan. MLM–Mitra Usaha; Adalah anggota mandiri jaringan pemasaran yang berbentuk badan usaha atau perorangan yang memasarkan barang dan/atau jasa milik Perusahaan dan bukan merupakan bagian dari struktur organisasi Perusahaan dengan mendapatkan imbalan berupa komisi dan/atau bonus atas penjualan. MLM–Pemasaran Viral; Pemasaran viral yang merupakan salah satu bagian model pemasaran berjenjang. Beberapa hal yang membedakan antara lain: (1) Tidak ada bonus perekrutan karena bebas biaya bergabung. (2) Produk yang dipasarkan

www.facebook.com/indonesiapustaka

507

merupakan produk dinamis, misalnya pulsa telepon seluler. (3) Bonus hanya diperoleh dengan adanya pemesanan berulang. (4) Harga produk lebih murah atau hampir sama dengan harga pasar konvensional. (5) Komisi atau bonus tiap transaksi yang dilakukan relatif kecil. (6) Bonus akan signifikan pada jaringan yang besar. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, pemasaran viral dipercaya dapat membuat kompetisi di pasar konvensional menjadi semakin menarik karena pada dasarnya keunggulan pemasaran berjenjang adalah captive market yang tersistem ditambah dengan konsep pemasaran konvensional yang bertumpu pada harga dan produk. MLM–Penjualan Langsung (Direct Selling); Metode penjualan barang dan/atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Mitra Usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus atas penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran tetap. MLM–Perusahaan; adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan/atau jasa dengan sistem Penjualan Langsung. MLM–Program Pemasaran (Marketing Plan); Program Perusahaan dalam memasarkan barang dan/atau jasa yang akan dilaksanakan dan dikembangkan oleh Mitra Usaha melalui jaringan pemasaran dengan bentuk Pemasaran Satu Tingkat atau Pemasaran Multi Tingkat. MLM–Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL); Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem Penjualan Langsung. MLM–Surat Permohonan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SP-SIUPL); Formulir permohonan izin yang diisi oleh perusahaan, yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh SIUPL. MLM Syariah; Perusahaan Multi-Level Marketing yang dijalankan dengan prinsip syariah. MLM Syariah–Ketentuan; Berikut ini ada beberapa hal yang menjadi ketentuan pelaksanaan MLM syariah: 1. Niat, konsep, dan praktik pengelolaannya senantiasa merujuk kepada Alquran dan Hadis Rasulullah saw. Struktur organisasi perusahaan dilengkapi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari MUI untuk mengawasi jalannya perusahaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. 2. Usaha MLM syariah pada umumnya memiliki visi dan misi yang menekankan kepada pembangunan ekonomi nasional (melalui penyediaan lapangan kerja, produkproduk kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau, dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah di tanah air) demi meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan, dan meninggikan martabat bangsa. 3. Sistem pemberian insentif disusun dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Dirancang semudah mungkin untuk dipahami dan dipraktikkan. Selain itu, memberikan kesempatan kepada distributornya untuk memperoleh pendapatan seoptimal mungkin sesuai kemampuannya melalui penjualan, pengembangan jaringan, ataupun melalui kedua-duanya. 4. Dalam hal marketing plan-nya, MLM syariah pada umumnya mengusahakan untuk tidak membawa para distributornya pada suasana materialisme dan konsumerisme, yang jauh dari nilai-nilai Islam.

www.facebook.com/indonesiapustaka

508

Bagaimanapun, materialisme dan konsumerisme pada akhirnya akan membawa kepada kemubaziran yang terlarang dalam Islam. 5. Poin-poin penting dalam MLM syariah: a. Niat: (i) Kasbil Halal (memperoleh penghasilan yang halal); (ii) Irtifah Ummah (mengangkat derajat ekonomi umat); (iii) Muamalah Islami (melakukan perniagaan secara Islami); b. Prinsip: Sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam; c. Orientasi: Meraih kebahagiaan dunia dan akhirat; d. Komoditi: Halalan Thayiban (Halal lagi Baik); e. Pembinaan: Tarbiyah, Ukhuwah, Dakwah bil Hal; f. Strategi Pemasaran: Akhlaqul Karimah, memenuhi rukun jual beli, ikhlas; g. Strategi Pengembangan Jaringan: Metode Silaturahmi dan Ukhuwah; h. Keanggotaan: (i) Muslim; (ii) Nonmuslim, dengan syarat mau mengikuti aturan yang telah ditetapkan; j. Sistem Pendapatan: Lebih adil dan menyejahterakan; k. Alokasi Pendapatan: Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), dan Kemaslahatan Umat Islam; l. Sistem Pengelolaan: Amanah; m. Pengawas Syariah: Dewan Pengawas Syariah dari MUI Pusat. MLM Syariah–Misi; Usaha bisnis MLM, (khususnya yang dikelola oleh kaum muslimin), seharusnya memiliki misi mulia dibalik kegiatan bisnisnya. Di antara misi mulia itu adalah 1. Mengangkat derjat ekonomi umat melalui usaha yang sesuai dengan tuntunan syari’at Islam. 2. Meningkatkan jalinan ukhuwah umat Islam di seluruh dunia; 3. Membentuk jaringan ekonomi umat yang berskala internasional, baik jaringan produksi, distribusi maupun konsumennya sehingga dapat mendorong kemandirian dan kejayaan ekonomi umat. 4. Memperkukuh ketahanan akidah dari serbuan idiologi, budaya dan produk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islami. 5. Mengantisipasi dan mempersiapkan strategi dan daya saing menghadapi era globalisasi dan teknologi informasi. 6. Meningkatkan ketenangan konsumen dengan tersedianya produk-produk halal dan thayyib. MLM Syariah–Syarat; Ada beberapa syarat agar MLM menjadi syariah: 1. Produk yang dipasarkan harus halal, thayyib (berkualitas) dan menjauhi syubhat (Syubhat adalah sesuatu yang masih meragukan). 2. Sistem akadnya harus memenuhi kaedah dan rukun jual beli sebagaimana yang terdapat dalam hukum Islam (fikih muamalah); 3. Operasional, kebijakan, corporate culture, maupun sistem akuntansinya harus sesuai syariah. 4. Tidak ada excessive mark up harga barang (harga barang di mark up sampai dua kali lipat), sehingga anggota terzalimi dengan harga yang amat mahal, tidak sepadan dengan kualitas dan manfaat yang diperoleh. 5. Struktur manajemennya memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdiri atas para ulama yang memahami masalah ekonomi. 6. Formula intensif harus adil, tidak menzalimi down line dan tidak menempatkan up line hanya menerima pasif income tanpa bekerja, up line tidak boleh menerima income dari hasil jerih payah downlinenya. 7. Pembagian bonus harus mencerminkan usaha masing-masing anggota. 8. Tidak ada eksploitasi dalam aturan pembagian bonus antara orang yang awal menjadi anggota dengan yang akhir; 9. Bonus yang diberikan harus jelas angka nisbahnya sejak awal. 10. Tidak menitik beratkan barang-barang tertier ketika umat masih bergelut dengan pemenuhan kebutuhan primer. 11. Cara penghargaan kepada mereka yang berprestasi tidak boleh mencerminkan sikap hura-hura dan pesta pora, karena sikap itu tidak syariah. Praktik ini banyak terjadi pada sejumlah

www.facebook.com/indonesiapustaka

509

perusahaan MLM. 12. Perusahaan MLM harus berorientasi pada kemaslahatan ekonomi umat. Mobilitas Tenaga Kerja; Kemudahan peralihan kerja, baik pada tingkat yang sama maupun ke tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah atau ke jenis pekerjaan yang berlainan (labour mobility). Modal; Capital; 1. Sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha, pada perusahaan umumnya diperoleh dengan cara menerbitkan saham (capital). 2. Modal yaitu dana dari pendiri atau pemilik saham lembaga tersebut yang digunakan untuk kegiatan operasional dan investasi. Modal Bank; Modal, bagi Bank terdiri atas: a. modal inti (tier 1); b. modal pelengkap (tier 2); dan c. modal pelengkap tambahan (tier 3). Modal pelengkap (tier 2) dan modal pelengkap tambahan (tier 3) hanya dapat diperhitungkan setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus) dari modal inti. Modal Bersih; Modal bersih adalah (a) penjumlahan dari modal disetor, cadangan umum, cadangan tujuan, laba tahun lalu dan laba tahun berjalan dikurangi penyertaan dan kerugian, untuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah; (b) penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, untuk badan hukum Koperasi; atau (c) perhitungan modal bersih atau yang dapat dipersamakan dengan itu sesuai jenis badan hukum yang bersangkutan, untuk badan hukum lainnya. Modal Berwujud; Modal saham setelah dikurangi muhibah (good will) dan aktiva takberwujud lainnya yang rnerupakan indikasi kemampuan meminjam suatu bank atau lembaga tabungan (tangible net worth). Modal Dasar; Based Capital; Jumlah modal yang disebutkan dalam anggaran dasar perseroan terbatas yang sudah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang (authorized capital). Modal Disetor; 1. Setoran yang dilakukan dalam bentuk setoran tunai; 2. Jumlah modal yang disetor dalam rangka memenuhi persyaratan pendirian perseroan terbatas yang sudah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang; 3. Modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya; bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan wajib dan modal penyertaan sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian (paid up capital). Modal Disetor yang Berupa Saham; 1. Saham biasa; 2. Saham preferen (yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain) nonkumulatif (Perpetual noncummulative preference share); atau 3. Saham preferen nonkumulatif yang diterbitkan untuk tujuan khusus dengan fitur call option. Modal Ditempatkan; Bagian modal dasar suatu perseroan terbatas yang tertera dalam anggaran dasar yang merupakan kewajiban para pemegang sahamnya dan telah disanggupi untuk disetor (issued capital; subscribed). Modal Inovatif; Instrumen utang yang memiliki karakteristik modal (instrumen

www.facebook.com/indonesiapustaka

510

hybrid). Modal inovatif meliputi: 1. Instrumen utang yang memiliki karakteristik modal, bersifat subordinasi, tidak memiliki jangka waktu, dan pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasikan (Perpetual noncummulative subordinated debt). 2. Instrumen hybrid lainnya yang tidak memiliki jangka waktu dan pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasikan (perpetual dan noncummulative). Modal Inti; Modal bank yang terdiri atas modal disetor, modal sumbangan, cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak, setelah dikurangi muhibah (goodwill) yang ada dalam pembukuan bank dan kekurangan jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif dan jumlah yang seharusnya dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (core capital). Modal inti terdiri atas: a. modal disetor, dan b. cadangan tambahan modal (disclosed reserve). Modal inti diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa pos goodwill. Modal Kerja; 1. Dana bersih yang ditempatkan BUK pada UUS setelah dikurangi dengan penempatan UUS pada BUK, yang diperlakukan sebagai komponen modal untuk UUS. 2. Modal bersih yang merupakan selisih lebih antara aktiva lancar dan utang lancar untuk membiayai kegiatan usaha (working capital asets). Modal Kerja–Alokasi; Pengalokasian modal kerja diperuntukan kepada unsur-unsur modal kerja, yaitu: a. Alokasi kepada piutang dagang (Account Receivable Financing); b. Pembelanjaan persediaan barang (Inventory Financing). Modal Kerja–Klasifikasi Berdasarkan Penggunaan; Berdasarkan penggunaannya, modal kerja dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu (1) Modal kerja permanen. Modal kerja permanen berasal dari modal sendiri atau dari pembiayaan jangka panjang. Sumber pelunasan modal kerja permanen berasal dari laba bersih setelah pajak ditambah dengan penyusutan. (2) Modal kerja seasonal. Modal kerja seasonal bersumber dari modal jangka pendek dengan sumber pelunasan dari hasil penjualan barang dagangan, penerimaan hasil tagihan termin, atau dari penjualan hasil produksi. Modal Kerja–Perputaran Modal Kerja; Peningkatan penjualan perusahaan harus didukung oleh peningkatan produksi sehingga kelangsungan penjualan dapat terjamin. Peningkatan produksi sampai dengan batas maksimum kapasitas yang ada membutuhkan tambahan modal kerja. Tambahan modal kerja dapat dipenuhi dari sejumlah kas yang tersedia dari hasil penjualan. Selanjutnya kas dimaksud digunakan untuk membeli bahan baku sehingga proses produksi dapat berkesinambungan. Modal Kerja Brutto (Gross Working Capital); Keseluruhan dari jumlah aktiva lancar (current asets). Pengertian modal kerja bruto didasarkan pada jumlah atau kuantitas dana yang tertanam pada unsur-unsur aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk semula. Modal Kerja Netto (Net Working Capital); Kelebihan aktiva lancar atas utang lancar. Dengan konsep ini, sejumlah tertentu aktiva lancar harus digunakan untuk kepentingan pembayaran utang lancar dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain.

www.facebook.com/indonesiapustaka

511

Modal Kerja Permanen–Unsur; Unsur-unsur Modal Kerja Permanen terdiri atas: (1) Kas. Kas perusahaan harus dipelihara dalam jumlah yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan setiap saat diperlukan. Pemeliharaan sejumlah tertentu kas dimaksudkan untuk berbagai keperluan baik untuk transaksi sehari-hari, juga untuk antisipasi. Jumlah kas yang cukup memungkinkan perusahaan melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Memanfaatkan peluang potongan harga dari pemasok jika pembayaran dilakukan sebelum jatuh tempo, atau pembayaran dilakukan di muka; b. Memanfaatkan peluang diskon dari pemasok jika pembayaran dilakukan secara tunai; c. Memberikan keleluasaan bagi Manajemen perusahaan dalam memanfaatkan peluang bisnis yang datangnya tidak dapat diperkirakan. (2) Piutang dagang. Pemberian piutang dagang oleh perusahaan kepada pelanggan merupakan salah satu strategi mengantisipasi persaingan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan hubungan dengan pelanggan. Besar kecilnya piutang dagang perusahaan ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut: a. Kebijakan penjualan yang diterapkan; b. Volume penjualan kredit; c. Kebijakan penagihan; d. Kontinuitas penjualan. (3) Persediaan (stock) bahan baku. Jumlah persediaan/stock bahan baku yang selalu tersedia di perusahaan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu a. stock untuk memenuhi kebutuhan produksi normal; b. Stock untuk antisipasi guna menjaga kontinuitas produksi (iron stock). Modal Lancar; Modal perusahaan yang tertanam dalam harta lancar, seperti persediaan barang, piutang, dan uang tunai di kas perusahaan dan di bank; Lihat Modal kerja (circulating capital). Modal Memburuk; Kondisi yang memperlihatkan total nilai modal disetor atau ditempatkan lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai modal yang tercatat akibat suatu kerugian yang besar ataupun adanya praktik perbankan yang tidak sehat; apabila kondisi bank tersebut parah, manajemen dan/atau pihak yang bertanggung jawab akan dipanggil oleh pihak yang berwenang untuk diminta agar memenuhi kekurangan modalnya atau akan dilikuidasi (impaired capital). Modal Nominal; Modal yang jumlahnya kecil dan dapat diabaikan, terjadi pada usaha secara incidental (nominal capitol; face capital). Modal Pelengkap Tambahan (tier 3); Modal pelengkap tambahan (tier 3) dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan Risiko Pasar. Modal pelengkap tambahan (tier 3) dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum adalah investasi subordinasi jangka pendek yang memenuhi kriteria Bank Indonesia sebagai berikut: a. berdasarkan prinsip mudharabah atau musyarakah; b. tidak dijamin oleh Bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh; c. memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; d. tidak dapat dibayar sebelum jadual waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman dengan persetujuan Bank Indonesia; e. terdapat klausula yang mengikat (lock-in clausule) yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan penarikan angsuran pokok, termasuk pembayaran saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan kewajiban penyediaan modal minimum Bank tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

www.facebook.com/indonesiapustaka

512

f. terdapat perjanjian penempatan investasi subordinasi yang jelas termasuk jadual pelunasannya; dan g. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Modal pelengkap tambahan (tier 3) untuk memperhitungkan Risiko Pasar hanya dapat digunakan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: a. tidak melebihi 250% (dua ratus lima puluh perseratus) dari bagian modal inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan Risiko Pasar; b. jumlah modal pelengkap (tier 2) dan modal pelengkap tambahan (tier 3) setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus) dari modal inti. Modal Pelengkap; Modal bank yang terdiri atas modal pinjaman, pinjaman subordinasi, dan cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba (supplementary capital). Modal pelengkap terdiri atas: a. Selisih penilaian kembali aktiva tetap; b. Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif setinggi-tingginya 1,25% (seratus dua puluh lima per sepuluhribu) dari aktiva tertimbang menurut risiko; c. Modal pinjaman yang memenuhi kriteria Bank Indonesia yaitu pinjaman yang didukung oleh instrumen atau warkat yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1. berdasarkan prinsip qardh; 2. tidak dijamin oleh bank penerbit (issuer) dan sifatnya dipersamakan dengan modal serta telah dibayar penuh; 3. tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia; dan 4. mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi saldo laba dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi. d. Investasi Subordinasi setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal inti dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. berdasarkan prinsip mudharabah atau musyarakah; 2. ada perjanjian tertulis antara bank dan investor; 3. mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia, dalam hubungan ini pada saat Bank mengajukan permohonan persetujuan, Bank harus menyampaikan program pembayaran kembali investasi subordinasi tersebut; 4. tidak dijamin oleh Bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh; 5. minimal berjangka waktu 5 (lima) tahun; 6. pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan Bank tetap sehat; dan 7. dalam hal terjadi likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal). e. Peningkatan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual setinggi-tingginya sebesar 45% (empat puluh lima perseratus). Modal Pemilik; Sejumlah uang yang ditanamkan dalam satu perusahaan yang berjalan oleh pemilik atau para pemilik; dana yang diinvestasikan tidak saja dana awal, tetapi termasuk pula keuntungan yang ditahan dan cadangan (proprietary’s stake). Modal Pinjaman; Utang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal dan mempunyai cin-ciri: (1) tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal yang telah dibayar penuh, (2) tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan Bank Indonesia, (3) mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk dalam

www.facebook.com/indonesiapustaka

513

modal inti meskipun bank belum dilikuidasi, dan (4) pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut; pengertian modal pinjaman tersebut termasuk cadangan modal yang berasal dari penyetoran modal yang efektif oleh pemilik yang belum didukung oleh modal dasar yang mencukupi, dan tidak termasuk instrumen utang (debt instrument) pasar modal beserta semua derivatifnya; untuk bank yang berbadan hukum koperasi, pengertian modal pinjaman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; dulu disebut modal kuasi (loan capital; previously quasi-capital). Modal Saham; Modal perusahaan yang berasal dari penjualan saham-saham yang dikeluarkan oleh perusahaan; dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham ini adalah menjadi modal pokok dari perusahaan (capita/stack). Modal Sendiri Bersih; (a) Penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah; (b) Penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Koperasi; atau (c) perhitungan modal sendiri bersih atau yang dapat dipersamakan dengan itu sesuai jenis badan hukum yang bersangkutan, bagi badan hukum lainnya. Modal Sumbangan; Modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dari harga jual apabila saham tersebut dijual; modal yang berasal dan donasi pihak luar yang diterima oleh bank yang berbentuk hukum koperasi juga termasuk dalam pengertian modal sumbangan (donated capital). Modal Sumbangan; Modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham Bank tersebut termasuk selisih antara nilai yang tercatat dan harga jual apabila saham tersebut dijual. Modal Tetap; Modal perusahaan yang tertanam dalam harta tetap, hak paten, dan muhibah (goodwill), tanah dan mesin-mesin, serta saham dan surat berharga lainnya (fixed capital). Modal Unit Usaha Syariah (UUS); Modal bagi UUS dari bank yang berkantor pusat di dalam negeri dan di luar negeri adalah dana yang disisihkan oleh kantor pusat bank untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Modal Ventura; 1. Adalah suatu bentuk equity financing dengan investor secara aktif berpartisipasi pada usaha yang dibiayai. 2. Penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk (a) mengembangkan penemuan baru, (b) mengembangkan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana, (c) membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan, (d) membantu perusahaan yang berada pada tahap kemunduran usaha, (e) mengembangkan proyek penelitian dan rekayasa, (f ) mengembangkan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri, dan (g) membantu pengalihan pemilikan perusahaan penyertaan modal dalam setiap perusahaan pasangan usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu sepuluh tahun penarikan kembali penyertaan modal (divestasi) oleh

www.facebook.com/indonesiapustaka

514

perusahaan modal ventura dalam segala bentuknya dilaporkan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya tiga bulan setelah dilaksanakan (venture capital). Modal Ventura–Perspektif Syariah; Dalam perspektif syariah, modal ventura memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut: (1) Akademisi syariah umumnya sepakat bahwa pembiayaan venture capital pada early stage of life dari suatu investee adalah suatu bentuk klasik dari pembiayaan musyarakah atau mudharabah. (2) Dari sudut pandang syariah, penggunaan equity financing dalam bentuk saham atau penyertaan terbatas dengan bagi hasil adalah suatu bentuk dari aplikasi akad mudharabah, musyarakah ‘inan atau musyarakah ‘inan al-mutanaqisha. (3) Hubungan erat antara penyedia dana dan pengguna dana, mulai dari penetapan klausula yang menyangkut penggunaan dana sampai ke adding value, monitoring dan pembagian hasil dan risiko sesuai dengan semangat musyarakah. (4) Meskipun investasi venture capital secara prinsip sesuai dengan syariah, masih ada beberapa aspek terkait dengan struktur pendanaan dan investasinya yang tidak sesuai dengan syariah. (5) Aspek-aspek tersebut dapat dimodifikasi dengan mudah tanpa perubahan yang terlalu besar. Modal Ventura–Tujuan; Tujuan modal ventura adalah adalah untuk memberikan penambahan nilai (adding value) sehingga venture capitalist dapat menjual partisipasinya dengan return positif. Modal Ventura Syariah; Suatu pembiayaan dalam penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya untuk jangka waktu tertentu (bersifat sementara). Modal ventura merupakan bentuk penyertaan modal dari perusahaan pembiayan kepada perusahaan yang membutuhkan dana untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan yang diberi modal sering disebut sebagai investee, sedangkan perusahaan pembiayaan yang memberi dana disebut sebagai venture capitalist atau pihak investor. Penghasilan modal ventura sama seperti penghasilan saham biasa, yaitu dari dividen (kalau dibagikan) dan dari apresiasi nilai saham dipegang (capital gain). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Modal Ventura Syariah yakni penanaman modal dilakukan oleh lembaga keuangan Syariah untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu lembaga keuangan tersebut melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya kepada pemegang saham perusahaan. Modal Ventura Syariah–Adding Value & Monitoring & Exit Strategy; (1) Prinsip adding value, monitoring dan exit strategi VC umumnya inline dengan prinsip syariah. (2) Memberikan adding value terutama menyangkut penerapan GCG (good corporate governance). (3) GCG penting karena dapat menjadi jaminan atas kepercayaan (trust) yang diberikan VC kepada investee. Trust adalah hakikat dari transaksi mudharabah dan musyarakah. Modal Ventura Syariah–Fund Rising; Funding modal ventura syariah berasal dari lembaga keuangan syariah (bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah) dan institusi lain yang menghendaki dana mereka dimanfaatkan menurut prinsip syariah. Instrumen yang bisa digunakan mencakup: (1) Saham biasa; (2) Promisory

www.facebook.com/indonesiapustaka

515

note (PN) mudharabah muqayyada pada lembaga keuangan syariah (LKS) lain; (3) Obligasi syariah mudharabah; (4) MTN syariah mudharaba. Pendanaan diatur melalui sinergi dengan beberapa lembaga keuangan syariah. Funding dari luar dimungkinkan diperoleh dari institusi keuangan syariah global seperti ICD, IDB, International Islamic Bank yang cukup berminat dengan skema ini. Modal Ventura Syariah–Injazat; Injazat (berpusat di UEA) adalah venture capital pertama yang beroperasi dengan sesuai dengan prinsip syariah, dengan modal awal US$ 50 juta. Injazat Didirikan bersama-sama oleh the Islamic Corporation for the Development of the Private Secto r(ICD), afiliasi dari the Islamic Development Bank (IDB), dengan Gulf Finance House, Dubai Islamic Bank, Saudi Economic and Development Company dan Iran Foreign Investment Corporation. Fokus pada pembiayaan investee pada sektor telekomunikasi, media dan teknologi informasi, namun hanya investee yang secara prinsip syariah diperbolehkan (misalkan bukan pada investee dengan DER lebih 30%). Aktif investor, dengan nilai tambah pada asistensi pengembangan strategi perusahaan (termasuk GCG). Exit strategy dengan investee disepakati di awal. Modal Ventura Syariah–Investasi; Ada beberapa ketentuan pada investasi modal ventura syariah, yaitu: (1) Pada siklus ini, aspek yang mesti dimodifikasi terutama berkisar pada jenis pembiayaan, covenant (jaminan) dan teknik valuation. (2) Saham biasa dapat diterima secara syariah. (3) Saham preferensi tidak boleh digunakan. Dimodifikasi dengan alternatif saham preferensi dengan rasio bagi hasil yang berbeda dari saham biasa dan ditentukan di depan. (4) Covertible bonds konvensional tidak bisa digunakan. Dapat dimodifikasi dengan obligasi mudharabah biasa ditambah dengan akad waad (janji) dari investee untuk menjual saham mereka pada MV pada saat jatuh tempo. (5) Sub-ordinated debt dengan bunga, bagi hasil pasti, bagi hasil maksimal dan minimal tidak bisa digunakan. Alternatifnya adalah pembiayaan syirkah ‘inan al-mutanaqishah dengan bagi hasil murni. (6) Jaminan dapat disertakan dalam transaksi pembiayaan dengan menggunakan akad wakalah. (7) Usaha adalah jaminan paling utama pembiayaan. (8) Valuation yang menggunakan tingkat suku bunga sebagai discount rate harus diganti. Alternatifnya adalah menggunakan required return dari investasi dengan karakter risiko serupa atau tolok ukur investasi syariah lain. Modal Ventura Syariah–Kegiatan; Kegiatan yang bisa dimasuki perusahaan modal ventura antara lain: 1. Perusahaan yang berusaha dalam pasar yang sedang tumbuh dan bersifat inovatif serta mempunyai potensi untuk berkembang pada masayang akan datang. 2. Perusahaan yang ingin melakukan ekspansi usaha namun karena beberapa keterbatasannya belum dapat menghimpun dana atau melakukan pinjaman kepada perbankan. 3. Perusahaan yang ingin melakukan restrukturisasi utang-utangnya dan posisinya sudah sangat mengganggu tingkat kesehatan saham tersebut. Modal Ventura Syariah–Konsep Perusahaan; Adapun konsep perusahaan modal ventura syariah adalah sebagai berikut: a. Mekanisme pembiayaan dalam Modal Ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal. b. Metode pengambilan

www.facebook.com/indonesiapustaka

516

keuntungan dalam Modal Ventura dilakukan melalui bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh kegiatan usaha yang dibiayai. c. Produk pembiayaan Modal Ventura dikeluarkan oleh lembaga keuangan bukan bank, yaitu perusahaan pembiayaan Modal Ventura. d. Jaminan dalam pembiayaan Modal Ventura tidak diperlukan, karena sifat pembiayaannya lebih condong ke sebuah bentuk investasi. e. Sumber dana untuk pembiayaan Modal Ventura bisa berasal dari perusahaan Modal Ventura sendiri dan juga berasal dari pihak lain. f. Upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pembiayaan Modal Ventura, baik yang dilakukan oleh perusahaan Modal Ventura maupun perusahaan pasangan usaha, upaya penyelesaiaannya dapat dilakukan melalui: upaya damai, pengadilan negeri, dan lembaga arbitrase. Modal Ventura Syariah–Operasional; Dalam pendirian modal ventura terdapat dua aspek penting dari maksud dan tujuannya. Pertama modal ventura adalah modal yang disediakan sebagai risiko yang mempunyai gagasan tanpa jaminan pengembalian modal atau keberhasilan pada masamendatang. Yang ada hanya sistem bagi hasil berupa dividen. Sehingga aspek keberanian pemilik modal menjadi hal penting dalam pengadaan keputusan. Itu sebabnya dasar utama semangat modal ventura terletak pada keyakinan terhadap pasangan usahanya. Kedua, sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam jiwa modal ventura, di seluruh dunia dibuat semacam kesepakatan bahwa penyertaan modal harus bersifat sementara. Jangka waktunya antara 5–10 Tahun, sampai mitra usahanya mampu berdiri sendiri barulah sahamnya dijual kembali. Langkah-langkah dalam investasi modal ventura antara lain: (a) Penilaian pendahuluan (b) Konfirmasi pihak luar (c) Negosiasi dan penawaran (d) Dokumentasi hukum (e) Monitor investasi (f ) Divestasi. Modal Ventura Syariah–Peluang; Venture Capital (VC) adalah bentuk pembiayaan yang paling mirip dengan pembiayaan syariah. Modifikasi yang diperlukan untuk inline dengan syariah sangat mudah tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip utamanya. Penyesuaian VC kepada bentuk mudharabah atau musyarakah house sama sekali tidak mengubah bentuk legal dari VC. Modifikasi syariah pada VC bukan berarti VC pindah dari suatu segmen pasar kepada segmen pasar lain. Melainkan memperbesar size segmen. Penambahan size tersebut berasal dari investor VC dan calon investee yang hanya mau berpartisipasi jika VC telah inline dengan syariah. Juklak KMK VC syariah secara de facto telah siap. Tinggal menunggu pengesahan yang menunggu sampai ada permintaan. Pola syariah adalah pola yang menjadi perhatian pemerintah dalam penyaluran dana Kredit Mikro. Institusi keuangan syariah international seperti ICD, IDB dan Bank-bank syariah di middle east memiliki minat yang besar untuk menjadi investor lembaga-lembaga pembiayaan berbasis mudharabah termasuk VC. Modal Ventura Syariah–Penerbitan Promisory Note Mudharabah Muqayyaddah; Skema penerbitan Promisory Note (PN) Mudharabah Muqayyadah adalah sebagai berikut: (1) Modal Ventura (MV) membiayai investee dengan musyarakah/ mudharabah; (2) Jaminan diserahkan oleh investee ke MV; (3) Investee memberikan

www.facebook.com/indonesiapustaka

517

jasa (misalnya) ke perusahaan minyak/tambang; (4) Perushaan minyak/tambang memberikan imbal jasa ke investee (dengan standing instruction ke MV); (5) Investee memberikan bagian imbal jasa dari perusahaan minyak/tambang untuk pembayaran pokok + bagi hasil ke MV; (6) MV mensekuritisasi penyertaan pada investee (berkatagori lancar) dalam bentuk PN Syariah; (7) Lembaga Keuangan (LK) lain memberikan dana kepada MV senilai nominal PN; (8) MV melakukan administrasi dan pembagian bagi hasil investee kepada LK lain untuk margin yang diperolehnya dengan proporsi yang telah ditetapkan dan sebesar pokok pada saat jatuh tempo. Modal Ventura Syariah–Pola Bagi Hasil; Ketentuan-ketentuan atas pelaksanaan pembiayaan dengan pola bagi hasil: 1. Perusahaan pasangan usaha dan perusahaan modal ventura menyertakan modal, baik berupa uang tunai maupun aset yang relevan dengan aktivitas suatu usaha yang akan dijalankan. 2. Perusahaan pasangan usaha dan perusahaan modal ventura secara bersama-sama akan menikmati setiap keuntungan dan menanggung kerugian yang ditimbulkan atas usaha yang dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan bersama. 3. Pencerminan yang diperoleh oleh perusahaan modal ventura atas pembiayaan ini adalah: a. Bagi hasil dari laba usaha yang dijalankan; b. Pengembalian modal yang disertakan; 4. Besarnya persentase bagi hasil yang diterima oleh perusahaan modal ventura berdasarkan pada kesepakatan bersama antara perusahaan pasangan usaha dan perusahaan modal ventura. Persentase bagi hasil yang diterima oleh perusahaan modal ventura dengan ketentuan: a. Persentase bagi hasil tidak melebihi dari 50% laba usaha. b. Persentasi bagi hasil akan dikoreksi setiap tahunnya atau di akhir pembiayaan. 5. Jangka waktu pembiayaan sesuai dengan SK Mentri Keuangan, No. 125/KMK.013/1988 Jo.SK No. 468/KMK.017/1995, yaitu maksimal selama 5 tahun. Modal Ventura Syariah–Solusi; Solusi perusahaan modal ventura dalam menghadapi permasalahan yang ada antara lain: 1. Mengidentifikasi kebutuhan. 2. Membantu permodalan 3. Memberi tenaga pendamping yang profesional dari perusahaan modal ventura. 4. Memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan usaha. 5. Membentuk kemitraan sesama pengusaha. 6. Membentuk jejaring (NetWorking) di antara para pengusaha. 7. Memberikan teknologi yang tepat guna. Money Game; Lihat PLBS–Money Game. Money Laundering; Lihat Pencucian Uang. Monopoli; Keadaan pasar barang tertentu yang penawarannya dikuasai oleh seorang atau sekelompok penjual yang menguasai atau menentukan tingkat harga atau jumlah barang atau jasa (monopoly). Monopsoni; Keadaan pasar barang tertentu yang pembelinya hanya dilakukan oleh seorang atau sekelompok pembeli sehingga dapat menentukan tingkat harga (monopsony). Moral Hazard; Kecenderungan para pemilik dan pengurus bank untuk melakukan berbagai penyimpangan dan pelanggaran. Moratorium; Penundaan waktu jatuh tempo wesel, utang-utang, dan kewajiban

www.facebook.com/indonesiapustaka

518

lain yang diputuskan oleh pemerintah terhadap kreditur karena adanya krisis keuangan; penundaan atas suatu tindakan atau proses (moratorium). Motif; Sebab atau alasan seseorang yang menjadi dorongan untuk mengerjakan suatu kegiatan (motive). Motor Business Unit; Unit yang berfokus pada bisnis kendaraan bermotor. Mu’âlajah Masyâkil Al-Insân; Hukum syara’ yang berfungsi sebagai problem solving dan menjadi bagian dari Islamic thought. Mu’amalah; 1. Proses interaksi dengan pertukaran barang, atau jasa. 2. Interaksi sosial di masyarakat, termasuk kegiatan bisnis yang sejalan atau didasarkan pada prinsip syariah. Muamalah dibutuhkan karena sifat manusia sebagai makhluk sosial, dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Mu’amalah–Etika; Etika muamalah dalam Islam adalah sebagai berikut: (1) Menepati Janji; (2) Ramah dan baik hati (3) Bersegera dalam mencari rezeki (4) Belajar hukum– hukum muamalah (5) Menghindari syubhat (6) Toleransi dalam bermuamalah (7) Menghindari keributan, dan lain-lain. Mu’amman/Mutabarra’ Lahu; Pihak yang berhak menerima dana tabarru’. Mu’addal al-Ajri; Rata-rata tingkat upah. Mu’addal al-Faidah; Tingkat suku bunga (interest rate). Mu’addal al-Khasm; Tingkat diskonto (discount rate). Mu’addal al-Sharfi; Nilai tukar (exchange rate); Nilai tukar satuan uang suatu negara terhadap negara lain. Mu’addal al-Suyulah; Rasio Likuiditas (liquidity ratio); Rasio yang mengukur kemampuan bank, perusahaan atau peminjam dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Mu’addal al-Tabaduli; Rasio ekspor impor (export import ratio). Rasio antara ekspor dan impor suatu negara. Mu’addal; Angka rata-rata (average). Muallaf; 1. Kelompok masyarakat dari orang-orang yang baru memeluk Islam yang diberikan zakat untuk membujuk hati mereka untuk tetap dalam Islam atau memantapkan keimanan mereka. 2. Orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah; termasuk salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq zakat). Pihak ini merupakan salah satu mustahiq zakat yang delapan yang legalitasnya masih tetap berlaku sampai sekarang, belum dinasakh. Pendapat ini adalah pendapat yang diadopsi mayoritas ulama fikih (jumhur). Sehingga kekayaan kaum mualaf tidak menghalangi keberhakan mereka menerima zakat. Di antara kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat dari kuota ini adalah sebagai berikut: a. Orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam: sebagai persuasi terhadap hati orang yang diharapkan akan masuk Islam atau keislaman orang yang berpengaruh untuk kepentingan Islam dan umat Islam. b. Orang-orang yang dirayu untuk membela umat Islam: Dengan mempersuasikan hati para pemimpin dan kepala negara yang berpengaruh baik personal atau lembaga dengan tujuan ikut bersedia memperbaiki kondisi imigran warga minoritas muslim dan membela kepentingan mereka. Atau untuk menarik

www.facebook.com/indonesiapustaka

519

hati para pemikir dan ilmuan demi memperoleh dukungan dan pembelaan mereka dalam permasalahan kaum muslimin. Seperti membantu orang-orang nonmuslim korban bencana alam, jika bantuan dari harta zakat itu dapat meluruskan pandangan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. c. Orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka baik moril dan materi. 3. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyalurkan zakat kepada pihak ini adalah sebagai berikut: a. Terealisasikannya maksud dan kebijaksanaan hukum Islam hingga tercapai tujuan yang didambakan syariat Islam. b. Menyalurkan harta zakat kepada pihak ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan mudarat terhadap para mustahiq yang lain dan tidak berlebihan kecuali kalau memang dibutuhkan. c. Ditekankan agar dalam menyalurkan kuota ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk menghindari dampak negatif yang tidak dapat diterima dalam pandangan syariat atau menghindari reaksi yang kurang baik dalam diri kaum mualaf dan menjauhkan perkara lain yang dapat menimbulkan mudarat terhadap Islam dan kaum muslimin. 4. Disarankan agar menggunakan sarana-sarana dan fasilitas modern agar lebih efektif dan dapat tercapai tujuan dari penyaluran harta zakat ini. Mu’amalah Syar’iyah; Hubungan sosial berdasarkan prinsip-prinsip syariah, termasuk kegiatan bisnis, yang sejalan atau didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Muassasah Maliyah; Lembaga keuangan (financial institution). Muassasah Tamwil; Finance house; Suatu lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha dalam pemberian kredit (pembiayaan). Muasyir al-As’ar; Indeks harga (price index). Mubadalah; Tukar menukar (exchange); Termasuk jual beli barter di mana pertukaran terjadi antara barang dan barang. Mubah; 1. Boleh; Status hukum yang berhubungan dengan perkara-perkara yang boleh dikerjakan dan boleh untuk tidak dikerjakan, seperti makan, minum, tidur, istirahat, olahraga, dan lain-lain. 2. Suatu hukum, di mana Allah memberikan kebebasan kepada orang mukallaf untuk memilih antara mengerjakan suatu perbuatan atau meninggalkannya. 3. Tuntutan yang memberikan alternatif untuk untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Mudharabah; 1. Menurut bahasa, kata mudharabah berasal dari adh-dharbu fil ardhi, yaitu melakukan perjalanan untuk berniaga. Mudharabah disebut juga qiradh, berasal dari kata qardh yang berarti qath’ (sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya; 2. Menurut istilah fikih, kata mudharabah adalah akad perjanjian antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati

www.facebook.com/indonesiapustaka

520

(Fiqihus Sunnah III: 212); 3. Perbankan: usaha yang berisiko (risky business); Akad kerja sama usaha antara pihak pemilik dana (shahib al-mal) dan pihak pengelola dana (mudharib) di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal). Aplikasi dalam perbankan dari sisi penghimpunan dana berbentuk tabungan dan deposito berjangka, sedangkan dari sisi pembiayaan berbentuk pembiayaan modal kerja dan investasi. Istilah lain dari mudharabah adalah muqaradhan dan qiradh. Mudharabah–Alokasi Pembiayaan; Pembiayaan mudharabah diterapkan untuk (1) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu dialokasikan untuk usaha atau perusahaan yang bergerak dalam Bidang konstruksi, industri, perdagangan dan jasa (2) Pembiayaan Investasi, yaitu dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang industri. Mudharabah–Higher Stake in Net Worth; Penetapan kovenan (syarat) pada akad mudhrabah agar porsi modal dari pihak mudharibnya lebih besar dan/atau mengenakan jaminan. Dalam praktiknya, kovenan yang dapat diterapkan berupa: (1) Penetapan nilai maksimal rasio utang terhadap modal. Bila porsi modal mudharib dalam suatu usaha relatif tinggi, maka insentifnya untuk berlaku tidak jujur akan berkurang dengan signifikan, karena ia juga akan menanggung kerugian atas tindakannya itu. (2) Penetapan agunan berupa fixed aset. Pengenaan jaminan juga akan mencegah mudharib melakukan penyelewengan karena jaminan yang sudah diberikannya itu menjadi harga dari penyelewengan perilaku nya (character risk). (3) Penggunaan Pihak Penjamin. Sering kali bank sebagai pemilik dana tidak mengenal dekat karakter calon mudharib. Menghadapi situasi ini, bank dapat saja meminta agar calon mudharib menyediakan pihak penjamin yang mengenal dekat karakter calon mudharib, dan bersedia menjadi penjamin atas character risk calon mudharib. (4) Penggunaan Pihak Pengambil Alih Utang. Dalam beberapa kasus, pihak penjamin bersedia mengambil alih kewajiban calon mudharib bila terjadi kerugian yang disebabkan character risk calon mudharib. Mudharabah–Incentive-Compatible Constraints; Ciri khas pembiayaan mudharabah adalah menuntut saling percaya yang tinggi antarnasabah dengan bank. Kenyataan ini menjadikan pembiayaan mudharabah sebagai pembiayaan yang berisiko tinggi, karena bank akan selalu menghadapi permasalahan assymmetric information dan moral hazard. Bank syariah tidak dapat menyalurkan begitu saja sejumlah dana kepada mudharib atas dasar kepercayaan, karena selalu ada risiko bahwa pembiayaan yang telah diberikan kepada mudharib tidak dipergunakan sebagai mana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Begitu dana dikelola oleh mudharib, akses informasi bank terhadap usaha mudharib menjadi terbatas. Dengan demikian, terjadi assymmetric information dengan mudharib mengetahui informasi-informasi yang tidak diketahui oleh bank. Pada saat yang sama timbul moral hazard dari si mudharib, yakni mudharib melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan mudharib dan merugikan shahib al-mal (dalam hal ini bank syariah dan nasabah pemilik dana pihak ketiga). Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko-risiko tersebut, bank syariah dapat menerapkan sejumlah batasan-

www.facebook.com/indonesiapustaka

521

batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib. Batasanbatasan ini dikenal sebagai incetive-compatible constraints. Melalui incetivecompatible constraints ini, mudharib secara sistematis “dipaksa” untuk berperilaku memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bagi mudharib itu sendiri maupun bagi shahib al-mal. Pada dasarnya, ada empat panduan umum bagi incentive-compatible constraints, yakni: (1) Menetapkan kovenan (syarat) agar porsi modal dari pihak mudharibnya lebih besar dan/atau mengenakan jaminan (higher stake in net worth and/or collateral). (2) Menetapkan kovenan (syarat) agar mudharib melakukan bisnis yang risiko operasinya lebih rendah (lower operating risks). (3) Menetapkan kovenan (syarat) agar mudharib melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan (lower fraction of unobservable cash flow). (4) Menetapkan kovenan (syarat) agar mudharib melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah (lower fraction of non-controllable costs). Mudharabah–Ketentuan Hukum; Ketentuan Hukum Pembiayaan Mudharabah adalah sebagai berikut: (1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu. (2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah kejadian pada masadepan yang belum tentu terjadi. (3) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. (4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Mudharabah–Manfaat; Manfaat atas pembiayaan bagi hasil adalah sebagai berikut: (1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil lebih besar pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. (2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread. (3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. (4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang nyata dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. (5) Prinsip bagi hasil ini berbeda dgn prinsip bunga tetap dengan bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Mudharabah–Nisbah Keuntungan; Faktor nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Mudharabah–Noncontrollable Cost; Kovenan yang dapat diterapkan pada mudharabah berupa: (1) Revenue sharing. Dalam bisnis yang biaya tidak terduganya

www.facebook.com/indonesiapustaka

522

besar, tentu hal ini akan menjadi sumber perselisihan antara pemilik dana dan mudharib tentang siapa yang harus menanggung biaya-biaya tersebut. Dalam proposal yang diajukan oleh mudharib, biaya tersebut terlihat kecil sehingga pemilik dana mengharapkan keuntungan yang besar dari bisnis mudharib tersebut, yang juga berati bagi hasil yang besar bagi pemilik dana. Namun, timbulnya biaya tidak terduga yang sebelumnya tidak dikomunikasikan oleh mudharib kepada pemilik dana, tentunya akan mengakibatkan margin keuntungan yang kecil sehingga bagi hasilnya pun kecil. Munculnya non-controllable cost ini dapat disebabkan oleh: (a) mudharib mengetahui bahwa nature of business-nya mengandung noncontyrollable cost yang tinggi namun hal tersebut tidak disampaikan secara transparan kepada pemilik dana. (b) mudharib mengetahui bahwa nature of business-nya mengandung noncontrollable cost yang tinggi, dan mudharib secara tranparan menyampaikan hal ini kepada pemilik dana. Dalam hal mudharib telah mentyampaikan secara transparan, tanggung jawab sepenuhnya berada pada pemilik dana, karena berarti pemilik adan sudah mengetahui risiko bisnis (business risk) yang dihadapinya. Dalam hal mudharib tidak menyampaikan secara transaparan, maka untuk menghindari perselisihan mengenai siapa yang harus menanggung biaya tidak terduga ini, pemilik dana dapat menetapkan kovenan bahwa: (a) biaya-biaya yang tidak terduga tersebut sepenuhnya menjadi tangung jawab mudharib; (b) seluruh biaya ditanggung oleh mudharib, atau dengan kata lain, yang dibagi hasilkan adalah revenue. (2) Penetapan minimal profit margin. Ada kalanya mudharib lebih mementingkan volume penjualan yang besar dengan mengorbankan tingkat profit marginnya. Bila ia melakukan bisnis tersebut dengan modalnya sendiri, tentu hal itu sah-sah saja. Namun, bila ia melakukan bisnis tersebut dengan modal orang lain, dalam hal ini pemilik dana dalam akad mudharabah, tentu ini dapat menzalimi pemilik dana. Atau bayangkan suatu bisnis yang berkembang dengan cepat, didukung oleh biaya promosi yang besar. Volume usahanya meningkat tajam, ia pun melakukan ekspansi dengan membuka cabang-cabang baru. Jelas usaha mudharib ini sehat dan maju. Namun, promosi yang besar dan ekspansi ini telah menyebabkan keuntungan bisnis mudharib sangat kecil sehingga bagi hasil yang dibayarkan kepada pemilik dana juga sangat kecil. Tentu ini zalim. Untuk menghindari hal seperti itu, pemilik dana dapat menetapkan kovenan minimal tingkat profit margin dari setiap barang/jasa yang dijual oleh mudharib yang dibiayai oleh modal pemilik dana. Mudharabah–Objek; Faktor objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad mudharabah pun tidak akan ada. Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang. Ia harus uang tunai

www.facebook.com/indonesiapustaka

523

karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besarnya modal mudharabah. Namun, para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan shahibul maal. Yang jelas tidak boleh adalah modal mudharabah yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya mudharabah dengan utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti shahibul maal tidak memberikan kontribusi apa pun padahal mudharib telah bekerja. Para ulama Syafi’i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad. Mudharabah–Operating Risks; Kovenan yang dapat diterapkan pada mudharabah berupa: (1) Penetapan Rasio Maksimal Fixed Aset terhadap Total Aset. Hal ini dimaksudkan agar dana mudharabah tidak digunakan untuk investasi pada fixed aset secara berlebihan. Misalnya ditentukan rasio maksimal sebesar 20%. Investasi berlebihan pada fixed aset akan berarti: (a) Besarnya biaya depresiasi, yang akan mendorong besarnya COGS (harga pokok penjualan). Ini akan menyebabkan produk yang dihasilkan kurang kompetitif. (b) Berkurangnya ketersediaan dana modal kerja, padahal tanpa modal kerja yang cukup segala investasi fixed aset yang telah dilakukan tidak dapat produktif. (2) Penetapan Rasio Maksimal Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi. Hal ini dimaksudkan agar mudharib menjalankan operasi bisnisnya secara efisien. Bila rasio ini mencapai 100%, berarti bisnis mudharib tidak menghasilkan keuntungan operasional. Nah, tentu tidak ada pemilik dana yang mau membiayai bisnis seperti ini, karena tidak ada yang dapat dibagi hasilkan. Bila rasio ini mencapai 80%, berarti ada margin keuntungan operasional sebesar 20%; keuntungan inilah yang dapat dibagi hasilkan dengan pemilik dana. Untuk memastikan agar mudharib menjalankan bisnis mudharabah nya dengan efisien, dapat ditetapkan syarat agar mudharib harus selalu menjaga rasio ini maksimal, misalnya 80%. Mudharabah–Pelaku; Rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahib al-mal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib atau ‘amil). Tanpa dua pelaku ini, akad mudharabah tidak ada. Mudharabah–Penerapan Mudharabah dalam Perbankan Syariah; Sejauh ini, skema mudharabah berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni shahib al-mal berhubungan langsung dengan mudharib. Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai dalam kitab-kitab klasik fikih Islam. Dan inilah sesungguhnya praktik mudharabah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat serta umat muslim sesudahnya. Dalam kasus ini, yang terjadi adalah investasi langsung (direct financing) antara shahib al-mal (sebagai surplus unit) dan mudharib (sebagai deficit unit). Dalam direct financing seperti ini, peran bank sebagai lembaga perantara (intermediary) tidak ada. Mudharabah klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yakni bahwa biasanya hubungan antara shahib al-mal dan mudharib merupakan hubungan

www.facebook.com/indonesiapustaka

524

personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah). Shahib almal hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik— baik profesionalitas maupun karakternya. Modus mudharabah seperti itu tidak efisien lagi dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh bank, karena beberapa hal: (1) sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, di mana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinannya terjadi hubungan yang langsung dan personal. (2) banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratus ribuan shahib almal untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu. (3) lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkannya. Untuk mengatasi hal tersebut, khususnya masalah pertama dan kedua, maka ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema mudharabah, yakni mudharabah yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh bank syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan shahib al-mal dengan mudharib. Jadi, terjadi evolusi dari konsep direct financing menjadi indirect financing. Mudharabah–Persetujuan; Faktor persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraadhin minkum (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengontribusikan kerja. Mudharabah–Risiko Pembiayaan Mudharabah; Risiko pembiayaan bagi hasil pada umumnya sama dengan risiko kredit biasa, ditambah: (1) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah yang tidak jujur. (2) Ketidakmampuan nasabah mengelola keuangan dan kelemahan sistem informasi keuangan. (3) Kelalaian dalam membayar bagi hasil (disiplin yang rendah). (4) Sistem monitoring perkembangan usaha lemah. Mudharabah–Rukun dan Syarat Mudharabah; Berikut ini adalah rukun dan syarat mudharabah. (1) Rukun mudharabah adalah: a. pemilik lahan; b. penggarap; c. lahan yang digarap; dan d. akad. (2) Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap. (3) Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya. (4) Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan. (5) Akad mudharabah dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas. (6) Jenis benih yang akan ditanam dalam mudharabah terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap. (7) Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad mudharabah yang mutlak. (8) Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam. (9) Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad mudharabah mutlak. (10) Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak. (11) Penyimpangan

www.facebook.com/indonesiapustaka

525

yang dilakukan penggarap dalam akad mudharabah, dapat mengakibatkan batalnya akad itu. (12) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran, menjadi milik pemilik lahan. (13) Dalam hal terjadi keadaan tersebut, pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap. (14) Penggarap berhak melanjutkan akad mudharabah jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia. (15) Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerja sama mudharabah yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen. (16) Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen. (17) Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad mudharabah yang dilakukan oleh pihak yang meninggal. (18) Akad mudharabah berakhir jika waktu yang disepakati telah berakhir. Mudharabah–Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah; Adalah sebagai berikut: (1) Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum. (2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: (a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). (b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. (c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. (3) Modal adalah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: (a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. (b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. (c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. (4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: (a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. (b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. (c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apa pun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. (5) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut: (a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. (b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. (c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

www.facebook.com/indonesiapustaka

526

Mudharabah–Syarat Pengajuan Pembiayaan Mudharabah; Berikut adalah contoh syarat pengajuan pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut: A. Profil Nasabah: (1) Warga Negara Indonesia; (2) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) & Kartu Keluarga (KK); (3) Usia minimal 21 tahun (atau sudah) maks 55 tahun (FIE); (4) Memiliki penghasilan FIE (Fixed Income Earner) dibuktikan dengan Surat Keterangan atau NFIE (Non-Fixed Income Earner) dibuktikan dengan Rekening Koran atau Buku Penjualan. (5) Pengalaman kerja minimal 2 tahun (FIE) dan minimal 3 tahun (NFIE). B. Dokumen usaha/kerja; (1) FIE : KTP atau Paspor, KK, Slip gaji dan surat keterangan penghasilan, NPWP Pribadi (> 50 juta), Fotokopi Rekening tabungan,Rekeninggiro 3 bulan terakhir, PBB; (2) NFIE: KTP atau Pasport, KK, Akta pendirian perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, Fotokopi izin praktik/usaha bagi profesional (dokter, lawyer, konsultan, auditor atau lainnya), Rekap penghasilan per bulan,Fotokopi rekening tabungan atau giro 3 bulan terakhir, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mudharabah–Tujuan; Akad mudharabah digunakan oleh Bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah yang memiliki keahlian dan ketrampilan guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan investasi bagi usaha atau proyek yang bersangkutan. Mudharabah–Unobservable Cash Flow; Kovenan yang dapat diterapkan pada mudharabah berupa: (1) Monitoring Secara Acak. Inspeksi mendadak (sidak) sempat menjadi istilah populer di Indonesia yang menunjukkan keektifan metode ini dalam mengatasi adanya arus kas yang tidak masuk ke kas negara. Dalam konteks pembiayaan mudharabah, ada jenis bisnis yang arus kasnya tidak dapat dilihat secara transparan. Bila banyak dari arus kas bisnis mudharib yang tidak dapat diketahui secara transparan oleh pemilik dana, maka besarlah dorongan mudharib untuk berperilaku menyimpang. Pembiayaan mudharabah pada supermarket yang seluruh transaksinya menggunakan cash-register tentu memerlukan kovenan yang berbeda dari pembiayaan mudharabah pada toko yang transaksinya tidak menggunakan cash register. Monitoring secara acak dimaksudkan untuk mengambil sampel ada tidaknya penyimpangan arus kas. Cara ini biasanya diterapkan pada: (a) bisnis yang skala usahanya tidak cukup besar untuk dilakukan monitoring secara periodik; (b) bisnis yang musiman atau berjangka pendek; (2) Monitoring Secara Periodik. Monitoring secara periodik tentu saja lebih mahal biayanya dibandingkan monitoring secara acak, meskipun tujuannya sama. Dalam metode ini, mudharib didorong untuk menyiapkan laporan periodik atas bisnis yang dibiayai oleh dana mudharabah. Cara ini biasanya diterapkan pada: (a) bisnis yang skala usahanya cukup besar untuk dilakukan monitoring secara periodik; (b) bisnis yang kontinyu atau berjangka panjang; (3) Laporan Keuangan yang diaudit. Cara monitoring yang lebih kompleks adalah dengan melibatkan pihak ketiga sebagai auditor. Bila pada metode monitoring secara berkala mudharib dituntut untuk memberikan laporan periodik, pada metode ini laporan tersebut akan diperiksa kebenarannya oleh pihak ketiga (auditor). Sehingga si pemilik dana benar-benar yakin bahwa laporan yang disampaikan tersebut benar adanya. Mudharabah dalam Menghimpun Dana; Akad kerja sama antara pihak pertama

www.facebook.com/indonesiapustaka

527

(malik, shahibul mal, atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau bank syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Mudharabah dalam Pembiayaan; Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Syarat pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut: (a) Bank bertindak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana dalam kegiatan usaha; (b) jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah; (c) Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah; (d) pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang; (e) dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai harus dinyatakan jumlahnya; (f ) dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar; (g) pembagian keuntungan dari pengelolaaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati; (h) Bank menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha; (i) nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut; (j) nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (tiering) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad; (k) pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing); (l) pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari mudharib sesuai dengan laporan hasil usaha dari usaha mudharib; (m) dalam hal nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha yang dibiayai Bank, maka berlaku ketentuan; (i) nasabah bertindak sebagai mitra usaha dan mudharib; (ii) atas keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dibiayai tersebut, maka nasabah mengambil bagian keuntungan dari porsi modalnya, sisa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah; (n) pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (cash in flow) usaha nasabah; dan (o) Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan. Mudharabah Muqayyadah; Akad mudharabah dengan pembatasan (restricted

www.facebook.com/indonesiapustaka

528

investment). Bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Syarat mudharabah muqayyadah adalah sebagai berikut: (a) Bank bertindak sebagai agen penyalur dana investor (channelling agent) kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana untuk kegiatan usaha dengan persyaratan dan jenis kegiatan usaha yang ditentukan oleh investor; (b) jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara investor, nasabah dan bank; (c) Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah; (d) pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang; (e) dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, barang yang diserahkan harus dinilai dengan harga perolehan atau harga pasar; (f ) Bank sebagai agen penyaluran dana dapat menerima fee (imbalan) yang perhitungannya diserahkan kepada kesepakatan para pihak; (g) pembagian keuntungan dari pengelolaaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati antara investor dan nasabah; (h) Bank sebagai agen penyaluran dana milik investor tidak menanggung risiko kerugian usaha yang dibiayai; dan (i) investor sebagai pemilik dana mudharabah muqayyadah menanggung seluruh risiko kerugian kegiatan usaha kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha. Mudharabah Muqayyadah off-Balance Sheet; Dalam skema ini, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Di sini, bank syariah bertindak sebagai arranger saja. Pencatatan transaksinya di bank syariah secara off balance sheet. Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh arranger fee. Disebut mudharabah karena skemanya bagi hasil, muqayyadah karena ada pembatasan, yaitu hanya untuk pelaksana usaha tertentu, dan off balance-sheet karena bank tidak dicatat dalam neraca bank. Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet; Dalam skema ini aliran dana dapat terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerja sama usaha saja. Skema ini membuat bank terlibat dalam mudharabah-muqayyadah on balance-sheet. Disebut on balance sheet karena dicatat dalam neraca bank. Mudharabah Musytarakah; Adalah salah satu bentuk akad mudharabah dengan pengelola dana (mudharib) turut menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi, diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak. Ketentuan akad dalam Produk Penghimpunan Dana adalah sebagai berikut:

www.facebook.com/indonesiapustaka

529

(1) Akad yang digunakan adalah akad mudharabah musytarakah, yaitu perpaduan dari akad mudharabah dan akad musyarakah. (2) Bank syariah sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah. (3) Bank syariah sebagai pihak yang menyertakan dananya (musytarik) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal atau yang disertakan. (4) Bagian keuntungan sesudah diambil oleh bank syariah sebagai musytarik dibagi antara bank syariah sebagai mudharib dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. (5) Apabila terjadi kerugian, bank syariah sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan. Ketentuan akad dalam Produk Penyaluran Dana adalah sebagai berikut: (1) Akad yang digunakan adalah akad mudharabah musytarakah, yaitu perpaduan dari akad mudharabah dan akad musyarakah. (2) Nasabah sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama bank syariah. (3) Nasabah sebagai pihak yang menyertakan modal atau dananya (musytarik) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan. (4) Bagian keuntungan sesudah diambil oleh nasabah sebagai musytarik dibagi antara nasabah sebagai mudharib dan bank syariah sesuai dengan nisbah yang disepakati. (5) Apabila terjadi kerugian, nasabah sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan. Mudharabah Muthlaqah; Akad mudharabah tanpa pembatasan; Bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam fikih sering kali dicontohkan dengan ungkapan if’al ma syi’ta (lakukan sesukamu) dari shahibul mal ke mudharib yang memberi kewenangan penuh. Mudharabah Muthlaqah on Balance Sheet; Dalam skema ini, seluruh dana nasabah investor kepada bank digunakan tanpa ada pembatasan tertentu pada pelaksana usaha yang dibiayai maupun akad yang digunakan. Nasabah investor memberikan kebebasan secara mutlak kepada bank syariah untuk mengatur seluruh aliran dana, termasuk memutuskan jenis akad dan pelaksana usaha di seluruh sektor. Tidak seluruh dana ini dapat digunakan oleh bank, karena bank harus menyisihkan 5% dari dana tersebut sebagai simpanan wajib di Bank Indonesia (GWM=Giro Wajib Minimum). Mudharabah Wal Murabahah; Kombinasi dua akad yang dilakukan ketika peristiwa mudharabah diberikan untuk suatu institusi dan institusi tersebut meneruskannya ke anggota. Contoh Koperasi yang mendapatkan pembiayaan dari Bank Ramai Syariah dan meneruskannya ke anggota koperasi. Mudharib; Pengusaha; Pengelola dana (modal) dalam akad mudharabah; dalam mazhab Syafi’i disebut amil. Mudharib merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam praktik mudharabah. Aplikasi dalam lembaga keuangan syariah, pihak bank bisa bertindak selaku mudharib tatkala melakukan penghimpunan dana, atau pihak nasabah bertindak selaku mudharib tatkala mengelola dana dari bank (entrepreneur).

www.facebook.com/indonesiapustaka

530

Mudir; Manager (manager). Mudir al-Istitsmar; Manajer investasi (investment manager). Mufawadhat; Negosiasi (negotiation); Tawar menawar antarpihak untuk mencapai kesepakatan tentang jumlah, harga, kualitas, atau persyaratan sesuai dengan pembicaraan. Muflis; Kondisi bangkrut. Muhal; Pihak yang berpiutang pada transaksi hawalah; disebut juga muhtal. Termasuk salah rukun yang harus ada dalam transaksi yang menggunakan akad hawalah. Muhal Alaih; Pihak yang menerima pengalihan piutang dari muhil. Termasuk salah satu rukun yang harus ada dalam transaksi yang menggunakan akad hawalah. Aplikasi dalam lembaga keuangan syariah, bank bertindak selaku muhal alaih. Muhal Bihi; Objek pengalihan, yaitu utang atau piutang. Muhaqalah; Kerja sama di sektor perkebunan. Akad kerja sama bagi hasil dalam perkebunan di mana hasil perkebunan dibagi antara pengelola kebun dan pemilik kebun berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam aplikasi perbankan, pihak bank syariah bertindak selaku penyedia kebun, dan nasabah bertindak selaku pengelola. Muhasabah; Akuntansi (accounting). Muhasib; Akuntan (accountant). Muhibah; Nilai harta yang tidak berwujud, berupa kemampuan untuk memperoleh laba, seperti hubungan baik, letak yang menguntungkan; nilai tersebut diikutsertakan dalam menetapkan harga satu perusahaan, yang baru dapat diperhitungkan pada saat perusahaan dijual (goodwill). Muhil; Pihak yang berutang pada transaksi hawalah; adalah salah satu rukun yang harus ada dalam transaksi yang menggunakan akad hawalah. MUI; Majelis Ulama Indonesia. Mu’ir; Pemberi pinjaman. Mu’ir adalah pihak yang meminjamkan sesuatu. Syarat mu’ir adalah 1. cakap hukum, bukan gila atau anak kecil, 2. tidak ada unsur paksaan, barang yang dipinjamkan itu milik sendiri dan menjadi tanggung jawabnya. Mukafa’ah Tasyji’iyah; Insentif. Mukallaf; Adalah ism al-maf’ul (objek) dari kallafa–yukallifu–taklîfan. Kallafa sendiri adalah bentuk transitif dari kalifa. Jika dikatakan kallafahu taklîfan artinya amarahu bima fîhi masyaqqah (memerintahkan kepadanya sesuatu yang mengandung masyaqqah [kesulitan]). Artinya, taklîf adalah perintah yang mengandung kesulitan (masyaqqah). Dengan demikian, mukallaf secara bahasa adalah orang yang mendapat perintah yang mengandung kesulitan (masyaqqah). Abu Hilal al-‘Askari mengatakan, bahwa asal dari taklîf dalam bahasa Arab adalah al-luzum (beban/ paksaan). Menurutnya, secara bahasa taklîf adalah ilzam ma yasyuqqu iradah al-insaniyah (mengharuskan atau membebankan sesuatu yang memberatkan kehendak alami manusia). Jadi secara bahasa taklîf adalah al-amru bi asy-syai’ wa ilzam bihi (memerintahkan sesuatu dan mengharuskannya). Mukallaf adalah orang yang mendapat taklîf. Karenanya, secara bahasa mukallaf adalah al-mulzam bima fîhi masyaqqah (orang yang dibebani sesuatu yang mengandung masyaqqah

www.facebook.com/indonesiapustaka

531

[kesulitan]). Istilah taklîf dan mukallaf kemudian tampak menonjol dalam kajian ushul fikih dan fikih. Para ulama ushul membahas siapa yang menjadi objek hukum (al-mahkum ‘alayh) atau siapa yang mendapat beban hukum. Al-Mahkum ‘alayh inilah yang mereka istilahkan sebagai mukallaf. Dari sini kemudian lahirlah makna istilah dari mukallaf. Pemaknaan mukallaf ini dilakukan dengan menggalinya dari nash yang berkaitan dengan siapa yang dibebani hukum syariah. Karenanya, definisi mukallaf tersebut menjadi definisi syar’i. Terkait dengan muamalah, Mukallaf adalah subjek hukum yang dipandang layak oleh Islam menerima dan melaksanakan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum. Mukallaf bisa juga diartikan sebagai Subjek hukum, yaitu subjek hukum yang dipandang layak oleh Islam menerima dan melaksanakan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum. Mukhabarah; Kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dengan pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan diperlihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk akad kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjan bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama. Sedangkan biaya dan benihnya dari pemilik tanah, Oleh sebagian ulama, akad mukhabarah ini diperbolehkan, berdasarkan hadis Nabi saw., artinya: “Sesungguhnya Nabi telah menyerahkan tanah kepada penduduk Khaibar agar ditanami dan diperlihara, dengan perjanjian bahwa mereka akan diberi sebagian hasilnya.” (HR Muslim dari Ibnu Umar ra.). Mukhalafah al-syuruth; Pelanggaran syarat akad. Mukhataratu al-I’timan; Risiko kredit (credit risk); Risiko yang timbul berkaitan dengan pemberian kredit. Mukhatharah; Pengambilan risiko (risk taking). Mukmin; Mu’min; Yakni golongan yang menerima dan meyakini rukun iman yang enam, dengan tulus dan jujur. Orang mu’min tidak saja menerima akidah ini dengan hatinya, tetapi juga mengakuinya dengan lisannya, dan membuktikan pengakuannya itu dengan tingkah lakunya. Multiekspansi Simpanan; Kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya untuk digunakan dalam transaksi bisnis dan menjadi simpanan di bank lain; bagian dari kredit dapat digunakan oleh bank kedua sebagai cadangan wajib dan sisanya dapat dipinjamkan untuk kepentingan bisnis; sisanya dapat disimpan di bank ketiga (multiple expansion of bank deposits). Multijasa; Pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Multijasa–Ketentuan; Ketentuan pembiayaan multijasa pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah sebagai berikut: (1) Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah atau Kafalah. (2) Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah. (3) Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah. (4) Dalam kedua pembiayaan multijasa

www.facebook.com/indonesiapustaka

532

tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee. (5) Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase. Multilyer System Audit; Audit Sistem Berlapis. Multi-Teller System; Seorang teller dapat melayani seluruh jenis transaksi untuk seluruh aplikasi sesuai dengan batasan dan kewenangan. Mumawwil; Wajib pajak; Subjek yang diwajibkan untuk membayar pajak. Lihat Dafi’ dlaraib. Munafasah; Persaingan, kompetisi (competition). Munafik; Golongan yang pada lahirnya menyatakan menerima akidah Islam, namun sebenarnya hati mereka menolak, tidak memercayai akidah Islam. Muqabil; Imbalan, kontraprestasi. Kontraprestasi yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain yang telah memberikan prestasi kepada pihak pertama. Muqaradhah; Istilah lain untuk akad mudharabah. Muqashah; Kliring (clearing); Diskon (discount). Muqashatu al-Duyun; Kliring (clearing); Perhitungan utang piutang antara para peserta kliring secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan. Muqatha’ah; Boikot (boycott); Penghentian pasokan barang oleh produsen untuk memaksa distributor menjual kembali barang tersebut dengan ketentuan khusus; Pelarangan impor atau ekspor tertentu, atau pelarangan sama sekali melakukan perdagangan internasional dengan negara tertentu oleh negara-negara lain. Muqayadlah; Swap; Pertukaran barang dengan barang lainnya; tukar-menukar suatu valuta dengan valuta lain atas dasar kurs yang disepakati guna mengantisipasi pergerakan nilai tukar masa yang akan datang. Muqosah; Diskon. Lihat Muqashah. Muqridh; Pemberi pinjaman; Pihak yang memberikan piutang atau pinjaman kepada pihak lain dalam akad qardh. Dalam aplikasi perbankan syariah, qardh merupakan akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada bank pada waktu yang disepakati tanpa adanya tambahan. Muqtaridh; Pemegang Kartu. Murabahah; Mengambil keuntungan yang disepakati; Lihat Bai’ murabahah. 1. Perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dengan bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah; 2. Secara fikih, murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dengan penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. Murabahah–Aplikasi; Murabahah diterapkan untuk (1) Pembiayaan Investasi antara lain untuk pengadaan aktiva tetap, mesin-mesin dan barang-barang modal

www.facebook.com/indonesiapustaka

533

lainnya. (2) Pembiayaan Konsumer antara lain untuk pembelian rumah, mobil dan sebagainya. Murabahah–Diskon; Ketentuan diskon dalam murabahah adalah sebagai berikut: (1) Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (qîmah) benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah. (2) Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. (3) Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah hak nasabah. (4) Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad. (5) Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani. Murabahah–Utang; Ketentuan utang dalam murabahah adalah sebagai berikut: (1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank. (2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. (3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan. Murabahah–Jaminan; Ketentuan jaminan dalam murabahah adalah sebagai berikut: (1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya. (2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Murabahah–Ketentuan Murabahah kepada Nasabah; (1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank. (2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. (3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. (4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. (5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. (6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. (7) Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka (a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. (b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

www.facebook.com/indonesiapustaka

534

Murabahah–Ketentuan Umum; (1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. (2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. (3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. (4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. (5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. (6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. (7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. (8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. (9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Murabahah–Konversi Akad; Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif, dengan ketentuan: (a) Akad murabahah dihentikan dengan cara: (i) Objek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar; (ii) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan; (iii) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah; (iv) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah. (b) LKS dan nasabah eks-murabahah tersebut dapat membuat akad baru dengan akad: (i) Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik atas barang tersebut di atas dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang AlIjarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik; (ii) Mudharabah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh); atau (iii) Musyarakah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Murabahah–Pembayaran; Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Murabahah muajjal dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk lump sum (sekaligus). Murabahah–Pembebanan Biaya; Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya, ulama mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi

www.facebook.com/indonesiapustaka

535

tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu. Ulama mazhab Syafi’i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya- biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya. Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual. Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keempat mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh si penjual, mazhab Maliki tidak membolehkan pembebanannya, sedangkan ketiga mazhab lainnya membolehkannya. Mazhab yang empat sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Murabahah–Pencadangan; Ketentuan Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah sebagai berikut: (1) Pencadangan boleh dilakukan oleh LKS. (2) Dana yang digunakan untuk pencadangan diambil dari bagian keuntungan yang menjadi hak LKS sehingga tidak merugikan nasabah. (3) Dalam perhitungan pajak, LKS boleh mencadangkan dari seluruh keuntungan. (4) Dalam kaitan dengan pembagian keuntungan, pencadangan hanya boleh berasal dari bagian keuntungan yang menjadi hak LKS. Murabahah–Penjadualan Kembali; LKS boleh melakukan penjadualan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: (1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa; (2) Pembebanan biaya dalam proses penjadualan kembali adalah biaya riil; (3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Murabahah–Penundaan Pembayaran; Ketentuan penundaan pembayaran dalam murabahah adalah sebagai berikut: (1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya. (2) Jika nasabah menundanunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Murabahah–Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar; LKS boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

536

tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: (1) Objek murabahah dan atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati; (2) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan; (3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah; (4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah; (5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya. Murabahah–Pola Arus Kas; Pola arus kas pada murabahah adalah dengan (1) Al-bai’ naqdan wal murabahah muajjal, bayar cicilan. (2) Al-bai’ naqdan wal murabahah mu’ajjal, bayar lump-sum di akhir. Murabahah–Potongan Pelunasan; Ketentuan potongan pelunasan pada murabahah adalah sebagai berikut: (1) Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad; (2) Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS Murabahah–Potongan Tagihan Murabahah; Ketentuan potongan tagihan murabahah adalah sebagai berikut: (1) LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/ atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. (2) Besar potongan diserahkan pada kebijakan LKS. (3) Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad. Murabahah–Sanksi; Ketentuan sanksi dalam murabahah adalah sebagai berikut: (1) Sanksi yang dimaksud adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. (2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi. (3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/ atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi. (4) Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. (5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. (6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Murabahah–Sumber Dana; Berdasarkan sumber dana yang digunakan, pembiayaan murabahah secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga kelompok: (1) Pembiayaan murabahah yang didanai dengan URIA (Unrestricted Investment Account = investasi tidak terikat); (2) Pembiayaan murabahah yang didanai dengan RIA (Restricted Investment Account = investasi terikat); (3) Pembiayaan murabahah yang didanai dengan Modal Bank. Murabahah–Tujuan Akad Murabahah: Akad murabahah digunakan oleh Bank untuk memfasilitasi nasabah melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan

www.facebook.com/indonesiapustaka

537

akan: a. Barang konsumsi; seperti rumah, kendaraan/alat transportasi, alat-alat rumah-tangga dan sejenisnya (tidak termasuk renovasi atau proses membangun); b. Persediaan barang dagangan; c. Bahan baku dan atau bahan pembantu produksi (tidak termasuk proses produksi); d. Barang modal; seperti pabrik, mesin dan sejenisnya; e. Aset lain yang tidak bertentangan dengan syariah dan disetujui Bank. Murabahah–Uang Muka; Ketentuan uang muka dalam murabahah adalah sebagai berikut: (1) Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat. (2) Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. (3) Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut. (4) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah. (5) Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah. Murabahah dengan Pesanan; Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah). Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, si penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada si pemesan. Contoh mudahnya, si fulan ingin membeli mobil dengan perlengkapan tertentu yang harus dicari, dibeli, dan dipasang pada mobil pesanannya oleh diler mobil. Transaksi murabahah melalui pesanan ini adalah sah dalam fikih Islam, antara lain dikatakan oleh Imam Muhammad ibnul-Hasan AsySyaibani, Imam syafi’i, dan Imam Ja’far ash-Shiddiq. Dalam murabahah melalui pesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran hamish ghadiyah, yakni uang tanda jadi ketika ijab-kabul. Hal ini sekadar untuk menunjukkan bukti keseriusan si pembeli. Bila kemudian si penjual telah membeli dan memasang berbagai perlengkapan di mobil pesanannya, sedangkan si pembeli membatalkannya, hamish ghadiya ini dapat digunakan untuk menutup kerugian si diler mobil. Bila jumlah hamish ghadiyah-nya lebih kecil dibandingkan jumlah kerusakan yang harus ditanggung oleh si penjual, penjual dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya, bila berlebih, si pembeli berhak atas kelebihan itu. Dalam murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Muraja’ah Dakhiliyyah; Audit intern (internal audit). Muraja’ah; Audit (auditing). Muraji’ al-Hisabati; Auditor; Orang yang melakukan audit. Muraqabah; Pengendalian (control). Muraqabatu al-As’ar; Pengendalian harga (price control). Muraqabatu I’timan; Pengendalian Kredit; Dalam implementasi dunia perbankan istilah ini lebih dikenal sebagai pagu kredit (credit control).

www.facebook.com/indonesiapustaka

538

Murtad, Adalah golongan yang dahulunya beriman kemudian berbalik menjadi kafir. Murtahin; Penerima barang jaminan; Dalam aplikasi perbankan syariah, murtahin merupakan salah satu rukun dari akad rahn di mana bank bertindak sebagai murtahin. Murtasyi; Penerima suap/sogok. Lihat Risywah. Musahamah; Kerja sama yang bermotif keuntungan bersama. Musannah; Sapi betina yang telah berusia dua tahun dan memasuki tahun ketiga. Musaqah; Akad kerja sama dalam pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan; Aplikasi dalam lembaga keuangan syariah, musaqah merupakan produk khusus yang dikembangkan di sektor pertanian atau agribisnis dengan si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Musaqah–Rukun dan Syarat Musaqah; Berikut ini adalah rukun dan syarat musaqah: (1) Rukun musaqah adalah: a. pihak pemasok tanaman; b. pemelihara tanaman; c. tanaman yang dipelihara; dan d. akad. (2) Pemilik tanaman wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara. (3) Pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggung jawabnya. (4) Pemelihara tanaman disyaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaannya. (5) Pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad. (6) Pemelihara tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya. Musaqat (Pemeliharaan Tanaman); Sejenis transaksi dengan seseorang menyerahkan pohonnya kepada orang lain untuk dirawat dengan imbalan yang diambil dari sebagian hasilnya. Musawamah; Tawar menawar, negosiasi (negotiation); Merupakan salah satu bentuk akad dalam jual beli di mana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya. Mushaddir; Eksportir (exporter). Mushaffi (al-Syarikah); Likuidator; orang atau badan yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan likuidasi perusahaan. Muslam; Pembeli; termasuk salah satu rukun yang harus ada dalam transaksi jual beli salam. Aplikasi dalam lebaga keuangan syariah dijalankan oleh pihak nasabah yang memesan barang ke bank, atau pihak bank yang memesan barang ke supplier, jika yang terjadi adalah salam paralel. Muslam fihi; Barang yang dipesan; Termasuk salah satu rukun yang harus ada dalam transaksi jual beli salam. Syarat muslam fihi dalam transaksi jual beli salam adalah harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang, harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut, penyerahan barang tersebut dilakukan pada kemudian hari, waktu dan tempat penyerahan barang harus jelas. Muslam Ilaih; Penjual; Pihak penjual dalam akad jual beli salam. Termasuk salah satu

www.facebook.com/indonesiapustaka

539

rukun yang harus ada dalam transaksi jual beli salam. Fungsi ini bisa dilakukan oleh pihak bank syariah yang menjual barang ke nasabah dengan/melalui pemesanan. Mustadwa’; Tempat titipan; Lihat Khizanah. Mustahiq; Pihak yang berhak menerima zakat; Termasuk mustahiq adalah fakir, miskin, gharim, ibnu sabil, sabilillah, amil, muallaf, dan riqab. Lihat Mustahiq zakat. Mustahiq Zakat; Yaitu pihak yang berhak menerima zakat yang terdiri atas 8 golongan masyarakat seperti tercantum dalam firman Allah Swt. yang artinya: (Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanya disalurkan kepada orang-orang fakir, orangorang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orangorang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana). (QS. At-Taubat: 60). Mustahlik; Konsumen (consumer). Mustanad; Warkat. Kertas berisi keterangan mengenai suatu transaksi keuangan untuk dipakai sebagai bukti. Mustashni’; Orang atau pihak yang melakukan pembelian dalam akad istishna’. Termasuk slaah satu rukun yang harus ada dalam transaksi jual beli istishna’. Lihat kata Ba’i al-istishna’. Mustaurid; Importir (importer). Musyarakah; 1. Musyarakah berasal dari kata Syirkah yang berarti percampuran. Menurut ahli fuqaha musyarakah berarti: “Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan”; 2. Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing; 3. Saling bekerja sama, berkongsi, berserikat, bermitra (cooperation, partnership); Pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha. Dalam aplikasi perbankan syariah pembiayaan musyarakah digunakan untuk modal kerja dan/atau investasi, dengan dana dari bank merupakan partisipasi modal bank dalam usaha yang dikelola oleh nasabah, dan bank berhak ikut serta dalam mengelola usaha. Kerja sama tersebut bisa berupa modal dan jasa. Sebagai pelaksana/pengelola usaha boleh berasal dari salah satu anggota penyerta dana atau pihak lain (di luar anggota perkongsian) dan disepakati bersama. Syarat musyarakah adalah sebagai berikut: (a) Bank dan nasabah masingmasing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu; (b) nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta

www.facebook.com/indonesiapustaka

540

dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati; (c) Bank berdasarkan kesepakatan dengan nasabah dapat menunjuk nasabah untuk mengelola usaha; (d) pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang; (e) dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, barang yang diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan; (f ) jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah; (g) biaya operasional dibebankan pada modal bersama sesuai kesepakatan; (h) pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati; (i) Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak; (j) nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut; (k) nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (tiering) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad; (l) pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metode bagi untung atau rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing); (m) pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah; (n) pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (cash in flow) usaha; dan (o) Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan atau kecurangan. Musyarakah–Aplikasi; Musyarakah diterapkan untuk (1) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, industri, perdagangan dan jasa (2) Pembiayaan Investasi, yaitu dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang industri. (3) Pembiayaan secara Sindikasi, baik untuk kepentingan modal kerja maupun investasi. Musyarakah–Beban Operasional; Pada akad pembiayaan musyarakah, biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Musyarakah–Ijab Qabul; Ketentuan ijab qabul pada akad pembiayaan musyarakah adalah bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: (a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). (b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. (c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Musyarakah–Kerja; Ketentuan mengenai “kerja” pada akad pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut: (1) artisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya,

www.facebook.com/indonesiapustaka

541

dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. (2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. Musyarakah–Kerugian; Pada akad pembiayaan musyarakah, kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Musyarakah–Keuntungan; Ketentuan keuntungan pada akad pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut: (1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. (2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. (3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. (4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. Musyarakah–Modal; Ketentuan modal pada musyarakah adalah sebagai berikut: (1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri atas aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. (2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. (3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. Musyarakah–Objek akad; Objek akad dalam akad pembiayaan musyarakah adalah (1) modal, (2) kerja, (3) keuntungan dan kerugian. Musyarakah–Pihak yang Berakad; Pihak-pihak yang berkontrak pada akad pembiayaan musyarakah harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut: (a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. (b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. (c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. (d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. (e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. Musyarakah–Tujuan Akad Musyarakah; Akad musyarakah digunakan oleh Bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

542

Musyarakah Fil Ribhi; Bagi hasil (profit sharing); Berbagi keuntungan antara pihak bank syariah dan nasabah; Prinsip utama yang dilakukan oleh bank syariah. Hubungan yang terjalin dalam kerja sama bagi hasil adalah hubungan antara pemilik modal (shahibul mal) dan pekerja (mudharib). Musyarakah Mutanaqhishah; descreasing participation, bank syariah yang menyediakan pembiayaan komersial untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan skema secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya. Musyarakah Mutanaqishah–dalam Pembiayaan Investasi; Bank syariah memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali, baik dengan surplus cash flow yang tercipta maupun dengan menambah modal, baik yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada maupun dengan mengundang pemegang saham baru. Musyarakah Mutanaqishah–Definisi; Berikut ini ada beberapa definisi pada penerapan akad musyarakah mutanaqishah: (1) Musyarakah mutanaqishah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya; (2) Syarik adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah (musyarakah). (3) Hishshah adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah yang bersifat musya’. (4) Musya’ adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik. Musyarakah Mutanaqishah–Ketentuan Akad; Berikut ini adalah beberapa ketentuan mengenai musyarakah mutanaqishah: (1) Akad musyarakah mutanaqishah terdiri atas akad Musyarakah/Syirkah dan Bai’ (jual-beli). (2) Dalam Musyarakah Mutanaqishah berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, di antaranya: a. Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad. b. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad. c. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal. (3) Dalam akad Musyarakah Mutanaqishah, pihak pertama (syarik) wajib berjanji untuk menjual seluruh hishshah-nya secara bertahap dan pihak kedua (syarik) wajib membelinya. (4) Jual beli dilaksanakan sesuai kesepakatan. (5) Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hishshah LKS beralih kepada syarik lainnya (nasabah). Musyarakah Mutanaqishah–Ketentuan Khusus; Berikut ini ada beberapa ketentuan khusus pada Musyarakah mutanaqishah: (1) Aset musyarakah mutanaqishah dapat di-ijarah-kan kepada syarik atau pihak lain. (2) Apabila aset musyarakah menjadi objek ijarah, syarik (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujrah yang disepakati. (3). Keuntungan yang diperoleh dari ujrah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti

www.facebook.com/indonesiapustaka

543

perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik. (4) Kadar/ukuran bagian/porsi kepemilikan aset musyarakah syarik (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik (nasabah), harus jelas dan disepakati dalam akad; (5) Biaya perolehan aset musyarakah menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli; Musyrik; yakni golongan yang memperserikatkan Allah Swt. Mereka ini membuat sembahan-sembahan atau tandingan-tandingan lain di samping Allah. Jadi di samping menyembah Allah, mereka juga menyembah tuhan (atau tuhan-tuhan) yang lain. Musytarik; Pihak yang menyertakan dananya. Muthalabah; Klaim (claim); Tuntutan pemenuhan hak atau permintaan ganti rugi. Mutsammin; Penilai harga (appraisal); Orang yang memiliki keahlian sebagai penilai harga. Mutual Agreement; Perjanjian yang saling menguntungkan. Muwaddi’; Penitip; Merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam akad wadi’ah; Aplikasi dalam lembaga keuangan syariah, pihak muwaddi’ adalah pihak yang menitipkan hartanya. Muwadha’ah; Jual beli obral (sale); Penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan. Muwadzdzaf; Pegawai (employee). Muwakil; Pemberi kuasa; Pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakili kepentingannya. Muwakkil termasuk salah satu rukun yang harus ada dalam transaksi yang mengacu pada prinsip wakalah. Muwalla; Adalah seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, atau badan usaha yang dinyatakan taflis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Muwalla–Ketentuan; Berikut ini ada beberapa ketentuan muwalla, yaitu: (1) Muwalla dapat melakukan perbuatan hukum yang menguntungkan dirinya, meskipun tidak mendapat izin wali. (2) Muwalla tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang merugikan dirinya, meskipun mendapat izin wali. (3) Keabsahan perbuatan hukum muwalla atas hak kebendaannya yang belum jelas akan menguntungkan atau merugikan dirinya bergantung pada izin wali. (4) Apabila terjadi perselisihan antara muwalla dan wali, muwalla dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum. Muwazi; Paralel; Istilah ini terdapat dalam sejumlah akad, antara lain salam dan istishna’. Muzakki; Orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Muzara’ah; Akad kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada si penggarap untuk

544

www.facebook.com/indonesiapustaka

ditanami dan dipelihara dengna imbalan tertentu (nisbah) dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan; Aplikasi dalam lembaga keuangan syariah, muzara’ah merupakan produk khusus yang dikembangkan di sektor pertanian atau agribisnis. Al-muzara’ah sering kali diidentikkan dengan mukhabarah. Di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut: Muzara’ah: benih dari pemilik lahan. Mukhabarah: benih dari penggarap. Muzara`ah (Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman); Perjanjian antara dua pihak dengan pihak pertama menyerahkan sebidang tanah untuk dikelola kepada pihak lain dengan cara membagi hasil sesuai yang disepakati. Muzayadah; Pelelangan (auction); Lihat Mazad.

545

www.facebook.com/indonesiapustaka

N N/A; Not Available; tidak ada data atau informasi. Nadzariah al-’Aradh; Teori penawaran (supply theory). Nadzariah at-Thalab; Teori permintaan (demand theory). Nadzariah Iqtishadiah; Teori ekonomi (economic theory). Nafadz ‘aqdil ba’i; Pelaksanaan jual beli, eksekusi (contract execution). Pemindahan barang dari penjual kepada pembeli diikuti dengan penyerahan harga. Nafaqah; Belanja, pengeluaran (spending). Najasy; Penawaran palsu; Penawaran atas sesuatu barang yang dilakukan bukan karena motif untuk membeli; tetapi hanya bermotifkan agar pihak lain berani membelinya dengan harga tinggi. Najsy; yaitu melakukan penawaran palsu. Nama Akun; adalah istilah atau sebutan yang digunakan untuk mengidentifikasikan suatu akun yang digunakan dalam transaksi-transaksi akuntansi. Nama-nama akun ini secara baku telah dikelompokkan dan diatur secara jelas. Meskipun demikian, penamaan pada masing-masing perusahaan bisa saja berbeda. Naqd; Jamaknya nuqud, yaitu mata uang (money). Naqd Jahizun; Kas di tangan (cash in hand); Uang tunai atau bentuk lain yang dipersamakan yang dimiliki. Naqdani (Dua Mata Uang); Yang dimaksud dengan naqdani adalah emas dan perak baik yang berbentuk uang logam atau yang masih berupa batangan serta bijih. Naql; Pemindahan uang (transfer). Naqs al-Qimah; Depresiasi; Suatu penurunan dalam nilai mata uang terhadap mata uang lainnya dalam sistem nilai tukar. Naqs al-Qimati; Penyusutan atau amortisasi karena waktu atau usia ekonomis. Nasabah; Pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan/atau UUS. Nasabah di sini termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (walk in customer). Nasabah Bank; Pihak yang menggunakan jasa bank (bank customer). Nasabah Debitur; Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prisip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Nasabah Investor; Nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan akad antara bank syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah Penerima Fasilitas; Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.

www.facebook.com/indonesiapustaka

546

Nasabah Penyimpan; Nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dan/ atau UUS dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah Utama; Nasabah bank yang memiliki transaksi dalam jumlah besar, taat dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank sebagaimana yang telah dipersyaratkan (prime customer). Nasionalisasi; Pengambilalihan dan pengaturan kepemilikan usaha yang dimiliki swasta oleh pemerintah untuk kepentingan negara yang pelaksanaannya ditetapkan oleh putusan pemerintah (nationalization). Nasyath; Kegiatan (activity). Natij Far’i; Produk sampingan (side product); Suatu produk sampingan dari produk utama yang timbul dari proses produksi. Natural Certainty Contract (NCC); Adalah kontrak yang dilakukan dengan menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian. Contoh: prinsip jual beli dan sewa. Prinsip jual beli didasarkan pada transaksi riil (pembelian barang atau jasa dilakukan oleh bank syariah kemudian nasabah mengangsur kepada bank syariah). Nasabah tidak akan secara langsung mendapatkan uang tunai dari bank syariah. Produk pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli adalah murabahah, salam, dan istishna. Dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (quantity), mutunya (quality), harganya (price), dan waktu penyerahannya (time of delivery). Jadi, kontrak-kontrak ini secara “sunnatullah” (by their nature) menawarkan return yang tetap dan pasti. Pada NCC, Cash flow-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Kontrak-kontrak ini secara “sunnatullah” (by their nature) menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya “fixed and predetermined”. Objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (quantity), mutunya (quality), harganya (price), dan waktu penyerahannya (time of delivery). Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak jual beli, upah-mengupah, sewa-menyewa, dan lain-lain. Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya (baik real asets maupun financial asets). Jadi masing-masing pihak tetap berdiri-sendiri (tidak saling bercampur membentuk usaha baru), sehingga tidak ada pertanggungan risiko bersama. Juga tidak ada percampuran aset si A dengan aset si B. Yang ada misalnya adalah si A memberikan barang ke B, kemudian sebagai gantinya B menyerahkan uang kepada A. Di sini barang ditukarkan dengan uang, sehingga terjadilah kontrak jual beli. Kontrak-kontrak natural certainty ini dapat diterangkan dengan sebuah teori umum yang diberi nama teori pertukaran (the theory of exchange). Natural Uncertainty Contract (NUC); Adalah kontrak yang dilakukan tidak dengan menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima melainkan menyepakati nisbah bagi hasil yang akan diterima sehingga tidak ada kepastian nilai nominal

www.facebook.com/indonesiapustaka

547

yang akan diterima karena tergantung pada keuntungan usaha. Prinsip ini mengharuskan pemanfaatan dana pada bank syariah menggunakan dana yang dimohon untuk usaha produktif. Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real asets maupun financial asets) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing)-nya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara “sunnatullah” (by their nature) tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak “fixed and predetermined”. Produk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah musyarakah dan mudharabah. Pada NUC, tingkat return-nya bisa positif, negatif, atau nol. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrakkontrak investasi ini secara “sunnatullah” (by their nature) tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak “fixed and predetermined”. Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real asets maupun financial asets) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Natural Uncertainty Contracts ini dapat diterangkan pula dengan sebuah teori umum yang diberi nama teori percampuran (the theory of venture). Nawaib; Pajak khusus yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya raya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, seperti yang pernah terjadi pada masa Perang Tabuk. Nazhir; Adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir meliputi: (a) perseorangan; Perseorangan hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: (i) warga negara Indonesia; (ii) beragama Islam; (iii) dewasa; (iv) amanah; (v) mampu secara jasmani dan rohani; dan (v) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. (b) organisasi; Organisasi hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: (i) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan); dan (ii) organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Atau (c) badan hukum. Badan hukum hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: (i) pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan; (ii) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (iii) badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Nazhir–Tugas; Tugas nazhir adalah: (a) rnelakukan pengadministrasian harta benda wakaf; (b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; (c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; (d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas

www.facebook.com/indonesiapustaka

548

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. NCC; Lihat Natural certainty contract. Near Money; Uang kuasi. Negara Industri Baru; Negara berkembang yang semula struktur ekonominya didominasi sektor pertanian mulai didorong ke arah struktur ekonomi industri yang ditandai dengan meningkatnya hasil ekspor di sektor industri dibandingkan dengan hasil ekspor di sektor pertanian (newly industrialized country). Negative List; Adalah daftar profesi/usaha perorangan yang harus dihindari oleh bank syariah dalam memberikan Pembiayaan, di antaranya telah memasuki tahap jenuh, kurang profitable, memerlukan penanganan khusus dan banyak menimbulkan Pembiayaan bermasalah di Bank syariah. Negative Spread; Keuntungan negatif alias rugi. Negosiasi; Tawar menawar antarpihak untuk mencapai kesepakatan tentang jumlah, harga, kualitas, atau persyaratan sesuai dengan pembicaraan (negotiation). Neraca; 1. Ikhtisar yang menggambarkan posisi harta, kewajiban, dan modal sendiri suatu badan usaha pada tanggal tertentu. Disebut neraca karena kenyataannya terjadi keseimbangan antara harta di satu pihak dengan kewajiban dan modal di pihak lain (balance sheet). Neraca–Informasi yang Disajikan; Neraca entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca, minimal mencakup pos-pos berikut: (a) kas dan setara kas; (b) piutang usaha dan piutang lainnya; (c) aset keuangan; (d) persediaan; (e) investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas; (f ) aset tetap; (g) aset tak berwujud; (h) utang usaha dan utang lainnya; (i) utang pajak; (j) dana syirkah temporer; (k) hak minoritas; dan (l) modal saham dan pos ekuitas lainnya. Pos, judul, dan sub-jumlah lain disajikan dalam neraca apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan posisi keuangan entitas syariah secara wajar. Penyesuaian terhadap pos-pos tersebut di atas meliputi: (a) penambahan pos-pos dilakukan jika Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan mewajibkan penyajian secara terpisah dalam neraca, atau apabila suatu pos sangat material sehingga penyajian yang terpisah akan membantu penyajian posisi keuangan secara wajar; (b) istilah yang digunakan dan urutan pos-pos dapat diubah sesuai dengan sifat entitas syariah dan transaksinya guna memberikan informasi yang diperlukan bagi pemahaman posisi keuangan entitas syariah secara menyeluruh. Pertimbangan apakah pospos tambahan disajikan secara terpisah didasarkan atas penilaian dari: (a) sifat, likuiditas dan materialitas aset; (b) fungsi pos-pos tersebut dalam entitas syariah; (c) jumlah, sifat dan jangka waktu kewajiban. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Misalnya aset tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan atau penilaian

www.facebook.com/indonesiapustaka

549

kembali, maka penggunaan dasar pengukuran yang berbeda untuk setiap aset mengindikasikan bahwa sifat dan fungsi aset tersebut juga berbeda sehingga aset tersebut harus disajikan secara terpisah. Neraca atau Catatan atas Laporan Keuangan–Informasi yang Disajikan; Entitas syariah harus mengungkapkan, di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan, subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasi entitas syariah. Setiap pos disubklasifikasikan, jika memungkinkan, sesuai dengan sifatnya; dan jumlah terutang atau piutang pada entitas syariah induk, anak entitas syariah, entitas syariah asosiasi dan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa lainnya diungkapkan secara terpisah. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi, di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan, tergantung pada persyaratan dari PSAK dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan. Entitas syariah mengungkapkan hal-hal berikut di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan: (a) untuk setiap jenis saham: (b) jumlah saham modal dasar; (c) jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh; (d) nilai nominal saham; (e) ikhtisar perubahan jumlah saham beredar; (f ) hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal; (g) saham entitas syariah yang dikuasai oleh entitas syariah itu sendiri atau oleh anak entitas syariah atau entitas syariah asosiasi; dan (h) saham yang dicadangkan untuk hak opsi dan kontrak penjualan, termasuk nilai dan persyaratannya; (i) penjelasan mengenai sifat dan tujuan pos cadangan dalam ekuitas; dan (j) penjelasan apakah dividen yang diusulkan tapi secara resmi belum disetujui untuk dibayarkan telah diakui atau tidak sebagai kewajiban. Entitas syariah yang modalnya tidak terbagi dalam saham, seperti persekutuan, mengungkapkan informasi yang setara dengan persyaratan di atas, yang memperlihatkan perubahan dalam suatu periode dari setiap jenis penyertaan serta hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis penyertaan. Neraca Bank Syariah; Lihat Laporan posisi keuangan (neraca) bank syariah. Neraca Jasa; Ikhtisar yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran devisa serta selisihnya karena penerimaan dan pemberian jasa, seperti perjalanan luar negeri, pengangkutan, asuransi bunga, keuntungan, upah tenaga asing (balance of service account). Neraca Kliring; Ikhtisar yang menunjukkan transaksi tagihan dan kewajiban melalui kliring untuk setiap bank pada akhir hari kerja (clearing house balance). Neraca Konsolidasi; Neraca yang menggambarkan aktiva dan pasiva bersih secara keseluruhan dari induk beserta anak perusahaan (consolidated balance sheet). Neraca Pembayaran Transfer; Ikhtisar yang menunjukkan selisih antara penerimaan dan pengeluaran devisa yang tidak merupakan hasil pemberian jasa, seperti sumbangan, kiriman uang untuk anak sekolah atau keluarga (balance of transfer payment).

www.facebook.com/indonesiapustaka

550

Neraca Pembayaran; Pencatatan secara sistematis semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain yang menimbulkan pembayaran antarnegara dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun; suatu neraca pembayaran dikatakan surplus apabila terdapat kelebihan dana dan perdagangan dan investasi dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang dibayarkan kepada negara lain; akibatnya, terjadi suatu apresiasi nilai mata uang negara tersebut terhadap nilai mata uang negara lain; sebaliknya, neraca pembayaran dikatakan defisit apabila terdapat kelebihan impor terhadap ekspor, suatu ketergantungan terhadap investor asing, dan terjadi penilaian terlalu tinggi terhadap mata uang negara tersebut (overvalued) negara yang mengalami neraca pembayaran defisit wajib menutupi defisit/kekurangan itu dengan mengekspor emas atau cadangan rnata uang kuat (hardcurrency reserves), misalnya dolar AS, yang diterima sebagai alat pembayaran utang luar negeri (balance of payment). Neraca Perdagangan; Ikhtisar yang menunjukkan selisih antara nilai transaksi ekspor dan impor suatu negara dalam jangka waktu tertentu (balance of trade). Neraca Sistem Moneter; Neraca konsolidasi dan neraca otoritas moneter dari neraca-neraca bank umum setelah transaksi antarbank dikeluarkan; neraca ini menggambarkan tagihan dan kewajiban sistem moneter kepada sektor-sektor di luar sistem moneter, seperti sektor pemerintah, swasta, dan luar negeri (the balance sheet of monetary system). Net Present Value (NPV); Lihat Pembiayaan investasi syariah–Net Present Value (NPV). Net Working Capital; Lihat Modal kerja Neto (Net Working Capital). Nett Income; Pendapatan bersih. Nidzam al-Daf’i; Sistem pembayaran; Sistem yang meliputi kegiatan pemindahan dana. Nidzam al-Tasdid; Lihat Nidzam al-daf’i. Nidzam Iqtishadiah; Sistem Ekonomi; Sistem yang meliputi kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan falah (kesejahteraan duani dan akhirat). Nidzam Maliy; Sistem Keuangan/Moneter; Sistem yang meliputi institusi, interaksi dan operasional keuangan. Nidzam Masyrafi; Sistem Perbankan; Sistem yang meliputi institusi, interaksi dan operasional perbankan. Nidzam Naqdi Duali; Sistem Moneter Internasional (international monetary system). Nidzam Naqdiy; Lihat Nidzamu maliy. Nilai; 1. Daya tukar suatu barang atau jasa untuk memperoleh barang atau jasa lain yang diukur secara kuantitatif dengan jumlah satuan barang atau uang (value). 2. Harga taksiran suatu barang komoditas. Nilai Bersih Maksimal Surat Berharga Negara; Tambahan atas jumlah Surat Berharga Negara yang telah beredar dalam satu tahun anggaran, yang merupakan selisih

www.facebook.com/indonesiapustaka

551

antara jumlah Surat Berharga Negara yang jatuh tempo dan/atau yang dibeli kembali oleh Pemerintah. Nilai Buku; 1. Adalah nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban-kewajiban perusahaan (termasuk pembayaran dividen perusahaan). 2. Nilai aset perusahaan yang tertera pada catatan perakunan, umumnya tidak sama dengan nilai pasar; biasanya, yang dicatat adalah harga ketika aset tersebut dibeli; setiap tahun nilai aset tersebut dikurangi/didepresiasikan dan pengurangan nilai tersebut dibebankan pada pendapatan perusahaan; nilai buku adalah biaya dikurangi akumulasi depresiasi (book value). Nilai Buku Per Saham; Nilai saham yang dibukukan berdasarkan biaya atau harga historis. Nilai Intrinsik; (Moneter); Nilai asli yang melekat pada fisiknya misalnya nilai emas yang terdapat pada uang logam emas; (perdagangan opsi): perbedaan antara nilai opsi saat pelaksanaan (strike price) dan nilai pasar surat berharga yang dijadikan dasar transaksi (underlying transaction) misalnya dalam opsi beli, jika nilai pelaksanaan $53 untuk pembelian saham yang nilai pasarnya $55, nilai opsi tersebut tersebut adalah $2. Dengan demikian, dalam opsi jual, jika nilai pelaksanaan $55 dan nilai pasar saham yang menjadi dasar transksi $53, nilai intrinsik opsi adalah $2; opsi at tile money (impas) ataupun di luar harga (Out of money) tidak mengandung nilai intrinsik; sin. nilai sebenarnya (intrinsic value). Nilai Jaminan; Nilai taksiran oleh bank terhadap barang jaminan yang diserahkan oleh debitur (collateral value). Nilai Jatuh Tempo; Sejumlah uang yang harus dibayar pada saat jatuh tempo sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian (maturity value). Nilai Kini; Nilai sejumlah uang yang akan diperoleh pada waktu yang akan datang dikurangi jumlah bunga yang dihitung sejak saat dilakukan perhitungan/saat ini sampai dengan uang itu akan diperoleh kembali dengan tingkat suku bunga yang berlaku; misalnya, uang sebesar Rp889, disimpan di bank dengan suku bunga 4% per tahun dan pada akhir tahun ketiga jumlahnya menjadi Rp1.000, dengan demikian, nilai kini dan Rp1.000, tersebut adalah Rp889,00 (present value). Nilai Kini Bersih; Selisih antara nilai kini arus dana dan biaya investasi (net present value). Nilai Kompensasi; Pembelian atau penjualan valuta asing antara dua bank devisa dengan kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan nilai mata uang yang akan dipertukarkan menurut harga tunai (spot) pada tanggal penyelesaian; hal itu mengurangi risiko kerugian atas transaksi penukaran tersebut karena pihak pembeli setuju untuk membayar selisih kurs yang terjadi, dengan catatan setiap bank sepakat untuk tidak melakukan pembayaran kepada pihak ketiga pada tanggal yang telah diperjanjikan; transaksi dagang ini biasanya ditegaskan dengan teleks (value compensated).

www.facebook.com/indonesiapustaka

552

Nilai Kredit Bermasalah; Kredit kepada debitur asing yang digolongkan sebagai kredit taklancar karena debitur menunggak pembayaran bunga selama enam bulan atau lebih; kredit ini tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan menurut program restrukturisasi utang dan Dana Moneter Intemasional dan terdapat sedikit harapan untuk dipenuhinya dalam waktu singkat serta telah lebih dari setahun belum memenuhi persyaratan penjadualan ulang utang atau hanya terdapat sedikit kemungkinan untuk memperbaiki kemampuan membayar kembali dalam waktu dekat (value impaired). Nilai Likuidasi; 1. Nilai hasil penjualan sebagian atau seluruh harta suatu perusahaan jika harta tersebut dijual atau jika perusahaan yang bersangkutan dilikuidasi; 2. Jumlah yang disetujui untuk dibayar bagi tiap saham istimewa pada likuidasi perusahaan (liquidatang value). Nilai Nominal; Nilai yang tercantum pada surat berharga atau instrumen keuangan lain; nilai nominal saham biasa adalah nilai nominal yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan/kaitan khusus dengan kondisi keuangan perusahaan yang bersangkutan setelah tanggal pengeluaran saham tersebut; nilai nominal surat utang, misalnya obligasi, sangat berkaitan dengan kondisi keuangan karena nilai tersebut merupakan harga yang akan dibayarkan kepada pemegang obligasi pada saat jatuh tempo (at par nominal). Nilai Nominal–pada SBSN; Nilai SBSN yang tercantum dalam sertifikat SBSN. Nilai Nominal Saham; Nilai yang tertera pada saham ketika dikeluarkan. Nilai Pakai; nilai barang atau jasa yang ditentukan berdasarkan kegunaannya secara langsung bagi pemakai, tidak atas kemampuannya untuk ditukarkan dengan barang lain (use value). Nilai Pari; Nilai nominal (par value). Nilai Pasar; Harga barang atau surat berharga yang diindikasikan oleh penawaran pasar, yaitu harga yang tambahan barangnya dapat dijual atau dibeli; pada suatu saat, nilai pasar suatu surat berharga ditentukan oleh nilai penjualan terakhir; untuk surat-surat berharga yang tidak aktif, saat tidak ada penawaran, yang digunakan adalah harga penawaran terakhir; untuk surat berharga yang tidak terdaftar di bursa, nilai pasar ditentukan oleh penjualan terakhir atau ditentukan oleh lembaga penilai; nilai pasar secara terus-menerus berfluktuasi ketika ada berita-berita hangat dan akan sering berubah sepanjang hari (market value). Nilai Pasar Wajar; Jumlah uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya-biaya transaksi, pihak penjual dan pembeli sebelumnya tidak mempunyai ikatan, memiliki pengetahuan tentang aset yang diperdagangkan dan melakukan transaksi tidak dalam keadaan terpaksa (market approach). Nilai Patokan; Nilai yang digunakan sebagai patokan dalam perdagangan valuta asing untuk perhitungan berbagai jenis transaksi valuta asing (check rate).

www.facebook.com/indonesiapustaka

553

Nilai Realisasi; Jumlah penerimaan hasil penjualan suatu barang yang nilainya belum tentu sama dengan nilai nominal, nilai buku, dan sebagainya (realization value). Nilai Residu; Nilai sisa suatu barang yang sudah habis umur ekonomisnya; dalam akuntansi nilai tersebut diperhitungkan sebagai pengurang biaya overhead (scrap value; residual value). Nilai Tambah; 1. Nilai tambah ekonomis atas barang atau jasa akibat kegiatan ekonomi (value added). 2. Selisih lebih antara harga jual barang dan harga beli bahan baku, bahan penolong, suku cadang, dan jasa, yang di pergunakan untuk menghasilkan barang itu. (value added). Nilai Tukar; Nilai tukar satuan uang suatu negara terhadap negara lain; nilai tukar dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat suku bunga dalam negeri, tingkat inflasi, dan intervensi bank sentral terhadap pasar uang jika diperlukan sehingga senantiasa berubah. (exchange rate; rate of exchange). Nilai Tunai; (asuransi); Jumlah uang yang dikembalikan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi jiwa pada saat polis tersebut dibatalkan; (perbankan): Nilai akumulasi polis asuransi jiwa yang digunakan sebagai agunan tambahan untuk memperoleh kredit; biasanya, bank akan menaksir nilai polis asuransi jiwa tersebut setelah dikurangi bunga yang dibebankan atas kredit yang diterima oleh debitur; di samping itu, debitur juga dipersyaratkan untuk membuat kontrak pengalihan hak atas polis asuransi tersebut (cash surrender value). Nilai Waktu; (umum); Harga yang ditetapkan oleh investor sebagai kompensasi kesediaannya menunggu sampai investasi tersebut menghasilkan, biasanya, untuk penghitungan digunakan nilai kini; (opsi): Pelampauan nilai premium (dalam kontrak opsi) atas nilai intrinsiknya, juga mencerminkan sisa waktu sebelum tanggal jatuh tempo opsi (time value). NIM; Net interest margin. Nirdividen; Penjualan saham yang pembelinya tidak menerima dividen atas saham tersebut (ex dividend). Nisab al-Tabadul; Indeks harga perdagangan internasional (terms of trade); Rasio antara harga barang ekspor dan impor suatu negara, biasanya dihitung sebagai perbandingan indeks harga barang tersebut. Nisab Zakat; Standar minimum jumlah harta zakat yang telah ditentukan syariat Islam. Bila kurang dari jumlah tersebut maka suatu harta tidak wajib dizakati, bila telah mencukupi atau lebih, harta-harta itu harus dizakati. Setiap jenis harta zakat memiliki nisab tersendiri. Nisbah; 1. Rasio atau perbandingan; Rasio pembagian keuntungan (bagi hasil) antara shahib al-mal dan mudharib. 2. Angka yang menunjukkan perbandingan antara satu nilai dan nilai lainnya secara nisbi, yang bukan perbandingan antara dua pos dalam laporan keuangan dan dapat digunakn untuk menilai kondisi perusahaan; sin. Rasio (ratio). Nisbah Aktiva Tetap Terhadap Modal Bersih; Nisbah ini digunakan untuk menentukan tingkat investasi dalam aktiva tetap dengan modal yang dimiliki oleh pemilik usaha/bisnis; dalam ketentuan bidang perbankan nisbah aktiva tetap terhadap modal bersih tidak boleh melebihi 50% (ratio of fixed asets to net worth).

www.facebook.com/indonesiapustaka

554

Nisbah at-Tamwil wa al-Wada’I; Financing to Deposit Ratio (FDR). Rasio pembiayaan bank syariah dengan dana pihak ketiganya; Rasio penyaluran dan penghimpunan dana. Nisbah Fi Ihtiyathi Naqdi; Rasio cadangan tunai (cash ratio); Bagian dari total aktiva bank komersial yang ditahan dalam bentuk aktiva yang mempunyai likuiditas tinggi utuk menghadapi penarikan uang oleh nasabah dan kewajiban keuangan lainnya. Nisbah Jariyah; Rasio lancar (quick ratio); perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek. Nisbah Jumlah Modal; Rasio jumlah modal (total capita/ratio). Nisbah Kas; rasio kas (cash ratio). Nisbah Keuntungan–Bagi Untung dan Bagi Rugi; Dalam kontrak mudharabah, return dan timing cash flow tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, maka kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Nah, filsosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk Persentase, bukan dalam bentuk nominal Rupiah tertentu. Bila bisnis dalam akad mudharabah ini mendatangkan kerugian, maka pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, yakni karena nisbah 50:50 atau 99:1 itu, hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnis rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah. Karena ada perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi/menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Bila untung, tidak ada masalah untuk mengabsorpsi/menikmati untung karena sebesar apa pun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu. Lain halnya kalau bisnisnya merugi. Kemampuan shahib al-mal untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan mudharib. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal, dan karena proporsi modal (finansial) shahib al-mal dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian (finansial) ditanggung 100% pula oleh shahib al-mal. Di lain pihak, karena proporsi modal (finansial) mudharib dalam kontrak ini adalah 0%, andaikata terjadi kerugian, mudharib akan menanggung kerugian (finansial) sebesar 0% pula. Bila bisnis rugi, sesungguhnya mudharib akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Jadi, sebenarnya kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, namun bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek mudharabah yang dikontribusikannya. Bila yang dikontribusikan adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan bila yang dikontribusikan adalah kerja, risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya dengan tidak mendapatkan hasil apa pun atas jerih payahnya selama berbisnis. Nisbah Keuntungan–Cara Menyelesaikan Kerugian; Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah (a) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena

www.facebook.com/indonesiapustaka

555

keuntungan merupakan pelindung modal. (b) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal. Nisbah Keuntungan–Jaminan; Pada akad mudharabah, ketentuan pembagian kerugian hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis (business risk), bukan karena risiko karakter buruk mudharib (character risk). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena mudharib lalai dan/atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudharabah, shahib al-mal tidak perlu menanggung kerugian seperti ini. Terkait dengan jaminan, para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah business risk. Sedangkan untuk character risk, mudharib pada hakikatnya menjadi wakil dari shahibul maal dalam mengelola dana dengan seizin shahibul maal, sehingga wajiblah baginya berlaku amanah. Jika mudharib melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk bisnis mudharabah yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, mudharaib tersebut harus menanggung kerugian mudharabah sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku zalim karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya di luar ketentuan yang disepakati. Mudharib tidak pula berhak untuk menentukan sendiri mengambil bagian dari keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan shahibul maal sehingga shahibul maal dirugikan. Jelas hal ini konteksnya adalah character risk. Untuk menghindari adanya moral hazard dari pihak mudharib yang lalai atau menyalahi kontrak ini, shahib al-mal dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada mudharib. Jaminan ini akan disita oleh shahib al-mal jika ternyata timbul kerugian karena mudharib melakukan kesalahan, yakni lalai dan/atau ingkar janji. Jadi tujuan pengenaan jaminan dalam akad mudharabah untuk menghindari moral hazard mudharib, bukan untuk “mengamankan” nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Tegasnya, bila kerugian yang timbul disebabkan karena faktor risiko bisnis, maka jaminan mudharib tidak dapat disita oleh shahib al-mal. Nisbah Keuntungan–Penentuan Besarnya Nisbah; Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara shahib al-mal dengan mudharib. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50: 50, 60: 40, 70: 30, 80: 20, bahkan 99: 1. Namun, para ahli fikih sepakat bahwa nisbah 100: 0 tidak diperbolehkan. Dalam praktiknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dan bank syariah hanya terjadi bagi deposan/investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi ini disebut sebagai special nisbah. Sedangkan untuk nasabah deposan kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi. Bank syariah hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposan boleh

www.facebook.com/indonesiapustaka

556

setuju boleh tidak. Bila setuju, maka ia akan melanjutkan menabung. Bila tidak setuju, ia dipersilakan mencari bank syariah lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik. Nisbah Keuntungan–Persentase; Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk Persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50: 50, 70: 30, atau 60: 40, atau bahkan 99: 1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal; tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu, misalnya shahib al-maal mendapat Rp50 ribu, mudharib mendapat Rp50ribu. Nisbah Laba Bersih Terhadap Modal Bersih; Nisbah untuk menilai risiko kredit, yaitu kemampuan bisnis (kegiatan usaha) untuk menghasilkan laba dalam satu periode (rate of net profits to net worth). Nisbah Laba Terhadap Aktiva (ROA); Laba bersih dibagi total aktiva; ROA merupakan rasio atau nisbah utama untuk mengukur kemampuan dan efisiensi aktiva dalarn menghasilkan laba (profitabilitas) (return on ossets/ROA). Nisbah Laba Terhadap Modal; Laba bersih dibagi modal sendiri merupakan rasio atau nisbah profitabilitas yang mengukur tingkat kemampuan modal dalam menghasilkan laba bersih (return on equity/ROE) Nisbah Likuiditas; Nisbah yang mengukur kemampuan bank, perusahaan, atau peminjam untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo; nisbah ini dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan utang lancar (liquidity ratio). Nisbah Modal Primer Terhadap Aset; Modal inti dibagi rata-rata total aset (primary capitol to asets ratio). Nisbah Modal Sesuaian; Rasio modal yang telah disesuaikan terhadap total aset; rasio ini digunakan dalam perhitungan kecukupan modal; perhitungan modal bank dilakukan dengan memperhitungkan cadangan kerugian kredit macet, cadangan kerugian/keuntungan surat berharga dikurangi dengan kredit yang diklasifikasikan macet (adjusted capital ratio). Nisbah Modal Terhadap Risiko Aset; Jumlah modal dibagi rata-rata total aset nilai setiap aset tersebut didasarkan pada bobot risikonya (capital to risk asets ratio). Nisbah Perputaran; Nisbah yang menunjukkan tingkat kecepatan konversi piutang menjadi kas atau lamanya perputaran aset menjadi kas (turnover ratio). Nisbah Si’ri al-Sahmi ila al-Ribhi; Rasio pendapatan terhadap harga suatu saham (price earning ratio - PER). Nisbah utang terhadap modal bersih; Nisbah ini digunakan untuk menetapkan proporsi utang terhadap modal bersih yang digunakan dalam kegiatan usaha (ratio of debt to net worth). Nishab; Batas ukuran minimal yang lazim digunakan dalam sistem zakat. Nishab zakat adalah batas ukuran minimal dari harta yang wajib dizakati. NJOP; Nilai Jual Objek Pajak. No Claim Bonus; Potongan premi (Discount) yang diberikan Kepada tertanggung

www.facebook.com/indonesiapustaka

557

pada saat renewal/perpanjangan polis dengan syarat tidak ada klaim pada polis tahun sebelumnya. Nomor Identitas (NID); Nomor rahasia yang diberikan kepada pemegang kartu (kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, dan sebagainya) yang nomor kodenya dapat diberikan oleh bank atau perusahaan pembiayaan atau ditentukan sendiri oleh pemegang kartu; nomor ini digunakan untuk berbagai transaksi, seperti penarikan tunai, pentransferan, penyetoran, atau untuk memperoleh informasi; hal itu dimaksudkan untuk mencegah penggunaan kartu yang tidak sah saat melakukan akses pada terminal pelayanan jasa keuangan (personal identification number/PIN). Nomor Identitas Bank (NIB); (bank); Nomor sandi khusus yang dimiliki oleh setiap bank dalam rangka penyampaian laporan ke bank sentral dan dalam rangka transaksi antarbank di dalam negeri; (kartu kredit): Kode atau sandi angka kartu kredit bank yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang berafiliasi dengan Visa atau Master Card Intemational bank menggunakan tabel nomor identitas bank (bank identification number/BIN) untuk kegiatan transfer ke bank-bank dalam rangka persetujuan kredit ataupun realisasinya bagi nasabahnya (bank identification number). Nonperforming Financing (NPF); Persentase Pembiayaan yang tidak perform, mengalami keterlambatan dalam pembayaran cicilan. Nonperforming Loan (NPL); Persentase Pinjaman yang tidak perform, mengalami keterlambatan dalam pembayaran cicilan. Non-controllable Cost; Lihat Mudharabah–Non-controllable cost. Nota debit; Nota untuk mencatat suatu transaksi debit dalam pembukuan, seperti pinjaman (debit ticket). Nota Keterangan; (asuransi); Surat persetujuan prinsip perusahaan asuransi kepada bank untuk menutup asuransi kredit atas kredit yang akan atau telah diberikan bank bersangkutan kepada debiturnya; (perbankan): Surat keterangan yang menyatakan tentang suatu keadaan berdasarkan perjanjian tertentu; misalnya, dalam perjanjian kredit, sertifikat tanah milik debitur dikuasai oleh notaries dalam rangka proses balik nama; apabila bank setuju, dapat dibuat nota keterangan (cover note) tentang hal tersebut (cover note). Nota Kredit; 1. Nota dari bank kepada nasabahnya yang memberitahukan bahwa sejumlah dana telah dikreditkan ke dalam rekening nasabah yang bersangkutan; 2. Memo pembukuan untuk suatu transaksi kredit, misalnya setoran giro atau tabungan (credit advise; credit ticket). Notaries; Pejabat yang berwenang membuat akta autentik, kecuali yang pembuatannya ditugaskan kepada pejabat lain; misalnya, akta kelahiran dibuat oleh pegawai pencataan sipil dan akta jual beli tanah oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) (notary public). Novasi; Pembuatan suatu perjanjian utang-piutang baru dengan menghapuskan perjanjian lama karena perubahan objek dan/atau pihak-pihak yang besangkutan (debitur kredit) (novation). NPWP; Nomor Pokok Wajib Pajak.

558

www.facebook.com/indonesiapustaka

NUC; Lihat Natural uncertainty contract. Numuw Iqtishadiah; Pertumbuhan ekonomi; Pertumbuhan output atau pendapatan suatu perekonomian. Nuqud (Uang); Logam emas dan perak serta uang logam dan kertas lain yang digunakan sebagai alat transaksi dan standar nilai; Lihat Naqd. Nuqud ad-Dakhili; Uang endogen (money multiplyer); Proses penciptaan uang melalui mekanisme perbankan. Nuqud al-Khariji; Uang eksogen (exogenous money); Proses penambahan uang oleh pemerintah berupa penerimaan devisa, utang luar negeri, dan lain-lain. Nuqud Ihtiyathiy; Cadangan devisa (interntional reserve); Cadangan uang negara dalam bentuk valuta asing Nuqud Muqayyad (Uang Terbatas); Uang logam pipih (seperti kertas) yang nilainya tergantung dengan nilai emas dan perak yang melapisinya yang disahkan oleh departemen keuangan pemerintah. Uang ini berbeda dari satu negeri ke negeri lain. Nuqud Mutlak (Uang Murni); Uang logam emas dan perak yang sering juga disebut dengan dua mata uang (naqdani). Nuqud Waraqiyah; Uang fiducia (fiat money); uang yang diterbitkan tanpa jaminan oleh emas atau surat-surat berharga.

559

www.facebook.com/indonesiapustaka

O Obligasi; Dokumen bermeterai yang menyatakan bahwa penerbitnya akan membayar kembali utang pokoknya pada waktu tertentu, dan secara berkala akan membayar kupon kepada pemegang obligasi; biasanya, obligasi diikat dengan suatu jaminan yang dapat dijual untuk melunasi klaim jika emiten gagal membayar kupon dan pokok pada saat jatuh tempo (bond). Obligasi–Pemeringkatan; Skala Pemeringkatan Obligasi menurut Pefindo adalah (1) idAAA kemampuan obligasi yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. (2) idAA kemampuan obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya; (3) idA kemampuan obligor yang kuat dibandingkan dengan entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjang sesuai dengan diperjanjikan, namun peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan; (4) idBBB Kemampuan obligor yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan diperjanjikan namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan bisnis dan perekonomian yang merugikan; (5) idBB Kemampuan obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan diperjanjikan serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan; (6) idB Obligor mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan diperjanjikan, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut; (7) idCCC Obligor tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan diperjanjikan dan hanya bergantung kepada perbaikan keadaan eskternal; (8) idD Obligor yang macet atau perseroannya sudah berhenti berusaha. Catatan: Tandah plus (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda minus (-) menunjukkan bahwa satu kategori peringkat tetap lebih baik dari peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati. Obligasi Atas Unjuk; Obligasi yang dibayarkan kepada pembawa walaupun nama pembawa tersebut tidak tercatat pada buku perusahaan penerbit obligasi tersebut (bearer bond). Obligasi Bagi Hasil; Obligasi yang memberikan bunga dan hak atas pembagian laba (profit sharing bond). Obligasi Boleh Alih; Obligasi yang dapat dialihkan kepemilikannya dari pemagang pertama kepada pihak lain berdasarkan negosiasi (negotiable bond).

www.facebook.com/indonesiapustaka

560

Obligasi Bunga Abadi; Obligasi yang memiliki tingkat bunga dan pembayaran secara berkala tanpa batas waktu, misalnya obligasi dengan bunga Rp100,- per tahun dan tingkat diskonto 10%, maka nilai keabadian adalah Rp100,-/10% = Rp1.000,- Lihat Obligasi nirkala tahunan (perpetual bond). Obligasi Bunga; Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan atau organisasi tertentu karena kekurangan uang tunai untuk membayar bunga obligasi lain yang telah diterbitkan sebelumnya (interest bond). Obligasi Callable; Obligasi dengan hak opsi bagi emiten untuk dapat membeli kembali sebagian atau keseluruhan emisi pada harga dan waktu yang telah ditentukan. Obligasi Definitive; Obilgasi yang dikeluarkan sebagai pengganti obligasi sementara (definitive bond). Obligasi dengan Jaminan (Secure Bond); Obligasi ini dijamin dengan kekayaan tertentu, jika terjadi likuidasi, maka pemegang obligasi jenis ini akan mendapatkan pembayaran dari hasil penjualan kekayaan yang dijadikan jaminan. Jika obligasi yang dijaminkan tanah dan bangunan disebut Mortgage Bond. Jika obligasi yang dijaminkan mesin, mobil, pesawat disebut equipment Bond. Jika obligasi yang dijaminkan dengan saham atau obligasi yang dimiliki emiten collateral trust bond. Obligasi Eksternal; Obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara, dijual di negara lain, dan dibayar dalam mata uang negara yang bersangkutan [negara lain] (external bond). Obligasi Fixed (Fixed Rate or Straight Bonds); Obligasi yang membayar bunga tetap kepada investor hingga jatuh tempo. Obligasi Floating (Floating Rate Bonds); Obligasi dengan suku bunga berubah setiap jangka waktu tertentu dengan parameter perubah, umumnya indeks keuangan tertentu. Obligasi Hipotek; Penerbitan obligasi yang dijamin dengan hipotek atas properti milik penerbit; pernyataan ini dimuat dalam akta notarial dan disampaikan kepada pemegang obligasi (mortgage bond). Obligasi Kewajiban; Jenis obligasi hipotek dengan nilai nominal lebih besar daripada nilai properti yang dijadikan jaminannya; dalam obligasi kewajiban ada kompensasi bagi yang memberikan pinjaman untuk nilai yang melebihi nilai hipotek (obligation bond). Obligasi Kolateral; Obligasi dengan jaminan berupa saham atau obligasi dari perusahaan lain (collateral bond). Obligasi Mikala Tahunan; Obligasi yang tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan tidak dapat diuangkan, tetapi hanya dapat menghasilkan bunga secara terus-menerus yang dibayarkan setiap tahun (annuity bond). Obligasi Niragunan; Alat utang jangka panjang yang tidak mempunyai jaminan harta benda tertentu; pengeluaran obligasi niragunan, biasanya, dilakukan dengan menunjuk perusahaan atau instansi yang harus menyediakan dana bagi pelunasan obligasi (debenture bond). Obligasi Pasif; Obligasi tanpa bunga, tetapi dengan hak atas pembagian laba (passive bond).

www.facebook.com/indonesiapustaka

561

Obligasi Pemerintah; Pinjaman jangka panjang, berupa penerbitan obligasi oleh pemerintah untuk melunasi utang lancarnya (consolidotie lening). Obligasi Pendapatan; Obligasi yang bunganya dibayar jika perusahaan bersangkutan memperoleh laba; bunga tersebut lazimnya dibayar mendahului pembayaran dividen kepada pemegang saham (income bond). Obligasi Piutang; Surat-surat berharga (uang giral) yang dikeluarkan oleh kreditor yang merupakan bukti pemberian pinjaman uang yang dapat ditarik dari rekening debitor. Surat ini disebut juga “surat pembayaran”. Obligasi Putable; Obligasi dengan hak opsi bagi pemegang obligasi untuk dapat menjual kepada emiten obligasi yang dimiliki pada harga dan waktu yang telah ditentukan. Obligasi Sementara; Sertifikat sementara yang dikeluarkan sebagai pengganti obligasi definitif yang akan dikeluarkan dan dapat ditukarkan pada saat obilgasi tersebut diterbitkan; sin. Obligasi interim (interim bond). Obligasi Senior (Senior Bond) atau Subordinated Bond; Emiten mengeluarkan bermacam-macam jenis obligasi, yang setiap tahun ada saja obligasi yang harus dibayar pokoknya. Apabila obligasi senior berarti pemegang obligasi memilki hak dan pergantian atas semua harta yang dijaminkan apabila dilikuidasi. Apabila tergolong subordinated, berarti pemegang obligasi tidak memiliki hak atas semua harta yang dijaminkan. Obligasi Syariah; Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi Syariah–Ketentuan; Ada beberapa Ketentuan Obligasi Syariah, yaitu (1) Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain: Mudharabah (Muqaradhah)/Qiradh, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah; (2) Jenis usaha yang dilakukan Emiten (Mudharib) tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memper-hatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/ IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah; (3) Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten (Mudharib) kepada pemegang Obligasi Syariah Mudha-rabah (Shahibul mal) harus bersih dari unsur nonhalal; (4) Pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang Obligasi Syariah sesuai akad yang digunakan; (5) Pemindahan kepemilikan obligasi syariah mengikuti akad-akad yang digunakan. Obligasi Syariah–Perkembangan Obligasi Syariah; Salah satu indikasi pertumbuhan dan perkembangan obligasi syariah pada akhir-akhir ini dapat dilihat dari maraknya penawaran umum perdana obligasi syariah dengan akad ijarah. Sebagai gambaran bahwa sampai dengan akhir 2003 hanya terdapat 6 (enam) emiten yang menawarkan obligasi syariah di pasar modal Indonesia dengan total nilai emisi sebesar Rp740 miliar, sedangkan pada 2004 ada penambahan sebanyak 7 (tujuh) emiten baru yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam.

www.facebook.com/indonesiapustaka

562

Dengan demikian, sampai dengan akhir 2004 secara kumulatif terdapat 13 (tiga belas) emiten yang menawarkan obligasi syariah atau meningkat sebesar 116,67% jika dibandingkan dengan 2003 yang hanya ada 6 (enam) emiten obligasi. Perkembangan selanjutnya adalah ditandai dengan meningkatnya nilai emisi obligasi syariah di pasar modal Indonesia, seperti diketahui bahwa nilai emisi obligasi syariah pada akhir 2003 baru mencapai sebesar Rp740 miliar sedangkan nilai emisi obligasi yang sama pada akhir 2004 mencapai Rp1,424 Triliun yang berarti ada peningkatan sebesar 92,43%, namun jika dibandingkan dengan total nilai emisi obligasi di pasar modal Indonesia di 2004 secara keseluruhan yaitu sebesar Rp83.005,349 triliun, persentasenya masih terlalu kecil, yaitu baru mencapai 1,72%. Merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002, “Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo”. Sebagai tindak lanjut atas fatwa di atas, pada Oktober 2002 PT Indosat Tbk telah mengeluarkan obigasi syariah yang pertama kali di pasar modal Indonesia dengan tingkat imbal hasil 16,75%, suatu tingkat imbal hasil (return) yang cukup tinggi jika dibanding rata-rata return obligasi dengan prinsip riba/konvensional. Obligasi Syariah Ijarah; Instrumen obligasi berdasarkan prinsip Syariah untuk membiayai transaksi sewa-menyewa. Obligasi Syariah Ijarah–Ketentuan; Berikut ini adalah ketentuan obligasi syariah ijarah: (1) Pemegang Obligasi Syariah Ijarah (OSI) dapat bertindak sebagai Musta’jir (penyewa) dan dapat pula bertindak sebagai Mu’jir (pemberi sewa). (2) Emiten dalam kedudukannya sebagai wakil Pemegang OSI dapat menyewa ataupun menyewakan kepada pihak lain dan dapat pula bertindak sebagai penyewa. (3) Akad yang digunakan dalam Obligasi Syariah Ijarah adalah ijarah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, terutama mengenai rukun dan syarat akad. (4) Objek ijarah harus berupa manfaat yang dibolehkan. (5) Jenis usaha yang dilakukan Emiten tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI nomor 20/DSNMUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah dan nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. (6) Emiten dalam kedudukannya sebagai penerbit obligasi dapat mengeluarkan OSI baik untuk aset yang telah ada maupun aset yang akan diadakan untuk disewakan. (7) Pemegang OSI sebagai pemilik aset (a’yan) atau manfaat (manafi’) dalam menyewakan (ijarah) aset atau manfaat yang menjadi haknya kepada pihak lain dilakukan melalui Emiten sebagai wakil. (8) Emiten yang bertindak sebagai wakil dari Pemegang OSI dapat menyewa untuk dirinya sendiri atau menyewakan kepada pihak lain. (9) Dalam hal Emiten bertindak sebagai penyewa untuk dirinya sendiri, maka Emiten wajib membayar sewa dalam jumlah dan waktu yang disepakati sebagai imbalan (‘iwadh ma’lum) sebagaimana

www.facebook.com/indonesiapustaka

563

jika penyewaan dilakukan kepada pihak lain. (11) Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI, sejak proses emisi Obligasi Syariah Ijarah dimulai. (12) Kepemilikan Obligasi Syariah Ijarah dapat dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad. Obligasi Syariah Mudharabah; Obligasi syariah yang mengacu pada akad mudharabah. Obligasi Syariah Mudharabah–Ketentuan; Ada beberapa ketentuan pada obligasi syariah mudharabah, yaitu (1) Akad yang digunakan dalam Obligasi Syariah mudharabah adalah akad mudharabah; (2) Jenis usaha yang dilakukan Emiten (Mudharib) tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah; (3) Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten (Mudharib) kepada pemegang Obligasi Syariah Mudharabah (Shahibul mal) harus bersih dari unsur nonhalal; (4) Nisbah keuntungan dalam Obligasi Syariah Mudharabah ditentukan sesuai kesepakatan, sebelum emisi (penerbitan) Obligasi Syariah Mudharabah; (5) Pembagian pendapatan (hasil) dapat dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada saat jatuh tempo diperhitungkan secara keseluruhan; (6) Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI, sejak proses emisi Obligasi Syariah Mudharabah dimulai; (7) Apabila Emiten (Mudharib) lalai dan/atau melanggar syarat perjanjian dan/atau melampaui batas, Mudharib berkewajiban menjamin pengembalian dana Mudha-rabah, dan Shahibul mal dapat meminta Mudharib untuk membuat surat pengakuan utang; (8) Apabila Emiten (Mudharib) diketahui lalai dan/atau melanggar syarat perjanjian dan/atau melampaui batas kepada pihak lain, pemegang Obligasi Syariah Mudharabah (Shahibul mal) dapat menarik dana Obligasi Syariah Mudharabah; (9) Kepemilikan Obligasi Syariah Mudharabah dapat dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad. Obligasi Syariah Mudharabah Konversi–Ketentuan; Berikut ini adalah ketentuan Obligasi Syariah Mudharabah Konversi: (1) Akad yang digunakan dalam Obligasi Syariah Mudharabah Konversi adalah akad mudharabah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah. (2) Emiten dalam Obligasi Syariah Mudharabah Konversi bertindak sebagai Mudharib, sedangkan Pemegang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi bertindak sebagai Shahibul mal. Dalam hal pemegang obligasi syariah konversi menggunakan haknya untuk mengonversi obligasi tersebut menjadi saham emiten, akad yang digunakan adalah akad musyarakah, dengan Pemegang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi bertindak sebagai pemegang saham (Hamil al-sahm). (3) Jenis usaha yang dilakukan Emiten tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor

www.facebook.com/indonesiapustaka

564

20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah dan Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. (4) Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan oleh Emiten (Mudharib) kepada Pemegang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi (Shahibul mal) harus bersih dari unsur nonhalal. (5) Nisbah keuntungan dalam Obligasi Syariah Mudharabah Konversi antara Emiten (Mudharib) dan Pemegang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi (Shahibul mal) ditentukan sesuai dengan kesepakatan, sebelum emisi (penerbitan) Obligasi Syariah Mudharabah Konversi. (6) Pembagian pendapatan (hasil) dapat dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada saat jatuh tempo diperhitungkan secara keseluruhan. (7) Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI, sejak proses emisi Obligasi Syariah Mudharabah Konversi dimulai. (8) Kepemilikan Obligasi Syariah Mudharabah Konversi dapat dialihkan kepada pihak lain selama disepakati dalam akad. (9) Dalam hal investor melaksanakan opsi untuk mengonversi obligasi menjadi saham emiten, penentuan harga dilakukan pada saat jatuh tempo (maturity) dan sesuai dengan harga pasar saham saat itu atau harga yang disepakati. Obligasi Syariah Mudharabah Konversi (Convertible Mudaraba Bond); Obligasi syariah yang diterbitkan oleh Emiten berdasarkan prinsip mudharabah dalam rangka menambah kebutuhan modal kerja, dengan opsi investor dapat mengkonversi obligasi menjadi saham Emiten pada saat jatuh tempo (maturity). Obligasi Tak-Tertebus; Obligasi yang tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo; pada saat jatuh tempo penerbit obligasi dapat memperpanjang jangka waktunya dengan atau tanpa syarat lain (noncallable bond). Obligasi Tanpa Jaminan (Unsecured Bond); Obligasi ini tanpa jaminan, biasanya karena emiten memiliki reputasi yang baik, misal emitennya pemerintah (obligasi pemerintah), tentu saja risikonya lebih rendah daripada obligasi dengan jaminan. Obligasi Tanpa Kupon (Zero Coupon Bonds); Obligasi yang tidak membayarkan bunga secara periodik (kupon). Bunga dihitung dengan jalan memberi diskon yang besar dari nominalnya pada saat pembelian. Obligasi Tanpa Opsi; Obligasi standar tanpa memiliki opsi. Obligasi Terdaftar; Obligasi yang nama pemiliknya tercantum pada obligasi tersebut dan terdaftar pada emiten dan hanya dapat dipindah tangankan kepada pemilik baru jika diendos oleh pemilik yang terdaftar atau yang dikuasakan; suatu obligasi yang hanya didaftarkan untuk pokoknya saja (tidak untuk bunganya) dinamakan obligasi kupon terdaftar; obligasi yang tidak didaftarkan dinamakan obligasi atas unjuk/pembawa; obligasi kupon adalah obligasi yang diterbitkan dengan sejumlah kupon yang akan ditagihkan kepada penerbit atau agen pembayar saat jatuh tempo pembayaran bunga atau pokoknya; obligasi atas unjuk merupakan instrumen yang dapat diperdagangkan dan secara hukum tidak memerlukan endosen (registered bond).

www.facebook.com/indonesiapustaka

565

Obligasi Terendos; Obligasi yang diperkuat perusahaan lain dengan tanggung jawab penuh atas pembayaran kembali (endorsed bond). Obligasi Terjamin; 1. Obligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu dari pihak yang mengeluarkannya (blanket bond). 2. Obligasi yang menjaga kemungkinan kerugian akibat penyimpangan penggunaan dana masyarakat oleh pejabatnya (public official bond). Obligasi Terkonversi; Obligasi yang didalamnya tercantum persyaratan dapat ditukarkan dengan kepemilikan saham atas permintaan pemlliknya (convertible bond). Obligasi Tunda Bunga; Obligasi yang suku bunganya naik secara bertahap sampai tingkat bunga tertentu atau yang pembayaran bunganya ditunda sampai kemampuan perusahaan memungkinkan (deferred bond). Obligasi Utang; Surat-surat berharga (uang giral) yang dikeluarkan oleh debitor sebagai tanda peminjaman uang yang dapat ditarik dari rekening debitor sendiri. Surat ini disebut juga “surat pengambilan uang”. Obligator; Seseorang atau pihak yang mempunyai kewajiban berdasarkan ikatan hukum untuk membayar kembali utang atau pinjamannya kepada pihak yang telah memberikan pinjaman kepadanya, termasuk bunga, apabila utang atau pinjaman tersebut jatuh tempo, misalnya emiten obligasi, peminjam uang dari bank atau sumber lain, atau pelanggan kredit dari suatu pemasok atau pengecer bisnis (obIigator). Offset; (perbankan); Hak sah dari bank untuk menyita dana deposito atas nama seseorang atau perusahaan tertentu guna menutup pinjaman yang telah diberikan bank kepada seseorang atau perusahaan tertentu yang gagal atau tidak dapat mengembalikan pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama; (perakunan): jumlah yang sama untuk mengimbangi jumlah sisi lain di sisi lawan dari buku besar yang sama atau buku besar perkiraan lain (offset). Off-site supervision; pengawasan tidak langsung. Oligopoli; Situasi pasar dengan sejumlah kecil perusahaan melakukan kegiatan penjualan barang dan/atau jasa tertentu, mengendalikan penawaran pasar dan barang dan/atau jasa tertentu tersebut (oligopoly). One Short Deal; Kontrak jangka pendek dengan sekali akad. Ongkos; Beban atas jasa yang diberikan; beban tersebut dikenakan kepada peminjam atas pemberian kredit, misalnya iuran tahunan kartu kredit; ongkos atau beban juga dikenakan atas jasa bukan kredit, seperti komisi; sin. beban (fee). Ongkos Fasilitas; Ongkos atau beban yang dikenakan kepada pengguna fasilitas sehubungan dengan pemberian fasilitas yang diperjanjikan sebelumnya; misalnya, dana fasilitas kredit yang belum digunakan oleh peminjam sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan; untuk itu, peminjam dikenakan beban atau ongkos atas penyediaan fasilitas tersebut (facility fee). Ongkos Pelayanan; Pembayaran oleh lembaga keuangan kepada perseorangan atau organisasi atas pelayanan yang diterima atau yang akan diterima (service charge). Ongkos Pinjaman; Biaya yang dikenakan kepada debitur untuk memperoleh

www.facebook.com/indonesiapustaka

566

pinjaman, dapat dikenakan pada saat perjanjian atau sebagai dana yang diterima di muka pada tahapan tertentu, misalnya pada pembiayaan konstruksi; ada beberapa bentuk ongkos pinjaman, yaitu biaya tahunan untuk memelihara batas kredit, biaya perjanjian untuk menyimpan cadangan pinjaman atau batas kredit yang tidak digunakan, dan biaya pemakaian untuk jumlah kredit yang benar-benar diperoleh dari batas kredit yang disetujui (loan fee). Online Inter Branch Transaction; Transaksi penyetoran dan penarikan dapat dilakukan di Cabang lain yang sudah online, dan langsung efektif tanpa harus melalui proses transfer atau pengiriman uang yang mekanismenya memakan waktu lebih dari satu hari. On-Site Supervision; Pengawasan langsung. Opportunity Loss atau al-Furshah al-Dha-i’ah; Peluang yang hilang. Opsi; Kebebasan bagi seseorang atau suatu pihak untuk melakukan pilihan yang menjadi hak dari orang atau pihak yang bersangkutan untuk memiliki, membeli, menjual, atau menyewa barang atau jasa berdasarkan persyaratan tertentu (option). Opsi Jual; pemegang opsi yang mempunyai hak untuk menjual, tetapi bukan merupakan suatu kewajiban untuk menjual sebelum waktu tertentu dengan harga tertentu (put option). Opsi Mata Uang; Perjanjian yang memberikan hak opsi (pilihan) kepada pembeli opsi untuk merealisasi kontrak jual beli valuta asing, tidak diikuti dengan pergerakan dana dan dilakukan pada atau sebelum waktu yang ditentukan dalam kontrak, dengan kurs yang terjadi pada saat realisasi tersebut (currency option). Option; Lihat Transaksi option OR (Own Risk) atau Risiko Sendiri; OR atau Risiko sendiri adalah jumlah kerugian yang menjadi tanggung jawab tertanggung apabila terjadi klaim. Orang yang Berutang (Gharim); Orang berutang yang berhak menerima kuota zakat golongan ini adalah: 1. Orang yang berutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan dengan syarat-syarat sebagai berikut: a. Utang itu tidak timbul karena kemaksiatan. b. Utang itu melilit pelakunya. c. Si pengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya. d. Utang itu sudah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si pengutang. 2. Orang-orang yang berutang untuk kepentingan sosial, seperti yang berutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya diat (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak. Orang seperti ini berhak menerima zakat walaupun mereka orang kaya yang mampu melunasi utangnya. 3. Orang-orang yang berutang karena menjamin utang orang lain sementara yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan. 4. Orang yang berutang untuk pembayaran diat (denda) karena pembunuhan tidak sengaja, bila keluarganya (aqilah) benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas negara. Pembayaran diat itu dapat diserahkan langsung kepada wali si terbunuh. Adapun diat pembunuhan yang disengaja tidak boleh dibayar dari dana zakat. Namun demikian, tidak boleh mempermudah pembayaran diat dari dana

www.facebook.com/indonesiapustaka

567

zakat karena banyaknya kasus pembunuhan tidak sengaja karena para mustahiq zakat yang lain juga sangat membutuhkannya. Untuk itu dianjurkan membuat kotak-kotak dana sosial untuk meringankan beban orang yang menanggung diat seperti karena kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Juga sugesti membuat kotak-kotak dana sosial keluarga atau profesi untuk menyerasikan sistem aqilah (sanak keluarga yang ikut menanggung diat pembunuhan tidak sengaja) sesuai dengan tuntutan zaman. Orang yang berutang bisa juga didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang dibebani utang pribadi dan tidak mempunyai harta untuk melunasinya atau orang yang menanggung pembayaran diyat pembunuhan untuk memperbaiki hubungan kekeluargaan atau orang yang menanggung utang tertentu. Ordonatir; Pejabat yang mengeluarkan surat perintah membayar uang atas beban kantor bendahara (ordonateur). Organisasi; Sekelompok individu yang masing-masing mempunyai pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam suatu hubungan yang poduktif untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan; dalam kelompok tersebut terdapat pola hubungan yang terkoordinasi antara keterampilan dan tanggung jawab melalui supervisi, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, kemampuan memperoleh laba, dan berdaya saing tinggi (organization). Organisasi Lini; Organisasi dengan pelimpahan wewenang seutuhnya kepada kepala unit kerja di bawahnya; kepala unit kerja bertanggung jawab langsung kepada atasan sesuai dengan hierarki (line organization). ORI; Obligasi Ritel Indonesia; Obligasi Ritel Indonesia atau ORI merupakan suatu bentuk surat utang yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah. Berikut adalah beberapa ketentuan terkait ORI, yaitu (1) Obligasi negara adalah surat pengakuan utang jangka panjang (di atas 12 bulan) dengan kupon atau tanpa kupon, dalam denominasi rupiah atau valuta asing yang dijamin pembayaran kupon dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia,sesuai dengan masa berlakunya. (2) ORI adalah obligasi negara yang dijual kepada individu/perseorangan warga negara Indonesia melalui agen penjual, dengan volume minimum yang ditetapkan. (3) Pembayaran kupon/bunga ORI dilakukan setiap bulan dengan besaran 12,05% per tahun. (4) Dana ORI yang terkumpul akan digunakan untuk pembangunan nasional. Dari poin 1, 2 dan 3, terlihat bahwa ORI ini merupakan instrumen investasi yang berbasiskan bunga/riba yang tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam hal ini yang menjadi pihak yang berutang adalah pemerintah, dan pemerintah diwajibkan membayar dana pokok plus kupon/bunganya setiap bulan. Ini jelasjelas merupakan praktik transaksi ribawi yang dilarang keras dalam Islam dan tidak sesuai dengan kriteria obligasi yang syariah menurut fatwa DSN-MUI di atas. Nabi saw. bersabda: ”Riba itu ada tujuh puluh dua pintu, yang paling ringan daripadanya sama dengan seorang laki-laki yang menyetubuhi ibunya (sendiri), dan riba yang paling berat adalah pergunjingan seorang laki-laki atas kehormatan saudaranya”. (As-Silsilah As-Shahihah, 1871). Bahwa pada poin ke-4, dana ORI akan digunakan untuk kemaslahatan bersama dalam pembangunan nasional tidak bisa mengubah keharaman riba dalam ORI. Karena niat baik tidak bisa mengubah yang haram

www.facebook.com/indonesiapustaka

568

menjadi halal. Berikut adalah pendapat Yusuf Qardhawi dalam bukunya Halal dan Haram dalam Islam: “Adapun masalah haram tetap dinilai haram, betapa pun baik dan mulianya niat dan tujuan itu. Bagaimanapun baiknya rencana, selama dia itu tidak dibenarkan oleh Islam, maka selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji. Sebab Islam selamanya menginginkan tujuan yang suci dan caranya pun harus suci juga. Syariat Islam tidak membenarkan prinsip apa yang disebut al-ghayah tubarrirul wasilah (untuk mencapai tujuan, cara apa pun dibenarkan), atau suatu prinsip yang mengatakan: al-wushulu ilal haq bil khaudhi fil katsiri minal bathil (untuk dapat memperoleh sesuatu yang baik, boleh dilakukan dengan bergelimang dalam kebatilan). Bahkan yang ada adalah sebaliknya, setiap tujuan baik, harus dicapai dengan cara yang baik pula.” “Oleh karena itu, Barang siapa mengumpulkan uang yang diperoleh dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan sebagainya yang dapat dikategorikan haram, dengan maksud untuk mendirikan masjid atau untuk terlaksananya rencanarencana yang baik lainnya, tujuan baiknya tidak akan menjadi syafaat baginya, sehingga dengan demikian, dosa haramnya itu dihapus. Haram dalam syariat Islam tidak dapat dipengaruhi oleh tujuan dan niat.” Berdasarkan fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut, jelas bahwa ORI001 untuk saat ini belum menjadi satu bentuk investasi yang halal dan hasilnya pun bukanlah merupakan harta yang halal. Orientasi; Pengenalan kepada pegawai baru mengenai seluk beluk dan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang harus dikerjakannya serta gambaran secara garis besar mengenai tugas dari bidang usaha dari kantor tempat pegawai baru yang bersangkutan bekerja (orientation). Otomatisasi; Pengolahan data dengan memakai mesin elektronik, yang memungkinkan proses kerja berjalan otomatis, cepat, dan efisien; sin. otomasi (automation). Outgo; Potongan maksimum terhadap premi yang harus dibayarkan oleh tertanggung. Komisi termasuk di dalam outgo. Biasanya outgo diterapkan apabila suatu bisnis datang dari perantara. Outsourcing; Kerja sama antara bank dan pihak ketiga, dengan pihak ketiga akan menyediakan tenaga atau sarana yang diperlukan oleh bank. Bidang SDM: penyediaan tenaga SDM dari pihak ketiga untuk melakukan operasional perbankan. Bidang IT: untuk melakukan TI operations (hardware, software/aplikasi, data center, network, perawatan infrastruktur teknologi) dengan cara in house, off site atau off shore, secara sebagian atau keseluruhan. Outsourcing–IT Outsourcing; merupakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan IT operations (hardware, software/aplikasi, dacen, network, perawatan infrastruktur teknologi) dengan cara in house, off site atau off shore, secara sebagian atau keseluruhan. Tujuan dilakukannya outsourcing adalah: (a) Untuk mendapatkan implementasi dan pengelolaan operasional IT yang berkualitas. (b) Aman dan terkontrol sehingga pelaksanaan operasional bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Alasan dilakukannya IT outsourcing adalah: (a) Keterbatasan investasi. (b) Keterbatasan tenaga ahli, (c) Menghindari risiko pengembangan yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

569

tinggi dan ketersediaan operasionalisasi IT dengan segera. Manfaat outsourcing: 1. Manfaat dari segi bisnis dan financial adalah Fokus kepada core business, Lebih mudah untuk mengelola operational IT, Lebih mudah dalam pengawasan biaya operasional, Minimum Capital Expenditure (Capex), Meningkatkan ROA. 2. Manfaat dari sisi teknologi adalah Memiliki teknologi IT yang up-to-date, Mudah melakukan pengembangan IT. 3. Manfaat ditinjau dari sisi Sumber Daya Manusia adalah Penggunaan SDM lebih optimal, Pemanfaatan SDM untuk tugas dan fungsi bisnis. Cakupan & Komponen IT Outsourcing meliputi; (a) Data Center Operations (H/W, HR & Communication Package), (b) Automatic Teller Machine (ATM & Switching), (c) Disaster Recovery Center (DRC), (d) Storage and Tape Management, (e) Server Hosting (f) Data Center Co-Location (space & utility). (g) Professional Services (Only HR). Komponen Outsourcing, meliputi; (a) Availability, yaitu: Lokasi tersedia 24 jam/hari, tenaga operator ahli 3 shift penuh 24 jam/hari, peralatan back up untuk Network tersedia 24 jam/hari dan Layanan untuk seluruh wilayah Indonesia. (b) Quality, yaitu: SDM yang qualified, service level agreement (SLA), standard operation procedure (SOP) yang dapat diaudit dan hardware dengan paket layanan pemeliharaan dan perbaikan. (c) Security, yaitu lokasi yang aman, jalur komunikasi yang aman, perlindungan dari akses data oleh yang unauthorized, perlindungan akses dari orang yang tidak berkepentingan. Over Insured (Di atas Harga Pasar); Suatu keadaan saat terjadi kerugian, Harga Pertanggungan lebih tinggi dari Harga Pasar Kendaraan tersebut (Sum Insured > Market Value/Value at Risk/Value at the time of loss). Jika hal ini terjadi, klaim Partial loss akan diganti penuh (less deductible), Klaim Total Loss akan diganti sesuai Harga Pasar, bukan Harga Pertanggungan. Mengapa? Sebab kerugian tertanggung sesungguhnya adalah sebesar Harga Pasar kendaraan tersebut. Over The Counter; Pasar perdagangan di luar bursa atau lebih dikenal dengan istilah “over the counter” atau juga biasa disebut “pasar OTC” adalah tempat perdagangan berjangka suatu produk derivatif dengan syarat-syarat nonstandar (syarat-syaratnya sesuai keinginan para pihak). Para pelaku perdagangan di pasar OTC ini terdiri atas bank investasi selaku pedagang dan pembentu pasar serta nasabah mereka seperti hedge fund, bank komersial, Badan usaha milik negara, dan lain-lain. Produk yang sering diperdagangkan over-the-counter adalah swap, kontrak berjangka kurs, kontrak berjangka, derivatif kredit, dan lain-lain. Total nilai dri transaksi berjalan pada periode akhir Juni 2004 adalah tercatat sebesar 220 trilyun USD. Overdraft Facilities; Fasilitas cerukan. Overhead Cost; adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. Overlimit Charge; Denda karena melampaui pagu; Denda yang dikenakan karena melampaui pagu yang diberikan (overlimit charge) tanpa persetujuan penerbit kartu dan akan diakui sebagai dana sosial. Owner of Trade Name; Pemilik nama dagang. Ownership; Milkiyyah; Kepemilikan.

570

www.facebook.com/indonesiapustaka

P Pabean; Pabean yang dalam bahasa Inggrisnya Customs atau Duane dalam bahasa Belanda memiliki definisi yang dapat kita temukan dan hafal baik dalam kamus bahasa Indonesia ataupun undang-undang kepabeanan. Untuk dapat memahami kata pabean, diperlukan pemahaman terhadap kegiatan ekspor dan impor. Pabean adalah kegiatan yang menyangkut pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Akan tetapi tidak ada bea keluar untuk ekspor. Filosofi pemungutan bea masuk adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari limpahan produk luar negeri yang diimpor, dalam bahasa perdagangan sering disebut tariff barier, yaitu besaran dalam persen yang ditentukan oleh negara untuk dipungut oleh DJBC pada setiap produk atau barang impor. Sedang untuk ekspor pada umumnya pemerintah tidak memungut bea demi mendukung industri dalam negeri dan khusus untuk ekspor pemerintah akan memberikan insentif berupa pengembalian restitusi pajak terhadap barang yang diekspor. Produk mentah seperti beberapa jenis kayu, rotan, dan sebagainya pemerintah memungut pajak ekspor dan pungutan ekspor dengan maksud para eksportir sedianya dapat mengekspor produk jadi dan bukanlah bahan mentah atau setengah jadi. Filosofi pemungutan pajak ekspor pada komoditi ini adalah melindungi sumber daya alam Indonesia. Paceklik; Yaitu kemiskinan dan keadaan sangat membutuhkan. Pagu; Batas tertinggi atas sesuatu, seperti batas tertinggi pemberian kredit, penetapan bunga deposito dan batas harga nilai tukar mata uang asing; sin. plafon (ceiling; cap). Pagu Harga; Penetapan harga di bawah harga keseimbangan pasar yang menyebabkan harga tidak mungkin dapat dinaikkan di atas batas harga tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya kelangkaan suatu produk di pasar; misalnya, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi untuk satu sak semen adalah Rp7.000,00, sedangkan biaya produksinya adalah Rp7.500,00; karena produsen tidak dapat menaikkan harga jual di atas Rp7.000,00, produsen cenderung menahan persediaan produknya sehingga menimbulkan kelangkaan semen di pasar (price ceiling). Pagu Pembayaran; Persyaratan pinjaman yang telah ditetapkan batas atas pembayaran berkalanya sebesar persentase tertentu; misalnya, ARM (adjustable rate mortgage) batas-atasnya sebesar 7,5%; jika pembayaran berkala ditetapkan sebesar Rp100.000,00, pembayaran maksimum pada periode penyesuaian pertama adalah sebesar Rp107.500,00 [Rpl00.000,00 + (Rp100.000,00 x 7,5%)] selanjutnya pembayaran maksimum pada periode penyesuaian kedua adalah sebesar Rp115.560,00 [Rp107.500,00 + (Rp107.500,00 x 7,5%)]; dengan demikian, apabila terjadi kenaikan tingkat bunga pada pinjaman yang tingkat bunganya

www.facebook.com/indonesiapustaka

571

mengambang (floating rate), pembayaran atas pinjaman tersebut maksimum sebesar batas atas yang telah ditetapkan (payment caps). Pagu Pembiayaan/Kredit; Batas maksimum pembiayaan/kredit yang dapat disediakan bank kepada nasabah (credit ceiling). Pailit; Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadaan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya; apabila debitur merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia; sin. bangkrut (bankrupt). Pajak; Dharibah; Iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai belanja negara, dan sebagai alat untuk mengatur kesejahteraan serta perekonomian (tax). Pajak–Norma Penghitungan; Adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Genderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus. Penggunaan Norma Penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal: a. tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau b. pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar. Norma Penghitungan disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian atau data lain, dan dengan memperhatikan kewajaran. Norma Penghitungan akan sangat membantu Wajib Pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto. Pajak–Pengecualian Pajak; Hak yang dijamin undang-undang untuk dibebaskan dari kewajiban membayar pajak karena bukan subjek dan objek pajak, seperti properti yang digunakan untuk tujuan pendidikan, keagamaan, sosial, konsul-konsul, dan wakil diplomat asing (tax exemption) Pajak Langsung; Pajak yang dikenakan secara berkala terhadap orang atau badan sesuai dengan surat ketetapan pajak; pajak ini harus dipikul sendiri oleh wajib pajak (direct tax). Pajak Meterai; Pajak yang dilunasi dengan melekatkan meterai pada hasil produksi tertentu atau dokumen, misalnya rokok, surat saham, dan akta balik nama (stano tax). Pajak Obligasi; Pajak Penghasilan Atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan dan/atau Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek, sehingga penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang perdagangannya dilakukan atau dilaporkan di bursa efek dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 20% bagi wajib pajak dalam negeri. Pajak Penghasilan; income tax; Dharaib ala al-Dakhl; 1. Suatu pajak langsung (direct tax) yang dikenakan oleh pemerintah atas pendapatan (income); Upah, sewa, dividen yang diterima dalam tahun pajak sebagai peralatan kebijakan fiskal (fiscal policy). Pajak pendapatan biasanya dibayar dengan skala progresif. 2. Adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan

www.facebook.com/indonesiapustaka

572

hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif . Pajak Penghasilan–Biaya Syariah; Biaya dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah meliputi: (a) hak pihak ketiga atas bagi hasil; Hak pihak ketiga atas bagi hasil yang dibayarkan merupakan biaya yang dapat dikurangkan. Bagi hasil ini berbeda dari dividen yang dibagikan, terkait dengan status dana yang digunakan. Dividen diberikan atas modal yang ditanamkan pada usaha yang menunjukkan kepemilikan usaha. Sedangkan bagi hasil dibayarkan atas dana pihak ketiga yang digunakan untuk jangka waktu tertentu yang tidak menunjukkan kepemilikan usaha. (b) margin; dan (c) kerugian dari transaksi bagi hasil. Kerugian yang timbul dari transaksi bagi hasil merupakan biaya yang dapat dikurangkan. Kerugian yang timbul harus diteliti lebih lanjut, apabila kerugian tersebut timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana, kerugian tersebut merupakan tanggung jawab pengelola dana. Sedangkan apabila setelah diteliti diketahui bahwa kerugian tersebut timbul dan terjadi bukan karena kelalaian atau kesalahan pengelola dana, kerugian tersebut dibebankan kepada pemilik modal sesuai dengan akad/perjanjian. Pajak Penghasilan–Bukan Subjek; Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 menjelaskan tentang apa yang tidak termasuk objek pajak sebagai berikut: (1) Badan perwakilan negara asing. (2) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat - pejabat lain dari negara asing dan orang - orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. (3) Organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Contoh: WTO, FAO, UNICEF. (4) Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia. Pajak Penghasilan–Kronologi Perubahan UU; Pajak Penghasilan (disingkat PPh) di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Selanjutnya berturut-turut peraturan ini diamandemen oleh (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1991, (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Mulai Juli 2003 sampai Desember 2004, pemerintah menerapkan sistem pajak yang ditanggung pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2003. Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah disesuaikan juga beberapa kali dalam: (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004, berlaku untuk tahun pajak 2005 (sekaligus meniadakan pajak yang ditanggung pemerintah). (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005, berlaku untuk tahun pajak 2006. Pajak Penghasilan–Mutatis Mutandis; Ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan Usaha Berbasis

www.facebook.com/indonesiapustaka

573

Syariah berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemberlakuan secara mutatis mutandis dimaksudkan bahwa ketentuan perpajakan yang berlaku umum berlaku pula untuk kegiatan Usaha Berbasis Syariah. Contoh, perlakuan perpajakan mengenai bunga berlaku pula untuk imbalan atas penggunaan dana pihak ketiga yang tidak termasuk dalam kategori modal perusahaan. Imbalan tersebut dapat berupa hak pihak ketiga atas bagi hasil, margin, atau bonus, sesuai dengan pendekatan transaksi syariah yang digunakan. Pada ketentuan perpajakan secara umum, bunga merupakan penghasilan bagi pihak penerima dan merupakan pengurang penghasilan bagi pihak pembayar. Berkenaan dengan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan, pihak pembayar wajib memotong Pajak Penghasilan atas bunga yang dibayarkan. Pemotongan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2), Pasal 23, dan/atau Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan sesuai dengan transaksi dan lembaga yang bertransaksi. Perlakuan perpajakan tersebut juga berlaku terhadap hak pihak ketiga atas bagi hasil, margin, atau bonus yang timbul dari penggunaan dana pihak ketiga yang tidak termasuk dalam kategori modal perusahaan, sesuai dengan transaksi dan lembaga yang bertransaksi. Pajak Penghasilan–Objek; Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap Tambahan Kemampuan Ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dari mana pun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Pengertian penghasilan dalam Undang-undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Karena Undang-undang PPh menganut pengertian penghasilan yang luas, semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu Tahun Pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (Kompensasi Horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

www.facebook.com/indonesiapustaka

574

Pajak Penghasilan–Perlakuan; Perlakuan Pajak Penghasilan dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah meliputi (a) penghasilan; (b) biaya; dan (c) pemotongan pajak atau pemungutan pajak. Pajak Penghasilan–Potongan pada Syariah; Pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah dilakukan terhadap: (a) hak pihak ketiga atas bagi hasil; (b) bonus; (c) margin; dan (d) hasil berbasis syariah lainnya yang sejenis. Hak pihak ketiga atas bagi hasil, bonus, margin, dan hasil berbasis syariah lainnya yang sejenis merupakan penghasilan yang dibayarkan berkenaan dengan penggunaan dana pihak ketiga yang tidak terkait dengan kepemilikan usaha, contoh: (i) deposito mudharabah menggunakan akad mudharabah. Terhadap para deposan diberikan bagi hasil atas pemanfaatan dana yang disimpan pada bank syariah; (ii) giro pada bank syariah menggunakan akad wadiah (titipan), karena dana yang disimpan dapat ditarik setiap saat. Terhadap pemegang giro, bank syariah tidak menjanjikan hasil yang diberikan, tetapi dapat memberikan bonus yang tidak ditentukan besarnya; dan (iii) pembiayaan murabahah menggunakan prinsip jual beli sehingga memunculkan margin yang merupakan selisih antara dana yang diberikan dan total dana yang harus dikembalikan oleh penerima dana. Karena terkait dengan pembiayaan, bukan semata-mata transaksi jual beli, terhadap margin tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan–Sejarah; Pengenaan pajak langsung sebagai cikal bakal dari pajak penghasilan sudah terdapat pada zaman Romawi Kuno, antara lain dengan adanya pungutan yang bernama tributum yang berlaku sampai dengan tahun 167 Sebelum Masehi. Pengenaan pajak pajak penghasilan secara eksplisit yang diatur dalam suatu Undang-undang sebagai Income Tax baru dapat ditemukan di Inggris pada tahun 1799. Di Amerika Serikat, pajak penghasilan untuk pertama kali dikenal di New Plymouth pada tahun 1643, dengan dasar pengenaan pajak adalah “ a person’s faculty, personal faculties and abilitites”, Pada 1646 di Massachusett dasar pengenaan pajak didasarkan pada “returns and gain”. “Personal faculty and abilities” secara implisit adalah pengenaan pajak pengahasilan atas orang pribadi, sedangkan “Returns and gain” berkonotasi pada pajak penghasilan badan. Tonggaktonggak penting dalam sejarah pajak di Amerika Serikat adalah Undang-Undang Pajak Federal Tahun 1861 yang selanjutnya telah beberapa kali mengalami tax reform, terakhir dengan Tax Reform Act Tahun 1986. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (tax return) yang dibuat pada tahun 1860-an berdasarkan UndangUndang Pajak Federal tersebut telah dipergunakan sampai dengan tahun 1962. Pajak Penghasilan–Subjek; Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut: (1) Subjek pajak pribadi, yaitu setiap orang yang tinggal di Indonesia atau tidak bertempat tinggal di Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari indonesia. (2) Subjek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, pendapatan itu dikenakan pajak. (3) Subjek pajak badan yaitu perkumpulan orang dan/atau

www.facebook.com/indonesiapustaka

575

modal baik melakukan usaha maupun tidak melakukan kegiatan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk usaha apa pun seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. (4) Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21; Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23; Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pajak Penghasilan di Indonesia; Sejarah pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia dimulai dengan adanya tenement tax (huistaks) pada 1816, yakni sejenis pajak yang dikenakan sebagai sewa terhadap mereka yang menggunakan bumi sebagai tempat berdirinya rumah atau bangunan. Pada periode sampai dengan tahun 1908 terdapat perbedaan perlakuan perpajakan antara penduduk pribumi dan orang Asia dan Eropa, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa terdapat banyak perbedaan dan tidak ada uniformitas dalam perlakuan perpajakan Tercatat beberapa jenis pajak yang hanya diperlakukan kepada orang Eropa seperti “patent duty”. sebaliknya business tax atau bedrijfsbelasting untuk orang pribumi. Di samping itu, sejak 1882 hingga 1916 dikenal adanya Poll Tax yang pengenaannya berdasarkan status pribadi, pemilikan rumah dan tanah. Pada 1908 terdapat Ordonansi Pajak Pendapatan yang diperlakukan untuk orang Eropa, dan badan-badan yang melakukan usaha bisnis tanpa memperhatikan kebangsaan pemegang sahamnya. Dasar pengenaan pajaknya penghasilan yang berasal dari barang bergerak maupun barang tak gerak, penghasilan dari usaha, penghasilan pejabat pemerintah, pensiun dan pembayaran berkala. Tarifnya bersifat proporsional dari 1%, 2% dan 3% atas dasar kriteria tertentu. Selanjutnya, 1920 dianggap sebagai tahun unifikasi, saat dualistik yang selama ini ada saat dihilangkan dengan diperkenalkannya General Income Tax yakni Ordonansi Pajak Pendapatan yang Dibaharui Tahun 1920 (Ordonantie op de Herziene Inkomstenbelasting 1920, Staatsblad 1920 1921, No. 312) yang berlaku baik bagi penduduk pribumi, orang Asia maupun orang Eropa. Dalam Ordonansi Pajak Pendapatan ini telah diterapkan asas-asas pajak penghasilan. yakni asas keadilan

www.facebook.com/indonesiapustaka

576

domisili dan asas sumber. Karena desakan kebutuhan dengan makin banyaknya perusahaan yang didirikan di Indonesia seperti perkebunan-perkebunan (ondememing), pada tahun 1925 ditetapkanlah Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925 (Ordonantie op de Vennootschapbelasting), yakni pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan, yang terkenal dengan nama PPs (Pajak Perseroan). Ordonansi ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan antara lain dengan UU No. 8 Tahun 1967 tentang Penisbahan dan Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan Tahun 1925 yang dalam praktik lebih dikenal dengan UU MPO dan MPS. Perubahan penting lainnya adalah dengan UU No. 8 Tahun 1970 dengan fungsi pajak mengatur/regulerend dimasukkan ke dalam Ordonansi PPs 1925., khususnya tentang ketentuan “tax holiday”. Ordonasi PPs 1925 berlaku sampai dengan 31 Desember 1983, yakni pada saat diadakannya tax reform. Pada awal tahun 1925an, yakni dengan mulai berlakunya Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan dengan perkembangan pajak pendapatan di Negeri Belanda, maka timbul kebutuhan untuk merevisi Ordonansi Pajak Pendapatan 1920, yakni dengan ditetapkannnya Ordonasi Pajak Pendapatan Tahun 1932 (Ordonantie op de Incomstenbelasting 1932, Staatsblad 1932, No. 111) yang dikenakan kepada orang pribadi (Personal Income Tax). Asas-asas pajak penghasilan telah diterapkan kepada penduduk Indonesia; kepada bukan penduduk Indonesia hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang dihasilkannnya di Indonesia; Ordonansi ini juga telah mengenal asas sumber dan asas domisili. Dengan makin banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia, kebutuhan akan mengenakan pajak terhadap pendapatan karyawan perusahaan muncul. Maka pada 1935 ditetapkanlah Ordonansi Pajak Pajak Upah (loanbelasting) yang memberi kewajiban kepada majikan untuk memotong Pajak Upah/gaji pegawai yang mempunyai tarif progresif dari 0% sampai dengan 15%. Pada zaman Perang Dunia II diberlakukan Oorlogsbelasting (Pajak Perang) menggantikan ordonansi yang ada dan pada 1946 diganti dengan nama Overgangsbelasting (Pajak Peralihan). Dengan UU Nomor 21 Tahun 1957 nama Pajak Peralihan diganti dengan nama Pajak Pendapatan Tahun 1944 yang disingkat dengan Ord. PPd. 1944. Pajak Pendapatan sendiri disingkat dengan PPd. Saja. Ord. PPd. 1944 setelah beberapa kali mengalami perubahan terutama dengan perubahan tahun 1968, yakni dengan adanya UU No. 8 Tahun 1968 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932, dan Pajak Perseroan 1925, yang lebih terkenal dengan “UU MPO dan MPS”. Perubahan lainnya adalah dengan UU No. 9 Tahun 1970 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 1983, yakni dengan diadakannya tax reform di Indonesia. Pajak Penjualan; Pajak tidak langsung yang dikenakan oleh pengusaha atas penyerahan barang oleh pabrik atau atas barang-barang impor (sales tax). Pajak Perseroan; Dharaib al-Syarikat; Pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, dikenakan atas laba yang diperoleh menurut ketentuan undang-undang (corporation tax).

www.facebook.com/indonesiapustaka

577

Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Dharibah an-Nama’ al-Mali; Pajak yang dikenakan pada setiap proses transaksi atau produksi. Pajak Proporsional; kewajiban membayar pajak yang ditetapkan secara proporsional dengan pendapatan yang diterima (proportional tax). Pajak Tak-Langsung; Pajak yang dikenakan atas surat tanda bukti, perbuatan, atau peristiwa; pajak ini dipungut tanpa surat ketetapan pajak (indirect tax). Pajak Tanah (Kharaj); Besar pajak yang dipungut dari tanah yang terdiri atas dua jenis: pertama “pajak tugas” dengan cara menentukan jumlah tertentu yang diambil dari produksinya dan “pajak persentasi” dengan cara menentukan persentasi tertentu. Pajak Tangguhan (Deferred Tax); Transaksi yang timbul sebagai akibat penerapan PSAK mengenai akuntansi pajak penghasilan. Pajak Tersembunyi; Pajak tidak langsung yang dimasukkan dalam harga barang atau jasa, misalnya cukai tembakau (hidden tax). Pajak Waralaba; Pajak yang dipungut terhadap perusahaan waralaba (franchise lax). Paket Pensiun; Sistem yang dipakai oleh perusahaan atau instansi untuk menyediakan dana guna pembayaran pensiun kepada pegawainya yang menurut peraturan perusahaan tidak dapat bekerja lagi (pension plan). Pangsa Pasar; 1. Bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang yang mencerminkan golongan konsumen menurut ciri khasnya, seperti tingkat pendapatan, umur, jenis kelamin, pendidikan, dan status sosial (market segment). 2. Bagian pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan dan seluruh potensi jual; biasanya dinyatakan dalam persen (market share). PAPI; Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. PAPSI; Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Paradigma Transaksi Syariah; Berikut ini adalah beberapa paradigma transaksi syariah: (1) Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (al-falah). (2) Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik (good governance) dan disiplin pasar (market discipline) yang baik. (3) Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertical dengan Tuhan maupun interaksi horisontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan stakeholder entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis. Paripasu; Sesuatu yang mempunyai fungsi, nilai, ataupun hal-hal lain yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

578

diberlakukan sama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dan/atau dibuat sebelumnya (paripassu). Paritas; Perbandingan nilai antara suatu komoditas dan komoditas lain atau perbandingan nilai mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain (parity). Partai Carter; Perjanjian tertulis antara pemilik kapal dan pihak lain mengenai penyediaan kapal untuk mengangkut orang atau barang pada waktu atau perjalanan tertentu; sering kali perjanjian tertulis ini digunakan oleh pemilik kapal sebagai jaminan untuk memperoleh kredit dari bank (charter party). Participation Share; Penyertaan mudharabah. Partisipasi Ekuitas; Pembelian saham perusahaan oleh lembaga keuangan sebagai tindakan sementara untuk membantu perusahaan yang bersangkutan dengan modal menjelang penjualan saham tersebut kepada masyarakat (equity partisipotion). Pasar; As-Suuq; 1. Tempat umum untuk menjual dan membeli barang; 2. Bertemunya penjual dan pembeli barang atau jasa, tidak selalu harus ada tempat secara fisik, misalnya pasar uang (market). Pasar–Prinsip Pasar; Pasar dalam Islam Minimal memiliki prinsip-prinsip berikut: (a) Prinsip kebebasan, (b) Tanggungjawab; (c) Kerja sama; (d) Keadilan. Pasar Bearish; kebalikan dari Bullish di mana reksadana akan meminimumkan risiko dengan memilih obligasi. Pasar Bebas; Kondisi pasar yang memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk membeli dan menjual barang, yang harga penjualan dan pembeliannya ditentukan oleh penawaran dan permintaan (free market). Pasar Berjangka; Pasar tempat jual beli komoditas, mata uang asing, dan surat berharga yang penyerahannya dilakukan pada waktu mendatang; sin. pasar devisa berjangka; ant. pasar tunal (forward market; future market). Pasar Bullish; Jika perdagangan saham dalam keadaan ramai (frekuensi perdagangan tinggi) yang ditandai meningkatnya IHSG secara terus-menerus biasanya reksadana dengan sasaran keseimbangan akan memilih saham-saham blue chips sebagai portofolionya. Pasar Derivative; Adalah merupakan pasar keuangan bagi perdagangan derivatif. Pasar derivatif ini dapat dibagi lagi menjadi 2 yaitu bursa berjangka derivatif dan perdagangan derivatif di luar bursa (Over-the-counter). Pasar Gelap; Pasar uang yang transaksinya bertentangan dengan peraturan pemerintah (black market). Pasar Keuangan–Jenis; Pasar keuangan dapat dibagi kedalam beberapa subjenis seperti: (1) Pasar modal yang terdiri atas pasar primer dan pasar sekunder yang terbagi lagi menjadi: (a) pasar saham, yang merupakan sarana pembiayaan melalui penerbitan saham, dan merupakan sarana perdagangan saham. (b) Pasar obligasi, yang merupakan sarana pembiayaan melalui penerbitan obligasi dan merupakan sarana perdagangan obligasi. (2) Pasar komoditi, yang memfasilitasi perdagangan komoditi. (3) Pasar keuangan, yang merupakan sarana pembiayaan

www.facebook.com/indonesiapustaka

579

utang jangka pendek dan investasi. (4) Pasar derivatif, yang merupakan sarana yang menyediakan instrumen untuk mengelola risiko keuangan. Pasar berjangka, yang merupakan sarana yang menyediakan stadardisasi kontrak berjangka bagi perdagangan suatu produk pada suatu tanggal pada masamendatang. (5) Pasar asuransi, yang memfasilitasi redistribusi dari berbagai risiko. (6) pasar valuta asing, yang memfasilitasi perdagangan valuta asing. Pasar Keuangan–Manfaat; Tanpa adanya pasar keuangan, peminjam uang (kreditur) akan mengalami kesulitan dalam menemukan debitur yang bersedia untuk memberikan pinjaman kepadanya. Pengantara seperti bank membantu dalam melakukan proses ini, di mana bank menerima deposito dari nasabahnya yang memiliki uang untuk ditabung dan kemudian bank dapat meminjamkan uang ini kepada orang yang berniat untuk meminjam uang. Bank biasanya memberikan pinjaman uang dalam bentuk kredit dan kredit pemilikan rumah. Pasar Keuangan; Adalah merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau koporasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan (seperti saham dan obligasi), Dalam sekuritas komoditas dimungkinkan dapat melakukan pembelian dan penjualan awal atas produk-produk sumber alam seperti produk pertanian dan Pertambangan dan lain sebagainya. Pasar keuangan dapat berarti: (1) Suatu sistem pasar yang memfasilitasi terjadinya perdagangan antarproduk dan turunan keuangan seperti misalnya bursa efek yang memfasilitasi perdagangan saham, obligasi dan waran. (2) Pertemuan antara pembeli dan penjual untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara termasuk penggunaan bursa efek, secara langsung antara penjual dan pembeli (over-the-counter). Pasar Keuangan Syariah; Tempat memperjualbelikan instrumen keuangan jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, seperti Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA); (Islamic Financial Market). Pasar Keuangan; Pasar uang dan pasar modal dalam suatu sistem keuangan; pasar uang mempunyai kegiatan berupa pembelian dan penjualan instrumen kredit dengan jangka waktu yang pendek/kurang dari satu tahun; pasar modal mempunyai kegiatan berupa pembelian dan penjualan instrument kredit dengan jangka waktu yang panjang (lebih dari satu tahun) dan instrumen modal (financial market). Pasar Kredit Terbuka; Aktivitas di pasar terbuka yang memungkinkan pialang melakukan pembiayaan jangka pendek dengan membeli dan menjual kembali surat berharga komersial (open market credit). Pasar Lesu; Kondisi pasar yang ditandai menurunnya harga surat berharga dan komoditas pada hari tersebut (market off). Pasar Modal; 1. Kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 2. Pasar yang merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi (capital market).

www.facebook.com/indonesiapustaka

580

Pasar Modal Syariah; Kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pasar Modal Syariah–Aplikasi; Ada beberapa prinsip dasar untuk membangun sistem pasar modal yang sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan untuk implementasinya memang dibutuhkan proses diskursus yang panjang. Prinsip tersebut, antara lain, tidak diperkenankannya penjualan dan pembelian secara langsung. Saat ini, jika seseorang ataupun sebuah perusahaan ingin menjual atau membeli saham, dia akan menggunakan jasa broker atau pialang. Kemudian broker tersebut akan menghubungi jobbers dan menyampaikan maksud untuk bertransaksi, baik dalam pembelian maupun penjualan saham. Kemudian para jobber ini menawarkan 2 rate harga, yaitu rate harga yang akan dibelinya yang biasanya lebih rendah dan rate harga yang akan dijualnya yang biasanya lebih tinggi. Selanjutnya para jobber berkewajiban untuk membeli saham tersebut. Transaksi model ini memberikan 2 implikasi. Yang pertama, para jobber akan melakukan pembelian saham meskipun mereka belum tentu membutuhkannya. Mereka membeli saham dengan harapan akan dapat menjualnya kembali kepada pihak yang memerlukan. Hal ini akan membuka pintu spekulasi. Para spekulan mengetahui bahwa mereka dapat membeli saham yang menguntungkan dari pasar karena para jobber ini mampu menyediakan ready stock. Begitu pula bila saham tersebut ternyata kurang menguntungkan, mereka secara cepat dapat pula melepasnya. Implikasi selanjutnya adalah perubahan harga hanya ditentukan oleh kekuatan pasar, dengan tidak ada perubahan yang berarti dari nilai intrinsik saham. Dalam ajaran Islam, aturan pasar modal harus dibuat sedemikian rupa untuk menjadikan tindakan spekulasi sebagai sebuah bisnis yang tidak menarik. Untuk itu, prosedur pembelian/penjualan saham secara langsung tidak diperkenankan. Prosedurnya, setiap perusahaan yang memiliki kuota saham tertentu memberikan otoritas kepada agen di lantai bursa, untuk membuat deal atas sahamnya. Tugas agen ini adalah mempertemukan perusahaan tersebut dengan calon investor, dan bukan membeli atau menjualnya secara langsung. Saham-saham tersebut dijual ataupun dibeli jika memang tersedia. Jika banyak pihak yang menginginkan saham tertentu, maka mereka terlebih dahulu harus terdaftar sebagai applicant, dan saham tersebut kemudian dijual/dibeli dengan prinsip first-come-first-served (siapa datang dulu dia dilayani, Red). Determinasi harga saat ini, harga saham ditentukan oleh kekuatan supply dan demand. Sedangkan dalam aturan Islam, penentuan harga saham berbeda dari penentuan harga seperti yang terjadi pada saat ini. Jika kita melihat balance sheet dari joint stock company, terlihat bahwa aset sama dengan modal saham ditambah dengan kewajiban. Aset tersebut merupakan representasi dari modal, dengan kewajiban diasumsikan sama dengan nol. Sehingga, sertifikat sahamnya memiliki nilai tertentu, yang nilainya akan sama dengan nilai asetnya. Setiap harga saham yang di atas atau di bawah nilai asetnya, tidak menunjukkan kondisi sesungguhnya. Tetapi, kekuatan pasar

www.facebook.com/indonesiapustaka

581

mampu membuat harga saham tersebut berada di atas/di bawah nilai asetnya. Dalam pandangan Islam, untuk mencegah terjadinya distorsi ini, harga saham harus sesuai dengan nilai intrinsiknya. Adapun formula perhitungannya adalah harga saham sama dengan modal saham + keuntungan – kerugian + akumulasi keuntungan – akumulasi kerugian, yang kesemuanya dibagi dengan jumlah saham (Muhammad Akram, Issues in Islamic Economics). Formula ini akan memberikan nilai sebenarnya dari sertifikat saham, dan akan lebih menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk membeli atau menjual pada berbagai level harga kecuali berdasarkan regulasi harga yang telah ditetapkan. Pertanyaan, apakah dengan kebijakan seperti ini, para spekulan tidak akan tertarik dengan aktivitas spekulasinya? Ada dua alasan yang menjelaskan hal ini. Harga tidak akan berubah dengan cepat. Harga dideklarasikan sejak tanggal balance sheet dan berlaku hingga tanggal balance sheet berikutnya. Selain itu, membeli ataupun menjual saham bukanlah pekerjaan mudah, dan banyak menimbulkan ketidakpastian. Para spekulan tidak akan gegabah di dalam membeli saham sebelum tanggal balance sheet. Hal ini akan mereduksi aktivitas spekulasi. Prinsip dasar lainnya adalah penelitian account books secara cermat. Praktik standar manajemen bisnis dan akunting harus diterapkan pada semua perusahaan yang telah memiliki kuota saham tertentu. Kemudian, perlu ada proses audit dan investigasi secara mendadak untuk meneliti kebenaran dari balance sheet suatu perusahaan. Selain itu, tiap perusahaan harus diminta untuk mengumumkan posisi keuangannya setiap tiga bulan sekali, sehingga publik akan tahu berapa sesungguhnya nilai intrinsik dari sahamnya minimal 4 kali dalam setahun. Tentu saja tanggal penutupan suatu perusahaan akan berbeda dari perusahaan lainnya, sehingga tanggal pengumuman posisi keuangannya pun akan berbeda-beda. Dengan demikian, hampir setiap minggu sepanjang tahun, akan ada penutupan dan pengumuman posisi keuangan, dan hal ini akan tetap membuat pasar aktif sepanjang tahun. Prinsip dasar ini juga melarang perusahaan untuk menjual saham mereka sendiri. Perusahaan selanjutnya dilarang untuk menjual sahamnya sendiri di pasar tanpa ada izin dari pencatat/pendaftar Join Stock Company. Selain itu, ada larangan pemberian kredit untuk tujuan spekulasi. Pemberian pinjaman dana untuk tujuan spekulasi di pasar modal sangat dilarang dalam Islam. Forward transaction Salah satu bagian besar dari spekulasi bisnis adalah adanya forward transaction, di mana dua pihak yang bertransaksi bersepakat untuk melakukan pengiriman pada tanggal tertentu pada masamendatang. Biasanya antara satu hingga dua belas bulan setelah tanggal transaksi. Di London Stock Exchange, forward transaction ini telah dilarang dalam skala yang lebih luas. Selain itu, juga tidak dibolehkan adanya short selling. Ini adalah menjual saham sebelum seseorang memilikinya, dengan harapan dapat membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah. Contango juga tidak diperbolehkan. Ada dua alasan mengapa contango tidak akan terjadi dalam pasar modal syariah. Pertama, harga tidak akan berubah cepat karena harga ditentukan oleh nilai intrinsik dari saham. Kemudian yang kedua, dana untuk contango yang bersumber dari riba tidak akan tersedia karena

www.facebook.com/indonesiapustaka

582

Islam melarang riba atau sejenisnya. Begitu juga transaksi option, baik single option maupun double option keduanya tidak diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana ditegaskan Mishkat dalam Kitab al-Bai. Adanya pengawasan terhadap keseluruhan aktivitas pasar modal. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pasar modal syariah, sekaligus untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari nilai-nilai Islam, diperlukan adanya lembaga yang memiliki otoritas penuh, yang beranggotakan tidak hanya ahli keuangan saja, tetapi juga pakar hukum/syariah Islam. Pasar Modal Syariah–Perkembangan; Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia secara umum ditandai oleh berbagai indikator di antaranya adalah semakin maraknya para pelaku pasar modal syariah yang mengeluarkan efek-efek syariah selain saham-saham dalam Jakarta Islamic Index (JII). Dalam perjalanannya perkembangan pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan, sebagai gambaran bahwa setidaknya terdapat beberapa perkembangan dan kemajuan pasar modal syariah yang patut dicatat hingga 2004, di antaranya adalah telah diterbitkan 6 (enam) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan industri pasar modal. Adapun ke enam fatwa dimaksud adalah 1. No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham 2. No. 20/ DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah 3. No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah; 4. No. 33/DSN-MUI/ IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah; 5. No. 40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip syariah di Bidang Pasar Modal; 6. No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah. Fatwa-fatwa tersebut di atas mengatur prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal yang meliputi bahwa suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah secara tertulis dari DSN-MUI. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh sertifikat/predikat syariah dari DSN-MUI, yaitu bahwa calon emiten terlebih dahulu harus mempresentasikan terutama struktur bagi hasilnya dengan nasabah/investor, struktur transaksinya, bentuk perjanjiannya seperti perjanjian perwaliamanatan dan lain-lain. Pasar Naik; Pasar sekuritas atau komoditas dengan kecenderungan harga meningkat karena dikuasai spekulan beli (bull market). Pasar Pembeli; Pasar yang ditandai oleh penawaran yang secara nisbi melebihi permintaan sehingga harga cenderung menurun dan menguntungkan pembeli (buyer’s market). Pasar Penjual; Pasar yang ditandai oleh permintaan yang secara nisbi melebihi penawaran karena terdapat kelangkaan barang di pasar sehingga harga barang cenderung meningkat; dalam kondisi ini pasar dikuasai oleh penjual sehingga pada tingkat berapa pun harga yang ditawankan oleh penjual, barang akan tetap dibeli oleh pembeli; misalnya, apabila tenjadi kelangkaan Sembilan bahan pokok (sembako), harga yang tercipta di pasar merupakan patokan harga yang ditetapkan sendiri oleh penjual (sellers market). Pasar Perdana; Adalah pasar dengan surat berharga yang baru diperdagangkan oleh suatu perusahaan. Penjualan perdana surat berharga diperdagangkan pada pasar

www.facebook.com/indonesiapustaka

583

yang sudah tersedia sebelumnya di perdagangan di bursa/pasar sekunder. Pada pasar ini diperdagangkan dengan harga emisi. Pasar Perdana–pada SBSN; Kegiatan penawaran dan penjualan SBSN baik di dalam maupun di luar negeri untuk pertama kalinya. Pasar Primer; Pasar emisi sekuritas baru; pasar ini dibedakan dari pasar sekunder yang mempenjualbelikan sekuritas yang telah diterbitkan dan dijual sebelumnya (primary market) Pasar Saham Syariah; Tempat memperjualbelikan surat berharga syariah, seperti Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia (Islamic stock market). Pasar Sekunder; 1. Pasar di mana surat berharga diperdagangkan kepada pasar yang sudah tersedia sebelumnya. Penjualan surat berharga setelah pasar perdana berakhir, pada pasar ini surat berharga diperdagangkan dengan harga kurs. 2. Bursa/pasar tempat surat berharga diperjualbelikan antarinvestor di luar pasar perdana/primer (secondary market). Pasar Sekunder–pada SBSN; Kegiatan perdagangan SBSN yang telah dijual di Pasar Perdana baik di dalam maupun di luar negeri. Pasar Sepi; (umum); keadaan tingkat jual sangat tinggi tetapi tingkat belinya sangat kecil, terdapat kesenjangan suku bunga, daya beli konsumen yang menurun, dan berbagai faktor lain yang membuat tingkat penjualan menjadi sarngat rendah; (Investasi): keadaan perubahan harga sarngat kecil dan tiagkat investasi sangat rendah (dead market). Pasar Spot; Pasar barang atau valas yang pembeiian atau penjualannya dilakukan dengan transaksi spot (spot market). Pasar Terbuka; Kondisi pasar yang pembentukan harganya terjadi semata-mata atas dasar persaingan bebas tanpa adanya batasan dari pembeli ataupun penjual (open market). Pasar Turun; Keadaan pasar dengan kecenderungan harga saham atau obligasi menurun karena lebih banyak transaksi jual; penurunan harga saham, biasanya, disebabkan oleh antisipasi penurunan kegiatan ekonomi, sedangkan pada penurunan harga obligasi disebabkan oleh kegiatan suku bunga (bear market). Pasar Uang; Money Market; 1. Pasar di mana diperdagangkan surat-surat berharga jangka pendek. Pasar valuta asing (foreign exchange market) adalah pasar di mana diperdagangkan surat-surat berharga dalam suatu mata uang dengan melibatkan mata uang lain. 2. Pasar instrumen jangka pendek sertifikat deposito yang dapat dipindahtangankan, misalnya sertifikat deposito Eurodolar, surat berharga komersial (commercial paper), dan treasury bills kesamaan di antara instrumen tersebut adalah bensifat likuid dan aman; pasar uang ini dioperasikan oleh para diler. Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS); Kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing. Pasar Uang Ketat; Kondisi pasar uang yang ditandai oleh tingkat penawaran uang lebih rendah daripada permintaan yang cenderung mengakibatkan naiknya tingkat suku bunga (tight money market).

www.facebook.com/indonesiapustaka

584

Pasar Uang Syariah–Tujuan; (1) Untuk memelihara posisi likuiditas yang cukup bagi Bank sepanjang waktu; (2) Untuk memaksimalkan yield pendapatan atas investasi dana-dana jangka pendek; (3) Untuk berpartisipasi dalam Pasar Uang Syariah dan membangun sensitifitas terhadap perkembangan tingkat bagi hasil di Pasar Uang Syariah. Pasar Valuta Asing (foreign exchange market); Pasar tempat diperdagangkan suratsurat berharga dalam suatu mata uang dengan melibatkan mata uang lain. Pascawaktu; Waktu yang dijadikan dasar untuk menentukan apakah suatu transaksi telah berlangsung pada hari kerja yang bersangkutan, atau pada hari kerja berikutnya; waktu tersebut dapat merupakan jam kliring, jam kas, dan jam kerja bagi bank (after hours). Pasiva Lancar; Utang atau kewajiban lain yang harus diselesaikan dalam waktu tidak melebihi jangka waktu satu tahun (current habilifies). Patokan Kurs Devisa; Penetapan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain secara tetap; dilakukan dengan cara membeli dan menjual devisa untuk memengaruhi pasar sehingga mencapai kurs yang diinginkan (pegged exchange rates). Paying Agent; Lembaga pembayar. Payment Point; Kegiatan pembayaran atau penyetoran transaksi tertentu antara lain gaji pegawai, tagihan listrik, dan tagihan telepon melalui kerja sama antara bank dan nasabah bank. PBI (Peraturan Bank Indonesia); Peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia mengenai perbankan di Indonesia. PBI Acuan Bank Syariah; PBI yang mengatur sistem prosedur dan operasional bank syariah maupun perbankan secara umum yang dijadikan acuan oleh bank syariah, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/7/PBI/2000 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/10/PBI/2003 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/25/PBI/2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/7/PBI/2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan

www.facebook.com/indonesiapustaka

585

Bank Indonesia Nomor: 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/35/PBI/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/ PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/13/ PBI/2006 TEntang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/ PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/23/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/ PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh bank umum konvensional. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/7/ PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/16/PBI/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/4/PBI/2007 tentang Pencabutan Beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia Mengenai Prinsip Kehati-Hatian Perbankan. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/7/PBI/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksana-

www.facebook.com/indonesiapustaka

586

kan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/9/PBI/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/24/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/11/ PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/23/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/24/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/25/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/27/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/9/ PBI/2008 tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum Menjadi Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat Dalam Rangka Konsolidasi. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/13/ PBI/2009 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/2/PBI/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Peraturan

www.facebook.com/indonesiapustaka

587

Bank Indonesia Nomor: 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/29/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/31/PBI/2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/ PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pedagang; Orang yang membeli dan menjual barang dengan niat dagang. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI); Petunjuk pelaksananaan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan bank. Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB); Panduan bagi bank dalam menyusun Kebijaksanaan Perkreditan Bank (KPB), yaitu (1) KPB harus mampu mengawasi portofolio perkreditan secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian kreidit secara individual; (2) KPB juga harus memiliki standar atau ukuran yang mengandung unsur pengawasan intern pada semua tahapan dalam proses pemberian kredit. Pegadaian Syariah; Adalah lembaga gadai syariah. Pegadaian Syariah–Konsep Lembaga Gadai Syariah; Walaupun cikal bakal lembaga gadai berasal dari Italia yang kemudian berkembang keseluruh dataran Eropa, perjanjian gadai ada dan diajarkan dalam Islam. Fikih Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut “rahn”, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang. Dasar hukum rahn adalah Alquran, khususnya surat Al Baqarah ayat 282 yang mengajarkan agar perjanjian hutang piutang itu diperkuat dengan catatan dan saksi-saksi, serta ayat 283 yang membolehkan meminta jaminan barang atas hutang. Alquran, Surat Al Baqarah, ayat 282 menyatakan: “Hai orangorang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan persaksikanlah dengan dua orang sakasi orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa, seorang lagi mengiangatkanya.“ Alquran, Surat Al Baqarah, ayat 283 menyatakan: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).“ Dasar hukum lainnya adalah sunnah Rasul, khususnya yang meriwayatkan Nabi Muhammad saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan harga yang diutang dengan jaminan berupa baju besinya. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah ra., berkata: “Rasullulah saw. pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau.“ Dasar hukum berikutnya adalah Ijma’ ulama atas hukum mubah (boleh) perjanjian gadai. Selanjutnya yang menyangkut segi-segi teknis, seperti ketentuan tentang siapa yang harus menanggung biaya

www.facebook.com/indonesiapustaka

588

pemeliharaan selama marhun berada di tangan murtahin, tatacara penentuan biayanya, dsb., adalah ijtihad yang dilakukan para fuqaha. Pegadaian Syariah–Ketentuan; Ketentuan mengenai syarat, rukun, dan hal-hal lain terkait dengan pegadaian syariah, sama dengan ketentuan pada Rahn. Lihat Rahn. Pegawai Bank Syariah; Setiap orang yang bekerja dan tercatat dalam administrasi kepegawaian bank syariah. Pejabat Eksekutif; Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi dan/ atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank syariah seperti kepala divisi, pemimpin Kantor Cabang, atau kepala satuan kerja audit internal. Pekan Raya; Tempat untuk memamerkan dan mendemonstrasikan barang dagangan atau hasil produksi dalam rangka promosi usaha dalam masa tertentu (trade fair). Pekerja; 1. Faktor produksi berupa tenaga kerja dan kegiatan manusia yang ikut dalam proses produksi atas dasar upah; sin; tenaga kerja (labour). 2. Orang yang dapat memenuhi kebutuhannya karena memiliki kemampuan bekerja. Dalam sebuah hadis dikatakan: (Tidak dihalalkan zakat bagi orang kaya dan orang yang memiliki kemampuan bekerja). (HR. Perawi yang empat). Pekerja Kantor; Pekerja yang banyak menggunakan daya pikiran dalam melakukan pekerjaan (white-color worker). Pekerja Paruh Waktu; Pekerja yang bentugas hanya dalam sebagian waktu dari ketentuan waktu kerja normal, misalnya seseorang yang ditunjuk sebagai staf ahli atau jabatan lain pada suatu perusahaan yang hanya bekerja selama tiga hari dalam seminggu (part time staff). Pekerja Tak Terlatih; Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan tertentu yang tidak memerlukan latihan atau keterampilan khusus untuk melaksanakannya (unskilled labour). Pekerja Terlatih; Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan tertentu yang memerlukan pelatihan dan keterampilan untuk dapat melaksanakannya (skilled labour). Pelabuhan Bebas; Daerah perdagangan bebas yang biasanya meliputi seluruh daerah pelabuhan yang merupakan bagian pelabuhan di luar pabean untuk membongkar, menyimpan, dan membungkus kembali barang impor tanpa dikenakan bea masuk, misalnya pelabuhan di Hong Kong dan Singapura (free port). Pelaku Pasar; Pihak yang menggerakkan pasar sekunder dengan melakukan aktivitas jual beli surat-surat berharga (market maker). Pelarian Modal; Perpindahan uang dalam jumlah besar dari suatu negara ke negara lain untuk mencari keuntungan yang lebih besar atau untuk menghindari.kerugian akibat memburuknya ekonomi atau politik di negara asal (capital flight; flight of capital). Pelayanan Bank Terpadu; 1. Strategi pemasaran yang selektif untuk menarik, memelihara, dan meningkatkan hubungan baik dengan nasabah bank; pelayanan bank terpadu mengusahakan untuk memberi kepuasan dalam pelayanan keuangan yang diperlukan nasabah bank; 2. Program yang menawarkan suatu paket pelayanan perbankan terpadu kepada nasabah bank; sering kali nasabah

www.facebook.com/indonesiapustaka

589

ditawari biaya yang lebih rendah bendasarkan jenis akun yang dimiliki (relation banking). Peleburan Bank; Perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Peleburan Usaha; Peleburan usaha kecil ke dalam perusahaan yang telah mapan sehingga identitas asli dari usaha kecil tersebut tidak tampak lagi (absorbtion). Pelimpahan Wewenang; Penyerahan sebagian hak wewenang dari atasan kepada bawahan (delegation of authority). Pelindung Ahli Wairis; Pengampu atas seorang ahli waris yang masih di bawah umur yang juga dicantumkan namanya dalam wasiat pewaris (testamentary guardian). Peluang Penunjang Usaha; Faktor yang dapat dijadikan penunjang bagi pembentukan suatu usaha; misalnya dalam pembukaan kantor cabang suatu bank, faktor yang harus diperhitungkan, antara lain, adalah letak kantor, faktor kependudukan, industri, perdagangan, dan juga jumlah bank lain (catchment area). Pelunasan; Pembayaran utang surat berharga atau saham preferen sebelum jatuh tempo dengan nilai pari atau harga premi; saham reksadana dilunasi pada nilai bersih aset jika terjadi likuidasi (redemption). Pelunasan Kredit Sekaligus; Kredit yang pelunasan pokok dan bunganya dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo; karena debitur sudah tidak memiliki sumber dana untuk pelunasan kreditnya, dilakukan penyesuaian terhadap suku bunga kredit, pencairan aset debitur, atau penjualan agunan yang dikuasai; cara pelunasan kredit seperti ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan pemberian fasititas pinjaman nirkala (evergreen loan) (bullet loan). Pelunasan Sebagian; 1. Berkurangnya sebagian utang karena nasabah melunasi sebagian dari saldo kartu kredit, hipotek, atau kredit dengan angsuran yang terutang; 2. Pendanaan kembali suatu emisi obligasi yang dilunasi dengan emisi obligasi baru yang lebih kecil dalam rangka mengurangi biaya bunga, misalnya suatu perusahaan yang beberapa tahun yang lalu menerbitkan obligasi sebesar Rp100 juta pada 13%, melunasi kembali utang itu dengan emisi baru Rp80 juta dengan hasil pendapatan 9% (paydown). Pemakai Data Computer; Pihak yang memerlukan hasil pengolahan data dalam sistem pengolahan data elektnonik (SPDE) (user). Pemantauan Risiko; Dalam rangka melaksanakan pemantauan Risiko, Bank wajib sekurang-kurangnya melakukan: a. evaluasi terhadap eksposur Risiko; b. penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi dan sistem informasi Manajemen Risiko yang bersifat material. Pemasang Hak Tanggungan; Orang yang memasang hak tanggungan atas harta tetapnya sebagai jaminan atas kredit yang diterima dari bank (mortgagor). Pemasaran; Kegiatan yang mempercepat perpindahan barang dan jasa dari sentra produsen ke sentra konsumen, yaitu semua yang berkaitan dengan iklan, distribusi,

www.facebook.com/indonesiapustaka

590

perdagangan, rencana produk, promosi, publisitas, penelitian dan pengembangan, penjualan, pengangkutan, serta penyimpanan barang, dan jasa (marketing). Pemasaran Berjenjang; Lihat MLM (Multi Level Marketing). Pemasaran Viral; Lihat MLM–Pemasaran viral. Pembajakan Tenaga Kerja; Penarikan tenaga kerja dan perusahaan lain dengan memberikan upah yang lebih tinggi atau lingkungan kerja yang lebih baik (labour piracy). Pembanding yang Relevan; Adalah informasi sejenis dalam industri yang dapat diperbandingkan antara lain informasi rata-rata tingkat rasio kecukupan modal bagi industri perbankan. Pembatasan Risiko; Kontrak untuk pembelian yang akan datang yang merupakan gabungan antara pembelian sejumlah mata uang tertentu dan kontrak opsi; pembatasan ini mengurangi kerugian akibat depresiasi mata uang sampai jumlah yang telah disetujui dan memberikan pilihan kepada pemegang opsi untuk samasama menanggung risiko (range forward). Pembayar Zakat (Muzakki); Orang yang hartanya dikenakan kewajiban zakat. Seorang pembayar zakat disyaratkan harus muslim dan tidak disyaratkan balig atau berakal menurut pendapat jumhur ulama fikih. Pembayaran Pajak Impor; Fasiltas yang diberikan kepada nasabah atau importir untuk membayar pajak dalam rangka import secara on-line sebagai syarat mengeluarkan barangnya dari gudang kantor bea cukai. Pembelanjaan Hak Milik (Al-Infâq); Setiap muslim hanya dimubahkan untuk membelanjakan hartanya di jalan yang dihalalkan oleh Allah. Jika hartanya dibelanjakan di jalan yang diharamkan, meskipun sedikit, hukumnya tetap haram. Inilah yang disebut dalam istilah fikih dengan israf wa tabdzîr. Pembelanjaan harta yang dibolehkan Islam, antara lain zakat, membelanjakan harta untuk kepentingan diri dan orang yang menjadi tanggungannya, seperti istri, orang tua dan anak, di mana hukumnya adalah wajib, dan juga pembelanjaan harta untuk menjaga hubungan, seperti memberi hadiah, yang hukumnya adalah sunnah. Demikian juga perbelanjaan harta sebagai sedekah pada fakir, miskin dan orang yang memerlukan di mana hukumnya adalah sunnah. Juga termasuk pembelanjaan harta untuk berjihad, membeli senjata, menyiapkan tentara, yang hukumnya adalah fardhu kifayah. Sementara pembelanjaan harta yang diharamkan adalah membelanjakan harta benda untuk hal-hal yang diharamkan, seperti israf wa tabdzîr dan suap. Pembiayaan; Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a). transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; (b). transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik; (c). transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’; (d). transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan (e). transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas

www.facebook.com/indonesiapustaka

591

dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pembiayaan–Analisis 5 C; Analisis 5C pada pembiayaan adalah: (1) Analisis Watak (Character). Analisis watak bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar dari pemohon. (2) Analisis Kemampuan (Capability). Analisis ini bertujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari pemohon. (3) Analisis Modal (Capital). Tujuan analisis modal adalah mengukur kemampuan usaha pemohon untuk mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (own share). Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi proyek usaha yang didukung oleh modal sendiri atau sebaliknya. (4) Analisis Kondisi/Prospek Usaha (Condition). Untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang hendak dibiayai, pejabat pemrakarsa/penganalisis harus melakukan analisis terhadap kondisi makro usaha/industri sejenis. (5) Analisis Agunan Pembiayaan (Collateral). Pembiayaan–Analisis Agunan; Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis agunan pembiayaan adalah: (a) Fungsi Agunan. Agunan (collateral) dapat dikatakan sebagai unsur pengaman lapis kedua (the second way out) bagi bank dalam setiap pemberian pembiayaan. Hal ini perlu diingat karena bagaimanapun baiknya analisis terhadap watak, kemampuan, permodalan, kondisi serta prospek usaha pemohon, apabila pembiayaan menjadi bermasalah, sumber pembayaran terakhir yang diharapkan oleh bank adalah dari penjualan agunan. Oleh karena itu, penilaian terhadap agunan wajib dilakukan sesuai penilaian prinsip kehatihatian dan menggambarkan objektivitas penilaian yang wajar atas agunan pembiayaan yang dimaksud. (b) Agunan Pokok. Sesuai dengan penjelasan pasal 8 UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya pada UU RI No. 10 Tahun 1998, tersurat bahwa agunan pokok adalah agunan yang pengadaannya bersumber dari dana pembiayaan bank. Agunan ini dapat berupa barang proyek atau hak tagih. Pengertian proyek atau hak tagih harus diartikan sebagai seluruh usaha yang dibiayai dengan pembiayaan sebagai satu kesatuan yang meliputi aset perusahaan (baik aktiva lancar maupun sebagai aktiva tetap). Aset tersebut di atas termasuk yang langsung dibiayai dengan pembiayaan maupun yang tidak langsung dibiayai dengan pembiayaan. Agunan bank dapat hanya berupa agunan pokok tersebut apabila berdasarkan aspek-aspek lain dari 5 C pembiayaan telah diperoleh keyakinan atas kemampuan pemohon untuk melunasi pembiayaannya. Untuk jenis-jenis pembiayaan tertentu, dimungkinkan dilakukan penggantian agunan pokok dengan agunan lain yang mempunyai nilai likuiditas lebih tinggi. (c) Agunan Tambahan. Agunan tambahan adalah agunan yang tidak termasuk dalam agunan pokok di atas. Sebagai contoh agunan tambahan adalah aktiva tetap di luar proyek yang dibiayai, surat berharga, garansi risiko, jaminan pemerintah, lembaga penjamin dan lain-lain. Agunan tambahan menjadi wajib dipenuhi apabila pejabat pemrakarsa dan atau pemutus berdasarkan analisis atas watak, kemampuan modal, kondisi dan prospek usaha pemohon ditambah dengan agunan pokok yang ada, belum merasa yakin bahwa pemohon akan mampu membayar pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. (d) Agunan Pembiayaan Konsumsi. Mengingat pengembalian

www.facebook.com/indonesiapustaka

592

pembiayaan konsumsi pada umumnya sulit diharapkan dari hasil penggunaan pembiayaan, dengan demikian agunannya diutamakan bersumber dari gaji, gaji pensiun, penghasilan lain, maupun aktiva tetap lainnya. Pembiayaan–Harga; Penentuan harga pembiayaan, Lihat pada Penentuan harga pembiayaan. Pembiayaan–Jangka Waktu; Ketentuan mengenai jangka waktu pembiayaan adalah sebagai berikut: (1) Kajian mengenai jangka waktu pembiayaan, kapan pembiayaan diberikan atau dikembalikan harus disesuaikan dengan pola masuk dan keluarnya dana dari usaha nasabah. (2) Penetapan jangka waktu pengembalian yang terlalu singkat atau terlalu panjang akan berpengaruh pada besaran risiko yang harus ditanggung bank. (3) Aset Conversion Lending: (a) Waktu pencairan dan penarikan dana kembali harus disesuaikan dengan pola siklus musiman nasabah. (b) Dalam pembiayaan proyek, pengembalian pembiayaan harus disesuaikan dengan termin pembayaran dari bouwheer. (4) Aset Protection Lending: Pembiayaan harus distruktur dalam bentuk pembiayaan jangka pendek yang diperpanjang dan harus di-review ulang untuk memastikan tingkat keamanan bank. (5) Cash Flow Lending: Merupakan fasilitas jangka menengah dan jangka panjang, disesuaikan dengan kemampuan nasabah menghasilkan profit. Pembiayaan–Jumlah; Ketentuan jumlah pembiayaan adalah sebagai berikut: (1) Penetapan jumlah pembiayaan harus konsisten dengan tujuan pembiayaan. (2) Besaran yang diberikan harus realistis, tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembiayaan. (3) Aset Conversion Lending: Menentukan peak defisit pada cash flow projection nasabah. (4) Aset Protection Lending: (a) Menentukan kebutuhan dana dalam satu siklus konversi aset. (b) Kebutuhan modal kerja = Trade Cycle x Harga Pokok Produksi; (5) Cash Flow Lending: Menentukan total biaya proyek nasabah & kemampuan nasabah dalam menyediakan dana sendiri. Pembiayaan–Ketentuan; Berikut ini adalah beberapa contoh ketentuan pada pembiayaan: 1. Beberapa Dokumen Legal Terkait Pembiayaan: (a) Surat Perjanjian Kredit; (b) Akta Pengakuan Utang; (c) Akta Pembebanan Hak Tanggungan; (d) Sertifikat Tanah HGB/HM, IMB, Blue Print, AJB, Sertifikat Hak Tanggungan, (e) Polis Asuransi Jiwa Kredit dan Asuransi Kebakaran, dan lain-lain. 2. Nasabah Konsumer yang Dihindari (Profesi yang High Risk): (1) Artis (Selebriti), (2) Anggota Parlemen, (3) Polisi/TNI, (4) Jaksa/Hakim, (5) Pilot, (6) Penghasilan Tidak Tetap (misal “broker”), dan lain-lain. 3. Kriteria pembiayaan: (1) Konsumtif: (i) IIR (Installment Income Ratio) = 35%, (ii) FTV (Financing to Value Ratio) =80%; (iii) BIR (Buffer Income Ratio) = 5%. (2) Produktif; (i) TCC (Total Collateral Coverage) minimal 110% (Jaminan utama 80% tambahan 30%); (ii) WI (Working Investment/Capital) = 80%; (iii) DSR (Debt Service Ratio), Rasio Laba terhadap Kewajiban = 1 kali. Pembiayaan–Nisbah Bagi Hasil; Terdapat tiga metode dalam menentukan nisbah bagi hasil pembiayaan, yakni: (1) Penentuan Nisbah Bagi Hasil Keuntungan. Dalam hal ini, nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan tingkat keuntungan

www.facebook.com/indonesiapustaka

593

bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan: (a) Perkiraan Penjualan; (b) Lama Cash to cash cycle; (c) Perkiraan Biaya-biaya Langsung (COGS); (d) Perkiraan Biaya-biaya Tidak Langsung (OHC); (e) Delayed Factor; (2) Penentuan nisbah bagi hasil pendapatan; Dalam hal ini, nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan tingkat pendapatan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan: (a) Perkiraan Penjualan; (b) Lama Cash to cash cycle; (c) Perkiraan Biaya-biaya Langsung (COGS); (d) Delayed Factor; (3) Penentuan nisbah bagi hasil penjualan. Dalam hal ini, nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan penerimaan penjualan yang diperoleh nasabah dibagi dengan pokok pembiayaan dan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan penerimaan penjualan dihitung dengan mempertimbangkan: (a) Perkiraan Penjualan; (b) Lama Cash to cash cycle; (c) Delayed Factor. Pembiayaan–Pencairan; Pencairan masing-masing pembiayaan harus memenuhi ketentuan jenis pembiayaan yang disetujuim, antara lain: (a) Murabahah: pencairannya tidak langsung kepada pemohon melainkan dibayarkan kepada supplier barang. (b) Ijarah: pencairannya berupa pembelian aktiva yang disewa/sewa beli. (c) Mudharabah: pelaksanaan pencairannya dilakukan dengan memberikan dana dalam suatu rekening giro escrow yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. (d) Rahn dan qardh: pelaksanaan pencairannya dilakukan dengan memberikan dana kepada debitur atau dipindahbukukan sesuai permintaan nasabah. Pembiayaan–Penentuan Angsuran Pokok; Penentuan angsuran pokok pada pembiayaan bank syariah dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1) Pembiayaan Berjangka Waktu di bawah Satu Tahun Pembayan pokok pembiayaan dengan jangka waktu kurang dari satu tahun dapat dilakukan pada saat jatuh tempo; (2) Pembiayaan Berjangka Waktu Di atas Satu Tahun Pembayaran pokok pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun wajib diangsur secara proporsional selama jangka waktu pembiayaan. Yang dimaksud dengan proporsional adalah pembayaran angsuran sesuai dengan arus kas (net cash inflow) dari usaha nasabah. Pembiayaan–Perkiraan Tingkat Keuntungan Bisnis yang Dibiayai; Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan: (1) Perkiraan Penjualan: (a) Volume penjualan setiap transaksi atau volume penjualan setiap bulan; (b) Sales Turn-Over atau frekuensi penjualan setiap bulan; (c) Fluktuasi harga penjualan; (d) Rentang harga penjualan yang dapat dinegosiasikan; (e) Margin keuntungan setiap transaksi; (2) Lama Cash to cash cycle: (a) Lama proses barang; (b) Lama persediaan; (c) Lama piutang; (3) Perkiraan Biaya-biaya Langsung. Yang dimaksud biaya-biaya langsung adalah biaya yang langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya pengangkutan, biaya pengemasan, dan biayabiaya lain yang lazim dikategorikan dalam cost of goods sold (COGS); (4) Perkiraan Biaya-biaya Tidak Langsung. Yang dimaksud biaya-biaya tidak langsung adalah

www.facebook.com/indonesiapustaka

594

biaya yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya sewa kantor, biaya gaji karyawan, dan biaya-biaya lain yang lazim dikategiorikan dalam overhead cost (OHC); (5) Delayed Factor. Delayed factor adalah tambahan waktu yang ditambahkan pada cash to cash cycle untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan pembayaran dari nasabah kepada bank. Pembiayaan–Pertimbangan Penetapan Nisbah Bagi Hasil; Bank syariah menerapkan Nisbah Bagi Hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis Natural Uncertainty Contracts (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing), seperti mudharabah dan musyarakah. Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan: (1) Referensi tingkat (margin) keuntungan; (2) Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai. Pembiayaan–Risiko; Risiko Pembiayaan adalah Risiko atas Pemberian Pembiayaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: a. Risiko Bisnis adalah risiko yang disebabkan karena faktor-faktor di luar kendali bank, baik yang berasal dari usaha nasabah yang bersangkutan, dampak ekonomi secara makro, bencana alam, maupun faktor-faktor lainnya yang bersifat force majeure. Risiko bisnis tersebut tetap dapat terjadi walaupun rangkaian proses pemberian pembiaayaan sejak dari penetapan pasar sasaran sampai dengan pengawasan (monitoring)/ pembinaan pembiayaan telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pembiayaan yang sehat, serta didukung adanya itikad baik dari Pejabat Pembiyaan yang terlibat dalam proses tersebut. Prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian pembiayaan yang sehat antara lain meliputi: (1) Telah dilakukan analisis 5 C pembiayaan secara lengkap dan benar. (2) Itikad dari seluruh pejabat pembiayaan dalam memprakarsai dan memutus suatu paket pembiayaan benar-benar baik dan semata-mata hanya untuk kepentingan bank Syariah. (3) Telah dilakukan penilaian, pengikatan, penguasaan, dan pengamanan barang-barang agunan secara benar. (4) Telah dilakukan pengecekan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen secara hati-hati dan lengkap. (5) Telah dilakukan pengawasan atas pencairan pembiayaan dengan benar. (6) Telah dilakukan monitoring pembiayaan (sebagai kelanjutan dari proses pencairan pembiayaan), secara benar dan sungguh-sungguh serta dapat dibuktikan secara administratif (misalnya dengan LKN); b. Risiko nonbisnis adalah risiko yang timbul bukan akibat faktor-faktor yang bersifat bisnis, tetapi karena itikad tidak baik dari pejabat pembiayaan, antara lain: (1) Tidak melakukan analisis dan evaluasi secara benar sesuai prinsip kehati-hatian dan asas-asas pembiayaan yang sehat atas kebutuhan pembiayaan dan analisis risiko. (2) Tidak menganalisis struktur pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pemohon untuk melunasi pembiayaan sesuai jangka waktu yang diperjanjikan. (3) Pejabat Pembiayaan dibujuk dan atau diintimidasi. (4) Dengan sengaja tidak mau/enggan untuk memproses pembiayaan lanjutan tanpa alasan yang jelas. (5) Menutupnutupi pembiayaan yang seharusnya telah bermasalah, karena takut penilaian hasil kerjanya rendah. (6) Tidak melakukan monitoring pembiayaan (sebagai kelanjutan dari proses pencairan pembiayaan) secara benar dan sungguh-sungguh.

www.facebook.com/indonesiapustaka

595

Pembiayaan–Sumber Pengembalian; Ketentuan sumber pengembalian pada pembiayaan adalah (1) Pembiayaan harus didasari oleh suatu keyakinan adanya sumber pengembalian yang dapat diharapkan dan diamankan sehingga kepentingan bank senantiasa terlindungi. (2) Sumber pengembalian pembiayaan pada dasarnya harus bersumber dari aktivitas investasi nasabah. (3) Aset Conversion Lending: (a) Pengembaliannya diharapkan dari hasil konversi aset lancar (piutang dan persediaan) yang dibiayai. (b) Analis harus meyakini bahwa seluruh risiko dapat dikendalikan sehingga konversi aset dapat selesai dengan sempurna. (c) Pembiayaan harus dilunasi seiring dengan berakhirnya siklus musiman. (4) Aset Protection Lending: (a) Kebutuhan modal kerja bersifat “permanen” sehingga hasil konversi aset lancar tidak dapat dijadikan sumber pengembalian karena kebutuhan dananya dibutuhkan selama usaha terus berputar (going concern) dan berkembang (tumbuh); (b) Dalam pembiayaan ini “pertumbuhan” menjadi faktor kunci. Pembiayaan bank tidak ditujukan untuk jangka waktu singkat melainkan untuk jangka waktu yang belum ditentukan selama usaha nasabah tumbuh dan berkembang (evergreen). (c) Pengembalian pembiayaan sekaligus dalam fasilitas ini sulit diharapkan kecuali jika ada sumber dana lain yang menggantikan pembiayaan bank atau jika aset-aset lancar nasabah dilikuidasi dengan kata lain usaha nasabah berhenti. (d) Untuk skim ini, upaya proteksi/monitoring dan kontrol sangat penting bagi bank. (e) Modal kerja permanen yang dibiayai bank harus selalu tercover oleh posisi persediaan, piutang dan kas. (5) Cash Flow Lending: (a) Pengembaliannya diharapkan dari profit dan peningkatan profit yang diperoleh nasabah. (b) Profit yang dihasilkan harus dianalisis berdasarkan data historis dan juga proyeksi pada masamendatang dengan tidak melupakan analisis siklus konversi aset. (c) Selain itu pengujian asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam proyeksi keuangan harus dilakukan agar dapat menghasilkan proyeksi yang mendekati kenyataan. Pembiayaan–Tujuan; Berikut adalah beberapa tujuan pembiayaan: (1) Tujuan pembiayaan harus jelas agar tidak terjadi side streaming. Side streaming berarti seluruh risiko yang terjadi akibat penggunaan tersebut sama sekali belum diperhitungkan. Padahal konsep dasar yang benar adalah bank hanya mengambil risiko yang diperhitungkan (take only calculated risk). Analis harus memahami apa yang melatar belakangi timbulnya kebutuhan dana; (2) Peningkatan modal kerja atau penambahan investasi aset perusahaan, pada dasarnya timbul karena adanya peningkatan penjualan. (3) Peningkatan penjualan secara langsung membutuhkan penambahan modal kerja (piutang dan inventory) atau dalam jangka panjang membutuhkan tambahan pada fixed aset. (4) Aset Coversion Lending: Untuk membiayai modal kerja yang bersifat musiman: a. Penambahan persediaan karena adanya peak season selling (misalnya lebaran). B. Membeli bahan baku dalam jumlah banyak pada suatu periode tertentu karena kelangkaan atau karena tidak dapat disupply pasar sepanjang waktu; (5) Aset Protection Lending: Untuk membiayai modal kerja yang bersifat permanen. Modal kerja permanen dapat terjadi karena secara alamiah perusahaan akan mempertahankan suatu tingkat persediaan tertentu (buffer stock) untuk mempertahankan momentum siklus konversinya. (6) Cash Flow

www.facebook.com/indonesiapustaka

596

Lending: Untuk membiayai investasi fixed asets. Fixed asets ini dibutuhkan dalam mengantisipasi peningkatan penjualan atau biaya modal untuk meningkatkan aktivitas produksi. Juga dapat dipergunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja permanen, jika profit yang dihasilkan perusahaan mencukupi untuk membayar cicilan pokok. Pembiayaan Aliansi; Berikut adalah ciri-ciri pembiayaan aliansi; (1) Penyaluran pembiayaan bisa dilakukan di outlet mitra; (2) Proses analisis individual oleh Mitra, proses massal oleh bank; (3) Kontrol proses & analisis pembiayaan tidak sepenuhnya dikontrol dengan ketat oleh bank (4) Tidak diperlukan SDM yang banyak, namun IT terintegrasi dengan Mitra (5) Pricing lebih mahal karena melibatkan lembaga lain; (6) Diperlukan analisis mitra & Perjanjian Kerja Sama yang komprehensif; (7) Diperlukan rekonsiliasi data bank dengan Mitra secara berkala. Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah); Pembiayaan pada bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil dengan akad mudharabah. Pembiayaan Bank Syariah–Komite; Komite Pembiayaan Bank Syariah memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Wajib dimiliki oleh setiap bank; (2) Berada di kantor cabang dan kantor pusat; (3) Minimal terdiri atas tiga orang yang memiliki limit pembiayaan; (4) Bekerja berdasarkan SK Direksi. Pembiayaan Bank Syariah–Manajemen; Manajemen pembiayaan pada bank syariah terdiri atas: 1. Perencanaan Pembiayaan: (a) Penetapan target pembiayaan, meliputi penetapan persentase dari (i) jual beli; (ii) bagi hasil; (iii) sewa/sewa beli.; (b) Segmen pasar pembiayaan meliputi (i) individu; (ii) corporate; (c) Strategi Pembiayaan dengan menentukan (i) mitra kerja sama; (ii) cross selling; (iii) promosi; (iv) product development; 2. Organisasi Pembiayaan yang terdiri atas: (a) Komite Kebijakan Pembiayaan; (b) komite pembiayaan; (c) ALCO (aset liability committee); (d) marketing pembiayaan; (e) support pembiayaan; (f ) operasional pembiayaan; (g) pengawasan; 3. Proses Pembiayaan. Pada proses ini, (a) Komite Kebijakan Pembiayaan: (ii) Menetapkan batas wewenang persetujuan pembiayaan; (ii) Menetapkan proses persetujuan pembiayaan; (iii) Menetapkan format akad pembiayaan; (iv) Menetapkan persetujuan pencairan dana pembiayaan; (b) Komite Pembiayaan: (i) Memeriksa kelayakan pengajuan pembiayaan; (ii) Memberikan persetujuan pembiayaan sesuai limit; (c) Tim ALCO menentukan pricing produk pembiayaan; (d) Marketing Pembiayaan: (i) Mengelola penjualan–sales intuitivist; (ii) Mengelola produk–cross selling; (iii) Mengelola account–customer relationship; (iv) Melakukan analisis pembiayaan–financing manager; (e) Support Pembiayaan: (i) Melakukan analisis yuridis/legalitas; (ii) Melakukan taksasi pembiayaan (iii) Melakukan BI Checking; (iv) Melakukan administrasi pembiayaan; (f ) Operasional Pembiayaan: (i) Melakukan pencairan pembiayaan; (ii) Membuat laporan pembiayaan. 4. Monitoring Pembiayaan. Pada tahapan ini dilakukan (a) Monitoring pencapaian target pembiayaan; (b) Monitoring proses pembiayaan pada (i) Akadakad (jual beli, bagi hasil, sewa, dan sewa beli); (ii) Prosedur/ketentuan (data-data nasabah); (iii) Kelancaran pembayaran nasabah, dan lain-lain; (iv) Mengevaluasi

www.facebook.com/indonesiapustaka

597

produk dan strategi pembiayaan. Pembiayaan Beragunan Tunai (Cash Collateral Financing); Pembiayaan Beragunan Tunai merupakan jenis pembiayaan yang memungkinkan investor memperoleh pembiayaan dengan menjaminkan agunan dalam bentuk tunai, yaitu deposito ataupun giro. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah; Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan Berdasarkan Take Over; Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Dalam hal ini, atas permintaan nasabah, bank syariah melakukan pengambilanalihan utang nasabah di bank konvensional dengan cara memberikan jasa hiwalah atau dapat juga menggunakan qardh, disesuaikan dengan ada atau tidaknya unsur bunga dalam utang nasabah kepada bank konvensional. Setelah nasabah melunasi kewajibannnya kepada bank konvensional, transaksi yang terjadi adalah transaksi antara nasabah dan bank syariah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan take over adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari take over terhadap transaksi non-syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah. Pembiayaan Berdasarkan Take Over–Klasifikasi Utang Nasabah kepada Bank Konvensional; Dalam pembiayaan berdasarkan take over ini, bank syariah mengklasifikasikan utang nasabah kepada bank konvensional menjadi dua macam, yakni: (1) Utang pokok plus bunga, dan (2) Utang pokok saja. Pembiayaan Berdasarkan Take Over–Penentuan Jenis Pembiayaan dan Akad; Dalam menangani utang nasabah yang berbentuk utang pokok plus bunga, bank syariah memberikan jasa qardh karena alokasi penggunaan qardh tidak terbatas, termasuk untuk menalangi utang yang berbasis bunga. Sedangkan terhadap utang nasabah yang berbentuk utang pokok saja, bank syariah memberikan jasa hiwalah atau pengalihan utang karena hiwalah tidak bisa untuk menalangi utang yang berbasis bunga. Dengan demikian, dalam memberikan pembiayaan, bank syariah dapat mengklasifikasikan pembiayaan yang diajukan nasabah ke dalam dua kategori, yakni pembiayaan take over atau pembiayaan non-take over. Dalam pembiayaan tersebut termasuk ke dalam kategori take over ataupun non-take over, faktor pertama yang harus dicermati bank syariah adalah apakah pembiayaan tersebut berbentuk sindikasi atau nonsindikasi (ritel). Jika pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan non-take over yang berbentuk sindikasi, faktor selanjutnya yang perlu ditelaah adalah apakah sindikasi tersebut merupakan sindikasi korporasi atau bukan. Jika iya, alur penetapan akad pembiayaannya sama dengan alur pada pembiayaan sindikasi. Namun, jika bukan korporasi, bank tidak dapat memberikan fasilitas pembiayaan. Dalam hal pembiayaan tersebut

www.facebook.com/indonesiapustaka

598

berbentuk nonsindikasi (ritel), faktor berikutnya yang harus diidentifikasi oleh bank syariah adalah mengklasifikasikan apakah pembiayaan tersebut termasuk ke dalam pembiayaan modal kerja, investasi atau konsumtif. Dalam hal pembiayaan tersebut termasuk pembiayaan take over yang berbentuk sindikasi, hal pertama yang harus diidentifikasi oleh bank syariah adalah apakah utang nasabah hanya terdiri atas utang pokok atau utang pokok plus bunga. Jika hanya terdiri atas utang pokok, langkah pertama yang diberikan bank adalah pemberian jasa hiwalah. Namun, jika utang nasabah terdiri atas utang pokok plus bunga, langkah pertama yang dilakukan bank syariah adalah memberikan qardh kepada nasabah sehingga nasabah dapat melunasi utangnya di bank konvensional dan aset tersebut menjadi hak milik nasabah secara penuh. Dalam hal ini, baik melalui pemberian jasa hiwalah ataupun pemberian qardh, langkah berikutnya yang dilakukan bank syariah adalah mengidentifikasi apakah sindikasi tersebut berbentuk Lead Syndication, Club Deal, atau Sub Syndication. Jika sindikasi tersebut berbentuk lead syndication, bank syariah perlu melakukan desain akad musyarakah. Namun, jika bentuk sindikasi tersebut adalah club deal atau sub syndication, bank syariah tidak perlu membentuk akad musyarakah. Setelah proses identifikasi tentang bentuk-bentuk sindikasi dilakukan, bank syariah membeli secara tunai aset nasabah yang menjadi objek pengalihan utang tersebut untuk kemudian disewa-belikan kembali kepada nasabah melalui akad IMBT. Penerapan akad IMBT ini pada hakikatnya adalah untuk menghindari terjadinya bai’ al-’inah yang merupakan salah satu akad jual beli yang dilarang dalam syariah. Dalam hal pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan take over yang tidak berbentuk sindikasi, hal yang pertama bank syariah lakukan adalah melakukan identifikasi terhadap utang nasabah, apakah utang nasabah hanya terdiri atas utang pokok atau utang pokok plus bunga. Jika hanya terdiri atas utang pokok, langkah pertama yang diberikan bank adalah pemberian jasa hiwalah. Namun, jika utang nasabah terdiri atas utang pokok plus bunga, langkah pertama yang dilakukan bank syariah adalah memberikan qardh kepada nasabah sehingga nasabah dapat melunasi utangnya di bank konvensional dan aset tersebut menjadi hak milik nasabah secara penuh. Selanjutnya, nasabah menjual aset tersebut kepada bank yang dari hasil penjualannya tersebut nasabah dapat melunasi qardhnya kepada bank syariah. Setelah itu, bank syariah menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan akad IMBT. Penerapan akad IMBT ini pada hakikatnya adalah untuk menghindari terjadinya bai’ al-’inah yang merupakan salah satu akad jual beli yang dilarang dalam syariah. Pembiayaan Bermasalah–Phase Out Strategy; Phase out Strategy adalah strategi di mana pada prinsipnya Bank tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu yang panjang, kecuali bila ada faktor-faktor lain yang sangat mendukung kemungkinan adanya perbaikan kondisi nasabah. Strategi yang umumnya dijalankan, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu: (1) Soft Approach; (2) Hard Approach.

www.facebook.com/indonesiapustaka

599

Pembiayaan Bermasalah–Definisi; Adalah Pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong: (1) Dalam Perhatian Khusus (Special Mention); (2) Kurang Lancar (Substandard); (3) Diragukan (Doubtful) dan (4) Macet (Loss). Pembiayaan Bermasalah–Faktor Penyebab; Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah adalah sebagai berikut: A. Faktor internal Bank: (1) Kelemahan dalam analisis pembiayaan; a. Analisis pembiayaan tidak berdasarkan data akurat atau kualitas data rendah; b. Informasi pembiayaan tidak lengkap atau kuantitas data rendah; c. Pembiayaan terlalu sedikit; d. Pembiayaan terlalu banyak; e. Analisis tidak cermat; f. Jangka waktu pembiayaan terlalu lama; g. Jangka waktu pembiayaan terlalu pendek; h. Kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan; (2) Kelemahan dalam dokumen pembiayaan; a. Data mengenai pembiayaan nasabah tidak didokumentasi dengan baik; b. Pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; (3) Kelemahan dalam supervisi Pembiayaan: a. Bank kurang pengawasan dan pemantauan atas performance nasabah secara kontinyu dan teratur; b. Terbatasnya data dan informasi yang berkaitan dengan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan; c. Tindakan perbaikan tidak diterapkan secara dini dan tepat waktu; d. Jumlah nasabah terlalu banyak; e. Nasabah terpencar; f. Konsentrasi portofolio pembiayaan yang berlebihan; (4) Kecerobohan petugas Bank: a. Bank terlalu bernafsu memperoleh laba; b. Bank terlalu kompromi; c. Bank tidak mempunyai kebijakan pembiayaan yang sehat; d. Petugas atau pejabat Bank terlalu menggampangkan masalah; e. Bank tidak mampu menyaring risiko bisnis; f. Persaingan antarbank; g. Pengambilan keputusan yang tidak tepat waktu; h. Bank latah dalam persaingan; i. Terus memberikan pembiayaan pada bisnis yang siklusnya menurun; j. Penilaian risiko yang reaktif dan bukan proaktif; k. Menetapkan standar risiko yang terlalu rendah; l. Tidak diasuransikan; m. Ekspansi Pembiayaan; (5) Kelemahan bidang agunan: a. Jaminan tidak dipantau dan diawasi secara baik; b. Terlalu collateral oriented; c. Nilai agunan tidak sesuai; d. Agunan fiktif; e. Agunan sudah dijual; f. Pengikatan agunan lemah; (6) Kelemahan kebijakan pembiayaan; a. Prosedur pembiayaan terlalu panjang; b. Wewenang memutus pembiayaan sangat terbatas; (7) Kelemahan sumber daya manusia: a. Kurangnya insentif yang jelas atas keberhasilan pembinaan atau penyelesaian pembiayaan; b. Terbatasnya tenaga ahli di bidang penyelematan dan penyelesaian pembiayaan; c. Pendidikan dan pengalaman pejabat pembiayaan sangat terbatas; d. Kurangnya tenaga ahli hukum untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian dan penyelamatan pembiayaan; e. Terbatasnya tenaga ahli untuk recovery pembiayaan yang potensiil; (8) Kelemahan teknologi: a. Bank tidak mampu secara teknis; b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pekerjaan teknis; (9) Kecurangan petugas bank: a. Petugas bank terlibat kepentingan Pribadi; b. Disiplin pejabat pembiayaan dalam menerapkan sistem dan prosedur pembiayaan rendah. B. Faktor internal nasabah: (1) Kelemahan Karakter nasabah: a. Nasabah tidak mau atau memang beritikad tidak baik; b. Nasabah kalah judi; c. Nasabah menghilang; (2) Kecerobohan nasabah: a. Penyimpangan penggunaan pembiayaan; b. Perusahaan dikelola oleh keluarga yang tidak profesional; (3) Kelemahan kemampuan nasabah: a. Tidak

www.facebook.com/indonesiapustaka

600

mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggunya kelancaran usaha; b. Kemampuan manajemen yang kurang; c. Teknik produksi yang sudah ketinggalan zaman; d. Kemampuan pemasaran yang tidak memadai; e. Pengetahuan terbatas atau kurang memadai; f. Pengalaman terbatas atau kurang memadai; g. Informasi terbatas atau kurang memadai; (4) Musibah yang dialami nasabah: a. Musibah penipuan; b. Musibah kecelakaan; c. Musibah tindak pidana; d. Musibah tindak perdata; e. Musibah rumah tangga; f. Musibah penyakit; g. Musibah kematian; (5) Kelemahan Manajemen Nasabah: a. Pemogokan buruh; b. Sengketa antarpengurus; c. Tingkat efisiensi rendah; d. Pelayanan kurang kompetitif; e. Terjadi over supply; f. Persaingan sangat tajam; g. Distribusi kurang efektif; h. Produksi kurang promosi; i. Keberadaan produk tidak tepat waktu. C. Faktor eksternal: (1) Situasi ekonomi yang negative: a. Globalisasi ekonomi yang berakibat negative; b. Perubahan kurs mata uang; (2) Situasi politik dalam negeri yang merugikan; a. Penggantian pejabat tertentu; b. Hubungan diplomatik dengan negara lain; c. Adanya gejolak social; (3) Politik negara lain yang merugikan; a. Proteksi oleh negara asing; b. Adanya pemogokan buruh di luar negeri; c. Adanya perkembangan politik di negara lain; d. Dumping policy di luar negeri; (4) Situasi alam merugikan: a. Faktor alam yang berakibat negative; b. Habisnya sumber daya alam; (5) Peraturan pemerintah yang merugikan; D. Faktor kegagalan bisnis: (1) Aspek hubungan: a. Kehilangan relasi; b. Hubungan memburuk dengan pelanggan; c. Hubungan memburuk dengan buruh; (2) Aspek yuridis: a. Kerusakan lingkungan; b. Penggunaan tenaga asing; (3) Aspek Manajemen; a. Kesulitan sumber daya manusia; b. Perselisihan antarpengurus; c. Belum profesional; d. Cenderung pada investasi murah; e. Tidak mampu mengelola usaha; (4) Aspek Pemasaran: a. Kehilangan fasilitas; b. Permintaan lesu; c. Pengaruh musim atau mode; d. Dumping politik; e. Inflasi dalam negeri; f. Hambatan pasar luar negeri; g. Perubahan kurs; h. Persaingan luar negeri; i. Pasar jenuh; (5) Aspek teknis produksi: a. Ketinggalan teknologi; b. Lokasi tidak tepat; c. Proyek bersifat percobaan; d. Mesin tidak lengkap; e. Ada bottle neck; f. Perubahan mode dan selera masyarakat; g. Mutu rendah; h. Produksi gagal; (6) Aspek Keuangan: a. Kenaikan harga bahan baku; b. Kenaikan harga bahan bakar; c. Keterlambatan pembayaran dari pelanggan; d. Laporan tidak benar; e. Volume usaha < beban utang); f. Mark up; g. Pembukuan tidak teratur; (7) Aspek sosial ekonomi: a. Daya beli masyarakat menurun; b. Perubahan trayek jalan mmbuat lokasi tidak strategis. E. Faktor ketidakmampuan manajemen: (1) Pencatatan tidak memadai (inadequate record); (2) Informasi biaya tidak memadai (inadequate costing information); (3) Modal jangka panjang tidak cukup (insufficient long term capital); (4) Gagal mengendalikan biaya (failure to budget expenses); (5) Overhead cost yang berlebihan (excessive overhead cost); (6) Kurangnya pengawasan (no internal control); (7) Gagal melakukan penjualan (faulty purchasing); (8) Investasi berlebihan (excessive investment); (9) Kurang menguasai teknis (technical incompetence); (10) Perselisihan antarpengurus. Pembiayaan Bermasalah–Penanganan; Berikut ini adalah penanganan pembiayaan bermasalah: (1) Penyelamatan/Penerusan: a. Reschedulling; b. Reconditioning; c.

www.facebook.com/indonesiapustaka

601

Restructuring; (2) Penyelesaian: a. Novasi/Take over; b. Subrogasi; c. Kompensasi; d. Likuidasi. Dalam menangani pembiayaan bermasalah terdapat empat faktor yang harus diperhatikan, yaitu: (1) Ukuran pembiayaan bermasalah. Semakin besar jumlah suatu pembiayaan bermasalah, semakin besar pula potensi kerugiannya. (2) Kualitas nasabah dan kecukupan agunan. Kualitas nasabah tecermin pada itikad baik dan kesanggupannya untuk membayar. Di samping itu, perlu juga didukung oleh agunan yang cukup tecermin dari Security Coverage Ratio (SCR). (3) Penanggulangan saat memiliki pembiayaan bermasalah. (4) Strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan Bermasalah–Penanggulangan; Penanggulangan Saat Memiliki Pembiayaan Bermasalah: (1) Langkah Awal (Apa sumber permasalahan nasabah?): a. Ketahui sumber masalah dengan segera. b. Agar diketahui bahwa setiap kasus/ masalah itu berbeda. c. Cek Outstanding dan amati/batasi penggunaan fasilitas lebih lanjut; d. Perketat kontrol, dan minta: (i) Rekening koran terakhir (bank yang bersangkutan atau bank lain); (ii) Laporan inventory secara teratur; (iii) Laporan tagihan utang; (iv) Cash Flow (neraca & rugi/laba). (2) Check on the Spot Visit (kunjungan langsung): a. Kunjungan pabrik/tempat usaha; b. Stock barang/gudang; c. Piutang/nasabah; d. Status transaksi bank yang belum selesai; (i) L/C outstanding; (ii) B/G outstanding; (3) Evaluasi semua dokumen: a. Tinjau kembali semua fasilitas yang diberikan; b. Nilai kembali jaminan (reappraise); c. Minta agunan tambahan; d. Tingkatkan atau dapatkan jaminan/guarantee; e. Perkuat dokumentasi jaminan - pasang APHT; (4) Tentukan estimasi kerugian maksimum pada bank: Negotiaton Strategy; (5) Evaluasi apakah management cukup disiplin untuk menanggulangi masalah-masalah ini: (i) Apakah ada tambahan equity? (ii) Apakah dilakukan stream line operation? (iii) Apakah dilakukan Cost Cutting? (6) Tentukan apakah perusahaan dapat terus berjalan? (7) Tentukan letak aset perusahaan; (8) Konsultasi dengan pengacara hukum; (9) Analisis orang-orang yang terlibat: Lender, Pemilik, Supplier, Karyawan, Kreditor lain. Pembiayaan Bermasalah–Penyelamatan/Penerusan; Penyelamatan/penerusan pembiayaan bermasalah bisa dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut: (1) Bentuk penyelamatan/penerusan antara lain: a. Menghapus kegiatan-kegiatan yang tidak menguntungkan; b. Konsolidasi untuk menaikkan efisiensi; c. Pindah ke tempat yang lebih murah; d. Penjualan fasilitas/aset yang tidak produktif atau hanya merupakan prestise yang tidak begitu berpengaruh pada operasi perusahaan; e. Kontrol biaya lebih ketat; f. Mengurangi biaya-biaya overhead; g. Penagihan piutang lebih agresif; (2) Sempurnakan dan cari tambahan agunan antara lain: Persediaan, peralatan, saham-saham, polis-polis asuransi yang telah mempunyai nilai tunai, mobil/rumah pribadi, tabungan, dana pensiun dan lain-lain; (3) Adakan studi secara saksama dulu, jangan dipaksakan. Bila gagal, bank dapat disalahkan dan bahkan dituntut; (4) Harus ada kepastian adanya dana pada kemudian hari/jangan sekadar menghindari masalah; (5) Harus diwaspadai: Nasabah merasa lega, tidak ada tekanan, mengalihkan dana yang ada untuk membayar kewajiban-kewajiban lain, pengawasan kendor karena dianggap tidak menunggak; (6) Analisis hasil: a.

www.facebook.com/indonesiapustaka

602

Proses perbaikan makan waktu, penurunan kembali dapat tiba-tiba; b. Review dan supervisi lebih ketat; c. Jika program penyelamatan tidak mengalami kemajuan, lakukan: koreksi, buat program baru, penyelesaian. Pembiayaan Bermasalah–Penyelesaian Sengketa; Penyelesaian sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian pembiayaan yang dibuat dan dijalankan berdasarkan sistem perbankan syariah, dapat dilakukan melalui: (1) Mediasi. (2) Lembaga Arbitrase, khususnya Badan Arbitrase Syariah Nasional. (3) Pengadilan Negeri (4) Pengadilan Niaga: Kepailitan & PKPU; (5) Eksekusi Jaminan. Pembiayaan Bermasalah–Penyelesaian; Berikut ini adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah: (1) Subrogasi: Penyelesaian sebagian atau seluruh kewajiban debitur dengan cara pengambilalihan sebagian atau seluruh kewajiban debitur oleh kreditur baru; (2) Novasi: Pengalihan kewajiban debitur oleh debitur lain dalam rangka pemanfaatan faktor-faktor produksi yang dimiliki debitur oleh debitur baru yang mengambil alih kewajiban dimaksud; (3) Kompensasi: Penyelesaian sebagian atau seluruh kewajiban debitur dengan cara pengalihan hak atas aktiva tetap debitur kepada Bank (dibeli oleh Bank) untuk dimanfaatkan sendiri atau dijual kembali; (4) Likuidasi di bawah tangan: Penjualan sebagian atau seluruh agunan untuk menyelesaikan sebagian atau seluruh kewajiban debitur berdasarkan kesepakatan. Pembiayaan Bermasalah–Peraturan; Peraturan terkait pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut: SE BI Nomor 2/12/DPNP tanggal 12 Juni 2000 tentang Penilaian Aktiva Produktif dalam Penghitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko; SE BI Nomor 2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000 tentang Perubahan Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit; SE BI Nomor 27/7/UPPB dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/Kep/Dir tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum; PBI Nomor 5/7/PBI/2003 Tanggal 19 Mei 2003 dan Nomor 5/9/PBI/2003 Tanggal 19 Mei 2003, mengenai Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah; PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum; Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tanggal 22 Februari 2005, tentang Potongan Tagihan Murabahah; Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI tanggal 22 Februari 2005, tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar; Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tanggal 25 Februari 2005, tentang Penjadualan Kembali Tagihan Murabahah; Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tanggal 25 Februari 2005, tentang Konversi Akad Murabahah; Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tgl 26 Juni 2002, tentang Pengalihan Utang. Pembiayaan Bermasalah–Phase Out Strategy: Hard Approach; Apabila cara Soft Approach tidak dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi, selanjutnya akan ditempuh cara Hard Approach yang melibatkan jalur hukum, yaitu dapat berupa: a. BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), penyelesaian tersebut dilakukan melalui keadaan setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. b. Pengadilan, dapat berupa: (i) Eksekusi Hak Tanggungan (HT) atas

www.facebook.com/indonesiapustaka

603

agunan; (ii) Eksekusi agunan yang diikat secara Fidusia yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF); (iii) Melakukan gugatan terhadap aset-aset lainnya milik nasabah; baik yang berlokasi di dalam maupun di luar negeri; (iv) Pelaporan pidana terhadap nasabah; (v) Permohonan Kepailitan melalui external lawyer, apabila nasabah memiliki lebih dari satu pemberi pembiayaan dan salah satu pembiayaannya jatuh tempo; (vi) Permohonan Paksa Badan (Gijzeling). Alternatif terakhir ini (hard approach) dilakukan apabila: (1) Nasabah tidak dapat dihubungi. (2) Nasabah melarikan diri. (3) Nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sementara sesungguhnya nasabah memiliki kemampuan untuk itu. (4) Nasabah tidak bersedia menyerahkan agunannya. (5) Upaya hukum terhadap foreclosed aset (aset yang telah diambil alih), namun masih bermasalah. Sisa pembiayaan yang tidak terlunaskan dengan hasil lelang harus tetap ditagih terus kepada nasabah, walaupun secara akuntansi mungkin telah dihapusbukukan, antara lain dengan cara menggugat harta kekayaan lain yang ada. Pembiayaan Bermasalah–Phase Out Strategy: Soft Approach; Pendekatan umumnya dilakukan identik dengan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di luar pengadilan. Langkah-langkah yang diambil dalam soft approach adalah langkah-langkah berupa restructuring, reconditioning, rescheduling dan novasi yang diterapkan dengan kondisi yang relatif sama dengan stay strategy, namun bank tidak lagi berkeinginan berhubungan untuk jangka panjang. Pembiayaan Bermasalah–Potensial Pembiayaan Macet; Potensial Pembiayaan Macet adalah sebagai berikut: (1) Bridge Financing; (2) Pembiayaan kepada perusahaan induk (Holding Company Financing): Income tidak jelas, (3) Project Financing; (4) Pembiayaan kepada unit usaha yang diteruskan kepada unit usaha lainnya; a. Struktur pembiayaan yang kurang tepat; b. Side Streaming Financing. Pembiayaan Bermasalah–Signal; Pembiayaan bermasalah tidak datang tiba-tiba. Datangnya perlahan-lahan. Oleh karena itu, monitoring menjadi semakin penting. Beberapa indikator/sinyal/warning sign: (1) Finansial Statement: (a) ROA/ROE cenderung menurun; (b) ITO (Inventory Turn Over) makin kecil; (c) DTO (Direct Turn Over) makin lama; (d) ITO makin besar; (2) Sikap bisnis nasabah: (a) Hubungan dengan mitra renggang; (b) Melakukan usaha secara spekulatif; (c) Kunci distribusi lepas; (d) Customer biasa lepas; (e) Jalur distribusi yang menguntungkan lepas. (3) Sikap Debitur: (a) Masalah keluarga (dirinya, keluarganya, direksi); (b) Sulit dihubungi petuas/pejabat Bank (Menjauh); (c) Ekspansi keluar dari Core Bisnisnya; (3) Ekonomi makro: (a) Fluktuasi nilai tukar valas; (b) Inflasi cenderung membesar; (c) Depresiasi/Devaluasi/Apresiasi nilai Rupiah. Pembiayaan Bermasalah–Stay Strategy: Langkah; Langkah-langkah yang dapat diambil pada stay strategy adalah: (1) Restructuring yaitu strategi yang menyangkut perubahan struktur fasilitas. (2) Reconditioning yaitu strategi yang menyangkut perubahan terms and conditions fasilitas. (3) Rescheduling yang menyangkut perubahan jangka waktu fasilitas; (4) Novasi yang dapat terjadi karena

www.facebook.com/indonesiapustaka

604

pembaharuan perjanjian pembiayaan, penggantian nasabah lama ke nasabah baru, dan penggantian pemberi pembiayaan lama ke pemberi pembiayaan baru. (5) Keringanan lainnya. Pembiayaan Bermasalah–Stay Strategy: Modifikasi; Metode restrukturisasi dapat dilakukan dengan beberapa modifikasi sebagai berikut: 1. Pembiayaan dengan skema bagi hasil (mudharabah dan musyarakah): a. Perubahan nisbah dan/atau penundaan pembayaran bagi hasil; b. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan, yang juga meliputi: (i) Penambahan Fasilitas Pembiayaan; (ii) Pengurangan Tunggakan Pokok (Discount Pokok). 2. Pembiayaan dengan skema selain bagi hasil (murabahah, isthisna, salam, ijarah) a. Penurunan margin pembiayaan; b. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan; c. Pengurangan Tunggakan Pokok dan/ atau Margin (Discount Pokok dan/atau Margin). Pembiayaan Bermasalah–Stay Strategy; Strategi ini diterapkan untuk nasabah dengan kondisi sebagai berikut: (1) Kesulitan likuiditas yang dihadapi oleh nasabah bersifat sementara. (2) Industri yang dimasuki nasabah masih memiliki prospek yang baik dan masih menarik bagi Bank. (3) Pemilik dan pengurus perusahaan nasabah masih beritikad baik/dapat dipercaya, kooperatif dan andal dalam mengelola usaha. (4) Masih ada cash inflow, walaupun tidak sebaik pada masa normal. (5) Memiliki agunan yang memadai, marketable dan dengan status penjamin yang jelas. Pembiayaan Bermasalah–Strategy; Secara umum strategi yang dijalankan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu: 1. Stay Strategy. Stay Strategy adalah strategi saat Bank masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang. 2. Phase out Strategy. Phase out Strategy adalah strategi saat pada prinsipnya Bank tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu yang panjang. Pembiayaan Bertahap; Pembiayaan proyek untuk konstruksi (properti, real estat) yang pembayarannya berdasarkan tahap penyelesaian proyek tersebut (take out loan). Pembiayaan dengan Utang; Proses meningkatkan jumlah utang dengan cara menerbitkan surat utang jangka panjang, seperti obligasi atau surat utang lain (debt financing). Pembiayaan Investasi; Adalah pembiayaan jangka menegah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk: (1) Pendirian proyek baru, yakni pendirian atau pembangunan proyek/pabrik dalam rangka usaha baru. (2) Rehabilitasi, yakni penggantian mesin/peralatan lama yang sudah rusak dengan mesin/peralatan baru yang lebih baik. (3) Modernisasi, yakni penggantian menyeluruh mesin/peralatan lama dengan mesin/peralatan baru yang tingkat teknologinya lebih baik/tinggi. (4) Ekspansi, yakni penambahan mesin/peralatan yang telah ada dengan mesin/peralatan baru dengan teknologi sama atau lebih baik/tinggi, atau (5) Relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan lokasi

www.facebook.com/indonesiapustaka

605

proyek/pabrik secara keseluruhan (termasuk sarana penunjang kegiatan pabrik, seperti laboratorium, dan gudang) dari suatu tempat ke tempat lain yang lokasinya lebih tepat/baik. Pada dasarnya dalam penilaian usulan investasi itu diperlukan suatu dasar pembahasan karena: (a) Investasi itu dilakukan dengan menggunakan dana yang terbatas sumbernya. (b) Agar penggunaan dana yang langka sumbernya tersebut dapat memberikan manfaat/imbalan/keuntungan yang sebaik-baiknya, perlu dilakukan pembahasan proyek investasi. Maksud dari pembahasan proyek yang utama adalah menetapkan potensi penghasilan proyek yaitu menilai apakah akan menghasilkan cukup dana untuk membayar kembali semua biaya modal (capital cost) dalam jangka waktu yang diminta dan selanjutnya proyek akan tetap hidup dan berkembang. Di samping itu, sesuai dengan peranan Bank dalam menunjang pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan, pembahasan proyek juga dimaksudkan untuk menilai manfaat sosial ekonomis dari proyek investasi dimaksud. Pembiayaan investasi dipergunakan untuk proyek-proyek yang dapat mendorong peningkatan ekspor, menyerap banyak tenaga kerja, mempunyai dampak ganda pada sektor-sektor lain (multiplier effect), meningkatkan kegiatan koperasi dan golongan ekonomi lemah termasuk sektor informal, serta memberikan social benefit. Pembiayaan Investasi Syariah; Yang dimaksud dengan Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan pada kemudian hari, mencakup hal-hal antara lain: (1) Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk financial atau uang (financial benefit). (2) Badan Usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan sosial dan Badan-badan Pemerintah lainnya lebih bertujuan untuk memberikan manfaat sosial (social benefit) dibandingkan dengan keuntungan financial-nya. (3) Badan-badan usaha yang mendapat pembiayaan investasi dari Bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial (financial benefit) agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajibannya kepada Bank. Pembiayaan Investasi Syariah–Analisis Rasio; Analisis Rasio dalam penilaian penanaman modal pada proyek investasi, ukuran-ukuran yang digunakan terutama adalah (a) Financial Viability Perusahaan, atas dasar ukuran: Analisis Cash Flow, Debt Equity Ratio, Debt Service Coverage, Asets Management, Inventory Turn–over, Receivable Turn–over; (b) Profitabilitas Perusahaan, atas dasar ukuran: Profit Margin, Return on Investment Ratios, Earning Fluctuations, Industry Comparisons; (c) Proyeksi atas performance, atas dasar ukuran: Earning Projections, Cash Flow Projections, Financial Condition Projections, Performance models. Pembiayaan Investasi Syariah–Analisis Risiko; Analisis Risiko pada pembiayaan investasi syariah meliputi: (a) Analisis Sensitifitas yaitu menilai risiko yang terjadi di luar perhitungan, misalnya terjadi cost over run sebagai akibat meningkatnya harga/ inflasi atau tidak/belum diperhitungkannya komponen biaya tertentu (biaya tidak resmi) dalam capital cost. (b) Analisis Probabilitas yaitu penilaian yang didasarkan pada perhitungan statistik bahwa setiap proyek mempunyai unsur probability

www.facebook.com/indonesiapustaka

606

yang menunjukkan suatu forecast apakah suatu proyek riskan atau tidak. Terhadap permohonan pembiayaan investasi yang sulit untuk dilakukan analisis probability dapat dilakukan analisis sensitifitas. Pembiayaan Investasi Syariah–Benefit Cost Ratio (B/C Ratio); Penilaian penanaman modal dalam proyek investasi berdasarkan benefit cost ratio (B/C Ratio) adalah metode penilaian proyek investasi dengan menggunakan ukuran: perbandingan antara benefit atau present value of proceeds dan present value cost atau present value of capital outlay. Proyek investasi menguntungkan bila perbandingan tersebut menghasilkan nilai minimal 1 (PV Proceeds/PV Capital outlay > 1). Pembiayaan Investasi Syariah–Internal Rate of Return (IRR); Internal rate of return adalah tingkat margin/fee/bagi hasil yang menjadikan jumlah nilai sekarang dari proceeds yang diharapkan (P.V. of future proceeds) sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal (P.V. of capital outlays). Penilaian penanaman modal dalam proyek investasi berdasarkan internal rate of return adalah suatu metode penilaian proyek investasi dengan menggunakan ukuran: aliran kas netto (proceeds) diperhitungkan dengan tingkat bunga tertentu (IRR). Suatu proyek menguntungkan apabila IRR lebih besar daripada tingkat margin/fee/bagi hasil yang dikehendaki atau IRR > cost of money (tingkat risiko + SWBI). Pembiayaan Investasi Syariah–Jenis; Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, Pembiayaan Investasi (PI) dapat dibagi menjadi tiga (4) bagian, yaitu: (1) PI Murabahah; (2) PI IMBT; (3) PI Salam; (4) PI Istishna’. Pembiayaan Investasi Syariah–Kategori Investasi; Pada Pembiayaan Investasi Syariah, investasi dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu (1) Investasi pada masing-masing komponen aktiva lancar. (2) Investasi pada aktiva tetap atau proyek. (3) Investasi dalam efek atau surat berharga (securities). Dana yang ditanam dalam aktiva tetap seperti halnya dana yang diinvestasikan ke dalam aktiva lancar juga mengalami proses perputaran, walaupun secara konsepsional sebenarnya tidak ada perbedaan antara investasi dalam aktiva tetap dengan investasi dalam aktiva lancar. Baik investasi dalam aktiva lancar maupun investasi dalam aktiva tetap dilakukan dengan harapan bahwa perusahaan akan dapat memperoleh kembali dana yang telah diinvestasikan tersebut. Masalahnya adalah perputaran dana yang tertanam dalam kedua jenis aktiva tersebut berbeda, yaitu investasi ke dalam aktiva lancar diharapkan akan dapat diterima kembali dalam waktu dekat dan secara sekaligus (paling lama dalam 1 tahun), sebaliknya dalam investasi pada aktiva tetap dana yang tertanam tersebut baru akan kembali secara keseluruhan dalam waktu beberapa tahun dan kembalinya itu secara berangsur-angsur melalui penyusutan (depresiasi). Dengan demikian, inti perbedaan antara investasi dalam aktiva tetap dan investasi dalam aktiva lancar adalah terletak dalam soal “waktu” dan “cara perputaran” dana yang tertanam di dalamnya. Pembiayaan Investasi Syariah–Langkah Penetapan Akad; Dalam menetapkan akad pembiayaan investasi, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Hal pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi apakah

www.facebook.com/indonesiapustaka

607

pembiayaan investasi tersebut untuk barang-barang yang termasuk ready stock atau goods in process. (2) Jika ready stock, faktor selanjutnya yang harus dicermati adalah apakah barang tersebut sensitif terhadap tax issues atau tidak. Jika sensitif, pembiayaan yang diberikan bank adalah pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT). Namun, jika tidak sensitif, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah. (3) Jika barang tersebut termasuk goods in process, yang harus dilihat adalah apakah proses barang tersebut memerlukan waktu kurang dari 6 bulan atau lebih. Jika kurang dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Namun, jika melebihi 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan istishna’. Pembiayaan Investasi Syariah–Margin pada masa pembangunan; Margin pembiayaan investasi yang timbul selama masa pembangunan (Interest During Construction) dapat dikategorikan sebagai biaya proyek (Project Cost) dan dapat dipertimbangkan pemberian pembiayaan investasinya dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Untuk skim ijarah dan murabahah namanya menjadi Margin During Construction. (b) Untuk skim salam dan istishna, dikombinasikan dengan ijarah. (c) Untuk mudharabah/musyarakah, dikombinasikan dengan murabahah. (d) Perusahaan tersebut merupakan perusahaan baru, sehingga selama periode tertentu perusahaan belum dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar margin/bagi hasil. (e) Dalam hal perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang sudah berjalan dan pembiayaan investasi dipergunakan dalam rangka perluasan dan atau rehabilitasi serta perusahaan tersebut dinilai mampu, margin/bagi hasil selama masa pembangunan harus dibayar efektif oleh nasabah. (f ) Margin/bagi hasil yang wajib dibayar tersebut adalah margin/bagi hasil atas pembiayaan investasi yang berasal dari pembiayan Bank di dalam negeri. Dengan demikian, apabila ada proyek yang mendapat pembiayaan dari luar negeri, saat diperhitungkan margin during construction tersebut, margin during construction tersebut dapat dibiayai dengan pembiayaan investasi, kecuali dalam rangka Project Aid. Pembiayaan Investasi Syariah–Net Present Value (NPV); Penilaian proyek investasi berdasarkan Net Present Value adalah suatu metode penilaian penanaman modal dalam proyek investasi dengan menggunakan ukuran: present value aliran kas netto (proceeds) EAT + Depreciation setelah diperhitungkan dengan Present Value capital outley. Proyek investasi dikatakan menguntungkan apabila present value dari aliran kas netto lebih besar daripada present value atas penanaman modal atau net present value-nya positif PV Proceeds–PV Capital Outlay > 0. Tingkat diskonto yang digunakan = SWBI + tingkat risiko. Pembiayaan Investasi Syariah–Pemberian; Bank syariah dapat memberikan Pembiayaan Investasi, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Melakukan penilaian atas proyek yang akan dibiayai dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip pemberian pembiayaan yang sehat. (b) Memperhatikan Peraturan Pemerintah tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). (c) Bisa ditentukan jangka waktu pembiayaan misalnya maksimal 12 (dua belas) tahun. (d) Memenuhi

www.facebook.com/indonesiapustaka

608

ketentuan-ketentuan bankable yang berlaku (seperti persyaratan penerima pembiayaan, dan jaminan). Pembiayaan Investasi Syariah–Penilaian; Potensi penghasilan penanaman modal dalam proyek investasi dinilai dengan cara atau berdasarkan: (1) Analisis Break Even. Tujuan utama dari analisis break even adalah untuk menentukan tingkat produksi dan harga yang terendah, pada tingkat mana proyek dapat beroperasi tanpa membahayakan kelangsungan hidupnya (laba/rugi = 0); (2) Analisis perbandingan penanaman modal dalam berbagai alternatif proyek (Capital Project Comparisons). Membandingkan potensi penghasilan suatu proyek dengan proyek yang lain atas dasar ukuran total profit, average profit, payback period (total capital/total proceeds) dan discounted cash flow (Present Value Proceeds dan Present Value Capital Outlay). Pembiayaan Investasi Syariah–Pertimbangan Persetujuan Secara Finansial; Secara finansial, penanaman modal untuk suatu proyek investasi dapat disetujui atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: (1) Telah dilakukan perhitungan penilaian, dengan mempertimbangkan: (a) Besarnya investasi/project cost; (b) Kemampuan pembiayaan sendiri nasabah (ma financing); (c) Umur ekonomi proyek; (d) Potensi proyek dalam memperoleh penghasilan dan menghimpun dana tunai (generated cash flow); (e) Jangka waktu pembiayaan yang dapat diberikan. (2) Suatu proyek secara financial dapat dibiayai, apabila: (a) Mempunyai umur ekonomis (A) yang lebih panjang dibandingkan dengan payback period sehingga dapat memberikan sisa proceeds (termasuk margin/bagi hasil) yang ditanamkan (B) atau (A) > Payback Period. (b) Pembiayaan yang diberikan harus dapat dilunasi dalam jangka waktu lebih pendek (C) daripada umur ekonomis proyek (A) atau C < A. (3) Apabila perlu, Bank (tanpa menyebut calon investor) dapat meminta surat rekomendasi yang bersifat umum dari Jawatan/Dinas/Department mengenai suatu proyek secara keseluruhan, seperti: (a) Apakah di daerah yang dimaksud dapat didirikan suatu proyek (yang direncanakan) atas dasar pertimbangan dari segi supply bahan baku dan kebutuhan proyek bagi daerah. (b) Mesin-mesin apakah cocok untuk suatu proyek dan sesuai dengan kondisi di Indonesia. (c) Bagaimana pandangan/proyeksi Jawatan/Dinas/Department untuk suatu jangka waktu tertentu pada masayang akan datang mengenai sektor pembiayaan tertentu (yang berhubungan dengan proyek dimaksud) baik secara regional maupun nasional. (4) Apabila perlu, Bank dapat mensyaratkan adanya konsultan pengawas khususnya untuk investasi pada aktiva tetap atau proyek (project financing). Pembiayaan Jangka Pendek; Fasilitas pembiayaan/kredit dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun (short term financing). Pembiayaan Kartu Kredit: Kegiatan pemberian pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Pembiayaan Konsumer (Konsumen); Adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen termasuk ke dalam jasa keuangan dan dapat dilakukan baik oleh bank ataupun lembaga keuangan nonbank dalam bentuk perusahaan pembiayaan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

609

Pembiayaan Komersial–Analisis; Analisis Pembiayaan Komersial memiliki indikasi sebagai berikut: (1) Risiko fluktuatif sumber pembayaran relatif tinggi (2) Sumber pembayaran umumnya fluktuatif income (3) Analisis & proses pembiayaan relatif kompleks (4) Diperlukan monitoring pembiayaan yang ketat (5) Pembiayaan umumnya dicover oleh jaminan (6) Modal kerja usaha (permanent/seasonal working capital); (7) Modal kerja proyek (project financing); (8) Investasi proyek/usaha (investment financing); (9) Sindikasi proyek (project syndicated financing). Pembiayaan Konsumer–Analisis: Analisis Pembiayaan Konsumer memiliki indikasi sebagai berikut: (1) Risiko fluktuatif sumber pembayaran relatif kecil (2) Sumber pembayaran umumnya fixed income (3) Analisis & proses pembiayaan relatif sederhana (4) Monitoring pembiayaan relatif “longgar” (5) Dalam hal pembiayaan tidak ada jaminan, margin pembiayaan relatif tinggi (6) Pembiayaan konsumer individual (7) Pembiayaan konsumer massal (mass product); (8) Pembiayaan konsumer melalui program aliansi (two step financing); (9) Credit/charge card; (10) Pembiayaan konsumer tanpa jaminan. Pembiayaan Konsumer–Objek; Objek pembiayaan konsumer adalah (1) Multiguna (2) Barang elektronik (3) Rumah (4) Sepeda Motor (5) Mobil. Pembiayaan Konsumtif; Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan Konsumtif Syariah; Secara definisi, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian, yang dimaksud pembiayaan konsumtif Adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Pembiayaan Konsumtif Syariah–Jenis; Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima (5) bagian, yaitu: (1) Pembiayaan konsumen akad murabahah; (2) Pembiayaan konsumen akad IMBT; (3) Pembiayaan konsumen akad ijarah; (4) Pembiayaan konsumen akad istishna’; (5) Pembiayaan konsumen akad qard + Ijarah. Pembiayaan Konsumtif Syariah–Penetapan Akad; Dalam menetapkan akad pembiayaan konsumtif, langkah-langkah yang perlu dilakukan bank adalah sebagai berikut: (1) Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa. (2) Jika untuk pembelian barang, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut berbentuk ready stock atau goods in process. Jika ready stock, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah. Namun, jika berbentuk goods in process, yang harus dilihat berikutnya adalah dari sisi apakah proses barang tersebut memerlukan waktu di bawah 6 bulan atau lebih. Jika di bawah 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Jika proses barang tersebut memerlukan waktu lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah istishna’. (3) Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah di bidang jasa, pembiayaan yang diberikan adalah ijarah.

www.facebook.com/indonesiapustaka

610

Pembiayaan Langsung; Berikut adalah ciri-ciri pembiayaan langsung: (1) Diperlukan jumlah outlet/cabang untuk penyaluran pembiayaan; (2) Proses analisis individual; (3) Proses & analisis pembiayaan dapat dikontrol dengan ketat; (4) Diperlukan SDM cukup banyak atau IT yang terintegrasi; (5) Pricing relatif murah karena tidak melibatkan lembaga lain. Pembiayaan Likuiditas (Cash Financing); Pembiayaan yang pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian (mismatched) antara cash inflow dan cash outflow pada perusahaan nasabah. Fasilitas yang biasanya diberikan oleh bank konvensional adalah fasilitas cerukan (overdraft facilities) atau yang biasa disebut kredit rekening koran. Atas pemberian fasilitas ini, bank memperoleh imbalan manfaat berupa bunga atas jumlah rata-rata pemakaian dana yang disediakan dalam fasilitas tersebut. Bank syariah dapat menyediakan fasilitas semacam itu dalam bentuk qardh timbal balik atau yang disebut compensating balance. Melalui fasilitas ini, nasabah harus membuka rekening giro dan bank tidak memberikan bonus atas giro tersebut. Bila nasabah mangalami situasi mismatched, nasabah dapat menarik dana melebihi saldo yang tersedia sehingga menjadi negatif sampai maksimum jumlah yang disepakati dalam akad. Atas fasilitas ini, bank tidak dibenarkan meminta imbalan apa pun kecuali sebatas biaya administrasi pengelolaan fasilitas tersebut. Pembiayaan Mezanin; Pembiayaan mezanin dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu (a) dalam rangka restrukturisasi modal: jenis pembiayaan dalam rangka restrukturisasi modal yang biasanya dilakukan melalui merger atau akuisisi; pinjaman mezanin biasanya berbentuk pinjaman subordinasi berjangka waktu lebih dari lima tahun dan dilakukan melalui pembelian surat berharga; (b) dalam rangka masuk bursa (go public), pembiayaan tahap kedua atau tahap ketiga oleh perusahaan modal Ventura sesaat sebelum perusahaan masuk bursa; perusahaan modal ventura memilih tahap pembiayaan ini karena risikonya lebih rendah daripada melakukan pembiayaan awal (start-up financing) karena dapat mengharapkan adanya presiasi modal lebih awal (mezzanine financing). Pembiayaan Modal Kerja; Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. Pembiayaan Modal Kerja Syariah; Secara umum, yang dimaksud dengan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Fasilitas PMK dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundangan-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia. Pemberian fasilitas

www.facebook.com/indonesiapustaka

611

pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan Bank. Pembiayaan Modal Kerja Syariah–Analisis; Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan antara lain: (1) Jenis usaha. Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda-beda. (2) Skala usaha. Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja akan semakin besar. (3) Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan. Beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam melakukan analisis pembiayaan antara lain adalah: (a) Apakah proses produksi membutuhkan tenaga ahli/terdidik/terlatih dengan menggunakan peralatan yang canggih? (b) Apakah perusahaan memiliki tenaga ahli dan peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang proses produksi? (c) Apakah perusahaan memiliki sumber pasokan bahan baku yang tetap yang dapat menjamin kesinambungan proses produksi? (d) Apakah perusahaan memiliki pelanggan tetap? (4) Karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai. Dalam hal ini, yang harus ditelaah adalah (a) Bagaimana sistem pembayaran pembelian bahan baku? (b) Bagaimana sistem penjualan hasil produksi, tunai atau cicilan? Dalam hal pemberian Pembiayaan Modal Kerja, bank juga harus mempunyai daya analisis yang kuat tentang sumber penmbayaran kembali, yakni sumber pendapatan (income) proyek yang akan dibiayai. Hal ini dapat diketahui dengan cara mengklasifikasikan proyek menjadi: (a) Proyek dengan kontrak; (b) Proyek tanpa kontrak. Pembiayaan Modal Kerja Syariah–Jenis; Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dapat dibagi menjadi 5 macam, yakni (1) PMK Mudharabah; (2) PMK Istishna’; (3) PMK Salam; (4) PMK Murabahah; (5) PMK Ijarah. Pembiayaan Pegurusan Haji–Ketentuan; Berikut adalah ketentuan dalam pembiayaan pengurusan haji: (1) Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. (2) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. (3) Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. (4) Besar imbalan jasa ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-qardh yang diberikan LKS kepada nasabah. Pembiayaan Pegurusan Haji; Jasa pelayanan keuangan pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH); Pembiayaan Penyediaan Barang; Pembiayaan/kredit modal kerja untuk membiayai pembelian sediaan barang untuk dijual kembali; pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan jumlah yang telah terjual; pembiayaan/kredit harus dijamin dengan piutang yang nilainya lebih tinggi daripada nilai sediaan karena piutang lebih cepat untuk diuangkan dan lebih mudah untuk mengajukan tambahan pembiayaan/kredit (inventory financing).

www.facebook.com/indonesiapustaka

612

Pembiayaan Persediaan (Inventory Financing); Pada bank konvensional dapat kita jumpai adanya kredit modal kerja yang dipergunakan untuk mendanai pengadaan persediaan (inventory financing). Pola pembiayaan ini pada prinsipnya sama dengan kredit untuk mendanai komponen modal kerja lainnya, yaitu memberikan pinjaman dengan bunga. Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual beli (al-bai’) dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari supplier secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Tahap kedua, bank menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah. Pembiayaan Piutang; Bentuk pinjaman untuk berbagai keperluan, khususnya pembiayaan jangka pendek yang dijamin oleh piutang (receivable financing). Pembiayaan Piutang (Receivable Financing); Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya. Bank konvensional biasanya memberikan fasilitas berupa hal-hal berikut. Bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk mengatasi kekurangan dana karena masih tertanam dalam piutang. Atas pinjaman itu, bank meminta cessie atas tagihan nasabah tersebut. Pada dasarnya, nasabah berkewajiban untuk menagih sendiri piutangnya. Akan tetapi, bila bank merasa perlu, dengan menggunakan cessie tersebut, bank berhak untuk menagih langsung kepada pihak yang berutang. Hasil penagihan tersebut pertama-tama digunakan untuk membayar kembali pinjaman nasabah berikut bunganya dan selebihnya dikreditkan ke rekening nasabah. Bila ternyata piutang tersebut tidak tertagih, nasabah wajib membayar kembali pinjaman tersebut. Pembiayaan Produktif; Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan Proyek; Pembiayaan yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan untuk membiayai suatu proyek konstruksi; apabila proyek kontruksi tersebut berada di luar negeri, akan ditetapkan persyaratan tertentu dalam pemberian pembiayaan/ kredit tersebut; bank tersebut akan meminta jaminan bahwa pembayaran angsuran akan dilakukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan (project finance). Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS); Suatu bentuk pembiayaan rekening koran yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS)–Ketentuan; Berikut ini adalah beberapa ketentuan dalam PRKS: (1) PRKS dilakukan dengan wa’ad untuk wakalah dalam melakukan: (a) pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah dan menjualnya secara murabahah kepada nasabah tersebut; atau (b) menyewa (ijarah)/mengupah barang/jasa yang diperlukan oleh nasabah dan menyewakannya lagi kepada nasabah tersebut. (2) Besar keuntungan (ribh) yang diminta oleh LKS dan besar sewa dalam ijarah kepada nasabah harus disepakati ketika wa’d dilakukan. (3)

www.facebook.com/indonesiapustaka

613

Transaksi murabahah kepada nasabah dan ijarah kepada nasabah harus dilakukan dengan akad. (4) PRKS dapat dilakukan pula dengan wa’d untuk memberikan fasilitas pinjaman al-qardh. (5) Dalam menggunakan transaksi PRKS, penarikan dana tidak boleh dilakukan secara langsung oleh nasabah. Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS)–Musyarakah; Ketentuan akad pada PRKS musyarakah adalah (a) Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) musyarakah dilakukan berdasarkan akad musyarakah dan boleh disertai dengan wa’ad. (b) LKS dan nasabah bertindak selaku mitra (syarik), yang masing-masing berkewajiban menyediakan modal dan kerja. LKS boleh mewakilkan kepada nasabah dalam melaksanakan usaha sepanjang disepakati pada saat akad. (c) Nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak disepakati pada saat akad. (d) Dasar perhitungan bagi hasil boleh menggunakan jumlah dana yang telah terpakai dan keuntungan yang diperoleh dari usaha. (e) LKS boleh memberikan sebagian keuntungan yang diperolehnya kepada nasabah. (f ) Ketentuan tentang wa’d dan akad merujuk kepada Fatwa No. 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang PRK Syariah dan Fatwa No. 45/DSN-MUI/II/2005 tentang Line Facility. (g) Fatwa DSN nomor: 8/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah berlaku pula dalam pelaksanaan PRKS musyarakah. Pembiayaan Saham Biasa; Penyediaan dana yang dimaksudkan hanya untuk pembelian saham biasa (common stack fund). Pembiayaan Sindikasi; Secara definitif, yang dimaksud dengan pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya, pembiayaan ini diberikan bank kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar. Sindikasi ini mempunyai tiga (3) bentuk, yakni (1) Lead Syndication; (2) Club Deal; (3) Sub Syndication. Pembiayaan Sindikasi–Club Deal; Sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek, namun antara bank yang satu dan yang lain tidak mempunyai hubungan kerja sama bisnis dalam arti penyatuan modal. Masingmasing bank membiayai suatu bidang yang berbeda dalam proyek tersebut. Dengan demikian, masing-masing bank akan memperoleh keuntungan sesuai dengan bidang yang dibiayainya dalam proyek tersebut. Jelasnya, hubungan antarpeserta sindikasi ini hanya sebatas hubungan koordinatif. Sebagai contoh, PT. Ifham mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah A untuk pembangunan perusahaannya sebesar Rp1,5 trilyun. Karena kebutuhan dana yang sedemikian besar, Bank Syariah A melakukan sindikasi dengan Bank Syariah B dan Bank Syariah C dengan ketentuan Bank Syariah A membiayai pembangunan gedung, Bank Syariah B membiayai pembelian mesin-mesin dan Bank Syariah C membiayai pembuatan saluran air. Dalam hal ini, antarpeserta sindikasi tidak ada sharing keuntungan atau kerugian. Pembiayaan Sindikasi–Lead Syndication; Sekelompok bank yang secara bersamasama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai leader. Modal yang diberikan oleh masing-masing bank dilebur menjadi

www.facebook.com/indonesiapustaka

614

satu kesatuan sehingga keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan bersama, sesuai dengan proporsi modal masing-masing. Sebagai contoh, untuk membiayai suatu proyek pembangunan satelit komunikasi yang membutuhkan dana sebesar Rp2 triliun, PT. Ifham mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah A. Karena kebutuhan dana yang sedemikian besar, Bank Syariah A melakukan sindikasi dengan Bank Syariah B dan Bank Syariah C. Dari keseluruhan jumlah dana yang dibutuhkan, Bank Syariah A memberikan modal sebesar 40%, Bank Syariah B 30% dan Bank Syariah C 30%. Keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan bersama, sesuai dengan proporsi modal masing-masing. Di antara para peserta sindikasi tersebut, Bank Syariah A bertindak sebagai leader. Pembiayaan Sindikasi–Penetapan Akad; Untuk menetapkan akad pembiayaan syariah yang tepat dalam hal sindikasi korporasi, faktor pertama yang perlu diidentifikasi oleh bank syariah adalah apakah bentuk pembiayaan tersebut dilakukan melalui dua tahapan (two steps) atau secara langsung. Jika pembiayaan tersebut berbentuk two steps, faktor berikutnya yang harus dilihat bank adalah apakah bentuk sindikasi tersebut lead syndication, club deal, atau sub syndication. Jika sindikasi tersebut berbentuk lead syndication, bank syariah melakukan desain akad musyarakah. Setelah itu, bank syariah mengidentifikasi apakah pembiayaan tersebut digunakan untuk modal kerja, investasi, atau konsumtif. Namun, jika bentuk sindikasi tersebut adalah club deal atau sub syndication, langkah berikutnya yang dilakukan bank adalah langsung melakukan identifikasi apakah pembiayaan tersebut digunakan untuk modal kerja, investasi, atau konsumtif. Jika pembiayaan tersebut dilakukan secara langsung, faktor berikutnya yang harus dilihat bank adalah apakah bentuk sindikasi tersebut lead syndication, club deal, atau sub syndication. Jika sindikasi tersebut berbentuk lead syndication, bank syariah melakukan desain akad musyarakah. Setelah itu, bank syariah mengidentifikasi apakah pembiayaan tersebut digunakan untuk modal kerja atau investasi (dalam hal pembiayaan yang dilakukan secara langsung ini, pembiayaan konsumtif tidak diperkenankan karena bentuk pembiayaan adalah pembiayaan korporasi). Namun, jika bentuk sindikasi tersebut adalah club deal atau sub syndication, langkah berikutnya yang dilakukan bank adalah langsung mengidentifikasi apakah pembiayaan tersebut digunakan untuk modal kerja atau investasi. Pembiayaan Sindikasi–Sub Syndication; Bentuk sindikasi yang terjadi antara suatu bank dan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerja sama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya. Sebagai contoh, Bank Syariah A melakukan sindikasi dengan Bank Syariah B dan Bank Syariah C untuk membiayai PT Ifham. Dalam sindikasi ini, Bank Syariah A akan memberikan modal sebesar 40%, Bank Syariah B 30% dan Bank Syariah C 30%. Untuk memenuhi proporsi modal yang akan diberikannya tersebut, Bank Syariah A membentuk sub syndication, yakni melakukan sindikasi lain dengan Bank Syariah D. Sindikasi yang terjadi antara Bank Syariah A dan Bank Syariah D tidak ada hubungannya dengan sindikasi yang terjadi antara Bank Syariah A, Bank Syariah B dan Bank Syariah C.

www.facebook.com/indonesiapustaka

615

Pembiayaan Spekulasi; Penggunaan dana orang lain untuk spekulasi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik dana (high finance). Pembiayaan Tambahan; (perbankan): Pinjaman yang ditambahkan kepada utang pokok, biasanya untuk propetti atau perbaikan rumah dan mengubah jumlah pembayaran dan persyaratan lain; (keuangan): Penerbitan surat-surat berharga yang baru pada tingkat bunga yang lebih rendah atau jangka waktu yang lebih panjang (refinancing). Pembinaan Pembiayaan/Kredit; Usaha pembinaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah (debitur), antara lain berupa pemberian bimbingan, pengawasan, dan petunjuk agar nasabah (debitur) terhindar dari kemungkinan kemacetan pembiayaan/kredit yang diperoleh dari bank yang bersangkutan (nursing of credit). Pemborongan; Pembelian komoditas atau sekuritas secara besar-besaran untuk memonopoli pasaran (engrossing; corner). Pembukuan; Pencatatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang berisi setiap transaksi baik pengeluaran maupun pendapatan (book keeping). Pembukuan Berdampingan; Pembukuan dua rekening koran yang ditempatkan berdampingan dalam mesin pembukuan untuk mendapatkan dua rekening asli secara otomatis (side by side posting). Pembukuan Beruntun; Pembukuan beberapa transaksi pada satu perkiraan secara berurutan dan sekaligus (multiple posting). Pembulatan; 1. Praktik untuk mempersingkat pengungkapan informasi dengan menyesuaikan angka ke atas atau ke bawah kepada angka yang terdekat; misalnya, Rp3.789.564,00 dibulatkan ke atas menjadi Rp3,8 juta atau Rp3.743.564,00 dibulatkan ke bawah menjadi Rp3,7 juta; 2. Dalam pemberian tingkat suku bunga kredit atau simpanan, biasanya pembulatan tingkat suku bunga dilakukan dengan pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah; misalnya, 17,4532% dibulatkan ke bawah menjadi 17,45% dan 17,4563% dibulatkan ke atas menjadi 17,46% (rounding). Pemegang Saham Mayoritas; Pemegang saham yang mempunyai kepentingan mengawasi suatu perusahaan; kepemilikan lebih dan 50% saham perlu untuk tujuan ini, tetapi dalam perusahaan yang telah masuk bursa (go public), suara terbanyak dapat diperoleh dengan menggabungkan pemegang saham minoritas sehingga mencapai lebih dari 50% (majority stockholders). Pemegang Saham Pengendali (PSP); Badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang: a. memiliki saham bank syariah sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan memperoleh hak suara; atau b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, tetapi yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemegang Saham Semu; Pemilik saham yang bukan pemilik saham sesungguhnya (dummy stockholder).

www.facebook.com/indonesiapustaka

616

Pemegang Saham Utama; Pemegang saham yang memiliki mayoritas saham dari suatu perusahaan; Lihat Pemegang saham mayoritas (principle stock holder). Pemeliharaan; Proses untuk menjaga agar aktiva tetap selalu dalam keadaan baik dari waktu ke waktu; proses tersebut memerlukan pengeluaran yang dapat dibukukan sebagai suatu biaya dan dicatat dalam perkiraan beban perawatan; karena bersifat perawatan, pengeluaran tersebut tidak menaikkan nilal aktiva tetap secara langsung (maintenance). Pemelihara Akun; Bank koresponden yang memelihara simpanan bank lain, yang digunakan sebagai sarana penyelesaian penghitungan kliring atau memenuhi cadangan yang dibutuhkan bagi bank pembuka akun (depository correspondent). Pemelihara Sekuritas; Orang atau lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk menyimpan dan memelihara surat-surat berharga dan saham-saham asing atas nama pemiliknya (authorized depository). Pemilik; Orang yang memiliki suatu usaha (proprietor). Pemilik Barang Sewa; Orang yang menjadi pemilik barang dalam perjanjian sewa beli (leasing) (lessor). Pemilikan (Al-Milkiyyah); Tata cara yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan manfaat yang dihasilkan oleh jasa atau barang tertentu. Sedangkan pengertian pemilikan, menurut syara’ adalah izin pembuat syariat untuk memanfaat zat. Yang dimaksud dengan “izin” adalah hukum syara’, sedangkan “pembuat syariat” adalah Allah Swt. Mengenai maksud “zat” adalah barang yang dapat dimanfaatkan. Pemilikan dalam Islam ada tiga: (1) Pemilikan individu (private ownership), (2) Pemilikan umum (public ownership), dan (3) Pemilikan negara (state ownership). Pemilikan Individu (Private Ownership); Izin yang diberikan oleh pembuat syariat untuk memanfaatkan benda, baik yang berkaitan dengan barangan bergerak, seperti sepeda motor dan uang maupun barangan tidak bergerak, seperti tanah, rumah dan sebagainya. Pemilikan Kembali; Penyitaan atas agunan tambahan dalam rangka mengamankan suatu pinjaman jika debitur lalai melunasi kewajibannya; hal itu dilakukan apabila segala upaya penagihan telah gagal; namun, biasanya taksiran nilai agunan tambahan ditetapkan lebih rendah daripada nilai pasar sehingga debitur dapat menuntut kembali barang yang telah dijadikan agunan tambahan tersebut setelah melalui keputusan pengadilan (repossession). Pemilikan Negara (State Ownership); Kekayaan yang pengelolaannya diserahkan pada kepala negara. Misalnya jizyah, kharaj, harta orang murtad (yang dibunuh), harta yang tidak mempunyai ahli waris dan sebagainya. Pemilikan Umum (Public Ownership); Izin pembuat syariat atas jemaah untuk memanfaatkan benda, seperti api, air dan padang. Dari ketiga jenis benda yang disebutkan oleh hadis tentang kebutuhan orang pada benda tertentu, bisa disimpulkan bahwa semua benda yang menguasai hajat hidup orang banyak termasuk dalam pemilikan umum. Seperti jalan raya, air, listrik, minyak dan sebagainya.

www.facebook.com/indonesiapustaka

617

Pemindahan Pos; Pemindahan jumlah debit dan kredit dari jumal ke perkiraanperkiraan yang bersangkutan di dalam buku besar (posting). Pemindaian; Membaca dengan cepat atau sekilas suatu laporan bank untuk menemukan sesuatu yang diperkirakan kurang wajar; apabila ditemukan ketidakwajaran selanjutnya akan dilakukan penelitian/pemeriksaan lebih mendalam terhadap laporan bank tersebut (scanning). Pemisahan Bank (Spin Off); Pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemisahan Bank (Spin Off)–Cara; Pemisahan UUS dari BUK dapat dilakukan dengan cara: (a) mendirikan BUS baru; atau (b) mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada. Pemisahan Bank (Spin Off)–Ketentuan; BUK yang memiliki UUS wajib memisahkan UUS menjadi BUS apabila: (a) nilai aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya; atau (b) paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pemogokan; Tindakan perusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari 24 (dua puluh empat) orang, yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan (strike). Pemohon Kredit; Pihak yang mengajukan surat permohonan kredit kepada bank (credit applicant). Pemusatan; (pemusatan sumber dana): Kondisi yang sebagian besar sumber dana banknya berasal dari salah satu jenis simpanan, misalnya deposito atau tabungan yang kepemilikannya didominasi oleh satu atau beberapa nasabah tertentu; (pemusatan kredit): Kondisi portofolio perkreditan bank yang sebagian besar kredit banknya disalurkan hanya kepada sektor industri tertentu, misalnya hanya terpusat pada sektor industri properti (concentration). Pemutusan; Dengan dasar wanprestasi, bank dapat melakukan pemutusan. Akan tetapi, pada umumnya, pemutusan ini sendiri sulit dilakukan. Sebagai solusinya, Bank biasanya memberikan bantuan manajemen kepada nasabah atau memotong utang yang seharusnya dibayar. Penagihan Utang; Tindakan yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan kembali sejumlah uang yang telah dipinjamkan kepada pihak lain (action of debt). Penaksir; Ahli dalam asuransi yang menilai dan membereskan tuntutan kerugian; kaitannya dengan pembekuan kegiatan bank, pemberes adalah pihak yang ditunjuk untuk menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban dan bank (adjuster). Penalty; hukuman berupa pengenaan biaya karena pelanggaran suatu perjanjian, misalnya kelambatan pelunasan utang pokok atau pelanggaran ketentuan rasio kas (penalty). Penanaman Modal Asing; Aliran modal dan suatu negara ke negara lain sebagai

www.facebook.com/indonesiapustaka

618

akibat adanya kegiatan bisnis atau kegiatan lainnya yang masih berada dalam pengawasan negara (foreign direct investment). Penanaman Modal Langsung; Penanaman modal dengan cara mengambil alih saham atau menambah modal dalam perusahaan yang sudah ada atau perusahaan baru (direct investment). Penanggalan Valuta; Pelaksanaan pembayaran secara elektronis yang mendahului tanggal saat dana tersebut benar-benar dikredit ke akun nasabah; proses ini banyak digunakan dalam program simpanan langsung, misalnya bantuan jaminan sosial atau pembayaran gaji yang secara otomatis dibukukan pada akun karyawan (value dating). Penanggung; 1. Dalam Perusahaan Asuransi, merupakan pihak yang menerima premi asuransi dari Tertanggung dan menanggung risiko atas kerugian/musibah yang menimpa harta benda yang diasuransikan; 2. Pihak yang telah memiliki izin formal untuk melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengambilalihan risiko pihak lain berdasarkan suatu polis; atas pertanggungan ini, penanggung risiko menerima premi dari pihak lain selaku tertanggung; lazimnya, penanggung adalah perusahaan asuransi (insurers). Penanggungan; Penanggungan adalah janji yang diberikan pihak ketiga baik berupa orang atau badan hukum kepada bank untuk membayar utang nasabah apabila nasabah cedera janji. Subjek penanggungan adalah; (a) Orang perorangan, dikenal dengan istilah ”Personal Guarantee.” (b) Badan hukum bukan bank, dikenal dengan istilah ”Corporate Guarantee” atau jaminan pemerintah yang dikenal dengan istilah ”Government Guarantee”. (c) Proses pengikatan penanggungan dilakukan dengan membuat akta penanggungan baik secara notariil atau di bawah tangan. Penarik; Pihak yang memberi perintah membayar dengan cara membubuhkan tanda tangan di halaman muka cek atau surat wesel (drawer). Penarikan; simpanan: Penarikan dana dan simpanan yang ada di bank dengan menggunakan cek, wesel, atau slip pengambilan; biasanya, penarikan simpanan (deposito) yang belum jatuh tempo akan dikenakan penalti; agunan: Penarikan agunan suatu pinjaman dengan menyediakan agunan baru (withdrawal). Penarikan Misal; Penarikan tunai secara besar-besaran di luar perkiraan karena menurunnya kepercayaan nasabah penyimpan dana karena kekhawatiran bank akan ditutup (bank run; rush) Penarikan Tunai Di Muka; Pencairan pinjaman perseorangan dengan menggunakan kartu kredit pada seorang petugas teller atau ATM; biaya (bunga dan biaya lain) diperhitungkan mulai tanggal transaksi (cash advance). Penasihat Investasi; Pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Kewajiban Penasihat Investasi adalah sebagai berikut: (1) Memberikan nasihat kepada pihak lain. (2) Melakukan riset. (3) Membuat rekomendasi. (4) Memberikan analisis di bidang efek dengan memperoleh imbalan tertentu. (5) Memelihara catatan yang berhubungan dengan nasihat. Penataan Kembali (Restructuring); Perubahan persyaratan Pembiayaan tidak terbatas

www.facebook.com/indonesiapustaka

619

pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi: 1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank; 2) konversi akad Pembiayaan; 3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; 4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. Penawaran; 1. Harga yang diajukan oleh calon pembeli atas surat-surat berharga atau barang yang diajukan kontraktor (bid); 2. Jumlah komoditas atau jasa yang ditawarkan pada tingkat harga, waktu, dan pasar tertentu (supply). Penawaran dan Permintaan; Menunjukkan hubungan antara konsumsi dan produksi, yaitu jika permintaan melebihi penawaran akan mengakibatkan harga naik, demikian pula sebaliknya (supply and demand). Penawaran Surat Berharga; Penawaran penjualan saham baru, umumnya berupa saham biasa yang penjualannya kepada pemegang saham lama dengan harga lebih rendah daripada harga yang ditawarkan kepada masyarakat umum (rights offering). Penawaran Tak-Elastis; Jumlah penawaran yang tidak begitu terpengaruh oleh perubahan harga; ant. penawaran elastic (inelastic supply). Penawaran Umum; Penawaran dan penjualan surat berharga oleh emiten setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bapepam; penawaran umum, biasanya, dilakukan oleh sindikasi penjamin (underwriter) sesuai dengan jangka waktu dan tingkat suku bunga dalam perjanjian underwriting (pulic offering). Pencucian Uang; Penerimaan uang tunai dalam jumlah besar oleh perbankan atau lembaga keuangan dari masyarakat yang diduga berasal dari hasil perdagangan gelap narkotika. Apabila uang tersebut disimpan dalam deposito ataupun ditanamkan dalam investasi lainnya, setelah melaui proses tersebut, seolah-olah uang itu merupakan hasil kegiatan transaksi yang sah (money laundering). Pencucian Uang (Money Laundering); Menurut UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003, pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah. Pencucian Uang–Transaksi Keuangan Mencurigakan; Adalah (1) transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan; (2) transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan; (3) transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari Hasil Tindak Pidana. Pencucian Uang–Penyedia Jasa Keuangan; Setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa

www.facebook.com/indonesiapustaka

620

dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos. Pendanaan–Aliran Dana; Terdapat tiga skema aliran dana dari nasabah investor kepada bank. Yakni sebagai berikut: (1) Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet; (2) Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet; (3) Mudharabah Muthlaqah on Balance Sheet. Pendanaan–Manajemen; Berikut ini adalah ketentuan mengenai Manajemen Pendanaan pada bank syariah: (1) Pendanaan dalam bank syariah hanya dalam dua skema yaitu dana titipan dan dana investasi. (2) Dana investasi dipengaruhi oleh kinerja investasi bank syariah: (a) tingkat return aset produktif dan (b) pengelolaan portofolio/alokasi aset produktif. (3) Dana titipan dipengaruhi oleh fitur layanan yang dimiliki produk dana yang bersangkutan. Adapun Faktor yang memengaruhi pendanaan bank syariah adalah: (1) Tingkat Return: (a) Makin tinggi return aset produktif, makin tinggi bagi hasil kepada pemilik dana (investor akan cenderung melakukan penambahan investasi). (b) Makin rendah return aset produktif, makin rendah pula bagi hasil kepada pemilik dana (dana akan cenderung ditarik oleh investor). (2) Pengalokasian aset produktif. Dana masyarakat disalurkan kepada berbagai bentuk aset produktif. (3) Bentuk aset produktif di bank syariah: (a) Aset berupa piutang, baik murabaha, salam maupun istishna. Return yang diperoleh cenderung stabil. (b) Aset berupa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, baik mudharabah maupun musyarakah. Return yang diperoleh cenderung berfluktuasi. (c) Aset berupa barang yang disewabelikan berupa ijarah Muntahiyah Bit Tamlik. Return yang diperoleh cenderung stabil. (4) Makin besar komposisi portofolio pembiayaan dibandingkan portofolio piutang jual beli, makin fluktuatif tingkat return yang dibagikan kepada investor. Sebaliknya makin kecil komposisi portofolio pembiayaan dibandingkan portofolio piutang jual beli makin stabil tingkat return yang dibagikan kepada investor. Pendanaan–Monitoring; Monitoring Pendanaan pada bank syariah dilakukan dengan (1) Monitoring pencapaian target pendanaan; (2) Monitoring proses pendanaan untuk (a) Akad-akad (wadiah dan mudharabah); (b) Prosedur/ketentuan (data-data nasabah, saldo minimal, nisbah maksimal, dan lain-lain); (3) Mengevaluasi produk dan strategi pendanaan. Pendanaan–Nisbah; Cara menentukan nisbah produk pendanaan: (1) hitung pendapatan bank, misal 15.32% p.a; (2) hitung biaya-biaya (historical data, misal ohc = 4%), ppap = 1% p.a; (3) tentukan harapan keuntungan, misal: 3% p.a. Perhitungan nisbah untuk bank = (biaya + harapan keuntungan)/pendapatan = (5% + 3%)/15.32% = 52.2%. Nisbah maksimal produk untuk nasabah = 100% nisbah bank = 100% - 52.2% = 47.8%. Pendanaan–Proses; Berikut ini adalah proses pendanaan dari berbagai bagian yang ada di bank syariah: (1) tim aset liability comittee (ALCO) menentukan nisbah produk pendanaan; (2) Treasury mengatur likuiditas bank dengan (a) penarikan simpanan masyarakat (terjadual karena jatuh tempo, maupun tak terjadual karena kebutuhan penyimpan). terkait dengan public image. (b) pencairan pinjaman (pembiayaan

www.facebook.com/indonesiapustaka

621

syariah). Hal ini terkait dengan komitmen. (3) Marketing Pendanaan: (a) Mengelola penjualan–sales; (b) intuitivist; (c) Mengelola produk - cross selling; (d) Mengelola account–customer; (e) relationship. (4) Operasional Pendanaan: (a) Memberikan informasi produk; (b) Melakukan proses administrasi pembukaan dan penutupan rekening; (c) Menangani keluhan nasabah (d) Kegiatan administrasi lainnya. Pendapat Bersyarat; Opini akuntan publik yang menjelaskan bahwa akuntan publik tersebut tidak dapat melakukan verifikasi laporan keuangan bank secara akurat dan lengkap karena kesalahan data yang tersedia; pernyataan akuntan tersebut tidak banyak bermanfaat karena banyaknya kekeliruan yang mendasar (qualified opinion). Pendapat Menyangkal; Laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh auditor independen yang menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan yang diperiksa tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya (adverse opinion). Pendapat Tak Bersyarat; Pendapat auditor yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma pemeriksaan, laporan keuangan telah disusun berdasarkan asas akuntansi yang diterapkan secara konsisten, dan memberikan gambaran yang wajar mengenai keadaan keuangan (unqualified opinion). Pendapatan; 1. Semua penerimaan, baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dan penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu (income; revenue); 2. Penerimaan dana sebagai hasih dari suatu investasi (return). Pendapatan; 1. Aidun; Penerimaan dana sebagai hasil dari suatu investasi. 2. Kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas. Pendapatan; income; Dakhl; Uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji (wages), upah (salary), sewa (rent), laba (profit), dan lain sebagainya. Pendapatan Bersih; Selisih positif dari total pendapatan (operasional dan nonoperasional) dengan total biaya (operasional dan nonoperasional) dalam satu periode setelah dikurangi dengan taksiran pajak pendapatan (net income). Pendapatan Bersih Investasi; Pendapatan yang diterima dari suatu investasi setelah dikurangi tingkat inflasi yang terjadi saat dana tersebut ditanamkan; pendapatan ini disebut juga sebagai tingkat bunga nyata; misalnya, jika seorang investor memperoleh pendapatan sebesar 8% dengan tingkat inflasi sebesar 3%, pendapatan bersih yang diterimanya sebesar 5% (real rate of return). Pendapatan Bunga; Pendapatan bunga yang diterima atas jasa pinjaman uang yang diberikan kepada pihak lain (interest earned). Pendapatan Diterima Di Muka; Pendapatan yang sudah diterima tetapi belum diakui sebagai pendapatan pada tahun buku bersangkutan sehingga dalam neraca muncul sebagai utang atau kewajiban (deferred income; deferred revenue; deferred credit). Pendapatan Impas; Pendapatan yang diperlukan untuk menutup seluruh biaya

www.facebook.com/indonesiapustaka

622

pemasaran produk atau jasa perbankan yang baru; setiap tambahan pendapatan akan menambah laba (break-even yield). Pendapatan Investasi; Penerimaan berupa bunga atau dividen dinyatakan dengan persen yang diperoleh dari hasih investasi (yield). Pendapatan Kotor; Selisih biaya dana ditambah biaya overhead yang dikeluarkan oleh bank dengan tingkat bunga dan/atau biaya lain yang dibayar debitur (gross margin). Pendapatan Marginal; Tambahan pendapatan yang diperoleh dengan tambahan satu unit penjualan; dalam jangka pendek, pada kondisi persaingan, hal itu merupakan harga pasar (marginal revenue). Pendapatan Marjinal; Dakhl Haddi; Penambahan pendapatan dari hasil penjualan satu unit output tambahan. Pendapatan Nasional; Nilai seluruh barang dan jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pendapatan dalam menghasilkan barang dan jasa selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun (national income). Pendapatan Nonoperasional; Pendapatan yang diterima oleh perusahaan, yang tidak berkaitan langsung dengan usaha pokok dan perusahaan (nonoperating revenue). Pendapatan Operasional; pendapatan yang diperoleh perusahaan sebagai hasil dari usaha pokok perusahaan (operating revenues). Pendapatan Per Kapita; Pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk (income per capita). Pendapatan Sesudah Pajak; After tax income; Dakhl Mutah. Pendapatan Tetap; Dakhl Tsabit; Pendapatan yang jumlahnya tidak dipengaruhi oleh perubahan tingkat harga sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, peraturan, dan sebagainya (fixed income). Penebusan; Pembayaran untuk mendapatkan kembali surat utang, obligasi, saham, barang jaminan hipotek, atau gadai untuk melunasi utang (redemption). Penelitian Silang; Pengontrolan untuk menentukan kebenaran hasil dengan cara membandingkan dua program yang berlainan untuk memastikan ketepatan jumlah melalui pendekatan matematis; misalnya, jumlah sisi debit sama dengan jumlah sisi kredit pada akhir bulan (crossfooting). Penempatan; Penanaman dana bank pada bank atau lembaga keuangan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam bentuk pinjaman antarbank (interbank calI money), tabungan, deposito berjangka, dan bentuk lain untuk memperoleh penghasilan (placement). Penempatan; Penanaman dana bank pada bank lainnya dan/atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah antara lain dalam bentuk giro dan/atau tabungan mudharabah dan/ atau wadiah, deposito berjangka dan/atau tabungan mudharabah, pembiayaan yang diberikan, sertifikat investasi mudharabah antarbank (sertifikat IMA) dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Penentu Harga; Produsen yang mendominasi atau menguasai bagian terbesar dari

www.facebook.com/indonesiapustaka

623

suatu produk atau jasa sehingga harga yang ditetapkan menjadi acuan bagi produsen lain (price leadership). Penentuan Harga Pembiayaan–Markup Pricing; Kebanyakan dasar dari penentuan tingkat harga adalah me-markup biaya produksi (production cost) komoditi yang bersangkutan. Dengan demikian, pada metode ini perusahaan terlebih dahulu harus menentukan tingkat biaya produksi atau biaya perolehan dari suatu produk dan menentukan pula tingkat margin atau markup dari biaya produksi tersebut. Pada metode ini, sebuah perusahaan atau bank akan menjual produknya pada tingkat harga biaya produksi ditambah markup atau margin yang diinginkan. Penentuan Harga Pembiayaan–Metode; Penentuan harga pada sebuah kontrak atau transaksi yang menghasilkan keuntungan secara pasti (Natural Certainty Contract), pada kebanyakan perusahaan ataupun bank dapat dijelaskan dengan metode sebagai berikut: (1) Markup Pricing; (2) Target-Return Pricing; (3) Perceived-Value Pricing; (4) Value Pricing. Penentuan Harga Pembiayaan–Perceived-Value Pricing; Berbeda dari metode targetreturn pricing yang hanya menggunakan biaya produksi sebagai kunci penentuan harga, pada perceived-value pricing juga digunakan nonprice variable sebagai dasar dari penentuan harga jual. Boleh jadi bila sebuah perusahaan menghadapi harga kompetitor yang lebih murah, perusahaan tersebut dapat melakukan perbaikan dan penambahan beberapa item yang dapat meningkatkan tingkat kepuasan (utility) pelanggan. Dengan demikian, pada metode ini, perusahaan dapat menentukan harga dengan mempertimbangkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap suatu komoditi yang dikonsumsi. Dalam kenyataannya, sering kali ditemui seorang pelanggan dengan suka rela bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk sebuah komoditi yang sama. Selama preferensi customer terhadap suatu komoditi positif, perusahaan dapat memberlakukan tingkat harga yang lebih tinggi sampai dampak dari adanya preferensi tersebut sama dengan peningkatan harga. Contoh, seorang nasabah lebih senang menabung di Bank Syariah Berkah (BSB) daripada di Bank Syariah Permai (BSP), walau tingkat bagi hasil di Bank Syariah Permai lebih tinggi daripada Bank Syariah Berkah, katakan bagi hasil di bank BSP adalah 9% sedang di Bank BSB lebih rendah yaitu 8%. Karena nasabah merasakan pelayanan yang diberikan BSB lebih baik, dia lebih puas dan senang bila menabung di bank BSB dibandingkan dengan di BSP. Jelas bahwa perilaku nasabah tidak hanya ditentukan oleh tingkat harga namun juga oleh variabel lain yang dirasakan akan meningkatkan tingkat utilitas pelanggan. Penentuan Harga Pembiayaan–Target-Return Pricing; Selain pendekatan dengan biaya produksi, diperkenalkan juga penentuan harga dengan didasarkan pada target return. Perusahaan dapat menentukan harga dengan tujuan pencapaian tingkat return on invesment (ROI). Penentuan Harga Pembiayaan–Value Pricing; Suatu kebijakan penetapan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Sudah menjadi pemahaman umum bahwa barang yang baik berharga mahal. Dalam suatu pepatah sering kali orang jawa mengatakan “ono rego ono rupo” (barang yang berkualitas akan dibayar

www.facebook.com/indonesiapustaka

624

dengan harga yang tinggi). Namun, perusahaan yang sukses, adalah perusahaan yang mampu menghasilkan barang yang berkualitas dengan biaya yang efisien sehingga perusahaan tersebut dapat dengan leluasa menentukan tingkat harga di bawah harga kompetitor. Contoh, Mobil Lexus buatan Toyota, secara kualitas Lexus dapat dikatakan sekelas dengan mobil Mercedes, namun Toyota dapat dengan mudah menjual Lexus di bawah harga Mercedes. Dengan metode ini, suatu perusahaan tidak hanya mengandalkan penetapan harga yang lebih rendah dari kompetitor, tapi juga harus mampu berproduksi dengan efisien tanpa harus mengorbankan kualitas. Strategi penurunan harga secara siginifikan hanya akan menarik jumlah pelanggan yang peduli terhadap harga. Penentuan Harga Pembiayaan Syariah–Going Rate Pricing; Yang lazim saat ini digunakan dalam penentuan rate pembiayaan syariah adalah metode going rate pricing. yaitu menggunakan tingkat suku bunga pasar sebagai benchmark (rujukan). Dalam kenyataannya, bank syariah juga berkompetisi dengan bank konvensional untuk mendapatkan customer yang bersifat floating customer. Perilaku floating customer sangat dipengaruhi oleh tingkat convenience dan perolehan keuntungan dari return atau bunga yang didapat. Penentuan Harga Pembiayaan Syariah–Markup Pricing; Penerapan markup pricing dalam pembiayaan syariah sebenarnya hanya tepat untuk sumber dana RIA yang menggunakan akad mudharabah muqayyadah. Pemilik dana RIA tentu ingin mengetahui indikasi return yang akan diterimanya dalam membiayai suatu bisnis. Dana RIA adalah dana yang penggunaannya sejak awal telah ditujukan untuk bisnis tertentu. Sehingga pemilik dana tentu ingin mengetahui dari return bisnis yang dibiayainya, berapa return yang akan dia terima. Penentuan Harga Pembiayaan Syariah–Penentuan expected return dalam NUC; Untuk mempermudah pembahasan, dalam kontrak NUC kita menggunakan expected rate of profit sebagai discount rate dalam penghitungan analisis keuangan. Paling tidak ada tiga cara memperoleh nilai epr sebagai proksi: (1) Tingkat keuntungan rata-rata pada industri atau bisnis sejenis; (2) Pertumbuhan ekonomi (GDP); (3) Dihitung dari nilai rpr yang berlaku di bank yang bersangkutan. Fungsi penghitungan epr dalam bank syariah dapat digunakan untuk penentuan nisbah bagi hasil antara pihak bank dan pihak nasabah. Semakin tinggi tingkat epr semakin prospektif perusahaan tersebut untuk dibiayai. Begitu juga semakin tinggi epr pihak bank juga semakin berani untuk mengambil bagian atau nisbah yang lebih kecil. Artinya semakin tinggi epr nisbah bagi hasil untuk bank akan relatif lebih rendah dibanding bila epr lebih rendah. Mengapa demikian? Bila nilai epr tinggi, pada tingkat actual return bank bank tetap berani menetapkan tingkat nisbah yang lebih rendah. Penentuan Harga Pembiayaan Syariah–Penentuan Expected Return dalam NCC; Dalam kontrak NCC, tingkat keuntungan dapat ditentukan di awal sehingga sifat keuntungan dapat dipastikan diawal akad. Yang termasuk dari kontrak NCC adalah segala kontrak yang dibangun dari teori pertukaran. Misal, salam, murabahah, ijarah. Sedangkan yang termasuk dalam kontrak NUC adalah segala kontrak

www.facebook.com/indonesiapustaka

625

yang dibangun dari teori percampuran. Karena keuntungan dari NCC bersifat pasti, untuk mempermudah analisis keuangan kita sebut saja dengan required rate of profit (rpr). Berbeda dari cara memperoleh nilai epr, tinggi rendahnya rpr hakikatnya dipengaruhi oleh: (a) Tingkat keuntungan per satu kali transaksi; (b) Besarnya jumlah transaksi dalam satu periode. Contoh, apabila Iwan mempunyai modal usaha 100 juta, dan dia usahakan modal tersebut dalam bisnis perumahan. Setiap satu kali transaksi jual beli rumah, Iwan mendapatkan keuntungan 10 juta atau 10%. Dari pengalaman sebelumnya selama satu tahun, Iwan dapat menjual rumah sebanyak 6 unit. Nah, suatu ketika ada seseorang yang ingin membeli rumah tersebut dengan pembayaran dikemudian hari yaitu pada akhir tahun. Apabila Iwan menjual rumah tersebut dengan margin keuntungan 10%, dia akan mengalami kerugian atau kehilangan peluang untuk melakukan penjualan rumah lagi sebanyak 5 kali/unit. Oleh karena itu, untuk menutup hilangnya opportunity loss, Iwan menawarkan harga rumah kepada seseorang tersebut dengan harga 160 juta atau margin keuntungan adalah 60%. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa tingkat 60% tersebut adalah sama dengan tingkat keuntungan 10% kali 6 kali transaksi. Namun, perlu dipahami bahwa dua varibel tersebut, yaitu tingkat keuntungan dan besarnya jumlah transaksi hanyalah variabel independent saja, sedangkan yang menentukan tingkat keuntungan yang seharusnya dikenakan sering kali juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti tingkat harga di pasar (biasanya bank juga menjadikan suku bunga sebagai benchmark/rujukan dalam penentuan tingkat keuntungan yang diinginkan). Walaupun begitu, kalau kita mengacu kepada fikih tentang pembentukan harga kontan dengan harga kredit, penentuan nilai rpr dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut: rpr = π. ν; di mana π adalah tingkat keuntungan dalam transaksi naq dan/tunai dan ν adalah jumlah transaksi yang bisa dilakukan dalam satu periode. Berbeda dari fungsi epr dalam kontrak NUC, dalam kontrak NCC nilai rpr dapat dijadikan sebagai patokan dan perhitungan tingkat keuntungan aktual yang akan diperoleh bank. Contoh, bila dalam suatu pembiayaan NCC bank menetapkan tingkat keuntungan 12%, bila pembiayaan tersebut membutuhkan dana sebesar Rp200 juta, bank sudah bisa melakukan prediksi bahwa keuntungan aktual yang akan dicapai adalah: Keuntungan aktual yang dicapai = rpr x jumlah pembiayaan = 12% x Rp200 juta = Rp24 juta. Penentuan Harga Pembiayaan Syariah–Tahapan Penggunaan epr dalam NUC; Tahapan penggunaan epr dalam NUC dapat digambarkan dengan hubungan antara actual return bank dan nisbah dan epr: Tahap 1: (a) Bank menentukan epr; (b) Bank menghitung nisbah bagi hasil dengan rumus: Nisbah Bank = epr/[expected return bisnis yang dipakai] x 100%. Nisbah Pemilik Bisnis = 100% - Nisbah Bank. Tahap 2: Bank menghitung actual return dengan rumus: Actual Return Bank = Nisbah Bank x Actual Return Usaha. Contoh, bank A memprediksi nilai epr dari proyek X adalah 10%, dan dengan mempertimbangkan target return bank menetapkan nisbah bagi hasil antara bank dan pengusaha adalah 40:60 (40% untuk bank dan 60% untuk pengusaha). Dari transaksi proyek X ini dihasilkan keuntungan aktual yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

626

diperoleh bank sebesar Rp20 juta (asumsi keuntungan aktual usaha yang dibiayai adalah Rp50 juta). Bila bank A memprediksi nilai epr dari sebuah proyek B adalah 15% (asumsi aktual return usaha yang dibiayai Rp100 juta), dan target keuntungan aktual adalah Rp50 juta, dengan menetapkan tingkat perolehan aktual tetap, bank dapat menetapkan tingkat nisbah bagi hasil dengan pengusaha sebesar 20:80 (20% untuk bank dan 80% untuk pengusaha). Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, tingkat epr secara langsung tidak menentukan actual return yang didapat pihak bank, namun penghitungan epr setidaknya mempermudah bank untuk menentukan pada tingkat nisbah bagi hasil berapa, target keuntungan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Penentuan Harga Pembiayaan Syariah–Target Return Pricing; Dalam bank syariah, seperti yang kita ketahui, selain tidak menggunakan suku bunga, juga diklasifikasikan antara akad yang menghasilkan keuntungan secara pasti (disebut dengan Natural Certainty Contract/NCC) dan akad yang menghasilkan keuntungan yang tidak pasti atau tidak dapat dipastikan diawal akad (Natural Uncertainty Contract/NUC). Dalam buku ini kita menggunakan required profit rate (rpr) untuk akad-akad yang bersifat certainty return dan expected profit rate (epr) untuk akadakad yang bersifat uncertainty return. Nah yang menjadi pembahasan berikutnya adalah apa perbedaan antara return yang diperoleh dari akad yang bersifat NUC dan NCC? Analisis: Perbedaan antara akad NUC dan NCC terletak pada karakter dari return yang didapat oleh shahibul maal atau bank. Di awal akad dalam kontrak NUC, shahibul maal tidak dapat menentukan tingkat keuntungan secara pasti, tetapi hanya dapat membuat proyeksi atau perkiraan tingkat keuntungan yang diharapkan. Penentuan Harga Terendah; Metode penilaian persediaan barang yang diterapkan dalam akuntansi keuangan; bersifat konservatif, yaitu dengan menetapkan pilihan harga terendah antara harga pokok dan harga pasar (cost or market whichever is lower). Penerima Endos; Orang yang menerima hak atas surat berharga yang dialihkan dengan cara endosemen (endorsee). Penerima Gadai; Pihak yang menerima barang dalam bentuk gadai sebagai jaminan pembayaran utang (pledgee) Penerima Jatah Saham; Penerima jatah saham orang atau badan yang menerima jatah saham sehubungan dengan pendaftaran pembelian saham yang diajukan (allottee). Penerima Konsinyasi; Pihak yang menerima barang atas dasar konsinyasi (consignee). Penerima Mandat; Pihak yang ditunjuk atau diberi mandat oleh pengadaan untuk bertindak sebagai agen bagi debitur yang pailit; penerima mandat dipercaya untuk mereorganisasi atau melikuidasi perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur, dan dipersyaratkan untuk memelihara properti untuk keuntungan kreditur atau pemegang saham sebelum dinyatakan pailit (receiver). Penetapan Harga Rata; Metode yang biasa digunakan dalam menetapkan harga atau

www.facebook.com/indonesiapustaka

627

jumlah imbalan pada kesepakatan pembelian kembali objek yang diperjualbelikan; perhitungan harga pembelian kembali untuk objek tersebut termasuk komponen bunga dan biaya transaksi (price flat). Pengacara; Ahli hukum atau orang yang diberi kuasa berdasarkan hukum oleh orang lain untuk melakukan transaksi bisnis; selain itu, dapat juga mewakili orang lain dalam berperkara di pengadilan (attorney). Pengadilan; Adalah pengadilan/mahkamah syar’iyah dalam lingkungan peradilan agama. Pengakuran Intern; Bagian pengawasan intern yang terjalin dalam tata cara penyelesaian suatu transaksi yang menyangkut lebih dari satu pihak, yang satu dengan yang lain saling mengawasi (internal check). Pengalaman di Bidang Operasional Perbankan Syariah; Antara lain berupa pengalaman dalam mengelola bisnis utama bank syariah. Pengalihan (Pengiriman) Zakat; Penyaluran zakat di luar tempat pemungutannya. Pengalihan Utang dalam Bank Syariah; Pemindahan utang nasabah dari bank/ lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah. Pengalihan Pembiayaan; Pengalihan pembiayaan kepada pihak lain dengan diketahui atau tanpa diketahui oleh pihak nasabah (debitur), umumnya penjualan pembiayaan ini untuk memenuhi ketentuan tingkat kesehatan bank (loan sale). Pengambilalihan Bank; Perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut. Pengampu; Orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang yang tidak mampu menangani urusannya, misalnya orang tua yang mewakili anak yang belum dewasa untuk mengurus kekayaan dan kepentingannya (guardian). Pengampuan; Pengurusan harta dan kepentingan seseorang oleh orang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pengadilan karena orang tersebut mempunyai kelainan jiwa ataupun boros. Pengangguran; Keadaan yang menggambarkan tidak ikut sertanya tenaga kerja yang sebetulnya produktif dalam proses produksi karena jumlah pekerjaan lebih kecil jika dibandingkan dengan tenaga kerja yang tersedia (unemployment). Pengangkutan di Darat; Jenis kegiatan ekonomi berupa pemberian jasa angkutan barang atau orang di darat, seperti yang dilakukan oleh perusahaan bus dan taksi (land transportation). Pengaturan Harta; Pengaturan pembagian harta suatu perusahaan yang dilikuidasi kepada pihak yang berhak sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan (marshalling of asets). Pengawas; Pihak yang memegang tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan suatu kegiatan; dalam tugas pengawasan bank, pihak yang bertanggung jawab langsung atas pemantauan kinerja suatu bank adalah pengawas bank (supervisor). Pengawasan; Kegiatan untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan suatu

www.facebook.com/indonesiapustaka

628

kegiatan agar sesuai dengan ketentuan dan prosedur; sehubungan dengan bank, pengawasan dapat diartikan sebagai pemantauan kegiatan operasional bank agar dijalankan sesuai dengan ketentuan bank sentral; metode pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia mencakup pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung; pada dasarnya tujuan pangawasan bank adalah untuk mengantisipasi kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh bank sehingga bank dapat beroperasi secara sehat (supervision). Pengawasan Anggaran; Penilaian suatu rencana anggaran keuangan dibandingkan dengan pelaksanaannya; berdasarkan penilaian tersebut, diperoleh kesimpulan, yaitu rencana anggaran telah atau belum dilaksanakan dengan efektif dan efisien (budgetary control). Pengawasan Berlapis; Salah satu cara pengamanan intern dengan menetapkan prosedur perolehan persetujuan melalui tahapan tertentu yang melibatkan persetujuan dua orang atau lebih (yang diberi wewenang khusus) dalam rangka meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan atau penyelewengan (dual control). Pengawasan Devisa; Pengaturan pemerintah dalam bidang devisa untuk menstabilkan atau menaikkan nilai mata uang sendiri dan memperbaiki posisi neraca pembayaran (exchange control). Pengawasan Iangsung; Pemantauan atas kegiatan bank yang dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank yang ditunjuk dalam upaya rnengetahui kebenaran laporan yang disampaikan atau untuk mengetahui kemungkinan penyimpangan yang dilakukan bank dalam kegiatan operasionalnya (on-site supervision). Pengawasan Menyeluruh Terhadap Bank; Pemantauan terhadap kegiatan operasional bank yang cakupannya telah diperluas tidak terbatas pada kegiatan usaha bank saja, tetapi mencakup pula kegiatan usaha anak perusahaan dan holding company-nya yang berpengaruh langsung terhadap perkembangan kinerja bank (consolidated banking supervision). Pengawasan Tak-Iangsung; Kegiatan pemantauan operasional bank yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap seluruh laporan yang disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia (off-site supervision). Pengeluaran; Pembayaran yang dilakukan saat ini untuk kewajiban pada masa akan datang dalam rangka memperoleh beberapa keuntungan; jika dilakukan untuk meningkatkan aktiva tetap, pengeluaran itu disebut pengeluaran modal; jika dilakukan untuk biaya operasi, pengeluaran itu disebut pengeluaran operasional; biaya tunai tersebut untuk mendapatkan barang, jasa, atau hasil usaha (expenditure). Pengeluaran Pendapatan; Biaya yang dikenakan atas rekening laba atau rugi (revenue expenditure). Pengembangan Harta (Tanmiyah Al-Mâl); Mengembangkan harta milik melalui perdagangan, seperti jual beli, sewa-menyewa dan syarikat, serta mengharamkan riba, melakukan penimbunan, menipu, berjudi dan sebagainya. Atau melalui

www.facebook.com/indonesiapustaka

629

pertanian, seperti memiliki tanah untuk ditanami, dan mengharamkan lahan pertanian atau ladang untuk disewakan. Atau melalui industri, seperti dibolehkannya seorang muslim mempunyai pabrik, menjualbelikan produksi pabrik dan sebagainya, dengan hukum pabrik tersebut mengikuti barang yang diproduksi. Jika yang diproduksi hukumnya haram, pabriknya juga haram. Jika yang diproduksi merupakan barangan yang menguasai hajat hidup orang banyak, pabrik tersebut juga merupakan pabrik yang menjadi hak milik umum. Pengembangan Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK); Program Bank Indonesia untuk menjembatani kelompok usaha masyarakat yang kesulitan dana untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank dengan melakukan pembinaan ataupun bantuan teknis Pengendalian; 1. Pengendalian sebagaimana diatur dalam ketentuan bank Indonesia mengenai transparansi kondisi keuangan bank. 2. Suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk bank, dengan cara apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengendalian Bank; Merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan bank, dengan cara apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengendalian terhadap bank syariah dapat dilakukan dengan cara-cara, antara lain, sebagai berikut: a. memiliki secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank; b. langsung menjalankan manajemen dan/atau memengaruhi kebijakan bank syariah; c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank; d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama memiliki dan/ atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham bank syariah, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis; e. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham bank syariah; f. mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank; g. mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan/atau memberhentikan pengurus bank syariah; h. secara tidak langsung memengaruhi atau menjalankan manajemen dan/atau kebijakan bank syariah; i. melakukan pengendalian terhadap perusahaan induk atau perusahaan induk di bidang keuangan dari bank syariah; dan/atau j. melakukan pengendalian terhadap pihak yang melakukan pengendalian.

www.facebook.com/indonesiapustaka

630

Pengendalian Risiko; Pelaksanaan proses pengendalian Risiko wajib digunakan Bank untuk mengelola Risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, dan Risiko likuiditas, Bank sekurang-kurangnya menerapkan asets and liabilities management (ALMA). Pengetahuan, Pemahaman di Bidang Operasional Perbankan Syariah; Berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BUS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah. Penggabungan Bank; Perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Penggolongan Nasabah; Pengelompokan nasabah yang didasarkan pada: a. besar kecilnya jumlah penyediaan dana yang diberikan oleh Bank kepada nasabah, b. Usaha Kecil dan Menengah dengan mempertimbangkan Sistem Pengendalian Risiko, Kondisi Tingkat Kesehatan dan Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum Bank. Penghalangan Bekerja; Tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan. Pengiriman Dana Elektronis; Pengiriman uang dengan menggunakan peralatan elektronik, dipergunakan oleh nasabah bank untuk melaksanakan usahanya tanpa harus mendatangi kantor bank, tetapi dari tempat usahanya dengan menggunakan pusat elektronik terminal pembayaran (remote electronic banking). Pengolahan Data Otomatis; Pengolahan data dengan menggunakan alat elektronik dalam sistem pengolahan data elektronik (SPDE) (automatic data processing/ADP). Penguasaan Benda; Hak seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum, baik miliknya maupun milik pihak lain. Penguatan Surat Berharga; Teknik yang digunakan oleh penerbit surat utang untuk meningkatkan peringkat kredit surat berharga yang mereka tawarkan sehingga akan dapat menurunkan tingkat diskonto; peningkatan peringkat tersebut dilakukan dengan cara menjaminkannya pada lembaga asuransi yang memiliki peringkat kredit tinggi sehingga surat berharga tersebut tetap menarik bagi investor meskipun pendapatannya lebih kecil (credit enhancement). Pengukuran Kinerja Manajemen Operasional Bank Syariah; Pengukuran kinerja manajemen operasional dilakukan dengan membandingkan (1) Antara realisasi terhadap RKAT, Business Plan atau Corporate Plan. (2) Antara realisasi dan standar

www.facebook.com/indonesiapustaka

631

acuan yang berlaku. (3) Antara peer group usaha (untuk mengetahui kinerja bank terhadap kompetitor). Pengukuran Risiko; Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, Bank wajib sekurang-kurangnya melakukan: a. evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; b. penyempurnaan terhadap sistem pengukuran Risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi dan faktor Risiko, yang bersifat material. Pengusaha Mikro; Adalah pelaku usaha yang memenuhi syarat-syarat sebagai usaha mikro. Penilai Harga; Orang yang karena keahlian dan pengalamannya menjual jasa sebagai penilai harga barang bergerak dan barang tidak bergerak (appraiser). Penilai Independen; 1. Perusahaan penilai yang tidak terkait dengan bank dan debitur untuk melakukan kegiatan penilaian berdasarkan Kode Etik Penilai Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Dewan Penilai Indonesia, memiliki izin usaha dari instansi berwenang (independent appraiser); 2. Perusahaan penilai yang: a. Tidak ada keterkaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan keuangan baik dengan Bank maupun nasabah yang menerima fasilitas; b. Melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuanketentuan lain yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang; c. Menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang; d. Memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; serta e. Tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang berwenang. Penilaian; Pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh penilai independen atau bank mengenai estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis agunan berupa aktiva tetap berdasarkan hasil analisis terhadap fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode dan prinsip-prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Penilaian; Pernyataan tertulis dari Penilai Independen atau penilai intern bank syariah mengenai taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan berupa aktiva tetap berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Penilaian Agunan; Untuk melindungi kepentingan Bank dan risiko penyaluran pembiayaan, penilaian agunan yang tepat sangat diperlukan. Ketidaktepatan dalam menilai agunan dapat memengaruhi/mengakibatkan kesalahan dalam analisis pemberian pembiayaan, over estimate terhadap hak preference yang dipasang, kelebihan terhadap pembentukan pencadangan aset produktif, dan lain-lain. Penilaian Agunan–Jenis; Jenis Penilaian Agunan adalah sebagai berikut: 1. Nilai

www.facebook.com/indonesiapustaka

632

Pasar. Nilai pasar adalah nilai hasil penilaian agunan berdasarkan kondisi harga pasar/nilai wajar (Transaksi jual beli) dari jaminan tersebut, baik yang dinilai oleh tim penilai Bank maupun yang dilakukan oleh tim penilai independen. 2. Nilai Bank. Nilai Bank adalah nilai agunan setelah memperhitungkan risiko tingkat kesulitan dalam menjual agunan tersebut. Besarnya tingkat keyakinan akan harga penjualan jaminan (Maximum Reliance Value-Collateral Margin) diberikan dalam bentuk persentase perkalian antara nilai pasar dan persentase minimum reliance yang akan menghasilkan Nilai Bank yaitu; Market Value [nilai pasar) x MRV. Nilai Bank ini dipergunakan untuk menentukan Nilai Likuidasi Jaminan jika dijual secara cepat. 3. Nilai APHT. Nilai APHT adalah nilai jaminan (Tanah atau tanah + bangunan) yang didaftarkan dalam SHT sesuai dengan UUHT, yang akan menjadi hak preference Bank. 4. Nilai Fidusia. Di dalam akta fidusia (FEO) terdapat 2 nilai, yaitu Nilai Penjaminan dan Nilai Benda. a. Nilai Penjaminan adalah nilai yang menjadi hak preference Bank yang tertuang dalam akta fidusia. b. Nilai Benda adalah nilai berdasarkan penilaian Bank. Besarnya nilai peniaminan yang harus dicantumkan dalam akta fidusia adalah minimum sebesar nilai bank dan maksimum sebesar nilai pasar dari objek yang dijaminkan. Penilaian Kembali; Penyesuaian ketertagihan atau kolektibilitas kredit debitur ke posisi yang lebih baik karena debitur telah melakukan pembayaran tunggakan dan penalty (reinstatement) Penilaian Keuangan; Penilaian rencana proyek ditinjau dari aspek keuangan untuk mengetahui apakah rencana pembiayaan proyek tersebut dapat berjalan lancar dalam mempertahankan kelangsungan jalannya proyek; penilaian aspek keuangan tersebut meliputi penilaian kebutuhan dan struktur modal, rencana anggaran tunai, termasuk pembayaran kembali pinjaman berikut bunga pinjamannya, dan perkiraan tingkat keuntungan yang diharapkan (financial appraisal). Penilaian Kinerja; Metode untuk menilai kinerja pegawai yang didasarkan pada evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas atau penilaian mengenai kecukupan minimum terhadap hasil kerja yang dipersyaratkan perusahaan untuk pegawai yang bersangkutan (performance appraisal). Penilaian Kredit; Evaluasi atas calon debitur, baik perseorangan maupun badan usaha tentang kelayakan kreditnya (credit rating). Penilaian Kualitatif; Adalah penilaian terhadap faktor manajemen dan faktor-faktor hasil penilaian kuantitatif dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan atau pembanding yang relevan. Penilaian Kuantitatif; Adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan dan proyeksi rasio-rasio keuangan bank. Penilaian Pekerjaan; Analisis secara sistematis berbagai ukuran untuk mengelompokkan berbagai pekerjaan dan nilai nisbahnya sehingga diperoleh tenaga yang tepat, sistem kepangkatan, dan pengupahan yang sesuai (job evaluation)

www.facebook.com/indonesiapustaka

633

Penilaian Penanaman Modal dalam Proyek Investasi; Pada bank syariah (Lembaga Keuangan Syariah), penilaian penanaman modal dalam Proyek Investasi dilakukan untuk meyakini apakah proyek investasi secara teknis dan ekonomis feasible (layak), sehingga secara financial viable (menguntungkan). Penilaian Teknis; Penelaahan suatu proyek dari segi teknik, meliputi penilaian proses produksi, kapasitas mesin, kecocokan mesin, dan perlengkapan, penyediaan fasititas proyek, dan sarana yang diperlukan, seperti tenaga listrik, air, bahan baku, dan tenaga kerja terampil, untuk mengetahui apakah proyek tersebut secara teknis dapat dilaksanakan dan mampu mempertahankan hidupnya (technical appraisal). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank; Penilaian berdasarkan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dari perkembangan suatu bank, yaitu penilaian atas faktor-faktor permodalan, kualitas aktiva produktif manajemen, rentabilitas, dan likuiditas (bank rating). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank; Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut: 1. Permodalan (capital); Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. kecukupan, proyeksi (trend ke depan) permodalan dan kemampuan permodalan dalam mengcover risiko; b. kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham. 2. Kualitas aset (aset quality); Penilaian terhadap faktor kualitas aset meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. kualitas aktiva produktif, perkembangan kualitas aktiva produktif bermasalah, konsentrasi eksposur risiko, dan eksposur risiko nasabah inti. b. kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang (review) internal, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. 3. Manajemen (management); Penilaian terhadap faktor manajemen meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. kualitas manajemen umum, penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko Bank; b. kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku, komitmen kepada Bank Indonesia maupun pihak lain, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah termasuk edukasi pada masyarakat, pelaksanaan fungsi sosial. 4. Rentabilitas (earning); Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup risiko, serta tingkat efisiensi; b. diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank untuk mendapatkan fee based income, dan diversifikasi penanaman dana, serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya. 5. Likuiditas (liquidity); Penilaian terhadap faktor likuiditas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, potensi maturity mismatch, dan konsentrasi sumber pendanaan; b. kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas, akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan. dan 6. Sensitivitas terhadap risiko

www.facebook.com/indonesiapustaka

634

pasar (sensitivity to market risk). Penilaian terhadap faktor sensitivitas terhadap risiko pasar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. kemampuan modal Bank mengcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) nilai tukar; b. kecukupan penerapan manajemen risiko pasar. Penimbunan; pengumpulan atau penyimpanan uang atau barang dalam jumlah besar karena khawatir tidak akan dapat diperoleh lagi jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga (hoarding). Penimbunan Barang Dagangan; Lihat Ihtikar. Peningkatan Nilai; Usaha perbaikan terhadap harta tetap berupa bangunan atau gedung sehingga nilainya meningkat (betterment). Penitipan; Penyerahan barang kepada seseorang yang dipercaya dengan syarat barang tersebut akan dikembalikan apabila tujuan penjaminan atas barang tersebut telah selesai dilaksanakan; penyimpan bertanggung jawab atas keamanan barang yang disimpankan tersebut (bailment). Penitipan; Penyimpanan harta berdasarkan akad antara bank umum syariah atau UUS dan penitip, dengan ketentuan bank umum syariah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. Penjadualan Kembali (Rescheduling); Perubahan jadual pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Penjaminan; Penyerahan suatu kekayaan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan atas pinjaman/pembiayaan yang diberikan (pledging). Penjaminan Kembali; Tindakan menjaminkan kembali barang jaminan yang telah dijaminkan kepada seseorang/bank/lembaga pemberi pinjaman atas izin pemilik jaminan (repledge). Penjaminan Pembiayaan Syariah–Skema; Berikut ini adalah skema/tahapan dalam penjaminan syariah: (1) Bank dan Lembaga Penjaminan Pembiayaan Syariah bernegosiasi dan menyepakati perjanjian untuk menjamin pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah; (2) Nasabah datang ke Lembaga Penjaminan Pembiayaan Syariah untuk mengajukan permohonan penjaminan atas pembiayaan yang akan diajukan; (3) Nasabah datang ke Bank untuk mendapatkan pembiayaan dengan ketentuan dan persyaratan yang disepakati. (4) Bank dan Lembaga Penjaminan Pembiayaan Syariah menandatangani akad kafalah dengan Lembaga Penjaminan Pembiayaan Syariah akan menjamin pembiayaan yang diberikan Bank kepada nasabah. (5) Bank mencairkan pembiayaan kepada nasabah. (6) Bank membayar ujrah/fee kepada Lembaga Penjaminan Pembiayaan Syariah yang besarnya sesuai perjanjian diawal. (7) Nasabah menunggak dalam pembayaran angsuran kepada Bank. (8) Bank mengajukan klaim kepada Lembaga Penjaminan Pembiayaan Syariah atas macetnya pembayaran angsuran dari nasabah dilengkapi dengan bukti–bukti yang diperlukan. (9) Lembaga Penjaminan Pembiayaan Syariah meneliti bukti-bukti pengajuan klaim, apabila layak, Lembaga Penjaminan Pembiayaan Syariah akan membayar klaim kepada Bank; (10) Atas pembayaran klaim tersebut, timbul hak subrogasi untuk memperoleh recovery dari jaminan/ agunan yang diajukan oleh nasabah.

www.facebook.com/indonesiapustaka

635

Penjaminan Syariah–Akad; Akad yang dapat digunakan dalam Penjaminan Syariah adalah Kafalah bil ujrah dengan ketentuan: a. Objek yang dijamin dapat seluruh atau sebagian dari: i. kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi syariah; ii. hal lain yang dapat dijamin berdasarkan prinsip Syariah. b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). c. Besaran fee harus ditetapkan dalam akad berdasarkan kesepakatan. d. Kafalah bil ujrah bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Penjaminan Syariah–Definisi; Berikut ini ada beberapa definisi yang lazim digunakan pada Penjaminan Syariah: (1) Penjaminan Syariah adalah penjaminan antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah. (2) Imbal Jasa Kafalah adalah fee atas penggunaan fasilitas penjaminan untuk penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (kafalah bil ujrah). (3) Ta’widh adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak terjamin dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. (4) Denda keterlambatan (late charge) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. Penjaminan Syariah–Ketentuan dan Batasan (Dhawabith wa Hudud); ketentuan dan batasan ini meliputi: (1) Penjaminan Syariah tidak boleh digunakan untuk menjamin transaksi dan objek yang tidak sesuai dengan syariah. (2) Pihak terjamin harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya. (3) Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah. (4) Dalam hal penjaminan dilakukan oleh bank syariah, maka bank dapat meminta jaminan secara keseluruhan, sebagian, atau menggunakan wa’ad line facility. (5) Dalam hal penjaminan dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah, maka pembayaran klaim penjaminan tidak boleh diambil dari dana tabarru’ karena bukan kegiatan asuransi syariah. (6) Dalam hal terjadi pembayaran klaim penjaminan, pihak penjamin berhak menagih kepada pihak terjamin sebesar pembayaran klaim atau melepaskan haknya. (7) Tidak boleh memperjualbelikan hak tagih yang timbul. (8) Penjaminan pada pembiayaan atau akad yang berbasis bagi hasil hanya boleh dilakukan pada nilai pokok (ra’sul maal). (9) Penjaminan syariah boleh dilakukan oleh bank syariah, asuransi syariah, lembaga penjaminan syariah, dan LKS lainnya. (10) Penjaminan dapat dilakukan–antara lain–atas: kemampuan bayar, kemampuan penyelesaian kualitas dan kuantitas objek pembiayaan atau pekerjaan. Penjaminan Syariah–Ketentuan Ta’widh dan Denda; Memiliki ketentuan sebagai berikut: a. Ta’widh: Pihak terjamin dapat dikenakan ta’widh, sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh). b. Ta’zir. Pihak terjamin dapat dikenakan ta’zir, sebagaimana diatur dalam fatwa DSNMUI No. 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh). Penolakan Kredit; Penolakan aplikasi kredit disertai alasan penolakannya secara tertulis; di Indonesia, penolakan aplikasi kredit tidak selamanya disertai dengan alasan penolakan secara tertulis (credit denial).

www.facebook.com/indonesiapustaka

636

Penolakan Pembiayaan; Penolakan aplikasi pembiayaan yang diajukan ke Lembaga Keuangan Syariah. Pensiun; 1. Adalah Hak seseorang untuk memper-oleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan (Undang-Undang No: 11/1992). 2. Pembayaran berkala kepada pegawai yang telah bekerja dengan baik selama masa tertentu yang telah berlaku berhenti dari pekerjaannya (pension). Pensiun–Jenis; Jenis-jenis Pensiun adalah (1) Pensiun Normal yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan. (2) Pensiun Dipercepat yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan dalam kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan karyawan pada perusahaan yang bersangkutan. (3) Pensiun Tunda yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal ini karyawan tersebut tetap berhenti bekerja/keluar dan pensiunnya baru dibayarkan setelah mencapai usia tertentu. (4) Pensiun Cacat yaitu pensiun yang diberikan bukan karena usia, akan tetapi lebih disebabkan karyawan mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal dengan masa kerja diakui seolaholah sampai usia pensiun normal. Penting–Kepentingan Bersyarat; Bagian atau hak dalam kekayaan yang hanya akan diberikan kepada yang berhak apabila terjadi peristiwa yang tidak pasti terjadinya (contingent interest). Penting–Kepentingan Tetap; Tuntutan, hak atau kepentingan terhadap sesuatu, baik sekarang maupun pada masa mendatang (vested interest). Penumpukan Utang; Pinjaman yang diperpanjang, biasanya, digunakan untuk melunasi pinjaman sebelumnya; praktik demikian akan lebih memperburuk keadaan keuangan peminjamnya, bahkan sampai terpuruk, dan dapat dinyatakan pailit (pyramid debt). Penundaan Hak; Penundaan atas hak kepemilikan dan hak untuk menikmati manfaat suatu barang hingga dipenuhinya suatu prestasi (vested remainder). Penundaan Pembayaran; Penanguhan pembayaran atas utang-utang debitur yang sudah boleh ditagih untuk menghindari kepailitan; penangguhan itu terjadi atas permintaan debitur dengan persetujuan pengadilan dan di bawah pengawasan orang-orang yang diangkat oleh hakim (suspension of payment). Penurunan Kelonggaran Tarik; Penurunan fasilitas kredit yang disediakan akibat adanya penarikan sebagian fasilitas tersebut oleh debitur; misalnya, debitur menarik sebagian pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 dan fasilitas kredit yang disediakan sebesar Rp200.000.000,00 (take down). Penurunan Nilai Dasar; Mengurangi kualitas, kemurnian, atau kandungan logam dan mata uang logam (debase). Penurunan Nilai; Mengevaluasi kembali nilai buku suatu harta (surat berharga atau sekuritas, pinjaman atau aktiva Iainnya) pada saat harga pasarnya lebih rendah

www.facebook.com/indonesiapustaka

637

daripada nilai buku harta tersebut; surat berharga yang dapat diperdagangkan harus disesuaikan nilainya dengan harga pasar yang berlaku secara harian (write down). Penutupan Beban Tetap; Rasio keuntungan yang diperhitungkan sebelum pembayaran bunga dan pajak pendapatan dibandingkan dengan bunga surat berharga serta kewajiban jangka panjang lainnya; hal itu memberikan indikasi jumlah pembebanan bunga yang diperhitungkan perusahaan sebagai dasar pembayaran pajak di muka (fixed-charge coverage). Penyajian Kebijakan Akuntansi; Bagian kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal sebagai berikut: (a) dasar pengukuran dalam menyiapkan laporan keuangan; (b) kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan guna memahami laporan keuangan secara benar. Pengguna laporan perlu mengetahui dasar pengukuran yang digunakan (nilai historis, nilai pasar, nilai realisasi, nilai wajar atau nilai sekarang) sebagai landasan dalam penyiapan laporan keuangan. Apabila lebih dari satu dasar pengukuran digunakan dalam laporan keuangan, informasi yang disajikan cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan dasar pengukuran tersebut. Selanjutnya, dalam menentukan apakah kebijakan akuntansi tertentu harus diungkapkan, manajemen mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut akan membantu pengguna laporan untuk memahami bagaimana transaksi dan peristiwa tecermin di neraca dan laporan laba rugi. Kebijakan akuntansi meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut: (a) pengakuan pendapatan; (b) prinsip pembagian hasil usaha (bagi pendapatan atau bagi hasil); (c) prinsip-prinsip konsolidasi; (d) penggabungan usaha; (e) pengakuan beban termasuk metode penyusutan atau amortisasi aset tetap dan aset tidak berwujud; (f ) murabahah; (g) mudharabah; (h) musyarakah; (i) istishna’; (j) ijarah; (k) salam; (l) instrumen keuangan dan investasi; (m) persediaan; (n) pajak termasuk pajak tangguhan; (o) penyisihan; (p) imbalan kerja; (q) penjabaran mata uang asing; (r) definisi segmen usaha dan geografis dan dasar alokasi biaya antarsegmen; (s) definisi kas dan setara kas; dan (t) wakaf. Penyampaian Laporan melalui Jaringan On Line; Penyampaian laporan oleh bank pelapor yang dilakukan dengan mengirim atau mentransfer rekaman data secara langsung melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau melalui saluran telepon khusus ke RAS (Remote Acces Server) Kantor Pusat Bank Indonesia. Penyampaian Laporan secara Off Line; Penyampaian laporan oleh bank pelapor yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data dalam bentuk disket atau CD-ROM disertai hard copy kepada Bank Indonesia. Penyelamatan Pembiayaan/Kredit; Pembiayaan/kredit yang tingkat bunganya diturunkan atau jangka waktu pinjamannya diperpanjang agar memudahkan debitur melakukan pembayaran; alternatif penyelamatan pembiayaan/kredit ini sering dilakukan terhadap debitur yang tidak dapat membayar kewajiban pokok dan/atau bunga sesuai dengan yang diperjanjikan (restructed loan). Penyelesaian; (perbankan): Pencatatan akuntansi transfer dana, baik pada sisi aktiva maupun sisi pasiva dua pihak yang terlibat dalam transfer; dana yang tersedia

www.facebook.com/indonesiapustaka

638

dapat digunakan atau diambil setelah transfer efektif; (real estat): Pemindahan atau pengalihan hak atas suatu properti kepada pembeli properti dan sekaligus dilakukan pencatatan hipotek oleh bank yang membiayai pembelian properti tersebut; dikenal juga sebagai penutupan hipotek; (surat berharga): Penyerahan surat berharga oleh pialang penjual dan pelaksanaan pembayaran oleh pialang pembeli, biasanya dalam lima hari kerja setetah tanggal transaksi; penyerahan tersebut kadang-kadang dapat dilakukan dalam jangka waktu lebih dari lima hari, khususnya terhadap penerbitan baru dan obligasi yang bebas pajak; Lihat Tunas (settlement). Penyelesai Awar; Ahli yang ditunjuk untuk menyelesaikan dan menentukan beban setiap penanggung awar, yakni kerugian yang timbul karena pembuangan barang ke laut dan/atau perusakan bagian alat kapal demi penyelamatan kapal atau barang selebihnya yang harus dipikul pemilik kapal dan/atau pemilik barang; biasanya, penunjukan ahli diatur datam kontrak pengangkutan; jika tidak, hal itu disesuaikan dengan hukum yang berlaku di tempat berakhirnya pelayaran yang bersangkutan (average adjuster). Penyelesaian Pembiayaan/Kredit Macet; Usaha penagihan atas pembiayaan/kredit macet yang telah dihapusbukukan; sumber penagihan dapat berasal dari kerelaan debitur untuk membayar sebagian atau seluruh pokok atau margin/bunga yang seharusnya telah dibayar, menyita atau menjual aset debitur yang dijadikan agunan pembiayaan/kredit, atau memotong upah/gaji debitur (bad debt recovery). Penyelesaian Piutang dalam Ekspor–Ketentuan; Berikut ini adalah ketentuan Penyelesaian (Anjak) Piutang dalam Ekspor: (1) Akad yang dapat digunakan dalam Anjak Piutang Ekspor adalah wakalah bil ujrah yang dapat disertai dengan qardh. (2) Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak LKS untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor dan menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang. (3) LKS melakukan penagihan (collection) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang. (4) LKS dapat memberikan dana talangan (qardh) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang. (5) Atas jasanya untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor dan menagih piutang tersebut, LKS dapat memperoleh ujrah/fee. (6) Besar ujrah harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase yang dihitung dari pokok piutang. (7) Pembayaran ujrah dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad. (8) Antara akad wakalah bil ujrah dan akad qardh, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (ta’alluq). Penyelesaian Piutang dalam Ekspor; Pengalihan penyelesaian piutang dari pihak yang berpiutang kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), kemudian LKS menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang. Penyelesaian sengketa bank syariah; Penyelesaian sengketa yang dilakukan sesuai

www.facebook.com/indonesiapustaka

639

dengan isi akad, yaitu upaya untuk: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Penyelesaian Utang Impor; Pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), kemudian LKS membayar utang tersebut kepada pihak yang berpiutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berpiutang. Penyelesaian Utang Impor–Ketentuan; Ketentuan penyelesaian utang dalam impor adalah sebagai berikut: (1) Akad yang dapat digunakan dalam penyelesaian utang impor adalah Hawalah bil Ujrah dengan mengacu pada Fatwa DSN No. 58/DSNMUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah. (2) LKS sebagai muhal alaih menerima pengalihan utang dari pihak yang berutang senilai utang impor. (3) Pengalihan utang harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait. (4) LKS sebagai muhal alaih boleh mengenakan ujrah/fee atas pengalihan utang. (5) Besar ujrah harus disepakati secara jelas, tetap dan pasti pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase yang dihitung dari pokok utang. (6) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). (7) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. (8) Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas. (9) Jika transaksi hawalah telah dilakukan, hak penagihan muhal berpindah kepada muhal ‘alaih. Penyertaan Bank; Penanaman dana bank dalam bentuk saham perusahaan lain untuk tujuan investasi jangka panjang, baik dalam rangka pendirian, ikut serta dalam lembaga keuangan lain, penyelamatan kredit atau lainnya yang dilakukan tidak melalui pasar modal. Penyertaan Modal; Penanaman dana bank umum syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat berharga yang dapat dikonversi menjadi saham (convertible bonds) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank umum syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah. Penyertaan Modal Sementara; Penyertaan modal bank umum syariah atau Unit Usaha Syariah, antara lain, berupa pembelian saham dan/atau konversi pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia. Penyertaan yang Diklasifikasikan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual; Penyertaan saham yang memenuhi kriteria penggunaan metode biaya dan memiliki nilai wajar. Penyewa; pihak yang menjadi penyewa dalam perjanjian sewa beli (leasing) (lessee). Penyimpan Data; Tempat penyimpanan data dalam komputer; alat tempat suatu unit informasi dapat digandakan, disimpan, dan dikeluarkan pada waktu yang lain (memory; storage).

www.facebook.com/indonesiapustaka

640

Penyimpanan Kustodi; Penjaminan yang dilakukan oleh bank dengan menerima amplop, kotak, dan dokumen lainnya untuk disimpan dalam ruangan yang aman; sebelum diserahkan kepada bank, sebelumnya kotak dan amplop tersebut harus disegel sehingga bank tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang yang berada di dalam amplop dan kotak tersebut (safe custody). Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA); Cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas aktiva. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP); 1. Cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dan tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif; penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap adalah maksimum persentase tertentu (provision for loan losses). 2. Cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari debet berdasarkan penggolongan Kualitas Aktiva Produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Penyisihan Penghapusan Kredit; Cadangan yang dibentuk untuk mengantisipasi kerugian atas kredit bank yang ketertagihannya telah digolongkan macet; Lihat PPAP (allowance for bad debt). Penyisihan Penghapusan Piutang; Sejumlah uang yang disisihkan dan keuntungan perusahaan untuk menutupi kerugian akibat terjadinya pemberian kredit yang tidak dapat dilunasi pada kemudian hari; besarnya pembentukan penyisihan penghapusan berdasarkan persentase baki debit pinjaman pada akhir periode pinjaman; Lihat PPAP (provision for bad and doubtful debts). Penyitaan; 1. Penitipan barang sengketa kepada pihak ketiga, yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa atau oleh pengadilan; pihak ketiga wajib menyerahkan barang sengketa itu kepada pihak yang dinyatakan berhak setelah terdapat keputusan pengadilan; 2. Pengambilalihan harta seseorang kemudian dijual untuk melunasi utangnya; apabila harga jual harta tersebut tebih besar daripada jumlah utangnya, sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada debitur (sequestration). Penyortir; Komputer yang dapat membaca sandi dokumen, seperti cek dan menyortir dokumen sesuai dengan perintah yang ada (sorter). Penyortiran Bukti Pembukuan; Memilih dan mengelompokkan bukti pembukuan dan perkiraan sebelum dilakukan pembukuan (stuffing). Penyusutan; Perakunan: pengurangan nilai kegunaan aktiva tetap karena pemakaian, usia, dan sebagainya yang dapat dibebankan sebagai biaya secara berkala selama umur ekonomis yang diperkirakan untuk aktiva itu; penyusutan atau depresiasi mengurangi pendapatan kena pajak, tetapi tidak mengurangi uang kas; (devisa): Melemahnya nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lain yang bukan disebabkan oleh kebijakan moneter pemerintah atau bank sentral (depreciation). Penyusutan Dipercepat; Metode yang digunakan untuk mempercepat penyusutan, misalnya atas mesin, sehingga jangka waktu penyusutan lebih cepat jJka

www.facebook.com/indonesiapustaka

641

dibandingkan dengan umur teknis mesin tersebut; penyusutan dipercepat ini dilakukan dengan membentuk cadangan penyusutan yang lebih besar daripada biasanya (accelerated depreciaton). Perangkat Lunak; Program komputer berikut pedoman penggunaannya yang siap digunakan oleh pemakai (software). Perangkat Perbankan Elektronis (PPE); Kegiatan pelayanan kas atau nonkas yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronis yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor Bank, yang dapat melakukan pelayanan antara lain penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antarbank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah, baik menggunakan jaringan dan/atau mesin milik Bank sendiri maupun melalui kerja sama Bank dengan pihak lain, antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Perantara Keuangan; Organisasi pasar uang yang memperoleh izin dari pembeli, penjual, peminjam dan pemilik dana untuk melakukan pengelolaan uangnya dengan maksud memperoleh nilai lebih atas uang tersebut (financial intermediary). Perantara Pedagang Efek; Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek baik untuk diri sendiri maupun pihak lain. Kewajiban Perantara Pedagang Efek adalah (1) Mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan diri sendiri. (2) Dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah. (3) Memberi stempel waktu untuk prioritas (4) Memberikan konfirmasi setelah transaksi terjadi sebelum hari bursa berakhir. (5) Menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah. (6) Menyelesaikan amanat jual beli dari nasabah (7) Menyediakan data dan informasi yang diminta nasabah (8) Memberikan analisis perkembangan pasar dan emiten kepada nasabah. Perantara Pemasaran; Perantara yang menghubungkan produsen dan konsumen, atau pedagang besar dan konsumen; sering kali perantara tersebut mengambil risiko besar dengan memesan dan menyimpan barang sebelum mereka memperoleh kontrak penjualan, biasanya mereka membeli dengan jumlah besar dan menjual secara eceran. Mereka juga menyetujui biaya distribusi dan laba antara harga pembelian dan penjualan, biasanya sampai dengan 5% (middleman) Perbankan; 1. Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (banking); 2. Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan Elektronis–Kegiatan; Kegiatan pelayanan jasa bank syariah yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronis yang dimanfaatkan untuk pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antarbank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah, antara lain termasuk internet banking dan mobile banking.

www.facebook.com/indonesiapustaka

642

Perbankan Korporasi; Pelayanan perbankan kepada perusahaan besar dan unit usaha bukan eceran yang mempunyai struktur keuangan yang kuat (whoIesale banking. corporate banking). Perbankan Nircek; Sistem perbankan yang tidak lagi menggunakan cek sebagai alat pembayaran; sistem pembayaran ini dilakukan melalui pemindahbukuan secara elektronis (checkless banking). Perbankan Regional; Pendirian bank di negara bagian, dapat dilakukan melalui merger, akuisisi, atau pendirian baru; kantor bank regional dapat dibuka apabila terdapat kesepakatan timbal balik antara kedua negara bagian mengenai izin pendirian atau pembukaan bank tersebut; hal ini terjadi di Negara Amerika (regional banking). Perbankan Swa-Atur; Sistem perbankan yang menetapkan ketentuan agar dapat mengatur dirinya sendiri dengan tetap mengacu kepada pedoman yang dibuat oleh bank sentral untuk melaksanakan prinsip kehatihatian bank, misalnya dalam penetapan kebijakan perkreditan bank, standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan teknologi sistem informasi (self-regulatory banking). Perbankan Swalayan; Sistem pelayanan perbankan terpadu yang memungkinkan nasabah dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan tanpa harus langsung datang ke bank, misalnya membayar utang, menyetor atau menarik dana, dan transfer yang ditakukan secara otomatis metatui anjungan tunai mandiri (ATM) atau sarana phone banking sistem pelayanan ini hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh tersedianya sarana fasititas dan kesiapan semua pihak terkait; pada volume transaksi tertentu, sistem ini dapat menurunkan biaya pelayanan serta memberikan kemudahan bagi nasabah (self-service banking). Perbankan Syariah; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mendefinisikan Perbankan Syariah sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan Unit; Sistem perbankan yang melarang pembukaan cabang yang beroperasi secara penuh (full service) sistem bank unit terdapat di Amerika Serikat, biasanya di daerah Midwest dan Southwest (unit banking). Perceived-Value Pricing; Lihat Penentuan harga pembiayaan–Perceived-Value Pricing. Perdagangan; Kegiatan mengembangkan modal untuk mendapatkan keuntungan. Termasuk juga praktik jual beli dan kegiatan lain yang sejenis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Perdagangan Dalam Negeri; Untuk lalu lintas perdagangan antardaerah dan wilayah di dalam negara khilafah tidak dikenakan tarif perdagangan baik untuk ahlu dzimmah maupun untuk ahlu harb. Hal itu karena mereka tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Di samping itu ahlu dzimmah tidak dibebankan kewajiban lain selain membayar jizyah atas badan mereka dan kharaj atas tanah mereka setiap tahunnya kecuali jika di dalam klausul perjanjian damai dengan mereka terdapat kesepakatan mengenai beban tambahan. Demikian pula halnya dengan ahlu harb jika tidak ada kesepakatan perdagangan antara negara khilafah dan negara mereka

www.facebook.com/indonesiapustaka

643

mengenai pengenaan tarif perdagangan dalam negeri, mereka tidak dikenakan beban apa pun. Berbeda dari yang terjadi pada sistem sekuler sebagaimana yang terjadi di negeri ini, lalu lintas perdagangan antardaerah dan provinsi dipenuhi dengan pungutan-pungutan baik yang resmi melalui peraturan daerah (perda) ataupun yang liar (pungli). Akibatnya kondisi tersebut telah menyebabkan ekonomi biaya tinggi (hight cost economy) yang banyak dikeluhkan oleh pelaku ekonomi dalam sistem kapitalisme sebagaimana yang terjadi di Indonesia khususnya pasca diberlakukannya UU Otonomi Daerah. Penderitaan mereka sebenarnya tidak perlu terjadi jika penguasa negeri ini menerapkan syariah Islam. Di dalam Islam pungutan-pungutan tersebut dikenal dengan istilah maks. Pungutan yang tidak memiliki legitimasi syar’i. Pungutan tersebut haram dan wajib ditindak oleh Khalifah dan diberikan sanksi yang tegas. Perdagangan Derivatif; Perdagangan derivatif dimengerti sebagai salah satu bentuk perdagangan yang merupakan suatu kegiatan yang melibatkan atau memperdagangkan suatu turunan (derivatif ) dari suatu produk (perdagangan) induk. Produk (perdagangan) induk yang dimaksudkan adalah komoditas pada pasar uang (finance), pasar modal dan pasar komoditas. Perdagangan derivatif hanya ”merujuk” pada produk pasar uang (finance), pasar modal dan pasar komoditas sebagai benchmark atau tolok ukur perdagangan derivatif yang mereka jalankan. Untuk memudahkan pengertian mengenai perdagangan atau transaksi derivatif ini, bisa dianalogikan dengan hal-hal sederhana yang biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti ”pertaruhan bola”. Misalnya Menchester United (”MU”) akan melangsungkan pertandingan dengan Westham United (”WU”). Dari pertandingan yang diadakan di belahan negara lain tersebut 2 (dua) penggemar bola di Indonesia melakukan pertaruhan bola atas pertandingan tersebut, di mana salah satu penggemar mempertaruhkan bahwa MU akan menang dan yang lain mempertaruhkan WU akan menang. Dalam hal ini pertandingan ”asli” antara MU dan WU adalah sama dengan komoditas(-komoditas) pada pasar uang (finance), pasar modal dan pasar komoditas. Sedangkan pertaruhan antara 2 (dua) penggemar bola di Indonesia tersebut adalah derivatifnya. Sehingga dapat dilihat bahwa pertaruhan bola di Indonesia atas MU dan WU tidak mempunyai pengaruh apa pun terhadap pertandingan ”asli” MU dan WU di belahan negara lain tersebut. Hasil dari pertandingan ”asli” mempunyai peranan sebagai rujukan atau pertaruhan yang dilakukan di Indonesia. Pertaruhan di Indonesia atas pertandingan MU dan WU tersebutlah yang merupakan derivatif atau turunan dari pertandingan ”asli” MU dan WU. Konsep serupa dengan di atas tersebutlah yang sebenarnya terjadi pada perdagangan atau transaksi derivatif di mana transaksi derivatif tersebut di”rujukkan” pada komoditas pada pasar uang (finance), pasar modal dan pasar komoditas. Bahkan dewasa ini telah timbul adanya perdagangan derivatif dari perdagangan derivatif yang pada dasarnya menggunakan konsep yang sama seperti pertaruhan bola antara MU dan WU di atas. Perdagangan Luar Negeri; Perdagangan luar negeri dalam Islam tidak berlaku atas barang namun berlaku atas agama dan kewarganegaraan pelaku perdagangan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

644

Demikian pula halnya dengan penetapan ‘usyur. Seorang muslim akan dikenakan tarif 2,5% dari nilai perniagaan mereka. Nilai tersebut merupakan zakat perdagangan yang wajib ditunaikan sekali dalam setahun. Dengan catatan nilai harta perdagangannya telah mencapai nishab yakni senilai 29 mitsqal emas (85 gram emas) atau sebesar 200 dirham (595 gram perak) dan telah mencapai setahun (haul). Jika dalam tahun berjalan ia telah mengeluarkan zakat perdagangannya atau kurang dari nisab dan atau belum sampai setahun, ia tidak dikenakan usyur. Karena statusnya sebagai harta zakat, ‘usyur atas kaum muslimin tidak boleh ditambah ataupun dikurangi. Demikian pula peruntukan harta tersebut– sebagaimana harta zakat yang lain–terbatas kepada delapan golongan penerima zakat. Di dalam baitul maal ia ditempatkan pada pos Zakat. Adapun untuk ahlu adzimmah, nonmuslim yang menjadi warga negara Islam, besar tarifnya diserahkan pada ijtihad khalifah atau klausul perjanjian Khalifah dengan mereka. Pada masa Umar misalnya, ahlu dzimmah dikenakan tarif sebesar ½ usyur atau 5% dari nilai harta perdagangan mereka. Nilai tersebut merupakan hasil perjanjian damai dan kesepakatan mereka dengan Umar bin Khattab. Oleh karena itu, jika Khalifah dan ahlu dzimmah menyepakati besaran tarif misalnya 1/10, 1/3, ¼, ½ atau lebih besar atau lebih kecil daripada itu, kesepakatan tersebut harus dijalankan. Ketentuan ini didasarkan antara lain pada riwayat Abu Yusuf: Dari Anas bin Malik berkata: “Umar bin Khattab mengutus saya untuk menjadi (petugas) ‘usyur dan membuat perjanjian dengan saya untuk mengambil dari harta perniagaan kaum muslim seperempat dari usyur (sepersepuluh), ahlu dzimmah setengah usyur, dan ahlu al-harb sebanyak sepersepuluh. Namun, jika negara Islam melakukan kesepakatan dengan negara tertentu tentang besaran tarif perdagangan, wajib untuk menaati kesepakatan tersebut dengan mengenakan tarif kepada pedagang mereka sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Perdagangan Tunai; Transaksi perdagangan kontan. Hal ini berdasar pada firman Allah Swt. yang artinya: (Kecuali jika transaksi itu dalam bentuk perdagangan tunai yang kamu lakukan sesama kamu). (QS. Al-Baqarah: 282). Performance Bond; Adalah bank garansi yang diberikan kepada kontraktor, dengan kontraktor tersebut telah memenangkan proyek dan sedang menjalankan proyek tersebut biasanya setoran tunai untuk di blokir atau ke setoran bank garansi sebesar 10%-30%, bisa juga dikover dengan jaminan fixed aset lainnya, dan juga bersifat noncash loan. Perhiasan; Benda-benda perhiasan dari emas, perak dan lainnya seperti mutiara, marjan serta intan yang dipakai oleh kaum wanita untuk mempercantik diri. Perhitungan Bonus; Lihat Tabungan wadiah–Teknik perhitungan bonus. Perhitungan Laba Rugi; Rangkuman hasil openasional, berupa pendapatan dan biaya selama periode akuntansi (income statement). Periksa–Pemeriksaan; Penyelidikan terhadap orang, benda, tata cara, atau serupa itu dengan melakukan peninjauan, pengujian, atau tanya jawab dengan menggunakan pedoman, ukuran, norma, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (examination).

www.facebook.com/indonesiapustaka

645

Periksa–Pemeriksaan (Per)sediaan; Penelitian secara fisik barang dalam persediaan sehingga dapat diketahui jumlah, kondisi, dan nilai barang tersebut (stock taking; stok opname). Periksa–Pemeriksaan Bank; Pemeriksaan terhadap bank yang dilakukan oleh otoritas moneter untuk mengetahui kegiatan operasional bank ataupun ketaatan terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter; di Indonesia pemeriksaan bank dilakukan oleh Bank Indonesia; pemeriksaan ini terdiri atas pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus (bank examination). Periksa - Pemeriksaan Kelompok Data; Pemeriksaan terhadap kelompok data masuk supaya tidak ada yang hilang atau tidak ada kesalahan (batch control). Periksa–Pemeriksaan Umum; Pemeriksaan bank yang mengarahkan perhatian pada semua aspek yang berpengaruh pada kondisi dan perkembangan bank yang meliputi aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas (general examination). Peringkat–Pemeringkatan; Penilaian terhadap surat berharga yang diterbitkan bank atau institusi yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat mandiri (independent) yang didasarkan pada kinerja institusi atau bank tersebut; penilaian ini juga dilakukan terhadap kinerja suatu bank dibandingkan dengan kinerja usaha sejenisnya, misalnya penerbitan peringkat bank berdasarkan laporan keuangan publikasi oleh suatu Iembaga (rating). Peringkat Faktor Keuangan; Adalah hasil akhir penilaian gabungan dari factor permodalan, kualitas aset, rentabilitas dan likuiditas. Peringkat Investasi (Investment Grade) dan Lembaga Pemeringkat; Peringkat dan lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Lembaga Pemeringkat dan Peringkat. Peringkat Komposit; Adalah hasil akhir penilaian Tingkat Kesehatan bank yang merupakan gabungan dari Peringkat Faktor Keuangan dan peringkat manajemen. Peringkat Mutu; Peringkat surat berharga berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat untuk menilai tingkat risiko bagi investor (quality rating). Peringkat Obligasi; Peringkat yang diberikan oleh suatu perusahaan penilai obligasi mengenai bonafiditas dari penerbit obligasi (ada empat predikat), misalnya perusahaan Standard & Poor’s mendapat predikat BBB atau baik; bank-bank komersial diizinkan untuk membeli obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan predikat ini; obligasi jenis ini juga dapat diterima sebagai gadai/fidusia seperti dana pensiun; obligasi dengan predikat yang lebih rendah dari BBB dikenal sebagal obligasi sampah (Junk bond) dan dianggap sebagai investasi spekulatif (bond quality). Perintah Bayar; Instruksi kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang atau dana tertentu melalui suatu instrumen (misalnya cek) kepada pihak ketiga atas beban akun pemberi instruksi (payment order). Perintah Per Telepon; Instruksi lisan melalui telepon, antara lain, untuk memindahkan dana dari satu akun ke akun lain, atau dari sebuah bank ke bank lain melalui cek atau transfer elektronis (telephone order).

www.facebook.com/indonesiapustaka

646

Perintah Transaksi; Istilah dalam perdagangan surat berharga yang merupakan perintah untuk menjual atau membeli surat berharga tertentu yang kalau tidak segera dilaksanakan berarti transaksi dibatalkan, biasanya perintah untuk menjual atau membeli ini dilakukan ketika seorang nasabah ingin memberi saham tertentu dalam jumlah yang besar dan pada harga yang tertentu pula; sin. Jual atau beli (fill or kill; all or none/AON ). Periode Anggaran Keuangan; Jangka waktu yang menentukan awal dan akhir suatu anggaran keuangan (financial budget period). Periode Bunga Majemuk; Periode waktu yang menjadi dasar perhitungan; bunga majemuk diartikan bunga berbunga dan periode waktu dapat berupa harian, bulanan, tahunan, atau penggunaan dasar waktu lainnya (compounding periade) Perjanjian/Akad Accessoir; Adalah perjanjian ikutan dan keberadaannya dimaksudkan untuk mendukung perjanjian pokoknya, sehingga jika perjanjian/akad pokok hapus, perjanjian accessoir (hak tanggungan, gadai, fiducial, penanggungan, hipotek kapal dan cessie) juga tururt hapus. Perjanjian accessoir dibuat berdasarkan perjanjian pembiayaan yang bersangkutan, sesuai PTP-nya, oleh karena itu perjanjian accessoir tersebut harus menunjuk perjanjian pembiayaan sebagai perjanjian pokoknya. Perjanjian accessoir yang dibuat di bawah tangan disiapkan dan dibuat oleh ADP Kanca/ADK Kantor pusat bank. Perkiraan; Catatan dalam lembaran buku besar mengenai perubahan-perubahan nilai dari segala harta atau pemilikan, pendapatan, pengeluaran, dan utang subjek tertentu yang dibuat secara sistematik atau kronologis sehingga jelas keadaan setiap waktu; sehari-hari apabila disebutkan seseorang mempunyai rekening pada bank, berarti orang tersebut mempunyai simpanan atau utang di bank; sin; akun; rekening (accounts). Perkiraan Akseptasi Wesel; Perkiraan untuk membukukan surat-surat wesel yang telah diakseptasi; biasanya, perkiraan akseptasi wesel berisi data mengenai nama dan alamat nasabah, nomor L/C, nomor akseptasi, nilai akseptasi, dan tanggal jatuh tempo pembayarannya; sin. Akun akseptasi wesel (acceptance ledger). Perkiraan Campuran; Perkiraan yang saldonya memuat unsur perkiraan murni dan perkiraan laba rugi, misalnya perkiraan persediaan dan perkiraan penjualan; akun pialang dengan beberapa surat berharga dimiliki (dalam jangka panjang) dan beberapa surat berharga dipinjam (dalam jangka pendek); sin. Akun campuran (mixed account). Perkiraan Kliring; Perkiraan yang digunakan untuk mengumpulkan total kewajiban atau pendapatan untuk mengalokasikan jumlah tersebut dalam perkiraan lainnya atau memindahkan selisih bersih ke dalam perkiraan yang sesuai; sin. akun kliring (clearing account). Perkiraan Kontrol; Perkiraan dalam buku besar, isinya merupakan jumlah kolektif yang perinciannya terdapat dalam berbagai perkiraan dalam buku tambahan; dalam perbankan dapat pula berarti suatu pekiraan atas nama seseorang yang dapat dipergunakan sebagai alat pengawasan bagi rekening pinjamannya; tujuan

www.facebook.com/indonesiapustaka

647

rekening ini memantau mutasi debit-kredit sehingga menghindari kemungkinan terjadinya cerukan; sin. akun kontrol (control account). Perkiraan Pendapatan; Rekening untuk mencatat pendapatan perusahaan; sin. akun penjualan (income account). Permintaan; Jumlah barang ekonomi yang pembelinya bersedia membeli pada tingkat harga, waktu, dan pasar tertentu (demand). Permintaan Akan Uang; Hubungan antara pendapatan, tingkat suku bunga, dan uang yang dibutuhkan untuk medukung aktivitas perekonomian pada tingkat tertentu (demand for money). Permintaan Pailit; Permintaan pada pengadilan supaya debitur dinyatakan pailit dengan keputusan hakim (petition). Permintaan Tak-Elastis; Ukuran yang menunjukkan hubungan antara perubahan harga suatu barang atau jasa dibandingkan dengan perubahan permintaan jumlah barangnya; permintaan suatu barang atau jasa dikatakan tak-elastis apabila perubahan persentase jumlahnya lebih kecil daripada perubahan persentase harga (keduanya dinyatakan dalam nilai absolut); permintaan barang dan jasa seperti makanan, jasa telepon, dan operasi darurat di rumah sakit dikatakan tak-elastis karena permintaan barang atau jasa jenis ini diperkirakan tetap ada meskipun terjadi perubahan harga mengingat kebutuhan ini tidak dapat ditunda pemenuhannya (inelastic demand). Permintaan Tambahan Margin; Permintaan dari pialang surat berharga atau lembaga kliring kepada anggota-anggota kliring untuk menambah dana dan/atau agunan untuk menutup posisi rugi; di Indonesia kliring untuk bank hanya dilakukan oleh Bank Indonesia; hingga kini, agunan berupa saham dilarang di Indonesia (margin call). Permohonan Pailit; Permohonan yang dimintakan, baik oleh debitur maupun kreditur kepada pengadilan yang dapat mengakibatkan ditaruhnya salah satu pihak dalam keadaan pailit; khusus bank, permohonan pailit bagi bank di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia karena bank tidak dapat mengajukan permohonan pailit atas dirinya (act of bankruptcy). Pernyataan Afirmatif (Affirmative Covenants); Pernyataan yang menegaskan atau mengesahkan keadaan para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Pernyataan Kesesuaian Syariah; Pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terhadap suatu efek syariah bahwa efek tersebut sudah sesuai dengan Prinsipprinsip Syariah. Pernyataan Negatif (Negative Covenants); Pernyataan yang berisi laranganlarangan. Perpanjangan; 1. Deposito berjangka atau sertifikat deposito yang telah jatuh tempo diperpanjang kembali dengan syarat-syarat baru pada tingkat bunga yang berlaku; 2. pinjaman berjangka Eurodolar yang secara periodik dinilai kembali pada spread yang disepakati bersama berdasarkan tingkat indeks pasar, misalnya LIBOR; 3. Jual beli mata uang asing dalam satu hari kerja, yang bentuknya beragam bergantung

www.facebook.com/indonesiapustaka

648

pada tanggal transaksi dan penyerahan pada hari kerja berikutnya, transaksi tersebut berupa perpanjangan semalam (overnight rollover), yang biasanya melibatkan instrumen pasar uang, misalnya pembelian kembali (repurchase) jenis lain adalah spot next tormnext, dan swap, 4. Memperpanjang jatuh tempo atau memperbaharui suatu pinjaman atau kewajiban (rollover). Perpindahan Modal; Pencairan investasi di suatu negara atau sektor ekonomi tertentu untuk diinvestasikan di Negara atau sektor ekonomi lain; perpindahan modal meliputi juga pengertian pelarian modal; Lihat Pelarian modal (capital movement). Perputaran Aset; Rasio untuk mengukur kemampuan aset perusahaan untuk memperoleh pendapatan; makin cepat aset perusahaan berputar makin besar pendapatan perusahaan tersebut (aset turnover). Perputaran Piutang; Rasio atau nisbah total penjualan secara kredit terhadap ratarata piutang selama periode akuntansi tertentu; proses ini merupakan pengukur efisiensi keuangan suatu organisasi usaha dalam mengubah piutang menjadi kas (account receivable turnover). Persediaan; Akun sementara untuk menampung aktiva nonkas sebelum diserahkan kepada nasabah pembiayaan dalam transaksi berdasarkan akad murabahah, salam dan Istishna. Persediaan Barang; (pembiayaan perusahaan); Nilai bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi, peralatan operasional yang dimiliki suatu perusahaan; (pembiayaan Pribadi): Daftar seluruh aset yang dimiliki seseorang berikut nilainya berdasarkan biaya, nilai pasar, ataupun keduanya; persediaan seperti ini biasanya diwajibkan untuk tujuan asuransi properti dan menjadi persyaratan untuk suatu permohonan kredit; sin. Inventaris; (surat berharga): Posisi beli (short) atau jual bersih (long) dari seorang diler, juga surat berharga yang dibeli dan disimpan oleh diler untuk dijual pada kemudian hari (inventory). Perselisihan Perburuhan; Persengketaan antara buruh dan majikan mengenai syaratsyarat kerja, misalnya upah, pemecatan, dan pemberhentian (labour dispute). Persentase; Angka yang menunjukkan nilai sesuatu dalam bilangan per seratus, antara lain digunakan untuk menunjukkan tingkat suku bunga, dividen, dan perbandingan statistik (percentage). Persentase Pertumbuhan; 1. Perbedaan suatu hal dalam dua kurun waktu yang berbeda atau lebih yang dinyatakan dalam persentase dari angka semula; 2. Kenaikan jumlah penjualan atau pendapatan dari satu tahun ke tahun berikutnya yang dinyatakan dalam Laporan Pendapatan Tahunan; angka persentase untuk ini dihitung berdasarkan perbandingan antara angka penjualan atau pendapatan pada tahun kedua dibagi selisih antara penjualan atau pendapatan tahun pertama dan tahun kedua (percentage growth). Perseroan; Persekutuan antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama (corporation). Perseroan Firma; Kerja sama antara dua orang atau lebih yang secara bersama-sama mengorganisasi perusahaan dengan maksud untuk mencari laba; setiap mitra biasanya memasukkan modalnya ke dalam perusahaan serta ikut memimpin dan

www.facebook.com/indonesiapustaka

649

bertanggung jawab secara tanggung renteng apabila perusahaan menderita kerugian (partnership). Perseroan Komanditer; Firma yang di antara para anggotanya terdapat seorang atau lebih yang tidak turut campur dalam pengurusan dan tidak berhak bertindak untuk dan atas nama firma serta mengikat firma dengan pihak ketiga dan tanggung jawabnya terbatas sampai dengan sejumlah uang yang dimasukkannya ke dalam firma (commanditaire vennoo tschap). Perseroan Terbatas; Perusahaan yang berbentuk badan hukum, didirikan dengan modal yang terbagi atas saham, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya; tanggung jawab pemegang saham terbatas sebesar jumlah nominal saham yang dimiliki (limited company). Perseroan Tidak Terbatas; Persekutuan bukan badan hukum yang bertanggung jawab terhadap utangnya, tidak hanya terbatas pada besarnya kekayaan persekutuan, tetapi termasuk kekayaan pengurus (unlimited company). Persetujuan Bank Indonesia; Persetujuan dari Deputi Gubernur Bidang yang membidangi satuan kerja yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank syariah dan Unit Usaha Syariah. Persetujuan Kredit; Pemberitahuan kepada calon debitur bahwa permohonan kreditnya telah disetujui (credit acceptance). Personal Accident (Passengers & Driver) (Kecelakaan Diri bagi Penumpang dan Pengemudi); Memberikan jaminan terhadap kerugian fisik yang menyebabkan kematian/cacat tetap para penumpang dari kendaraan bermotor yang diasuransikan sebagai akibat kecelakaan kendaraan bermotor yang dibawa atau ditumpanginya. Kecelakaan Diri ini hanya untuk: Tertanggung, para penumpang, dengan atau tanpa menyebutkan namanya, pengemudi dan/atau pembantu pengemudi. Suku Premi dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk kendaraan yang diasuransikan, kecuali untuk pengemudi/pembantu pengemudi ditetapkan tersendiri tanpa memperhatikan jumlah tempat duduk. Persyaratan Kembali; Perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadual pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan Iainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit (reconditioning). Persyaratan Kembali (Reconditioning); Perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadual pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Persyaratan Pemberian Kredit; Faktor yang perlu dipertimbangkan untuk melihat kemampuan calon debitur membayar kembali kewajibannya; hal yang dipertimbangkan, antara lain penghasilan calon debitur, utang perseorangan yang ada saat ini, akun yang bersangkutan dan sumber kredit lain, dan historis pengambilan kredit yang pemah dilakukannya pada lembaga lain pada waktu

www.facebook.com/indonesiapustaka

650

sebelumnya; kreditur berhak menggunakan berbagai sumber informasi lain untuk menyetujui atau menolak aplikasi kredit calon debitur yang bersangkutan (credit criteria). Persyaratan Penalti; Klausul dalam kontrak, perjanjian kredit, atau kewajiban lainlain yang memperbolehkan lembaga keuangan untuk membebani denda karena melakukan penarikan pada akun simpanan sebelum waktunya, kelambatan pembayaran pada pmnjaman dengan angsuran atau putus kontrak (penalty requirements). Persyaratan Surat Wesel; Ketentuan dalam surat wesel yang mengatur jenis transaksi atau tarif penukaran yang digunakan (claused bill of exchange). Pertumbuhan; Ppertambahan; Harta ini dapat diklasifikasikan ke dalam: (laba perdagangan) yang diperoleh dari berbagai macam kegiatan perdagangan, (laba produksi) yang diperoleh dari macam-macam komoditas sebelum dijual dan (jasa/ manfaat) yaitu yang diperoleh dari barang-barang pembelian yang khusus untuk dipakai. Perubahan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah; Lihat BUK menjadi BUS. Peruntukan Setoran; Aturan bagi nasabah dalam melakukan perintah pembayaran kredit dalam rekeningnya yang harus dilakukan secara terperinci; apabila nasabah tidak memberikan perincian dalam perintah pembayaran, bank bebas mengatur dan membagi pembayaran nasabah untuk pelunasan seluruh atau sebagian utang nasabah kepada bank (appropriation of payment). Perusahaan Afiliasi; Perusahaan yang secara efektif dikendalikan oleh perusahaan lain, atau tergabung dengan perusahaan atau beberapa perusahaan lain karena kepentingan atau pemilikan atau pengurus yang sama (affiliated company). Perusahaan Anak; Badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, yang terdiri atas: a. Perusahaan Subsidiari (subsidiary company), yaitu Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank lebih dari 50% (lima puluh persen); b. Perusahaan Partisipasi (participation company) adalah Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank 50% (lima puluh persen) atau kurang, namun Bank memiliki pengendalian terhadap perusahaan; c. Perusahaan dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang memenuhi persyaratan yaitu: 1) kepemilikan Bank dan para pihak lainnya pada Perusahaan Anak adalah masingmasing sama besar; dan 2) masing-masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama terhadap Perusahaan Anak; d. Entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku wajib dikonsolidasikan, namun tidak termasuk perusahaan asuransi dan perusahaan yang dimiliki dalam rangka restrukturisasi kredit. Perusahaan Asing; Perusahaan yang sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing (foreign corporation). Perusahaan Ekspedisi; Perusahaan yang memberikan jasa dalam pengumpulan, pengurusan, pergudangan, dan penyerahan barang (forwarding agent).

www.facebook.com/indonesiapustaka

651

Perusahaan Grup Usaha; Perusahaan yang memiliki sebagian atau seluruh saham pada satu atau beberapa perusahaan lain untuk mengendalikan atau turut serta mengendalikan perusahaan-perusahaan tersebut (holding company). Perusahaan Investasi; Lembaga keuangan yang menertibkan saham untuk melakukan investasi pada surat-surat berharga (trust fund). Perusahaan Jasa Keuangan Perseorangan; Perusahaan perseorangan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang menyalurkan pmnjaman uang dalam jumlah yang relatif kecil kepada seseorang untuk memenuhi kebutuhan pribadi peminjam dengan bunga yang cukup tinggi (personal finance company). Perusahaan Keuangan; Perusahaan yang menghimpun, mengelola dan atau menyalurkan dana (financial institution). Perusahaan Kuasi-Publik; Perusahaan swasta yang dijalankan bagi kepentingan masyarakat umum (quasi public company). Perusahaan Multinasional; Perusahaan raksasa yang mempunyai kegiatan usaha, produksi, dan jarigan pemasaran di dua negara atau lebih (multinational corporation). Perusahaan Pelaksana Amanat; Perusahaan yang kegiatannya menenima dan melaksanakan amanat mengenai harta kekayaan untuk dan atas nama pemberi amanat (trust company). Perusahaan Pembiayaan; Badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan; pengertian tersebut berdasarkan Keputusan; Presiden RI No. 61/1988 tentang Lembaga Pembiayaan pasal 1 ayat 5 (finance company). Perusahaan Penerbit SBSN; Lihat SBSN–Perusahaan penerbit SBSN. Perusahaan Perseorangan; Badan. usaha yang dimiliki dan dijalankan sepenuhnya oleh satu orang; pemilik usaha tersebut mempunyai hak penuh atas laba dan bertanggung jawab penuh atas utang perusahaan yang dimiliki sampai dengan harta pribadinya; di Indonesia dikenal dengan perusahaan dalam bentuk firma atau CV (proprietorship). Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing; Perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang rupiah dan valuta asing dengan memperoleh imbalan atas jasanya. Perusahaan yang Bergerak di Bidang Keuangan Syariah; Bank Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan perusahaan di bidang keuangan lain berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku antara lain sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan. Perwakilan Nasabah; Perseorangan, lembaga dan atau badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama nasabah dengan berdasarkan surat khusus dari nasabah. Perwalian; adalah kewenangan yang diberikan kepada wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan muwalla.

www.facebook.com/indonesiapustaka

652

Pewalian–Ketentuan; Berikut ini adalah ketentuan pewalian: (1) Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat pewalian. (2) Dalam hal seseorang sudah berumur 18 tahun atau pernah menikah, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum, pihak keluarga dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan wali bagi yang bersangkutan. (3) Dalam hal badan hukum terbukti tidak mampu lagi berprestasi sehingga menghadapi kepailitan, atau tidak mampu membayar utang dan meminta permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, pengadilan dapat menetapkan kurator atau pengurus bagi badan hukum tersebut atas permohonan pihak yang berkepentingan. (4) Pengadilan berwenang untuk menetapkan pewalian bagi orang yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. (5) Pengadilan berwenang untuk menetapkan orang untuk bertindak sebagai wali. (6) Pengadilan dapat menetapkan orang yang berutang berada dalam pewalian berdasarkan permohonan orang yang berpiutang. (7) Pengadilan berwenang menetapkan pewalian bagi orang yang tindakannya menyebabkan kerugian orang banyak. Pesan; Komunikasi yang berisi satu atau lebih transaksi atau informasi yang berkaitan (message). Peso; Satuan dasar nilai uang Filipina dan beberapa negara lain, seperti Argentina, Cile, Kolumbia, Kuba, Meksiko, Uruguay, dan Bolivia (peso). Petitum; Bagian dari surat gugat yang dimohon untuk diputuskan atau diperintahkan oleh pengadilan (petitum). Petugas Zakat (Amil); Pihak yang diangkat pemerintah untuk menangani urusan pemungutan zakat dari sumbernya dan menyalurkannya kepada mustahak. Phase Out Strategy; Lihat Pembiayaan bermasalah–Phase out strategy. Pialang; Perantara dalam perdagangan yang diangkat dan disumpah; dalam mengadakan perjanjian, perantara bertindak untuk dan atas nama pengamanat dengan menerima provisi; ia tidak mempunyai hubungan kerja yang tetap dengan pengamanat (broker). Pialang Gadai; Seseorang atau perusahaan yang mempunyai izin untuk melakukan usaha dalam pemberian pinjaman uang dalam jangka pendek dengan jaminan suatu barang atau dokumen berharga atas nama peminjam; apabila sampai dengan enam bulan pembayaran kembali pinjaman tersebut tidak dilaksanakan, barang jaminan akan dijual dan hasilnya akan digunakan sebagai pelunasan pinjaman tersebut; aktivitas ini di Indonesia harus mendapatkan izin sebagai bank atau rumah gadai (pawn broker). Pialang Komoditas; Orang yang melakukan pembelian dan penjualan di bursa komoditas; sin. perantara komoditas (produce broker). Pialang Valuta Asing; Adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang dengan memperoleh imbalan atas jasanya. Pihak Kekurangan Dana; Secara umum dapat diartikan sebagat pemerintah,

www.facebook.com/indonesiapustaka

653

masyarakat atau badan Usaha yang pengeluarannya lebih besar danipada pendapatan yang diterima (defisit spending unit). Pihak Kelebihan Dana; Secara umum dapat diartikan sebagai pemerintah, masyarakat, atau badan usaha yang pengeluarannya lebih kecil daripada pendapatan yang diterima (surplus spending unit). Pihak Terafiliasi; Pihak terafiliasi pada bank syariah adalah: a. Komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan bank syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS; b. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum; dan/atau c. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan bank syariah atau UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali bank, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, dan keluarga direksi. Pihak Terbayar; Orang atau badan yang namanya tertera di dalam suatu instrumen, warkat, atau, perjanjian sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran (payee). Pijakan Dasar; Batas atas (floor limit). Pilihan Aneka Jawaban; Cara mengetahui kecepatan dan ketepatan berpikir dengan jalan memperlihatkan memilih satu atau beberapa di antara jawaban yang tersedia atas jawaban yang diajukan (multiple choice). Pilihan Hukum; Perjanjian ini tunduk kepada hukum Republik Indonesia. Jika berkaitan dengan transaksi syariah, ketentuan-ketentuan syariah harus dicantumkan secara jelas dalam pasal-pasal perjanjian. Bukan dengan mencantumkan kalimat: “Perjanjian ini tunduk kepada hukum Republik Indonesia dan Hukum Syariah”. Pilihan Yurisdiksi; Memilih badan arbitrase atau pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan jika muncul pada kemudian hari. Kontrak tidak boleh menunjuk lembaga Arbitrase dan Pengadilan secara bersamaan. Pilot Branch dan Roll-Out; Suatu bentuk percobaan dari Core Banking System Syariah (CBSS) yang dipakai dengan ketentuan: (1) Implementasi dilakukan pada beberapa cabang sebagai pilot Project; (2) Cabang yang dijadikan percontohan (pilot) akan dipantau operasionalnya terhadap CBSS yang telah terimplementasi; (3) Setiap kesalahan proses dicatat dalam lembar laporan kesalahan yang disediakan dan pada hari yang sama dikirim ke Help desk untuk mendapat penjelasan atau pemecahan masalahnya; (4) Kesalahan/masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Help desk, harus segera dieskalasi ke Business Analyst untuk dianalisis dan ditindaklanjuti pemecahannya; (5) Setiap masalah yang cukup rumit dan perlu waktu untuk perbaikan, harus di-drop dan dibuat penyelesaian secara manual. Pindah Muatan; Pemindahan barang muatan dari suatu kapal atau alat pengangkut ke kapal atau alat pengangkut lain (franshipment). Pinjam Mengganti; Perjanjian mengenai penyerahan barang yang dapat dipakai

www.facebook.com/indonesiapustaka

654

habis oleh satu pihak kepada pihak lain, yang mewajibkan pemakai menggantinya dengan barang serupa dan dalam jumlah yang sama (verbruiklening). Pinjaman; Sejumlah dana yang disediakan oleh bank kepada nasabah dengan pemberian bunga, yang harus dilunasi kembali pada waktu yang diperjanjikan atau dengan cara angsuran (loan). Pinjaman Abadi; Pinjaman nirkala (evergreen loan). Pinjaman Antarbank; Pinjaman yang diberikan suatu bank kepada bank lain yang terjadi karena bank peminjam kekurangan likuiditas, sedangkan bank pemberi pinjaman kelebihan likuiditas (interbank borrowing). Pinjaman Arus Kas; Pinjaman jangka pendek tanpa pengikatan agunan yang pelunasan pembayarannya baru dapat dilakukan setelah mendapatkan hasil penjualan aset; misalnya pinjaman untuk memenuhi kebutuhan arus kas (cash flow) yang pelunasannya baru dapat dilakukan setelah menjual aset tertentu, seperti saham dan gedung kantor (cash flow loan). Pinjaman Atas Permintaan; Jenis pinjaman nonkomersial, tetapi peminjam harus segera melunasi pinjaman tersebut pada saat bank pemberi pinjaman meminta pelunasannya (demand loan). Pinjaman Bank; Jumlah uang tertentu yang dipinjamkan oleh bank (bank loan). Pinjaman Beragunan; Pinjaman yang dijamin dengan penyerahan atas hak suatu kekayaan kepada pemberi pinjaman; jaminan tersebut dapat berbentuk proyek yang sedang dibiayai oleh pinjaman tersebut, kas, persediaan barang dagang, piutang dagang, surat berharga, dan jaminan yang diterima lainnya; dalam hal peminjam tidak mampu untuk membayar kembali pinjamannya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan, pemberi pinjaman dapat mengambil tindakan secara hukum untuk mengklaim atau menjual jaminan tersebut (secured loan). Pinjaman Berjaminan; Pinjaman dengan jaminan kekayaan peminjam, baik berupa aktiva lancar maupun aktiva tetap; apabila peminjam tidak mampu membayar kembali pinjaman, jaminan tersebut akan dijual oleh pihak pemberi pinjaman (collateralized loan). Pinjaman Berjaminan Resi Gudang; Pinjaman yang diberikan dengan dasar tanda simpanan gudang (warehouse receipt loan). Pinjaman Berjaminan Tabungan; Pemberian pinjaman dengan agunan berupa tabungan atau deposito yang dimiliki debitur pada bank tersebut; pinjaman tersebut umumnya terjamia pengembaliannya dan digolongkan sebagai kredit tanpa risiko karena nilai jaminan tersebut minimal sama atau lebih besar daripada jumlah pinjaman (saving account loan;cash collateral credit). Pinjaman Berjangka; Pinjaman berjangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai investasi dan atau modal kerja (term loan). Pinjaman Dasar Tunai; Pinjaman yang pembayaran bunganya dicatat jika telah dibayar secara efektif oleh peminjam; sistem akuntansi yang pendapatannya

www.facebook.com/indonesiapustaka

655

dihitung atau dicatat apabila diterima secara tunai dan pembayaran dihitung atau dicatat apabila telah dibayar secara efektif (cash basis loan). Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN); Pinjaman yang diterima oleh debitur dari pihak-pihak di luar negeri termasuk cabang-cabang dari bank yang bersangkutan di luar negeri (commercial offshore loan). Pinjaman Komoditas; Pinjaman yang diberikan bank untuk pembiayaan usaha yang berhubungan dengan komoditas (commodity loan). Pinjaman Konsolidasi; Penggabungan beberapa fasilitas pinjaman menjadi satu rekening pinjaman yang lazimnya diikuti dengan perubahan persyaratan (consolidation loan). Pinjaman Luar Negeri; Pinjaman yang menimbulkan kewajiban membayar kembali terhadap luar negeri, baik dalam valuta asing maupun dalam rupiah (foreign loan). Pinjaman Lunak; Fasilitas pinjaman dengan syarat-syarat pelunasan ringan, tingkat suku bunga rendah dan berjangka waktu panjang; fasilitas ini diberikan oleh bank pembangunan multilateral dan bilateral, seperti IBRD, OECF untuk pembiayaan proyek pembangunan di negara–negara berkembang; biasanya, pinjaman lunak tersebut berjangka waktu panjang sampai dengan 50 tahun, selama masa tenggang hanya membayar bunga dan biaya pelayanan; negara berkembang dengan pendapatan per kapita rendah dan negara berkembang yang mempunyai masalah dalam neraca pembayaran akan memperoleh fasilitas dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dari jadual pembayaran yang lebih ringan (soft loan). Pinjaman Multiguna; Pinjaman yang penggunaannya tidak mengikat; biasanya, jenis pinjaman ini bersifat komersial (nonpurpose loan). Pinjaman Niragunan; Kredit non-agunan (unsecured loan). Pinjaman Nirkala; Pinjaman yang terus-menerus ada di dalam portofolio pinjaman bank karena diberikannya fasilitas perpanjangan waktu sesuai dengan kebutuhan nasabah dan atas dasar penilaian bank; sin. pinjaman abadi (evergreen loan). Pinjaman Nisbah Tinggi; Pinjaman hipotek yang jumlahnya mendekati nilai barang yang diagunakan yang nisbahnya lebih dari 80%; biasanya agunan yang bernisbah tinggi tersebut diasuransikan; misalnya, pinjaman hipotek di Indonesia adalah pinjaman untuk kredit pemilikan rumah (high ratio loan). Pinjaman Paralel; Pinjaman yang melibatkan induk perusahaan dan anak perusahaannya di negara yang berbeda-beda dalam mata uang suatu negara dengan janji akan membayar pokok dan bunga pada waktu yang akan datang; pinjaman tersebut dijamin dengan kredit untuk perusahaan yang masih berlaku yang jumlahnya lebih besar daripada pinjaman tersebut; kelebihan jumlah pinjaman tersebut dipindahkan untuk menjamin pinjaman anak perusahaan lain di negara lain; pinjaman paralel hampir sama dengan pinjaman terdukung (back to back) (parallel loan). Pinjaman Partisipasi; Pinjaman yang diberikan oleh lebih dari satu bank dalam suatu perjanjian pembiayaan bersama; hal itu dilakukan karena adanya ketentuan yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

656

melarang bank memberikan kredit kepada suatu perusahaan atau kelompok perusahaan melebihi persentase tertentu dan modal bank; bank yang akan membiayai mengajak bank lain untuk berpartisipasi dalam pemberian pinjaman tersebut sehingga terhindar dari pelanggaran ketentuan yang ada; Lihat Kredit sindikasi (participation loan). Pinjaman Penyelesaian; Pinjaman dari bank dengan syarat ketat kepada debitur yang mengalami kesulitan dana, agar dapat keluar dari kesulitannya (workout loan). Pinjaman Perseorangan Berangsuran; Pinjaman perseorangan yang pembayaran angsurannya dilakukan secara teratur, baik jumlah maupun waktunya (personal instalment loan). Pinjaman Sehari; Pinjaman yang diberikan kepada pialang yang jangka waktunya hanya satu hari sebagai fasilitas pendanaan pembelian surat berharga; pinjaman dilakukan pada pagi hari dan pelunasannya dilakukan pada akhir hari; apabila pada akhir hari pinjaman tersebut belum dapat dilunasi, pada saat surat berharga tersebut telah dikuasai oleh pialang, surat berharga tersebut yang telah dikuasai oleh pialang akan menjadi jaminan pinjaman tersebut (day loan). Pinjaman Sindikasi; Pinjaman yang diberikan sekelompok bank kepada seorang debitur; hasil keuntungan akan dibagikan kepada setiap anggota sindikat secara prorate (syndicated loan). Pinjaman Singkat; Pinjaman atau tagihan antarbank dengan jangka sangat pendek (harian), yang setiap waktu dapat dibayar kembali; di Indonesia berdasankan SEBI. No. 6/22/UPUM tanggal 28 Februari 1974, pinjaman singkat antarbank (interbank call money) ditentukan paling lama tujuh hari (call money). Pinjaman Subordinasi; Pinjaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) ada perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman; (2) ada persetujuan terlebih dahulu dan Bank Indonesia; dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan, bank harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut; (3) tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh; (4) minimum berjangka waktu 5 tahun; (5) apabila pelunasan. sebelum jatuh tempo harus ada persetujuan dari Bank Indonesia; dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat; (6) apabila terjadi likuidasi, hak tagihnya berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada; pengertian pinjaman subordinasi tersebut termasuk pula utang, dalam rangka kredit yang dananya berasal dari Bank Dunia, Nordic Investment Bank, dan Lembaga Keuangan Internasional serupa; perlakuan sebagai pinjaman subordinasi tersebut mulai sejak diterimanya dana dimaksud oleh bank sampai dengan saat jatuh tempo menurut perjanjian penerusan pinjaman tersebut; jumlah pinjaman subordinasi yang dapat dlperhitungkan sebagai modal untuk sisa jangka waktu lima tahun terakhir adalah pinjaman subordinasi dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (prorata) sebesar 50% dari modal inti; hal itu berdasarkan SEBI No. 26/1/BPPP tanggal 29 Mei 1993 (subordinated loan). Pinjaman Tak Langsung; 1. Penerusan pinjaman yang diterima oleh suatu institusi dari kreditur kepada bank untuk dipinjamkan kembali kepada nasabahnya guna

www.facebook.com/indonesiapustaka

657

pembiayaan suatu proyek; sering juga disebut pinjaman dua tahap (two step loan); 2. Pengalihan hak tagih yang dilakukan dengan cara pembelian oleh bank atas perjanjian pinjaman antara pemberi pinjaman asli dari pelanggan atau nasabahnya; 3. Pinjaman yang diberikan secara tidak langsung melalui institusi lain sebagai perantara (indirect loan). Pinjaman Tak-Tertagih; Pinjaman macet yang sudah dihapusbukukan atau layak untuk dihapusbukukan dan hal itu merupakan kerugian bagi bank; meskipun pinjaman sudah dihapusbukukan, bank masih memiliki hak tagih; Lihat Kredit macet (account uncollectible). Pinjaman Terestrukturisasi; Pinjaman yang syarat pembayarannya ditinjau kembali karena kondisi keuangan debitur yang memburuk, antara lain dengan perpanjangan jangka waktu atau penurunan suku bunga pinjaman (renegotiated loan). Pinjaman Terikat; Pinjaman luar negeri dengan persyaratan tertentu, biasanya berupa keharusan penggunaannya untuk membeli barang atau jasa yang berasal dari negara kreditur (tied loan). Pinjaman Tidak Lancar; Nonperforming loan); Duyun Ma’dumah. Pinjaman Valuta Asing; Pinjaman rupiah yang diberikan bank sebesar nilai lawan valuta asing dalam rangka bantuan proyek (foreign exchange loan). Piutang; Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad murabahah, salam, istishna’, dan atau ijarah. Piutang Dagang; Piutang jangka pendek individu dan atau badan usaha yang terjadi sebagai akibat penjualan barang dan jasa (account receivable). Piutang Dihapus Buku; Piutang yang sudah tidak dapat ditagih lagi dan akan dikeluarkan dari catatan perusahaan (receivable written off). Piutang Penjualan; Piutang yang timbul dalam kaitan dengan penggunaan kartu bank yang memberikan kewajiban pemegang kartu untuk membayar kepada bank penerbit kartu; pemegang kartu akan diberikan daftar atas setiap penggunaan kartunya yang dijadikan dasar penagihan oleh bank penerbit kartu (sales draft). Piutang Ragu; Pinjaman yang sudah tidak menghasilkan karena debitur mengalami kesulitan keuangan (nonaccrual loan; nonaccrual asets). Piutang Tidak Diharapkan; Piutang yang ada pada orang lain yang tidak diharapkan dapat dilunasi karena ketidakmampuan finansial debitor atau pengingkarannya. Piutang ini disebut juga dengan “piutang yang diragukan atau piutang lemah”. Piutang yang Diharapkan; Piutang yang ada pada orang lain yang diharapkan dapat dilunasi karena pengakuan dan kemampuan finansial debitor yang cukup tepercaya. Piutang ini disebut juga “piutang yang baik atau kuat”. Piutang yang Disangka; Piutang yang tidak diketahui oleh pemiliknya apakah akan sampai kepadanya atau tidak. Dalam sebuah hadis riwayat Umar disebutkan: (Tidak ada kewajiban zakat atas piutang yang disangka). Piutang yang Hilang; Piutang yang tidak bisa dilunasi pada masa jatuh temponya karena debitor mengalami kebangkrutan finansial, menghilang atau tidak bisa dihubungi. Piutang yang Sah; Piutang yang tidak bisa gugur kecuali setelah dilunasi atau dibebaskan oleh kreditor.

www.facebook.com/indonesiapustaka

658

Plafon; Pagu (ceiling). Plastik Putih; Bentuk kejahatan kartu kredit yang pedagangnya mengetahui telah menerima transaksi penipuan; orang yang menciptakan modus seperti ini membeli barang dagangan dengan kartu kredit dengan nomor rekening yang sah; oleh karena itu, diberi nama plastik putih kemudian menjual barang dagangan tersebut secara tunai dan pedagang dibayar dengan sebagian hasil penjualan tersebut (white plastic). PLN; Perusahaan Listrik Negara. PLBS; Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. PLBS–Barang; Adalah setiap benda berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat dimiliki, diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. PLBS–Bonus; Adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan, karena berhasil melampaui target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan perusahaan. PLBS–Excessive Mark-Up; adalah batas marjin laba yang berlebihan yang dikaitkan dengan hal-hal lain di luar biaya. PLBS–Ighra’; Adalah daya tari luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi dalam rangka mempereroleh bonus atau komisi yang dijanjikan. PLBS–Ketentuan Akad; Akad-akad yang dapat digunakan dalam PLBS adalah: (1) Akad Bai’/Murabahah merujuk kepada substansi Fatwa No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; Fatwa No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah; (2) Akad Wakalah bil Ujrah merujuk kepada substansi Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Wakalah bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah; (3). Akad Ju’alah merujuk kepada substansi Fatwa No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju’alah; (4) Akad ijarah merujuk kepada substansi Fatwa No. 9/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. (5) Akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah setelah dikeluarkan fatwa oleh DSN-MUI. PLBS–Ketentuan Hukum; Praktik PLBS wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (1) Adanya objek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa; (2) Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram; (3) Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, dharar, dzulm, maksiat; (4) Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan (excessive mark-up), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh; (5) Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS; (6) Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan; (7) Tidak boleh ada

www.facebook.com/indonesiapustaka

659

komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa; (8) Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan ighra’. (9) Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya; (10) Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain; (11) Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut; (12) Tidak melakukan kegiatan money game. PLBS–Komisi; Adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja nyata, yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang dan atau produk jasa. PLBS–Konsumen; Adalah pihak pemakai barang dan atau jasa, dan tidak untuk diperdagangkan. PLBS–Member Get Member; Adalah strategi perekrutan keanggotaan baru PLB yang dilakukan oleh anggota yang telah terdaftar sebelumnya. PLBS–Mitra Usaha/Stockiest; Adalah pengecer/retailer yang menjual/memasarkan produk-produk penjualan langsung. PLBS–Money Game; Adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan/pendaftaran Mitra Usaha yang baru/bergabung kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk, atau dari hasil penjualan produk namun produk yang dijual tersebut hanya sebagai kamuflase atau tidak mempunyai mutu/kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. PLBS–Penjualan Langsung Berjenjang; Adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut. PLBS–Produk Jasa; Adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau pelayanan untuk dimanfaatkan oleh konsumen. PLBS–Perusahaan; Adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan atau produk jasa dengan sistem penjualan langsung yang terdaftar menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Pohon Putusan; 1. Diagram analisis keuangan yang menunjukkan interaksi suatu rasio keuangan dengan rasio lain dan dampaknya terhadap rasio lain sehingga analis keuangan atau pemeriksa bank dapat melihat hubungan sebab akibat rasio tersebut; 2. Model pemberian nilai suatu kredit untuk menentukan suatu permohonan kredit disetujui atau ditolak; model ini menggambarkan interaksi antara faktor yang berbeda dari suatu debitur dalam bentuk diagram seperti pohon, misalnya interaksi antara kelompok umur, penghasilan, tipe, dan tempat tinggal (decisiontree).

www.facebook.com/indonesiapustaka

660

Pola Usaha; Adalah kondisi konkret suatu perusahaan secara menyeluruh yang selalu dikaitkan dengan kerangka umum/kebijakan umum mulai dari pengadaan raw material, iron stok, transfer of goods (antara lain penyelesaian proyek, proses produksi, distribution process, dan lain-lain), collection period (penagihan piutang) sampai dengan cash payment. Aspek-aspek yang perlu dikaji dalam pola usaha: a. Policy pengadaan dan kontinuitas supply raw material serta bahan-bahan penunjang lainnya; b. Kondisi riil/kemampuan serap pasar terhadap komoditi ybs (kelonggaran pasar yang tampak dari realisasi dan proyeksi demand supply); c. Jenis/teknis antara lain dari pendistribusian barang, pelaksanaan proyek, proses produksi, pengelolaan tanaman (khusus untuk sektor perkebunan dan pertanian lainnya) serta pengelolaan komoditi perikanan/peternakan/pertambakan lainnya; d. Kebijakan stock (bahan baku, bahan pembantu dan bahan penunjang lainnya); e. Kebijakan pemasaran produk (komposisi penjualan cash dan pembiayaan), melalui: (i) Saluran distribusi (keagenan); (ii) Direct sales (langsung ke konsumen); Yang secara utuh tampak dalam “Marketing mix”; f. Penagihan piutang (termasuk penetapan komposisi piutang lancar, ragu-ragu, dan tak tertagih). Polis; Berisi kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung berkenaan dengan risiko yang hendak dipertanggungkan. Polis Asuransi; Kontrak tertulis antara tertanggung dan penanggung mengenai pengalihan risiko yang memuat syarat tertentu, seperti jumlah pertanggungan, jenis risiko, dan jangka waktu (insurance policy). Polis Bernilai; Polis yang mencantumkan jumlah ganti rugi dalam hal terjadi kerugian total atas barang yang dipertanggungkan tanpa memperkirakan harga sebenarnya dari barang tersebut (valued policy). Polis Perjalanan; Polis pertanggungan risiko atas kapal atau barang selama satu kali perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang tersebut dalam polis (voyage policy). Polis Terbuka; Bentuk penutupan asuransi, biasanya dalam asuransi pengangkutan yang di dalam polisnya tidak dicantumkan nilai barang yang diasuransikan, tetapi dicantumkan jumlah maksimum risiko (open policy). Portofolio Efek; Kumpulan surat berharga, termasuk saham, obligasi, unit penyertaan reksadana yang telah dijual dalam penawaran umum, serta surat pengakuan utang, surat berhanga komersial, tanda bukti utang. Portofolio Investasi; Sejumlah sekuritas yang dimiliki oleh perseorangan atau perusahaan sebagai salah satu cara penanaman modal (investment portofolio). Pos Bukan Kas; Cek atau instrumen lain yang masih dalam proses penagihan, dipelihara sebagai pos tagihan, dan tidak akan dikreditkan kepada rekening nasabah sebelum pembayaran efektif diterima (noncosh item). Pos Silang; Perkiraan antara untuk membukukan pos yang sementara belum dapat diselesaikan; perkiraan ini pada dasarnya tidak bersaldo jika pembukuan lawannya telah diselesaikan (cross post). Pos Terbuka; Pos pembukuan yang timbul sebagai akibat adanya transaksi antara dua

www.facebook.com/indonesiapustaka

661

pihak, yang salah satu pihaknya belum melakukan pembukuannya (open staande post). Posisi; (perbankan): 1. Saldo bersih mata uang asing suatu bank setelah diperhitungkan semua harta dan kewajiban dalam mata uang yang sama; 2. Keadaan neraca transaksi berjalan; (investasi): kondisi investor dalam suatu pasar sekuritas atau pasar tertentu; apabila investor dalam kondisi posisi beli (long position) berarti investor lebih banyak melakukan pembelian sekuritas daripada menjualnya; sebaliknya, dalam kondisi posisi jual (short position) investor lebih banyak melakukan penjualan daripada membeli (position). Posisi Beli; 1. Kedudukan seorang spekulan beli; 2. Pelaku pasar dalam komoditas finansial sekuritas atau valuta asing menjual lebih sedikit daripada yang dibeli sehingga persediaan untuk perputaran meningkat; ant. Posisi jual (long position). Posisi Devisa Neto; Selisih bersih antara aktiva dan pasiva dalam valuta asing setelah memperhitungkan rekening administratif (net open position). Posisi Jual; (Komoditas): Suatu kontrak yang pedagangnya setuju untuk menjual komoditas pada masa yang akan datang dengan harga tertentu; (Valas dan surat berharga): Transaksi valas atau surat berharga yang kondisi penjualannya lebih besar daripada pembelian; ant. posisi beli (short position). Posisi Keuangan; Gambaran suatu keadaan keuangan perusahaan yang ditunjukkan oleh nilai kekayaan dan utang perusahaan yang tecermin dari neraca perusahaan tersebut (financial position). Posisi Menyeluruh; Gambaran menyeluruh mengenai perdagangan valuta asing atau sekuritas dalam keadaan jual lebih, beli lebih, dan seimbang; keadaan jual lebih dan beli lebih sering diikuti dengan tindakan untuk menjadikan seimbang (overal/position). Posisi Utang; posisi yang menunjukkan jumlah utang debitur pada saat tertentu (outstanding). Post Dated Check; Bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut. Potential Loss; Bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi. Potongan Bunga; Pendapatan bunga yang tidak jadi diterima atau yang dikembalikan kepada debitur apabila debitur mengembalikan kredit sebelum jatuh waktu; Lihat Rabat (rebate). Potongan Dagang; Pengurangan atas harga yang tercantum dalam daftar hanga (trade discount). Potongan Pembayaran Obligasi; Potongan pembayaran yang disebabkan harga kurs dan meterial serta provisi lebih rendah daropada nilai nominal obligasi; dengan adanya diskon obligasi, perusahaan yang membeli obligasi akan memperoleh laba (discount on bond). Potongan Tunai; Potongan harga untuk merangsang pembayaran tunai atau pembayaran sebelum waktu yang ditetapkan (cash discount). Poundsterling; Satuan dasar nilai uang Inggris dan beberapa negara lain seperti: Siprus, Mesir, Irlandia, dan Israel; disebut juga sterling (poundsterling; sterling).

www.facebook.com/indonesiapustaka

662

PPAIW; Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf; Adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf. PPAP; Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. PPAP–Agunan; Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terdiri atas: a. Giro dan atau tabungan Wadiah, tabungan dan atau deposito mudharabah dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan; b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan atau Surat Utang Pemerintah; c. Surat Berharga Syariah yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan dan aktif diperdagangkan di pasar modal; d. Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik. PPAP–Penetapan; Penetapan masing-masing PPAP berdasarkan PBI Nomor 5/9/ PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Bagi Bank Syariah adalah sebagai berikut: 1. Cadangan Umum: Aktiva Lancar: 1% (satu perseratus) tidak termasuk Setifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan Surat Utang Pemerintah. 2. Cadangan Khusus: Aktiva Dalam Perhatian Khusus: 5% (lima perseratus); Aktiva Kurang Lancar: 15% limabelas perseratus) setelah dikurangi nilai agunan; Aktiva Diragukan: 50% (lima puluh perseratus) setelah dikurangi nilai agunan; Aktiva Macet: 100% (seratus perseratus) setelah dikurangi nilai agunan; 3. Cadangan Khusus: Untuk piutang ijarah yang digolongkan DPK, KL, diragukan, dan macet ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 50% dari masingmasing pembentukan penyisihan penghapusan sebagaimana pada poin 2. PPAP–Tata Cara Pembentukan; Berikut ini adalah beberapa ketentuan mengenai PPAP: (1) Cadangan umum penyisihan penghapusan aktiva produktif ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% (satu perseratus) dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Surat Utang Pemerintah. (2). Cadangan khusus Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar: a. 5% (lima perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus; dan b. 15% (lima belas perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan; dan c. 50% (lima puluh perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan d. 100% (seratus perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan. (3). Cadangan khusus penyisihan penghapusan aktiva produktif untuk Piutang Ijarah yang digolongkan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 50% dari masing-masing kewajiban pembentukan penyisihan penghapusan. PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan); Adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasaan pencucian uang sekaligus membangun rezim antipencucian uang di Indonesia. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan

www.facebook.com/indonesiapustaka

663

terjadinya tindak pidana asal (predicate crimes). Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Sebegitu besar dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara yang dapat ditimbulkannya, mendorong negara-negara di dunia dan organisasi internasional menaruh perhatian serius terhadap pencegahan dan pemberantasan masalah ini. PPATK–Sejarah; PPATK didirikan pada tanggal 17 April 2002, bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan negara-negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti terorisme dan pencucian uang (money laundering). Sebelum PPATK beroperasi secara penuh sejak 18 Oktober 2003, tugas dan wewenang PPATK yang berkaitan dengan penerimaan dan analisis transaksi keuangan mencurigakan di sektor perbankan, dilakukan oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan Bank Indonesia (UKIP-BI). Selanjutnya dengan penyerahan dokumen transaksi keuangan mencurigakan dan dokumen pendukung lainnya yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2003, maka tugas dan wewenang dimaksud sepenuhnya beralih ke PPATK. PPATK–Regulasi Tugas dan Wewenang; Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, membahas mengenai tugas dan wewenang PPATK. PPATK–Tugas; Tugas PPATK adalah sebagai berikut: (1) mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK; (2) memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan; (3) membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan; (4) memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK; (5) mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan; (6) memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; (7) melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan; (8) membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan; (9) memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan. PPATK–Wewenang; Wewenang PPATK adalah sebagai berikut: (1) meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan; (2) meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum; (3) melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang dan terhadap pedoman pelaporan

www.facebook.com/indonesiapustaka

664

mengenai transaksi keuangan; (4) memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai. PPh; Pajak Penghasilan. PPh Pasal 21–Kewajiban Pemotong; Berikut ini adalah kewajiban pemotong PPh Pasal 21: (1) Pemotong Pajak PPh Pasal 21 wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (KP.PPh.2.1/BP-95) baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima THT, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun iuran pasti. (2) Pemotong Pajak PPh Pasal 21 wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 tahunan (form 1721-A1 atau 1721-A2) kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir. (3) Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, Bukti Pemotongan (form 1721-A1 atau 1721-A2) diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun. (4) Penerima penghasilan wajib menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak PPh Pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak dalam negeri. (5) Untuk melaksanakan kewajiban PPh Pasal 21, Pemotong Pajak PPh Pasal 21/pemberi kerja agar menggunakan Buku Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21. PPh Pasal 21–Pemotong; Pemotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut: (1) Pemberi kerja terdiri atas orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; (2) Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan; (3) Dana pensiun, PT Taspen, PT Astek, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT); (4) Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas; (5) Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apa pun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi; (6) Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

665

PPh Pasal 21–Dipotong; Pihak yang dipotong PPh 21 adalah sebagai berikut: (1) Pegawai tetap, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung. (2) Pegawai lepas, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja. (3) Penerima pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan pada masalalu, termasuk yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua. (4) Penerima honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya. (5) Penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan. PPh Pasal 21–Penerima Penghasilan Tidak Dipotong; Berikut ini adalah yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan/yang tidak dipotong PPh Pasal 21: (1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat: (i) Bukan warga negara Indonesia dan (ii) Tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. (2) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 611/ KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. PPh Pasal 21–Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21; Adalah (1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan teratur,beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apa pun; (2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun; (3) Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan; (4) Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjang Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis; (5) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, termasuk tenaga ahli, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator, pengarang, peneliti, pemberi jasa di bidang teknik, kolportir iklan, pengawas, pengelola proyek, pembawa pesanan peserta perlombaan, petugas penjaja

www.facebook.com/indonesiapustaka

666

barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, peserta pendidikan, pelatihan, dan pemaganggan; (6) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan nama apa pun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak. PPh Pasal 21–Penghasilan yang Tidak Termasuk Dipotong PPh Pasal 21; Adalah (1) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; (2) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh Pemerintah dan wajib pajak; (3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen serta THT kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja; (4) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh Pemerintah; (5) Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja. PPh Pasal 21; Lihat Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. PPh Pasal 23–Bukan Objek Pajak; Yang bukan merupakan Objek Pajak adalah sebagai berikut: (1) penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; (2) sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi; (3) dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat: (a) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan (b) bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut; (4) bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha; (5) bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: (a) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan (b) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; (6) Sisa Hasil Usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; (7) bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan batas jumlah sebesar Rp240.000,00 setiap bulan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; Atas bunga simpanan yang jumlahnya di atas Rp240.000,00 dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari seluruh bunga yang diterima dan bersifat final. PPh Pasal 23–Pemotong; Pemotong PPh 23 adalah (1) badan pemerintah; (2) subjek pajak badan dalam negeri; (3) penyelenggara kegiatan; (4) Bentuk Usaha Tetap; (5) perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. (6) orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai

www.facebook.com/indonesiapustaka

667

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu: (a) akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas; atau (b) orang pribadi yagn menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. PPh Pasal 23–Subjek; Subjek Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap. PPh Pasal 23–Tarif dan Objek Pajak; Tarif PPh 23 adalah sebagai berikut: (1) Sebesar 15% dari jumlah bruto atas: (a) dividen; (b) bunga; (c) royalti (d) hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan 21. Hadiah dan penghargaan yang dipotong Pajak Penghasilan 21 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan, misalkan kegiatan olahraga, keagamaan, kesenian, dan kegiatan lainnya. Adapun hadiah dan penghargaan yang dipotong Pajak Penghasilan 23 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan. (2) Sebesar 15% dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi. (3) Sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto atas: (a) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang dikenakan PPh yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996; (b) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lain, yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan 21. PPh Pasal 23; Lihat Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23. PPIP; Program Pensiun Iuran Pasti. PPMP; Program Pensiun Manfaat Pasti. Prakiraan; Estimasi atau harapan tertentu pada masa mendatang yang didasarkan pada beberapa faktor dan asumsi, seperti data historis, keadaan pasar saat ini dan proyeksinya, tingkat suku bunga, serta permintaan pasar terhadap kredit; estimasi ini dilakukan dalam rangka pengelolaan harta dan kewajiban (asetliability management) yang digunakan sebagai alat perencanaan dalam rangka memprakirakan jumlah penghasilan yang akan diterima pada masa yang akan datang; estimasi ini senantiasa dievaluasi dan disesuaikan menurut kondisi pasar dan kebijakan yang berlaku (forecasting). Pratanggal; Pencantuman atau penulisan tanggal dalam suatu dokumen (seperti perjanjian dan wesel) yang lebih awal daripada tanggal penandatanganannya (antedated). Premi; 1. Kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 2. Biaya pertanggungan yang dibayar secara sekaligus atau berkala oleh tertanggung

www.facebook.com/indonesiapustaka

668

kepada penanggung berdasarkan suatu polis. 3. Insentif yang dapat ditawarkan bank kepada nasabah dalam transaksi tertentu, misalnya, berupa penurunan tingkat bunga terhadap nasabah yang membayar angsuran secara teratur dan sesuai dengan jadual yang ditetapkan; 4. Biaya yang harus dibayar kepada perusahaan asuransi untuk memperoleh suatu penlindungan/jaminan asuransi atas risiko yang dapat menimpa suatu objek asuransi (premium) 5. Kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 6. Adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh tertanggung guna mendapatkan perlindungan atas objek yang dipertanggungkan. Presentasi BPRS di BI; Hal-hal yang harus dijelaskan melalui presentasi di Bank Indonesia antara lain: (a) tujuan dan alasan pendirian BPRS; (b) target pasar penghimpunan dan penyaluran dana; (c) rencana bisnis jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang; (d) sistem teknologi informasi (TI); dan (e) struktur organisasi dan personalia. Pre-Settlement Risk (PSR); Risiko kerugian dari suatu transaksi dengan counterparty wanprestasi sebelum kontrak/transaksi jatuh tempo. Preskripsi; Hak yang didasarkan atas itikad baik menurut kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat secara bersama, atau berdasarkan undang-undang (prescription). Price Earning Ratio (PER); Adalah perbandingan antara harga pasar suatu saham (market price) dan EPS saham tersebut. PER adalah perhitungan seberapa besar harga pasar dibanding EPS saham tersebut serta untuk mengetahui apakah saham tersebut dalam keadaan overvalued atau undervalued. PER digunakan untuk melihat apresiasi pasar terhadap kinerja perusahaan yang dicerminkan dari harga di pasar sekunder. PER yang semakin kecil semakin bagus yang berarti harga saham tersebut lebih murah dibandingkan pendapatan bersih perusahaan. Prinsip Akuntansi Syariah; Standar akuntansi syariah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Prinsip Kehati-hatian; Pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip Mengenal Nasabah; Prinsip yang harus diterapkan oleh perbankan yang sekurang-kurangnya mencakup kegiatan penerimaan dan identifikasi nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan (know your customer–KYC principle). Prinsip Syariah; Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Didefinisikan juga sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli

www.facebook.com/indonesiapustaka

669

barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Prinsip Syariah–Bertentangan; Kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah antara lain: (1) perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; (2) menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli risiko yang mengandung gharar dan atau maysir; (3) memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan: (a) barang dan atau jasa yang haram karena zatnya (haram li-dzatihi); (b) barang dan atau jasa yang haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan atau (c) barang dan atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat; dan atau (4) melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahannya oleh DSN-MUI. Prinsipal; Badan atau perseorangan yang dalam suatu perjanjian memberikan amanat kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu transaksi perdagangan; dalam perbankan, anti principal adalah pinjaman pokok (principal). Principle Trustee; SPV itu sendiri yang mewakili kepentingan pemegang sukuk. Sementara co-trustee adalah pihak lain yang dapat berupa lembaga keuangan bank dan nonbank yang membantu melaksanakan sebagaian tugas SPV sebagai principle trustee misalnya menjadi penghubung dalam hal obligor mengalami default dan yang terkait dengan masalah RUPO. Prinsip-prinsip Syariah; Prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun dalam fatwa terkait lainnya. Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal; Prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), baik fatwa DSN-MUI yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK maupun fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan ini, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan ini dan atau Peraturan Bapepam dan LK lain yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI. Probabilitas; Perkiraan yang menjadi suatu tolok ukur mengenai suatu kejadian yang mungkin terjadi pada kemudian hari (probability). Produk; ditinjau dari perspektif perbankan merupakan aktivitas atau kegiatankegiatan yang ditujukan untuk memenuhi suatu kebutuhan layanan perbankan nasabah atau counterpart Bank. Product Parameterize; Untuk produk-produk perbankan disimpan dalam format data parameter, sehingga perubahan terhadap produk tertentu tidak perlu sampai mengubah data rekening nasabah. Produk Bank; Produk yang dikeluarkan bank baik di sisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank yang sesuai dengan prinsip syariah,

www.facebook.com/indonesiapustaka

670

tidak termasuk produk lembaga keuangan bukan bank yang dipasarkan oleh bank sebagai agen pemasaran. Produk Keuangan Syariah; Produk keuangan yang mengikuti syariah Islam. Produk Marginal; Tambahan keluaran produksi karena tambahan satu unit masukan; misalnya, produk marginal tenaga kerja adalah tambahan keluaran pnoduksi dengan menambah tambahan satu unit tenaga kerja ke dalam proses produksi dengan modal tetap; produk marginal modal adalah tambahan modal ke dalam proses produksi dengan biaya tenaga kerja tetap (marginal product). Produk Nasional; Nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara dalam jangka waktu tertentu (national product). Produk Nasional Bruto; Nilai pasar atas barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara; produk nasional bruto terdiri atas belanja pemerintah dan biaya pegawai, investasi swasta domestik, dan nilai bersih ekspor barang dan jasa sebelum dikurangi penyusutan dan konsumsi barang-barang modal (gross national product/ GNP). Produk Nasional Neto; Produk nasional bruto (GNP) dikurangi cadangan barang modal dalam jangka waktu tertentu (net national product). Produk NonBank; Adalah produk yang dikeluarkan lembaga keuangan bukan Bank. Produksi; Yang dihasilkan dari barang-barang eksploitasi seperti uang sewa real estat dan peralatan industri, madu yang diambil dari lebah dan susu dari hewan ternak yang dalam istilah perdagangan modern disebut “profit (laba)” atau “income”. Produksi–dalam Islam; Sebagaimana Konsumsi, Produksi dalam Islam, dilakukan dengan kerangka Maslahat. Kemaslahatan ini dilihat dari penggunaan faktor produksi yang halal (termasuk modal), proses produksi yang halal dan berkah (termasuk gaji pekerja) dan juga pemasaran atau distribusi dilakukan dengan sistem yang disesuaikan dengan syariah. Produksi Massal; Produksi secara besar-besaran seperti produksi semen dan pupuk (bulk mass production) Profil Nasabah; Keterangan yang menjelaskan sikap, tingkah laku, dan karakteristik seorang nasabah yang menggunakan suatu produk atau jasa bank (customer profile). Profit; Laba atau keuntungan. Dalam akuntansi keuntungan berarti selisih antara pendapatan operasional dan biaya operasional. Profit Distribution; Perhitungan bagi hasil. Profit Sharing; Prinsip bagi untung hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerja sama yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya (cost) pengelolaan dana. Profit Sharing Ratio; Nisbah bagi hasil. Program; Perangkat lunak yang berisi serangkaian instruksi yang diberikan pada komputer untuk mengolah pekerjaan dari awal sampai dengan akhir guna memperoleh hasil yang diinginkan (program). Program audit; rencana kerja secara sistematis termasuk sasaran audit yang akan dilaksanakan oleh auditor, digunakan sebagai petunjuk dan alat pengawasan atas pekerjaan audit (audit program) Program Penjaminan Pemerintah; Program pemerintah Indonesia untuk memberikan

www.facebook.com/indonesiapustaka

671

jaminan kepada nasabah/kreditur dalam dan luar negeri atas kewajiban pembayaran bank umum yang berbadan hukum Indonesia, termasuk kantor-kantornya di luar negeri; kewajiban yang dijamin meliputi seluruh kewajiban pembayaran dari bank umum, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing dengan persyaratan tertentu, kecuali kewajiban yang secara tegas dinyatakan tidak dijamin (the government guarantee on commercial bank obligations). Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP); Adalah program pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP); Adalah program pensiun yang besarnya manfaat pensiun ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Seluruh Iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya. Program Perdagangan; Program komputer tentang perdagangan yang pada waktu yang sama dapat menampilkan transaksi secara terus-menerus jual beli saham dan indeks keuntungan yang akan diperoleh (program trading). Projected Balance Sheet And Projected Income Statement; Perhitungan dan penyusunan proyeksi neraca dan rugi laba selama jangka waktu pembiayaan. Proksi; Seseorang yang diberi kuasa oleh orang lain untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam pengambilan suara (proxy). Promes; Surat berharga yang membuktikan adanya utang piutang antara debitur dan kreditur; apabila tidak diperingkat oleh lembaga pemeringkat, surat berharga tersebut secara hukum tidak dapat diperjualbelikan; sin. surat sanggup bayar (promessary notes). Promosi Penjualan; Semua cara yang digunakan oleh agen pemasaran untuk menginformasikan, membujuk atau memengaruhi pengguna akhir produk, tidak termasuk iklan, penjualan pribadi, dan publisitas; promosi penjualan merupakan alat bantu penjualan, termasuk pameran, bonus, kupon, dan hadiah (sales promotion). Promotor; pengusaha yang mempunyai inisiatif untuk menjalankan usaha baru, yaitu seseorang yang mendukung pengembangan usaha; (promoter). Properti; 1. Harta kekayaan yang dibeli untuk dipakai tidak untuk diperdagangkan kembali. Dalam istilah perdagangan modern disebut “aset tetap”. 2. Sesuatu yang dapat dimiliki, seperti tanah, barang-barang, bangunan, serta sarana dan prasanana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanah dan/ atau bangunan dimaksud; pemiliknya berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemilikan barang tersebut; properti dapat diwarisi dari pemiliknya (property). Proses–Pemrosesan Data; Teknik memproses data yang dikerjakan secara sempurna sesuai dengan urutannya (batch processing). Proses Identifikasi Risiko; Mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada (inherent risks) maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis/produk baru bank, termasuk risiko yang bersumber dari perusahaan terkait dan afiliasi lainnya. Prospectus; Prospektus; 1. Buku yang mencantumkan informasi mengenai rencana pengembangan perusahaan, misalnya penawaran dalam rangka penjualan saham,

www.facebook.com/indonesiapustaka

672

obligasi termasuk penawanan sewa property (prospectus). 2. Setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. Proteksi Cerukan; Fasititas kredit kepada nasabah penyimpan dana untuk menutupi cerukan; fasilitas tersebut memungkinkan nasabah untuk menarik cek yang melebihi dana tersedia pada saldo akunnya sehingga kelebihan penarikan dana tersebut dikenakan bunga harian; apabila kelebihan penarikan dana ditutup dengan fasilitas kreditnya, kelebihan penarikan itu tidak dikenakan bunga harian (overdraft protection). Protes; Surat pernyataan yang berisi bahwa cek atau wesel ditolak; atas dasar surat pemyataan tersebut dilakukan hak regres kepada penerbit atau pemegang sebelumnya (protest). Proximate Cause (Sebab Akibat); Suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan suatu rangkaian kejadian yang menyebabkan suatu akibat, tanpa adanya interfensi dari suatu kekuatan yang berawal dan secara aktif bekerja dari sumber yang baru dan berdiri sendiri. Proyeksi Pendapatan (PP); Perkiraan pendapatan yang akan diterima Bank syariah dari nasabah atas pembiayaan mudharabah dan/atau musyarakah dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara Bank dan nasabah. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan); Standar akuntansi yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). PSAK Entitas Syariah; PSAK yang mengatur lembaga keuangan syariah. PSAK Entitas Syariah–Perbandingan PSAK 59 dan PSAK 100–111; PSAK yang mengatur entitas syariah adalah PSAK 59 yang kemudian direvisi dengan PSAK 100–111. (1) PSAK 59: a. Hanya 1 Standar; b. Hanya untuk entitas bank syariah (Umum, BPRS); c. Tujuan Lembaga Keuangan (LK) tidak ada dalam PSAK 59; d. Tidak ada metode Pengukuran di atur; e. Tidak mengatur pihak terkait dengan entitas syariah; (2) PSAK 100-111; a. Ada 12 Standar; b. Berlaku untuk entitas syariah & konvensional; c. Ada 4 Tujuan LK (shariah compliance, accountability on fund, profitability); d. Dikenal 3 metode pengukuran (historis, current value, New realizable value); e. Mengatur pihak terkait dengan entitas syariah. PSAK Entitas Syariah–Rincian PSAK 100–111; Berikut adalah rincian PSAK Nomor 100–111: PSAK Nomor 100: Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian laporan Keuangan Syariah; PSAK Nomor 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah; PSAK Nomor 102: Akuntansi Murabahah; PSAK Nomor 103: Akuntansi Salam; PSAK Nomor 104: Akuntansi Istishna’; PSAK Nomor 105: Akuntansi Mudharabah; PSAK Nomor 106: Akuntansi Musyarakah; PSAK Nomor 107: Akuntansi Ijarah; PSAK Nomor 108: Akuntansi Penyelesaian Utang Piutang Murabahah Bermasalah; PSAK Nomor 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sadakah; PSAK Nomor 110: Akuntansi Hawalah; PSAK Nomor 111: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. PSAK Entitas Syariah–Sejarah; Sejak 1992-2002 atau 10 tahun bank syariah tidak memiliki PSAK khusus. PSAK 59 sebagai produk DSAK–IAI merupakan awal dari pengakuan dan eksistensi Akuntansi Syariah di Indonesia. PSAK ini disahkan tgl 1

www.facebook.com/indonesiapustaka

673

Mei 2002, berlaku mulai 1 Januari 2003 atau pembukuan yang berakhir tahun 2003. Berlaku hanya dalam tempo 5 tahun. PSAK 101–106 disahkan tangal 27 Juni 207 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008 atau pembukuan tahun yang berakhir 2008. PUAS; Pasar Uang Antarbank Syariah. PUAS–Akad; Akad yang dapat digunakan dalam Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah mudharabah (muqaradhah)/qiradh, musyarakah, qardh, wadi’ah, al-sharf. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindahtangankan sekali. PUAS–Peserta; Peserta PUAS adalah: (a) bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana; (b) bank konvensional hanya sebagai pemilik dana. Pulih–Pemulihan Ekonomi; keadaan ekonomi dalam pola konjungtur yang ditandai oleh mulai meningkatnya kembali produksi dan konsumsi, pertambahan kesempatan kerja, jumlah uang beredar dan peningkatan permintaan kredit (economic recovery). Pulih–Pemulihan; (kredit): Penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukukan sebagai kerugian; karena piutang telah dibebankan terhadap cadangan penghapusan piutang, penerimaan kembali harus dikreditkan terhadap cadangan kerugian piutang atau dialokasikan kepada laba ditahan; (ekonomi): Periode dalam siklus bisnis kegiatan ekonominya mulai membaik dan produk domestik bruto tumbuh, mengarah kepada fase ekspansi siklus; (keuangan): Penyerapan biaya melalui alokasi penyusutan, tertagihnya suatu perkiraan piutang dagang yang sudah dihapus sebagai piutang ragu-ragu, dan biaya residual atau nilai sisa dari suatu aktiva tetap setelah semua penyusutan yang diperkenankan; (investasi): periode kenaikan hanya di pasar sekuritas atau komoditas setelah suatu periode penurunan harga (recovery). Purchase Undertaking; Merupakan janji yang pada prinsipnya menyatakan bahwa obligor atau Pemerintah berjanji tanpa syarat untuk membeli kembali aset yang bersangkutan pada akhir periode dengan exercise price. Pusat Biaya; Unit dalam suatu organisasi yang sesuai dengan fungsinya tidak menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan penjualan atau bentuk penerimaan lainnya, tetapi sebaliknya selalu menimbulkan biaya; di suatu bank, pusat biaya umumnya terdapat pada unit penelitian dan pengembangan atau unit pendidikan dan pelatihan (cost center). Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU); Adalah suatu sistem otomasi yang menyediakan informasi yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar uang rupiah dan valuta asing serta informasi lainnya yang terkait dengan pasar keuangan bagi anggota, pelanggan, dan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Pusat Informasi Pasar Uang. Pusat Informasi Pasar Uang; Selanjutnya disebut PIPU adalah sistem otomasi yang menyediakan informasi pasar uang yang diatur oleh Bank Indonesia. Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES); Lembaga yang dibentuk pada Desember 2003 untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang perbankan

674

www.facebook.com/indonesiapustaka

syariah dan perilaku menerapkan ekonomi syariah pada umumnya. PKES melakukan komunikasi ke masyarakat dalam rangka sosialisasi keuangan syariah melalui berbagai media cetak dan elektronik. PKES juga melakukan edukasi publik dengan mengadakan seminar, mengadakan berbagai forum kajian bisnis syariah, dan berbagai kegiatan lain. PKES merupakan lembaga yang didirikan oleh para pegiat ekonomi syariah yang bertujuan untuk mewujudkan sinergi antarpelaku ekonomi syariah dalam upaya mensosialisasikan dan Mengomunikasikan mengenai sistem, produk, dan lembaga keuangan syariah (baik bank maupun nonbank) secara efektif dan efisien sehingga mampu mendukung stabilitas dan pertumbuhan industri keuangan dan perbankan syariah yang berkelanjutan. Pusat Laba; Unit usaha yang bertanggung jawab memberikan kontribusi laba pada bank, misalnya bagian treasury pada suatu bank (profit centre). Putusan Pailit; Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa seorang debitur telah dinyatakan pailit sehingga penguasaan dan pemberesan harta debitur diserahkan kepada kurator untuk kepentingan para keditur (adjudication order). Putusan Pengadilan; Keputusan hakim dalam suatu perkara yang diajukan kepada pengadilan (verdict) untuk tahun yang akan datang; sin. rasto harga terhadap hasil (price earning ratio). Putusan Sela; Putusan hakim yang dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada permintaan banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad). PYD; Pembiayaan yang Diberikan.

675

www.facebook.com/indonesiapustaka

Q Qabdh; Serah terima yang terjadi antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Qabil Al-Bithaqah; Penerima kartu Qabil Lil Istihlak; Tebusan gadai; Pembayaran untuk mendapatkan barang yang digadaikan. Qabul; Menerima; Penerimaan dari pihak kedua dalam sebuah. Qabul Suftajah; Akseptasi; Janji untuk membayar oleh pihak tertentu. Qai’dah al-Dzahab; Sistem moneter internasional berbasis emas (gold-based monetary system). Qai’dah al-Fiddhah; Sistem moneter internasional berbasis perak (silver-based monetary system). Qai’dah al-Sarfi al-Dazhabi; Sistem mata uang tetap berbasis emas. Qaimah al-Hisab; Faktur. Lihat Faturah. Qanawat Maktabiyah; Office channeling; Layanan syariah dengan kantor bank syariah membuka layanan syariah di kantor cabang bank konvensional induknya. Qanun Dhariby; Hukum pajak; Peraturan mengenai pajak yang meliputi subjek, objek, jenis, cara pemungutan, dan sanksi. Qardh; Aspek Fikih: Qardh atau Iqradh secara etimologi berarti pinjaman. Secara termonologi muamalah (ta’rif) adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman) yang dikembalikan (pinjaman tersebut) sebagai penggantinya dengan nilai yang sama. Teknis Perbankan: Qardh adalah akad pemberian pinjaman dari Bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Qardh–Aplikasi; Aplikasi qardh dalam perbankan syariah biasanya dalam empat hal, yaitu (1) Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji. (2) Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit syariah, dengan nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan. (3) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, yang menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil. (4) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dengan bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

www.facebook.com/indonesiapustaka

676

Qardh–Ketentuan; Ketentuan Umum pembiayaan dengan akad qardh adalah sebagai berikut: (1) Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan. (2) Nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. (3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. (4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah jika dipandang perlu. (5) Nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. (6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: (a) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau (b) menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya. Qardh–Sanksi; Jika nasabah pembiayaan dengan akad qardh tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah dapat berupa—dan tidak terbatas pada—penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh. Qardh–Sumber Dana; Dana al-qardh dapat bersumber dari: (1) Bagian modal LKS; (2) Keuntungan LKS yang disisihkan; dan (3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS, yaitu dana yang diperoleh dari Muzakki atau kaum dermawan yang berbentuk Zakat, Infaq, Shadaqah, dan sebagainya, digunakan untuk bantuan yang bersifat sosial (seperti mendapat musibah dan sejenisnya), atau untuk membantu kaum dhu’afa. Qardh–Tujuan Akad Qardh: (1) Membiayai usaha produktif dari kaum dhu’afa; (2) Pinjaman untuk menutup utang kepada rentenir; (3) Pinjaman untuk biaya sewa rumah; (4) Pinjaman untuk memenuhi kebutuhan mendesak karena tertimpa musibah. Qardh al-Hasan; Pinjaman kebajikan; 1. Pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan apa pun; 2. Suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman tidak wajib mengembalikan dana apabila terjadi force majeure. Qardh al-Kharijiy; Pinjaman luar negeri; Pinjaman yang menimbulkan kewajiban membayar kembali terhadap pihak luar negeri (foreign debt). Qardh Birahnin; Pinjaman dengan jaminan. Qardh Muqayyad; Pinjaman terikat; Pinjaman luar negeri dengan persyaratan tertentu (restricted debt). Qardh Wal Ijarah; Adalah kombinasi dua aqad yang dilakukan untuk menalangi suatu pendanaan dan memberikan fasilitas sewa atas penggunaan dari manfaat tersebut. Contoh dana talangan haji untuk memperoleh porsi haji atau pelunasan BPIH. Qardh Wal IMBT; Adalah akad kombinasi dua akad yang dilakukan untuk mentake over pembiayaan dari bank lain dengan syarat. Penggunaan Qard apabila menutup bunga dan pokoknya dari Bank lain, namun harus diingat bank tidak boleh mengambil keuntungan dari akad ini hanya boleh mendapatkan biaya

www.facebook.com/indonesiapustaka

677

administrasi (Fee Ujrah), sedangkan ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dilakukan saat nasabah tersebut telah mendapatkan pembiayaan dari bank lain dengan diambil manfaatnya atau kegunaannya dan menghindari bai al innah. Qath: Qath’; Potongan harga; Pengurangan dari harga yang dikenakan suatu barang atau jasa yang diberikan oleh penjual kepada pembeli karena alasan tertentu, seperti pembayaran yang cepat atau karena pembelian dalam partai yang besar (discount). Qayyim; Wali amanat. Lihat Amin. Qimah; Nilai; Adalah daya tukar suatu barang atau jasa lain yang diukur secara kuantitatif dengan jumlah satuan barang atau uang (value/price). Qimah Daftariyyah; Nilai buku; Nilai aset yang tertera pada catatan pembukuan (book value). Qimah Dakhiliyah; Nilai intrinsik; Nilai asli yang melekat pada fisiknya, misalnya nilai logam yang terdapat pada uang koin (intrinsic value). Qimah Haliyah; Nilai tambah; Nilai tambah ekonomis atas barang atau jasa akibat kegiatan ekonomi (value added). Qimah Mudla’afah; Nilai tambah. Lihat Qimatun haliyatun. Qimah Tijariyyah; Nilai pasar (market value). Harga barang atau jasa yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar. Qiradh; Pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh bagian laba; Istilah lain untuk akad mudharabah; Istilah ini banyak digunakan dalam mazhab Syafi’i (ulama hijaz). Lihat kata Mudharabah. Qishas; Adalah melakukan pembalasan yang sama terhadap pembunuh dan penganiaya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Qishas sebagai bentuk hukuman bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan. Ketentuan mengenai Qishas dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 45). dan juga (Al-Baqarah 179). Qism as-Syari’ah ladi al-Bunuk al-Ammah at-Taqlidiyah; Unit Usaha Syariah (UUS); Divisi bank konvensional yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Qisth al-Ta’min; Premi asuransi; Biaya pertanggungan yang dibayar secara sekaligus atau berkala oleh tertanggung kepada penanggung berdasarkan suatu polis. Qisth Sanawi; Anuitas; Pembayaran atas pembiayaan dengan jumlah yang tetap dalam jangka waktu yang diperjanjikan dengan pengakuan pokok yang terus meningkat dan pengakuan margin yang terus menurun (annuity). Qitha’ Kharijiyah; Sektor luar negeri; Sektor perekonomian yang berhubungan dengan transaksi luar negeri (external sector). Qitha’ Maliy; Sektor keuangan (financial sector). Sektor perekonomian yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Qiyas; 1. Melakukan analogi atas sebuah hukum karena ada persamaan sebab, sebab qiyas; permasalahan yang berkembang dan keterbatasan nash. 2. Menurut para ulama’ ushul, qiyas berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nash-nya, dengan suatu kejadian yang sudah ada nash/hukumnya, karena disebabkan adanya kesamaan dua kejadian itu dalam sebab (‘illat) hukumnya. Qiyas digunakan sebagai sumber dalil syar’i karena dalam qiyas yang menjadi dasar pengambilan hukum

678

www.facebook.com/indonesiapustaka

adalah nash-nash syar’i yang memiliki kesamaan ‘illat. Sebagaimana diketahui bahwa yang menjadi dasar keberadaan hukum adalah ‘illat-nya, dengan demikian apabila ada kesamaan ‘illat antara suatu masalah baru dengan masalah yang sudah ada hukumnya, hukum masalah baru tersebut menjadi sama. Maka, bila ‘illat yang sama terkandung dalam Alquran, berarti dalil qiyas dalam hal tersebut adalah Alquran. Demikian pula, apabila ‘illat yang sama terkandung dalam sunnah dan ijma’ sahabat, yang menjadi dalil qiyas adalah kedua hal tersebut. Qudrah; Kapasitas produksi (production capacity); Jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan dari suatu sistem produksi. Qurudh Masyrafiah; Pinjaman bank; Jumlah uang tertentu yang dipinjamkan oleh bank (bank loan).

679

www.facebook.com/indonesiapustaka

R Rab al-Mal; Pemilik dana; Istilah lain dari shahib al-mal (investor). Rabat; Hasm; Potongan harga; jumlah yang dikembalikan sebagai potongan setelah harga dibayar penuh (discount); Lihat Potongan Bunga (rebate). Rabbaniyyah; Lihat Teistis. Rahasia–Kerahasiaan Bank; Kewajiban bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya (bank secrecy). Rahasia Bank; Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpananannya serta nasabah investor dan investasinya. Rahin; Pihak yang menyerahkan barang jaminan dalam transaksi rahn. Rahmatan lil ‘alamin; Rahmat bagi semesta alam; merupakan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Rahn; Gadai; Penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan utang. Rahn–Beda Pendapat Ulama; Para ulama berselisih mengenai Rahn ini dalam dua pendapat. (1) Pendapat Pertama: Tidak wajib baik dalam perjalanan atau mukim. Inilah pendapat Mazhab imam empat (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hambaliyah). Ibnu Qudamah: berkata Ar-rahn tidaklah wajib. Kami tidak mengetahui orang yang menyelisihinya. Karena ia (Ar-rahn) adalah jaminan atas utang sehingga tidak wajib seperti Dhimaan (jaminan pertanggung jawaban)” [Al Mughni 6/444]. Dalil pendapat ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan pensyariatan Ar-rahn dalam keadaan mukim sebagaimana disebutkan di atas yang tidak menunjukkan adanya perintah sehingga menunjukkan tidak wajib. Demikian juga karena Arrahn adalah jaminan utang sehingga tidak wajib seperti halnya Adh-Dhimaan (Jaminan Pertanggung jawaban) dan Al-Kitabah (penulisan perjanjian utang). Di samping itu, juga karena ini adanya kesulitan ketika harus melakukan penulisan perjanjian utang. Bila Al-Kitaabah tidak wajib, demikian juga penggantinya. (2) Pendapat Kedua: Wajib dalam keadaan safar. Demikian pendapat Ibnu Hazm dan yang menyepakatinya. Pendapat ini berdalil dengan firman Allah: “Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan ber-mu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Menurut mereka, kalimat “(maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang))” adalah berita yang rmaknanya perintah. Juga dengan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam “Semua syarat yang tidak ada dalam Kitabullah, ia bathil walaupun seratus syarat.” [HR Al Bukhari]. Mereka mengatakan: Pensyaratan Ar-rahn dalam keadaan safar ada dalam Alquran dan diperintahkan, sehingga wajib mengamalkannya dan tidak ada pensyaratannya dalam keadaan mukim, sehingga ia tertolak. Pendapat

www.facebook.com/indonesiapustaka

680

ini dibantah, bahwa perintah dalam ayat tersebut bermaksud bimbingan bukan kewajiban. Ini jelas ditunjukkan dalam firman Allah setelahnya: “Akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)” [Al-Baqarah; 283]. Demikian juga pada asalnya dalam transaksi mu’amalah adalah boleh (mubah) hingga ada larangan, dan di sini tidak terdapat adanya larangannya. [Abhats Hai’at Kibar Ulama 6/112112]. Yang rojih adalah pendapat pertama, Wallahu A’lam. Rahn–Definisi Ar-rahn; Merupakan bentuk mashdar dari kata rahana-yarhanu-rahnan; bentuk pluralnya rihan[un], ruhun[un] dan ruhun[un]. Secara bahasa artinya adalah ats-tsubut wa ad-dawam (tetap dan langgeng); juga berarti al-habs (penahanan). Secara syar‘i, Ar-rahn (agunan) adalah harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) menunaikannya. Ar-rahn boleh dilakukan baik ketika safar maupun mukim. Firman Allah, in kuntum ‘ala safarin (jika kalian dalam keadaan safar), bukanlah pembatas, tetapi sekadar penjelasan tentang kondisi. Riwayat Aisyah dan Anas di atas jelas menunjukkan bahwa Nabi Shalallahu alaihi wasalam melakukan Ar-rahn di Madinah dan beliau tidak dalam kondisi safar, tetapi sedang mukim. [QS Al-Baqarah ayat 283 menjelaskan bahwa dalam muamalah tidak secara tunai ketika safar dan tidak terdapat penulis untuk menuliskan transaksi itu, Ar-rahn dalam kondisi itu hukumnya sunnah. Dalam kondisi mukim hukumnya mubah. Lihat Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasytah, Taysîr fî Ushul at-Tafsîr (Surah al-Baqarah), hlm. 437–438, Dar al-Ummah, Beirut, cet. ii (mudaqqiqah). 2006.] Rahn–Hak dan Kewajiban dalam Rahn; Hak dan kewajiban pada akad rahn adalah sebagai berikut: (1) Penerima gadai mempunyai hak menahan harta gadai sampai utang pemberi gadai dibayar lunas. (2) Jika pemberi gadai meninggal, penerima gadai mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dan boleh mendapat pembayaran utang dari harta gadai itu. (3) Adanya harta gadai tidak menghilangkan hak penerima gadai untuk menuntut pembayaran utang. (4) Pemberi gadai dapat menuntut salah satu harta gadainya jika ia telah membayar lunas utang pada salah satu harta gadainya. (5) Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikannya kepadanya. (6) Akad gadai tidak batal karena pemberi gadai atau penerima gadai meninggal. (7) Ahli waris yang memiliki kecakapan hukum dapat menggantikan pemberi gadai yang meninggal. (8) wali dari ahli waris yang tidak cakap hukum pemberi gadai yang meninggal dapat menjual harta gadai setelah mendapat izin terlebih dahulu dari penerima harta gadai, lalu membayar utang pemberi gadai. (9) Barang siapa yang meminjamkan harta yang kemudian harta tersebut digadaikan oleh peminjam dengan seizinnya, tidak berhak menuntut harta tersebut dari penerima gadai sampai utang yang dijamin oleh harta gadai itu dilunasi, walaupun sudah meninggal. (10) Apabila pemberi gadai meninggal dunia dalam keadaan pailit, pinjaman tersebut tetap berada dalam status harta gadai. (11) Harta gadai tidak boleh dijual tanpa persetujuan pihak pemberi gadai. (12) Apabila pihak pemberi gadai bermaksud menjual harta gadai, harta

www.facebook.com/indonesiapustaka

681

tersebut harus dijual meskipun tanpa persetujuan penerima gadai. (13) Dalam hal kematian pemberi pinjaman harta yang digadaikan dan utangnya melebihi harta kekayaannya, pemberi gadai harus dipanggil untuk membayar utang, dan menebus harta gadai yang telah ia pinjam dari yang meninggal. (14) Apabila pemberi gadai tidak mampu membayar utang tersebut, harta yang dipinjamnya akan terus dalam status sebagai harta gadai dalam kekuasaan penerima gadai. (15) Ahli waris dari pemberi gadai bisa menebus harta itu dengan cara membayar utangnya. (16) Jika ahli waris penerima gadai tidak melunasi utang pewaris, pemberi gadai dibolehkan menjual harta gadai untuk melunasi utang pewaris. (17) Jika hasil penjualan harta gadai melebihi jumlah utang penerima gadai, kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris dari penerima gadai (18) Jika hasil penjualan harta gadai kurang atau tidak cukup untuk melunasi utang penerima gadai, pemberi gadai berhak menuntut pelunasan utang tersebut kepada ahli warisnya. (19) Kepemilikan harta gadai beralih kepada ahli waris jika penerima gadai meninggal. Rahn–Hak Rahin dan Murtahin; Berikut ini adalah hak rahin dan murtahin: (1) Akad gadai batal jika salah satu pihak menggadaikan lagi harta gadai ke pihak ketiga tanpa izin dari pihak lainnya. (2) Pemberi gadai dapat menerima atau menolak akad jual beli yang dilakukan oleh penerima gadai jika penerima gadai menjual harta gadai tanpa izinnya. (3) Pemberi dan penerima gadai dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan harta gadai kepada pihak ketiga. (4) Penerima gadai tidak boleh menggunakan harta gadai tanpa seizin pemberi gadai. Rahn–Hukum Setelah Serah Terima; Ada beberapa ketentuan dalam gadai setelah terjadinya serah terima yang berhubungan dengan pembiayaan (pemeliharaan), pertumbuhan barang gadai dan pemanfaatan serta jaminan pertanggung jawaban bila rusak atau hilang. (1) Pemegang Barang Gadai. Barang gadai tersebut berada di tangan murtahin selama masa perjanjian gadai tersebut, sebagaimana firman Allah “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). [Al-Baqarah: 283]. Dan sabda beliau “Hewan yang dikendarai dinaiki apabila digadaikan. Dan susu (dari hewan) diminum apabila hewannya digadaikan. Wajib bagi yang mengendarainya dan yang minum, (untuk) memberi nafkahnya.” [Hadis Sahih riwayat Al-Tirmidzi]. (2) Pembiayaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan Barang Gadai. Pada asalnya barang, biaya pemeliharaan dan manfaat barang yang digadaikan adalah milik orang yang menggadaikan (rahin). Adapun murtahin, ia tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian tersebut, kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya, boleh menggunakan dan mengambil air susunya apabila ia memberikan nafkah (dalam arti pemeliharaan barang tersebut). Pemanfaatan barang gadai tesebut, tentunya sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan. Hal ini di dasarkan sabda Rasulullah saw. “Hewan yang dikendarai dinaiki apabila digadaikan dan susu (dari hewan) diminum apabila hewannya digadaikan. Wajib bagi yang mengendarainya dan yang minum, (untuk)

www.facebook.com/indonesiapustaka

682

memberi nafkahnya. [Hadis Sahih riwayat At-Tirmidzi]. Menurut Syaikh Al Basaam, ulama sepakat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai dibebankan kepada pemiliknya. Demikian juga pertumbuhan dan keuntungan barang tersebut juga menjadi miliknya, kecuali pada dua hal, yaitu kendaraan dan hewan yang memiliki air susu yang diperas oleh yang menerima gadai. [Lihat pembahasannya dalam Taudhih Al Ahkam 4/462-477]. Penulis kitab Al-Fiqihul Muyassarah mengatakan, manfaat dan pertumbuhan barang gadai menjadi hak pihak penggadai, karena barang itu merupakan miliknya. Orang lain tidak boleh mengambilnya tanpa seizinnya. Bila ia mengizinkan murtahin (pemberi utang) untuk mengambil manfaat barang gadainya tanpa imbalan, dan utang gadainya dihasilkan dari peminjaman, hal itu tidak dibolehkan, karena itu berarti peminjaman utang yang menghasilkan manfaat. Akan tetapi, bila barang gadainya berupa kendaraan atau hewan yang memiliki susu perah, murtahin mengendarainya dan memeras susunya, sesuai besarnya nafkah tanpa izin dari penggadai karena sabda Rasulullah “Ar-rahn (Gadai) ditunggangi dengan sebab nafkahnya, apabila digadaikan dan susu hewan menyusui diminum dengan sebab nafkah, apabila digadaikan. Dan wajib bagi menungganginya dan meminumnya (untuk) memberi nafkah” [HR Al-Bukhori No. 2512]. Demikian mazhab Hanabilah. Adapun mayotitas ulama fikih dari Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi’iyah mereka memandang murtahin tidak boleh mengambil manfaat barang gadai. Pemanfaatan hanyalah hak penggadai dengan dalil sabda Rasulullah saw. “Ia yang berhak memanfaatkannya dan wajib baginya biaya pemeliharaannya” [HR Al-daraquthni dan Al-Hakim]. Mereka tidak mengamalkan hadis pemanfaatan kendaraan dan hewan perah sesuai nafkahnya, kecuali Ahmad dan inilah yang rajih Insya Allah karena hadis sahih tersebut. [Al Fiqih Al Muyassar hlm. 117]. Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan komentar terhadap hadis pemanfaatan kendaraan gadai, bahwa hadis ini dan kaidah dan ushul syari’at menunjukkan, hewan gadai dihormati karena hak Allah. Pemiliknya memiliki hak kepemilikan, dan murtahin (yang memberikan utang) memiliki atasnya sebagai hak jaminan. Bila barang gadai tersebut di tangannya, lalu tidak dinaiki dan tidak diperas susunya, tentu kemanfaatannya akan hilang secara sia-sia. Sehingga tuntutan keadilan, analogi (qiyas) dan kemaslahatan penggadai, pemegang barang gadai (murtahin) dan hewan tersebut, adalah murtahin mengambil manfaat mengendarai dan memeras susunya, dan menggantikannya dengan menafkahi (hewan tersebut). Bila murtahin menyempurnakan pemanfaatannya dan menggantinya dengan nafkah, dalam hal ini terdapat kompromi dua kemaslahatan dan dua hak. [Dinukil dari Taudhih AlAhkaam 4/462]. (3) Pertumbuhan Barang Gadai. Pertumbuhan atau pertambahan barang gadai setelah digadaikan adakalanya bergabung dan adakalanya terpisah. Bila tergabung seperti, (bertambah) gemuk, ia masuk dalam barang gadai dengan kesepakatan ulama. Sedangkan jika terpisah, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan yang menyepakatinya memandang pertambahan atau pertumbuhan barang gadai yang terjadi setelah barang gadai di tangan murtahin, ikut kepada barang gadai

www.facebook.com/indonesiapustaka

683

tersebut. Sedangkan Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm dan yang menyepakatinya memandang, pertambahan atau pertumbuhan bukan ikut barang gadai, tetapi menjadi milik orang yang menggadaikannya. Hanya saja Ibnu Hazm berbeda dari Syafi’i menyangkut barang gadai yang berupa kendaraan dan hewan menyusui. Ibnu Hazm berpendapat, dalam kendaraan dan hewan yang menyusui, (pertambahan dan pertumbuhannya) milik yang menafkahinya [Abhats Hai’at Kibar Ulama 6/134-135]. (4). [4]. Perpindahan Kepemilikan dan Pelunasan Utang Dengan Barang Gadai. Barang gadai tidak berpindah kepemilikannya kepada murtahin apabila telah selesai masa perjanjiannya, kecuali dengan izin orang yang menggadaikannya (rahin), dan rahin tidak mampu melunasinya. Pada zaman jahiliyah dahulu, apabila telah jatuh tempo pembayaran utang dan orang yang menggadaikan belum melunasi utangnya kepada pihak yang berpiutang, pihak yang berpiutang menyita barang gadai tersebut secara langsung tanpa izin orang yang menggadaikannya. Lalu Islam membatalkan cara yang zalim ini dan menjelaskan bahwa barang gadai tersebut adalah amanat pemiliknya di tangan pihak yang berpiutang, tidak boleh memaksa orang yang menggadaikannya menjualnya kecuali dalam keadaan tidak mampu melunasi utangnya tesebut. Bila tidak mampu melunasi saat jatuh tempo, barang gadai tersebut dijual untuk membayar pelunasan utang tersebut. Apabila ternyata ada sisanya, sisa tersebut menjadi hak pemilik barang gadai tersebut (orang yang menggadaikan barang tersebut). Sebaliknya, bila harga barang tersebut belum dapat melunasi utangnya, orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa utangnya. [Taudhih Al Ahkaam 4/467]. Kesimpulannya, barang gadai adalah milik orang yang menggadaikannya. Namun, bila telah jatuh tempo, penggadai dapat meminta kepada murtahin untuk menyelesaikan permasalah utangnya, dikarenakan utangnya yang sudah jatuh tempo, harus dilunasi seperti utang tanpa gadai. Bila rahin dapat melunasi seluruhnya tanpa (menjual atau memindahkan kepemilikian) barang gadainya, murtahin harus melepas barang tersebut. Adapun bila rahin tidak mampu melunasi seluruhnya atau sebagiannya, wajib bagi orang yang menggadaikan (ar-rahin) menjual sendiri barang gadainya atau melalui wakilnya, dengan izin dari murtahin, dan dalam pembayaran utangnya didahulukan murtahin atas pemilik piutang lainnya. Apabila penggadai tersebut enggan melunasi utangnya dan tidak mau menjual barang gadainya, pemerintah boleh menghukumnya dengan penjara, agar ia menjual barang gadainya tersebut. Apabila tidak juga menjualnya, pemerintah menjual barang gadai tersebut dan melunasi utang tersebut dari nilai hasil jualnya. Demikianlah pendapat mazhab Syafi’iyah dan Hambaliyah. Adapun Malikiyah, mereka memandang pemerintah boleh menjual barang gadainya tanpa memenjarakannya dan melunasi utang tersebut dengan hasil penjualannya. Sedangkan Hanafiyah memandang, murtahin boleh menagih pelunasan utang kepada penggadai dan meminta pemerintah untuk memenjarakannya, bila tampak pada ar-rahin tidak mau melunasinya. Pemerintah (pengadilan) tidak boleh menjual barang gadainya, namun memenjarakannya saja, sampai ia menjualnya dalam rangka menolak kezaliman. [Al-

www.facebook.com/indonesiapustaka

684

Fiqih Al-Muyassar hlm. 119]. Yang rajih, pemerintah menjual barang gadainya dan melunasi utangnya dengan hasil penjualan tersebut tanpa memenjarakan sang penggadai tersebut, karena tujuannya adalah membayar utang, dan tujuan itu terwujud dengan menjual barang gadai tersebut. Juga untuk mencegah adanya dampak negatif di masyarakat dan lainnya jika diberlakukan penjara. Apabila barang gadai tersebut dapat menutupi seluruh utangnya, selesailah utang tersebut. Namun, bila tidak dapat menutupinya, penggadai tersebut tetap memiliki utang sisa, antara nila barang gadai dan utangnya dan ia wajib melunasinya. Rahn–Keharusan; Para ulama berselisih pendapat dalam masalah keharusan Arrahn. Apakah langsung seketika saat transaksi, ataukah setelah serah terima barang gadainya. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat. (1). Serah terima adalah menjadi syarat keharusan terjadinya Ar-rahn. Demikian pendapat Mazhab Hanafiyah, Syafi’iyah dan riwayat dalam mazhab Ahmad bin Hambal serta mazhab Dzohiriyah. Dan Ar-rahn adalah transaksi penyerta yang memerlukan adanya penerimaan, sehingga perlu adanya serah terima (Al-Qabdh) seperti utang. Juga karena hal itu adalah rahn (gadai) yang belum diserah–terimakan, tidak diharuskan menyerahkannya sebagaimana bila yang menggadaikannya meninggal dunia. [AlMughni 6/446]. (2) [2]. Ar-rahn langsung terjadi setelah selesai transaksi. Dengan demikian, bila pihak yang menggadaikan menolak menyerahkan barang gadainya, ia pun dipaksa untuk menyerahkannya. Demikian pendapat mazhab Malikiyah dan riwayat dalam mazhab Al-Hambaliyah, Ar-rahn adalah akad transaksi yang mengharuskan adanya serah terima sehingga juga menjadi wajib sebelumnya seperti hal jual beli. Demikian juga menurut Imam Malik, bahwa serah terima hanyalah menjadi penyempurna Ar-rahn dan bukan syarat sahnya. Menurut Prof. Dr. Abdullah Al-Thoyyar, yang rajih, bahwasanya Ar-rahn menjadi keharusan dengan adanya akad transaksi, karena hal itu dapat merealisasikan faedah Ar-rahn, yaitu berupa pelunasan utang dengannya atau dengan nilainya, ketika (utangnya) tidak mampu dilunasi. Rahn–Ketentuan; Berikut ini adalah ketentuan akad pembiayaan rahn (gadai); (1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. (2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. (3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. (4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. (5) Penjualan marhun yang dilakukan dengan ketentuan: (a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya. (b) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. (c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

685

belum dibayar serta biaya penjualan (d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. Rahn–Penambahan dan Penggantian Harta Rahn; Ketentuannya adalah (1) Segala sesuatu yang termasuk dalam harta gadai akan turut digadaikan pula. (2) Harta gadai dapat diganti dengan harta gadai yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. (3) Utang yang dijamin oleh harta gadai bisa ditambah secara sah dengan jaminan harta gadai yang sama. (4) Setiap tambahan dari harta gadai merupakan bagian dari harta gadai asal. Rahn–Pembatalan Akad Rahn; Dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Akad gadai dapat dibatalkan bila harta gadai belum dikuasai oleh penerima gadai. (2) Penerima gadai dengan kehendak sendiri dapat membatalkan akad gadainya. (3) Pemberi gadai tidak dapat membatalkan akad gadainya tanpa persetujuan dari penerima gadai. (4) Pemberi gadai dan penerima gadai dapat membatalkan akad gadainya melalui kesepakatan. (5) Penerima gadai boleh menahan harta gadai setelah pembatalan akad gadai sampai utang yang dijamin oleh harta gadai itu dibayar lunas. (6) Pemberi gadai boleh mengadakan akad gadai secara sah dalam kaitan dengan sejumlah uang dari dua penerima gadai, dan harta gadai itu menjamin kedua utang itu. Rahn–Penjualan Harta Rahn; Memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadainya. (2) Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya. (3) Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya, harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah. (4) Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan. (5) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai. (6) Jika pemberi gadai tidak diketahui keberadaannya, penerima gadai boleh mengajukan kepada pengadilan agar pengadilan menetapkan bahwa penerima gadai boleh menjual harta gadai untuk melunasi utang pemberi gadai. (7) Jika penerima gadai tidak menyimpan dan atau memelihara harta gadai sesuai dengan akad, pemberi gadai dapat menuntut ganti rugi. (8) Apabila harta gadai rusak karena kelalaiannya, penerima gadai harus mengganti harta gadai. (9) Jika yang merusak harta gadai adalah pihak ketiga, yang bersangkutan harus menggantinya. (10) Penyimpan harta gadai harus mengganti kerugian jika harta gadai itu rusak karena kelalaiannya. Rahn–Penyimpanan Harta Rahn; Dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Penerima gadai dapat menyimpan sendiri harta gadai atau pada pihak ketiga. (2) Kekuasaan penyimpan harta gadai sama dengan kekuasaan penerima harta gadai. (3) Penyimpan harta gadai tidak boleh menyerahkan harta tersebut baik kepada pemberi gadai maupun kepada penerima gadai tanpa izin dari salah satu pihak. (4) Harta gadai dapat dititipkan kepada penyimpan yang lain jika penyimpan yang pertama meninggal, dengan persetujuan pemberi dan penerima gadai. (5) Pengadilan dapat menunjuk penyimpan harta gadai jika pemberi dan penerima

www.facebook.com/indonesiapustaka

686

gadai tidak sepakat. (6) Pemberi gadai bertanggung jawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai, kecuali ditentukan lain dalam akad. Rahn–Rahn Harta Pinjaman; Dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Seseorang boleh menggadaikan harta pinjaman dengan seizin pihak yang meminjamkannya. (2) Apabila pemilik harta tersebut di atas memberi izin tanpa syarat apa pun, peminjam boleh menggadaikannya dengan cara apa pun. (3) Apabila pemilik harta tersebut di atas memberi izin dengan syarat, peminjam tidak boleh menggadaikan harta tersebut kecuali sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Rahn–Rukun; Ar-rahn mempunyai tiga rukun (ketentuan pokok), yaitu: (1) Shighat (ijab dan qabul); (2) Al-‘aqidan (dua orang yang melakukan akad Ar-rahn), yaitu pihak yang mengagunkan (ar-rahin) dan yang menerima agunan (al-murtahin); (3) Al-ma’qud ‘alaih (yang menjadi objek akad), yaitu barang yang diagunkan (almarhun) dan utang (al-marhun bih). Selain ketiga ketentuan dasar tersebut, ada ketentuan tambahan yang disebut syarat, yaitu harus ada qabdh (serah terima). Rahn–Serah Terima yang Sah; Barang gadai adakalanya berupa barang yang tidak dapat dipindahkan seperti rumah dan tanah, maka disepakati serah terimanya dengan mengosongkannya untuk murtahin tanpa ada penghalangnya. Ada kalanya berupa barang yang dapat dipindahkan. Bila berupa barang yang ditakar, disepakati serah terimanya dengan ditakar pada takaran. Bila barang timbangan, disepakati serah terimanya dengan ditimbang pada takaran. Bila barang timbangan, serah terimanya dengan ditimbang dan dihitung, bila barangnya dapat dihitung. Serta dilakukan pengukuran, bila barangnya berupa barang yang diukur. Namun, bila barang gadai tersebut berupa tumpukan bahan makanan yang dijual secara tumpukan, dalam hal ini perselisihan pendapat tantang cara serah terimanya. Ada yang berpendapat dengan cara memindahkannya dari tempat semula, dan ada yang menyatakan cukup dengan ditinggalkan pihak yang menggadaikannya, sedangkan murtahin dapat mengambilnya. Rahn Tasjily; Adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) Rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin; Rahn Tasjily–Ketentuan Khusus; Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn Tasjily dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Rahin menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada murtahin; (2) Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke murtahin. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, Marhun dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah; (3) Rahin memberikan wewenang kepada murtahin untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya; (4) Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan; (5) Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin; (6) Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan

www.facebook.com/indonesiapustaka

687

barang marhun tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan; (7) Besaran biaya didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad ijarah. (8) Biaya asuransi pembiayaan Rahn Tasjily ditanggung oleh Rahin. (9) Ketentuan-ketentuan umum fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang terkait dengan pelaksanaan akad Rahn Tasjily tetap berlaku. Rahn–Tujuan Rahn; Bank syariah bisa memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk berutang di bank dengan menggadaikan barang yang dimilikinya sebagai jaminan. Rahn Emas; Rahn (gadai) dengan menjadikan emas sebagai barang yang digadaikan. Syarat dan ketentuan rahn emas adalah sama dengan syarat dan ketentuan rahn. Rand; satuan dasar nilai uang Afrika Selatan dan beberapa negara lain, yaitu Lesotho dan Swaziland (rand). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Syariah; Rapat umum pemegang saham bank syariah yang bertujuan menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Rapat Umum Tahunan; Rapat yang lazimnya diadakan setiap tahun antara para pemegang saham, direksi, dan komisaris perusahaan yang telah diatur dalam anggaran dasar perusahaan; rapat itu bertujuan melaporkan hasil usaha tahun buku sebelumnya kepada para pemegang saham dan menentukan kebijakan perusahaan untuk tahun buku yang akan datang (annual general meeting). Ra’s al-Mal; Modal; Sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha (capital). Ra’s al-Mal Aini; Barang modal; Harta berwujud yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa (capital goods). Ra’s al-Mal ’Amil; Modal kerja; Modal bersih yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha. Ra’s al-Mal Basyari; Sumber daya manusia; Kontribusi (know how) dalam suatu aktivitas yang produktif, seperti tenaga, pengetahuan, pengalaman, manajerial, dan lain-lain (human capital). Ra’s al-Mal Murakhkhas Bihi; Modal dasar; Jumlah modal yang disebutkan dalam anggaran dasar perseroan terbatas yang sudah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang. Ra’samaliyyah; Kapitalisme; Sistem ekonomi yang bercirikan: (1). Kepemilikan pribadi atas properti. (2). Pengumpulan properti atau modal yang memberikan pendapatan bagi individu atau perusahaan yang mengakumulasi dan memilikinya. (3). Kebebasan bersaing bagi perseorangan atau perusahaan untuk mendapatkan perolehan ekonomi masing-masing; dan (4). Motif laba yang menjadi dasar bagi kehidupan ekonomi. Rashid; Saldo (balance). Rashid al-Hisab; Saldo rekening (balance account).

www.facebook.com/indonesiapustaka

688

Rasio Beban Tetap Terhadap Penjualan; Perbandingan antara beban tetap dan penjualan untuk menilai pengaruh beban terhadap rasio laba modal (period costs to sales ratio). Rasio Cadangan Terhadap Aktiva Produktif Terkiasiflkasi; Nisbah atau rasio keuangan yang dihitung dengan membagi saldo akhir cadangan kerugian pinjaman dengan jumlah aktiva produktif terklasifikasi; nisbah keuangan ini bertujuan mengukur kemampuan bank untuk menyerap kerugian potensial yang berasal dari aktiva produktif terklasifikasi (coverage ratio). Rasio Cadangan Tunai; Bagian dari total aktiva bank komersial yang ditahan dalam bentuk aktiva yang mempunyai likuiditas tinggi untuk menghadapi penarikan uang oleh nasabah dan kewajiban keuangan lainnya (cash ratio). Rasio Cepat; Angka perbandingan antara jumlah uang kas, bank, piutang dagang, dan sekuritas yang mudah dijual terhadap jumlah utang lancar; rasio ini dipakai sebagai ukuran kemampuan perusahaan untuk membayar dengan segera utang lancamya (acid test ratio; quick ratio). Rasio Efisiensi (Rasio Biaya Operasional); adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: BO/PO = Biaya Operasional / Pendapatan Operasional. Rasio Harga Terhadap Pendapatan; Rasio harga suatu saham terhadap pendapatan per saham; perhitungan rasio ini menggunakan data pendapatan yang dilaporkan pada tahun terakhir atau penghasilan yang diproyeksikan untuk tahun yang akan datang; sin. rasio harga terhadap hasil (price earning ratio). Rasio Jumlah Modal; Modal inti ditambah modal pelengkap dibagi rata-rata total aset; sin. nisbah jumlah modal (total capital ratio). Rasio Kas; Perbandingan antara jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan dan jumlah kewajiban yang segera dapat ditagih; rasio ini digunakan untuk menilai tingkat likuiditas perusahaan; sin. nisbah kas (cash ratio). Rasio Kebutuhan Kas; Perhitungan kebutuhan kas bank syariah yang didasarkan pada perbandingan antara alat likuid berupa kas, dan antarbank aktiva yang tidak diblokir yaitu giro, tabungan dan deposito jatuh tempo dengan kewajiban likuid berupa kewajiban segera, simpanan dana nasabah tidak terkait, yaitu tabungan dan deposito jatuh tempo, serta antarbank pasiva tidak terkait, yaitu tabungan dan deposito jatuh tempo. Rasio Laba Utang; Perbandingan antara arus kas yang tersedia dan pembayaran utang pokok serta bunga dalam periode tertentu untuk menilai apakah hasil usaha suatu perusahaan cukup untuk memenuhi kewajiban membayar pokok utang dan bunga dalam periode tersebut (debt service coverage). Rasio Lancar; Perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban yang harus segera dibayar; rasio tersebut memberikan indikasi mengenai kondisi likuiditas usahanya (current ratio). Rasio Likuiditas; Rasio yang mengukur kemampuan bank, perusahaan, atau peminjam dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (liquidity ratio).

www.facebook.com/indonesiapustaka

689

Rasio Modal; Nisbah keuangan yang mengukur kecukupan modal bank dikaitkan dengan aset atau kewajibannya; pada umumnya, makin tinggi nisbah ini, makin sehat bank yang bersangkutan; bank yang nisbah modalnya terhadap total asetnya tinggi terlindungi terhadap kerugian operasional bank dengan nisbah yang lebih rendah; sin. nisbah modal (capital ratio). Rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam Rupiah; Perhitungan rasio ini didasarkan pada Pembiayaan dan DPK Bank sebagai berikut: a. Penentuan persentase Giro Wadiah Minimim (GWM) dalam rupiah untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 menggunakan rasio yang diperoleh dari Pembiayaan dalam rupiah dan DPK dalam rupiah tanggal 23 bulan sebelumnya; b. Penentuan persentase GWM dalam rupiah untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 menggunakan rasio yang diperoleh dari Pembiayaan dalam rupiah dan DPK dalam rupiah pada akhir bulan sebelumnya; c. Penentuan persentase GWM dalam rupiah untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 menggunakan rasio yang diperoleh dari Pembiayaan dalam rupiah dan DPK dalam rupiah tanggal 7 bulan yang sama; dan d. Penentuan persentase GWM dalam rupiah untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan menggunakan rasio yang diperoleh dari Pembiayaan dalam rupiah dan DPK dalam rupiah tanggal 15 bulan yang sama. Rasio Penjualan Terhadap Harta Lancar; Perbandingan antara penjualan dan harta atau aktiva lancar untuk menilai pengaruh kecepatan perputaran harta lancar terhadap rasio laba modal (sales to current aset ratio) Rasio Penjualan Terhadap Kekayaan Bersih; Perbandingan antara penjualan dan kekayaan bersih untuk mengetahui berapa kemampuan modal untuk menciptakan penjualan (sales to networth ratio). Rasio Penjualan Terhadap Piutang; Perbandingan antara penjualan dan piutang untuk menilai pengaruh kecepatan perputaran piutang terhadap rasio laba modal (sales to debtor ratio). Rasio Penjualan Terhadap Sediaan; perbandingan antara penjualan dan sediaan untuk mengetahui berapa kali suatu perusahaan menjual barang dalam satu tahun dibandingkan dengan sediaan yang dimiliki (sales to inventory ratio). Rasio Penunjang; Rasio sebagai penambah atau pengurang nilai peringkat faktor. Rasio perdagangan (TOT); rasio antara harga barang ekspor dan impor suatu negara, biasanya dihitung sebagai perbandingan indeks harga barang tersebut; sin. nisbah perdagangan (terms of trade). Rasio Permodalan (Solvability); Bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya adalah lembaga yang didirikan dengan orientasi laba. Kekuatan aspek permodalan ini memungkinkan terbangunnya kondisi bank yang dipercaya oleh masyarakat. Pengertian modal bank berdasar ketentuan Bank Indonesia dibedakan antara bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia dan kantor cabang bank asing yang beroperasi di Indonesia. Modal bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti atau primary capital dan modal pelengkap atau secondary capital.

www.facebook.com/indonesiapustaka

690

Rasio Permodalan–Komponen Modal Inti; Komponen modal inti pada prinsipnya terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dengan perincian sebagai berikut: (1) Modal disetor: Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bank yang berbadan hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya. (2) Agio saham: Agio saham adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat dari harga saham yang melebihi nilai nominalnya. (3) Cadangan umum: Cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai anggaran dasar masing-masing. (4) Cadangan tujuan: Cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. (5) Laba ditahan: Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan. (6) Laba tahun lalu: Laba tahun lalu adalah laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditentukan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal hanya sebesar 50%. Jika bank mempunyai saldo rugi pada tahuntahun lalu, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti. (7) Laba tahun berjalan: Laba tahun berjalan adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Jika bank mengalami kerugian pada tahun berjalan, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti. (8) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan. Bagian kekayaan bersih tersebut adalah modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut. Anak perusahaan adalah bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) lain yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank. Rasio Permodalan–Komponen Modal Pelengkap; Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang tidak dibentuk dari laba setelah pajak dan pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal, dengan perincian sebagai berikut: (1) Cadangan revaliasi aktiva tetap: Cadangan revaluasi aktiva tetap adalah cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. (2) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan: Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan adalah cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan. Hal ini dimaksudkan untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. (3) Modal kuasi: Modal kuasi adalah modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang sifatnya seperti modal. (4) Pinjaman subordinasi: Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang harus memenuhi berbagai syarat, seperti ada perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman, mendapat persetujuan dari bank Indonesia,

www.facebook.com/indonesiapustaka

691

minimal berjangka 5 tahun, dan pelunasan sebelum jatuh tempo harus atas persetujuan Bank Indonesia. Rasio Rentabilitas (Earning); Adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rasio rentabilitas terdiri atas Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE). Rasio Saham Biasa; Persentase kapitalisasi seluruh saham biasa yang dimiliki perusahaan (common stock ratio). Rasio Sediaan Terhadap Harta Lancar; Perbandingan antara sediaan barang dan modal kerja untuk meneliti jangka waktu perputaran produksi guna menilai pengaruhnya terhadap tingkat likuiditas perusahaan (inventory to net current asets). Rasio Utama; Pasio sebagai pembentuk nilai peringkat faktor. Rasio Utang Modal; Perbandingan antara utang jangka panjang dan seluruh modal perusahaan untuk menilai tingkat pendapatan modal sendiri sehubungan dengan usaha peningkatan pendapatan operasional (operating income) (gearing ratio). Rasio Utang Terhadap Modal Sendiri; Perbandingan antara utang dan modal sendiri untuk menilai batas kemampuan modal sendiri dalam menanggung risiko atau batas perluasan usaha dengan menggunakan modal pinjaman (debt to equity ratio). Rasio; Perbandingan antara dua hal yang saling berhubungan, biasanya dalam bentuk angka; rasio, umumnya, digunakan untuk mengukur peringkat atau posisi keuangan suatu perusahaan dan analisis untuk pemberian kredit; sin. nisbah (ratio). Rasm; Pajak; Iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai belanja negara (tax). Rasyi; Pemberi suap atau sogokan. RAT; Rapat Anggota Tahunan. Rate Sensitive Aset (RSA); Semua aset, termasuk aset dengan bunga tetap (fixed rate), yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau aset dengan bunga mengambang (floating rate) yang harus diperbaharui setiap 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan. Rate Sensitive Aset; Rate sensitive aset adalah suatu aset yang mengandung margin atau bagi hasil yang akan effektif pada: (1) Jatuh tempo aset tersebut (misalnya obligasi murabahah atau pembiayaan murabahah); (2) Suatu tanggal tertentu untuk penetapan kembali harga atau jatuh tempo pembayaran margin atau bagi hasil (misalnya obligasi ijarah dengan sewa yang dapat ditinjau kembali, pembiayaan IMBT dengan sewa yang dapat ditinjau kembali dalam priode tertentu, pembiayaan mudharabah dengan nisbah yang dapat diubah). Rate Sensitive Liabilities (RSL); Semua liabilitas, termasuk liabilitas dengan bunga tetap, yang mempunyai maturitas kurang dari 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan, atau pinjaman dengan bunga mengambang yang harus diperbaharui setiap 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan. Rate Sensitive Liability; Adalah liability yang mengandung bagi hasil yang akan effektif

www.facebook.com/indonesiapustaka

692

pada: (1) Jatuh tempo liability tersebut (misalnya dana dari PUAS atau deposito berjangka); (2) Suatu tanggal tertentu untuk penetapan kembali nisbah (misalnya giro mudharabah dan tabungan mudharabah). Ratib; Gaji atau upah (fee, salary, reward). Rating; Adalah suatu opini yang objektif untuk menilai kemampuan dan kemauan suatu emiten dalam memenuhi kewajiban finansialnya secara tepat waktu. Rating bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual atau menahan suatu obligasi. Rating memberikan indikasi mengenai kemungkinan investor memperoleh kembali investasinya sesuai dengan yang dijanjikan, namun tidak memberikan prediksi yang spesifik atas probabilitas terjadinya default. Rational Market; Pasar yang rasional. Raw Material; Persediaan bahan baku. RBB; Rencana Bisnis Bank. Reafirmasi; Pernyataan secara sukarela oleh debitur yang mengalami pailit untuk membayar semua atau sebagian utang sekalipun debitur secara hukum tidak wajib melakukan hal itu dan tidak dapat dipaksa oleh krediturnya untuk membayar kembali utang tersebut (reaffirmation). Real Loss; Nilai kerugian riil. Real Time & Single Entry Transaction; Terhadap transaksi keuangan yang sudah dilakukan oleh teller akan langsung mengubah posisi keuangan pada saat yang bersamaan, sehingga pemantauan terhadap laporan keuangan dapat dilakukan setiap saat dan bersiafat up-to-date tanpa harus melakukan entri ulang untuk mutasi pembukuan atau tanpa melakukan proses batch pada akhir hari. Real estat; Tanah dan semua bangunan fisik, termasuk semua benda yang melekat pada tanah tersebut, seperti gedung, pohon, dan pagar (real estate). Realisasi Pendapatan; Pendapatan yang diterima Bank dari nasabah atas pembiayaan yang diberikan, yaitu mudharabah dan/atau musyarakah. Realistis (Al-Waqi’iyyah); Sifat realistis (Al-Waqi’iyyah) pada marketing syariah adalah dikarenakan marketing syariah sangat fleksibel dan luwes dalam tafsir hukum dan implementasinya terhadap marketing kontemporer, hal ini didasarkan pada kaidah fikih “memudahkan urusan dan menghapus bahaya”. Inilah yang membedakan syariat Islam dengan syariah yang lainnya, menganut prinsip “memudahkan” dan “tidak membebani”. Kaidah fikih lain adalah “al-masyaqqah tajlib al-taisir” (Kesulitan akan memunculkan kemudahan). Para ulama berkata, “Berbagai keringanan syariah muncul dari kaidah ini”. Selain itu, prinsip gradual (bertahap) menjadi salah satu keistimewaan dalam sifat realistisnya marketing syariah, “maa laa yudraqu kulluh la yudroqu kulluh” (kalau tidak bisa melakukan seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya). Reasuradur; Adalah penanggung ulang bagi penutupan risiko yang berasal dari perusahaan asuransi. Reasuransi; Pertanggungan ulang sebagian atau seluruh risiko dan perusahaan asuransi kepada perusahaan asuransi lainnya berdasarkan petjanjian (reinsurance).

www.facebook.com/indonesiapustaka

693

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah. Reasuransi–Defisit Operasional; Metode untuk menanggulangi defisit operasional adalah sebagai berikut: (1) Untuk menutup defisit diambilkan dari cadangan dana peserta, apabila dana masih ada; (2) Meminjam kepada perusahaan reasuransi atau pihak ketiga, di mana utang tersebut akan dibayarkan kembali dengan surplus operasional pada masadatang; (3) Meminta kepada peserta Reasuransi untuk menanggung defisit operasional secara proporsional; (4) Meningkatkan premi asuransi pada masa datang secara proporsional. Reasuransi–Excess of Loss Ratio (Stop Loss); Reasuradur tidak bertanggung jawab atas kerugian yang melebihi suatu jumlah tertentu dari suatu individual claim. Kewajiban timbul sama sekali bukanlah karena kerugian per individual, tetapi stoploss ini bekerja karena telah dicapainya “defisit ratio per tahun” atas suatu cabang Asuransi. Reasuransi–Excess of Loss Reinsurance Treaty; Jaminan yang diberikan oleh reasuradur adalah proteksi terhadap kerugian-kerugian yang melebihi dan di atas suatu jumlah tertentu yang telah disetujui. Ceding company membayar semua claim sampai jumlah yang telah ditentukan dan reasuradur membayar jumlah yang melebihi jumlah pertama, sampai jumlah tertentu. Reasuransi–Metode Alokasi Surplus; Surplus underwriting adalah hak bagi reasuradur dan akan diakui sebagai pendapatan reasuradur. Untuk menarik ceding company, reasuradur akan memberikan sebagian dari surplus underwriting tersebut kepada ceding company yang disebut sebagai komisi keuntungan. Komisi keuntungan yang diperoleh ceding company akan diakui sebagai pendapatan dan hak bagi ceding company. Policy holders tidak memiliki hak atas surplus underwiting tersebut. Namun, untuk menarik peserta asuransi, ceding company biasanya akan memberikan no claim bonus bagi peserta asuransi yang belum pernah mengajukan klaim. Reasuransi–Metode pada Surplus Operasional; Berikut ini ada beberapa metode yang dilakukan jika terjadi Surplus Operasional: (1) Memberikan surplus operasional secara penuh kepada policy holders, tanpa memperhatikan apakah si pemegang polis tersebut telah menerima atau belum mendapatkan klaim; (2) Hanya memberikan surplus operasional kepada pemegang polis yang belum pernah menerima klaim ganti rugi; (3) Membagi surplus operasional kepada policy holders dengan mempertimbangkan besarnya kontribusi premi yang telah dibayarkan; (4) Surplus operasional dibagi antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi; (5) Pembagian surplus operasional dengan metode lain. Reasuransi–Penanggunalangan Defisit Operasional; Metode Penanggulangan Desifit Operasional pada Reasuransi adalah sebagai berikut; (1) Untuk menutup defisit diambilkan dari cadangan dana pemegang polis, apabila dana masih ada; (2) Meminjam kepada perusahaan asuransi atau pihak ketiga, dengan utang tersebut akan dibayarkan kembali dengan surplus operasional pada masadatang; (3) Meminta kepada pemegang polis untuk menanggung defisit operasional

www.facebook.com/indonesiapustaka

694

secara proporsional; (4) Meningkatkan premi asuransi pada masa datang secara proporsional. Reasuransi–Penanggunalangan Defisit; Metode Penanggulangan Desifit pada Reasuransi Konvensional adalah sebagai berikut: (1) Defisit underwriting/operasional adalah tanggung jawab bagi reasuradur dan akan diakui sebagai kerugian underwriting/operasional; (2) Untuk menutupi kerugian tersebut, reasuradur akan mengambilkan dari modal atau akumulasi keuntungan periode sebelumnya atau meminjam dari pihak ketiga. (3) Reasuradur tidak dapat membebankan kerugian tersebut kepada ceding company atau policy holders; (4) Apabila meminjam dari pihak ketiga, reasuradur dapat memberikan bunga atas pinjaman tersebut. Reasuransi–Pengelolaan Dana/Investasi; Premium yang dibayar oleh policy holders melalui Asuransi Syariah adalah milik policy holders secara kolektif. Dana ini akan diinvestasikan oleh perusahaan reasuransi untuk memperoleh lebih banyak pendapatan; dalam hal ini perusahaan reasuransi bertindak sebagai manajer investasi. Reasuransi–Pengelolaan Dana; Ada 3 metode pengelolaan dana pasa reasuransi syariah adalah (1) Management berdasarkan bagi hasil, mengacu pada porsi bagi hasil perusahaan reasuransi (dalam persentase) dari keuntungan yang dihasilkan dari dana tersebut. (2) Management berdasarkan Biaya Tetap, mengacu pada pembayaran dengan jumlah tetap (lump-sum) kepada perusahaan reasuransi atau persentase dari jumlah yang terhitung yang akhirnya menjadi sesuatu yang tetap, atau persentase dari net aset value. (3) Ada bentuk lain yang merupakan kombinasi dari kedua cara tersebut di atas, saat perusahan reasuransi menerima basic fee ditambah dengan dari kinerja yang telah ditentukan berdasarkan pada hasil dari telah dicapai. Reasuransi–Perbandingan Pengakuan Pendapatan; Perbandingan Pengakuan Pendapatan antara Reasuransi Konvensional dan Syariah adalah sebagai berikut: A. Reasuransi Konvensional; a. Komisi Reasuransi: (i) Diberikan kepada ceding company; (ii) Diambilkan dari sebagian premi yang dibayarkan oleh ceding company kepada reasuradur; b. Komisi Keuntungan: (i) Diberikan kepada ceding company dan diakui sebagai pendapatan ceding company; (ii) Diambilkan dari sebagian hasil/saldo keuntungan bersih reasuradur; c. Keuntungan investasi: Semua keuntungan dari hasil investasi menjadi sumber pendapatan reasuradur. B. Reasuransi Syariah: a. Ijarah Fee: (i) Ijarah fee menjadi hak milik bagi reasuradur; (ii) Diambilkan dari sebagian ijarah fee yang dimiliki oleh ceding company; b. Waad Alokasi Surplus; (i) Secara fikih, adalah hak milik policy holders secara kolektif; (ii) Reasuradur mendapatkan sebagian surplus operasional sesuai kesepakatan waad di treaty; (iii) Sebagian surplus operasional akan ditambahkan menambah pool of tabarru’ fund; c. Keuntungan investasi: Keuntungan dari hasil investasi dibagi antara policy holders dan reasuradur. Reasuransi–Perbandingan Risiko; Berikut adalah perbandingan risiko antara reasuransi konvensional dan reasuransi syariah: A. Reasuransi Konvensional: a. Antara Participant dan Insurance Company: Risk transfering sebesar 100% - Own

www.facebook.com/indonesiapustaka

695

Retention; b. Antara Insurance company dan Reinsurance company: Risk transfering sebesar Placing Ratio. B. Reasuransi Syariah adalah a. Risk sharing dengan peserta yang lain; dan b. Risk sharing dengan group risk sharing yang lain. Reasuransi–Reasuransi Facultative; Adalah perusahaan langsung menawarkan excess dari jumlah pertangguangan setelah diambil bagiannya (sahamnya) pihak Penangung ulang (Reasuradur) bebas menerima/menolak penawaran tersebut. Reasuransi–Reasuransi Treaty; Adalah suatu perjanjian tertulis antara penanggung langsung dan satu atau lebih reasuradur, yang mana penanggung langsung menyetujui untuk menyerahkan dan reasuradur setuju untuk menerima penyerahan itu dalam batas-batas yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penanggung langsung terikat dan mendahulukan perjanjian sebelum mencari penutupan di luar perjanjian yang ada, sedangkan reasuradur tidak dapat menolak sesuatu penyerahan yang masih dalam ruang lingkup perjanjian. Reasuransi–Surplus Insurance Treaty; Atas dasar suatu surplus, ceding company mereasuransikan hanya jumlah-jumlah yang tidak disukainya dan tidak ditahan dalam pembagian risiko di antara pesertanya. Memberikan kebebasan bagi ceding company, pertama-tama untuk menentukan proporsi bagi tiap risiko yang diambil untuk pertanggungannya dan sekali retensi (satu line) ini ditetapkan, sisanya akan diberikan jika ada pada surplus treaty. Surplus treaty dibuat berdasarkan jumlah garis (line) atau retensi. Contoh: Ada 10 atau 20 garis treaty yang berarti bahwa ceding company otomatis dijamin 10 atau 20 garis (line) yang dipegangnya (ditahannya). Reasuransi–Surplus Operasional; Jika terjadi surplus operasional, yang perlu dilakukan adalah: (1) Memberikan surplus operasional secara penuh kepada perusahaan asuransi syariah (sebagai wakil peserta asuransi syariah), tanpa memperhatikan apakah perusahaan asuransi syariah tersebut telah menerima atau belum mendapatkan klaim; (2) Hanya memberikan surplus operasional kepada perusahaan asuransi syariah (sebagai wakil peserta asuransi syariah) yang belum pernah menerima klaim ganti rugi; (3) Membagi surplus operasional kepada perusahaan asuransi syariah (sebagai wakil peserta asuransi syariah) dengan mempertimbangkan besarnya klaim yang telah dibayarkan; (4) Surplus operasional dibagi antara peserta reasuransi dan perusahaan reasuransi; (5) Pembagian surplus operasional dengan metode lain. Reasuransi–Treaty Quota Share; Penanggung langsung mengatur dengan suatu Reasuradur untuk menyerahkan suatu persentase yang telah ditetapkan dari semua risiko-risiko suatu jenis tertentu dan reasuradur setuju menerima bagian yang sebanding pula dengan pendapatan premi. Contoh; Penanggung langsung memutuskan untuk mereasuransikan sebesar 50% dari seluruh portofolio dari suatu jenis asuransi, 50% dari pendapatan premidari portofolio tersebut dikurangi komisi yang telah disetujui dibayarkan kepada penanggung langsung dan 50% dari seluruh klaim akan dapat ditagih kembali. Reasuransi Syariah; Adalah sebuah sistem dengan para partisipan suatu perusahaan asuransi syariah mendonasikan sebagian kontribusi/premi yang mereka bayar untuk

www.facebook.com/indonesiapustaka

696

digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian partisipan dalam perusahaan asuransi syariah tersebut, maupun partisipan perusahaan asuransi syariah lainnya. Peserta suatu perusahaan asuransi syariah melakukan risk sharing (membagi risiko) tidak saja di antara mereka, tapi juga melibatkan peserta perusahaan asuransi syariah lainnya. Peranan perusahaan reasuransi terbatas pada pengelolaan operasi perusahaan reasuransi dan investasi dana-dana asuransi yang terkumpul. Peranan perusahaan asuransi syariah adalah sebagai wakil dari peserta asuransi syariah (dalam hubungannya dengan perusahaan reasuransi). Reasuransi Syariah–Aggregate Excess of Loss; Kontrak reasuransi pada prinsipnya mempunyai cara kerja pembagian fungsi (transfer of authority) sama dengan excess of loss ratio tetapi limit kerugian risk sharing yang ditanggung oleh assuming company tidak dinyatakan dalam jumlah persentase loss ratio melainkan dinyatakan dalam sejumlah uang tunai, misalnya jenis kontrak reasuransi ini memberikan jaminan sejumlah kerugian tahunan (annual losses) sebesar Rp2.000.000.000,00 yang melebihi/melampaui (in excess of) Rp3.000.000.000. Dalam hal ini ceding company wajib menanggung kerugian risk sharing yang terjadi selama tahun underwriting yang bersangkutan untuk kelas bisnis tertentu sampai dengan jumlah Rp3.000.000.000,00 dan reasuradur akan menanggung seluruh kerugian yang melebihi jumlah tersebut sampai dengan limit Rp2.000.000.000,00. Reasuransi Syariah–Akad antara Ceding Company dan Reasuradur–Facultative; A. Definisi; (1) Perusahaan Asuransi (sebagai wakil) menawarkan kepada perusahaan reasuransi untuk ikut mengelola dari sebagian dana tabarru’ (risk sharing di policy holders) kepada perusahaan reasuransi. (2) Reasuransi bebas atau menolak penawaran tersebut. B. Karakteristik: (1) Pembuatan akad dilakukan secara fakultatif/ insidential. (2) Dalam akad tersebut harus jelas disebutkan besarnya risk sharing yang di-ceded/diwakilkan kepada reasuradur dan premi peserta yang dialihkan pengelolaanya kepada reasuradur. (3) Term and condition harus jelas Reisurance Slip; C. Akad/Wa’ad; (1) Wakalah (transfer of authority): a. Jenis dan volume risk sharing yang ditransfer; b. Nilai premi; c. Proporsional or Nonproporsional; (2) Ijarah Kontrak: a. Rate of Ijarah fee; b. Jangka Waktu; (3) Akad mudharabah; a. Hanya berlaku untuk pengelolaan dana; b. Nisbah bagi hasil; (4) Wa’ad alokasi surplus operasional. Reasuransi Syariah–Akad antara Ceding Company dan Reasuradur–Treaty; A. Definisi: Suatu perjanjian tertulis antara perusahaan asuransi (sebagai wakil policy holders) dan satu atau lebih perusahaan reasuransi, yang mana perusahaan Asuransi (sebagai wakil) menyetujui untuk memindahkan fungsi (transfer of authority) atas pengeloaan dana tabarru’ dari jumlah risk sharing yang timbul di atas kemampuan peserta membagi risiko dalam suatu perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi setuju menerima pemindahan fungsi (transfer of authority) atas pengelolaan dana tabarru’ tersebut dalam batas-batas yang telah ditentukan terlebih dahulu. Perusahaan Asuransi terikat dan mendahulukan perjanjian sebelum mencari reasuradur di luar perjanjian yang ada, sedangkan perusahaan reasuransi tidak dapat menolak sesuatu penyerahan yang masih dalam ruang

www.facebook.com/indonesiapustaka

697

lingkup perjanjian. B. Karakteristik: (1) Pembuatan akad dilakukan secara long term. (2) Secara umum, perjanjian treaty dapat dikelompokkan menjadi: (a) Proporsional; (i) Quota Surplus; (ii) Surplus; (b) Nonproporsional: (i) Excess of loss Reinsurance; (ii) Excess of loss ratio; (3) Term & condition harus jelas di akad/perjanjian treaty. C. Akad/ Wa’ad: Akad/wa’ad disesuiakan dengan jenis treaty, baik proposional maupun nonproporsional. Reasuransi Syariah–Akad; Akad antara ceding company (perusahaan asuransi) dan reasuradur memiliki beberapa ketentuan; (1) Insurance Company (Ceding Company) melakukan transfer of authority (not transfer of risk) peran pengelolaan dana tabarru’ kepada reasuradur. (2) Akad antara ceding company dan reasuradur adalah akad tijarah, sehingga reasuradur berhak mendapatkan fee atas pengelolaan dana tabarru’. (3) Sebagai pengelola dana tabarru’, reasuradur juga bertindak sebagai pembayar klaim kepada peserta melalui ceding company. (4) Pembayaran klaim melalui ceding company biasanya dilakukan secara cash call dan off set triwulanan. Reasuransi Syariah– Defisit Underwriting; Defisit underwriting terjadi bila jumlah premi kumpulan dan hasil investasinya lebih kecil daripada biaya adminstrasi dan biaya manajer investasi, serta klaim. Reasuransi Syariah–Excess of Loss Ratio/Stop Loss; Adalah kontrak reasuransi nonproporsional di mana reasuradur menerima pemindahan fungsi (transfer of authority) atas pengelolaan dana tabarru’ dari ceding company atas kerugian risk sharing yang melebihi jumlah kerugian risk sharing yang diperjanjikan untuk kelas bisnis tertentu yang dibatasi oleh suatu limit tertentu. Limit authority-nya dinyatakan dalam tingkat risk sharing loss ratio, selama tahun takwim, misalnya 90%, demikian juga limit tanggung jawab dari dana tabarru’ pada reasuradur misalnya 30% risk sharing loss ratio setelah limit dari dana tabarru’ pada pemberi sesi/ceding company 90% terlampaui. Jadi, dalam hal ini dana tabarru’ pada reasuradur tidak akan menanggung atau bebas dari tanggung jawab membayar ganti rugi kerugian risk sharing sebelum limit risk sharing loss ratio sebesar 90% terlampaui. Sebaliknya, apabila terjadi risk sharing loss ratio mencapai 120%, dana tabarru’ pada reasuradur wajib membayar ganti kerugian sebesar 30% untuk kelas bisnis yang diperjanjikan. Reasuransi Syariah–Excess of Loss Ratio; Adalah kontrak reasuransi nonproporsional di mana reasuradur menerima transfer fungsi pengelolaan dari ceding company atas kerugian risk sharing yang melebihi jumlah kerugian risk sharing yang diperjanjikan untuk kelas bisnis tertentu. Limit authority-nya dinyatakan dalam tingkat risk sharing loss ratio, selama tahun takwim, misalnya 90%, demikian juga limit tanggung jawab dari pihak reasuransi misalnya 30% risk sharing loss ratio setelah limit 90% terlampaui. Jadi, dalam hal ini pihak reasuradur tidak akan menanggung atau bebas dari tanggung jawab membayar ganti rugi kerugian risk sharing sebelum limit loss ratio sebesar 90% terlampaui. Sebaliknya, apabila terjadi risk sharing loss ratio mencapai 120%, dana tabarru’ pada reasuradur wajib membayar ganti kerugian sebesar 30% untuk kelas bisnis yang diperjanjikan. Reasuransi Syariah–Excess of Loss Reinsurance Treaty; Besarnya risk sharing

www.facebook.com/indonesiapustaka

698

yang akan menjadi tanggung jawab reasuradur setelah underlying net retention maupun underlying net retention itu sendiri selalui dinyatakan dalam sejumlah uang tertentu, misalnya Rp250,000,000 in excess of Rp100,000,000. Dengan contoh tersebut, dalam hal terjadi kerugian sebesar Rp350,000,000, yang menjadi tanggung jawab reasuradur adalah sebesar Rp250,000,000. Apabila terjadi suatu kerugian yang menjadi beban ceding company hanya sebesar lebih kecil atau sama dengan Rp100,000,000, reasuradur bebas dari tuntutan ganti kerugian. Sebaliknya, apabila jumlah kerugian yang harus ditanggung ceding company melebihi dari jumlah Rp350,000,000, katakanlah Rp400,000,000, pihak ceding company harus menanggungnya sendiri sebesar Rp100,000,000 ditambah Rp50,000,000 atau Rp150,000,000 karena batas tanggung jawab tertinggi pihak reasuradur untuk setiap kali kejadian atau peristiwa hanyalah sebesar Rp250,000,000. Reasuransi Syariah–Facultative; Adalah transaksi pemindahan fungsi (transfer of authority) atas pengelolaan dana tabarru’ antara pihak ceding company dan para reasuradur secara bebas, yaitu reasuradur tidak harus menerima penawaran transfer of authority pengelolaan dana tabarru’ tersebut. Pemindahan fungsi (transfer of authority) secara fakultatif dapat dilakukan per telepon atau dengan faksimile atau e-mail namun cara yang paling baik adalah dengan reisurance slip yang di dalamnya harus tercantum segala keterangan yang diperlukan secara jelas termasuk besarnya bagian dana tabarru’ yang dipindahkan pengelolaanya dan besarnya ijarah fee atas transfer of authority tersebut. Reasuransi Syariah– Facultative Re-Insurance; Adalah reasuransi yang berlawanan dengan Treaty insurance, sehingga setiap kondisi pertanggungjawaban ditawarkan terlebih dahulu dengan kedua belah pihak Ceding dan Assuming mempunyai kebebasan pada keputusan yang diambilkan dan selanjutnya mengikat pada keputusan yang disetujuinya. Karakteristik Facultative Agreement adalah Facultative Obligatory: Ceding company boleh memilih untuk men-ceded-case-nya pada assuming company. Reasuransi Syariah–Fikih pada Reasuransi Syariah; Akad tabarru’ digunakan antarpolicy holders, untuk memenuhi kebutuhan tolong-menolong, sedangkan akad tijarah digunakan antara policy holders dan perusahaan asuransi syariah untuk terlaksananya operasional dan fungsi perusahaan asuransi. Sedangkan akad tijarah digunakan antara perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah. Dalam fungsinya sebagai pengelola dana policy holders, perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil policy holder dalam berhubungan dengan perusahaan reasuransi. Reasuransi Syariah–Konsep Dasar; Adapun konsep dasar dari reasuransi syariah adalah sebagai berikut: (1) Pembayaran premi oleh perusahaan asuransi syariah (sebagai wakil peserta asuransi syariah) tidak otomatis menjadi hak milik perusahaan reasuransi, tetapi kepemilikan kolektif oleh perusahaan asuransi syariah (sebagai wakil peserta asuransi syariah). Jadi pada hakikatnya ia adalah milik peserta asuransi syariah. (2) Pool of fund dari pembayaran premi tersebut digunakan untuk menanggung risiko di antara peserta reasuransi. (3) Peranan

www.facebook.com/indonesiapustaka

699

reasuransi adalah underwriter, collector, dan fund manager untuk memanfaatkan dana yang idle. (4) Pendapatan perusahaan reasuransi meliputi management fee dari pengelolaan pool of fund dan keuntungan dari kegiatan investasi. (5) Baik dalam kondisi surplus maupun defisit operasional akan menjadi tanggung jawab dan hak bagi peserta Reasuransi. Reasuransi Syariah–Kontrak Nonproporsional; Adalah suatu perjanjian reasuransi yang menetapkan bahwa para reasuradur dengan menerima sejumlah bagian dana tabarru’ yang telah disepakati bersama membayar kepada ceding company semua kerugian risk sharing yang melampaui limit retensi (underlying net retention) sampai batas jumlah atau persentase tertentu yang terjadi karena peristiwaperistiwa yang diperjanjikan bersama. Implikasi dari konsep ini akan ada dua kemungkinan: (1) Seluruh kerugian yang terjadi sepanjang jangka waktu yang berlaku masih menjadi tanggung jawab ceding company apabila jumlah kerugian risk sharing atau akumulasi kerugian risk sharing yang terjadi untuk setiap peristiwa tidak melebihi besarnya underlying net retentition, (2) Sebaliknya, dapat terjadi pula kemungkinan bahwa pihak penanggung uang harus membayar ganti kerugian bukan hanya satu kali dalam waktu yang berlaku apabila terjadi kerugian besar yang jumlahnya melebihi underlying net retention pihak penanggung pertama untuk setiap peristiwa. Reasuransi Syariah–Metode Reasuransi Fakultatif; Reisurance Slip yang dipergunakan untuk melakukan penawaran reasuransi fakultatif pada umumnya memuat data atau keterangan seperti di bawah ini: (1) Nama tertanggung asli (pemilik objek atau kepentingan yang dipertanggungkan); (2) Alamat lengkap tertanggung asli; (3) Data dan keterangan tentang objek yang dipertanggungkan; (4) Jangka waktu/ masa pertanggungan; (5) Risiko atau bahaya yang dijamin; (6) Ijarah fee; (7) Jumlah uang pertanggungan; (8) Daya tampung sendiri; (9) Nilai premi (tabarru’ fund) yang dialihkan; (10) Nisbah bagi hasil investasi dana tabarru’; (11) Rasio bagi surplus operasional; (12) Keterangan lain. Reasuransi Syariah–Metode Treaty; Suatu perjanjian tertulis antara perusahaan asuransi (sebagai wakil policy holders) dan satu atau lebih perusahaan reasuransi, yang mana perusahaan Asuransi (sebagai wakil) menyetujui untuk menyerahkan fungsi pengelolaan dana tabarru’ dari jumlah risk sharing yang timbul di atas kemampuan peserta membagi risiko dalam suatu perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi setuju menerima penyerahan fungsi pengelolaan dana tabarru’ tersebut dalam batas-batas yang telah ditentukan terlebih dahulu. Metode ini merupakan transaksi pemindahan fungsi (transfer of authority) atas pengelolaan dana tabarru’ antara pihak ceding company dan para reasuradur dalam batasbatas yang telah ditentukan terlebih dahulu, yaitu reasuradur harus menerima penawaran transfer of authority pengelolaan dana tabarru’ tersebut. Perusahaan Asuransi terikat dan mendahulukan perjanjian sebelum mencari reasuradur di luar perjanjian yang ada, sedangkan perusahaan reasuransi tidak dapat menolak sesuatu penyerahan yang masih dalam ruang lingkup perjanjian. Reasuransi Syariah–Metode; Ada beberapa metode para reasuransi, yaitu (1) Metode

www.facebook.com/indonesiapustaka

700

reasuransi secara fakultatif; (2) Metode reasuransi secara kontrak (treaty); (3) Metode reasuransi pool dan facultative obligatory. Secara umum, dalam konsep syariah tidak mengenal adanya risk transferring, baik dari policy holders maupun dari ceding company. Oleh karena itu, dalam ketiga metode reasuransi di atas kita tidak akan pernah mengenal pemindahan risiko atau pembagian risiko antara ceding company dan reasuradur. Tetapi, yang terjadi adalah transfer of authority pengelolaan sebagian dana premi antara ceding company dan reasuradur. Reasuransi Syariah–Naskah Akad/Perjanjian Reasuransi Treaty-Contoh Proportional Quota Share; Secara umum pasal-pasal yang tercantum di dalam naskah akad/perjanjian treaty untuk proporsional quota share adalah sebagai berikut: (1) The operation Clause; a. Para pihak; b. Class of business; c. Pernyataan Own retention; d. Teritorial bisnis; f. Limit tertinggi risk sharing yang disesikan; g. Jenis risk sharing; (2) Pelaksanaan sesi reasuransi; (3) Metode penggunaan aggregate retention; (4) Pengecualian sesi kepentingan milik reasuradur; (5) Sesi berdasarkan border; (6) Kesalahan dan pembetulan laporan sesi; (7) Ketentuan syariah atas: a. Dana Tabarru’ yang dipindahkan pengelolaanya; b. Ijarah fee atas pengalihan fungsi pengelolaan dana tabarru’; c. Nisbah mudharabah hasil investasi dana tabarru; d. Waad alokasi pembagian surplus operasional; (8) Klaim dan prosedurnya; (9) Account statement; (10) Reinsurer Reserve Retained; (11) Portofolio Withdrawal & sistemnya; (12) Klausul Pembatalan/khiyar; (13) Kedudukan dan domisili; (14) Penyelesaian Perselisihan. Reasuransi Syariah–Naskah Akad/Perjanjian Reasuransi Treaty-Contoh Proportional Surplus; Secara umum pasal-pasal yang tercantum di dalam naskah akad/perjanjian treaty untuk proporsional surplus adalah sebagai berikut: (1) The operation Clause; a. Para pihak; b. Class of business; c. Pernyataan Own retention; d. Teritorial bisnis; f. Limit tertinggi risk sharing yang disesikan; g. Jenis risk sharing; (2) Pelaksanaan sesi reasuransi; (3) Metode penggunaan aggregate retention; (4) Pengecualian sesi kepentingan milik reasuradur; (5) Sesi berdasarkan border; (6) Kesalahan dan pembetulan laporan sesi; (7) Ketentuan syariah atas: a. Dana Tabarru’ yang dipindahkan pengelolaanya; b. Ijarah fee atas pengalihan fungsi pengelolaan dana tabarru’; c. Nisbah mudharabah hasil investasi dana tabarru; d. Waad alokasi pembagian surplus operasional; (8) Klaim dan prosedurnya; (9) Account statement; (10) Reinsurer Reserve Retained; (11) Portofolio Withdrawal & sistemnya; (12) Klausula Pembatalan/khiyar; (13) Kedudukan dan domisili; (14) Penyelesaian Perselisihan. Reasuransi Syariah–Naskah Akad/Perjanjian Reasuransi Treaty-Contoh Excess of Loss; Secara umum pasal-pasal yang tercantum di dalam naskah akad/perjanjian treaty untuk proporsional surplus adalah sebagai berikut: (1) The operation Clause; a. Para pihak; b. Class of business; c. Pernyataan Own retention; d. Teritorial bisnis; f. Limit tertinggi risk sharing yang disesikan; g. Jenis risk sharing; (2) Pelaksanaan sesi reasuransi; (3) Metode penggunaan aggregate retention; (4) Pengecualian sesi kepentingan milik reasuradur; (5) Sesi berdasarkan border; (6) Kesalahan dan pembetulan laporan sesi; (7) Ketentuan syariah atas: a. Dana Tabarru’ yang dipindahkan pengelolaanya; b. Ijarah fee atas pengalihan fungsi pengelolaan

www.facebook.com/indonesiapustaka

701

dana tabarru’; c. Nisbah mudharabah hasil investasi dana tabarru; d. Waad alokasi pembagian surplus operasional; (8) Klaim dan prosedurnya; (9) Account statement; (10) Reinsurer Reserve Retained; (11) Portofolio Withdrawal & sistemnya; (12) Klausula Pembatalan/khiyar; (13) Kedudukan dan domisili; (14) Penyelesaian Perselisihan. Reasuransi Syariah–Naskah Akad/Perjanjian Reasuransi Treaty-Contoh Excess of Loss Ratio/Stop Loss; Secara umum pasal-pasal yang tercantum di dalam naskah akad/perjanjian treaty untuk nonproporsional excess of loss ratio/stop loss adalah sebagai berikut: (1) The operation Clause: (a) Para pihak; (b) Class of business; (c) Pernyataan Own retention; (d) Underlying Net Retention (dalam persentase); (e) Excess of loss cover (dalam persentase); (f ) Teritorial bisnis; (g) Jenis risk sharing; (2) Pelaksanaan sesi reasuransi; (3) Metode penggunaan aggregate retention; (4) Pengecualian sesi kepentingan milik reasuradur; (5) Sesi berdasarkan border; (6) Kesalahan dan pembetulan laporan sesi; (7) Ketentuan syariah atas: (a) Dana Tabarru’ yang dipindahkan pengelolaanya; (b) Ijarah fee atas pengalihan fungsi pengelolaan dana tabarru’; (c) Nisbah mudharabah hasil investasi dana tabarru’; (d) Komisi keuntungan atau waad alokasi pembagian surplus operasional; (8) Klaim dan prosedurnya; (9) Account statement; (10) Reinsurer Reserve Retained; (11) Portofolio Withdrawal & sistemnya; (12) Klausula Pembatalan/khiyar; (13) Kedudukan dan domisili; (14) Penyelesaian Perselisihan. Reasuransi Syariah–Naskah Akad/Perjanjian Reasuransi Treaty-Contoh Standard; Secara umum pasal-pasal yang tercantum di dalam naskah akad/perjanjian treaty adalah sebagai berikut: (1) The operation Clause; a. Para pihak; b. Class of business; c. Pernyataan Own retention; d. Surplus line; e. Teritorial bisnis; f. Limit tertinggi risk sharing yang disesikan; g. Jenis risk sharing; (2) Pelaksanaan sesi reasuransi; (3) Metode penggunaan aggregate retention; (4) Pengecualian sesi kepentingan milik reasuradur; (5) Sesi berdasarkan border; (6) Kesalahan dan pembetulan laporan sesi. (7) Ketentuan syariah atas: a. Dana Tabarru’ yang dipindahkan pengelolaanya; b. Ijarah fee atas pengalihan fungsi pengelolaan dana tabarru’; c. Nisbah mudharabah hasil investasi dana tabarru; d. Waad alokasi pembagian surplus operasional; (8) Klaim dan prosedurnya; (9) Account statement; (10) Reinsurer Reserve Retained; (11) Portofolio Withdrawal & sistemnya; (12) Klausula Pembatalan/khiyar; (13) Kedudukan dan domisili; (14) Penyelesaian Perselisihan. Reasuransi Syariah–Premi; Premi reasuransi terdiri atas 2 sumber: (a) Dana Perusahaan Asuransi; Sebagai konsekuensi dari konsep transfer authority of tabarru’ fund management (transfer sebagian pengelolaan dana tabarru’). Besarnya bagian kontribusi premi yang diambil dari ijarah fee perusahaan adalah sebesar 3%. (b) Dana Peserta; Sebagai dana tabarru’ yang ditransfer ke perusahaan reasuransi dan dikelola oleh perusahaan reasuransi. Besarnya bagian kontribusi premi reasuransi yang diambilkan dari dana tabarru’ adalah sebesar 7%. Reasuransi Syariah–Prinsip Indemnitas; Disebut dengan the principle of indemnity adalah prinsip untuk memberikan ganti kerugian yang seimbang (tertanggung tidak boleh menerima ganti kerugian lebih besar dari kerugian nyata yang dialami). Reasuransi Syariah–Surplus Operasional; Waad Alokasi Surplus Operasional

www.facebook.com/indonesiapustaka

702

pada Reasuransi Syariah bisa menggunakan ketentuan sebagai berikut: (1) Hakikat kepemilikan dari surplus operasional adalah milik policy holders. Namun, memungkinkan reasuradur atau ceding company mendapatkan bagian dari surplus operasional tersebut selama sudah disebut di perjanjian awal. (2) Ceding company adalah wakil dari policy holders, dan ceding company tidak mempunyai hak langsung atas surplus operasional. (3) Surplus bersih operasional dapat diberikan kepada policy holders melalui ceding company atau juga dapat ditambahkan dalam account dana tabarru’. Reasuransi Syariah–Surplus Underwriting; Surplus Underwriting terjadi bila jumlah premi kumpulan dan hasil investasinya lebih besar daripada biaya administrasi dan biaya manajer investasi, serta klaim. Kumpulan peserta berhak sepenuhnya atas surplus ini. Reasuransi Syariah– Nonproporsional Treaty– Excess of Loss; A. Definisi: Besarnya risk sharing yang akan menjadi tanggung jawab dana tabarru’ (sebagai implikasi dari adanya pemindahan fungsi (transfer of authority) pengelolaan dana tabarru’) pada reasuradur setelah underlying net retention maupun underlying net retention itu sendiri selalu dinyatakan dalam sejumlah uang tertentu, misalnya Rp250,000,000,00 in excess of Rp100,000,000,00. B. Karatekteristik: (1) Pembuatan akad dilakukan secara long term dan ada persetujuan tentang batas Underlying Net Retention; (2) Besarnya bagian risk sharing yang menjadi bagian dari dana tabarru’ pada reasuradur adalah setiap risk sharing yang melampaui underlying net retention sampai dengan batas excess of loss cover (first layer); (3) Term and condition harus jelas di akad/perjanjian treaty nonproporsional-excess of loss. C. Akad/Wa’ad: (1) Wakalah (transfer of authority): (a) Jenis & volume risk sharing yang ditransfer authority-nya; (b) Nilai premi; (c) Underlying Net Retention; (d) Excess of loss cover; (2) Ijarah Kontrak: (a) Rate of Ijarah fee; (b) Jangka Waktu; (3) Akad mudharabah: (a) Hanya berlaku untuk pengelolaan dana; (b) Nisbah bagi hasil; (4) Waad alokasi surplus operasional. Reasuransi Syariah–Nonproporsional Treaty-Excess of Loss Ratio/Stop Loss; A. Definisi: Adalah kontrak reasuransi nonproporsional di mana reasuradur menerima pemindahan fungsi (transfer of authority) atas pengelolaan dana tabarru’ dari ceding company atas kerugian risk sharing yang melebihi jumlah kerugian risk sharing yang diperjanjikan untuk kelas bisnis tertentu yang dibatasi oleh suatu limit tertentu. Limit authority dari risk sharing ratio dinyatakan dalam persentase. B. Karakteristik: (1) Pembuatan akad dilakukan secara long term dan ada persetujuan tentang batas Underlying Net Retention; (2) Besarnya bagian risk sharing yang menjadi bagian dari dana tabarru’ pada reasuradur adalah setiap risk sharing yang melampaui underlying net retention sampai dengan batas excess of loss cover (first layer); (3) Term and condition harus jelas di akad/perjanjian treaty nonproportionalexcess of loss ratio. C. Akad/Wa’ad: (1) Wakalah (transfer of authority): (a) Jenis & volume risk sharing yang ditransfer authority-nya; (b) Nilai premi; (c) Underlying Net Retention (dalam %); (d) Excess of loss cover (%); (2) Ijarah Kontrak: (a) Rate of Ijarah fee; (b) Jangka Waktu; (3) Akad mudharabah: (a) Hanya berlaku untuk pengelolaan dana; (b) Nisbah bagi hasil; (4) Waad alokasi surplus operasional.

www.facebook.com/indonesiapustaka

703

Reasuransi Syariah–Proportional Treaty–Quota Share; A. Definisi: Perusahaan Asuransi mengatur dengan suatu perusahaan reasuransi untuk menyerahkan suatu persentase yang telah ditetapkan dari semua risiko-risiko suatu jenis risk sharing tertentu dan perusahaan reasuransi setuju menerima bagian dana tabarru’ yang dikelolanya sebanding pula dengan tingkat risk sharing yang menjadi bagian reasuradur. Pemindahan fungsi (transfer of authority) dengan treaty proporsionalquota share ini dilakukan dengan pembuatan persetujuan akad/perjanjian treaty proporsional-quota share yang di dalamnya harus tercantum segala keterangan yang diperlukan secara jelas termasuk besarnya bagian dana tabarru’ yang dipindahkan pengelolaanya, tingkat risk sharing yang menjadi beban dana tabarru’ yang dikelola reasuradur dan ketentuan syariah lain yang mengatur tentang ijarah fee, nisbah mudharabah hasil investasi dana tabarru’, komisi keuntungan atau waad alokasi pembagian surplus operasional B. Karakteristik: (1) Pembuatan akad dilakukan secara long term. (2) Besarnya bagian dana tabarru’ yang diserahkan pengelolaanya kepada reasuradur sebanding dengan besarnya risk sharing yang akan ditanggung reasuradur; (3) Term & condition harus jelas; C. Akad/Wa’ad; (1) Wakalah (transfer of authority): a. Jenis & volume risk sharing yang ditransfer; b. Nilai premi; c. Proporsional atau Nonproporsional; (2) Ijarah Kontrak: a. Rate of Ijarah Fee; b. Jangka Waktu; (3) Akad mudharabah; a. Hanya berlaku untuk pengelolaan dana; b. Nisbah bagi hasil; (4) Waad alokasi surplus operasional. Reasuransi Syariah–Proportional Treaty–Surplus; Atas dasar suatu surplus, perusahaan Asuransi (sebagai wakil policy holders) mereasuransikan hanya jumlahjumlah yang tidak disukainya dan tidak ditahan dalam pembagian risk sharing di antara pesertanya. Memberikan kebebasan bagi perusahaan Asuransi (sebagai wakil), pertama–tama untuk menentukan proporsi bagi tiap risiko yang akan dibagi di antara peserta asuransinya dan sekali retensi (satu line) ini ditetapkan, sisanya akan diberikan jika ada pada surplus treaty. Surplus treaty dibuat berdasarkan jumlah garis (line) atau retensi. Reasuransi Syariah– Re-Insurance Treaty; Adalah reasuransi yang telah disetujui di awal oleh ceding company untuk menreasuransuransikan dan assuming company setuju menerima tipe–tipe kasus tertentu pada keputusan underwriting yang disepakati pada batas pertanggungan tertentu. Treaty reasuransi memungkinkan ceding company mengikat assuming company pada risiko tanpa memberikan bukti underwriting pada risiko tanpa memberikan bukti underwriting dan tanpa persetujuan terlebih dahulu, sehingga treaty automatic seharusnya mencakup: (1) Jumlah pertanggungan yang di-ceded; (2) Product Asuransinya; (3) Teknis pengukuran risiko yang diasuransikan; (4) Tanggal polis dikeluarkan. Karakteristik Treaty Agreement adalah (1) Automatic Binding Limit: Maksimum jumlah pertanggungan dan menyerahkan assestment underwriting-nya pada Ceding Company. (2) Jumbo Limit: Adalah maximum asuransi inforce yang dipakai pada semua perusahaan pada satu object asuransi, sehingga risiko dapat diterima secara otomatis. Reasuransi Syariah dan Asuransi Syariah; Karakteristik kontrak antara perusahaan

www.facebook.com/indonesiapustaka

704

asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah adalah sebagai berikut: (1) Insurance Company berperan sebagai: (a) Wakil peserta asuransi dalam pengeloaan dana tabarru; (b) Maka berlakulah akad wakalah fil tabarru’; (2) Pembayaran premi dari policy holders melalui ceding company bukan sebagai pendapatan reinsurance company; (3) Reinsurance company akan mendapatkan management fee dari fungsinya sebagai administrator; (4) Untuk memanfaatkan dana pool of hibah fund, reinsurance company dapat menginvestasikan dana tersebut dan dengan fungsi ini reinsurance company akan mendapatkan bagi hasil; (5) Bentuk reasuransi dapat digunakan dengan bentuk treaty maupun fakultatif. Receivable Financing; Pembiayaan piutang. Receivables; Pendapatan piutang perusahaan yang akan diperoleh pada masadatang. Reciprocal; Saling bergantung. Recovery Risk; Yaitu risiko yang terjadi pada Second Way out yang dipengaruhi oleh: (1) Kesempurnaan pengikatan jaminan. (2) Nilai jual kembali jaminan (marketability jaminan). (3) Faktor negatif lainnya misalnya tuntutan hukum pihak lain atas jaminan, lamanya taksasi ulang jaminan. (4) Kredibilitas penjamin (jika ada). Default Risk akan menentukan Customer Risk Rating (CRR, Rating Risiko Nasabah). Recovery Risk merupakan pembayaran kembali atas sisa pinjaman nasabah dari hasil penjualan jaminan, apabila First Way out tidak dapat diharapkan lagi. Dalam menilai recovery risk ini dianalisis Ratio Pemenuhan Jaminan (RPJ), yaitu persentase NTJ Total Jaminan. Redeemable; Mudah dicairkan. Redemption; Pembelian kembali. Redemption dan Retirement; Redemption merujuk pada pengembalian obligasi oleh investor kepada emiten, pengembalian ini bisa terjadi pada saat jatuh tempo, atau tidak. Retirement penggudangan obligasi, dengan obligasi yang telah terkena retirement ini tidak bisa dikeluarkan lagi oleh emiten. Redemption Programme; Program penebusan. Referensi Bank; Adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Bank atas dasar permintaan nasabah biasanya referenis diberikan karena nasabah mempunyai rekening di bank tersebut. Register Kas; Mesin yang digunakan untuk mencatat secara langsung setiap transaksi tunai sekaligus untuk menyimpan uang hasil transaksi harian (cash register). Reinstatement; Pengembalian sebuah polis kepada nilai penuhnya setelah dibayarnya suatu klaim. Pengembalian ini mungkin memerlukan premi tambahan atau mungkin juga tidak. Reinvestment Risk, Risiko reinvestasi dari kupon yang diperoleh lebih kecil dari ekspektasi. Rekapitalisasi; Perbaikan struktur dan/atau perubahan jumlah modal dengan melakukan peningkatan permodalannya; dalam kaitan dengan bank, rekapitalisasi dilakukan dengan jalan meningkatkan kembali permodalan bank sehingga mencapal jumlah minimum yang dipersyaratkan melalui penerbitan saham baru oleh bank, penambahan setoran oleh pemilik, dan pencarian investor baru (recapitalization).

www.facebook.com/indonesiapustaka

705

Rekayasa–dalam Bank Syariah; Upaya-upaya yang dilakukan untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau untuk kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain berupa: (1) penggelapan atau manipulasi yang dapat merugikan bank syariah; (2) transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aktiva maupun pasiva bank syariah serta transaksi rekening administratif; (3) kolusi dengan nasabah atau pihak lain yang merugikan bank syariah; (4) praktik bank dalam bank atau usaha bank di luar pembukuan bank syariah; atau (5) window dressing dalam pembukuan atau laporan bank syariah yang secara materil berpengaruh terhadap keadaan keuangan bank syariah sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank syariah. Rekayasa Laporan Keuangan; Penyajian laporan keuangan yang direkayasa sehingga menggambarkan kondisi keuangan yang lebih baik daripada keadaan sesungguhnya (window dressing). Rekayasa Pasar dalam Demand (Bai’ Najasy); Rekayasa pasar dalam demand terjadi bila seorang produsen/pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Hal ini terjadi misalnya dalam bursa saham (praktik goreng-menggoreng saham), bursa valas, dan lain-lain. Cara yang ditempuh bisa bermacam-macam, mulai dari menyebarkan isu, melakukan order pembelian, sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentimen pasar untuk ramai-ramai membeli saham/mata uang tertentu. Bila harga sudah naik sampai level yang diinginkan, yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali saham/mata uang yang sudah dibeli, sehingga ia akan mendapatkan untung besar. Rekayasa demand ini dalam istilah fikihnya disebut dengan bai’ najasy. Rekayasa Pasar dalam Supply (Ihtikar); Rekayasa pasar dalam supply terjadi bila seorang produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply agar harga produk yang dijualnya naik. Hal ini dalam istilah fikih disebut ihtikar. Ihtikar biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier, yakni menghambat produsen/penjual lain masuk ke pasar, agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli). Karena itu, biasanya orang menyamakan ihtikar dengan monopoli dan penimbunan, padahal tidak selalu seorang monopolis melakukan ihtikar. Demikian pula tidak setiap penimbunan adalah ihtikar. BULOG juga melakukan penimbunan, tetapi justru untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan. Demikian pula dengan negara apabila memonopoli sektor industri yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, bukan dikategorikan sebagai ihtikar. Ihtikar terjadi bila syarat-syarat di bawah ini terpenuhi: (a) Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stock atau mengenakan entry-barriers; (b) Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan; (c) Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan. Rekening Administratif; Rekening dan transaksi yang belum efektif menimbulkan perubahan harta dan utang dan beberapa catatan penting yang menyangkut transaksi valuta asing; transaksi ini dapat bersifat sebagai tagihan bank atau

www.facebook.com/indonesiapustaka

706

sebagai kewajiban bank yang dikenal dengan istllah ikat janji atau komitmen dan kontingensi (off balance sheet). Rekening Antarkantor (RAK); Akun tagihan yang timbul dari transaksi antarkantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Rekening Berjalan; Sejenis rekening deposito dengan seorang nasabah mendepositokan sejumlah uang pada bank dan boleh melakukan penarikan melalui cek atau perintah pembayaran lain ketika diminta. Rekening Bermasalah; Rekening yang pemiliknya (debitur atau pemegang kartu kredit) melakukan wanprestasi, tetapi pemilik rekening itu tidak diketahui keberadaannya (skip account). Rekening Eskro (Escrow Account); Rekening penampungan untuk dana yang dipercayakan kepada kustodian berdasarkan perjanjian tertulis untuk tujuan tertentu, biasanya dlberikan bunga yang sama dengan tabungan, deposito, atau simpanan lain, bertindak sebagai kustodian pada umumnya adalah bank atau perusahaan trust (trust company, sejumlah dana yang disetorkan oleh pemilik baru suatu bank dan ditanamkan dalam rekening yang dibuka secara khusus untuk keperluan penyelamatan kredit; bunga yang diperoleh digunakan untuk membayar pelunasan kredit yang diselamatkan tersebut (escrow account). Rekening Gabungan; Rekening bank yang dimiliki bersama oleh dua orang atau lebih; rekening gabungan tersebut dapat dibuat dengan ketentuan, antara lain, pengeluaran cek atau penarikan dana wajib ditandatangani oleh pemegang rekening secara bersama-sama, atau setiap pemegang rekening dapat bertindak secara sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan yang tetah dibuat terlebih dahulu pada saat pembukaan rekeningnya (joint account). Rekening Giro; 1. Rekening pihak eksternal tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat; 2. simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lain, atau dengan cara pemindahbukuan (demand deposit). Rekening Giro–pada SBIS; Rekening dana milik BUS (bank umum syariah) atau UUS (Unit Usaha Syariah) dalam mata uang rupiah di Bank Indonesia. Rekening Giro dalam Rupiah; Selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah Rekening Giro dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan Cek Bank Indonesia, Bilyet Giro Bank Indonesia, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dan Pihak Eksternal. Rekening Giro dalam Valuta Asing; Selanjutnya disebut Rekening Giro Valas, adalah Rekening Giro dalam valuta asing yang penarikannya dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau sarana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Eksternal. Rekening Investasi Berjangka; Sejenis rekening investasi pada bank yang tidak boleh ditarik oleh pemiliknya kecuali setelah berlalu jangka waktu yang ditentukan di mana pemiliknya akan memperoleh bunganya.

www.facebook.com/indonesiapustaka

707

Rekening Koran; Akun atau rekening yang dananya sewaktu-waktu dapat ditarik atau disetor oleh pemiliknya (current account). Rekening Mati; Rekening koran yang tidak digunakan lagi untuk penarikan dan penyetoran (dead account). Rekening Modal; Rekening atau akun atas nama seseorang yang menunjukkan jumlah modal yang ditanamkannya dalam suatu perusahaan; akun ini biasanya dapat dilihat pada akhir perlode akuntansi (capital account). Rekening Nostro; Hisabuna; Rekening atau akun vatuta asing suatu bank yang ada pada bank korespondennya di luar negeri; akun tersebut dicatat dalam mata uang negara tempat bank koresponden tersebut berada, dengan nilai lawan dollar Amerika Serikat; Sin. akun nostro; ant. rekening vostro (nostro account). Rekening Pribadi; Rekening utang piutang atas nama seseorang atau badan, misalnya rekening debitur, rekening kreditur, dan rekening tabungan (personal account). Rekening Surat Berharga–pada SBIS; Rekening milik BUS atau UUS di BI-SSSS yang digunakan untuk mencatat kepemilikan SBIS. Rekening Tabungan Investasi; Sejenis rekening deposito tabungan pada bank yang mana pemiliknya boleh memasukkan tambahan deposito atau menariknya dan ia mendapat bunganya. Rekening Terkendali; Sistem pengendalian rekening yang menetapkan sejumlah dana tertentu yang dapat dikelola oleh anak perusahaan; pengelolaan ini dilakukan melalui rekening utama yang berada pada induk perusahaan dan sejumlah rekening lain pada anak perusahaan; pada akhir hari, posisi saldo rekening pada anak perusahaan harus sama dengan posisi saldo yang telah ditetapkan (zero balance account). Rekening Trust; Akun trust (trust account). Rekening Umum; Rekening atau akun yang terdapat dalam buku besar bank selain akun deposan dan pihak ketiga lainnya, yang menggambarkan mutasi saldo akun tersebut; sin. akun umum (general account). Rekening Vostro; Hisabukum; Rekening atau perkiraan valuta asing bank koresponden di luar negeri pada bank di dalam negeri; ant. Rekening nostro (vostro account). Rekening; Pencatatan sistematis dalam lembaran buku besar mengenai perubahan nilai dari segala harta atau pemilikan, pendapatan, pengeluaran, dan utang subjek tertentu yang dibuat dari waktu ke waktu; apabila seseorang disebutkan mempunyai akun pada bank, berarti orang tersebut mempunyai simpanan atau utang di bank; sin. akun (account). Reklamasi; Koreksi atas nilai nominal surat berharga yang salah pencatatannya oleh lembaga kliring dalam neraca kliring (reclamation). Rekomendasi Komite; Pertimbangan dan/atau masukan secara tertulis yang mewakili suara Komite berdasarkan rapat Komite. Rekonsiliasi; menentukan perbedaan antara dua akun mengenai hal yang sama pada dua pihak yang berlainan; pencocokan saldo dan dua atau beberapa akun mengenai hal yang sama (reconciliation).

www.facebook.com/indonesiapustaka

708

Rekonsiliasi Akun; Jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dengan cara melaporkan posisi keuangan nasabah untuk dicocokkan dengan catatan nasabah (account reconciliation). Reksadana; Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana–Cara Kerja; Cara Kerja Reksadana: Pertama, manajer investasi mengumpulkan dana dari para investor, dengan menerbitkan saham, yang dijual kepada investor. Saham yang diterbitkan oleh manajer investasi inilah yang kemudian disebut sertifikat reksadana. Kedua, setelah dana terkumpul, manajer investasi akan menginvestasikannya pada surat-surat berharga yang dianggap paling menguntungkan. Untuk mendapatkan keuntungan ini, manajer investasi memiliki keahlian dengan memilih apakah menempatkannya ke saham saja, atau kombinasi dengan obligasi, obligasi saja atau dengan yang lainnya. Ketiga, manajer investasi akan membagikan keuntungan yang didapatnya kepada investor. Reksadana Syariah; Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan manajer investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi. Reksadana Syariah–Aplikasi; Reksadana Syariah disebut juga dengan Islamic Investment Fund. Pada dasarnya, reksadana syariah sama dengan reksadana konvensional, yang bertujuan mengumpulkan dana dari masyarakat, yang selanjutnya dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan pada instrumen-instrumen di pasar modal dan pasar uang. Instrumen itu seperti halnya saham, obligasi, deposito, sertifikat deposito, valuta asing dan surat utang jangka pendek (commercial paper). Reksadana Syariah ini termasuk dalam kategori reksadana terbuka (kontrak investasi kolektif ). Reksadana syariah memiliki kebijakan investasi yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Instrumen investasi yang dipilih dalam portofolionya haruslah yang dikategorikan halal. Dikatakan halal, jika pihak yang menerbitkan instrumen investasi tersebut tidak melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, tidak melakukan riba atau membungakan uang. Jadi, saham, obligasi dan sekuritas lainnya yang dikeluarkan perusahaan yang usahanya berhubungan dengan produksi atau penjualan minuman keras, rokok dan tembakau, produk mengandung babi, bisnis hiburan berbau masksiat, bisnis senjata, perjudian, pornografi, dan sebagainya tidak akan dimasukkan ke dalam portofolio Reksadana. Intisarinya, hanyalah sekuritas yang dikategorikan halal yang bisa masuk dalam portofolio reksadana syariah ini. Di samping itu, segi pengelolaan dana reksadana ini juga berdasarkan Islam, yang tidak mengizinkan penggunaan strategi investasi yang menjurus ke arah spekulasi. Di Bursa Efek Jakarta (Indonesia), sudah diluncurkan indeks harga saham yang disebut indeks syariah atau sering disebut dengan Jakarta Islamic Index (JII). Sahamsaham yang masuk ke dalam JII adalah saham-saham yang dikategorikan halal.

www.facebook.com/indonesiapustaka

709

Salah satu tujuan peluncuran indeks syariah ini, tak lain adalah untuk memudahkan dan menarik minat investor muslim untuk berinvestasi pada saham-saham yang dikategorikan halal. Hal inilah yang selanjutnya membedakan reksadana syariah dan reksadana konvensional, karena adanya proses pembersihan (cleansing) atas keuntungan yang tidak halal dalam bentuk zakat atau sedekah kepada pihak yang layak menerimanya. Reksadana Syariah– Hubungan dan Hak Pemodal; Berikut adalah ketentuan hubungan dan hak pemodal pada Reksadana syariah adalah sebagai berikut: (1) Akad antara pemodal dan manajer investasi dilakukan secara wakalah. (2) Dengan akad wakalah, pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus. (3) Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam Reksadana Syariah. (4) Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam Reksadana Syariah. (5) Pemodal berhak untuk sewaktuwaktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam Reksadana Syariah melalui manajer investasi. (6) Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut. (7) Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh bank kustodian. (8) Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyertaan Reksadana Syariah. Reksadana Syariah–Jenis Transaksi yang Dilarang; Berikut ini ada beberapa transaksi yang dilarang dalam pelaksanaan Reksadana syariah: (1) Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (prudential management/ihtiyath), serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar. (2) Tindakan yang dimaksud ayat 1 meliputi: (a) Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu; (b) Bai al-Ma’dum yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (short selling); (c) Insider trading yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang; (d) Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) utangnya lebih dominan dari modalnya. Reksadana Syariah–Karakteristik Sistem Mudharabah; Ketentuan karakteristik sistem mudharabah dalam Reksadana syariah adalah: (a) Pembagian keuntungan antara pemodal (sahib al-mal) yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal. (b) Pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan. (c) Manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (gross negligence/tafrith). Reksadana Syariah–Mekanisme Operasional; Mekanisme operasional dalam Reksadana Syariah terdiri atas: (a) antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah, dan (b) antara manajer investasi dan pengguna

www.facebook.com/indonesiapustaka

710

investasi dilakukan dengan sistem mudharabah. Reksadana Syariah–Perkembangan Reksadana Syariah; Secara umum pertumbuhan dan perkembangan Reksadana syariah mengalami kenaikan cukup pesat. Hal ini terlihat dari data statistik bahwa sampai dengan tahun 2003 hanya ada 3 (tiga) Reksadana syariah dengan 1 (satu) di antaranya efektif pada tahun yang sama, sedangkan pada 2004 terdapat sebanyak 7 (tujuh) Reksadana syariah baru dinyatakan efektif, sehingga sampai dengan akhir 2004 secara kumulatif terdapat 10 (sepuluh) Reksadana syariah telah ditawarkan kepada masyarakat atau meningkat sebesar 233,33% jika dibandingkan dengan 2003 yang hanya terdapat 3 (tiga) Reksadana syariah dengan total Nilai Aktiva Bersih (NAB) sebesar Rp168.110,17 miliar. Harus diakui bahwa sampai dengan akhir tahun 2004, total (NAB) Reksadana syariah baru mencapai Rp525.970,10 miliar (0,51%) dari total NAB industri Reksadana di pasar modal Indonesia yaitu sebesar Rp104.037.824,63 triliun. Namun, jika dibandingkan dengan NAB reksadana syariah sampai dengan tahun 2003, terlihat meningkat sebesar 312,872%, yaitu dari Rp168.110,17 miliar (Rp73.984,22 + Rp94.125,95) pada akhir tahun 2003 menjadi Rp525.970,10 miliar pada akhir tahun 2004. Sejak konsep syariah diintroduksi ke dalam industri pasar modal beberapa tahun yang lalu, setidaknya masyarakat selaku investor mempunyai alternatif untuk berinvestasi ke industri dan instrumen yang diyakini memiliki nilai kehalalan, mengingat bahwa sebelum instrumen/produk dimaksud diluncurkan harus terlebih dahulu mendapat sertifikat dari DSN-MUI. Bagi umat Islam yang teguh menerapkan prinsip syariah dalam berbagai aspek kehidupannya, sudah barang tentu akan memilih instrumen investasi yang berbasis syariah. Pertimbangan untuk menerbitkan instrumen syariah oleh emiten dirasakan cukup rasional, mengingat bahwa instrumen syariah tidak mengacu pada bunga yang flat atau fluktuatif yang sangat tergantung pada kondisi moneter pada suatu Negara. Artinya bahwa bila suatu perusahaan mengalami kondisi keuangan yang kurang baik, yield yang diberikan kepada nasabah/pemegang saham juga disesuaikan dengan kondisinya, sehingga perusahaan tidak terlalu khawatir memikirkan untuk menanggung risiko secara berlebihan. Adapun yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah, apakah dengan telah mendapatkan label halal dari DSN-MUI akan secara otomatis menjadikan instrument tersebut dalam praktiknya seharihari terbebas dari unsur ribawi atau unsur lain yang bertentangan dengan syariah Islam? Mengingat sejauh mana DSN MUI punya otoritas untuk mengawasi day to day emiten-emiten yang sudah mengeluarkan produk syariah dan barangkali Bapepam sekalipun merasa sulit untuk melakukan pengawasan dimaksud. Selama ini investor/nasabah pasar modal syariah memang merasa sulit untuk mengawasi apakah prinsip syariah memang telah diimplementasikan sepenuhnya dalam praktik sehari-hari oleh perusahaan yang menerbitkan instrument syariah. Pengawasan terhadap perusahaan yang telah menerbitkan efek syariah memang menjadi hal yang krusial untuk memastikan bahwa istilah syariah tidak hanya sekadar label belaka, melainkan memang harus menjiwai setiap kegiatan perusahaan tersebut. Di tengah-tengan maraknya instrumen investasi yang berlabel syariah, perlu dicermati

www.facebook.com/indonesiapustaka

711

pula bahwa minimnya aturan-aturan hukum yang memayungi setiap kegiatan dan atau transaksi syariah di pasar modal juga dirasakan sebagai ketidakjelasan aspek perlindungan terhadap para investor atau nasabah pasar modal syariah. Remis; 1. Kiriman sejumlah uang atau surat berharga yang diangkut secara fisik dan satu kantor ke kantor lain; 2. Pembayaran utang, baik tunai, maupun dengan cek, wesel, dan surat berharga lain (remittance). Rencana–Perencanaan Laba; Analisis yang sistematis terhadap pendapatan dan biaya dan setiap unit di suatu perusahaan yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan atau laba dengan menggunakan sumber daya yang tersedia (profit planning). Rencana Bisnis–BPRS; Rencana kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang paling kurang memuat: (a) rencana penghimpunan dan penyaluran dana serta strategi pencapaiannya; dan (b) proyeksi neraca bulanan dan laporan laba rugi kumulatif bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak BPRS melakukan kegiatan operasional. Rencana Bisnis–Cakupan; Rencana Bisnis pendirian bank syariah sekurang-kurangnya meliputi: 1. Ringkasan eksekutif; Ringkasan eksekutif sekurang-kurangnya meliputi: a. indikator keuangan utama; b. target jangka pendek; c. target jangka menengah; d. asumsi makro dan mikro. 2. Kinerja Bank saat ini; Kinerja Bank saat ini sekurang-kurangnya meliputi: a. permodalan; b. kualitas aset; c. manajemen; d. rentabilitas; e. likuiditas; f. sensitivitas terhadap risiko pasar; g. realisasi pemberian kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah. 3. Penerapan manajemen risiko; Penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya meliputi: a. faktor-faktor risiko (risk factors); b. proses manajemen risiko; c. profil risiko. 4. Kebijakan dan strategi manajemen; Kebijakan dan strategi manajemen sekurang-kurangnya meliputi: a. kebijakan manajemen (policy statements); b. strategi bisnis; c. kebijakan remunerasi (remuneration policies). 5. Proyeksi keuangan; Proyeksi keuangan sekurangkurangnya meliputi: a. neraca; b. komitmen, Kontinjensi dan transaksi derivatif; c. laba rugi; d. kewajiban penyediaan modal minimum. 6. Rencana penghimpunan dana; Rencana penghimpunan dana sekurang-kurangnya meliputi: a. rencana penghimpunan dana pihak ketiga; b. rencana penerbitan surat berharga. 7. Rencana penyaluran dana; Rencana penyaluran dana sekurang-kurangnya meliputi: a. rencana penyediaan dana kepada pihak terkait; b. rencana pemberian kredit kepada debitur inti; c. rencana pemberian kredit menurut kegiatan usaha utama Bank; d. rencana pemberian dan pelimpahan kredit menurut sektor ekonomi; e. rencana pemberian dan pelimpahan kredit menurut jenis penggunaan; f. rencana pemberian dan pelimpahan kredit menurut provinsi; g. rencana penyaluran dana dalam bentuk surat berharga; h. rencana penyaluran dana dalam bentuk penyertaan modal. 8. Rencana permodalan; Rencana permodalan sekurang-kurangnya meliputi rencana penambahan modal. 9. Proyeksi rasio dan pos-pos tertentu; Proyeksi rasio dan pos-pos tertentu sekurang-kurangnya meliputi: a. permodalan; b. kualitas aset; c. manajemen; d. rentabilitas; e. likuiditas; f. lainnya. 10. Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia; Rencana pengembangan

www.facebook.com/indonesiapustaka

712

organisasi dan sumber daya manusia sekurang-kurangnya meliputi: a. rencana pengembangan organisasi; b. rencana pengembangan sumber daya manusia. 11. Rencana pengembangan produk dan aktivitas baru; Rencana pengembangan produk dan aktivitas baru sekurang-kurangnya meliputi: a. rencana produk dan aktivitas baru; b. rencana pengembangan pelayanan. 12. Rencana perubahan jaringan kantor; Rencana perubahan jaringan kantor sekurang-kurangnya meliputi rencana pembukaan jaringan kantor cabang, kantor di bawah kantor cabang, kegiatan kas di luar kantor, dan kantor di luar negeri. 13. Lain-lain. Informasi lainlain sekurang-kurangnya meliputi langkah-langkah penyelesaian dari agunan yang diambil alih dan aktiva tetap yang tidak digunakan dalam operasional Bank. Rencana Bisnis Bank (RBB); Adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun), termasuk strategi untuk merealisasikan rencana tersebut, rencana untuk memperbaiki kinerja usaha, dan rencana pemenuhan ketentuan kehati-hatian sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan. Rencana Kerja; Rencana bank umum untuk memperbaiki kinerja usaha dan memenuhi seluruh ketentuan kehatihatian sesuai derigan target dan waktu yang ditetapkan. (business plan). Reorganisasi; Perubahan garis kewenangan, struktur organisasi, struktur keuangan dan perubahan lainnya yang ditujukan untuk memperbaiki struktur manajemen dan keuangan suatu organisasi (reorganization). Repatriasi; Pengembalian modal yang disimpan di kantor bank luar negeri atau cabang bank di luar negeri ke bank negara asal; apabila pengembatian tersebut dalam satuan mata uang asing, kemungkinan pengembalian modal akan terhambat oleh ketentuan pengendalian mata uang asing pada suatu negara (repatriation). Replacement Cost; Pembayaran biaya penggantian kepada Tertanggung atas harta benda yang rusak tanpa mengurangi nilai penghapusannya. Dengan syarat harta benda yang rusak tersebut harus diganti terlebih dahulu sebelum tertanggung memperoleh pembayaran klaimnya. Repriceable; Aset/liabilitas yang dapat diperbaharui tingkat bunganya dalam jangka waktu tertentu mengikuti perubahan tingkat bunga. Requirement Analysis; Analisis terhadap kebutuhan bisnis serta menentukan bisnis proses dari setiap transaksi maupun kegiatan transaksi. Tim pengadaan Core Banking System Syariah (CBSS) akan dibentuk, dan segera bekerja setelah Perencanaan Proyek dan Organisasi disahkan Direksi. Rerata Hitung; Rata-rata yang dperoleh dengan membagi jumlah nilai dan anggota suatu kelompok dengan banyaknya anggota (arithmetic means). Rerata Tertimbang; Rata-rata hitung yang diperoleh dengan mengalikan setiap nilai dengan nilai frequensi atau persennya (weighted average). Rescheduling; Penjadualan kembali tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: (1) tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa; (2) Pembebanan biaya dalam proses penjadualan kembali adalah biaya riil; (3)

www.facebook.com/indonesiapustaka

713

perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Resesi; Penurunan perekonomian suatu negara yang tecermin dalam kegiatan ekonomi secara agregat sekalipun ukuran yang digunakan untuk menentukan keadaan resesi masih bersifat subjektif, umumnya resesi terjadi pada saat pendapatan nasional kotor turun dalam dua kuartal berturut-turut; ukuran lain untuk resesi adalah peningkatan pengangguran secara tajam (recesion). Resi; Tanda bukti penerimaan sesuatu secara tertulis (receipt). Resi Gudang; Atau dalam bahasa asing disebut warehouse receipt system adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang dan merupakan sekuriti yang menjadi instrumen perdagangan serta merupakan bagian dari sistem pemasaran dan sistem keuangan dari banyak negara industri. Gudang di sini artinya bisa macammacam, tergantung komoditas yang disimpan, mulai dari, cokelat, kopi, beras, hingga minyak sawit (crude palm oil/CPO). Resi gudang ini nantinya bisa digunakan sebagai jaminan atas kredit dari perbankan. Oleh karena resi gudang merupakan instrumen surat berharga, resi gudang ini dapat diperdagangkan, diperjualbelikan, dipertukarkan, ataupun digunakan sebagai jaminan bagi pinjaman, maupun dapat digunakan untuk pengiriman barang dalam transaksi derivatif seperti halnya kontrak serah (futures contract). Resi Gudang; Dokumen sebagai tanda simpanan barang dalam gudang yang dapat diperdagangkan atau dipergunakan sebagai jaminan utang (warehouse receipt). Resident Auditor; Auditor wilayah. Resisi; Penundaan kontrak tanpa dikenakan denda (recision). Respondensia; Instrumen yang dikeluarkan oleh nakhoda kapal yang menjaminkan muatan barangnya untuk mendapatkan pinjaman mendesak dalam rangka perbaikan kapal di pelabuhan di luar negeri (respondentia). Restitusi Bea Masuk; Pengembailan bea masuk atas barang tertentu yang diimpor karena diekspor kembali atau karena dipakai sebagai bahan mentah atau bahan pembantu produksi barang ekspor (customs drawback). Restricted Mudharabah; Restricted Investment; Rekening investasi terbatas. Restrukturisasi; Perubahan syarat-syarat kredit/pembiayaan yang menyangkut tindakan untuk penambahan dana bank dan/atau, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan/atau konvesi seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadualan kembali dan/atau persyaratan kembali (restructuring). Restrukturisasi Pembiayaan; Adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: a. Penjadualan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadual pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya; b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadual pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada

www.facebook.com/indonesiapustaka

714

Bank; c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi: 1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank; 2) konversi akad Pembiayaan; 3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; 4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. Restrukturisasi Pembiayaan–Bentuk; Bentuk-bentuk restrukturisasi pembiayaan adalah sebagai berikut: a. Penurunan Margin/Nisbah Bagi hasil Pembiayaan: Penurunan margin/nisbah bagi hasil di bawah tingkat margin/nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan di awal akad; b. Pengurangan Tunggakan Margin/Bagi Hasil Pembiayaan: Pengurangan tunggakan margin/bagi hasil di bawah jumlah yang seharusnya dibayar oleh nasabah; c. Pengurangan Tunggakan Pokok Pembiayaan; d. Perpanjangan Jangka Waktu Pembiayaan: Perpanjangan jangka waktu pembiayaan yang dapat diikuti dengan penurunan margin/nisbah bagi hasil pembiayaan dan/atau pengurangan tunggakan margin/bagi hasil pembiayaan dan/atau pengurangan tunggakan pokok pembiayaan; e. Penambahan Fasilitas Pembiayaan; f. Pengambilalihan Agunan; g. Konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada Perusahaan Nasabah. Restrukturisasi Pembiayaan–Bukti yang Memadai; Antara lain adalah adanya laporan keuangan nasabah yang menunjukkan perbaikan kinerja perusahaan, adanya kontrak kerja yang diperoleh nasabah atau adanya sumber pembayaran lain yang jelas. Restrukturisasi Pembiayaan–Dasar Hukum; Ada dua golongan dalam restrukturisasi pembiayaan: A. Tidak Mengubah Akad: Landasan Fikih Restrukturisasi: (1) Fatwa DSN No. 46/DSN/MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (Al-Khasm Fi al-Murabahah); (2) Fatwa DSN No. 47/DSN/MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar; B. Mengubah Akad: Landasan Fikih Restrukturisasi: (1) Fatwa DSN No. 48/DSN/MUI/2005, tentang Penjadualan Kembali Tagihan Murabahah; (2) Fatwa DSN No. 49/DSN/MUI/2005 tentang Konversi Akad Murabahah. Sedangkan Landasan Operasional untuk kedua golongan restrukturisasi pembiayaan tersebut adalah (a) SK Dir BI. No. 31/150/Dir/1998, tentang Restrukturisasi Kredit; (b) PBI No. 2/15/2000 tentang Restrukturisasi Kredit; (c) PBI No. 5/7/2003 tentang KAP Bagi Bank Syariah; (d) PBI No. 5/9/2003, tentang PPAP Bagi Bank Syariah; (e) PAPSI 2003. Restrukturisasi Pembiayaan–Hal yang Harus Diperhatikan; Hal-hal yang harus diperhatikan pada restrukturisasi Pembiayaan adalah (1) Pembiayaan yang akan direstrukturisasi perlu dianalisis berdasarkan prospek usaha dan kondisi keuangan dan kemampuan membayar nasabah sesuai proyeksi arus kas. (2) Penilaian agunan harus dilakukan secara berkala, rutin dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meminimalisasi beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang harus dibentuk oleh Bank. (3) Kondisi keuangan nasabah harus dimonitor secara berkala dan rutin untuk mengantisipasi timbulnya masalah pada kemampuan membayar nasabah. Sementara itu, restrukturisasi

www.facebook.com/indonesiapustaka

715

pembiayaan tidak boleh dilakukan dengan tujuan hanya untuk menghindari: (a) Penurunan penggolongan kualitas pembiayaan; atau (b) Pembentukan PPAP yang lebih besar; atau (c) Penghentian pengakuan pendapatan secara akrual. Restrukturisasi Pembiayaan–Jangka Waktu Akad Pembiayaan Awal; Adalah jangka waktu yang disepakati oleh Bank dan nasabah dalam akad Pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi. Restrukturisasi Pembiayaan–Ketentuan Kualitas Pembiayaan; Berikut ini adalah beberapa ketentuan mengenai Kualitas Pembiayaan pada Restrukturisasi Pembiayaan: (1) Kualitas Pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut: a. paling tinggi Kurang Lancar untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet; b. kualitas Pembiayaan tidak berubah untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Kurang Lancar. (2) Kualitas Pembiayaan dapat: a. menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/fee/ujrah secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan; atau b. menjadi sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan atau menjadi lebih buruk, jika nasabah tidak memenuhi kriteria dan/atau syarat-syarat dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan dan/atau pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai; (3) Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ fee/ujrah kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas menjadi Lancar dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan; (4) Ketentuan Restrukturisasi Pembiayaan yang pertama, berlaku juga untuk Restrukturisasi Pembiayaan yang kedua dan ketiga. (5) Pembiayaan yang direstrukturisasi lebih dari 3 (tiga) kali, digolongkan Macet sampai dengan Pembiayaan lunas. (6) Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran (grace period) ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut: a. selama grace period, kualitas mengikuti kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi; dan b. setelah grace period berakhir, kualitas Pembiayaan mengikuti penetapan kualitas Pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi. (7) Untuk BUS dan UUS, kualitas Pembiayaan yang telah direstrukturisasi wajib dinilai berdasarkan prospek usaha, kinerja (performance) nasabah dan/atau kemampuan membayar, sesuai dengan penggolongan nasabah, setelah 1 (satu) tahun sejak penetapan kualitas kualitas Pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi (8) Untuk BPRS, kualitas Pembiayaan yang telah direstrukturisasi wajib dinilai berdasarkan ketepatan dan/atau kemampuan membayar kewajiban nasabah. Restrukturisasi Pembiayaan–Ketentuan Pelaksanaan; Berikut beberapa ketentuan pada pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan: (1) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. (2) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu

www.facebook.com/indonesiapustaka

716

memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. (3) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk Pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. (4) Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik. (5) Restrukturisasi Pembiayaan dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu akad Pembiayaan awal. (6) Restrukturisasi Pembiayaan kedua dan ketiga dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan setelah Restrukturisasi Pembiayaan sebelumnya. (7) Restrukturisasi Pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki beberapa fasilitas Pembiayaan dari Bank, dapat dilakukan terhadap masing-masing Pembiayaan. Restrukturisasi Pembiayaan–Konversi Pembiayaan Menjadi Penyertaan Modal Sementara Pada Perusahaan Nasabah; Penyertaan modal sementara ini hanya dilakukan untuk nasabah dengan kualitas pembiayaan Kurang Lancar, Diragukan dan Macet yang masih memiliki itikad dan prospek usaha yang baik, sekalipun telah mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil pembiayaan. Penyertaan modal sementara bertujuan untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dan dapat ditarik kembali apabila melebihi jangka waktu tertentu, misalnya 5 (lima) tahun, atau perusahaan nasabah telah memperoleh laba kumulatif. Restrukturisasi Pembiayaan–Larangan; Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Pembiayaan dengan tujuan untuk menghindari: a. penurunan penggolongan kualitas Pembiayaan; b. pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) yang lebih besar; atau c. penghentian pengakuan pendapatan margin atau ujrah secara akrual. Restrukturisasi Pembiayaan–Mengubah Akad: Menggunakan Akad yang Sama (Murabahah); Rescheduling dalam Murabahah mengikuti ketentuan: (1) Fatwa DSN No. 48/2005, tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah: Pertama: LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: 1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa; 2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil; 3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. (2) SK Dir BI. No. 31/150/Dir/1998, tentang Restrukturisasi Kredit, yaitu perpanjangan jangka waktu kredit yang merupakan pembebanan biaya riil kepada nasabah, seperti: tenaga atau jasa yang dikeluarkan bank dalam rangka rescheduling, misalnya: monitoring project, bantuan/konsultasi manajemen, dan lain-lain. Restrukturisasi ini dilakukan dengan akad ijarah. Hal ini juga sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 48/2005, yaitu memperbarui akad fikih, dengan kondisi: (i) penjadwalan kembali angsuran; (ii) penundaan pembayaran angsuran; (iii) perpanjangan jangka waktu angsuran. Ketentuan ini dilakukan dengan syarat tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. Restrukturisasi Pembiayaan–Mengubah Akad: Menggunakan Akad Fikih yang Beda; Restrukturisasi pembiayaan dengan mengubah akad yang berbeda, dilakukan dengan konversi akad. Konversi akad bisa diterapkan pada akad

www.facebook.com/indonesiapustaka

717

murabahah, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Fatwa DSN No. 49/2005: i. Akad murabahah dihentikan dengan cara: a. objek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar; b. nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan; c. apabila hasil penjualan melebihi sisa utang, kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah; d. apabila hasil penjualan lebih kecil daripada sisa utang, sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah. ii. LKS dapat membuat akad baru dengan nasabah eks murabahah dengan akad; a. IMBT atas barang tersebut di atas dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 27/2002 tentang IMBT; b. Mudharabah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 07/2000, tentang Pembiayaan Mudharabah (qiradh), atau c. Musyarakah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 08/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. (2) SK Dir BI. No. 31/150/Dir/1998, tentang Restrukturisasi Kredit, Pasal 1: (i) Penurunan suku bunga kredit; (ii) Pengurangan tunggakan bunga kredit; (iii) Pengurangan tunggakan pokok kredit; (iv) Perpanjangan jangka waktu kredit; (v) Penambahan fasilitas kredit; (vi) Pengambilalihan aset debitur sesuai ketentuan yang berlaku; (vii) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 49/2005, bahwa Restrukturisasi Murabahah: 1. NCC ‡ NCC: Murabahah menjadi IMBT; 2. NCC ‡ NUC: Murabahah menjadi mudharabah/musyarakah. Keterangan: 1) Hentikan Murabahah ‡ 2) Jual Objek Murabahah ‡ 3) Lunasi Utang 4) Buat akad baru (NCC/NUC). Restrukturisasi Pembiayaan–Mengubah Akad: Menggunakan Akad yang Sama (Murabahah); Rescheduling dalam Murabahah mengikuti ketentuan: (1) Fatwa DSN No. 48/2005, tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah: Pertama: LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: 1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa; 2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil; 3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. (2) SK Dir BI. No. 31/150/Dir/1998, tentang Restrukturisasi Kredit, yaitu perpanjangan jangka waktu kredit yang merupakan pembebanan biaya riil kepada nasabah, seperti: tenaga atau jasa yang dikeluarkan bank dalam rangka rescheduling, misalnya: monitoring project, bantuan/konsultasi manajemen, dan lain-lain. Restrukturisasi ini dilakukan dengan akad ijarah. Hal ini juga sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 48/2005, yaitu memperbarui akad fikih, dengan kondisi: (i) penjadwalan kembali angsuran; (ii) penundaan pembayaran angsuran; (iii) perpanjangan jangka waktu angsuran. Ketentuan ini dilakukan dengan syarat tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. Restrukturisasi Pembiayaan–Mengubah Akad: Menggunakan Akad yang Sama (Ijarah/IMBT); Rescheduling dalam Ijarah/IMBT mengikuti ketentuan: (1) Fatwa DSN No. 09/2000, tentang Ijarah: Kedua: 8. Ketentuan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak; (2) SK Dir BI. No. 31/150/Dir/1998, tentang Restrukturisasi Kredit, yaitu perpanjangan jangka

www.facebook.com/indonesiapustaka

718

waktu kredit. Ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 09/2000: Memperbaharui akad fikih, dengan kondisi: (i) Penjadwalan kembali sewa; (ii) Penundaan pembayaran sewa; (iii) Perpanjangan jangka waktu sewa. Kesepakatan baru (antara lain berupa harga sewa, jangka waktu, dan lain-lain). Restrukturisasi Pembiayaan–Mengubah Akad: Menggunakan Akad yang Sama (Mudharabah/Musyarakah); Rescheduling dalam mudharabah/musyarakah mengikuti ketentuan: (1) Fatwa DSN No. 07/2000, tentang Mudharabah: Ketiga: 1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu; (2) SK Dir BI. No. 31/150/ Dir/1998, tentang Restrukturisasi Kredit, yaitu perpanjangan jangka waktu kredit. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 07/2000: Memperbarui akad fikih, dengan kondisi: (i) Penjadualan kembali bagi hasil/pokok; (ii) Penundaan pembayaran bagi hasil/pokok; (iii) Perpanjangan jangka waktu mudharabah. Kesepakatan baru (antara lain nisbah, jangka waktu, dan lain-lain). Restrukturisasi Pembiayaan–Penambahan Fasilitas; Diberikan kepada nasabah yang tergolong DPK sampai dengan Macet dan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip pokok kehati-hatian seperti karakter, kemampuan membayar, modal, agunan, dan prospek usaha nasabah. Penambahan fasilitas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Analisis tujuan penggunaan pembiayaan; (2) Analisis kualitatif yang menyangkut: (i) Kondisi industri dari usaha yang dijalankan; (ii) Kondisi nasabah dibandingkan dengan kondisi industri sejenis; (iii) Kepemilikan, reputasi manajemen, kondisi tempat usaha, dan lain-lain; (3) Analisis kuantitatif yang menyangkut: (i) Data informasi keuangan (neraca dan laporan Laba/Rugi); (ii) Proyeksi keuangan untuk jangka waktu selama periode pengembalian pembiayaan; (4) Pemberian agunan tambahan dengan memperhatikan: (i) Nilai agunan; (ii) Aspek hukum sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Restrukturisasi Pembiayaan–Pengambilalihan Agunan; Dilakukan apabila keadaan cashflow nasabah tidak mendukung untuk membayar kewajibannya, sementara nasabah masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Agunan tersebut sebaiknya dijual untuk menutupi saldo pembiayaannya. Restrukturisasi Pembiayaan–Prinsip Umum; Prinsip Umum Restrukturisasi Pembiayaan adalah: (1) Memiliki prospek usaha yang baik. (2) Prospek usaha dinilai berdasarkan: (i) Potensi untuk menghasilkan positif cashflow. (ii) Prospek pasar produk/jasa yang dihasilkan; (iii) Peluang peningkatan efisiensi dan daya saing; (3) Itikad dan karakter nasabah, dinilai berdasarkan: (i) Berinisiatif dan aktif negosiasi dengan bank; (ii) Terbuka atas kondisi perusahaan dan groupnya; (iii) Memikul beban kerugian sesuai hasil negosiasi; (iv) Memiliki rencana restrukturisasi untuk dibahas dengan bank; (4) Penggabungan iktikad dan prospek, nasabah dibagi dalam 4 kategori: A: Iktikad baik dan prospek usaha ada-Negosiasi cara restrukturisasi; B: Iktikad baik tetapi prospek usaha tidak cukup-Restruktur dilanjutkan dengan penyelesaian; C: Iktikad kurang tetapi prospek usaha ada- Proses litigasi; D: Iktikad kurang dan prospek tidak ada-Penyitaan dan kepailitan. Restrukturisasi Pembiayaan–Skim Ijarah/IMBT; Restrukturisasi Pembiayaan Ijarah/ IMBT bisa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Pemberian Keringanan:

www.facebook.com/indonesiapustaka

719

a. Penurunan biaya sewa; b. Potongan pembelian pada saat nasabah mengajukan opsi beli sebelum jatuh tempo atau saat jatuh tempo (Analogi Fatwa DSN MUI No. 46/2005 & No. 23/2005); (2) Penjualan Objek Transaksi: a. Selama masa ijarah, secara prinsip objek masih menjadi milik bank; b. Bank dapat menjual objek kepada nasabah atau pihak ketiga lainnya; c. Dari hasil penjualan, Bank dapat mengembalikan sebesar bagian “pokok yang telah diangsur nasabah”; d. Objek sewa dapat disewakan lagi kepada pihak ketiga (3) Perpanjangan Jangka Waktu: Setelah masa sewa berakhir perpanjangan masa sewa dapat dilakukan dengan kesepakatan sewa baru untuk masa sewa berikutnya (4) Konversi akad: Perubahan akad dilakukan dengan menghentikan akad ijarah terlebih dahulu dan membuat akad baru (Analogi Fatwa DSN MUI No. 49/2005); (5) Ta’widh: Biaya-biaya riil dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan (Fatwa DSN MUI No. 43/2005). Restrukturisasi Pembiayaan–Skim Mudharabah/Musyarakah; Restrukturisasi pembiayaan mudharabah/musyarakah bisa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Keringanan Pembayaran: a. Pembayaran bagi hasil menyesuaikan dengan fluktuasi revenue/pendapatan usaha nasabah; b. Bank dapat mengubah proyeksi bagi hasil berdasarkan kesepakatan dengan nasabah karena adanya perubahan kondisi ekonomi makro, pasar dan politik yang memengaruhi usaha nasabah (PBI 5/7/PBI/2003); c. Perubahan nisbah sesuai kesepakatan; (2) Eksekusi Jaminan; Hanya dapat dilakukan jika nasabah terbukti lalai dan melanggar kesepakatan; (3) Rescheduling: Perpanjangan jangka waktu mudharabah/ musyarakah dapat dilakukan dengan nisbah bagi hasil tetap atau berubah sesuai kesepakatan; (4) Break Akad: a. Tendensi kerugian usaha; b. Pengembalian modal usaha bank; (5) Ta’widh: a. Biaya-biaya riil dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan; b. Bagian keuntungan telah jelas tetapi tidak dibayarkan (Fatwa DSN MUI No. 43/2005). Restrukturisasi Pembiayaan–Skim Murabahah; Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah bisa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Pemberian Keringanan: a. Potongan dari total kewajiban pembayaran; b. Potongan pelunasan pada saat pelunasan dini atau jatuh tempo (Fatwa DSN MUI No. 46/2005 dan No. 23/2005); (2) Penjualan Objek Transaksi: a. Secara prinsip objek telah menjadi milik nasabah; b. Objek Murabahah dijual kepada atau melalui Bank; c. Dari hasil penjualan, nasabah melunasi utangnya kepada Bank; d. Yang menjadi kewajiban/ utang nasabah adalah sisa harga jual (pokok dan margin), namun Bank dapat memberikan potongan pelunasan (Fatwa DSN MUI No. 47/2005); (3) Perpanjangan Jangka Waktu: Perpanjangan masa angsuran atau penangguhan pelunasan tidak boleh mengubah harga jual (Fatwa DSN MUI No. 48/2005); (4) Konversi akad: Perubahan akad dilakukan dengan menghentikan akad murabahah terlebih dahulu dan membuat akad baru, seperti mudharabah/musyarakah/IMBT (Fatwa DSN MUI No. 49/2005); (5) Ta’widh: Biaya-biaya riil dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan (Fatwa DSN MUI No. 43/2005). Restrukturisasi Pembiayaan–Syarat; Syarat-syarat restrukturisasi pembiayaan: (1) Nasabah masih memiliki prospek usaha yang baik; dan; (2) Nasabah telah atau

www.facebook.com/indonesiapustaka

720

diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil pembiayaan. Restrukturisasi Pembiayaan–Tata Cara; Berikut ini adalah tatacara restrukturisasi pembiayaan: (1) Pembiayaan dalam bentuk piutang murabahah atau piutang istishna’ dapat direstrukturisasi dengan cara: a. penjadualan kembali (rescheduling); b. persyaratan kembali (reconditioning); dan c. penataan kembali (restructuring). (2) Pembiayaan dalam bentuk piutang qardh dapat direstrukturisasi dengan cara: a. penjadualan kembali (rescheduling); dan b. persyaratan kembali (reconditioning). (3) Pembiayaan dalam bentuk mudharabah atau musyarakah dapat direstrukturisasi dengan cara: a. penjadualan kembali (rescheduling); b. persyaratan kembali (reconditioning); dan c. penataan kembali (restructuring). (4) Pembiayaan dalam bentuk ijarah atau ijarah muntahiyyah bittamlik dapat direstrukturisasi dengan cara: a. penjadualan kembali (rescheduling); b. persyaratan kembali (reconditioning); dan c. penataan kembali (restructuring). (5) Pembiayaan multijasa dalam bentuk ijarah dapat direstrukturisasi dengan cara: a. penjadualan kembali (rescheduling); dan b. persyaratan kembali (reconditioning). (6) Pembiayaan dalam bentuk piutang salam dapat direstrukturisasi dengan cara: a. penjadualan kembali (rescheduling); b. persyaratan kembali (reconditioning); dan c. penataan kembali (restructuring). (7) Restrukturisasi Pembiayaan dengan cara penataan kembali (restructuring) dalam bentuk konversi Pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah dan Penyertaan Modal Sementara tidak berlaku bagi BPRS. Restrukturisasi Pembiayaan–Tidak Mengubah Akad: Keringanan pada Murabahah; Ketentuan potongan/keringanan untuk akad murabahah pada restrukturisasi pembiayaan dengan tidak mengubah akad adalah sebagai berikut: (a) Fatwa DSN N0.46/2005, tentang Potongan Tagihan Murabahah (Al-Khashm Fi al-Murabahah): Pertama: 1. LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. 3. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad. (b) PAPSI 2003, hal IV.197, Poin 2.b.1) f ): “Jika dalam transaksi murabahah terdapat pelunasan dini dari nasabah dan terdapat pemberian potongan oleh bank, apabila potongan diberikan: 1) Pada saat pelunasan piutang murabah, potongan tersebut secara langsung akan mengurangi pendapatan margin murabah, atau 2) Setelah pelunasan piutang murabahah, potongan tersebut diakui sebagai ‘potongan pelunasan’ dan disajikan sebagai pos lawan ‘pendapatan margin murabahah’ dalam laporan laba rugi.” (c) PAPSI 2003, hal III.33, Poin 3f: “Bank dapat memberi potongan, apabila nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan pada kebijakan bank”; (d) SK Dir BI. No. 31/150/Dir/1998, tentang Restrukturisasi Kredit, Pasal 1: “Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam memenuhi kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain, melalui: (i) Penurunan suku bunga kredit; (ii) Pengurangan

www.facebook.com/indonesiapustaka

721

tunggakan bunga kredit; (iii) Pengurangan tunggakan pokok kredit; ketiga hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 46/2005: Tidak mengubah akad fikih/tidak ada kesepakatan baru dengan nasabah. Kebijakan bank dalam memberikan potongan atas kewajiban nasabah. Kewajiban = angsuran margin + pokok murabahah. Juga sesuai dengan PAPSI 2003, hal.III.69, poin f: “Apabila diterima setoran dari nasabah untuk aktiva produktif yang nonperforming, urutan penyelesaian aktiva produktif dari nasabah kepada bank sebagai berikut: 1) Piutang murabahah: a) sebagai pembayaran harga perolehan (pokok); b) margin ditangguhkan. (iv) Perpanjangan jangka waktu kredit; (v) Penambahan fasilitas kredit; (vi) Pengambilalihan aset debitur sesuai ketentuan yang berlaku; (vii) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.” Restrukturisasi Pembiayaan–Tidak Mengubah Akad: Keringanan pada Ijarah/ IMBT; Ketentuan potongan/keringanan untuk akad ijarah/IMBT pada restrukturisasi pembiayaan dengan tidak mengubah akad adalah sebagai berikut: (a) Analogi dengan Fatwa DSN N0.46/2005, tentang Potongan Tagihan Murabahah (AlKhashm Fi al-Murabahah): Pertama 1. LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. 3. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad. (b) PAPSI 2003, hal III.115, Poin 3.b: “Aktiva ijarah dapat dipindahkan kepemilikannya kepada penyewa melalui: 1) Hibah; 2) Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati di awal akad; 3) Penjualan sebelum akhir akad dengan harga yang sebanding dengan cicilan ijarah yang masih tersisa; dan 4) Penjualan secara bertahap. Bank dapat memberikan potongan penjualan pada akhir masa sewa (dalam hal pengalihan kepemilikan dilakukan dengan jual beli), atau sebelum akhir masa sewa (opsi beli) namun tidak boleh diperjanjikan. (c) SK Dir BI. No. 31/150/Dir/1998, tentang Restrukturisasi Kredit, Pasal 1: (i) Penurunan suku bunga kredit; (ii) Pengurangan tunggakan bunga kredit; (iii) Pengurangan tunggakan pokok kredit; Hal ini mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 46/2005: Tidak mengubah akad fikih/tidak ada kesepakatan baru dengan nasabah. Kebijakan Bank dalam memberikan potongan dari kewajiban nasabah. Kewajiban = pembayaran Sewa. PAPSI 2003, hal III.115, poin 3e: “Jumlah sewa yang dibayarkan tidak memisahkan antara pokok sewa dan margin sewa”; (iv) Perpanjangan jangka waktu kredit. Restrukturisasi Pembiayaan–Tidak Mengubah Akad: Keringanan pada Mudharabah/Musyarakah; Ketentuan potongan/keringanan untuk akad mudharabah/ musyarakah pada restrukturisasi pembiayaan dengan tidak mengubah akad adalah sebagai berikut: (a) Fatwa DSN No. 07/2000, tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh): Kedua: 4b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus kesepakatan. Kedua: 4c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apa pun kecuali

www.facebook.com/indonesiapustaka

722

diakibatkan kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. (b) PBI 5/7/PBI/2003: Bank dapat mengubah proyeksi bagi hasil berdasarkan kesepakatan dengan nasabah karena adanya perubahan kondisi ekonomi makro, pasar dan politik yang memengaruhi usaha nasabah; (c) PAPSI 2003, hal III.52, 2k: “Rugi pembiayaan mudharabah yang diakibatkan penghentian mudharabah sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan mudharabah”. (d) SK Dir BI. No. 31/150/Dir/1998, tentang Restrukturisasi Kredit, Pasal 1: (i) Penurunan suku bunga kredit; (ii) Pengurangan tunggakan bunga kredit; (iii) Pengurangan tunggakan pokok kredit. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 07/2000: Perlu adanya pembaharuan akad fikih atas kesepakatan perubahan nisbah; (iv) Perpanjangan jangka waktu kredit. PBI 5/7/2003: Perubahan proyeksi bagi hasil tidak perlu pembaharuan akad fikih. Restrukturisasi Pembiayaan–Tidak Mengubah Akad: Penjualan Jaminan pada Transaksi Mudharabah/Musyarakah; Ketentuan penjualan jaminan transaksi mudharabah/musyarakah pada restrukturisasi pembiayaan adalah sebagai berikut: (1) Fatwa DSN N0.07/2000, tentang Pembiayaan Mudharabah: Pertama: Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakti bersama dalam akad. (2) PAPSI 2003, hal III.59, poin 3f: “Dalam pembiayaan musyarakah setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, dengan demikian setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja”; (3) PAPSI 2003, hal III. 53, Poin 3f: “Kelalaian atau kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukkan oleh: 1) Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam akad; 2) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (Force Majeur) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau 3) Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan. Ini juga sesuai dengan PAPSI 2003, hal III.54,” Poin 4l: “Kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan mudharib diakui sebagai piutang mudharabah jatuh tempo” serta PAPSI 2003, hal III.52, Poin 2m: “Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat mudharabah selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana”. Restrukturisasi Pembiayaan–Tidak Mengubah Akad: Penjualan Objek Transaksi Murabahah; Ketentuan penjualan objek transaksi murabahah pada restrukturisasi pembiayaan adalah sebagai berikut: (a) Fatwa DSN N0.47/2005, tentang Penyelesaian Nasabah Murabahah Tak Mampu Bayar: Pertama: a. Objek murabahah dan atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati; b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan; c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang, LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah; d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, sisa utang tetap menjadi utang nasabah; e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, LKS dapat membebaskannya; (b) PAPSI

www.facebook.com/indonesiapustaka

723

2003, hal iii.68, Poin 3e: Pengambilalihan agunan sesuai syariah dapat dilakukan dengan cara: 1) Jual beli antara bank dan nasabah atau nasabah dan pihak ketiga, dan atau 2) Pengambilalihan langsung oleh bank, dengan menaksir nilai wajar agunan sesuai persetujuan nasabah sebagai pembayaran utangnya; (c) SK Dir BI. No. 31/150/Dir/1998, tentang Restrukturisasi Kredit, yaitu pengambilalihan aset debitur sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan ini mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 47/2005: Terdapat 3 kondisi dalam hal penjualan objek murabahah, sbb.: (i) Tidak perlu akad fikih baru apabila dijual sendiri oleh nasabah kepada pihak lain. (ii) Akad wakalah untuk penjualan melalui bank (nasabah memberi kuasa kepada Bank untuk menjual asetnya); (iii) Akad jual beli apabila nasabah menjual kepada bank. Restrukturisasi Pembiayaan–Tidak Mengubah Akad: Penjualan/Pengalihan Sewa Objek Transaksi Ijarah/IMBT; Ketentuan penjualan objek transaksi ijarah/IMBT pada restrukturisasi pembiayaan adalah sebagai berikut: (a) Fatwa DSN N0.27/2002, tentang IMBT: Kedua: 1. Pihak yang melakukan IMBT harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. (b) Analogi Fatwa DSN No. 41/2004, tentang Obligasi Syariah Ijarah: Kedua: 9. Kepemilikan OSI dapat dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad. (c) PAPSI 2003, hal III.115, Poin 3.b: “Aktiva ijarah dapat dipindahkan kepemilikannya kepada penyewa melalui: 1) Hibah; 2) Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati di awal akad; 3) Penjualan sebelum akhir akad dengan harga yang sebanding dengan cicilan ijarah yang masih tersisa; Objek IMBT dapat dialihkan hak sewanya kepada pihak lain (Muajjir yuajjir), atau Dijual kepada atau melalui nasabah dengan harga yang disepakati; 4) Penjualan secara bertahap. (4) SK Dir BI. No. 31/150/Dir/1998, tentang Restrukturisasi Kredit, yaitu pengambilalihan aset debitur sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 27/2002: Secara prinsip objek IMBT masih menjadi milik bank, sebelum terjadi pemindahan kepemilikan kepada nasabah. Sehingga tidak diperlukan akad fikih baru apabila objek IMBT dijual/dialihkan sewanya kepada pihak lain (dalam hal nasabah tidak mampu meneruskan sewa). Kecuali nasabah sendiri yang memutuskan untuk membeli barang tersebut, akad ijarah diputuskan dan berganti menjadi akad jual beli antara bank dan nasabah. Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah; Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan Bank untuk memperbaiki kinerja usaha nasabah dan menjaga kualitas pembiayaan agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya. Retailer; Eceran; Pedagang eceran. Return; Pendapatan. Return on Assets (ROA); Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

www.facebook.com/indonesiapustaka

724

Rumus yang digunakan adalah: ROA = Laba Bersih / Total Aktiva. Return on Equity (ROE); Adalah perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri. Rasio ini banyak diamati oleh para pemegang saham bank (baik pemegang saham pendiri maupun pemegang saham baru) serta para investor di pasar modal yang ingin membeli saham bank yang bersangkutan (jika bank tersebut telah go public). Dengan demikian rasio ROE merupakan indikator penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan. Rasio dapat dirumuskan sebagai berikut: ROE = Laba Bersih / Modal Sendiri. Revaluasi Surplus; Penilaian modal menjadi lebih besar, disebabkan oleh peningkatan nilai harta tetap (revaluation surplus: appraisal; appreciation). Revaluasi; 1. Perubahan tingkat nilai tukar mata uang suatu negara secara relatif mata uang negara lain, umumnya cenderung sebagai akibat kenaikan nilai tukar terhadap mata uang negara lain tersebut; ant. devaluasi; 2. Penyesuaian nilai buku aktiva atau aset perusahaan terhadap nilai pasar (revaluation). Revenue Sharing; Perhitungan dari pendapatan proyek. Review Ujrah–Ketentuan; Ketentuan review ujrah adalah sebagai berikut: (1) Review Ujrah boleh dilakukan antara para pihak yang melakukan akad ijarah apabila memenuhi syarat-syarat berikut (1) Terjadi perubahan periode akad ijarah; (b) Ada indikasi sangat kuat bahwa bila tidak dilakukan review akan timbul kerugian bagi salah satu pihak; (c) Disepakati oleh kedua belah pihak. (2) Review atas besaran ujrah setelah periode tertentu: (z) Ujrah yang telah disepakati untuk suatu periode akad ijarah tidak boleh dinaikkan; (b) Besaran ujrah boleh ditinjau ulang untuk periode berikutnya dengan cara yang diketahui dengan jelas (formula tertentu) oleh kedua belah pihak; (c) Peninjauan kembali besaran ujrah setelah jangka waktu tertentu harus disepakati kedua pihak sebelumnya dan disebutkan dalam akad. (d) Dalam keadaan sewa yang berubah-ubah, sewa untuk periode akad pertama harus dijelaskan jumlahnya. Untuk periode akad berikutnya boleh berdasarkan rumusan yang jelas dengan ketentuan tidak menimbulkan perselisihan. Review Ujrah; Peninjauan kembali terhadap besarnya ujrah dalam akad ijarah antara LKS dan nasabah setelah periode tertentu. RIA (Restricted Investment Account); Mudharabah muqayyadah. Ri’ayah; Kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, sarana dan prasarana, serta lingkungan dan kebersihan. Riba (dalam Islam); 1. Memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam Alquran Surah Al-Baqarah ayat 275: “...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....” Pandangan ini juga yang mendorong maraknya perbankan syariah di mana konsep keuntungan bagi penabung didapat dari sistem bagi hasil bukan dengan bunga seperti pada bank konvensional, karena menurut sebagian pendapat (termasuk Majelis Ulama Indonesia), bunga bank termasuk ke dalam riba. Bagaimana suatu akad itu dapat dikatakan riba? Hal yang mencolok dapat diketahui bahwa bunga

www.facebook.com/indonesiapustaka

725

bank itu termasuk riba adalah ditetapkannya akad di awal. Jadi, ketika kita sudah menabung dengan tingkat suku bunga tertentu, kita akan mengetahui hasilnya dengan pasti. Berbeda dari prinsip bagi hasil yang hanya memberikan nisbah bagi hasil bagi deposannya. Dampaknya akan sangat panjang pada transaksi selanjutnya. Yaitu, bila akad ditetapkan di awal/persentase yang didapatkan penabung sudah diketahui, yang menjadi sasaran untuk menutupi jumlah bunga tersebut adalah para pengusaha yang meminjam modal dan apa pun yang terjadi, kerugian pasti akan ditanggung oleh peminjam. Berbeda dari bagi hasil yang hanya memberikan nisbah tertentu pada deposannya. Maka yang dibagi adalah keuntungan dari yang didapat kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Contoh nisbahnya adalah 60%:40%, dengan demikian bagian deposan 60% dari total keuntungan yang didapat oleh pihak ban. 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan riba sebagai penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah); Riba dalam Alquran; Kata riba dari segi bahasa berarti “kelebihan”. Menurut Quraisy Syihab, walaupun Alquran hanya menjawab pertanyaan kaum musyrik pada zaman Rasulullah dengan menyatakan “Tuhan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS 2:275), pengharaman dan penghalalan tersebut tentunya tidak dilakukan tanpa adanya “sesuatu” yang membedakannya, dan “sesuatu” itulah yang menjadi penyebab keharamannya. Dalam Alquran ditemukan kata riba terulang sebanyak delapan kali, terdapat dalam empat surat, yaitu Al-Baqarah, Ali ‘Imran, Al-Nisa’, dan Al-Rum. Tiga surat pertama adalah “Madaniyyah” (turun setelah Nabi hijrah ke Madinah), sedang surat Al-Rum adalah “Makkiyyah” (turun sebelum beliau hijrah). Ini berarti ayat pertama yang berbicara tentang riba adalah Al-Rum ayat 39: Dan sesuatu riba (kelebihan) yang kamu berikan agar ia menambah kelebihan pads harts manusia, maka riba itu tidak menambah pads sisi Allah ... Selanjutnya Al-Sayuthi, mengutip riwayat-riwayat Bukhari, Ahmad, Ibn Majah, Ibn Mardawaih, dan Al-Baihaqi, berpendapat bahwa ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah saw. adalah ayat-ayat yang dalam rangkaiannya terdapat penjelasan terakhir tentang riba, yaitu ayat 278-281 surat Al-Baqarah: Hai orangorang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba, jika kamu orang-orang yang beriman. Selanjutnya Al-Zanjani, berdasarkan beberapa riwayat antara lain dari Ibn Al-Nadim dan kesimpulan yang dikemukakan oleh AlBiqa’i serta orientalis Noldeke, mengemukakan bahwa surat Ali ‘Imran lebih dahulu turun dari surat Al-Nisa’. Kalau kesimpulan mereka diterima, maka berarti ayat 130 surat Ali ‘Imran yang secara tegas melarang memakan riba secara berlipat ganda, merupakan ayat kedua yang diterima Nabi, sedangkan ayat 161 Al-Nisa’ yang mengandung kecaman atas orang-orang Yahudi yang memakan riba merupakan wahyu tahap ketiga dalam rangkaian pembicaraan Alquran tentang riba. Menurut

www.facebook.com/indonesiapustaka

726

Al-Maraghi dan Al-Shabuni, tahap-tahap pembicaraan Alquran tentang riba sama dengan tahapan pembicaraan tentang khamr (minuman keras), yang pada tahap pertama sekadar menggambarkan adanya unsur negatif di dalamnya (AlRum: 39), kemudian disusul dengan isyarat tentang keharamannya (Al-Nisa’: 161). Selanjutnya pada tahap ketiga, secara eksplisit, dinyatakan keharaman salah satu bentuknya (Ali ‘Imran: 130), dan pada tahap terakhir, diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya (Al-Baqarah: 278). Dalam menetapkan tuntutan pada tahapan tersebut di atas, kedua mufassir tersebut tidak mengemukakan suatu riwayat yang mendukungnya, sementara para ulama sepakat bahwa mustahil mengetahui urutan turunnya ayat tanpa berdasarkan suatu riwayat yang shahih, dan bahwa turunnya satu surat mendahului surat yang lain tidak secara otomatis menjadikan seluruh ayat pada surat yang dinyatakan terlebih dahulu turun itu mendahului seluruh ayat dalam surat yang dinyatakan turun kemudian. Atas dasar pertimbangan tersebut, kita cenderung untuk hanya menetapkan dan membahas ayat pertama dan terakhir menyangkut riba, kemudian menjadikan kedua ayat yang tidak jelas kedudukan tahapan turunnya sebagai tahapan pertengahan. Hal ini tidak akan banyak pengaruhnya dalam memahami pengertian atau esensi riba yang diharamkan Alquran, karena sebagaimana dikemukakan di atas, ayat Al-Nisa’ 161 merupakan kecaman kepada orang-orang Yahudi yang melakukan praktikpraktik riba. Berbeda halnya dengan ayat 130 surat Ali ‘Imran yang menggunakan redaksi larangan secara tegas terhadap orang-orang Mukmin agar tidak melakukan praktik riba secara adh’afan mudha’afah. Ayat Ali ‘Imran ini, baik dijadikan ayat tahapan kedua maupun tahapan ketiga, jelas sekali mendahului turunnya ayat Al-Baqarah ayat 278, serta dalam saat yang sama turun setelah turunnya ayat AlRum 39. Di sisi lain, ayat Al-Rum 39 yang merupakan ayat pertama yang berbicara tentang riba, dinilai oleh para ulama Tafsir tidak berbicara tentang riba yang diharamkan. Al-Qurthubi dan Ibn Al-’Arabi menamakan riba yang dibicarakan ayat tersebut sebagai riba halal. Sedang Ibn Katsir menamainya riba mubah. Mereka semua merujuk kepada sahabat Nabi, terutama Ibnu ‘Abbas dan beberapa tabiin yang menafsirkan riba dalam ayat tersebut sebagai “hadiah” yang dilakukan oleh orang-orang yang mengharapkan imbalan berlebih. Atas dasar perbedaan arti kata riba dalam ayat Al-Rum di atas dengan kata riba pada ayat-ayat lain, Al-Zarkasyi dalam Al-Burhan menafsirkan sebab perbedaan penulisannya dalam mush-haf, yakni kata riba pada surat Al-Rum ditulis tanpa menggunakan huruf waw [huruf Arab], dan dalam surat-surat lainnya menggunakannya [huruf Arab]. Dari sini, Rasyid Ridha menjadikan titik tolak uraiannya tentang riba yang diharamkan dalam Alquran bermula dari ayat Ali’ Imran 131. Kalau demikian, pembahasan secara singkat tentang riba yang diharamkan Alquran dapat dikemukakan dengan menganalisis kandungan ayat-ayat Ali ‘Imran 130 dan Al-Baqarah 278, atau lebih khusus lagi dengan memahami kata-kata kunci pada ayat-ayat tersebut, yaitu (a) adh’afan mudha’afah; (b) ma baqiya min al-riba; dan (c) fa lakum ru’usu amwalikum, la tazhlimuna wa la tuzhlamun. Dengan memahami kata-kata kunci tersebut, diharapkan dapat ditemukan jawaban tentang riba yang diharamkan Alquran.

www.facebook.com/indonesiapustaka

727

Dengan kata lain, “apakah sesuatu yang menjadikan kelebihan tersebut haram”. Riba (dalam Kristen); Konsep Bunga di Kalangan Kristen; Kitab Perjanjian Baru tidak menyebutkan permasalahan ini secara jelas. Namun, sebagian kalangan Kristiani menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas 6:34-5 sebagai ayat yang mengecam praktik pengambilan bunga. Ayat tersebut menyatakan: “Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang Mahatinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat.” Ketidaktegasan ayat tersebut mengakibatkan munculnya berbagai tanggapan dan tafsiran dari para pemuka agama Kristen tentang boleh atau tidaknya orang Kristen mempraktikkan pengambilan bunga. Berbagai pandangan di kalangan pemuka agama Kristen dapat dikelompokkan menjadi tiga periode utama, yaitu pandangan para pendeta awal Kristen (abad I hingga XII) yang mengharamkan bunga, pandangan para sarjana Kristen (abad XII-XVI) yang berkeinginan agar bunga diperbolehkan, dan pandangan para reformis Kristen (abad XVI-tahun 1836) yang menyebabkan agama Kristen menghalalkan bunga. Riba (dalam Kristen); Pandangan Para Pendeta Awal Kristen (Abad I–XII); Pada masa ini, umumnya pengambilan bunga dilarang. Mereka merujuk masalah pengambilan bunga kepada Kitab Perjanjian Lama yang juga diimani oleh orang Kristen. St. Basil (329-379) menganggap mereka yang memakan bunga sebagai orang yang tidak berperikemanusiaan. Baginya, mengambil bunga adalah mengambil keuntungan dari orang yang memerlukan. Demikian juga mengumpulkan emas dan kekayaan dari air mata dan kesusahan orang miskin. St. Gregory dari Nyssa (335-395) mengutuk praktik bunga karena menurutnya pertolongan melalui pinjaman adalah palsu. Pada awal kontrak seperti membantu tetapi pada saat menagih dan meminta imbalan bunga bertindak sangat kejam. St. John Chrysostom (344-407) berpendapat bahwa larangan yang terdapat dalam Perjanjian Lama yang ditujukan bagi orang-orang Yahudi juga berlaku bagi penganut Perjanjian Baru. St. Ambrose mengecam pemakan bunga sebagai penipu dan pembelit (rentenir). St. Augustine berpendapat pemberlakuan bunga pada orang miskin lebih kejam dibandingkan dengan perampok yang merampok orang kaya. Karena dua-duanya sama-sama merampok, satu terhadap orang kaya dan lainnya terhadap orang miskin. St. Anselm dari Centerbury (1033-1109) menganggap bunga sama dengan perampokan. Larangan praktik bunga juga dikeluarkan oleh gereja dalam bentuk undang-undang (Canon): Council of Elvira (Spanyol tahun 306) mengeluarkan Canon 20 yang melarang para pekerja gereja mempraktikkan pengambilan bunga. Barang siapa melanggar, pangkatnya akan diturunkan. Council of Arles (tahun 314) mengeluarkan Canon 44 yang juga melarang para pekerja gereja mempraktikkan pengambilan bunga. First Council of

www.facebook.com/indonesiapustaka

728

Nicaea (tahun 325) mengeluarkan Canon 17 yang mengancam akan memecat para pekerja gereja yang mempraktikkan bunga. Larangan pemberlakuan bunga untuk umum baru dikeluarkan pada Council of Vienne (tahun 1311) yang menyatakan Barang siapa menganggap bahwa bunga itu adalah sesuatu yang tidak berdosa, ia telah keluar dari Kristen (murtad). Riba (dalam Kristen); Pandangan para pendeta awal Kristen dapat disimpulkan sebagai berikut; Bunga adalah semua bentuk yang diminta sebagai imbalan yang melebihi jumlah barang yang dipinjamkan. Mengambil bunga adalah suatu dosa yang dilarang, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Keinginan atau niat untuk mendapat imbalan melebihi apa yang dipinjamkan adalah suatu dosa. Bunga harus dikembalikan kepada pemiliknya. Harga barang yang ditinggikan untuk penjualan secara kredit juga merupakan bunga yang terselubung. Riba (dalam Kristen); Pandangan Para Reformis Kristen (Abad XVI–Tahun 1836); Pendapat para reformis telah mengubah dan membentuk pandangan baru mengenai bunga. Para reformis itu antara lain adalah John Calvin (1509-1564), Charles du Moulin (1500-1566), Claude Saumaise (1588-1653), Martin Luther (1483-1546), Melanchthon (1497-1560), dan Zwingli (1484-1531). Beberapa pendapat Calvin sehubungan dengan bunga antara lain: (a) Dosa apabila bunga memberatkan. (b) Uang dapat membiak (kontra dengan Aristoteles). (c) Tidak menjadikan pengambil bunga sebagai profesi. (d) Jangan mengambil bunga dari orang miskin. Du Moulin mendesak agar pengambilan bunga yang sederhana diperbolehkan asalkan bunga tersebut digunakan untuk kepentingan produktif. Saumise, seorang pengikut Calvin, membenarkan semua pengambilan bunga, meskipun ia berasal dari orang miskin. Menurutnya, menjual uang dengan uang adalah seperti perdagangan biasa, dengan begitu tidak ada alasan untuk melarang orang yang akan menggunakan uangnya untuk membuat uang. Menurutnya pula, agama tidak perlu repot-repot mencampuri urusan yang berhubungan dengan bunga. Riba (dalam Kristen); Pandangan Para Sarjana Kristen (Abad XII–XVI); Pada masa ini terjadi perkembangan yang sangat pesat di bidang perekonomian dan perdagangan. Pada masa tersebut, uang dan kredit menjadi unsur yang penting dalam masyarakat. Pinjaman untuk memberi modal kerja kepada para pedagang mulai digulirkan pada awal Abad XII. Pasar uang perlahan-lahan mulai terbentuk. Proses tersebut mendorong terwujudnya suku bunga pasar secara meluas. Para sarjana Kristen pada masa ini tidak saja membahas permasalahan bunga dari segi moral semata yang merujuk kepada ayat-ayat Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, mereka juga mengaitkannya dengan aspek-aspek lain. Di antaranya, menyangkut jenis dan bentuk undang-undang, hak seseorang terhadap harta, ciri-ciri dan makna keadilan, bentuk-bentuk keuntungan, niat dan perbuatan manusia, serta perbedaan antara dosa individu dan kelompok. Mereka dianggap telah melakukan terobosan baru sehubungan dengan pendefinisian bunga. Dari hasil bahasan mereka untuk tujuan memperhalus dan melegitimasi hukum, bunga dibedakan menjadi interest dan usury. Menurut mereka, interest adalah bunga yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

729

diperbolehkan, sedangkan usury adalah bunga yang berlebihan. Para tokoh sarjana Kristen yang memberikan kontribusi pendapat yang sangat besar sehubungan dengan bunga ini adalah Robert of Courcon (1152-1218), William of Auxxerre (1160-1220), St. Raymond of Pennaforte (1180-1278), St. Bonaventure (1221-1274), dan St. Thomas Aquinas (1225-1274). Kesimpulan hasil bahasan para sarjana Kristen periode tersebut sehubungan dengan bunga adalah sebagai berikut: Niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan pinjaman adalah suatu dosa yang bertentangan dengan konsep keadilan. Mengambil bunga dari pinjaman diperbolehkan, namun haram atau tidaknya tergantung dari niat si pemberi utang. Riba (dalam Yahudi); Agama Yahudi melarang praktik pengambilan bunga. Pelarangan ini banyak terdapat dalam kitab suci agama Yahudi, baik dalam Perjanjian Lama maupun undang-undang Talmud. Kitab Keluaran 22: 25 menyatakan: “Jika engkau meminjamkan uang kapada salah seorang umatku, orang yang miskin di antaramu, janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia, janganlah engkau bebankan bunga terhadapnya.”Kitab Ulangan 23: 19 menyatakan: “Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apa pun yang dapat dibungakan.” Kitab Imamat 35: 7 menyatakan: “Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kauberikan dengan meminta riba.” Riba–Barang Ribawi; Barang yang jika dilakukan pertukaran antarbarang tersebut, biasanya menjadi penyebab timbulnya riba. Barang ribawi meliputi: emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya; bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Riba–Jenis-Jenis Riba; Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Yaitu riba utang-piutang dan riba jual beli. Riba utang-piutang terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyyah. Sedangkan riba jual beli terbagi atas riba fadhl dan riba nasi’ah. (1) Riba qardh: Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (muqtaridh). (2) Riba Jahiliyyah; Utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. (3) Riba Fadhl; Pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. (4) Riba Nasi’ah; Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Riba dan Bunga; Lihat Bunga dan riba. Riba dan Darurat; 1. Darurat Menurut Makna Bahasa: Menurut Al-Jurjani dalam At-Ta’rifat hlm. 138, dharurah berasal dari kata dharar. Sedang kata dharar sendiri, mempunyai tiga makna pokok, yaitu lawan dari manfaat (dhid al-naf’i), kesulitan/

www.facebook.com/indonesiapustaka

730

kesempitan (syiddah wa dhayq), dan buruknya keadaan (su`ul haal) (Al-Munawwir, 1984:876). Kata dharurah, dalam kamus Al-Mu’jam Al-Wasith hlm. 538 mempunyai arti kebutuhan (hajah), sesuatu yang tidak dapat dihindari (laa madfa’a lahaa), dan kesulitan (masyaqqah). 2. Darurat Menurut Makna Istilah: Dalam makna istilahnya, dharurah (darurat) mempunyai banyak definisi yang hampir sama pengertiannya. Berikut berbagai definisi darurat menurut ulama mazhab empat dan ulama kontemporer, yang terhimpun dalam kitab Al-Dharurah wa Al-Hajah wa Atsaruhuma fi Al-Tasyri’ Al-Islami karya Abdul Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman (1994), dan kitab Nazhariyyah Al-Dharurah Al-Syar’iyah karya Wahbah Az-Zuhaili (1997). (a) Menurut Mazhab Hanafi: Al-Jashshash dalam Ahkamul Qur`an (I/150) ketika membahas makhmashah (kelaparan parah) mengatakan, darurat adalah rasa takut akan ditimpa kerusakan atau kehancuran terhadap jiwa atau sebagian anggota tubuh bila tidak makan. Al-Bazdawi dalam Kasyful Asrar (IV/1518) menyebutkan definisi serupa, yaitu darurat dalam hubungannya dengan kelaparan parah (makhmashah), adalah jika seseorang tidak mau makan, dikhawatirkan ia akan kehilangan jiwa atau anggota badannya. Sedang dalam kitab Durar Al-Ahkam Syarah Majallah Al-Ahkam (I/34), Ali Haidar mengatakan, darurat adalah keadaan yang memaksa (seseorang) untuk mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh syara’ (al-halah al-mulji`ah li tanawul al-mamnu’ syar’an). (b) Menurut Mazhab Maliki: Ibn Jizzi Al-Gharnati dalam Al-Qawanin Al-Fiqihiyah (hlm. 194) dan Al-Dardir dalam Al-Syarh Al-Kabir (II/115) mengatakan, darurat adalah kekhawatiran akan mengalami kematian (khauf al-maut)...Dan tidak disyaratkan seseorang harus menunggu sampai (benar-benar) datangnya kematian, tapi cukuplah dengan adanya kekhawatiran akan mati, sekalipun dalam tingkat dugaan (zhann). (c) Menurut Mazhab Syafii: Imam Suyuthi dalam Al-Asybah wa An-Nazha`ir hlm. 61 mengatakan darurat adalah sampainya seseorang pada batas saat jika ia tidak memakan yang dilarang, ia akan binasa (mati) atau mendekati binasa. Muhammad Al-Khathib Al-Syarbaini dalam Mughni Al-Muhtaj (IV/306) menyatakan, darurat adalah rasa khawatir akan terjadinya kematian atau sakit yang menakutkan atau menjadi semakin parahnya penyakit ataupun semakin lamanya sakit... dan ia tidak mendapatkan yang halal untuk dimakan, yang ada hanya yang haram, saat itu ia mesti makan yang haram itu. (d) Menurut Mazhab Hanbali: Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni (VIII/595) menyatakan, darurat yang membolehkan seseorang makan yang haram (al-dharurah al-mubahah) adalah darurat yang dikhawatirkan akan membuat seseorang binasa jika ia tidak makan yang haram. (e) Menurut Ulama Kontemporer: Muhamad Abu Zahrah dalam Ushul Al-Fiqih hlm. 43 mendefinisikan darurat sebagai kekhawatiran akan terancamnya kehidupan jika tidak memakan yang diharamkan, atau khawatir akan musnahnya seluruh harta miliknya. Mustafa Az-Zarqa` dalam Al-Madkhal Al-Fiqihi Al-‘Aam (I/991) berkata, darurat adalah sesuatu yang jika diabaikan akan berakibat bahaya, sebagaimana halnya al-ikrah al-mulji` (paksaan yang mengancam jiwa) dan khawatir akan binasa (mati) karena kelaparan. Wahbah Az-Zuhaili dalam Nazhariyyah AlDharurah hlm. 65 mendefinisikan darurat adalah datangnya bahaya (khathr) pada

www.facebook.com/indonesiapustaka

731

manusia atau kesulitan (masyaqqah) yang amat berat, yang membuat dia khawatir akan terjadinya mudarat atau sesuatu yang menyakitkan atas jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, dan yang bertalian dengannya. 3. Definisi yang Rajih (kuat): Berbagai definisi ulama mazhab empat mempunyai pengertian yang hampir sama, yaitu kondisi terpaksa yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kematian, atau mendekati kematian. Dengan kata lain, semuanya mengarah kepada tujuan pemeliharaan jiwa (hifh an-nafs). Wahbah Az-Zuhaili menilai definisi tersebut tidaklah lengkap, sebab menurutnya, definisi darurat haruslah mencakup semua yang berakibat dibolehkannya yang haram atau ditinggalkannya yang wajib. Maka dari itu, Az-Zuhaili menambahkan tujuan selain memelihara jiwa, seperti tujuan memelihara akal, kehormatan, dan harta. Abu Zahrah juga menambahkan tujuan pemeliharaan harta, sama dengan Az-Zuhaili. Sesungguhnya definisi darurat haruslah dikembalikan pada nash-nash yang menjadi sumber pembahasan darurat. Sebab istilah darurat memang bersumber dari beberapa ayat al-qur`an, seperti dalam QS. al-Baqarah [2]: 173; QS. al-Maa`idah [5]: 3; QS. al-An‘aam [6]: 119; QS. al-An‘aam [6]: 145; dan QS. an-Nahl [16]: 115 (Asjmuni Abdurrahman, 2003:4243). Ayat-ayat ini intinya menerangkan kondisi darurat karena terancamnya jiwa jika tidak memakan yang haram, seperti bangkai dan daging babi. Jadi, kunci persoalannya bukanlah pada lengkap tidaknya definisi darurat, melainkan pada makna dalil-dalil syar’i yang mendasari definisi darurat itu sendiri. Berdasarkan ayat-ayat itulah, Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam Asy-Syakhshiyah AlIslamiyah (III/477) menyatakan, definisi darurat adalah keterpaksaan yang sangat mendesak yang dikhawatirkan akan dapat menimbulkan kebinasaan/kematian (al-idhthirar al-mulji` alladzi yukhsya minhu al-halak). Inilah definisi darurat yang sahih, yaitu kondisi terpaksa yang membolehkan yang haram, sebagaimana termaktub dalam kaidah yang masyhur: al-dharurat tubiih al-mahzhuurat (Kondisi darurat membolehkan yang diharamkan) (Abdul Hamid Hakim, t.t.: 59). Definisi Taqiyuddin An-Nabhani ini dekat dengan definisi Mustafa Az-Zarqa` dan kurang lebih sama maknanya dengan definisi ulama mazhab empat. 4. Implikasi Definisi: Dari definisi darurat yang rajih tersebut, kita dapat mengetahui cakupan darurat, yaitu kondisi terpaksa yang berkaitan dengan pemeliharaan jiwa (hifzh an-nafs), seperti misalnya orang kelaparan yang terancam jiwanya yang tidak mendapatkan makanan selain daging babi atau bangkai (Muhlish Usman, 1996: 134). Atau seperti orang yang diancam akan dibunuh jika tidak mau mengucapkan katakata kufur, asalkan hatinya tetap beriman (Dja’far Amir, t.t.: 37). Adapun tujuan syariah lainnya, misalnya pemeliharaan harta (hifzh al-mal), sebenarnya bukanlah termasuk cakupan darurat. Jadi, tidak benar fatwa yang membolehkan mengambil atau memanfaatkan bunga bank dari bank konvensional, dengan alasan darurat karena belum adanya bank syariah di suatu tempat. Fatwa yang tidak tepat itu kemungkinan karena didasarkan pada definisi darurat yang lebih “lengkap” dari ulama kontemporer. Padahal definisi “lengkap” itu sebenarnya tidaklah sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh dalil-dalil syar’i untuk makna dharurah. 5. Kesimpulan: Dari berbagai uraian tersebut, jelaslah bunga bank (yang termasuk

www.facebook.com/indonesiapustaka

732

riba), tidak dapat dimanfaatkan dengan alasan darurat. Misalnya dengan dalih bahwa di suatu tempat (kota, kabupaten, atau provinsi) belum ada bank syariah, sementara yang ada hanya bank konvensional yang memberi atau mengambil riba. Memanfaatkan riba adalah haram, baik di suatu tempat yang sudah ada bank syariahnya maupun yang belum ada bank syariahnya. Riba Fadl; Disebut juga riba buyu’ yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (mistlan bi mistlin), sama kuantitasnya (sawa-an bi sawa-in) dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin). Contoh, menukar emas seberat 15 gram dengan emas 17 gram; menukar emas 15 gram dengan 15 gram emas tidak tunai. Pertukaran semisal ini mengandung gharar yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain. Contoh berikut ini akan memperjelas adanya gharar. Ketika kaum Yahudi kalah dalam Perang Khaibar, harta mereka diambil sebagai rampasan perang (ghanimah), termasuk di antaranya adalah perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Tentu saja, perhiasan tersebut bukan gaya hidup kaum muslimin yang sederhana. Oleh karena itu, orang Yahudi berusaha membeli perhiasannya yang terbuat dari emas dan perak tersebut, yang akan dibayar dengan uang yang terbuat dari emas (dinar) dan uang yang terbuat dari perak (dirham). Jadi sebenarnya yang akan terjadi bukanlah jual beli, namun pertukaran barang yang sejenis. Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak. Perhiasan perak dengan berat yang setara dengan 40 dirham (satu uqiyah) dijual oleh kaum muslimin kepada kaum Yahudi seharga dua atau tiga dirham, padahal nilai perhiasan perak seberat satu uqiyah jauh lebih tinggi dari sekadar 2-3 dirham. Jadi muncul ketidakjelasan (gharar) akan nilai perhiasan perak dan nilai uang perak (dirham). Mendengar hal tersebut Rasulullah saw. mencegahnya dan bersabda: “Dari Abu Said al-Khudri ra, Rasul saw. bersabda: Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba; perak dengan perak harus sama takaran dan timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba; gandum dengan gandum harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba; tepung dengan tepung harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba; kurma dengan kurma harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba; garam dengan garam harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba.” (Riwayat Muslim). Di luar keenam jenis barang ini dibolehkan asalkan dilakukan penyerahannya pada saat yang sama. Rasul saw. bersabda: “Jangan kamu bertransaksi satu dinar dengan dua dinar; satu dirham dengan dua dirham; satu sha’ dengan dua sha’ karena aku khawatir akan terjadinya riba (al-rama). Seorang bertanya: “Wahai Rasul, bagaimana jika seseorang menjual seekor kuda dengan beberapa ekor kuda dan seekor unta dengan beberapa ekor unta?” Jawab Nabi Muhammad saw.: “Tidak mengapa, asal dilakukan dengan tangan ke tangan (langsung).” (HR Muslim). Dalam perbankan, riba fadl dapat ditemui dalam transaksi

www.facebook.com/indonesiapustaka

733

jual beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan cara tunai (spot). Riba Jahiliyyah; 1. Utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena pelanggaran kaedah kullu qardin jarra manfaah fahuwa riba (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba jahiliyah tergolong riba nasi’ah, dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan, tergolong riba fadl. Dalam perbankan konvensional, riba jahiliyah dapat ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit. 2. Adalah utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Riba Jahiliyah dilarang karena terjadi pelanggaran kaedah “Kullu Qardin Jarra Manfa’atan fahuwa Riba” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan (tabarru’), sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis (tijarah). Jadi, transaksi yang dari semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi yang bermotif bisnis. Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba jahiliyah tergolong Riba Nasi’ah; dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan, tergolong Riba Fadl. Tafsir Qurtuby menjelaskan: “Pada Zaman Jahiliyah para kreditur, apabila utang sudah jatuh tempo, akan berkata kepada para debitur: “Lunaskan utang Anda sekarang, atau Anda tunda pembayaran itu dengan tambahan”. Maka pihak debitur harus menambah jumlah kewajiban pembayaran utangnya dan kreditur menunggu waktu pembayaran kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan baru.” (Tafsir Qurtubi, 2/1157). Dalam perbankan konvensional, riba jahiliyah dapat ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya. Dari definisi riba, sebab (illat) dan tujuan (hikmah) pelarangan riba, dengan demikian hal itu dapat diidentifikasi praktik perbankan konvensional yang tergolong riba. Riba fadl dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai. Riba nasi’ah dapat ditemui dalam transaksi pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga tabungan/deposito/giro. Riba jahiliyah dapat ditemui dalam transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya. Riba Nasi’ah; Disebut juga riba duyun yaitu riba yang timbul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (al ghunmu bil ghurmi) dan hasil usaha muncul bersama biaya (al kharaj bi dhaman). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu. Nasi’ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba Nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dan barang yang diserahkan kemudian. Jadi, al ghunmu (untung) muncul tanpa adanya al ghurmi (risiko), hasil usaha (al kharaj) muncul tanpa adanya biaya (dhaman); al ghunmu dan al kharaj muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang di luar wewenang manusia adalah bentuk

www.facebook.com/indonesiapustaka

734

kezaliman. Padahal justru itulah yang terjadi dalam riba nasi’ah, yakni terjadi perubahan sesuatu yang seharusnya bersifat uncertain (tidak pasti) menjadi certain (pasti). Pertukaran kewajiban menanggung beban (exchange of liability) ini, dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain. Pendapat Imam Sarakhzi akan memperjelas hal ini. “Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut” (Imam Sarakhsi dalam al-Mabsut, juz XII, hlm. 109). Dalam perbankan konvensional, riba nasi’ah dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro, dan lain-lain. Bank sebagai kreditur yang memberikan pinjaman mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi (fixed and predetermined rate). Padahal nasabah yang mendapatkan pinjaman itu tidak mendapatkan keuntungan yang fixed and predetermined juga, karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas atau untung, yang besarnya tidak dapat ditentukan dari awal. Jadi, mengenakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti, karena itu diharamkan. Riba Qardh; Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Ribawi; Segala sesuatu yang mengandung unsur riba. Ribh; Laba atau Keuntungan (profit); Dalam akuntansi, keuntungan berarti selisih antara pendapatan operasional dan biaya operasional. Ribh ‘Adiy; Laba Normal/Wajar; Jumlah laba yang tidak terlalu tinggi, tetapi juga tidak terlalu rendah (normal profit). Ribh as-Sahm; Keuntungan Saham; Distribusi keuntungan kepada pemegang saham (dividend). Ribh at-Tijari; Laba Dagang; Keuntungan dari perniagaan (profit from trade). Rights; Hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten. Rikaz; Harta karun. Risiko Likuiditas–Mitigasi; Mitigasi pada Risiko Likuiditas meliputi: (1) Diversifikasi terhadap sumber pendanaan; (2) Tersedianya hubungan dengan sumber/kelompok pendanaan; (3) Pemeliharaan terhadap tingkat/level likuiditas (cash, money at call, marketabe securities); (4) Arranging standby facilities; (5) Skema Asuransi pendanaan kontrol atas kesesuaian maturity asets dan liabilities. Risiko Operasional–Penyebab; Risiko Operasional timbul akibat tidak berfungsinya: (1) Proses Internal: Pelanggaran prosedur dan ketentuan, pelanggaran kontrol (proses review produk baru, berkaitan dengan desain dan implementasi produk baru, kontrol terhadap pelaksanaan produk jasa yang sudah ada; (2) Kesalahan manusia: Hubungan antarpegawai (Diskriminasi, pelecehan seksual), kesalahan pegawai, penyimpangan pegawai, tidak terpenuhinya jumlah pegawai; (3) Kegagalan Sistem: Kegagalan hardware, kegagalan software, konfigurasi lemah (tanpa perlindungan virus), komunikasi (saluran telepon tidak berfungsi, kapasitas jaringan tidak mendukung); (4) Problem Eksternal: Kejahatan eksternal (pencurian,

www.facebook.com/indonesiapustaka

735

penipuan, pemalsuan), Bencana faktor alam (gempa Bumi, banjir, topan, tsunami) Faktor manusia (perang, terorisme, perampokan), penerobasan sistem teknologi (hacker, penembusan user id). Risiko Sendiri; Sejumlah nilai tertentu yang menjadi tanggung jawab tertanggung dalam setiap kejadian klaim. Riqah; Yaitu uang dirham yang dicetak dari perak. Dalam sebuah hadis dikatakan: (Dalam uang dirham perak dikenakan zakat sebanyak seperempat puluh). (HR. Bukhari). Riset Pemasaran; Proses mengumpulkan, mencatat, menganalisis data tentang potensi pasar, produk, atau jasa perbankan (marketing research). Risiko; Tingkat kemungkinan terjadinya kerugian yang harus ditanggung dalam pemberian kredit, penanaman Investasi, atau transaksi lain yang dapat berbentuk harta, kehilangan keuntungan, atau kemampuan ekonomis, antara lain karena adanya perubahan suku bunga, kebijakan pemerintah, dan kegagalan usaha (risk). Risiko Bisnis; Risiko yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan bisnis (business risk). Risiko Dasar; Risiko yang timbul karena terjadinya kegagalan pengelolaan antara sumber dana dan penanamannya; misalnya, dari segi jangka waktu, sumber dana jangka pendek digunakan untuk membiayai kredit jangka panjang (basis risk). Risiko Ekuitas; Risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi Trading Book yang disebabkan oleh perubahan harga saham. Risiko Fluktuasi Pendapatan Bisnis yang Dibiayai; Bank menetapkan pemberian pembiayaan musyarakah dan mudharabah hanya dapat dilakukan atas dasar kontrak kerja/pesanan untuk memberikan tingkat prediksi pendapatan yang relatif akurat (highly predictable income), dengan mempertimbangkan: (a) Kemampuan dan kredibilitas pemberi kontrak kerja untuk membayar nilai kontrak; (b) Kemampuan dan kredibilitas nasabah untuk melaksanakan kontrak. Risiko Harga (Price Risk); Risiko yang timbul sebagai akibat ketidakpastian dalam perubahan harga suatu aset, misalnya pendapatan yang kurang menguntungkan dan sekuritas yang berpendapatan tetap akibat perubahan tingkat suku bunga (price risk). Risiko Harga pada Bank Syariah; Adalah kemungkinan kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan. Untuk perbankan syariah, di samping risiko harga atas instrumen keuangan yang masih sangat terbatas (Obligasi Syariah, Reksadana Syariah dan Saham Syariah), juga terkait risiko harga komoditas baik dalam transaksi ijarah, murabahah, salam, istishna’ maupun Ijarah Mutahiyah bit Tamlik (IMBT). Risiko tersebut terjadi bila harga barang yang dibeli/dipesan turun, sehingga nasabah tidak berminat untuk membeli, meskipun pada awalnya telah setuju untuk membeli. Sebaliknya bila harga naik, secara tidak langsung bank akan terkena risiko tingkat bunga. Selain itu, dengan dimungkinkannya bank syariah untuk memiliki stock barang dagangan, Reksadana syariah sangat rentan terhadap risiko turun-naiknya harga barang.

www.facebook.com/indonesiapustaka

736

Risiko Hukum & Kepatuhan–Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan Sistem Informasi; (1) Mengidentifikasi risiko hukum yang melekat pada aktivitas fungsional perkreditan, treasury dan investasi, operasional dan jasa, jasa pembiayaan perdagangan, teknologi sistem informasi dan MIS, dan pengelolaan SDM. (2) Mencatat dan menatausahakan setiap events yang terkait dengan risiko hukum. (3) Dalam proses pengukuran risiko hukum ini, Bank dapat mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. (4) Memantau risiko hukum secara berkala. (5) Menyediakan laporan eksposur risiko hukum secara lengkap, akurat dan tepat waktu. Risiko Hukum & Kepatuhan–Kebijakan Prosedur & Penetapan Limit; (1) Memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian risiko hukum secara tertulis. (2) Mengomunikasikan prosedur yang ada kepada karyawan sehingga dapat diterapkan secara efektif. (3) Memiliki dan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru. (4) Memiliki satuan kerja sebagai ”legal watch” untuk menganalisis dan memberi advis hukum kepada karyawan. (5) Seluruh satuan kerja yang secara bersamaan menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan terhadap risiko hukum. (6) Memiliki kode etik untuk meningkatkan kepatuhan. (7) Menerapkan sanksi secara konsisten. (8) Melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan dan prosedur pengendalian risiko hukum secara berkala. Risiko Hukum & Kepatuhan–Keunikan Syariah; Bank syariah tidak hanya harus patuh pada sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi juga harus patuh terhadap prinsip syariah. Risiko Hukum & Kepatuhan–Pengawasan Komisaris dan Direksi; (1) Memahami risiko hukum yang melekat pada aktivitas fungsional. (2) Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko hukum yang melekat pada produk dan aktivitas baru. (3) Memastikan bahwa Bank memiliki kebijakan untuk menghitung dampak risiko hukum terhadap permodalan Bank. (4) Mengembangkan budaya kepatuhan dan kepedulian terhadap risiko hukum kepada seluruh pegawai. (5) Melibatkan karyawan untuk mengomunikasikan permasalahan risiko hukum dengan bagian hukum agar permasalahan dapat dicegah dan dikendalikan. Risiko Hukum & Kepatuhan–Pengendalian Risiko; (1) Melakukan review secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian/agreement antara bank dan pihak lain. (2) Bila bank menerbitkan garansi, bank harus didukung oleh efektivitas dan enforceability dokumen hukum. (3) Meningkatkan pengendalian risiko hukum. Risiko Hukum (Legal Risk); Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti: adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundangundangan yang mendukung atau kelemahan perikatan (perjanjian) seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Dalam kaitan dengan risiko hukum ini, hal-hal yang harus diperhatikan adalah: (i) Keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis; (ii) Keharusan

www.facebook.com/indonesiapustaka

737

melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru; (iii) Keharusan memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai “legal watch”, tidak saja terhadap hukum positif tetapi juga terhadap fatwa DSN dan ketentuan-ketentuan lainnya berdasarkan prinsip syariah; (iv) Keharusan menilai dampak perubahan ketentuan/peraturan terhadap risiko hukum; (v) Keharusan untuk menerapkan sanksi secara konsisten; (vi) Keharusan untuk melakukan kajian secara berkala terhadap akad, kontrak dan perjanjian-perjanjian Bank dengan pihak lain dalam hal efektivitas dan enforceability. Risiko Hukum Bank Syariah; Risiko Hukum bank syariah meliputi (1) Kepastian Hukum atas Pengertian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah; (2) Perbedaan Tempat Penyelesaian Perselisihan dalam Perjanjian Pembiayaan antara Bank dan Nasabah; (3) Aspek hukum perlakuan akuntansi; (4) Kedudukan Fatwa dalam Hukum Positif. Risiko Kepatuhan (Compliance Risk); 1. Adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal, seperti: (i) Ketentuan Giro Wajib Minimum, Net Open Position, NonPerforming Financing dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan. (ii) Ketentuan dalam penyediaan produk; (iii) Ketentuan dalam pemberian pembiayaan; (iv) Ketentuan dalam pelaporan baik laporan internal, laporan kepada Bank Indonesia maupun laporan kepada pihak ketiga lainnya; (v) Ketentuan Perpajakan; (vi) Ketentuan dalam akad dan kontrak; (vii) Fatwa Dewan Syariah Nasional; 2. Adalah risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pada praktiknya, risiko kepatuhan terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit terkait dengan ketentuan Kewajiban Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif, Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BPMK), ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN), risiko strategic terkait dengan ketentuan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Bank, dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu. Risiko Kepemilikan; Risiko yang dapat timbul sebagai akibat kegagalan pemilik yang bertindak sebagai pengurus bank (ownership risk). Risiko Komoditas; Risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi Trading Book dan Banking Book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Risiko Kredit; Risiko yang timbul dalam hal debitur gagal memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pokok ataupun margin/bunga sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan/kredit; di samping risiko suku bunga, risiko pembiayaan/kredit merupakan satah satu risiko utama dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan/kredit bank (credit risk). Risiko Kredit–Pengelolaan Risiko; Pengelolaan atas Risiko Kredit bisa dilakukan pada: (1) Collateral; (2) Pricing (higher margin for Higher risk); (3) Diversification (Wide geographical and industrial speed); (4) Client Credit Rating.

www.facebook.com/indonesiapustaka

738

Risiko Kredit–Penyebab; Ada beberapa penyebab Risiko Kredit, yaitu (1) Risiko yang timbul akibat kegagalan (default) dari pihak lain (nasabah/debitur/mudharib dalam memenuhi kewajibannya. (2) Risiko Kredit dapat terjadi pada aktivitas: Pembiayaan, Treasuri dan Investasi, pembiayaan dan perdagangan; (3) Kegagalan client untuk membayar kembali murabahah installment; (4) Kegagalan client untuk membayar (repayment scheduled) Ijarah; (5) Kegagalan client untuk membayar kembali (repayment scheduled) Istishna; (6) Kegagalan client untuk mengirimkan komoditi yang sudah dibeli (salam). Risiko Kurs; Risiko kerugian pada saat terjadinya apresiasi (kenaikan) atau depresiasi (penurunan) mata uang asing yang disebabkan oleh adanya posisi transaksi yang masih terbuka (open position) (exchange risk). Risiko Likuiditas; Risiko bank tidak memiliki uang tunai atau aktiva jangka pendek yang dapat diuangkan segera dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan deposan atau debitur; risiko ini terjadi sebagai akibat kegagalan pengelolaan antara sumber dana dan penanaman dana (mismatch) atau kekurangan likuiditas/ dana (shortage) yang mengakibatkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya pada waktu yang telah ditetapkan (liquidity risk). Peristiwa risiko likuiditas antara lain: (1) Tingkat saat dibutuhkan penambahan dana dengan biaya tinggi dan atau menjual aset dengan harga discount; (2) Ketidaksesuaian jatuh tempo (maturing mismatch) anntara eraning asets dan pendanaan. (3) Pinjaman jangka pendek (borrow short) dan pembiayaan jangka panjang (lend long) dengan spread yang lebar. (4) Kontrak mudharabah mengizinkan nasabah untuk menarik dananya setiap saat tanpa pemberitahuan. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk); Adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Sebagaimana bank-bank pada umumnya, bank syariah juga menghadapi risiko likuiditas seperti: (a) Turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan, khususnya perbankan syariah. (b) Turunnya kepercayaan nasabah pada bank syariah yang bersangkutan; (c) Ketergantungan pada sekelompok deposan; (d) Dalam mudharabah kontrak, memungkinkan nasabah untuk menarik dananya kapan saja, tanpa pemberitahuan lebih dahulu. (e) Mismatching antara dana jangka pendek dengan pembiayaan jangka panjang; (f ) Keterbatasan instrumen keuangan untuk solusi likuiditas; (g) Bagi hasil antarbank kurang menarik, karena final settlement-nya harus menunggu selesainya perhitungan cash basis. Risiko Likuiditas–Identifikasi; Identifikasi risiko likuiditas: (a) Melakukan identifikasi dan analisis secara cermat, termasuk produk, transaksi, serta aktivitas fungsional yang mengandung risiko likuiditas. (b) Melakukan analisis kemungkinan dampak penerapan berbagai skenario yang berbeda atas posisi likuiditas. (c) Menerapkan berbagai skenario yang digunakan dalam kondisi normal dan krisis. (d) Dalam pembuatan skenario, digunakan asumsi kebutuhan likuiditas pada masamendatang, kemampuan Bank untuk memperoleh likuiditas di pasar uang.

www.facebook.com/indonesiapustaka

739

Risiko Likuiditas–Kebijakan Prosedur & Penetapan Limit; (1) Penyusunan kebijakan pengelolaan risiko likuiditas sesuai dengan misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, kemampuan sumber daya manusia, serta risk appetite bank. (2) Evaluasi dan pengkinian pengelolaan risiko secara periodik serta kebijakan yang jelas mengenai tanggungjawab pendanaan, pelaporan dan pricing likuiditas. (3) Kebijakan likuiditas dan pendanaan harus menugaskan dan memberikan kewenangan kepada satuan kerja tertentu untuk menentukan pasar, instrumen, serta transaksi dengan eligible couterparty. (4) Mengomunikasikan dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko likuiditas yang telah disetujui. (5) Penetapan limit dan implementasi secara konsisten. (6) Review dan penyesuaian terhadap penetapan limit bila terdapat perubahan kondisi pasar secara signifikan. (7) Mendokumentasikan kebijakan, prosedur, dan proses penetapan limit secara tertulis dan lengkap. Risiko Likuiditas–Keunikan Bank Syariah; Bank syariah hanya mempunyai beberapa instrument likuiditas, yaitu: SWBI dan PUAS. Risiko Likuiditas–Pemantauan; Pemantauan risiko likuiditas: (a) Menilai stabilitas dan trend simpanan dana masyarakat serta menyusun worst case scenario; (b) Mengumpulkan data dan memantau posisi likuiditas secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dan periode lainnya) serta potensi kerugian yang disebabkan risiko likuiditas. (c) Melakukan review secara berkala terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko likuiditas serta kaitannya dengan kerugian yang dapat ditimbulkan. (d) Menyusun laporan kerugian yang disebabkan faktor risiko likuiditas dan disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko dan Direksi Untuk keperluan. Risiko Likuiditas–Pengawasan Komisaris dan Direksi; (1) Memahami risiko likuiditas dan melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi secara berkala. (2) Mempertimbangkan toleransi risiko dan dampaknya terhadap permodalan, (3) Menjabarkan dan Mengomunikasikan kebijakan dan strategi ke seluruh satuan kerja terkait serta mengevaluasinya. (4) Memastikan penempatan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya pada aktivitas fungsional treasury dan investasi. (5) Mengukur posisi likuiditas. Risiko Likuiditas–Pengendalian; (1) Mempunyai rencana pendanaan darurat (contingency funding plan) untuk menghindari terjadinya kesulitan (short fall) likuiditas. (2) Melakukan uji coba contingency funding plan secara berkala. (3) Melakukan kaji ulang terhadap strategi, memelihara hubungan dengan nasabah, diversifikasi simpanan, dan kemampuan Bank untuk menjual aset likuid, serta harus mengetahui jumlah dana yang akan diterima dari pasar. Risiko Likuiditas–Pengukuran; Pengukuran risiko likuiditas: (a) Pengukuran risiko likuiditas meliputi struktur dana, expected cash flow, akses pasar, aset marketability. (b) Perhitungan likuiditas dapat dilakukan dengan cara menyusun maturity profile (maturity ladder) untuk setiap jenis skenario. (c) Apabila perkiraan cash flow dilakukan berdasarkan suatu estimasi data statistik, akurasi estimasi tersebut harus dinilai kembali secara berkala.

www.facebook.com/indonesiapustaka

740

Risiko Likuiditas–Sistem Informasi; Sistem informasi manajemen risiko likuiditas: (a) Menyediakan informasi dan laporan yang akurat dan tepat waktu mengenai kondisi likuiditas, maturity profile, dan projected cash flow. (b) Memenuhi kewajiban pelaporan kepada Bank Indonesia termasuk kewajiban Bank untuk memenuhi laporan khusus. (c) Melakukan analisis terhadap laporan yang dihasilkan dan menyampaikan hasil analisis tersebut secara berkala sesuai kebutuhan Bank kepada Direksi, komite manajemen risiko, satuan kerja audit intern, dan satuan kerja treasury. (d) Mengatasi kelemahan proses capturing secara otomasi dengan cara proses komunikasi intern yang memadai dan tepat waktu dengan satuan kerja treasury. (e) Pengujian kembali hasil sistem informasi secara berkala. Risiko Likuiditas Pasar; Ketidakmampuan melakukan offsetting posisi tertentu dengan harga pasar akibat kondisi likuiditas pasar yang mengalami gangguan. Risiko Likuiditas Pendanaan; Risiko yang timbul karena Bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Risiko Modal; Risiko yang muncul akibat penurunan kualitas aset, karena adanya kredit macet, yang memaksa bank untuk menerbitkan saham baru dan/atau penambahan setoran modal oleh pemilik, atau mencari investor baru untuk memperbaiki kondisi permodalannya sehingga sesuai dengan ketentuan permodalan (capital risk). Risiko Moral; Dalam meminjamkan uang, ada bagian risiko yang bergantung pada integritas atau kejujuran dan debitur atau calon debitur; untuk kredit tanpa agunan, risiko moral merupakan hal yang terpenting dari seluruh elemen kredit; dalam menilai risiko moral yang terlibat pada pengisian formulir aplikasi untuk meminjam kredit, orang harus menyelidiki beberapa hal, di antaranya, yaitu reputasi kejujuran, stabilitas emosi, ketelitian, dan etika standar usaha (moral risk). Risiko Negara; Risiko yang timbul karena perubahan ekonomi atau politik suatu negara yang berdampak pada negara lain yang akan berhubungan dengan negara tersebut; misalnya, kekurangan cadangan devisa suatu negara akan menyebabkan keterlambatan pembayaran pinjaman kepada bank kreditur di negara lain (country risk). Risiko Nilai Tukar (Foreign Exchange Risk); 1. Risiko kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang termasuk perubahan harga emas dari posisi Bank dalam Banking Book; 2. Risiko kerugian akibat pergerakan yang berlawanan dari nilai tukar pada saat Bank memiliki posisi terbuka. Risiko nilai tukar yang dihadapi oleh bank syariah tidak sebesar pada bank konvesional karena pada bank syariah transaksi valuta asing yang dilakukan harus terdapat underlying transaction yang menyertainya. Risiko nilai tukar meningkat apabila: (1) Bank mengambil posisi dengan jumlah besar dalam valuta asing; (2) Pasar menjadi lebih fluktuative (Volatile). Pengelolaan risiko Nilai Tukar dilakukan dengan (a) Setting limit untuk posisi valuta asing; (b) Menggunakan teknik Hedging (hedge by other transaction). Risiko Operasional (Operational Risk); Adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang memengaruhi operasional

www.facebook.com/indonesiapustaka

741

bank. Ada tiga faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko ini, yaitu (a) Infrastruktur, seperti Teknologi, Kebijakan, Lingkungan, Pengamanan, Perselisihan dan sebagainya, (b) Proses, dan (c) Sumber daya. Risiko ini mencakup lima hal, yaitu risiko reputasi (reputation risk), risiko kepatuhan (compliance risk), risiko transaksi (transactional risk), risiko strategis (strategic risk), dan risiko hukum (legal risk). Risiko operasional merupakan risiko bank tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara normal karena adanya bencana alam, kebakaran atau sebab-sebab lainnya, misalnya penyusup (hacker) yang berhasil menyusup ke dalam pusat data bank dan mengacaukan data; risiko ini juga mungkin terjadi karena adanya kesalahan dan penyalahgunaan wewenang (penyelewengan), ketidakpastian terhadap ketentuan atau kelemahan struktur pengendalian intern, dan prosedur yang tidak memadai, ataupun karena adanya gangguan pada sistem informasi manajemen, komunikasi, dan sistem pernbayaran bank (operational risk). Risiko Operasional juga diartikan sebagai risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Bank. Yang dapat memengaruhi operasional bank dan merugikan adalah yang melekat pada setiap aktivitas fungsional: (1) Pembiayaan; (2) Operasional & jasa; (3) Pendanaan & instrumen utang; (4) Teknologi & Sistem Informasi; (5) Treasury & investasi; (6) Pembiayaan perdagangan; (7) Sumber Daya Insani; (8) Aktivitas umum. Risiko Operasional–Identifikasi risiko operasional; (a) Melakukan identifikasi dan analisis faktor penyebab timbulnya risiko operasional. (b) Memiliki prosedur penilaian yang memadai terhadap risiko operasional. (c) Mengembangkan database tentang jenis kerugian yang ditimbulkan oleh risiko operasional. Risiko Operasional–Kebijakan Prosedur & Penetapan Limit; (1) Memiliki kebijakan pengelolaan risiko operasional. (2) Menetapkan dan menerapkan prosedur penilaian risiko operasional dan memantaunya secara berkala. (3) Menetapkan limit (cadangan) risiko operasional. (4) Dokumentasi kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko operasional secara tertulis dan lengkap. (5) Memiliki prosedur pengukuran eksposur risiko penyelesaian transaksi. (6) Melakukan penilaian terdapat tahapan proses penyelesaian transaksi. (7) Menyusun prosedur pemantauan penyelesaian transaksi. (8) Melakukan konfirmasi transaksi secara tepat waktu sesuai prosedur dan melakukan pemantauan secara konsisten. (9) Memastikan penggunaan metode akuntansi sesuai standar akuntasi yang berlaku. (10) Memelihara data akuntansi dan rincian aset pihak ketiga yang dititipkan (kustodian). (11) Memperoleh informasi yang memadai tentang keaslian aset yang dititipkan sehingga tidak ada masalah hukum. (12) Melakukan pengecekan berkala antara aset yang dititipkan dengan perjanjian/kontraknya; (13) Menetapkan KYC; (14) Memiliki dan menerapkan kebijakan tentang tanggung jawab, kewenangan dan akses pengawai/karyawan terhadap sistem informasi tertentu. Risiko Operasional–Keunikan Bank Syariah; Bersumber pada sistem yang dibangun tidak sesuai dengan prinsip syariah. Contoh: Sistem IT yang belum dapat mengakomodir perhitungan bagi hasil pembiayaan. Risiko Operasional–Pemantauan Risiko Operasional; (a) Melakukan pemantau risiko

www.facebook.com/indonesiapustaka

742

operasional secara berkelanjutan. (b) Melakukan review secara berkala terhadap faktor penyebab timbulnya risiko. (c) Menyusun laporan tentang kerugian dari risiko operasional dan hasil review. Risiko Operasional–Pengawasan Komisaris dan Direksi; Yaitu (1) Memahami risiko operasional dan melakukan persetujuan dan evaluasi kebijakan dan strategi secara periodik. (2) Mempertimbangkan dampak dari kebijakan dan strategi terhadap permodalan. (3) Menjabarkan dan Mengomunikasikan kebijakan dan strategi ke seluruh satuan kerja terkait serta mengevaluasinya. (4) Mengidentifikasi dan mengelola risiko pada produk dan aktivitas baru serta memastikan bahwa telah melalui proses pengendalian risiko yang memadai. (5) Memastikan penempatan dan peningkatan kompetensi serta integritas SDM yang memadai. Risiko Operasional–Pengendalian Risiko; (1) Memiliki kebijakan, prosedur, dan proses mengendalikan atau memitigasi risiko operasional. (2) Mengembangkan pengamanan proses teknologi informasi. (3) Memiliki support system yang mencakup identifikasi error secara dini; pemrosesan dan penyelesaian seluruh transaksi secara efisien, akurat dan tepat waktu; kerahasiaaan, kebenaran serta keamanan transaksi. (4) Menindaklanjuti hasil audit intern dan ekstern. (5) Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, contingency plan, dan praktik operasional lainnya. Risiko Operasional–Pengukuran Risiko Operasional; (a) Menilai parameter yang memengaruhi eksposur risiko operasional. (b) Mengumpulkan data risiko operasional. (c) Memiliki metode pengurukuran risiko operasional yang tepat, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, dan infrastruktur yang memadai. (d) Mencatat dan menatausahakan setiap event termasuk potensi kerugian yang diakibatkannya. Risiko Operasional–Perhitungan; Ada 3 macam alternatif perhitungan pada Risiko Operasional yaitu: (1) Basic Indicator Approach: Pencadangan modal untuk risiko operasional dihitung berdasarkan persentase “gross income”. Jumlah modal yang dialokasikan kurang lebih ekuivalen dengan 20% dari total modal. Rumus: Operational Risk Capital (ORC) = X% x Gross Income = Approx 20% x Total Modal. (1) Standardized Approach: Besarnya risiko berdasarkan aktivitas bank bersangkutan yang dikelompokkan menurut lini bisnisnya. Masing-masing lini ditetapkan capital factors (disebut: “beta factor”) yang berbeda (tergantung regulator). Beta factor merupakan estimasi kasar tingkat risiko dari masing-masing lini bisnis. Indikator nilai risiko operasional ditetapkan berbeda-beda untuk tiap lini bisnis. Rumus: Operational Risk Capital (ORC) = Beta Factor x Exposure Indicator; (3) Internal Measurement Approach: Besarnya risiko operasional: Operational Risk Capital (ORC) = EL x Gamma Factor dengan formula EL = EI x PE x LGE; EL (Exposure Loss): Kerugian karena Exposur per lini bisnis. Gamma Factor: Faktor risiko yang ditentukan oleh regulator untuk tiap jenis lini bisnis. EI (Exposure Indicator): Indikator risiko yang digunakan seperti dalam Standardized Approach. PE (Probability of Loss Event): Probability terjadinya satu risiko yang dihitung berdasarkan loss event data based (data historis). LGE (Loss Given that Event): Maksimum kerugian yang mungkin terjadi bila suatu risiko operasional terjadi (berdasarkan data historis).

www.facebook.com/indonesiapustaka

743

Risiko Pasar (Market Risk); 1. Adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (Adverse Movement) berupa Suku Bunga dan Nilai Tukar. Risiko Pasar ini mencakup empat hal, yaitu risiko tingkat suku bunga (interest rate risk), risiko pertukaran mata uang (foreign exchange risk), risiko harga (price risk), dan risiko likuiditas (liquidity risk). 2. Risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. 3. Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dan portofolio Bank yang dapat merugikan Bank (adverse movement). Risiko Pasar–Identifikasi Risiko Tingkat Margin; Identifikasi dilakukan atas seluruh elemen dalam aset, transaksi keuangan dan instrumen keuangan lainnya pada aktivitas fungsional bisnis dan aktivitas Bank secara umum. Risiko Pasar–Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit; Kebijakan dan prosedur atas risiko ini harus komprehensif dan tertulis sehingga potensi risiko yang mungkin terjadi dapat dikelola dengan baik. Kebijakan meliputi parameter yang digunakan untuk mengetahui tingkat toleransi bank atas risiko tingkat margin. Risiko Pasar–Keunikan Bank Syariah; Dalam menghadapi risiko pasar (nilai tukar) bank syariah tidak dapat melakukan transaksi SWAP dan Forward, namun dapat melalui transaksi spot. Untuk Risiko Tingkat suku bunga (dalam hal ini Margin), bank syariah menghadapi risiko: (1) uncompetitive expected return to the third party fund; (2) Indirect Competitor Market Rate (tingkat suku bunga bank konvensional) Risiko Pasar–Pemantauan Risiko; Proses pemantauan meliputi proses evaluasi dan kalkulasi seluruh transaksi sehingga risiko dapat dipantau setiap saat. Pemantauan juga dilakukan untuk memastikan kepatuhan atas limit risiko yang telah ditetapkan. Risiko Pasar–Pengawasan Komisaris dan Direksi; (1) Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan berkala (minimal tahunan) mengenai strategi dan kebijakan eksposur risiko atas margin. (2) Direksi bertanggung jawab atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko margin dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan untuk memonitor dan mengendalikan risiko tersebut. Risiko Pasar–Pengendalian Risiko; Pengendalian risiko pasar bertujuan untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko pasar beserta kebijakan/ prosedur untuk menangani permasalahan yang mungkin timbul sehingga risiko pasar yang dialami oleh bank syariah tetap membuat bank syariah dapat bersaing dengan bank konvensional. Risiko Pasar–Pengukuran Risiko; Untuk mengukur jenis risiko ini bank menggunakan metode marked to market serta dalam melakukan penilaian eksposur risiko, bank melakukan pengukuran beberapa parameter seperti potential loss, tingkat volatilitas margin. Risiko Pasar–Sistem Informasi Manajemen Risiko Margin; Sistem informasi yang ada diharapkan dapat memantau perubahan tingkat margin secara harian. Selain itu dengan adanya sistem informasi manajemen tersebut Divisi Manajemen Risiko pada Bank dapat membuat dan mendistribusikan laporan secara akurat dan tepat

www.facebook.com/indonesiapustaka

744

waktu kepada divisi lain yang terkait serta melakukan kajian secara berkala atas kecenderungan yang terjadi kepada Komite Manajemen Risiko dan Direksi sebagai bahan evaluasi atas kebijakan Exposure limit risiko. Risiko Pembiayaan–Identifikasi (Definisi); Identifikasi Risiko Pembiayaan atau credit risk identification adalah subproses awal dalam manajemen risiko pembiayaan. Jenis pertanyaan yang mendasar dalam subproses ini adalah: (1) Faktor-faktor apa yang memengaruhi timbulnya risiko pembiayaan. (2) Apa konsekuensi dari memburuknya faktor-faktor dimaksud. Risiko pembiayaan ini timbul sejak pembiayaan diberikan sampai dengan settlement, dan pada level individual maupun pada level portofolio. Risiko Pembiayaan–Identifikasi; Ada beberapa ketentuan dalam identifikasi Risiko Pembiayaan, yaitu: (1) Identifikasi risiko pada level individual dilakukan dengan melihat perubahan kualitas pembiayaan, credit rating, atau perubahan pada komponen-komponen dalam credit rating. (2) Individual risk faktor utama yang perlu diidentifikasi adalah: Kondisi bisnis, Manajemen, Keuangan, Jaminan; (3) Identifikasi risiko pada level portofolio dilakukan dengan melihat perubahan portofolio atas dasar rating atau perubahan VaR credit risk. Pada kebijakan risiko pembiayaan, ada beberapa ketentuan sebagai berikut: (1) Bank harus melakukan identifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada produk dan aktivitasnya; (2) Untuk jasa pembiayaan, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan nasabah dan kemampuan membayar tepat waktu serta jaminan dan agunan; (3) Untuk kegiatan treasury, penilaian risiko harus memperhatikan kondisi keuangan counterparty, rating, karakteristik instrumen, jenis dan transaksi dan kondisi likuiditas pasar. Risiko Pembiayaan–Jenis; Risiko pembiayaan pada bank syariah mencakup jenis risiko sebagai berikut: (1) Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis Natural Certainty Contracts (NCC), meliputi: a. Risiko Terkait Pembiayaan Murabahah; b. Risiko Terkait Pembiayaan Ijarah; c. Risiko Terkait Pembiayaan Ijarah Mutahiyah Bit Tamlik (IMBT); d. Risiko Terkait Pembiayaan Salam dan Istishna’; (2) Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis Natural Uncertainty Contracts (NUC) yaitu dalam transaksi mudharabah dan musyarakah, meliputi: a. Risiko Fluktuasi Pendapatan Bisnis yang Dibiayai; b. Risiko Karakter. Risiko Pembiayaan–Kategori; Berikut adalah kategori risiko pembiayaan: (1) Counterparty Risk: Risiko yang disebabkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya. (2) Country/Political/Sovereign Risk: Risiko yang terkait dengan Kebijakan/Peraturan Pemerintah yang akan berdampak pada kedua belah pihak; (3) Settlement/Delivery Risk; Kegagalan dalam settlement (penyelesaian transaksi) yang akan mengakibatkan kerugian khususnya bagi bank. Risiko Pembiayaan–Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit; Kebijakan dan prosedur akan memuat kriteria, kebijakan seleksi, serta prosedur analisis atas pembiayaan yang akan disampaikan kepada nasabah. Penetapan limit risiko pembiayaan juga dicantumkan dalam Kebijakan dan Prosedur ini. Risiko Pembiayaan–Keunikan Bank Syariah; Risiko pembiayaan pada bank syariah

www.facebook.com/indonesiapustaka

745

melekat pada produk pembiayaan dengan akad yang berbeda-beda. Contoh risiko adalah sebagai berikut: (a) kegagalan pembayaran installment murabahah; (b) kegagalan penyerahan barang pada akad salam. Risiko Pembiayaan–Manajemen; Proses Manajemen Risiko Pembiayaan secara garis besar dilakukan guna mencapai tujuan pengendalian risiko. Proses Manajemen Risiko Pembiayaan meliputi: (1) Credit risk identification; (2) Credit risk measurenment; (3) Credit risk monitoring and reporting. Risiko Pembiayaan–Pemantauan Risiko Pembiayaan; Bank mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap nasabah dalam portofolionya. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan data yang akurat yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak komite dan Direksi untuk mengevaluasi kebijakan atas eksposur dan penetapan limit atas risiko pembiayaan ini. Risiko Pembiayaan–Pengawasan Komisaris dan Direksi; (1) Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan berkala (minimal tahunan) mengenai strategi dan kebijakan risiko pembiayaan; (2) Direksi bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan risiko pembiayaan serta mengembangkan prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pembiayaan. Risiko Pembiayaan–Pengendalian Risiko; Pengendalian risiko pembiayaan bertujuan untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko pembiayaan beserta kebijakan/prosedur untuk menangani permasalahan yang mungkin timbul sehingga risiko pembiayaan dapat dikelola dengan baik oleh Bank. Risiko Pembiayaan–Pengukuran Risiko Pembiayaan; (1) Untuk memastikan berjalannya proses pengukuran risiko, bank harus memiliki prosedur tertulis dengan tujuan sentralisasi Exposure pembiayaan. Selain itu pengukuran juga meliputi proses assessment terhadap setiap kategori tingkat risiko pembiayaan. Sistem pengukuran risiko yang ada meliputi antara lain karakteristik, maturity, jaminan, potensi default dan kemampuan bank menyerap potensi tersebut, sistem ini juga dilengkapi dengan alat/tools pengukuran. Risiko Pembiayaan–Sistem Informasi Manajemen Risiko Pembiayaan; Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas proses pengukuran risiko, dan menyediakan data dan laporan yang tepat dan akurat mengenai kondisi eksposur pembiayaannya. Risiko Pembiayaan Ijarah; Ijarah adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang yang disewakan. Risiko yang terkait dengan pembiayaan ijarah mencakup beberapa hal berikut: (1) Dalam hal barang yang disewakan adalah milik bank, timbul risiko tidak produktifnya aset ijarah karena tidak adanya nasabah. Hal ini merupakan business risk yang tidak dapat dihindari. (2) Dalam hal barang yang disewakan bukan milik bank, timbul risiko rusaknya barang oleh nasabah di luar pemakaian normal. Oleh karena itu, bank dapat menetapkan kovenan ganti rugi kerusakan barang yang tidak disebabkan oleh pemakaian normal. (3) Dalam hal jasa tenaga kerja yang disewa bank kemudian

www.facebook.com/indonesiapustaka

746

disewakan kepada nasabah, timbul risiko tidak perform-nya pemberi jasa. Oleh karena itu, bank dapat menetapkan kovenan bahwa risiko tersebut merupakan tanggung jawab nasabah karena pemberi jasa dipilih sendiri oleh nasabah. Risiko Pembiayaan Ijarah–Penyebab; Risiko yang timbul dan penyebab Risiko Pembiayaan Ijarah adalah (1) Jika barang milik bank, timbul risiko tidak produktifnya asst ijarah karena tidak adanya nasabah; (2) Jika barang bukan milik bank, timbul risiko rusaknya barang oleh nasabah karena pemakaian tidak normal; (3) Dalam hal jasa tenaga kerja yang disewakan bank kemudian disewakan kepada nasabah, timbul risiko tidak perform-nya pemberi jasa. Risiko Pembiayaan Ijarah–Penyelesaian; Penyelesaian pada Risiko Pembiayaan Ijarah adalah (1) Risiko yang timbul karena ketiadaan nasabah merupakan bussines risk yang tidak dapat dihindari; (2) Jika risiko timbul karena pemakaian di luar normal, Bank dapat menetapkan kovenan ganti rugi kerusakan barang yang tidak disebabkan oleh pemakaian normal; (3) Jika risiko yang timbul karena tidak perform-nya pemberi jasa, Bank dapat menetapkan kovenan bahwa risiko tersebut merupakan tanggung jawab nasabah karena pemberi jasa dipilih sendiri oleh nasabah. Risiko Pembiayaan Ijarah Muntahiyah bit Tamlik–Risiko dan Solusi; Risiko yang muncul: Ketidakmampuan nasabah membayar angsuran dalam jumlah besar di akhir periode; Penyebab: Jika pembayaran pada IMBT dilakukan dengan metode ballon payment (pembayaran angsuran dalam jumlah besar di akhir periode; Solusi: Memperpanjang jangka waktu sewa. Risiko Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah–Penilaian Risiko; Penilaian risiko ini meliputi: (1) Business risk (risiko bisnis yang dibiayai); (2) Shrinking risk (risiko berkurangnya nilai pembiayaan mudharabah/musharakah); (3) Character risk (risiko karakter buruk mudharib). Risiko Pembiayaan Murabahah–Risiko dan Solusi; Risiko yang muncul pada pembiayaan murabahah adalah: tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga; Solusi: (a) Kenaikan DCRM (Direct Competitor’s Market Rate); (b) Kenaikan ICRM (Indirect Competitor’s Market Rate); (c) Kenaikan ECRI (Expected Competitive Return for Investors). Secara umum, solusi pada Risiko Pembiayaan Murabahah bisa dilakukan dengan (1) Menetapkan jangka waktu maksimal pembiayaan dengan mempertimbangkan: (a) Tingkat (margin) keuntungan saat ini dan prediksi perubahan pada masamendatang yang berlaku di pasar perbankan syariah (DCMR) semakin cepat perubahan DCMR, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan; (b) Suku bunga kredit saat ini dan prediksi perubahannya pada masamendatang yang berlaku di pasar perbankan konvensional (ICMR). Semakin cepat perubahan ICRM, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan; (c) Ekspektasi bagi hasil kepada Dana Pihak Ketiga yang kompetitif di pasar perbankan syariah. Semakin besar perubahan ekspektasi tersebut diperkirakan akan terjadi semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan. Risiko Pembiayaan Salam & Istishna’–Risiko dan Solusi; Risiko yang muncul: (1) Risiko gagal-serah barang (non-deliverable risk); (2) Risiko jatuhnya harga barang

www.facebook.com/indonesiapustaka

747

(price-drop risk); Solusi: (1) Risiko gagal serah dapat diantisipasi bank dengan menetapkan kovenan rasio kolateral 220%, yaitu 100% lebih tinggi daripada rasio standar 120%; (2) Risiko jatuhnya harga barang diantisipasi dengan menetapkan bahwa jenis pembiayaan ini hanya dilakukan atas dasar kontrak/pesanan yang telah ditentukan harganya. Risiko Pembiayaan; Adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas bank, antara lain: pemberian, pembiayaan, treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan (trade finance) yang tercatat dalam banking book maupun trading book. Risiko Pembiayaan Syariah; Adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah membayar kembali kewajibannya kepada bank. Risiko ini bisa berupa: (1) Kegagalan nasabah untuk membayar angsuran dalam murabahah. (2) Kegagalan nasabah untuk membayar sewa dalam IMBT atau ijarah. (3) Kegagalan nasabah untuk membayar angsuran Istishna sesuai repayment schedule; (4) Kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya dalam pemberian fasilitas Bank Garansi; (5) Kegagalan supplier untuk menyerahkan barang dalam salam kontrak. Risiko Pendanaan Kembali; Risiko bank tidak dapat memberikan pendanaan kembali atas kewajiban yang sudah jatuh tempo sesuai dengan syarat dan bunga yang wajar; pada saat bank mencari dana ke pasar uang untuk membayar kewajibannya, bank menghadapi risiko mendapatkan dana dengan biaya yang tinggi atau bahkan tldak mendapatkan dana yang dibutuhkan sehingga bank tidak bisa melakukan investasi yang baru; biasanya, risiko pendanaan kembali berhubungan dengan pasar uang dan utang perusahaan, seperti surat-surat utang (refinance risk). Risiko Penyaluran Dana (Credit Risk); Risiko kerugian yang diderita bank akibat tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang dilakukan Bank. Risiko Penyerahan; Kemungkinan pembeli/penjual tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo dalam transaksi jual beli suatu instrumen atau vatuta asing sehubungan dengan adanya masalah pengiriman (delivery risk). Risiko Pertukaran Mata Uang (Foreign Exchange Risk); Adalah suatu konsekuensi sehubungan dengan pergerakan atau fluktuasi nilai tukar terhadap rugi laba bank. Meskipun aktivitas tresuri syariah tidak terpengaruh risiko kurs secara langsung karena adanya syarat tidak boleh melakukan transaksi yang bersifat spekulasi, namun Bank Syriah tidak akan dapat terlepas dari adanya posisi dalam valuta asing. Risiko kurs ini akan meningkat bila jumlah posisi yang diambil besar, baik posisi long maupun posisi short, dan fluktuasi pasar tinggi. Oleh karena itu, bank syariah perlu menetapkan exposure limit, transaction limit, currency limit, turnover limit, cut loss limit, intraday limit dan counterparty limit. Mengingat bank syariah tidak diperkenankan berspekulasi, dengan begitu transaksi seperti forward, margin trading, option dan swap tidak boleh dijalankan. Yang diperkenankan adalah untuk kebutuhan transaksi atau berjaga-jaga (simpanan) dan transaksi yang dilaksanakan

www.facebook.com/indonesiapustaka

748

harus tunai atau spot. Termasuk tunai di sini adalah pembayaran dengan cek, pemindahbukuan, transfer dan sarana pembayaran tunai lainnya. Risiko Piutang Tak Tertagih; Risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) memenuhi kewajibannya. Risiko Politik; Risiko kesulitan membayar kewajiban oteh negara peminjam dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebagai akibat terganggunya stabititas politik negara tersebut (political risk sovereign risk). Risiko Reinvestasi; Risiko yang terjadi sebagai akibat dari fluktuasi harga dan suku bunga pasar yang berlawanan dengan yang diharapkan dalkam investasi ulang sehingga memengaruhi posisi neraca ataupun rekening administratif (reinvestment risk). Risiko Reputasi (Reputation Risk); Adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank. Hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap reputasi antara lain: Manajemen, Pemegang Saham, Pelayanan yang disediakan, Penerapan prinsip-prinsip syariah, Publikasi. Bila manajemen dalam pandangan para stakeholder dinilai baik, risiko reputasi menjadi rendah. Demikian juga bila perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang kuat, risiko reputasi juga rendah. Dalam hal pelayanan, bila pelayanan kurang baik, risiko reputasi menjadi tinggi. Dalam penerapan prinsip-prinsip syariah haruslah dilaksanakan secara konsekuen agar tidak timbul penilaian negatif terhadap penerapan sistem syariah tersebut yang dapat mengakibatkan timbulnya publikasi negatif sehingga akan menaikkan tingkat risiko reputasi. Alasan-alasan turunnya reputasi antara lain: Kesalahan manajemen, Melanggar peraturan, Melanggar fatwa DSN, Skandal keuangan, Kurang kompeten baik dalam pengelolaan maupun pelayanan, Integritas yang diragukan, Performance keuangan yang kurang baik. Risiko Reputasi–Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit; Bank harus mempunyai kebijakan dan prosedur tertulis yang memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah dan stakeholders lainnya dalam rangka mengendalikan risiko reputasi. Kebijakan tersebut harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama mengenai perlindungan konsumen. Kebijakan meliputi kebijakan komunikasi yang tepat dalam rangka menghadapi berita/publikasi yang bersifat negatif dan bentuk publikasi lainnya yang dapat merugikan bank. Selain ke pihak eksternal kebijakan ini juga harus dikomunikasikan kepada seluruh pegawai sehingga semua personel di bank memiliki tingkat awareness atas reputasi bank. Risiko Reputasi–Pengawasan Aktif Komisaris dan Direksi; Komisaris dan Direksi harus memahami risiko reputasi yang melekat pada aktivitas bank, terutama yang secara signifikan dapat memengaruhi kondisi keuangan dan permodalan Bank, serta melaksanakan persetujuan dan evaluasi kebijakan dalam rangka pengendalian risiko reputasi. Risiko Reputasi–Pengendalian Risiko; Proses pengendalian risiko reputasi ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan dan pengambilan tindakan yang tepat atas permasalahan yang berpotensi menimbulkan risiko reputasi.

www.facebook.com/indonesiapustaka

749

Risiko Reputasi–Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Sistem Informasi; (1) Proses identifikasi risiko reputasi dilakukan pada aktivitas fungsional bank untuk kemudian diadministrasikan sebagai data yang akan diolah secara statistik untuk melakukan proyeksi kerugian atas munculnya risiko reputasi pada aktivitas fungsional tersebut. (2) Risiko Reputasi diukur dengan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif. (3) Proses pemantauan atas risiko ini dilakukan secara perodik sehingga dengan sistem informasi yang ada bank dapat memperoleh data yang tepat dan akurat sebagai bahan evaluasi dan masukan kepada direksi dalam menetapkan kebijakan atas risiko ini. Risiko Sendiri; Bagian dari risiko kerugian yang menimpa suatu objek asuransi yang telah ditutup pertanggungan/asuransinya pada suatu perusahaan asuransi kerugian yang harus ditanggung sendiri oleh tertanggung; ketentuannya telah dinyatakan dalam polis asuransi (own risk own retention). Risiko Sistem Pembayaran; Risiko yang dapat terjadi sebagai akibat kegagalan satu bank besar untuk menepati kesanggupan pembayaran dalam jumlah besar yang kemudian mengakibatkan kegagalan serupa bagi bank lainnya (payment system risk). Risiko Strategis (Strategic Risk); 1. Adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi/tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten. Indikasi dalam risiko strategi ini dapat dilihat dari kegagalan dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan, baik target keuangan maupun nonkeuangan. 2. Adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal. Risiko Strategis–Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit; Kebijakan dan prosedur dalam risiko strategis dituangkan dalam rencana strategis perusahaan (corporate plan) dan rencana bisnis (business plan). Prosedur atas risiko ini bertujuan untuk mengukur kemajuan dan realisasi yang dicapai yang ditetapkan dalam corporate plan dan business plan. Rencana strategis ini harus dikomunikasikan kepada seluruh jajaran yang ada dalam organisasi. Risiko Strategis–Pengawasan Aktif Komisaris dan Direksi; Komisaris dan Direksi harus memahami risiko strategis yang melekat pada aktivitas tertentu Bank, terutama secara signifikan dapat memengaruhi kondisi keuangan dan permodalan Bank, dan melaksanakan persetujuan dan evaluasi kebijakan dalam rangka pengendalian risiko strategis. Direksi harus memantau setiap kondisi yang ada yang berpotensi memengaruhi strategi bank. Risiko Strategis–Pengendalian Risiko; Pelaksanaan proses pengendalian keuangan bertujuan untuk memantau kemajuan realisasi yang dicapai dibandingkan dengan target yang akan dicapai dan memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi.

www.facebook.com/indonesiapustaka

750

Risiko Strategis–Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Sistem Informasi; (1) Mengidentifikasi risiko strategis yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu seperti perkreditan (penyediaaan dana), treasury dan investasi serta operasional dan jasa. (2) Hasil dari proses identifikasi diadministrasikan terutama pada sisi kinerja sebagai akibat tidak terealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan terutama yang signifikan terhadap permodalan bank. Proses pengukuran dapat menggunakan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif; (3) Pemantauan dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian pada masalalu dengan sistem informasi yang ada manajemen dapat menyediakan laporan eksposur risiko strategic secara lengkap, akurat dan tepat waktu dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Direksi. Risiko Suku Bunga; 1. Risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi Trading Book yang disebabkan oleh perubahan suku bunga; 2. Risiko penurunan nilai pendapatan bunga (misalnya bunga pinjaman bank) akibat perubahan tingkat suku bunga pasar (interest rate risk). Risiko Suku Bunga–Korelasi dengan Bank Syariah; Bank syariah tidak berhadapan dengan risiko suku bunga, tetapi berhadapan dengan pricing risk atau dikenal dengan Direct Competitor Market Rate (DCMR). Bank syariah juga berhadapan dengan Indirect Competitor Market Rate (ICMR) suku bunga konvensional. Pricing pada perbankan syariah berhubungan dengan risiko suku bunga. Profit murabahah tidak dapat ditingkatkan seiring dengan meningkatnya suku bunga: (1) Harga komoditi (salam) ditetapkan dan dibayar di muka pada saat kontrak/akad ditandatangani; (2) Ijarah ditetapkan diawal tetapi dapat dinegoisasikan kembali pada kemudian hari jika kondisi ini telah ditetapkan sebelumnya dalam kontrak/ akad; (3) Rasio bagi hasil (mudharabah & musyarakah) ditetapkan di awal, namun dapat dinegoisasikan kembali dikemudian hari jika nasabah (counterparty) setuju; (4) Pricing bank konvensional akan memengaruhi pricing di perbankan syariah. Risiko Suku Bunga–Penyebab; Alasan timbulnya risiko suku bunga: (1) Ketidaksesuaian (mismatch) atau gap antara suku bunga dari aset dan kewajiban; (2) Peningkatan pada: (a) Ukuran dari mismatch; (b) Fluktuatif market rates; (3) Pengelolaan risiko bunga: (a) Membuat limit posisi untuk mismatch; (b) Hedging (financial future); (c) Pengelolaan dengan teknik statistik: Duration analysis, Simulation Models. Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis Natural Certainty Contracts (NCC); Adalah mengindentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis Natural Certainty Contracts, seperti murabahah, ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik, salam, dan istishna’. Penilaian risiko ini mencakup 2 (dua) aspek, yaitu: (1) Default Risk (risiko kebangkrutan), yakni risiko yang terjadi pada First Way Out. (2) Recovery Risk (risiko jaminan) yakni risiko yang terjadi pada Second Way Out. Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis Natural Uncertainty Contracts (NUC); Adalah mengindentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga

www.facebook.com/indonesiapustaka

751

keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis Natural Uncertainty Contracts, seperti mudharabah dan musyarakah. Penilaian risiko ini mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu (a) Business Risk (risiko bisnis yang dibiayai), yakni risiko yang terjadi pada First Way Out. (b) Shrinking Risk (risiko berkurangnya nilai pembiayaan mudharabah/musyarakah), yakni risiko yang terjadi pada Second Way Out. (c) Character Risk (risiko karakter buruk mudharib), yakni risiko yang terjadi pada Third Way Out. Risiko Terkait Pembiayaan Ijarah; Risiko yang terkait dengan pembiayaan ijarah mencakup beberapa hal berikut: (a) Dalam hal barang yang disewakan adalah milik bank, timbul risiko tidak produktifnya aset ijarah karena tidak adanya nasabah. Hal ini merupakan business risk yang tidak dapat dihindari. (b) Dalam hal barang yang disewakan bukan milik bank, timbul risiko rusaknya barang oleh nasabah di luar pemakaian normal. Oleh karena itu, bank dapat menetapkan kovenan ganti rugi kerusakan barang yang tidak disebabkan oleh pemakaian normal. (c) Dalam hal jasa tenaga kerja yang disewa bank kemudian disewakan kepada nasabah, timbul risiko tidak perform-nya pemberi jasa. Oleh karena itu, bank dapat menetapkan kovenan bahwa risiko tersebut merupakan tanggung jawab nasabah karena pemberi jasa dipilih sendiri oleh nasabah. Risiko Terkait Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT); Risiko yang terkait dengan pembiayaan IMBT terjadi ketika pembayaran dilakukan dengan metode balloan payment, yakni pembayaran angsuran dalam jumlah besar di akhir periode. Dalam hal ini, timbul risiko ketidakmampuan nasabah untuk membayarnya. Risiko tersebut dapat diatasi dengan memperpanjang jangka waktu sewa (ijarah). Risiko Terkait Pembiayaan Korporasi; Kompleksitas dan volume pembiayaan korporasi menimbulkan risiko tambahan selain risiko yang terkait dengan produk. Oleh karena itu, analisisnya harus lebih komprehensif. Analisis tersebut meliputi: (a) Analisis sales cost, profits, asets and liabilities; (b) Analisis cash flow. Risiko Terkait Pembiayaan Murabahah; Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran atau maupun dalam bentuk lump sum (sekaligus). Dengan demikian, pemberian pembiayaan murabahah dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Risiko ini timbul karena: (a) Kenaikan DCRM (Direct Competitor’s Market Rate); (b) Kenaikan ICRM (Indirect Competitor’s Market Rate); (c) Kenaikan ECRI (Expected Competitive Return for Investors). Oleh karena itu, bank dapat menetapkan jangka waktu maksimal untuk pembiayaan murabahah dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini: (a) Tingkat (margin) keuntungan saat ini dan prediksi perubahannya pada masamendatang yang berlaku di pasar perbankan syariah (Direct Competitor’s Market Rate–DCRM). Semakin cepat perubahan DCRM diperkirakan akan terjadi, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan. (b) Suku bunga kredit saat ini dan prediksi perubahannya pada masamendatang yang berlaku di pasar perbankan konvensional (Indirect Competitor’s Market Rate– ICRM). Semakin cepat perubahan ICRM diperkirakan akan terjadi, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan. (c) Ekspektasi Bagi Hasil kepada Dana Pihak

www.facebook.com/indonesiapustaka

752

Ketiga yang kompetitif di pasar perbankan syariah (Expected Competitive Return for Investors - ECRI). Semakin besar perubahan ECRI diperkirakan akan terjadi, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan. Risiko Terkait Pembiayaan Salam dan Istishna’; Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pembiayaan salam dan istishna’ merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang secara tangguh. Dengan demikian, belum wujudnya barang yang menjadi objek pembiayaan menimbulkan dua risiko, yakni: (a) Risiko gagal-serah barang (non-deliverable risk). Risiko gagal-serah dapat diantisipasi bank dengan menetapkan kovenan rasio kolateral 220%, yaitu 100% lebih tinggi daripada rasio standar 120%. (b) Risiko jatuhnya harga barang (price-drop risk). Risiko jatuhnya harga barang diantisipasi dengan menetapkan bahwa jenis pembiayaan ini hanya dilakukan atas dasar kontrak/pesanan yang telah ditentukan harganya. Risiko Tingkat Suku Bunga (Interest Rate Risk); Adalah risiko yang timbul sebagai akibat dari fluktuasi tingkat bunga. Meskipun bank syariah tidak menetapkan tingkat bunga, baik dari sisi pendanaan maupun sisi pembiayaan, namun bank syariah tidak akan dapat terlepas dari risiko tingkat bunga. Hal ini disebabkan pasar yang dijangkau oleh bank syariah tidak hanya untuk nasabah-nasabah yang loyal penuh terhadap syariah. Oleh karena itu, bank syariah menghadapi hal yang semacam tingkat bunga berupa pricing risk yaitu: (a) Direct Competitor Market Rate (DCMR) yaitu tingkat bagi hasil dari bank-bank yang menjalankan usahanya dengan prinsip Syariah. (b) Indirect Competitor Market Rate (ICMR) yaitu tingkat bunga pada bank-bank konvensional. (c) Expected Competitive Return for Investor, yaitu hasil investasi yang kompetitif yang diharapkan oleh investor. Bila terjadi bagi hasil pendanaan syariah lebih kecil daripada tingkat bunga, nasabah dapat pindah ke bank konvensional, sebaliknya pada sisi financing. Apabila margin yang dikenakan lebih besar daripada tingkat bunga, nasabah dapat beralih ke bank konvensional. Risiko Transaksi (Transactional Risk); Adalah risiko yang disebabkan oleh permasalahan dalam pelayanan atau produk-produk yang disediakan. Penyebab timbulnya risiko ini antara lain adalah kekeliruan, kecurangan, kesempurnaan akad, kekeliruan dalam penetapan akad, kasus-kasus hukum, sistem teknologi dan informasi, dan pos-pos terbuka. Risiko yang Timbul dari Komitmen Kapital yang Berlebihan; Sebuah perusahaan mungkin saja mengambil komitmen kapital yang berlebihan dan menandatangani kontrak untuk pengeluaran berskala besar. Apabila tidak mampu untuk menghargai komitmennya, bank dapat dipaksa untuk dilikuidasi. Bank maupun para suplier pembiayaan perdagangan sering kali tidak mampu untuk mengontrol suatu pengeluaran yang berlebihan dari sebuah perusahaan. Namun demikian, bank dapat mencoba untuk memonitornya dengan melihat, misalnya, neraca perusahaan tersebut yang terakhir dipublikasikan, dengan komitmen pengeluaran kapital harus diungkap. Risiko yang Timbul dari Lemahnya Analisis Bank; Terdapat tiga macam risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank, yakni: (a) Analisis Pembiayaan yang Keliru; (b) Creative Accounting; (c) Karakter Nasabah.

www.facebook.com/indonesiapustaka

753

Risiko yang Timbul dari Perubahan Kondisi Bisnis Nasabah Setelah Pencairan Pembiayaan; Terdapat setidaknya tiga risiko yang dapat timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan, yaitu (a) Over Trading; (b) Adverse Trading; (c) Liquidity Run. Over Trading terjadi ketika nasabah mengembangkan volume bisnis yang besar dengan dukungan modal yang kecil (too much business volume with too little capital). Keadaan ini akan menimbulkan krisis cash flow. Adverse Trading terjadi ketika nasabah mengembangkan bisnisnya dengan mengambil kebijakan melakukan pengeluaran tetap (fixed costs) yang besar setiap tahunnya serta bermain di pasar yang tingkat volume penjualannya tidak stabil. Perusahaan yang mempunyai karakteristik seperti ini merupakan perusahaan yang secara potensial berada dalam posisi yang lemah serta berisiko tinggi. Liquidity Run terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan likuiditas karena kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang disebabkan oleh alasan yang tidak terduga. Kondisi ini tentu saja akan memengaruhi kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank. Sekalipun tidak dapat memprediksi arus likuiditas sebuah perusahaan, bank dapat menaksir apakah perusahaan tersebut memiliki likuiditas yang cukup atau dapat memperoleh dana tambahan untuk mempertahankan cash flow-nya seperti sedia kala. Risiko Yuridis; Risiko yang tenjadi karena bank kurang memperhatikan aspek-aspek yuridis atau hukum dari perjanjian atau perikatan yang dibuatnnya (legal risk). Risk Mapping; Pemetaan menurut jenis risiko terhadap aktivitas fungsional, struktur organisasi dan proses transaksi. Risk Self Assessment; Checklist untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pada lingkungan risiko operasional Bank, seperti peranan Komisaris dan Direksi, struktur organisasi, sumber daya manusia, serta arus informasi dan komunikasi pada Bank. Risk Sharing; Implikasi fikih dari konsep risk sharing adalah sebagai berikut: (1) Harus ada separate account antara dana peserta (tabarru’ fund) dan company account; (2) Setiap pembayaran premi dari peserta asuransi tidak dapat diakui sebagai pendapatan premi di perusahaan asuransi/reasuransi; (3) Ketika perusahaan asuransi mereasuransikan sebagian risiko kepada perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi berperan sebagai wakil peserta untuk mendapatkan volume risk sharing yang lebih besar. Risiko Imbal Hasil (Rate Of Return Risk); Potensi kerugian akibat pergerakan imbal hasil di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi Bank. Bank syariah tidak mengalami risiko suku bunga, karena harga (pricing) untuk pembiayaan dan pendanaan tidak menggunakan tingkat suku bunga, tetapi kita menghadapi risiko imbal hasil karena secara tidak langsung kita akan menghadapi risiko suku bunga competitor di pasar di antaranya adalah bank konvensional yang menggunakan suku bunga. Risk Spreading–Penyebaran Risiko; Pengalokasian kredit yang cukup besar dengan tidak memusatkan pemberian kredit pada satu kelompok debitur tertentu untuk mengurangi risiko kerugian potensial. Risk-Taking Unit; Unit bisnis dan pejabat unit bisnis yang telah memiliki cukup

www.facebook.com/indonesiapustaka

754

kemampuan dan pengalaman diberikan wewenang untuk melakukan transaksi bagi kepentingan bank (yang menimbulkan eksposur risiko bank). Risywah (Suap-Menyuap); Bribery; Yang dimaksud dengan perbuatan risywah adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindakan risywah (suap-menyuap) jika dilakukan kedua belah pihak secara sukarela. Jika hanya salah satu pihak yang meminta suap dan pihak yang lain tidak rela atau dalam keadaan terpaksa atau hanya untuk memperoleh haknya, peristiwa tersebut bukan termasuk kategori risywah, melainkan tindak pemerasan. Allah Swt. telah menyinggung praktik suap-menyuap pada sejumlah ayat Alquran. Di antaranya firman Allah Swt.: “Dan janganlah sebagian kamui memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188). Rasulullah saw. pun telah memberi peringatan secara tegas untuk menjauhi praktik risywah (suap-menyuap). Rasulullah saw. bersabda: “Allah melaknat orang yang memberi suap, penerima suap, sekaligus Pialang suap yang menjadi penghubung antara keduanya.” (Hadis Riwayat Ahmad). Para fuqaha lebih jauh menyatakan bahwa pemberi suap dan penerima suap sama-sama bisa diseret ke pengadilan jika keduanya terbukti memiliki tujuan dan keinginan yang sama. Ulama ahli fikih juga menegaskan bahwa hadiah-hadiah yang diberikan kepada para pejabat adalah bentuk suap, uang haram, dan penyalahgunaan wewenang. Mereka berdalil pada hadis tentang perilaku Ibnu al-Latbiyyah yang menjabat sebagai pengurus zakat dan konon sering diberi hadiah dan bingkisan. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda: “Coba, maukah ia duduk manis di rumah ayah dan ibunya (tidak usah menjadi amil zakat) sampai datang kepadanya hadiah tersebut jika memang ia benar?...Sesungguhnya hal yang demikian adalah tindakan pengkhianatan jabatan” (Hadis Riwayat al-Bukhari). Pelaku suap disebut ar-rasyi, sedang penerimanya disebut al-murtasyi. Tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi. Riyal; Satuan dasar nilai uang Dubai, Iran, Qatar, Oman, dan Arab Saudi (riyal). RONW; Return on networth; Profitabilitas. Rotasi pekerjaan; Perpindahan pekenja dart satu pekerjaan ke pekerjaan lain dalam satu unit kerja pada suatu perusahaan; rotasi pekerjaan merupakan salah satu sistem pengembangan sumber daya manusia (job rotation). Roya; Penghapusan pengikatan suatu agunan berupa tanah sehingga hak kepemiteikan atas tanah bersangkutan kembali kepada pemilik aslinya (reconveyance). Royalti; 1. Jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti, seperti paten, hak cipta, atau sumber alam; misalnya, pencipta mendapat bayaran royalti ketika ciptaannya diproduksi dan dijual; penulis dapat memperoleh royalti ketika buku hasil karya tulisannya dijual; 2. Pemilik tanah menyewakan tanahnya ke perusahaan minyak atau perusahaan penambangan akan memperoleh royalti atas dasar jumlah minyak yang dihasilkan dan tanah tersebut (royalty).

www.facebook.com/indonesiapustaka

755

RSA; Rate Sensitive Aset. RSL; Rate Sensitive Liabilities. RTGS (Real Time Gross Settlement); 1. Adalah jasa transfer uang valuta rupiah antarbank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara real time. Hasil transfer efektif dalam hitungan menit. 2. Adalah suatu sistem pembayaran antarbank yang didesain untuk melaksanakan pembayaran secara real time (seketika) dan menyelesaikan (melunasi) transaksi terhadap settlement account (rekening penyelesaian) tiap bank peserta yang berada di Bank Indonesia dengan menggunakan fasilitas elektronik-Interbank Funds Transfer System (IFTS). RTGS (Real Time Gross Settlement) dilaksanakan berdasarkan konsep Al-Wakalah. Al-Wakalah adalah suatu bentuk perjanjian pelimpahan hak atau wewenang atau dari suatu pihak kepada pihak yang ditunjuk atau dikuasakan untuk mewakilinya dalam suatu pekerjaan atau tugas tertentu. Ruang Simpanan Aman; Ruang khusus berdinding besi yang disediakan oleh bank, biasanya di bawah tanah, berisi sejumlah kotak simpan aman (safe deposit box) yang disewakan kepada nasabah untuk menyimpan barang-barang berharga berdasarkan perjanjian; sin. Ruang khazanah (sale deposit vault). Rugi–Kerugian; 1. Jumlah pengeluaran yang lebih besan dibandingkan dengan pendapatan yang diterima; dalam asuransi dapat pula diartikan sebagai besarnya pembayaran yang harus diberikan oleh penanggung kepada tertanggung atas terjadinya hal yang diasuransikan (loss); 2. Penurunan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami penurunan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Kerugian juga bisa terjadi akibat pemindahan saling tergantung insidental yang sah dan yang tidak saling tergantung, kecuali transfer yang tidak saling tergantung dengan pemegang saham, atau pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya. Rugi–Kerugian Total; Seluruh kerugian yang diderita perusahaan atas kegiatan operasional dan nonoperasionat dalam periode tertentu. Rugi–Merugikan atau Mengurangi Keuntungan Bank Syariah; Merugikan atau mengurangi keuntungan dalam bentuk keuangan yang dapat menimbulkan kesulitan keuangan atau potensi kesulitan keuangan pada masayang akan datang. Rugi Tahun-Tahun Lalu; Seluruh rugi yang dibukukan bank pada tahun-tahun yang lalu. Rukun; Adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (necessary condition), misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, jual beli tidak akan ada. Pada umumnya, rukun dalam muamalah iqtishadiyah (muamalah dalam bidang ekonomi) ada 3 (tiga), yaitu: a. Pelaku; b. Objek; c. Ijab-Qabul. Pelaku bisa berupa penjual-pembeli (dalam akad jual beli), penyewa-pemberi sewa (dalam akad sewa menyewa), atau penerima upah-pemberi upah (dalam akad upah-mengupah), dan lain-lain. Tanpa pelaku, tidak ada transaksi. Objek transaksi dari semua akad di atas dapat berupa barang atau jasa. Dalam akad jual beli mobil, objek transaksinya adalah mobil. Dalam akad-menyewa rumah, objek transaksinya adalah rumah, demikian seterusnya. Tanpa objek transaksi, mustahil transaksi akan

756

www.facebook.com/indonesiapustaka

tercipta. Selanjutnya, faktor lainnya yang mutlak harus ada supaya transaksi dapat tercipta adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam terminologi fikih, kesepakatan bersama ini disebut ijab-qabul. Tanpa ijabqabul, mustahil pula transaksi akan terjadi. Dalam kaitannya dengan kesepakatan ini, akad dapat menjadi batal bila terdapat: a. Kesalahan/kekeliruan objek; b. Paksaan (ikrah); c. Penipuan (tadlis). Bila ketiga rukun di atas terpenuhi, transaksi yang dilakukan sah. Namun, bila rukun di atas tidak terpenuhi (baik satu rukun atau lebih), transaksi menjadi batal. Runut; Mengikuti kembali proses suatu kejadian untuk mengetahul kesesuaian pelaksanaan dan tata cara serta wewenang yang berlaku pada saat itu (trace). Rupee; Satuan dasar nilai uang India dan beberapa negara lain, seperti Pakistan, Nepal, Srilangka, dan Bangladesh (rupee). Rupiah (Rp); Satuan dasar nilai uang Indonesia (rupiah/Rp). Rusuh–Kerusuhan (Civil Commotion); Adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang, yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai huru-hara. Rusum al-’Udhwiyah; Iuran keanggotaan. Rusum al-Istirad; Tarif atau pajak impor (tariff/import levy); Bea yang dikenakan oleh pemerintah atas produk yang diimpor dengan tujuan untuk melindungi produsen dalam negeri terhadap persaingan internasional. Rusum al-Mukafaha al-Ighraq; Bea anti dumping; Bea yang dikenakan akibat adanya dumping (anti dumping duty). Rusum Jamrakiyah; Pajak yang dikenakan atas barang impor; Lain halnya dengan tarif, pajak ini diartikan sebagai penerimaan pemerintah, bukan untuk melindungi produsen dalam negeri terhadap persaingan internasional. Rusum Mashrafiyyah; Biaya administrasi jasa perbankan. Rusum Sahb al-Nuqud; Fee penarikan uang tunai. Ru-us Amwal Madz’urah; Uang panas (hot money); Pemindahan uang dalam jangka pendek akibat kondisi arbitrage.

757

www.facebook.com/indonesiapustaka

S Sabotage (Sabotase); Adalah tindakan perusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik. Saham; 1. Adalah sertifikat keuangan yang merupakan bagian dari modal perusahaan. 2. Adalah bagian dari modal suatu perusahaan yang seorang pemegang saham itu termasuk pemilik aset perusahaan. Sebuah saham memiliki beberapa macam nilai/ harga: Harga nominal; Yaitu harga yang ditentukan pertama kali ketika dikeluarkan. Harga pasaran: Yaitu harga yang ditentukan berdasarkan kondisi permintaan dan persediaan di bursa obligasi yang ditaksir atas dasar harga yang terkecil apakah produksi ataukah pasar dengan menyediakan dana penurunan harga saham jika harga pasarannya lebih rendah daripada harga belinya. 3. Surat bukti kepemilikan atau bagian modal suatu perseroan terbatas yang dapat diperjualbelikan, baik di dalam maupun di luar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan; memberikan hak atas dividen sesuai dengan bagian modal disetor seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan (stock). Saham Aktif; Saham yang banyak diperdagangkan di bursa (active stock). Saham Barometer; Saham yang apabila harganya berubah akan sangat berpengaruh terhadap perubahan harga saham lainnya dalam bursa (barometer stock). Saham Berhak Suara; Saham yang memberikan hak untuk mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham (voting stock). Saham Biasa; Saham tanpa hak istimewa, misalnya atas dividen, penentuan pengurus, dan sisa harta perusahaan dalam hal terjadi likuidasi (common stock). Saham Biasa–Sifat; Sifat-sifat saham biasa adalah (1) Berhak atas Pendapatan Perusahaan (Claim on Income). (2) Berhak atas harta perusahaan (Claim on Asets). (3) Berhak mengeluarkan suara dalam RUPS (Voting Right); (4) Tanggung Jawab Terbatas (Limited Liabilities); (5) Mempunyai Hak Untuk Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD/Pre-emptive Rights). Saham Dibayar Penuh; Saham yang telah dibayar tunas dengan barang, jasa, atau uang yang setara dengan harga saham tersebut (full paid stock). Saham Donasi; Saham yang diserahkan kembali oleh pemegang saham kepada perusahaan yang menerbitkan, tujuannya adalah untuk memungkinkan perusahaan penerbit saham memperoleh sejumlah dana tunai yang dapat digunakan untuk membiayai keperluan modal kerja melalui penjualan saham dimaksud (donated stock). Saham Istimewa; Saham dengan hak istimewa menurut ketentuan dalam anggaran

www.facebook.com/indonesiapustaka

758

dasar, misalnya berupa prioritas terhadap dividen, penentuan pengurus, dan sisa harta perusahaan dalam hal terjadi likuidasi (preferred stock). Saham Luar Bursa; Saham yang tidak terdaftar dan tidak diperdagangkan di bursa efek yang resmi dan transaksi dilakukan melalui telepon atau jangan komputer yang menghubungkan para diler saham dan obligasi (bursa paralel); biasanya, saham paralel dikeluarkan oleh perusahaan yang belum memenuhi persyaratan untuk mencatatkan sahamnya di bursa efek; harga saham paralel dipublikasikan dalam surat kabar yang terpisah dan saham yang terdaftar di bursa efek (over the counter). Saham Minoritas; Kepentingan dari para pemegang saham yang secara keseluruhan memiliki saham kurang dari 50%dari seluruh saham bank; dalam neraca konsolidasi perusahaan yang saham anak perusahaan itu tidak seluruhnya dimiliki bank. Kepentingan ini ditunjukkan dalam pencatatan modal yang terpisah atau sebagai kewajiban yang tidak memiliki batas waktu dan tidak memiliki hak prioritas (minority interest). Saham Non-Pari; Saham yang tidak dicantumkan nilai nominalnya (no par check). Saham Preferen Kumulatif; Saham prioritas yang dividennya setiap tahun harus dibayarkan kepada pemegang saham; apabila dalam satu tahun dividen tidak dapat dibayarkan, pada tahun-tahun berikutnya dividen yang belum dibayar tadi harus dilunasi terlebih dahulu sebelum dapat mengadakan pembagian dividen untuk saham biasa. Saham Syariah; 1. Adalah bukti kepemilikan atas emiten atau perusahaan publik, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa; Sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh Emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 2. Adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh Emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Saham Syariah–Prinsip Dasar; Prinsip Dasar Saham secara syariah adalah sebagai berikut: (1) Bersifat musyarakah jika saham ditawarkan secara terbatas; (2) Bersifat mudharabah jika saham ditawarkan kepada umum; (3) Tidak boleh ada perbedaan jenis saham sehingga ada keharusan untuk mendapatkan hasil tertentu; (4) Risiko harus dibagi rata, sehingga keuntungan akan dibagikan; sedangkan jika rugi, kerugian akan ditanggung (jika terjadi likuidasi). Saham Syariah–Syarat; Adapun persyaratan suatu saham dapat dikategorikan sesuai dengan ketentuan syariah antara lain: 1. Diterbitkan oleh perusahaan yang bidang usaha, manajemen, dan produknya tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti (i) Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; (ii) Lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional; (iii) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram; (iv) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan menyediakan barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat. 2. Setiap pemegang saham mempunyai hak yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

759

proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki. Hal ini berarti hanya satu jenis saham yang yang dapat dikeluarkan oleh penerbit yaitu saham biasa (common stock), sedangkan saham istimewa (preferred stock) dengan pemegang tidak memiliki hak suara tetapi memiliki hak atas dividen tidak diperkenankan sebagai bentuk kepatuhan pada prinsip bagi hasil dalam syariah. 3. Tidak melakukan kegiatan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa. 4. Tidak melakukan perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu. 5. Tidak melebihi rasio-rasio keuangan sebagai berikut: a. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% (Utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 45%:55%) dan total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan tidak lebih dari 10%. b. Efek syariah yang diterbitkan di luar negeri yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Saham Tak-Aktif; Saham yang jarang diperjualbelikan. Saham tersebut tidak likuid sehingga para investor cenderung tidak tertarik pada saham tersebut (inactive stock). Saham Tanpa Hak Suara; Saham yang tidak memberikan hak suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) (nonvoting stock). Saham Unggulan; Saham suatu perusahaan yang paling laku di bursa dan bernilai tinggi; biasanya, perusahaan tersebut mempunyai reputasi yang baik yang ditandai dengan tingkat pertumbuhan laba yang tinggi, pembayaran dividen yang lancar, mempunyai kualitas manajemen, produk, dan jasa yang baik; dahulu istilah blue chips dipakai dalam perjudian; chip atau koin yang bernilai paling tinggi biasanya diberi warna biru (blue chips). Sahib; Penarikan (withdrawal); Penarikan dana dari simpanan yang ada di bank; atau penarikan agunan suatu pinjaman dengan menyediakan agunan baru. Sahm; Saham (stock). Sahm Islami; Saham syariah; Saham yang dikeluarkan oleh unit usaha (emiten) yang memenuhi kriteria atau prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh bursa efek. Saing–Persaingan Kejam; Persaingan yang bertujuan untuk mematikan pesaingnya yang dilakukan dengan berbagai cara (cut throat competition). Salaf; Dalam fikih mu’amalah merupakan istilah lain untuk akad bai’ as-salam. Lihat Bai’as-salam. Salah Buku; Kesalahan tanpa disengaja mengenai pembukuan suatu transaksi, baik perkiraan, sisi debit atau kreditnya, maupun jumlahnya (clerical error). Salah Hitung; Kesalahan penjumlahan, pengurangan, pengalian, atau perhitungan lain dalam proses pembukuan (arithmetical errors). Salam; Secara etimologi salam artinya salaf (pendahuluan). Secara terminologi (ta’rif) muamalah salam adalah: Penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, yang syarat-syarat tersebut di antaranya adalah mendahulukan pembayaraan pada waktu di akad majlis (akad disepakati). Salam–Aplikasi; Pembiayaan salam diterapkan untuk: (1) Pembiayaan Modal Kerja,

www.facebook.com/indonesiapustaka

760

misalnya untuk modal kerja usaha pertanian, peternakan atau industri yang menghasilkan barang-barang konsumsi. (2) Pembiayaan Investasi, misalnya untuk pengadaan barang-barang modal, seperti mesin-mesin dan sebagainya. Salam–Barang; Ketentuan tentang barang pada akad salam adalah sebagai berikut: (1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang. (2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. (3) Penyerahannya dilakukan kemudian. (4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. (5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. (6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Salam–Pembatalan Kontrak; Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak. Salam–Pembayaran; Ketentuan pembayaran pada akad salam adalah sebagai berikut: (1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. (2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. (3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Salam–Penyediaan Barang; Ketentuan mengenai penyerahan atau penyediaan barang pada akad pembiayaan salam adalah sebagai berikut: (1) Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan, bank memiliki pilihan untuk: (a) membatalkan (mem-fasakh-kan) akad dan meminta pengembalian dana hak bank; (b) menunggu penyerahan barang tersedia; atau (c) meminta kepada nasabah untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula; (1) dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada bank dengan kualitas yang lebih tinggi maka nasabah tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan antara bank dengan nasabah; (3) dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada bank dengan kualitas yang lebih rendah dan bank dengan sukarela menerimanya, nasabah tidak boleh menuntut pengurangan harga (discount). Salam–Syarat; Syarat pembiayaan salam adalah sebagai berikut: (1) Bank membeli barang dari nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati; (2) pembayaran harga oleh Bank kepada nasabah harus dilakukan secara penuh pada saat akad disepakati; (3) pembayaran oleh Bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan kewajiban nasabah kepada Bank; (4) alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan; (4) Bank sebagai pembeli tidak boleh menjual barang yang belum diterima; (6) dalam rangka meyakinkan bahwa penjual dapat menyerahkan barang sesuai kesepakatan maka Bank dapat meminta jaminan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku; dan (7) Bank hanya dapat memperoleh keuntungan atau kerugian pada saat barang yang dibeli Bank telah dijual kepada pihak lain, kecuali terdapat perubahan harga pasar terhadap harga perolehan, sebelum barang dijual kepada pihak lain. Salam–Tujuan Penggunaan; Produk salam ini diutamakan untuk pembelian dan penjualan hasil produksi pertanian atau peternakan atau perkebunan. Menurut

www.facebook.com/indonesiapustaka

761

Ibn Qudamah, “Karena orang-orang mempunyai kebutuhan akan salam dan karena petani, pekebun, dan peternak memerlukan uang untuk biaya-biaya hidup mereka dan melakukan pengeluaran atas usaha mereka agar mendatangkan hasil, sehingga mereka menghadapi kebutuhan keuangan”. Salam-lah sebagai salah satu cara bagi mereka sehingga mereka bisa mengambil manfaat. Teknis Perbankan; Salam adalah akad jual beli suatu barang (komoditi) yang harganya dibayar dengan segera, sedang barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati. Salam Paralel; Suatu transaksi dengan Bank melakukan dua akad salam dalam waktu yang sama. Dalam akad salam pertama, Bank (selaku muslim) melakukan pembelian suatu barang kepada pihak penyedia barang (muslam ilaihi) dengan pembayaran di muka dan pada akad salam kedua, Bank (selaku muslam ilaihi) menjual lagi kepada pihak lain (muslim) dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Pelaksanaan kewajiban Bank selaku muslam ilaih (penjual) dalam akad salam kedua tidak tegantung pada akad salam yang pertama. Salam Paralel–Syarat; Syarat yang harus dipenuhi pada salam paralel adalah sebagai berikut: (1) Bank sebagai pembeli dalam akad salam dapat membuat akad salam paralel dengan pihak lainnya dengan Bank bertindak sebagai penjual; (2) kewajiban dan hak dalam kedua akad salam tersebut harus terpisah; (3) Pelaksanaan kewajiban salah satu akad salam tidak boleh tergantung pada akad salam lainnya; (4) Bank yang bertindak sebagai penjual dalam akad salam paralel harus memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya apabila nasabah dalam akad salam tidak memenuhi akad salam; (5) Bank menjual barang kepada nasabah pemesan dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati; (6) pembayaran harga oleh nasabah kepada bank dilakukan secara penuh pada saat akad disepakati; (7) dalam hal pembayaran harga oleh nasabah kepada bank dilakukan secara angsuran, hal itu wajib dilakukan dengan akad murabahah; (8) pembayaran oleh nasabah kepada Bank tidak boleh dalam bentuk pembebasan kewajiban Bank kepada nasabah; (9) alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan; (10) nasabah sebagai pembeli tidak boleh menjual barang yang belum diterima; (11) dalam rangka meyakinkan Bank dapat menyerahkan barang sesuai kesepakatan, nasabah dapat meminta jaminan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku. Saldo; (perbankan): 1. Adalah cek dan wesel yang belum diajukan kepada bank tertarik untuk dibayarkan atau masih dalam proses penagihan; 2. Adalah jumlah keseluruhan fasititas yang dimiliki pemegang kartu kredit bank, biasanya lebih kecil jumlahnya daripada jumlah fasilitas kartu seluruhnya sehubungan dengan adanya pembayaran-pembayaran oleh pemegang kartu; (pasar keuangan): Adalah dana tak tertagih atau piutang, juga kewajiban yang tidak terbayar surat berharga modal saham perusahaan, saham yang diterbitkan dan dijual kepada investor dikurangi saham yang dibeli kembali oleh penerbit (saham jangka pendek/treasury stock) (outstanding). Saldo Awal; Saldo rekening yang ada pada saat dimulainya siklus pembebanan (previous balance).

www.facebook.com/indonesiapustaka

762

Saldo Debit; Saldo suatu perkiraan yang jumlah sisi sebelah debitnya lebih besar daripada jumlah yang terdapat pada sisi sebelah kredit; jumlah penarikan nasabah lebih besar daripada fasilitas kredit yang disediakan terhadap nasabah tersebut, biasa disebut dengan istilah cerukan (debit balance). Saldo Kompensasi; Saldo yang harus dipelihara dalam akun nasabah yang digunakan untuk membayar jasa-jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya (compensating balance). Saldo Kredit; Saldo suatu perkiraan yang jumlah sisi sebelah kreditnya lebih besar daripada jumlah yang terdapat pada sisi sebelah debit (credit balance). Saldo Minimum; Jumlah dana minimum yang harus dipelihara oleh nasabah sebagai persyaratan minimum untuk memperoleh bunga atau jasa tertentu, atau dibebaskan dan kewajiban tertentu; jika jumlah dana dalam akun kurang dan jumlah yang telah dipersyaratkan, pemegang akun harus membayar biaya tertentu yang ditetapkan oleh setiap bank (minimum balance). Saldo Minimum Jatuh Tempo; Jumlah kewajiban yang harus dibayar untuk jangka waktu yang telah ditentukan; pada kartu kredit jumlah kewajiban yang harus dibayar pada saat jatuh tempo disebut pembayaran minimum meskipun pemegang kartu kredit mampu membayar lebih besar hingga jumlah seluruh penagihan (balance due). Saldo Pokok; Jumlah baki debit pinjaman atau kewajiban lain, tidak termasuk bunga atau biaya provisi lainnya (principal balance). Saldo Rekening; Jumlah yang ada pada akun setelah pembebanan biaya jasa penarikan, pendebitan dan pengkreditan setoran, hasil kliring penarikan cek yang dapat digunakan untuk rekonsiliasi dengan membandingkan laporan bank dengan buku/register cek; saldo rekening/saldo akun ini dalam perkreditan dikenal dengan istilah baki debit; sin. saldo akun (account balance). Saldo Terutang; Saldo debit pinjaman atau uang muka yang belum dibayarkan dan terutang; saldo yang masih terutang dapat berbentuk saldo debit sekarang atas suatu pinjaman, kartu kredit atau saldo debit (tagihan) yang telah lewat (termasuk denda keterlambatan) jika pembayaran tidak dilakukan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. saldo (tagihan) yang tidak dibayar sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan harus dilaporkan sebagai tunggakan kredit (unpaid balance). Sales Counter (SC); Adalah konter untuk layanan informasi produk, pembukaan rekening simpanan, dan sejauh memungkinkan dalam kerangka pengembangan selanjutnya dapat juga melakukan penyaluran dana (pembiayaan) serta pelayanan transaksional lainnya. Sale and Lease Back; Adalah jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual. Sale and Lease Back–Ketentuan Khusus; Berikut ini ada beberapa ketentuan khusus Sale and Lease Back, yaitu: (1) Akad yang digunakan adalah bai’ dan ijarah yang dilaksanakan secara terpisah. (2) Dalam akad Bai’, pembeli boleh berjanji kepada penjual untuk menjual kembali kepadanya aset yang dibelinya sesuai dengan

www.facebook.com/indonesiapustaka

763

kesepakatan. (3) Akad ijarah baru dapat dilakukan setelah terjadi jual beli atas aset yang akan dijadikan sebagai objek ijarah. (4) Objek ijarah adalah barang yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis. (5) Rukun dan syarat ijarah dalam fatwa Sale and Lease Back ini harus memperhatikan substansi ketentuan terkait dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. (6) Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad. (7) Biaya-biaya yang timbul dalam pemeliharaan Objek Sale and Lease Back diatur dalam akad. Sales Undertaking; Merupakan janji yang menyatakan SPV berjanji tanpa syarat untuk menjual kembali underlying asset kepada obligor pada akhir masa sukuk dengan sebesar nilai nominal sukuk yang diterbitkan (exercise price). Saluran Pemasaran; Orang atau badan yang menjadi penghubung dalam proses pengalihan, pemilikan, dan penyampaian barang dan produsen kepada konsumen (marketing channels). Sama–Asuransi Syariah dan Konvensional; Persamaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah: jika diamati dengan saksama, ditemukan titik-titik kesamaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah, di antaranya sebagai berikut: (a) Akad kedua asuransi ini berdasarkan kerelaan dari masing-masing pihak. (b) Kedua-duanya memberikan jaminan keamanan bagi para anggota; (c) Kedua asuransi ini memiliki akad yang bersifad mustamir (terus); (d) Kedua-duanya berjalan sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak. Sama–Jihbiz dan Bank; Jihbiz dan Bank sama-sama melakukan fungsi-fungsi berikut ini: (1) To accept deposits; (2) To channel financing; (3) To transfer money. Sama–Kartu Kredit; Persamaan antara kartu kredit syariah dan konvensional adalah (1) Iuran tahunan; (2) Pagu limit berdasarkan jenis kartu, yaitu kartu hijau, kartu emas, dan kartu platinum; (3) Menggunakan jasa layanan penyedia kartu global (MasterCard); (4) Dapat digunakan untuk kegiatan dasar, yaitu pembayaran secara kredit di merchant penyedia kartu global tersebut dan pembayaran tagihan bulanan, seperti listrik, air, dan telepon. Sama–Upah; Persamaan konsep Upah menurut Barat dan Islam adalah pertama, prinsip keadilan (justice), dan kedua, prinsip kelayakan (kecukupan). Sampel; Sebagian kecil barang yang dipilih dan kelompok yang lebih besar dan diteliti untuk menentukan dari kelompok tersebut; contoh barang tersebut membantu ahli statistik untuk menentukan secara tepat dari sifat kelompok tersebut; contoh barang juga merupakan hal penting dalam pengauditan; sin. percontoh (sampel). Samsarah; Perantara. Sanad; Surat utang atau obligasi (bond); Surat utang yang diterbitkan oleh badan usaha atau pemerintah sebagai tanda bukti pinjaman jangka panjang. Sanad al-Takhzini; Waran. Lihat Dhomin. Sanadat Hukumiyah; Surat utang atau obligasi pemerintah (government bond); surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai alat untuk meminjam uang, sebagai tanda bukti pinjaman jangka panjang. Sanah Maliyah; Tahun buku. Sandi–Penyandian; 1. Adalah mengubah suatu berita dan bentuk biasa menjadi

www.facebook.com/indonesiapustaka

764

bentuk sandi dalam rangka menjaga kerahasiaan; 2. Adalah pemberian sandi pada warkat bank dalam rangka kliring; sandi ini hanya dapat dibaca oleh mesin khusus pembaca sandi (MICR); sin. pengodean (encoding). Sandi Biner; Sandi yang digunakan dalam sistem biner yang dinyatakan dalam empat digit sehingga proses mengonversi ke angka desimal akan lebih cepat (binary coded decimal-BlCD). Sandi Sendiri; Sandi kawat yang disusun dan dipakai orang atau perusahaan yang saling berhubungan dan pemakaiannya hanya terbatas pada kedua belah pihak yang bersangkutan; baru dapat dipakai setelah mendapat persetujuannya (private code). Sandi Uji; Kombinasi susunan huruf atau angka yang dirahasiakan untuk menguji kebenaran berita; untuk itu, perlu persetujuan timbal balik antara pihak pengirim dan penerima berita (test key). Sanggup–Kesanggupan Maksimum–Minimum; Penawaran akan dibatalkan apabila tidak mencapai batas minimum. Sanggup–Kesanggupan Penuh (Full Commitment); Penjamin emisi di samping menyanggupi untuk menawarkan efek tersebut kepada masyarakat, juga menyanggupi untuk membeli sendiri efek yang tidak habis terjual. Sanggup–Kesanggupan Semua atau Tidak Sama Sekali (All Or None); Penawaran akan dibatalkan apabila tidak terjual semua. Sanggup–Kesanggupan Siaga (Stand By Commitment); Penjamin emisi di samping menyanggupi untuk menawarkan efek tersebut kepada masyarakat juga menyanggupi untuk membeli sisa efek yang tidak habis terjual pada harga tertentu sesuai syarat yang diperjanjikan. Sanggup–Kesanggupan Terbaik (Best Effort); Penjamin emisi hanya berkewajiban menawarkan efek tersebut sebaik-baiknya dan apabila tidak habis terjual akan dikembalikan kepada emiten. Sanggup–Kesenjangan Likuiditas Struktural (Structural Liquidity Gap); Ketidakseimbangan yang terjadi bila aset jangka panjang (seperti pembiayaan) tumbuh lebih cepat daripada sumber dana jangka panjang. Sanksi Administratif; Sanksi yang diberikan karena pelanggaran terhadap perundangundangan yang berlaku. Sanksi Administratif–Bank Syariah; Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada bank syariah atau Unit Usaha Syariah, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan prinsip syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya. Sanksi administratif ini adalah: (a) denda uang; (b) teguran tertulis; (c) penurunan tingkat kesehatan bank syariah dan UUS; (d) pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; (e) pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank syariah dan UUS secara keseluruhan; (f ) pemberhentian pengurus bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara

www.facebook.com/indonesiapustaka

765

sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; (g) pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan; dan/atau (h) pencabutan izin usaha. SAR; Saudi Arabian Real. Sarana Akses; Kartu bank atau nomor otorisasi perseorangan yang dapat digunakan oleh nasabah melakukan transaksi/penyetoran, penarikan dana, pengiriman uang atau pembayaran-pembayaran tagihan secara elektronis; lembaga keuangan menerbitkan sarana akses hanya atas permintaan konsumen (access device). Save Deposit Box; Tempat penyimpanan barang berharga yang disediakan oleh bank. Save Deposit Box Bank Syariah–Ketentuan; Bank syariah menyediakan layanan Safe Deposit Box (SDB) dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Berdasarkan sifat dan karakternya, Safe Deposit Box dilakukan dengan menggunakan akad Ijarah (sewa). (2) Rukun dan syarat Ijarah dalam praktik SDB merujuk pada fatwa DSN No.9/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. (3) Barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB adalah barang yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara. (4) Besar biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan. (5) Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat Ijarah. Saving Account; Tabungan. Sawa-an bi sawa-in; Sama kuantitasnya. SBIS; Lihat Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). SBIS–Akad; SBIS yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad ju’alah; mudharabah (muqaradhah)/qiradh; musyarakah; wadi’ah; qardh; dan wakalah. SBIS–Biaya Repo; Kewajiban membayar (gharamah) yang ditetapkan Bank Indonesia dalam rangka Repo SBIS karena BUS atau UUS tidak menepati jangka waktu kesepakatan pembelian SBIS. SBIS–Imbalan; Ketentuan mengenai imbalan SBIS adalah sebagai berikut: (1) Bank Indonesia menetapkan dan memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan. (2) Bank Indonesia membayar imbalan pada saat jatuh waktu SBIS. SBIS–Karakteristik; SBIS memiliki karakteristik sebagai berikut: (a) satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); (b) berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan; (c) diterbitkan tanpa warkat (scripless); (d) dapat diagunkan kepada Bank Indonesia; dan (e) tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. SBIS–Ketentuan Hukum; Ketentuan Hukum SBIS adalah sebagai berikut: (1) Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai instrumen pengendalian moneter boleh diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar terbuka (OPT). (2) Bank Indonesia memberikan imbalan kepada pemegang SBIS sesuai dengan akad yang dipergunakan. (3) Bank Indonesia wajib mengembalikan dana SBIS kepada

www.facebook.com/indonesiapustaka

766

pemegangnya pada saat jatuh tempo. (4) Bank Syariah boleh memiliki SBIS untuk memanfaatkan dananya yang belum dapat disalurkan ke sektor riil. SBIS–Kewenangan BI; Dalam rangka penyelesaian Transaksi SBIS Bank Indonesia berwenang untuk: (1) mendebet Rekening Giro atas pembelian SBIS oleh BUS atau UUS; atau (2) mendebet Rekening Surat Berharga dan Rekening Giro atas Repo SBIS termasuk memindahkan pencatatan SBIS dalam rangka pengagunan. SBIS–Mekanisme Penerbitan SBIS; Ketentuan mekanisme penerbitan SBIS adalah (1) Bank Indonesia menerbitkan SBIS melalui mekanisme lelang. (2) Penerbitan SBIS menggunakan BI-SSSS. SBIS–Repo SBIS; Berikut adalah ketentuan Repo SBIS: (1) BUS atau UUS dapat mengajukan Repo SBIS kepada Bank Indonesia. (2) Repo SBIS berdasarkan prinsip qardh yang diikuti dengan rahn. (3) BUS atau UUS yang mengajukan Repo SBIS harus menandatangani Perjanjian Pengagunan SBIS dalam Rangka Repo SBIS serta menyampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada Bank Indonesia. (4) Bank Indonesia menetapkan dan mengenakan biaya atas Repo SBIS. SBIS–Transaksi SBIS; Transaksi pembelian SBIS dan/atau Repo SBIS. SBIS Ju’alah; Lihat Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju’alah. SBIS Ju’alah–Ketentuan Akad; Ketentuan Akad pada SBIS Ju’alah adalah sebagai berikut: (1) SBIS Ju’alah sebagai instrumen moneter boleh diterbitkan untuk pengendalian moneter dan pengelolaan likuiditas perbankan syariah. (2) Dalam SBIS Ju’alah, Bank Indonesia bertindak sebagai ja’il (pemberi pekerjaan); Bank syariah bertindak sebagai maj’ul lah (penerima pekerjaan); dan objek/underlying Ju’alah (mahall al-‘aqd) adalah partisipasi bank syariah untuk membantu tugas Bank Indonesia dalam pengendalian moneter melalui penyerapan likuiditas dari masyarakat dan menempatkannya di Bank Indonesia dalam jumlah dan jangka waktu tertentu. (3) Bank Indonesia dalam operasi moneternya melalui penerbitan SBIS mengumumkan target penyerapan likuiditas kepada bank-bank syariah sebagai upaya pengendalian moneter dan menjanjikan imbalan (reward/‘iwadh/ ju’l) tertentu bagi yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaannya. SBIS Ju’alah–Ketentuan Hukum; Ketentuan Hukum SBIS Ju’alah adalah sebagai berikut: (1) Bank Indonesia wajib memberikan imbalan (reward/‘iwadh/ju’l) yang telah dijanjikan kepada bank syariah yang telah membantu Bank Indonesia dalam upaya pengendalian moneter dengan cara menempatkan dana di Bank Indonesia dalam jangka waktu tertentu, melalui “pembelian” SBIS Ju’alah. (2) Dana bank syariah yang ditempatkan di Bank Indonesia melalui SBIS adalah wadi’ah amanah khusus yang ditempatkan dalam rekening SBIS-Ju’alah, yaitu titipan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan atau ketentuan Bank Indonesia, dan tidak dipergunakan oleh Bank Indonesia selaku penerima titipan, serta tidak boleh ditarik oleh bank syariah sebelum jatuh tempo. (3) Dalam hal bank syariah selaku pihak penitip dana (mudi’) memerlukan likuiditas sebelum jatuh tempo, ia dapat me-repo-kan SBIS Ju’alah-nya dan Bank Indonesia dapat mengenakan denda (gharamah) dalam jumlah tertentu sebagai ta’zir. (4) Bank Indonesia berkewajiban mengembalikan dana SBIS Ju’alah kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo.

www.facebook.com/indonesiapustaka

767

(5) Bank syariah hanya boleh/dapat menempatkan kelebihan likuiditasnya pada SBIS Ju’alah sepanjang belum dapat menyalurkannya ke sektor riil. (6) SBIS-Ju’alah merupakan instrumen moneter yang tidak dapat diperjualbelikan (nontradeable) atau dipindahtangankan, dan bukan merupakan bagian dari portofolio investasi bank syariah. SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) atau dapat disebut Sukuk Negara; Adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. SBSN–Agen Penjual; Agen Penjual adalah bank dan/atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan SBSN. SBSN–Agen Lelang; Adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan lelang SBSN. SBSN–Aset SBSN; Objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. SBSN–Aset SBSN; Objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. SBSN–Barang Milik Negara; Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. SBSN–Benchmark Yield; Merupakan acuan yang digunakan untuk menentukan tingkat kewajaran yield/harga yang ditawarkan oleh investor. Terdapat 3 metode yang digunakan dalam penentuan benchmark yield yaitu 1. Spread Analysis; Ketentuan metode ini adalah sebagai berikut: (1) Penentuan yield ON dengan teknik intrapolasi/ekstrapolasi yield ON antar-on-the-run bonds”. (2) Menggunakan data kuotasi harga ON dari IDMA Bloomberg/kuotasi Dealer Utama. (3) Langkah-langkah penyusunannya: (a) Menentukan on-the-run bonds yang akan menjadi acuan, dengan memperhatikan bentuk yield curve secara keseluruhan; (b) Memperoleh kuotasi yield ON tersebut dari Himdasun/Kuotasi Dealer Utama; (c) Melakukan intrapolasi/ekstrapolasi; (d) Melakukan penyesuaian-penyesuaian (adjustments). 2. Weighted average yield/price (WAY); Ketentuan metode ini adalah sebagai berikut: (1) Penentuan harga/yield dengan menghitung rata-rata tertimbang harga/yield ON dalam suatu periode tertentu. (2) Menggunakan data settlement dari Bank Indonesia dengan nominal sebagai bobot. (3) Langkah-langkah penyusunan: (a) Data selection and cleaning (membuang outliers); (b) Menghitung weighted price atau yield; (c) Proses penyesuaian. 3. Random Walk based statistics. Ketentuan metode ini adalah sebagai berikut: (1) Metode penentuan harga/yield berdasarkan harga/yield hari terakhir disesuaikan dengan rata-rata perubahan harga/yield rentang 25 hari terakhir. (2) Data yang digunakan adalah data IDMA Bloomberg. (3) Langkah-langkah penyusunan: (a) Menghitung percentage daily changes. (b) Menghitung rata-rata dari percentage daily changes, (c) Menentukan expected

www.facebook.com/indonesiapustaka

768

price (atau mean price) dengan menambahkan last price dengan hasil perkalian antara last price dengan rata-rata percentage daily changes. (d) Proses penyesuaianpenyesuaian (Adjustments). SBSN–Bentuk SBSN; a. SBSN diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. SBSN dengan warkat adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas unjuk. Sertifikat atas nama adalah sertifikat yang nama pemiliknya tercantum, sedangkan sertifikat atas unjuk adalah sertifikat yang tidak mencantumkan nama pemilik sehingga Setiap Orang yang menguasainya adalah pemilik yang sah. SBSN tanpa warkat atau scripless adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang kepemilikannya dicatat secara elektronik (book-entry system). Dalam hal SBSN tanpa warkat, bukti kepemilikan yang autentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronis. Cara pencatatan secara elektronis dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan (registry) dan penyelesaian transaksi perdagangan SBSN di Pasar Sekunder dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. b. SBSN dapat diperdagangkan atau tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder. SBSN yang diperdagangkan adalah SBSN yang diperjualbelikan di Pasar Sekunder baik di dalam maupun di luar negeri. Perdagangan dapat dilakukan melalui bursa dan/atau di luar bursa yang biasa disebut over the counter (OTC). SBSN yang tidak diperdagangkan adalah (1) SBSN yang tidak dapat diperjualbelikan di Pasar Sekunder dan biasanya diterbitkan secara khusus untuk pemodal institusi tertentu, baik domestik maupun asing, yang berminat untuk memiliki SBSN sesuai dengan kebutuhan spesifik dari portofolio investasinya dan (2) SBSN yang karena sifat Akad penerbitannya tidak dapat diperdagangkan. SBSN–Bookbuilding; Bookbuilding adalah kegiatan penjualan SBSN kepada investor melalui Agen Penjual di mana Agen Penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan. SBSN–Hak Manfaat; Hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut. SBSN–Harga Beragam (Multiple Price); Adalah harga yang dibayarkan oleh investor yang pemesanan pembeliannya dimenangkan sesuai dengan harga penawaran masing-masing yang diajukan. SBSN–Harga Seragam (Uniform Price); Adalah tingkat harga yang sama yang dibayarkan oleh seluruh investor yang pemesanan pembeliannya dimenangkan. SBSN Ijarah Sale and Lease Back; adalah SBSN yang diterbitkan dengan menggunakan akad ijarah dengan mekanisme Sale and Lease Back. SBSN Ijarah Sale and Lease Back–Ketentuan Khusus; Berikut ini ada beberapa ketentuan mengenai SBSN Ijarah Sale and Lease Back: (1) Pemerintah boleh melakukan transaksi dengan Perusahaan Penerbit SBSN yang didirikan oleh Pemerintah atau dengan pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah. (2) Pemerintah menjual aset yang akan dijadikan objek ijarah kepada Perusahaan Penerbit

www.facebook.com/indonesiapustaka

769

SBSN atau pihak lain melalui wakilnya yang ditunjuk dan pembeli berjanji untuk menjual kembali aset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan. (3) Pemerintah atau Perusahaan Penerbit SBSN menerbitkan SBSN sebagai bukti atas bagian kepemilikan objek ijarah, yang dibeli oleh investor pada tingkat harga tertentu sesuai kesepakatan. (4) Pemerintah menyewa objek ijarah dengan memberikan imbalan (ujrah) kepada pmegang SBSN selama jangka waktu SBSN. (5) Pemerintah sebagai Penyewa wajib memelihara dan menjaga objek ijarah sampai dengan berakhirnya masa sewa. (6) Pemerintah dapat membeli sebagian atau seluruh Aset SBSN sebelum jatuh tempo SBSN dan/atau sebelum berakhirnya masa sewa Aset SBSN, dengan mebayar sesuai dengan kesepakatan. (7) Untuk pembelian aset SBSN sebelum jatuh tempo, para pihak melakukan perubahan atau pengakhiran terhadap akad SBSN. (8) Pemegang SBSN dapat mengalihkan kepemilikan SBSN Ijarah kepada pihak lain dengan harga yang disepakati. SBSN–Imbalan; Pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad penerbitan SBSN, yang diberikan kepada pemegang SBSN sampai dengan berakhirnya periode SBSN. SBSN–Imbalan Berjalan (Accrued Return); Adalah dana yang dibayarkan oleh investor kepada Pemerintah yang diperlakukan sebagai titipan (wadi’ah) dan akan dikembalikan pada saat pembayaran imbalan pertama kali. SBSN–Jenis SBSN; SBSN dapat berupa: (a) SBSN ijarah, yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah; (b) SBSN mudharabah, yang diterbitkan berdasarkan akad mudharabah; (c) SBSN musyarakah, yang diterbitkan berdasarkan akad musyarakah; (d) SBSN istishna’, yang diterbitkan berdasarkan akad istishna’; (e) SBSN yang diterbitkan berdasarkan Akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan (f ) SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih dari akad-akad tersebut. Kombinasi akad SBSN antara lain dapat dilakukan antara mudharabah dan ijarah, musyarakah dan ijarah, serta istishna’ dan ijarah. SBSN–Kelebihan; Kelebihan berinvestasi dalam Sukuk Negara, khususnya untuk struktur ijarah adalah sebagai berikut: (1) Memberikan penghasilan berupa Imbalan atau nisbah bagi hasil yang kompetitif dibandingkan dengan instrumen keuangan lain. (2) Pembayaran Imbalan dan Nilai Nominal sampai dengan sukuk. (3) jatuh tempo dijamin oleh Pemerintah. (4) Dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. (5) Memungkinkan diperolehnya tambahan penghasilan berupa margin (capital gain). (6) Aman dan terbebas dari riba (usury), gharar (uncertainty), dan maysir (gambling). (7) Berinvestasi sambil mengikuti dan melaksanakan syariah. SBSN–Ketentuan Khusus; Berikut ini ada beberapa ketentuan khusus pada SBSN: (1) Lelang dan bookbuilding dalam penerbitan SBSN boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. informasi mengenai ketentuan lelang dan bookbuilding, termasuk spesifikasi SBSN yang akan diterbitkan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat; b. tidak ada persekongkolan di antara para pihak yang terlibat; c. tidak ada unsur penipuan d. pemenang lelang atau investor yang pemesanan pembeliannya dimenangkan dalam hal bookbuilding, tidak boleh membatalkan penawaran lelang atau pemesanan pembeliannya secara sepihak;

www.facebook.com/indonesiapustaka

770

e. Pemerintah boleh mengenakan sanksi tertentu termasuk denda (gharamah) untuk memberikan efek jera (ta’zir) kepada pemenang lelang atau investor yang membatalkan penawaran lelang atau pemesanan pembeliannya secara sepihak. (2) Penentuan harga dalam penerbitan SBSN dengan cara lelang atau bookbuilding boleh menggunakan salah satu dari 2 (dua) metode sebagai berikut: a. harga ditetapkan seragam (uniform price) untuk seluruh penawaran pembelian yang dimenangkan, yang dapat berupa harga lebih besar dari nilai nominal (at premium), lebih kecil dari nilai nominal (at discount) atau sama dengan nilai nominal (at par) SBSN; b. harga ditetapkan beragam (multiple price) sesuai dengan harga penawaran masing-masing investor yang dimenangkan, yang dapat berupa harga lebih besar dari nilai nominal (at premium), lebih kecil dari nilai nominal (at discount) atau sama dengan nilai nominal (at par) SBSN; (3) Ketentuan mengenai harga SBSN tersebut tidak berlaku untuk SBSN yang diterbitkan dengan akad Mudharabah dan Musyarakah yang hanya boleh ditetapkan pada nilai nominal SBSN (at par). (4) Pada saat penyelesaian (settlement) SBSN, selain harga, investor dapat membayar Imbalan Berjalan. SBSN–Lelang; Lelang SBSN adalah penjualan SBSN yang dilakukan melalui agen lelang yang mana investor menyampaikan penawaran pembelian baik secara kompetitif maupun nonkompetitif melalui Peserta Lelang. SBSN–Manfaat Lelang SBSN; Manfaat lelang adalah sebagai berikut: (1) Regularity: (a) Memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan SBSN; (b) Memberikan kepastian bagi investor dalam melakukan pengelolaan portofolio investasi. (2) Efisiensi dan Transparansi: (a) Efisiensi waktu dan administratif dalam penerbitan SBSN; (b) Meningkatkan transparansi proses penerbitan SBSN. (3) Pengembangan Pasar Sekunder SBSN: (a) Meningkatkan efisiensi harga SBSN. (b) Mendorong transparansi dan pembentukan harga SBSN. SBSN–Nilai Bersih Maksimal Surat Berharga Negara; Adalah tambahan atas jumlah Surat Berharga Negara yang telah beredar dalam satu tahun anggaran, yang merupakan selisih antara jumlah Surat Berharga Negara yang akan diterbitkan dengan jumlah Surat Berharga Negara yang jatuh tempo dan/atau yang dibeli kembali oleh Pemerintah. SBSN–Nilai Nominal; Nilai SBSN yang tercantum dalam sertifikat SBSN. SBSN–Pasar Perdana; Kegiatan penawaran dan penjualan SBSN baik di dalam maupun di luar negeri untuk pertama kalinya. SBSN–Pasar Sekunder; kegiatan perdagangan SBSN yang telah dijual di Pasar Perdana baik di dalam maupun di luar negeri. SBSN–Penawaran Pembelian Kompetitif; Adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume dan tingkat imbal hasil (yield) yang diinginkan penawar. SBSN–Penawaran Pembelian Nonkompetitif; Adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa tingkat imbal hasil (yield). SBSN–Perusahaan Penerbit SBSN; Badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-undang untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN. Tugas

www.facebook.com/indonesiapustaka

771

Perusahaan Penerbit SBSN (Special Purpose Vehicle/SPV): (1) menjadi fasilitator dalam transaksi Aset SBSN; (2) menjadi penerbit SBSN; (3) bertindak sebagai Wali Amanat untuk kepentingan Pemegang SBSN. SBSN–Peserta Lelang; Adalah lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk ikut serta dalam pelaksanaan lelang SBSN di pasar perdana. SBSN–Surat Berharga Negara; Adalah Surat Utang Negara dan SBSN. SBSN–Surat Utang Negara; Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. SBSN–Tata Cara Pembelian SBSN di Pasar Perdana; Tata cara pembelian SBSN di Pasar Perdana adalah sebagai berikut: (1) Bookbuilding: (a) Pemesanan pembelian SBSN dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Pemerintah. (b) Agen Penjual terdiri atas lembaga keuangan yang lulus dalam seleksi yang dilakukan oleh Pemerintah. (2) Lelang: (a) Penawaran pembelian SBSN dilakukan melalui Peserta Lelang yang disetujui oleh Pemerintah. (b) Lelang SBSN dilakukan melalui sistem BI-SSSS yang ada di Bank Indonesia. (c) Bank Indonesia bertindak sebagai Agen Lelang berdasarkan Undang-Undang SBSN. SBSN–Tawarruq; Cara yang ditempuh untuk mendapatkan uang tunai atau memenuhi kebutuhan likuiditas. Disebut tawarruq sebab pembeli barang (pihak pertama) sebenarnya tidak menginginkan barang, tetapi mendapatkan uang. Transaksi tawarruq terjadi ketika seseorang membeli sebuah produk dengan cara kredit (pembayaran dengan cicilan) dan menjualnya kembali kepada orang ketiga yang bukan pemilik pertama produk tersebut dengan cara tunai. SBSN–Tujuan; SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek. SBSN–Tujuan Penerbitan; Tujuan Penerbitan Sukuk Negara (SBSN): (1) memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara; (2) mendorong pengembangan pasar keuangan syariah; (3) menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah; (4) diversifikasi basis investor; (5) mengembangkan alternatif instrumen investasi; (6) mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara; dan (7) memanfaatkan danadana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem perbankan konvensional. SBSN–Wali Amanat; Pihak yang mewakili kepentingan pemegang SBSN sesuai dengan yang diperjanjikan. SBSN Tiruan atau SBSN Palsu; Surat berharga yang sengaja diterbitkan dengan bentuk yang mirip atau sama dengan SBSN yang sah, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Pemalsuan data dalam perdagangan SBSN tanpa warkat, termasuk tindakan pemalsuan. Sebaran Harga; Strategi opsi dan seorang investor yang secara simultan membeli dan menjual dua opsi untuk menutup sekuritas yang sama pada bulan jatuh tempo sama dengan harga yang berbeda; misalnya, investor membeli call ABC dengan harga Rp100.000,00 pada bulan Mei 1998 dan menjualnya dengan harga Rp90.000,00 pada butan Mei 1998 (price spreading). SE BI; Surat Edaran dari Bank Indonesia kepada perbankan di Indonesia.

www.facebook.com/indonesiapustaka

772

SE BI Acuan Bank Syariah; SE BI yang mengatur sistem prosedur dan operasional bank syariah maupun perbankan secara umum yang dijadikan acuan oleh bank syariah, yaitu SE BI No.5/21/DPNP Perihal: Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. SE BI No.6/23/DPNP Perihal: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. SE BI No.6/44/DPNP Perihal: Rencana Bisnis Bank Umum. SE BI No.7/37/ DPM Perihal: Tata Cara Pelaksanaan dan Penyelesaian Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. SE BI No.7/5/DPbS Perihal: Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. SE BI No.7/52/DPbS Perihal: Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah. SE BI No.7/53/ DPbS Perihal: Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. SE BI No.7/56/DPbS Perihal: Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan tertentu dari Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia. SE BI No.7/57/DPbS Perihal: Hubungan Antara Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia. SE BI No.8/22/DPbS Perihal: Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. SE BI No.9/24/DPbS Perihal: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. SE BI No.9/29/DPbS Perihal: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. SE BI No.9/30/DPNP Perihal: Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. SE BI No.10/13/DPNP Perihal: Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 perihal Penyelesaian Pengaduan Nasabah. SE BI No.10/14/DPbS Perihal: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. SE BI No.10/19/DPNP Perihal: Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia. SE BI No.10/26/DPNP Perihal: Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum. SE BI No.10/31/DPbS Perihal: Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. SE BI No.10/34/DPbS Perihal: Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. SE BI No.10/35/ DPbS Perihal: Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. SE BI No.10/36/DPbS Perihal: Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/22/DPbS tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. SE BI No.10/47/ DPNP Perihal: Sistem Informasi Debitur. SE BI No.11/3/DPNP Perihal: Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID). SE BI No.11/4/DPNP Perihal: Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan. SE BI No.11/9/DPbS Perihal: Bank Umum Syariah. SE BI No.11/24/DPbS Perihal: Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah. SE BI No.11/25/DPbS Perihal: Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. SE BI No.11/28/DPbS Perihal: Unit Usaha Syariah.

www.facebook.com/indonesiapustaka

773

Second Way Out; Agunan/Aset lain di luar usaha. Security Redemption Services; Pelayanan penebusan surat-surat berharga. Sedekah; Shadaqah; Harta yang didermakan kepada orang miskin secara sukarela demi mengharapkan pahala dari Allah Swt. Sedekah ini tidak sama dengan zakat namun dalam bahasa Arab terkadang zakat dinamakan juga dengan “shadaqah” yang diwajibkan Allah Swt. Sehat dan Aman; Sasaran yang ingin dlcapai oleh industri perbankan, yaitu stabilitas perbankan mengingat industri perbankan berfungsi sebagai lembaga perantara yang menghimpun serta menyalurkan dana masyarakat (safety and soundness). Moneter–Keseimbangan Moneter; Keadaan di bidang moneter yang terjadi jika perubahan faktor ekonomi yang menambah jumlah uang beredar diimbangi oleh perubahan faktor-faktor ekonomi lainnya yang mengurangi jumlah uang beredar, misalnya kelebihan ekspor daripada impor diimbangi oleh kelebihan tabungan swasta daripada investasi (monetary equilibrium). Sekuritas; Bukti utang piutang atau bukti pemilikan modal dalam bentuk surat berharga yang dapat diperdagangkan, misalnya obligasi, saham, hipotek, wesel, promes, sertifikat deposito, kupon, skrip, jaminan, right, dan opsi (securities). Sekuritas Kepemilikan; Surat berharga sebagai bukti kepemilikan yang dapat dipindahtangankan; surat berharga tersebut dapat berupa saham istimewa atau saham biasa (equity securities). Sekuritas Tertukarkan; Surat-surat berharga yang dapat ditunaikan dengan segera, atau surat berharga berbunga tetap yang dapat ditukar dengan saham biasa, berdasarkan perjanjian (convertible stock convertible securities). Sekuritisasi; Pengonversian sekelompok piutang dan jenis yang sama (biasanya kredit) menjadi surat berharga yang dapat diperdagangkan, meliputi piutang pokok dan bunga; kredit yang disekuritisasikan biasanya adalah kredit yang berkualitas tinggi yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan tingkat risiko kredit; dengan konversi kredit dan piutang, bank dapat meningkatkan rasio modal dan menerbitkan kredit-kredit yang baru; surat berharga yang akan dijual oleh bank kepada investor dijamin oleh aset yang akan dikonversikan sehingga sering disebut sebagai sekuritas terdukung aset (aset backed securities) (securitization). Sekuritisasi Aset; Secara umum sekuritisasi dimaknai sebagai suatu proses mengkonversi suatu aset keuangan yang berupa tagihan ataupun aset keuangan apa pun yang memiliki suatu arus pendapatan masuk–misalnya pembiayaan kepemilikan mobil, tagihan kartu kredit, fasilitas leasing, pembiayaan properti komersial serta kredit/pinjaman perbankan secara umum–menjadi suatu ‘komoditas’ keuangan yang dapat diperjualbelikan dengan mengubah bentuk aset tersebut menjadi sekuritas (surat berharga). Pokok dan return dari utang/tagihan yang menjadi underlying dibayarkan kepada investor pemegang sekuritas secara reguler dengan metode perhitungan yang disesuaikan dengan tipe underlying aset dan sekuritasnya. Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan Sekuritisasi Aset sebagai penerbitan surat berharga oleh penerbit efek beragun aset yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan dari kreditur asal yang diikuti dengan

www.facebook.com/indonesiapustaka

774

pembayaran yang berasal dari hasil penjualan efek beragun aset kepada pemodal (PBI 7/4/2005). Sekuritisasi Aset–Kategori; Kategori sekuritisasi aset antara laini utang yang diback-up oleh mortgages dikenal sebagai mortgages backed securities (MBS), sementara yang di-back-up dengan aset keuangan jenis lainnya dikenal sebagai aset-backed securities (ABS). Kategori sekuritisasi yang lainnya adalah collateralized debt obligations (CDO) yang umumnya di-back-up dengan bond atau surat utang korporasi lainnya. Setiap kategori sekuritisasi tersebut memiliki karakteristik, pasar dan risiko yang berbeda, yang dipengaruhi oleh underlaying aset dan konvensi di pasar keuangan yang berkembang dari waktu ke waktu. Sekuritisasi Aset–Keuntungan; Secara umum sekuritisasi aset memiliki beberapa keuntungan yang dapat dilihat dari sisi Originator/Sponsor maupun Investor. Berikut merupakan keuntungan bagi Originator antara lain: 1. Penggunaan modal yang lebih efisien. 2. Manajemen risiko, likuiditas, dan aset-liability yang lebih baik. 3. Mempercepat pertumbuhan portofolio, dana yang diterima dari proses sekuritisasi aset dapat dimanfaatkan untuk mendorong lebih lanjut pertumbuhan portofolio aset originator. 4. Diversifikasi sumber dana, originator memiliki sumber pendanaan yang beragam dengan basis investor yang lebih luas juga. Sekuritisasi Aset–Manfaat bagi Investor; Bagi investor, sekuritisasi aset memberikan potensi manfaat sebagai berikut: 1. Imbal hasil (yield) yang menarik. 2. Kualitas kredit (rating) yang baik. 3. Risiko yang lebih rendah dibandingkan instrument obligasi biasa 4. Keragaman dan diversifikasi investasi. 5. Arus kas (cash flow) yang terprediksi dan terukur. Sekuritisasi Aset Syariah; Pendekatan yang dilakukan dalam pengembangan sekuritisasi aset berdasarkan prinsip syariah adalah melakukan reevaluasi dan adaptasi konsep dan praktik keuangan konvensional yang ada dengan prinsipprinsip syariah dengan cara mempertanyakan dan menilai apakah konsep dan praktik yang ada tersebut sejalan dengan syariah sehingga penilaiannya akan jatuh pada penetapan halal, makruh, mubah, sunnah, atau haram. Sekuritisasi Aset Syariah–Beda dari Konvensional; Secara garis besar perbedaan sekuritisasi syariah dengan sekuritisasi konvensional terletak pada tiga hal utama: 1. Tipe atau jenis aset underlying yang harus sesuai prinsip syariah. Beberapa prinsip syariah yang menjadi batasan dalam sekuritisasi aset meliputi: a. Barang yang memiliki kemanfaatan dan digunakan dalam usaha produktif sehingga memiliki cash flow. b. Barang yang karakteristiknya jelas untuk menghindarkan adanya gharar dari aset yang disekuritisasi. Karakteristik yang dimaksud meliputi wujud (termasuk dimensi), kepemilikannya, manfaat dan fungsi, jumlah, nilai atau harga serta relationship yang melekat pada barang tersebut. c. Bukan termasuk barang haram1 di mana dalam kelompok ini adalah barang yang dilarang secara syariah seperti usaha perjudian, minuman keras, dan lainnya. d. Jual beli utang piutang atau dayn dilarang kecuali salah satu atau dua-duanya pihak yang bertransaksi melakukan pembayaran secara aktual (pada saat itu) selama jangka waktu kontrak sehingga membuat dayn (utang) menjadi ayn (barang fisik). 2. Struktur sekuritisasi

www.facebook.com/indonesiapustaka

775

yang digunakan juga harus sejalan dengan prinsip syariah. Beberapa prinsip syariah yang harus dipenuhi dalam struktur keuangan sekuritisasi aset antara lain: a. Bunga atau riba secara tegas dilarang, dengan setiap return dari uang yang digunakan berkaitan dengan profit atau keuntungan perusahaan b. Spekulasi, syariah tidak memperbolehkan adanya spekulasi, judi atau maisir. c. Investasi yang dilarang, seperti daging babi, alkohol, judi, dan lainnya yang dilarang oleh syariah d. Profit, di mana tidak dikenal profit yang pasti (fixed return) karena setiap transaksi memiliki risiko e. Ketidakpastian atau gharar tidak diperbolehkan dalam kontrak atau akad dalam transaksi. Gharar yang ditinjau adalah materi objek seperti harga dan lain sebagainya. f. Penimbunan uang dilarang karena uang merupakan alat tukar bukan komiditi dan tidak mampu menciptakan kemakmuran. 3. Bentuk credit enhancement yang juga harus diterima secara syariah. Teknik credit enhancement dapat dipergunakan dalam sekuritisasi syariah jika kondisi-kondisnya terpenuhi. Sekuritisasi Aset Syariah–Tahapan; Tahapan sekuritisasi aset adalah a. Bank syariah bertindak sebagai origin yang melakukan pooling (kumpulan) terhadap aset berupa saham (share) yang dimilikinya. Penentuan aset yang akan dikumpulkan merupakan kewenangan dan hak perbankan syariah. Aset yang terkumpul diserahkan kepada SPV dengan dilandasi perjanjian transaksi jasa yaitu melakukan sekuritisasi terhadap pooling asets (akad wakalah) dan menerbitkan trust. b. SPV membuat trust terhadap kumpulan aset tersebut dan melakukan penawaran kepemilikan trust kepada investor secara jual putus (true sale). Pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan trust digunakan untuk pendapatan bagi origin. Untuk meningkatkan kualitas pooling asets dimungkinkan akreditasi kualitas aset maupun asuransi terhadap pooling asets tersebut. Sedangkan pendapatan bagi SPV adalah berupa fee atas jasa pemasaran dan sekuritisasi aset yang telah dilakukan. c. Investor melakukan pembelian trust untuk memperoleh kepemilikan terhadap trust dan mendapatkan bagi hasil (dividen) atas pendapatan bagi hasil aset musyarakah/mudharabah yang diikat dalam trust tersebut. d. Sejalan dengan pembayaran terhadap pembelian pooling asets secara true sale oleh investor maka terjadi perpindahan kepemilikan terhadap pooling asets tersebut kepada investor. Apabila trust tersebut merupakan investasi dalam jangka waktu tertentu, pembayaran dividen kepada investor dimungkinkan dengan penambahan cicilan pembayaran modal ataupun pelunasan pada dividen terakhir saat trust jatuh tempo. e. Pembukuan terhadap pooling asets di bank syariah tergantung dari transaksi yang dilakukan dengan SPV. Transaksi true sale mengharuskan aset-aset yang di-pooling dikeluarkan dari neraca bank. f. Penilaian harga atas trust sesuai dengan akad jual beli (murabahah) antara perbankan syariah dengan investor. Dalam trust harus disebutkan secara jelas spesifikasi setiap aset mudharabah maupun musyarakah yang disekuritisasi termasuk besaran nisbah bagi hasil setiap aset mudharabah maupun musyarakah. g. Fungsi bank syariah setelah berpindahnya kepemilikan pooling asets adalah sebagai servicer. h. Trust yang dimiliki oleh investor tidak boleh dipindahtangankan atau bersifat hold to maturity. Sekutu Komanditer; Sekutu perusahaan yang tidak ikut aktif dalam menjalankan

www.facebook.com/indonesiapustaka

776

kegiatan perusahaan tetapi hanya menyerahkan modal atau barangnya sebagai tanda ikut serta dalam pemilikan perusahaan (limited partner). Self Control; 1. Adalah pengendalian atas diri sendiri. 2. Adalah lapisan pertama dan utama dalam diri setiap karyawan bank syariah, sehingga peran bagian sumber daya insani dalam memilih karyawan yang tepat merupakan syarat mutlak adanya peran lapisan kontrol yang pertama ini secara optimal. Selisih Bunga Bersih; Selisih antara bunga yang diterima setelah diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak dengan biaya bunga (net interest margin). Selisih Kurang Antara Penyisihan Penghapusan Aset Atas Aset Produktif dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan Atas Aset Produktif; Selisih kurang antara total penyisihan penghapusan aset (cadangan umum dan cadangan khusus atas seluruh aset produktif ) yang wajib dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku dengan total cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) atas seluruh aset produktif (secara individu dan secara kolektif ) sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Selisih Kurang Penjabaran Laporan Keuangan; Selisih kurs yang timbul dari penjabaran laporan keuangan kantor cabang Bank dan/atau Perusahaan Anak di luar negeri sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Selisih Nilai Revaluasi Aset Tetap; Selisih nilai revaluasi aset tetap yang diklasifikasikan ke saldo laba dalam hal Bank melakukan revaluasi aset tetap sebelum PSAK 16 diberlakukan dan selanjutnya menggunakan metode biaya dalam pengukuran aset tetap. Termasuk dalam komponen ini adalah selisih lebih revaluasi aset tetap yang tersisa dalam pelaksanaan kuasi reorganisasi. Sengketa–Syarat untuk Dapat Dilakukan Penyelesaian Melalui Arbitrase; Adalah sebagai berikut: (1) Harus diperjanjikan dalam perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak, dalam hal ini dalam perjanjian pembiayaannya; atau (2) Disepakati oleh para pihak dengan perjanjian tertulis setelah terjadinya sengketa. Senjang; Perbedaan antara jumlah harta dan kewajiban yang peka terhadap perubahan tingkat bunga untuk periode tertentu berdasarkan jatuh temponya, misalnya selisih antara kredit dan deposito yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun; apabila suku bunga simpanan lebih besar daripada suku bunga kredit, terjadi senjang negatif; sebaliknya apabila suku bunga kredit lebih besar daripada suku bunga simpanan, akan terjadi senjang positif; Lihat Senjang negatif dan senjang positif (gap). Senjang Dinamis; Model kesenjangan yang menunjukkan keseimbangan antara saldo harta dan kewajiban yang diproyeksikan pada waktu mendatang, atau perbedaan antara harta peka bunga dan kewajiban peka bunga pada waktu mendatang (dynamic gap). Senjang Negatif; Selisih yang disebabkan oleh kepekaan tingkat bunga aktiva lebih rendah jika dibandingkan dengan kepekaan tingkat bunga pasiva; bank yang memiliki kewajiban bunga lebih cepat daripada pendapatan bunga disebut rawan utang (negative gap).

www.facebook.com/indonesiapustaka

777

Senjang Positif; Bank dikatakan memiliki selisih positif apabila ada ketidaksesuaian jatuh tempo pada harta dan kewajiban suatu bank, yaitu terdapat lebih banyak harta yang jatuh tempo dalam satu periode tertentu dibandingkan dengan kewajibannya; bank dengan selisih positif memiliki harta yang peka (sensitive aset) terhadap perubahan-perubahan ketidakselarasan antara nilai atau jatuh tempo dan suatu aset dan kewajiban bank. (positive gap). Seperlima rikaz; Kadar zakat yang wajib dibayar dari harta galian, yaitu sebesar 20%. Serah–Penyerah Konsinyasi; Pihak yang menyerahkan barang kepada pihak tertentu atas dasar perjanjian konsinyasi (consignor). Serah–Penyerahan Seadanya; Penyerahan barang menurut keadaan pada saat penyerahan tanpa adanya perbaikan atau pembetulan (as it is). Serandai; Sistem komputer yang membukukan (posting) transaksi-transaksi nasabah pada pusat pencatatan bank, langsung pada akun nasabah, dikenal juga dengan istilah proses transaksi on-line (OLTP/online transaction processing); banyak bank memiliki terminal teller on-line, dihubungkan melalui sebuah komputer pada kantor cabang, langsung ke bagian admmnistrasi sistem komputer tempat penyimpanan file nasabah; hal ini memungkinkan nasabah untuk mengakses dana mereka lebih cepat apabila mereka akan menyetorkan cek yang dikeluarkan oleh bank yang sama, juga berarti uang dikeluarkan lebih cepat saat cek dibayarkan; banyak sistem elektronik perbankan, termasuk jaringan mesin kartu otomatis (MKO atau ATM) dan sistem titik penjualan elektronik (point of sale), merupakan sistem serandai penuh, yang berarti transaksi-transaksi yang dlsetujui atau ditolak dan dana-dana yang ditransfer antar-akun dilaksanakan bersamaan saat transaksi tersebut dimasukkan ke dalam sistem; ant. jaringan luar randai (off-line) (on line). Serikat Pekerja; Asosiasi atau perkumpulan dan pekerja dan suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki tujuan yang sama untuk melindungi hak-hak sesuai dengan ketentuan yang ada; apabila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak pekerja yang menjadi anggota, pengurus serikat kerja membantu menanganinya atas nama pekerja dengan melakukan pembicaraan atau negosiasi dengan pihak menajemen perusahaan atau pemilik untuk menyelesaikannya (labour union). Sertifikat; Tanda bukti mengenai sesuatu hal yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan suatu fakta, seperti akta kelahiran, telah menyelesaikan atau mengikuti suatu seminar (certificate). Sertifikat Analisis; Surat keterangan dari pihak ketiga yang berwenang atau produsen yang diperlukan untuk suatu kontrak penjualan dan penyerahan barang, yang membuktikan bahwa barang-barang tersebut telah diperiksa (certificate of analysis). Sertifikat Asal Barang; Dokumen yang menyatakan negara asal dari barang yang diperdagangkan, biasanya diperlukan dalam perdagangan internasional (certificate of origin). Sertifikat Asuransi; Keterangan bahwa polis asuransi telah diterbitkan dengan menunjukkan jumlah dan jenis barang yang dipertanggungkan secara terperinci;

www.facebook.com/indonesiapustaka

778

polis tersebut dapat digunakan sebagai bukti untuk mereasuransikan kepada asuradur (certificate of insurance). Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS); Sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip ju’alah dalam mata uang rupiah. SBIS diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Lihat SBIS. Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju’alah (SBIS Ju’alah); Adalah SBIS yang menggunakan Akad Ju’alah, dengan memperhatikan substansi fatwa DSN-MUI no. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju’alah. Sertifikat Bunga Bank; Sertifikat bank yang menyatakan sejumlah bunga yang harus dibayarkan terlebih dahulu oleh debiturnya dan dimasukkan sebagal laba sehingga dapat diperhitungkan besar pajaknya (bank interest certificate). Sertifikat Deposito; Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, 12 dan 24 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Sertifikat Deposito; Simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtantangankan (certificate of deposit). Sertifikat IMA–Pelaku; Pelaku transaksi Sertifikat IMA adalah (a) bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana. (b) bank konvensional hanya sebagai pemilik dana. Sertifikat IMA (Investasi Mudharabah Antarbank); Surat berharga yang diterbitkan oleh bank syariah yang berbasis bagi hasil (mudharabah), dengan latar belakang transaksi (underlying transaction), dalam fungsinya sebagai wakil mudharib dari nasabahnya. Sertifikat IMA dapat dipindahtangankan hanya satu kali setelah dibeli pertama kali. Sertifikat Mutu; Sertifikat yang menerangkan bahwa kualitas atau mutu barang telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pembeli dan ditandatangani oleh pejabat berwenang (certificate of quality). Sertifikat Pemeriksaan; Surat keterangan yang menyatakan bahwa kondisi barang yang akan dikirim dalam keadaan baik sebelum barang tersebut terangkut/ dikapalkan (certificate of inspection). Sertifikat Saham; Surat bukti kepemilikan sejumlah saham suatu perseroan; dalam sertifikat tersebut dicantumkan nama penerbit, jumlah nominal atau mewakili nilai yang dinyatakan, atau deklarasi nilai bukan nominal, dan hak pemegang saham; sertifikat ini dapat diperdagangkan seluruhnya dengan menyerahkan kembali sertifikat tersebut kepada penerbit atau melalui pialang untuk diadakan pembahasan (certificate of stock). Sertifikat Saham Sementara; Bukti kepemilikan sementara atas setiap saham yang ditenbitkan (provisional certificate). Sertifikat Teraan; Dokumen yang menyatakan ukunan berat barang yang diperdagangkan dan dikeluarkan oleh badan yang berwenang (certificate of weight). Servicing Agency Agreement; Merupakan perjanjian yang pada prinsipnya

www.facebook.com/indonesiapustaka

779

menyatakan bahwa obligor bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan aset. Sesi; Cessie; Cara untuk menyerahkan piutang atas nama dan kebendaan tak berwujud lainnya; penyerahan piutang seperti ini harus dilakukan dengan membuat akta, baik akta autentik maupun akta di bawah tangan yang menegaskan pengalihan hak tersebut dari kreditur kepada pihak ketiga; pengalihan ini harus disetujui oleh debitur (cessie). Sesuai dengan Advis; Kata-kata “sesuai dengan advis” di halaman muka surat wesel, menandakan bahwa penarikan surat wesel itu didahului oleh dan sesuai dengan surat pemberitahuan (as per advice). Setiap Pihak; Orang atau badan hukum yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan dan operasional Bank, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain, ultimate shareholder atau pihak tertentu yang namanya tidak tercantum sebagai pegawai, pengurus atau pemegang saham bank tetapi dapat memengaruhi kegiatan operasional bank atau keputusan manajemen bank. Setiap Tempat Yang Terkait Dengan Bank; Setiap bagian ruangan dari kantor bank dan tempat lain di luar bank yang terkait dengan objek pengawasan Bank Indonesia. Set-Off; Proses penggabungan akun yang sama yang tercatat, baik di sisi aktiva maupun di sisi pasiva neraca; tujuannya untuk mengetahui posisi rekening dimaksud yang sebenamya; misalnya, dalam neraca bank A tercatat rekening antarkantor aktiva Rpl.500.000,00 dan rekening antarkantor pasiva sebesar Rp1.000.000,00, dengan demikian posisi rekening antarkantor yang sebenamya setelah dilakukan set-off adalah sebesar Rp500.000,00 di sisi aktiva, set-off juga dilakukan untuk mengetahui posisi total aset bank yang sebenamya (set-off). Setoran Jaminan; Uang yang ditenima bank sebagai jaminan yang akan diperhitungkan pada waktu penyelesaian suatu transaksi, misalnya dalam pembukean L/C dalam negeri dan luar negeri (marginal deposit). Setoran Kliring; Adalah penagihan warkat bank lain di mana lokasi bank tertariknya berada di dalam satu wilayah kliring. Settlement; Penyelesaian Transaksi. Settlement Risk; Risiko kerugian dari transaksi yang jatuh tempo, dengan bank telah mengirimkan kewajiban sesuai kontrak, tetapi pihak counterparty tidak melaksanakan kewajibannya. Nilai risiko ini adalah 100% dari nilai transaksi. Sewa Beli; Perjanjian sewa menyewa, biasanya mengenai tanah, gedung atau peralatan modal selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa berkala, termasuk kewajiban pemilik seperti pajak, penyusutan dan asuransi; pada akhir masa sewa, biasanya, penyewa diberikan opsi untuk meneruskan jangka waktu sewa atau membeli barang sewa tersebut (lease). Sewa Biaya Tinggi; Biaya sewa yang sangat tinggi, jumlahnya mendekati seluruh jumlah nilai produksi atau nilai sewa property (rack rent). Sewa Guna Usaha (Leasing); Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa

www.facebook.com/indonesiapustaka

780

guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. SGD; Singapore Dolar. Sha` (Gantang); Satuan takaran sebanyak 4 mud yang dipakai oleh penduduk Madinah. Kadar ini sama dengan 5 1/3 ritel atau 3,176 kilogram. Shadaqah; Pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala. Shafi al-Dakhli; Pendapatan Bersih; Selisih positif dari total pendapatan (operasional dan nonoperasional) dengan total biaya (operasional dan nonoperasional) dalam satu periode setelah dikurangi dengan taksiran pajak pendapatan (net income). Shafi al-Ribhi; Laba Bersih; Laba bersih yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak (net profit). Shafi al-Ushul; Harta bersih; Selisih antara nilai total aktiva dan nilai total pasiva yang dilaporkan dalam neraca (net aset). Shafqah; Transaksi; Proses perjanjian atau perikatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban misalnya jual beli, dan sewa menyewa (transaction). Shahib; Yang punya atau pemilik. Shahib al Diwan; Pejabat kementerian dalam tugas administrasi. Shahib al Haq; Pemilik/subjek haq. Shahib al Mal; Pemilik Dana; Investor, lainnya adalah malik atau rabb al mal. Salah satu rukun yang harus ada dalam transaksi yang menggunakan akad mudharabah sebagai landasan operasionalnya. Aplikasi dalam lembaga keuangan syariah, nasabah penabung dapat berposisi sebagai shahibul mal tatkala melakukan transaksi dengan pihak bank syariah. Begitu pula bank syariah juga berposisi sebagai shahibul mal tatkala menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang transaksinya berdasarkan prinsip mudharabah. Shahibun Nisab; Merupakan istilah yang dipakai untuk orang yang hartanya telah memenuhi ukuran nisab kewajiban zakat. Shani’; Pembuat, penjual (manufacturer, seller); Yakni pihak yang menerima pesanan pembuatan barang dalam akad istishna’. Lihat Akad ba’I al-istishna’. Sharf; Adalah pertukaran mata uang (money changer), baik antarmata uang sejenis maupun antarmata uang berlainan jenis. Sharf–Ketentuan; Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dilakukan dalam transaksi keuangan syariah, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan); (b) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan); (c) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh); (d) Apabila berlainan jenis, hal itu harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Sharf an-Nuqud; Transaksi penukaran mata uang secara tunai (spot). Contoh: penukaran mata uang Rupiah dengan mata uang Riyal.

www.facebook.com/indonesiapustaka

781

Sharia Loyalist Market; Market yang loyal terhadap produk syariah. Shariah Compliance Officer (SCO); Pihak atau pejabat dari suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapat sertifikasi dari DSN-MUI dalam pemahaman mengenai Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Sharraf; Pedagang valuta asing. Bank atau perusahaan bukan bank yang mempunyai kegiatan usaha mempertukarkan valuta asing. Shiddiq; 1. Adalah sifat Nabi Muhammad saw., artinya “benar dan jujur”. Jika seorang pemimpin dalam perusahaan haruslah senantiasa bersikap jujur, baik kepada shareholder (pemegang saham), customer (nasabah), competitor (pesaing), maupun kepada people (karyawan), sehingga bisnis benar2 dijalankan dengan prinsipprinsip kebenaran dan kejujuran. 2. Benar; yang menggambarkan kejujuran yang sangat dibutuhkan untuk membangun sinergi antara bank dengan nasabah dan mitra kerja. Shigat; Pernyataan atau lafadz yang disampaikan pada waktu aqad (contract). Contoh, shigat jual beli, kalimat ijab-qabul, misalnya penjual mengatakan: “Saya jual barang ini dengan harga sekian”. Kemudian pembeli mengatakan: “Saya beli barang ini dengan harga sekian.” Shighat al Aqad; (pernyataan untuk mengikatkan diri): Cara bagaimana pernyataan pengikatan diri itu dilakukan, maksudnya dalam hal pembuatan akad, para pihak harus menyampaikannya secara lisan/tertulis term and condition dari akad tersebut, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum, sebab maksud yang belum disampaikan kepada pihak lain tidak mempunyai akibat hukum sama sekali. Shilling; 1. Satuan dasar nilai uang Austria, Kenya, Somalia, Tanzania, dan Uganda; 2. mata uang Inggris = 1/10 pound (shilling). Shina’ah Nasyiah; Industri pemula (infant industry); Industri yang masih dalam tahap pertumbuhan. Shina’ah; Industri (industry); Kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Shrinking Risk; Adalah risiko yang terjadi pada Second Way out yang dipengaruhi oleh: (a) Unusual Business Risk yaitu risiko bisnis yang luar biasa yang ditentukan oleh: (i) Penurunan drastis tingkat penjualan bisnis yang dibiayai; (ii) Penurunan drastis harga jual barang/jasa dari bisnis yang dibiayai; (iii) Penurunan drastis harga barang/ jasa dari bisnis yang dibiayai. (b) Jenis bagi hasil yang dilakukan, apakah profit and loss sharing atau revenue sharing; (i) Untuk jenis profit and loss sharing, shrinking risk muncul bila terjadi loss sharing yang harus ditanggung oleh bank; (ii) Untuk jenis revenue sharing, shrinking risk terjadi bila nasabah tidak mampu menanggung biaya (nafaqah) yang seharusnya ditanggung nasabah, sehingga nasabah tidak mampu melanjutkan usahanya; (c) Disaster risk yaitu keadaan force majeure yang dampaknya sangat besar terhadap bisnis nasabah yang dibiayai bank. SHU; Sisa Hasil Usaha; Lihat Sisa hasil usaha. Shulh; Akad perdamaian (ishlah). Dalam pembahasan Fikih Muamalah, akad shulh ini dikaji dan dibahas dalam hubungannya dengan akad jual beli, perkawinan, sewa menyewa, peperangan dan pemberontakan. Pada akad sewa menyewa misalnya, ketika pihak yang menyewakan mendapati/menerima barang miliknya dalam

www.facebook.com/indonesiapustaka

782

keadaan rusak/cacat, terhadapkerusakan ini, pihak yang menyewakan tidak mengadukan pihak penyewa ke pengadilan. Tapi, permasalahan ini diselesaikan lewat pendekatan kekeluargaan (di luar pengadilan). Dalam operasional perbankan Islam, shulh digunakan sebagai cara dalam menyelesaikan masalah pembiayaan. Misalnya, pihak nasabah tidak mampu membayar pinjaman/kredit. Pihak bank dan pihak nasabah melakukan atau menempuh cara perdamaian dalam menyelesaikan masalahnya tanpa melalui jalur hukum. Shulh–Gugatan dalam Shulh; Memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Jika akad perdamaian dibuat dengan materi yang berupa pengakuan atas harta yang disengketakan, perdamaian itu diakui sebagai sebab kepemilikan. (2) Jika seluruh atau sebagian dari pengganti objek perdamaian diambil dari seseorang yang berhak atas penggantian itu, penggantian objek perdamaian berupa barang yang digugat dari perdamaian itu, yakni bisa seluruhnya atau sebagiannya, dinyatakan sah. (3) Jika akad perdamaian dibuat dengan pengakuan tentang manfaat suatu harta, hukum akad perdamaian itu adalah sama dengan hukum akad ijarah. (4) Suatu perdamaian dengan cara penolakan atau bersikap diam saja, dengan demikian penggugat berhak atas harta penggantiannya, sedangkan tergugat berhak untuk tidak melakukan sumpah dan selesainya sengketa. (5) Hak syuf’ah (hak untuk didahulukan/preference) yang melekat pada suatu benda tidak bergerak berlaku sebagai pengganti objek perdamaian. (6) Jika seseorang yang berhak atas harta itu lalu mengambil sebagian atau seluruh benda tidak bergerak itu, penggugat harus mengembalikan sejumlah pengganti perdamaian itu kepada tergugat seluruhnya atau sebagian, dan penggugat itu berhak mengajukan gugatan itu kepada orang yang menuntut dan yang punya hak tersebut. (7) Jika seluruh atau sebagian dari pengganti kerugian itu diambil oleh penggugat, penggugat berhak mengajukan gugatan atas penggantian perdamaian. (8) Jika pihak penggugat berkeinginan memperoleh kembali hartanya, dan menyetujui suatu perdamaian untuk mendapat sebagian daripadanya, serta membebaskan tergugat dari sisa perkara yang diajukan, penggugat dianggap telah menerima pembayaran sebagian dari tuntutannya dan membebaskan sisanya. (9) Jika seseorang melaksanakan suatu perdamaian dengan orang lain tentang sebagian dari tuntutannya kepada orang itu, orang yang melaksanakan perdamaian itu dianggap telah menerima pembayaran sebagian dari tuntutannya dan telah melepaskan haknya terhadap sisanya. (10) Jika seseorang melaksanakan suatu perdamaian dengan suatu utang yang segera harus dibayar, diubah menjadi utang yang dapat dibayarkan kembali pada kemudian hari, ia dianggap telah melepaskan haknya untuk pembayaran segera. (11) Jika seseorang melaksanakan suatu perdamaian tentang suatu utang yang harus dibayar kembali dengan sesuatu barang, bisa dibayar dengan barang lain yang sama nilainya, orang itu dianggap telah menunaikan kewajibannya. (12) Apabila suatu proses perdamaian telah diselesaikan, tidak satu pun dari kedua pihak berhak mempermasalahkannya lagi. (13) Dengan disetujuinya perdamaian itu, penggugat berhak atas penggantian perdamaian yang tercantum dalam transaksi perdamaian itu. (14) Jika salah satu pihak yang melakukan transaksi perdamaian

www.facebook.com/indonesiapustaka

783

meninggal dunia, ahli warisnya tidak berhak membatalkan perdamaian itu. (15) Jika perdamaian itu dibuat dalam bentuk pertukaran barang, kedua pihak boleh menghapuskan dan menggugurkan perdamaian itu atas kehendak mereka sendiri. (16) Jika suatu transaksi perdamaian yang dibuat berisi suatu pembayaran yang dilakukan agar dapat menghindari pengucapan sumpah, penggugat dianggap telah dapat memaksa tergugat untuk bersumpah. (17) Jika objek pengganti dalam perdamaian rusak sebagian atau seluruhnya sebelum diserahkan kepada penggugat, dan pengganti kerugian itu berupa barang tertentu, hal ini dianggap sama halnya dengan suatu barang yang diambil seseorang yang berhak atas barang itu. (18) Jika suatu perdamaian dibuat dengan cara pengakuan, penggugat berhak menuntut seluruh atau sebagian barang yang dituntutnya dari perdamaian tersebut dari tergugat. (19) Jika pengganti kerugian dalam perdamaian berupa suatu piutang atau berupa barang yang tidak tertentu, perdamaian itu tidak akan terpengaruh oleh hal tersebut, dan penggugat berhak untuk menerima sejumlah yang sama dengan kerugiannya, dari tergugat. Shulh–Ketentuan Umum; Ketentuan Umum Shulh adalah sebagai berikut: (1) Orang yang membuat suatu akad perdamaian harus cakap melakukan perbuatan hukum. (2) Suatu akad perdamaian yang dibuat oleh anak yang telah diberi izin oleh walinya adalah sah, selama perdamaian itu tidak berakibat kerugian yang nyata. (3) Jika seseorang mengajukan gugatan yang ditujukan kepada seorang anak yang telah diberi izin, dan anak itu membuat pengakuan atas hal itu, hasilnya adalah suatu bentuk akad perdamaian yang sah melalui pengakuan. (4) Seorang anak yang telah diberi izin, berhak untuk membuat suatu akad perdamaian yang sah dengan catatan ia diberi waktu untuk memikirkan tuntutannya. (5) Jika seorang anak menyetujui suatu akad perdamaian tentang sebagian dari tuntutannya dan di samping itu ia juga memiliki bukti untuk menunjang tuntutannya tersebut, akad perdamaian itu tidak sah. Tetapi, jika ia tidak memiliki bukti semacam itu, serta lawannya bersedia untuk diangkat sumpah, akad perdamaian itu sah. (6) Jika seorang anak melakukan gugatan untuk mendapatkan kembali barang dari orang lain, dan kemudian membuat akad perdamaian tentang nilai tuntutannya, akad perdamaian itu adalah sah. (7) Wali seorang anak dibolehkan melakukan akad perdamaian atas gugatan terhadap harta anak, dengan ketentuan perdamaian tersebut tidak mengakibatkan kerugian yang nyata bagi anak itu. (8) Perdamaian dapat dilakukan sendiri oleh pihak yang berperkara atau orang yang dikuasakan untuk itu sepanjang disebutkan dalam surat kuasa. (9) Pemberi kuasa tidak dibenarkan menyelesaikan sendiri perkaranya tanpa diketahui oleh penerima kuasa. (10) Jika seseorang menunjuk orang lain sebagai penerima kuasanya untuk melakukan perdamaian atas suatu gugatan, pemberi kuasa terikat dengan perdamaian itu. (11) Jika seorang penerima kuasa membuat suatu perdamaian dengan cara pengakuan bahwa ia akan mengganti harta dengan harta lain, lalu ia membuat perdamaian atas namanya sendiri, penerima kuasa semacam ini menjadi bertanggung jawab atas suatu tuntutan yang diajukan bertalian dengan hal tersebut, dan sejumlah uang yang diselesaikan dengan cara itu, bisa diperoleh

www.facebook.com/indonesiapustaka

784

kembali dari penerima kuasa tersebut, dan penerima kuasanya sendiri bisa menuntut terhadap pemberi kuasanya. Shulh–Penggantian Objek Shulh; Memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Jika penggantian objek perdamaian berupa barang tertentu, barang itu dianggap sebagai suatu barang sah sebagaimana barang asal. (2) Jika penggantian objek perdamaian itu berupa piutang, penggantian objek perdamaian dianggap sebagai pembayaran harga. (3) Penggantian objek perdamaian dari suatu perdamaian harus berupa harta milik dari orang yang membuat perdamaian. (4) Jika penggantian objek perdamaian berupa barang yang membutuhkan transaksi barang, penggantian objek perdamaian harus dinyatakan dengan jelas. Shulh–Pelepasan Hak; memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Pelepasan hak yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah tidak sah. (2) Jika seseorang menyatakan bahwa ia tidak memiliki tuntutan atau perselisihan dengan orang lain, atau menyatakan bahwa ia tidak mempunyai hak apa pun dari orang lain, atau ia menyatakan telah mengakhiri atau menghentikan tuntutannya pada orang lain, atau ia menyatakan tidak lagi berhak apa pun dari orang lain itu, atau ia menyatakan telah menerima haknya dengan penuh dari orang lain itu, orang tersebut dianggap telah melepaskan hak orang lain itu. (3) Jika seseorang telah melepaskan haknya dari orang lain, haknya menjadi hapus, dan seseorang itu tidak lagi berhak mengajukan tuntutan mengenai hal itu. (4) Suatu pelepasan hak tidak berlaku terhadap hak-hak yang timbul kemudian setelah pelepasan itu. (5) Seseorang melepaskan hak orang lain dari suatu gugatan tentang perkara tertentu merupakan hak khusus. (6) Seseorang menyatakan telah melepaskan hak orang lain dari semua gugatan, atau ia tidak menuntut apa pun dari orang lain itu, maka merupakan hak umum. (7) Orang yang dilepaskan haknya harus diketahui dengan jelas dan tertentu. (8) Pelepasan hak tidak tergantung kepada kabul. (9) Jika pelepasan hak ditolak, penolakan ini tidak mempunyai kekuatan hukum. (10) Pelepasan hak utang dari seseorang yang sedang menderita sakit keras kepada anggota keluarganya, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum. (11) Jika pelepasan hak utang kepada seseorang yang bukan anggota keluarganya, pelepasan hak itu adalah sah apabila tidak lebih dari 1/3 hartanya. (12) Pelepasan utang hanya sah apabila dilakukan oleh orang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Shulhu hibah; Penggugat menghibahkan sebagian barang yang dituntut kepada tergugat. Shulhu ijarah; Penggugat mempersewakan barang yang dituntut kepada penggugat. Shunduq; Dana simpanan untuk keperluan tertentu. Misal, tabung dana sosial, tabung dana kebajikan, kontak amal, dan lain-lain. Shunduq Hifzi Ida’/Safe Deposit Box–Ketentuan; Berikut ini adalah ketentuan Safe Deposit Box pada lembaga keuangan syariah yang biasanya diterpkan dengan akad ijarah: (1) Penggunaan Shunduq Hifzi Ida’/Safe Deposit Box dapat dilakukan dengan akad ijarah. (2) Penggunaan Shunduq Hifzi Ida’/Safe Deposit Box berlaku ketentuan

www.facebook.com/indonesiapustaka

785

sebagaimana rukun dan syarat ijarah. (3) Benda-benda yang dapat disimpan dalam Shunduq Hifzi Ida’/Safe Deposit Box adalah benda yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara. (4) Besar biaya ijarah Shunduq Hifzi Ida’/Safe Deposit Box ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam akad. (5) Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat ijarah. Shuratic Process; Istilah shuratic process diturunkan dari terminologi esensi konsep shura (syuraa/syuro/musyarawah) sebagai media sarana konsultasi umat Islam dalam memahami ibadah sampai ke persoalan politik, hukum, institusi kenegaraan, ekonomi dan juga sistem sosial budaya masyarakat sebagai sesuatu yang tidak berdiri sendiri dan sempit melainkan dalam kerangka yang lebih luas dan saling terkait satu sama lain. Sibaq/Musabaqah; Perlombaan sesuatu dan yang dinyatakan menang akan mendapatkan imbalan. SIBOR; Suku bunga rata-rata antarbank di Singapura yang ditetapkan berdasarkan suku bunga yang ditawarkan oleh 8 bank terkemuka di Singapura (Singapore interbank offered rate). Side Streaming; 1. Menggunakan dana pembiayaan/kredit bukan untuk keperluan seperti yang disebutkan dalam kontrak/akad. 2. Nasabah menggunakan dana bukan seperti yang disebut dalam kontrak. Signature Verification System (SVS); Sistem verifikasi tanda tangan, teknologi yang memungkinkan setiap kantor cabang bank dapat mencairkan/membayarkan cek/bilyet giro cabang lain, karena dalam sistem SVS memungkinkan cabang lain mencocokkan tanda tangan, cap jempol, stempel, foto, dan sebagainya pada komputer yang ada di kantor cabang bersangkutan. Sijillat; Sertifikat, catatan resmi, dokumen. Lihat Syahadah. Siklus bisnis; Pola turun naik gelombang bisnis yang terdiri atas tahap pemulihan, depresi, resesi, dan ekspansi (business cycle). Sil’ah; Komoditas, barang. Lihat Bidho’ah. Silaturrahim Fikriyyah; Intellectual exchange; tukar pikiran. SIM; Surat Izin Mengemudi. Simetalisme; Standar moneter suatu negara yang menerapkan penggunaan dua atau lebih logam mulia dalam mata uang logamnya (simmetalisme). Simpan Malam; Bagian dari bank yang disediakan untuk menyimpan uang tunai, cek, surat berharga di luar jam kerja bank atau pada hari libur; banyak bank yang menyediakan lemari besi yang terdapat di dalam suatu ruangan bank, yang pemiIiknya (deposan) dapat masuk dengan menggunakan kunci/kode tertentu; uang yang akan disimpan dimasukkan dalam sebuah amplop yang diberi identitas pemiliknya; hal ini merupakan kemudahan yang diberikan bank bagi nasabah/ pedagang yang tidak mau mengambil risiko untuk menyimpan uang tunai; beberapa bank bahkan menyediakan mesin kasir otomatis yang juga berfungsi sebagai sarana untuk mendepositokan uang yang langsung memberikan bukti transaksi (night depository).

www.facebook.com/indonesiapustaka

786

Simpanan; Simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berbentuk: (a) giro berdasarkan Prinsip Wadiah; (b) tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah; (c) tabungan berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau prinsip mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; (d) deposito berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau prinsip mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/ atau (e) Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP). Simpanan Antarbank; Simpanan yang dibentuk oleh suatu bank untuk bank lain yang pada umumnya merupakan bank korespondennya; setiap bank yang bersangkutan memiliki hubungan rekening satu sama lain (interbank deposit). Simpanan Derivatif; Simpanan yang berasal dari fasilitas kredit yang sementara belum digunakan (derivative deposits). Simpanan Pecahan; Pencairan cek yang sebagian dananya disimpan dan selebihnya diterima secara tunai (split deposit). Simpanan Primer; 1 Simpanan tunau dari nasabah dalam suatu bank; 2 Simpanan dalam jumlah besar milik nasabah utama suatu bank (primary deposits). Simpanan Syariah; Dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Simpanan valuta asing; Dana yang dipelihara dalam bentuk akun valuta asing (foreign deposit). Simple; Sederhana. Simsar; Broker, pialang (broker); Perantara dalam perdagangan. Simsar Ta’min; Broker atau pialang asuransi (insurance broker); Seorang atau perusahaan yang bertindak sebagai perantara yang mempertemukan klien yang mencari asuransi dengan perusahaan asuransi. Sindikat; Kelompok investor yang bekerja sama untuk pembiayaan suatu proyek (syndicate). Sindikat Bank; Sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai manajer kepala (lead manager) (banking syndicate). Si’ru al-Asas; Harga dasar (basic price). Harga yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung harga barang yang diperjualbelikan. Si’ru al-Atho’; Harga penawaran (quotation price). Dua harga yang lazim digunakan dalam perdagangan surat berharga atau valuta asing (bid-ask price). Si’ru al-Iqfa; Harga penutupan (closing price); Harga surat berharga yang diperdagangkan pada akhir waktu perdagangan. Si’ru al-Suq; Harga pasar (market price) adalah harga yang terbentuk berdasarkan penawaran dan permintaan. Si’ru as-Sharf; Nilai tukar (exchange rate); Harga dari suatu mata uang yang diekspresikan dalam nilai mata uang lainnya.

www.facebook.com/indonesiapustaka

787

Si’ru Taklifah; Harga berdasarkan biaya (cost price/BEP price); Harga dari suatu produk yang hanya dapat menutupi biaya produksi dan distribusinya tanpa adanya margin keuntungan. Sisa Hasil Usaha (SHU); Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh si anggota. Sistem Akuntansi; Sistem Akuntansi meliputi metode dan catatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat/ membukukan dan melaporkan transaksi Bank. Sistem Bank Bercabang; Sistem yang memungkinkan bank mempunyai cabang di berbagai tempat; ada juga sistem bank tunggal, yaitu bank tidak diperkenankan membuka kantor cabang; hal itu tidak diatur di Indonesia (branch banking). Sistem Bineri; Sistem data elektronik dengan hanya menggunakan angka dasar 0 dan 1, yang mewakili bilangan desimal; misalnya angka 11001001 adalah 201 dalam bilangan desimal (binary system). Sistem Distribusi Hasil Usaha; Sistem pencatatan dan pelaporan (akuntansi) keuangan bank syariah. Ada dua sistem, yaitu Cash Basis, yakni prinsip akuntansi yang mengharuskan pengakuan biaya dan pendapatan pada saat terjadinya dan Accrual Basis, yakni prinsip akuntansi yang membolehkan pengakuan biaya dan pendapatan didistribusikan pada beberapa periode; Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem Accrual Basis; akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (Cash Basis). Sistem Ekonomi; Hukum atau pandangan yang membahas distribusi kekayaan, pemilikan serta bagaimana mengelolanya. Sistem Informasi Manajemen (SIM); Sistem pemrosesan data yang dirancang bagi manajemen dan pengawas sumber daya manusia yang dilengkapi dengan informasi terkini; dalam proses komunikasi, data dicatat dan diproses untuk tujuan operasional (management information system/MIS). Sistem Informasi Manajemen Risiko; Sistem informasi Manajemen Risiko sekurangkurangnya mencakup laporan atau informasi mengenai: a. eksposur Risiko; b. kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit; c. realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko wajib disampaikan secara rutin kepada Direksi. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI); Adalah sistem Kliring Bank Indonesia yang meliputi Kliring debet dan Kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Sistem Moneter; Sistem yang menetapkan kebijakan dan tindakan-tindakan yang memengaruhi interaksi faktor moneter dalam suatu negara, termasuk pengawasan cadangan valuta asing; di Indonesia otoritas sistem moneter terdiri atas Bank

www.facebook.com/indonesiapustaka

788

Indonesia, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan (monetary system). Sistem Multi Mata Uang; Sistem pengendalian mata uang asing yang membolehkan mata uang dalam negeri untuk ditukarkan dengan mata uang asing hanya melalui pemerintah atau bank yang berwenang (multiple currency system). Sistem Pembayaran; Sistem yang meliputi orang, mesin, prosedur, yang terdapat dalam suatu kegiatan pentransferan dana untuk pembayaran yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain (payment system). Sistem Pembukuan Tunggal; Sistem pembukuan sederhana yang ditandai dengan pencatatan beberapa transaksi dengan satu kali pembukuan saja; sistem ini tidak bergantung pada keseimbangan debit dan kredit (single posting system; single entry book keeping). Sistem Pemrosesan Data Elektronik (SPDE); Pengolahan data dengan menggunakan komputer dan perangkat lunak yang hasilnya digunakan untuk keperluan laporan perusahaan ataupun untuk analisis (electronic data processing system/EOPS). Sistem Pengendalian Intern; Pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (on going basis), yang berguna untuk: (1) Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank. (2) Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. (4) Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. Sistem pengendalian intern wajib memastikan: a. kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan intern Bank; b. tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu; c. efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional; dan d. efektivitas budaya Risiko (risk culture) pada organisasi Bank secara menyeluruh. Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko sekurangkurangnya mencakup: a. kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank; b. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit; c. penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian; d. struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank; e. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu; f. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; g. kaji ulang yang efektif, independen dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Bank; h. pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen; i. dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit, serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit; j. verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan

www.facebook.com/indonesiapustaka

789

kelemahan-kelemahan Bank yang bersifat material dan tindakan pengurus Bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sistem Penilaian Kemampuan; Penilaian kinerja pegawai yang dilakukan untuk menetapkan tambahan pendapatan (merit system; merit rating). Sistem Perbankan Ganda; Penerapan perlakuan pengawasan yang sama (equal treatment) terhadap bank umum yang beroperasi dengan sistem bunga dan bank yang beroperasi dengan sistem syariah; di Amerika pengertian sistem perbankan ganda adalah penerapan ketentuan yang berbeda antara state bank yang diawasi oleh bank sentral dengan national bank yang diawasi oleh dinas pengawasan mata uang (Office of the Comptroller of the Currencies) (dual banking). Sistem Perbankan Nasional; Sistem yang mengatur mengenai segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan; di Indonesia ketentuan mengenai perbankan nasional terakhir diatur dalam UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan; perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak; menurut jenisnya, bank di Indonesia terdiri atas bank umum dan bank perkreditan rakyat (national banking system). Sistem Perbankan Swalayan; Sistem pelayanan perbankan terpadu yang memungkinkan nasabahnya untuk dapat melakukan berbagai aktivltas perbankan tanpa harus langsung datang ke bank untuk melakukan berbagai macam transaksi, misalnya pembayaran utang, menyetor atau menarik dana, dan transfer melalui fasilitas sarana phone banking, ATM, layanan perbankan rumah (home banking), internet, atau fasilitas lain; sistem pelayanan ini hanya dapat dilakukan apabila secara umum didukung oleh tersedianya sarana, fasilitas, dan kesiapan semua pihak terkait (self service banking). Sistem Perbankan Unit; Sistem perbankan yang terdiri atas bank yang setiap usahanya terbatas dalam wilayah atau daerah tertentu (unit banking). Sistem Perkiraan Tembusan; Sistem pembukuan yang mencatat tiap hari jumlah penerimaan dan pengeluaran perkiraan perseorangan; jumlah tersebut pada akhlr bulan dibukukan dengan satu jumlah ke buku besar; tembusan rekening koran dikirimkan kepada yang bersangkutan (duplicate statements). Sita Eksekusi; Penahanan barang milik yang kalah perkara karena tidak memenuhi keputusan hakim sebagai pengganti jumlah uang yang harus dibayar dan ongkosongkos untuk menjalankan putusan tersebut (executorial beslag). Sita Gadai; Penyitaan atas barang-barang gadal yang dikuasal oleh kreditur karena debitur tidak mampu menebus kembali barang gadainya pada saat jatuh tempo (pand beslag). SIUP; Surat Izin Usaha Perdagangan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

790

Siyasah Naqdiyyah; Kebijakan moneter (monetary policy); Segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memengaruhi jumlah uang beredar, tingkat bunga dan tingkat inflasi dalam rangka mendorong pertumbuhan dan stabilitas perekonomian suatu negara. Siyasat Dharibiyah; Kebijakan pajak (tax policy). Salah satu kebijakan fiscal yang digunakan untuk memengaruhi perilaku konsumsi dan produksi masyarakat atau dunia usaha dalam aktivitas ekonomi. SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri); Janji tertulis nasabah (applicant) yang mengikat bank sebagai bank pembuka untuk membayar kepeada penerima atau ordernya atau mengaksep dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang diatrik penerima, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, atau menegoisasikan wesel-wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen (khusus dalam negeri). SKN; Sistem Kliring Nasional. Skrip; (uang): Surat berharga yang dapat dikonversikan sebagai pengganti mata uang yang sah dan bersifat sementara, biasanya diterbitkan apabila negara dalam keadaan darurat seperti keadaan pada saat perang di Amerika; uang ini sering disebut juga sebagai uang kertas darurat. Sliding; Lihat Margin keuntungan–menurun. Slip Kredit; Dokumen yang menjelaskan pengkreditan kembali rekening pemegang kartu, yang membuktikan bahwa pemegang kartu telah mengembalikan barang yang dibeli kepada penjual; sin. bukti kredit (credit slip; credit voucher). Slip Setoran; Formulir yang ditandatangani nasabah atau penyetor, diisi dengan perincian setorannya menurut jenis, seperti tunai, cek, dan bilyet giro; dokumen ini dapat dijadikan sebagai referensi apabila terdapat perbedaan antara pencatatan bank dan pencatatan nasabah; biasanya, bank memelihara dokumen ini sampai dengan dilakukannya rekonsiliasi bank (deposit ticket; paying in slips). SOF; Source of Fund; Sumber dana. Soft Approach; Lihat Pembiayaan bermasalah–Phase out Strategy: Soft Approach. Software; Perangkat lunak. Solution Building; Perubahan dan atau penambahan pada aplikasi sesuai Laporan Analisis Kebutuhan Bisnis yang dibuat para Business Analyst pada kegiatan Requirement Analysis dan Laporan Gap Analysis. Solvabilitas; (umum): Kemampuan membayar semua utang kepada pihak ketiga, pada saat jatuh tempo, dengan perhitungan bahwa nilai harta perusahaan lebih tinggi danpada nilai semua kewajiban; juga dikenal sebagai kekayaan bersih; (perbankan): kemampuan bank untuk membayar kewajibannya sesuai dengan jadual yang ditetapkan; hal itu berarti bahwa jumlah aset lebih besar daripada kewajibannya; Lihat Kecukupan Modal (capital adequacy) (solvency). Solvency; Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Somasi; Peringatan tertulis melalui pengadilan dan kreditur kepada debitur yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

791

cedera janji untuk memenuhi kewajibannya dalam batas waktu tertentu (call). Special Purpose Vehicle (SPV); Perusahaan Penerbit SBSN; Lihat SBSN–Perusahaan penerbit SBSN. Spekulan; Seseorang yang terlibat dalam transaksi keuangan untuk memperoleh laba dan perubahan harga yang diharapkan; makin tinggi laba yang diharapkan oleh spekulan, makin besar risiko yang dihadapi (speculator). Spekulan Beli; Pedagang yang berspekulasi bahwa harga sekuritas atau komoditas akan naik dan membeli dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan (bull). Spekulan Jual; Pedagang spekulan di bursa efek yang mengantisipasi bahwa surat berharga tertentu akan turun nilainya; untuk itu, ia menjual barang yang belum dimilikinya dengan syarat menyerahkannya kemudian dan membelinya kembali pada saat yang diperjanjikan (bear). Spekulasi; Risiko pembelian suatu harta yang harganya diperkirakan naik pada saat yang akan datang dan dapat dijual kembali untuk mempero!eh laba; sebaliknya, penjualan suatu barang yang diperkirakan harganya akan turun pada saat yang akan datang dan dapat dibeli kembali dengan harga yang lebih murah untuk memperoleh keuntungan; istilah ini biasanya, digunakan dalam pasar uang, saham, komoditas, dan opsi (speculation). Spekulasi–Hakikat; Hakikat aktivitas spekulasi dapat dirinci sebagai berikut: 1. spekulasi sesungguhnya bukan merupakan investasi, meskipun di antara keduanya ada kemiripan. Perbedaan yang sangat mendasar di antara keduanya terletak pada “spirit” yang menjiwainya, bukan pada bentuknya. Para spekulan membeli sekuritas untuk mendapatkan keuntungan dengan menjualnya kembali pada masamendatang. Sedangkan para investor membeli sekuritas dengan tujuan untuk berpartisipasi secara langsung dalam bisnis. 2. spekulasi telah meningkatkan unearned income bagi sekelompok orang dalam masyarakat, tanpa mereka memberikan kontribusi apa pun, baik yang bersifat positif maupun produktif. Bahkan, mereka telah mengambil keuntungan di atas biaya masyarakat, yang bagaimanapun juga sangat sulit untuk bisa dibenarkan secara ekonomi, sosial, maupun moral. 3. adalah spekulasi merupakan sumber penyebab terjadinya krisis keuangan. Fakta menunjukkan bahwa aktivitas para spekulan inilah yang menimbulkan krisis di Wall Street tahun 1929 yang mengakibatkan depresi yang luar biasa bagi perekonomian dunia pada 1930-an. Begitu pula dengan devaluasi poundsterling tahun 1967, maupun krisis mata uang franc pada tahun 1969. Ini hanyalah sebagian contoh saja. Bahkan hingga saat ini, otoritas moneter maupun para ahli keuangan selalu disibukkan untuk mengambil langkah-langkah guna mengantisipasi tindakan dan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh para spekulan. 4. spekulasi adalah outcome dari sikap mental ‘ingin cepat kaya’. Jika seseorang telah terjebak pada sikap mental ini, ia akan berusaha dengan menghalalkan segala macam cara tanpa memedulikan rambu-rambu agama dan etika. Spekulasi–Karakteristik; Karakteristik spekulasi adalah sebagai berikut: (1) Zero sum game (2) Komposisi loss lebih besar dibanding gain (mirip melempar dadu); (3)

www.facebook.com/indonesiapustaka

792

Pencarian keuntungan tanpa menghargai waktu, usaha, dan pengorbanan yang layak; (4) Tidak menggunakan rasionalitas, mengutamakan perasaan bahkan “indra keenam”. Spin Off/Pemisahan bank syariah; Pemisahan bank syariah dari bank induknya. Dalam hal bank umum konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank umum konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah. Spiritual Market; Pasar yang mementingkan/condong kepada nilai-nilai spiritual. Spiritual Marketing; Bentuk pemasaran yang dijiwai nilai-nilai spiritual dalam segala proses dan transaksinya, hingga ia sampai pada suatu tingkat ketika semua stakeholders utama dalam bisnis (pelanggan, karyawan, dan pemegang saham), pemasok, distributor, dan bahkan pesaing sekalipun memperoleh kebahagiaan; Merupakan tingkatan “pemasaran langit”, yang karena di dalam keseluruhan prosesnya tidak ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah (bisnis syariah), ia mengandung nilai-nilai ibadah, yang menjadikannya berada di puncak tertinggi dalam pemasaran atau muamalah; Merupakan paradigma baru dalam pemasaran, yang dilandasi oleh kebutuhan yang paling pokok, yang paling dasar, yaitu kejujuran, moral, dan etika dalam bisnis. Sponsor; Seseorang atau perusahaan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu kegiatan, yaitu dengan menerima tanggung jawab pembiayaannya, untuk mempromosikan usaha perseorangan atau perusahaan tersebut; sin. Spot; Fauri; Transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Lihat Transaksi Spot. SPPA; Surat Permintaan Penutupan Asuransi. Lihat Asuransi–SPPA. SPPH; Surat Permohonan Pergi Haji. Stabilisasi Harga; Tindakan mempertahankan suatu harga barang atau jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pada saat tingkat laju inflasi yang tinggi sebagai upaya di dalam menstabilkan harga barang dan jasa tersebut selama periode tertentu (price stabilization). Stagflasi; Keadaan inflasi yang sangat tinggi dan berkepanjangan, ditandai dengan macetnya kegiatan perekonomian yang menyebabkan pengangguran (stag flation). Standar Audit; norma pelaksanaan audit yang meliputi persyaratan kualitas auditor, patokan proses pemeriksaan, bentuk, dan isi laporan (auditing standard). Standar Emas; sistem moneter yang menggunakan emas sebagai dasar alat pembayaran yang sah, satuan dasar nilai uang, dan dasar perbandingan nilai berbagai mata uang; sistem ini diperkenalkan di Inggris pada 1821 dan pernah, dipakal dl AS pada 1870-an sampai dengan 1971 (gold standard).

www.facebook.com/indonesiapustaka

793

Standar Etika Â’syir; Di dalam kitab al-Kharaj– jawaban Qadli Abu Yusuf atas permintaan Harun Al Rasyid agar dibuatkan buku keuangan negara yang sesuai hukum syara’–dijelaskan bahwa petugas usyur harus diemban oleh orang yang memliki kecakapan dan memiliki (keterikatan pada) agama. Ia tidak boleh berbuat dzalim ketika bermuamalah dengan manusia. (Di antaranya) tidak boleh mengambil lebih dari yang diwajibkan atas mereka. Di samping itu ia harus taat pada seluruh regulasi yang telah ditetapkan Khalifah. Jika ia melanggar, ia harus diberhentikan dan diberi sanksi. Apabila terbukti ia mengambil lebih daripada apa yang telah ditentukan, harta itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Di samping itu menurut Syekh Abdul Qadim Zallum perlunya negara mengangkat badan pengawas kepada asyir karena ia memiliki peluang untuk menzalimi manusia, berbuat curang dan menerima suap. Dengan demikian ia dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan penuh ketakwaan. Standar Kembar; Sistem moneter yang menggunakan emas dan perak sebagai dasar alat pembayaran yang sah; satuan dasar nilai uang dan dasar perbandingan nilai berbagai mata uang; nilai tukar tetap antara emas dan perak diatur oleh pemerintah (bimetalism). Standar Kertas; Sistem moneter yang berdasarkan uang kertas sebagai dasar alat pembayaran yang sah yang tidak dapat ditukarkan dan tidak dapat dikaitkan dengan emas atau benda lainnya (paper standard). Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI); Sistem akuntansi yang diterapkan dalam kegiatan perbankan di Indonesia untuk menciptakan keseragaman perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan bank. Standar Komoditas; Sistem moneter yang menggunakan barang tertentu (bukan emas atau perak) sebagai standar; dalam sistem ini, uang dapat ditoloktukarkan dengan barang tertentu atas dasar harga atau kurs yang tetap (commodity standard). Standar Moneter; Dasar satuan uang dalam sistem moneter yang berfungsi sebagai alat pembayaran, pengukur nilai, dan pengendali jumlah uang beredar; dua jenis standar moneter yaitu standar komoditas dan standar rata-rata (monetary standard). Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Bank; Panduan dan Standar Operasional bank yang mencakup: (a) Tugas serta wewenang setiap fungsi yang menjalankan operasi. Di dalamnya sudah termasuk proses bisnis dari setiap transaksi, otoritas setiap fungsi untuk mengakses transaksi baik finansial maupun nonfinansial, cara dan penggunaan eskalasi penggunaan limit transaksi, koreksi terhadap kesalahan input dan otorisasi dari setiap transaksi baik finansial maupun nonfinansial hingga pengaturan transaksi dual control. (b) Definisi produk mulai dari pendaftaran produk baru, penentuan parameter produk, standard pricing untuk setiap produk dan transaksi baik yang berupa fix price maupun fee. Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB); Standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang merupakan ukuran minimal untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan audit intern bank.

www.facebook.com/indonesiapustaka

794

Standar Perak; Sistem moneter yang menggunakan perak sebagai dasar alat pembayaran yang sah, satuan dasar nilai uang dan sebagai dasar perbandingan nilai berbagai mata uang (silver standard). Standing Order; Adalah fasilitas kemudahan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah yang dalam transaksi keuangannya harus memindahkan dana dari suatu rekening ke rekening lainnya secara berulang-ulang. Dalam pelaksanaannya nasabah memberikan instruksi ke bank hanya satu kali saja. Statistic; Data yang berupa angka-angka yang dikumpulkan, ditabulasi, digolonggolongkan sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala (statistics). Stay Strategy; Lihat Pembiayaan bermasalah–Stay strategy. Stempel Tanda Tangan; Reproduksi tanda tangan dengan menggunakan stempel atau alat foto, biasanya dilakukan pada transaksi penggunaan cek; pada dasarnya, bank tidak diperbolehkan mempraktikkannya kecuali bank telah menerima jaminan untuk menghindari penyimpangan atau penyalahgunaan stempel tersebut; di Indonesia, penggunaan stempel tanda tangan dalam cek tidak diperbolehkan (facsimile signature). Stock Split; Adalah pemecahan nilai nominal saham menjadi nilai nominal yang lebih kecil sehingga jumlah saham menjadi lebih besar/meningkat. Stock Split ini tidak memengaruhi modal yang disetor penuh karena tidak terjadi penambahan modal disetor. Pada Stock Split ini, kapitalisasi saham tetap sama. Penukaran saham dengan nilai nominal lama menjadi nominal baru dilakukan di Biro Administrasi Efek yang ditunjuk emiten. Stockiest; Lihat PLBS–Mitra Usaha/Stockiest. Strategi Manajemen Gap; Strategi Gap Management pada ALMA Syariah meliputi: (1) Upaya untuk mencapai positive gap, bila diketahui bahwa tingkat margin/bagi hasil cenderung meningkat, karena aset yang di–reprice lebih besar dari liabilitiy nya. Sehingga Net Income Margin akan bertambah seiring dengan lebih cepatnya perkembangan pendapatan margin/bagi hasil daripada perkembangan biaya bagi hasil. (2) Upaya untuk mencapai negative gap, bila diketahui bahwa tingkat margin/bagi hasil cenderung menurun, karena liability yang di–reprice lebih besar dari aset-nya. Akibatnya Net Income Margin akan bertambah karena biaya bagi hasil turun lebih cepat dari pendapatan margin/bagi hasil. (3) Apabila tingkat margin/ bagi hasil berfluktuasi tanpa dapat diprediksi dengan tepat pergerakannya, strategi yang paling aman adalah dengan memperkecil gap tersebut, bila mungkin berupaya mencapai zero gap. (4) Strategi mana pun yang diterapkan, tujuan gap management tersebut adalah agar dapat mengelola risiko perubahan tingkat margin/bagi hasil dalam hubungannya dengan mismatch untuk tujuan repricing structure pada kedua sisi neraca (asets dan liabilities) untuk mengoptimalkan net income margin. (5) Pada akhirnya dalam mengoptimalkan keuntungan, bank lebih banyak tergantung pada kemampuan dalam menyalurkan dana dan memelihara kualitas asets yang menentukan kemampuan bank dalam meningkatkan daya tariknya kepada nasabah untuk menginvestasikan dananya melalui UUS/bank

www.facebook.com/indonesiapustaka

795

syariah yang berarti akan dapat meningkatkan profitabilitasnya. (6) Hal ini sangat penting karena besaran bagi hasil yang akan diterima nasabah sangat tergantung pada pendapatan margin maupun pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari hasil operasional UUS/Bank yang bersangkutan. Strategi Pemasaran; Penetapan kebijakan pemasaran dengan mengendalikan faktor yang dapat dikuasai serta factor di luar kekuasan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan melalui pemuasan konsumen (marketing strategy). Strategi Pembiayaan Industri; Adalah penetapan strategi pembiayaan/pemberian kredit kepada suatu sektor industri berdasarkan tingkat risiko industri (industry specific risk) dan tingkat konsentrasi industri tersebut di dalam portofolio bank. Struktur Biaya Bunga; Biaya yang ditetapkan oleh bank kepada nasabahnya dalam penggunaan dana bank; biaya ini biasanya ditetapkan dalam persentase per tahun (rate structure). Struktur Catatan Atas Laporan Keuangan; Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan: (a) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting; (b) informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat; dan Laporan Penggunaan Dana Kebajikan; (c) informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, dan Laporan Penggunaan Dana Kebajikan, serta informasi tambahan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Dalam rangka membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas syariah lain, catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut: (a) pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan; (b) informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan; (c) pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat nonkeuangan. Sistematika struktur dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar tetap dipertahankan sepanjang hal tersebut praktis untuk dilaksanakan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

796

Struktur Upah; Sistem upah yang menggambarkan berbagai tingkat upah untuk berbagai jabatan atau kedudukan dalam suatu perusahaan (wages structure). Suap; Pemberian sesuatu secara terpaksa, sifatnya melawan hukum, dengan tujuan melancarkan pengurusan suatu kepentingan (bribe). Subjek Hukum; Adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban. Sub Syndication; Lihat Pembiayaan sindikasi–Sub syndication. Subrogasi; Pengalihan kreditur kepada pihak lain yang telah melakukan pembayaran atas utang debitur sehingga pihak lain tersebut menggantikan kedudukan sebagai kreditur; dengan demikian, segala hak dan kewajiban debitur beralih kepadanya (subrogation). Subrogation (Perwalian); Hak seseorang, yang oleh karena kewajiban hukumnya telah memberikan ganti rugi kepada orang lain, untuk menggantikan posisi orang lain itu serta menanggung segala hak dan kewajibannya, apakah hal itu sudah dilaksanakan ataupun belum. Subsidi; Bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak tertentu berdasarkan pertimbangan bahwa pemberian bantuan tersebut digunakan untuk kepentingan umum, misalnya untuk pengendalian harga bahan kebutuhan pokok atau sumbangan dana pendidikan (subsidy). Substansi Kontrak; Yaitu maksud dari pihak melakukan kontrak. Misalnya, pemberian fasilitas berdasarkan mudharabah, ijarah atau IMBT. Substitusi agunan; Penggantian agunan dengan agunan lain yang minimal sama nilainya dengan agunan yang pertama (substitutions in collateral). Suftajah Maqbulah; Akseptasi; Lihat Qobul suftajah. Suftajah Mashrafiyah; Wesel bank. Janji membayar yang dikeluarkan oleh bank. Suku Bunga; Beban biaya yang dinyatakan dengan persentase tertentu dalam rangka peminjaman uang untuk jangka waktu tertentu; merupakan biaya kredit bank kepada nasabah (interest rate). Suku Bunga Efektif; 1. Suku bunga yang sesungguhnya dibebankan dalam setahun; jika suku bunga dibebankan sekali setahun, suku bunga nominal sama dengan suku bunga efektif; 2. Gambaran mengenai pendapatan/hasil atas nilai suatu instrumen utang yang dimiliki dibandingkan dengan nilai instrumen pada saat harga pembelian (effective rate). Suku Bunga Mengambang; Suku bunga yang tidak ditetapkan dalam persentase yang tetap, tetapi berfluktuasi sesuai dengan suku bunga internasional (LIBOR, SIBOR) atau suku bunga pasar (floating interest rote). Suku Bunga Nominal; Suku bunga yang tercantum pada surat berharga, dihitung berdasarkan harga pembelian dan jatuh tempo kewajiban (nominal interest rate). Suku Bunga Pasar Antarbank; Acuan yang digunakan bank dalam menetapkan suku bunga kredit dan/atau transaksi perbankan lain; biasanya yang dijadikan acuan tersebut adalah rata-rata suku bunga bank tertentu; secara internasional biasanya mengacu kepada suku bunga LIBOR atau SIBOR; di Indonesia mengacu pada JIBOR (interbank market offered rate/IBOR).

www.facebook.com/indonesiapustaka

797

Suku Bunga Pasar; Suku bunga simpanan, pinjaman, atau penanaman yang besarnya didasarkan atas mekanisme pasar; tingkat suku bunga pasar dapat diketahui melalui media massa (market rate of interest). Suku Bunga Pasar Uang; 1. Suku bunga pada berbagai macam instrumen pasar uang yang merupakan gambaran dan faktor perekonomian secara umum dan yang berkaitan dengan tingkat likuiditas, keamanan, besaran, dan jangka waktu investasi; 2. Suku bunga pinjaman yang mengacu pada suku bunga pasar, misalnya 2% di atas suku bunga SBI (money market rates). Suku Bunga Primer; Suku bunga yang ditetapkan oleh bank kepada nasabah prima; penetapan suku bunga dipertimbangkan bank dengan memperhatikan kekuatan pasar yang memengaruhi biaya dana dan suku bunga yang ditetapkan bank kepada para nasabah lain; suku bunga mi biasanya diberikan atas pinjaman bank jangka pendek dengan risiko kredit sekecil-kecilnya; penetapan suku bunga seperti itu juga diberlakukan kepada para penyimpan/deposan besar, yaltu suku bunga yang diberikan kepada penyimpan tersebut lebih tinggi daripada suku bunga yang diberikan kepada penyimpan lainnya (prime rate). Suku Bunga Setara; Suku bunga per hari, per minggu, per bulan, atau per tahun untuk sejumlah pinjaman atau investasi selama jangka waktu tertentu yang jika dihitung untuk periode tertentu akan memberikan hasil bunga yang sama (equivalent rate). Sukuk; 1. Sukuk berasal dari bahasa Arab yaitu sak (tunggal) dan sukuk (jamak) yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau note. Dalam pemahaman praktisnya, sukuk merupakan bukti (claim) kepemilikan. Sementara itu, menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia No 32/DSN-MUI/IX/2002, sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah. Sukuk mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Sedangkan menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) berpendapat lain mengenai arti sukuk. Menurut organisasi tersebut, sukuk adalah sebagai sertifikat dari suatu nilai yang direpresentasikan setelah penutupan pendaftaran, bukti terima nilai sertifikat, dan menggunakannya sesuai rencana. Sama halnya dengan bagian dan kepemilikan atas aset yang jelas, barang, atau jasa, atau modal dari suatu proyek tertentu atau modal dari suatu aktivitas inventasi tertentu. 2. Surat berharga syariah; Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas: a) kepemilikan aset berwujud tertentu; b) nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau c) kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Sukuk disebut juga Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Berbagai ketentuan mengenai sukuk; Lihat SBSN. Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI); Adalah penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat (DAU) dalam SBSN yang dilakukan dengan cara private placement, berdasarkan kesepakatan bersama (MoU) antara Departemen Agama dengan Departemen Keuangan pada tanggal 22 April 2009. Jenis akad yang digunakan adalah Ijarah al-Khadamat dengan underlying assets berupa jasa (services).

www.facebook.com/indonesiapustaka

798

Sukuk–Perjanjian Perwaliamanatan; Perjanjian perwaliamanatan penerbitan Sukuk wajib sekurang-kurangnya memuat: (1) uraian tentang akad syariah yang mendasari diterbitkannya sukuk; (2) penggunaan dana hasil penerbitan sukuk sesuai dengan karakteristik akad syariah; (3) sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran imbal hasil sesuai dengan karakteristik akad syariah; (4) besaran nisbah pembayaran bagi hasil, margin, atau fee; (5) rencana jadual dan tatacara pembagian dan atau pembayaran bagi hasil, margin, atau fee; (6) kewajiban Wali Amanat untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam rangka memastikan kepatuhan Emiten terhadap Prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal; (7) tindakan yang harus dilakukan dalam hal Emiten akan mengubah jenis akad syariah, isi akad syariah, kegiatan usaha dan atau aset tertentu yang mendasari penerbitan sukuk; (8) perubahan jenis akad syariah, isi akad syariah, kegiatan usaha dan atau aset tertentu yang mendasari penerbitan sukuk wajib terlebih dahulu disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUP Sukuk); (9) mekanisme pemenuhan hak pemegang sukuk yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud; (10) ketentuan yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan angka 7), angka 8) dan angka 9) di atas dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa Emiten gagal dalam memenuhi kewajibannya; dan (11) mekanisme penanganan dalam hal terjadi gagal memenuhi kewajiban. Sukuk Ijarah; Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Ijarah dengan satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sukuk Ijarah–Jenis; Jenis Sukuk Ijarah: (1) Ijarah Sale and Lease Back, yaitu Sukuk Negara; (2) Ijarah Al-Khadamat, yaitu Sukuk Negara seperti Sukuk Dana Haji Indonesia yang diterbitkan melalui privat placement. Underlying aset: pemondokan, transportasi, catering; (3) Ijarah Headlease and Sublease yaitu Sukuk Korporasi. Sukuk–Jenis; Berbagai jenis struktur sukuk yang dikenal secara internasional dan telah mendapatkan endorsement dari The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) antara lain: Sukuk ijarah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sukuk ijarah dibedakan menjadi Ijarah Al Muntahiya Bittamliek (Sale and Lease Back) dan Ijarah Headlease and Sublease. Sukuk Mudharabah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Mudharabah di mana satu pihak menyediakan modal (rab al-maal) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (mudharib), keuntungan dari kerja sama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal. Sukuk Musyarakah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek

www.facebook.com/indonesiapustaka

799

yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masingmasing pihak. Istisna’, yaitu Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Istisna’ di mana para pihak menyepakati jual-beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi barang/ proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Sukuk–Karakteristik; Berikut ini ada beberapa karakteristik sukuk, yaitu: (1) merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat (beneficial title); (2) pendapatan berupa imbalan (kupon), marjin, dan bagi hasil, sesuai jenis aqad yang digunakan; (3) terbebas dari unsur riba, gharar dan maysir; (4) penerbitannya melalui special purpose vehicle (SPV); (5) memerlukan underlying asset. (6) penggunaan proceeds harus sesuai prinsip syariah. Sukuk Ritel Negara; merupakan sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah dan ditujukan bagi individu warga negara Indonesia. Meski sukuk memiliki pengertian yang sama dengan obligasi konvensional, tetapi sukuk memiliki perbedaan mendasar. Jika obligasi konvensional tidak mengharuskan adanya aset yang menjamin (underlying aset), sukuk harus memiliki underlying aset yang jelas sebagai penjamin. Instrumen ini pun dijamin oleh pemerintah dan bebas risiko gagal bayar atau tidak dibayar pemerintah. Sukuk ritel mulai ditawarkan pada 30 Januari hingga 20 Februari 2009 dengan harga Rp1 juta per unit. Individu dapat membeli sukuk ritel tersebut minimal Rp5 juta melalui 13 agen penjualan yang ditunjuk oleh pemerintah. Di antaranya adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, BNI Sekuritas, CIMB-GK Securities Indonesia, Citibank, HSBC, Reliance Sekuritas, Trimegah Securities, Andalan Artha Advisindo Sekuritas, Anugerah Securindo Indah, Bahana Sekuritas, Danareksa Sekuritas, dan Bank Internasional Indonesia. Sukuk–Pihak-pihak pada Penerbitan Sukuk; Pihak-pihak yang Terlibat dalam Penerbitan Sukuk: (1) Obligor, adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai dengan sukuk jatuh tempo. Dalam hal sovereign sukuk, obligornya adalah Pemerintah. (2) Special Purpose Vehicle (SPV) adalah badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk dengan fungsi: (i) sebagai penerbit sukuk, (ii) menjadi counterpart Pemerintah dalam transaksi pengalihan aset, (iii) bertindak sebagai wali amanat (trustee) untuk mewakili kepentingan investor. (3) Investor, adalah pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, marjin, dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing. Sulfah; Kredit (loan); Sejumlah dana yang disediakan oleh bank kepada nasabah dengan pemberian bunga, yang harus dilunasi kembali pada waktu yang diperjanjikan atau dengan cara angsuran. Sulthah; Kuasa (power of attorney); Wewenang untuk melakukan sesuatu atas kepentingan orang atau pihak lain. Lihat Wakalah. Sumber Daya Alam; Harta berupa kekayaan alam, seperti tambang batu bara, tambang emas, tambang timah, dan tambang nikel (natural resources). Sunnah; Tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan, bersifat tidak jaazim (tidak sungguh-sungguh/pasti).

www.facebook.com/indonesiapustaka

800

Surat Antisipasi Obligasi; Instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan akan dilunasi dengan hasil jual dan suatu obligasi yang akan diterbitkan; di Amerika Serikat kepada Investor BAN (bond anticipation note) dijanjikan pendapatan yang bebas pajak; pendapatan dari surat berharga mungkin lebih tinggi daripada pendapatan yang diterima dari instrumen utang lainnya dengan masa jatuh tempo yang sama (Bond Anticipation Note/BAN)) Surat Berharga; 1. Adalah dokumen sementara yang diterbitkan sebagai pengganti saham atau dividen tunai, biasanya terjadi apabila perusahaan penerbit melakukan reorganisasi, pertukaran saham, spin off atau kekurangan uang kas untuk membayar dividen tunai (script). 2. surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang (securities). Surat Berharga Antisipasi Pajak; Surat berharga jangka pendek yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk membiayai suatu proyek senilai perkiraan pajak yang akan diterima, yang direncanakan sebagai pelunasan surat berharga tersebut; surat itu dikeluarkan dengan diskonto, berjangka waktu kurang dan satu tahun, dan berakhir baik pada tanggal tertentu pada masa akan datang maupun pada saat penerimaan tagihan pajak (tax anticipation note). Surat Berharga Atas Bawa; Surat berharga yang mencantumkan atau tidak mencantumkan nama penerima disertai klausul atau kepada pembawa; surat ïni dipindahtangankan dengan cara menyerahkan begitu saja (toonder papier). Surat Berharga Beragunan; 1. Surat berharga jangka pendek yang diterbitkan dengan jaminan hak tanggungan; penerbitan surat berharga ini didahului dengan suatu perjanjian yang dijamin dengan hak tanggungan; pemegang surat berharga mempunyai hak tagih yang sama dengan kreditur pemegang hak tanggungan; 2. Surat berharga jangka pendek yang dijamin oleh saham prioritas ataupun surat berharga lainnya (collateral trust note). Surat Berharga Finansial; Bentuk pinjaman jangka pendek yang tidak didukung oleh transaksi yang bersifat komersial atau pemindahan hak atas kepemilikan barang tetap yang dinyatakan dalam suatu perjanjian (financial paper). Surat Berharga Komersial Syariah; Surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan Prinsip-prinsip syariah. Surat Berharga Komersial; Surat utang jangka pendek, surat utang tanpa jaminan di pasar uang, yang diterbitkan oleh perusahaan terkenal ataupun lembaga keuangan, dengan jangka waktu antara 2 s/d. 270 hari; surat berharga yang paling banyak dalam jangka waktu 30 hari; penerbit surat berharga ini harus diperingkat oleh lembaga pemeringkat yang diakui; lembaga pemeringkat surat berharga jangka pendek di Indonesia pada saat ini adalah PT Pefindo (commercial paper). Surat Berharga Negara; Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Surat Berharga Pasar Uang; Surat utang yang diterbitkan oleh badan usaha swasta, pemerintah, dan agen pemerintah, umumnya berjangka waktu maksimum

www.facebook.com/indonesiapustaka

801

satu tahun; Surat utang yang demikian merupakan investasi yang sangat likuid; contohnya, Sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, surat berharga komersial, termasuk di dalamnya surat utang jangka pendek, akseptasi bank, surat berharga komersial, surat berharga jangka pendek pemerintah daerah yang bebas pajak, dan sertifikat deposito bank yang dapat dijual (money market instruments). Surat Berharga Syariah; Surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara lain obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah. Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah; Surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal berjangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) disebut Sukuk Negara; Surat berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. SBSN dapat diterbitkan berdasarkan akad ijarah, mudharabah, musyarakah, istishna’, kombinasi antarakad tersebut, dan bisa diterbitkan dengan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lihat SBSN. Surat Berharga Syariah yang Diakui Berdasarkan Harga Perolehan; Adalah surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo (hold to maturity). Surat Berharga Syariah yang Diakui Berdasarkan Nilai Pasar; Adalah surat berharga yang tersedia untuk dijual (available for sale) dan Surat Berharga Syariah dalam portofolio untuk diperdagangkan (trading). Surat Berharga Tak Terkenal; Surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan yang tidak terkenal tidak punya nama; walaupun risiko surat berharga tersebut lebih rendah, harganya tidak terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan yang lebih terkenal yang mungkin lebih berisiko; misalnya, surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan A lebih tinggi harganya jika dibandingkan dengan harga surat berharga perusahaan B yang belum terkenal walaupun risiko perusahaan B lebih kecil daripada perusahaan A (second class paper). Surat Berharga Tercatat; Surat-surat berharga yang pemiliknya tercatat di bursa efek dan Bappepam; seperti halnya obligasi terdaftar, nilai nominal obligasi dan bunganya apabila dicatat sebagai bunga, akan dmbayarkan pada pemilik surat berharga yang terdaftar namanya; sebaliknya, apabila kupon dijual, pemegang kupon harus menyerahkannya pada emiten untuk memperoleh pembayaran (registered security). Surat Berharga Unggul; Surat berharga yang dikeluarkan oleh orang atau lembaga yang mempunyai nama baik (reputasi atau bonafiditas tinggi) sehingga berisiko rendah; di Amerika Serikat surat berharga ini biasanya, dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai peringkat AAA (first clas paper; prime paper). Surat Gadai Modal; Promes yang dikeluarkan sebuah bank atau induk bank (holding

www.facebook.com/indonesiapustaka

802

bank) yang dapat dikonversi/diubah menjadi saham biasa dengan nilai konversi yang ditetapkan/diperjanjikan untuk suatu tanggal pada masa datang; juga disebut promes modal (capital note); surat gadai modal dengan klausul “dapat dikonversi” yang mewajibkan penerbit untuk mengubah promes menjadi saham biasa dianggap sebagai modal pelengkap menurut ketentuan modal atas dasar risiko yang ditetapkan oleh lembaga pengaturan perbankan (equity contract notes). Surat Ikat Janji; Surat yang berisi kesepakatan antara pihak kreditur dengan pihak debitur; dalam kesepakatan tersebut pihak kreditur menyatakan kesediaan untuk memberikan sejumlah dana tertentu dan pihak debitur menyatakan kesanggupannya untuk membayarkan kembali dana dalam waktu dan jumlah yang telah disepakati (commitment letter). Surat Keterangan Tunggakan; Surat yang dibuat untuk menerangkan jumlah utang yang belum dibayar, cara-cara, dan waktu pembayaran yang dapat dilakukan (arrears certificate). Surat Komentar (Management Letter); Komentar tertulis dari akuntan publik kepada manajemen bank mengenai hasil kaji ulang terhadap struktur pengendalian intern, pelaksanaan standar akuntansi keuangan atau masalah lain yang ditemui dalam pelaksanaan audit, beserta dengan saran-saran perbaikannya. Surat Komoditas; Surat berharga sebagai “pengaman” atas suatu pinjaman yang diberikan bank dalam bentuk surat muatan barang atau tanda terima barang di gudang (commodity paper). Surat Kredit Berdokumen; Janji tertulis yang diterbitkan oleh issuing bank atas dasar permohonan tertulis applicant atau dirinya sendiri kepada beneficiary untuk membayar atau mengaksep draft, mengizinkan bank lain untuk membayar atau mengaksep atau mengambil alih draft, apabila dokumen yang diserahkan oleh beneficiary sesuai dengan syarat dan kondisi janji tertulis yang diterbitkan oleh issuing bank (letter of kredit). Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN); Janji tertulis pemohon yang mengikat bank pembuka untuk: 1) melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; 2) memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; 3) memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen, sepanjang SKBDN dipenuhi (domestic L/C). Surat Kredit Berdokumen Klausul Hijau; Surat kredit berdokumen dengan klausul yang mengizinkan nasabah menerima uang muka untuk keperluan pembelian atau produksi barang-barangnya; uang muka tersebut kemudian akan diperhitungkan dengan hasil negosiasi wesel ekspomya (green clause L/C). Surat Kredit Berdokumen Langsung; Surat kredit berdokumen yang dapat segera dibayarkan pada saat eksportir menyerahkan wesel unjuk disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap (straight L/C). Surat Kredit Berdokumen Siaga; Surat kredit yang berbentuk jaminan dan bank pembuka kepada penerima terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi dan

www.facebook.com/indonesiapustaka

803

pembuka; fungsinya hanya untuk berjaga-jaga dan tidak dimaksudkan untuk dicairkan (standby L/C). Surat Kredit Berdokumen Tak Dikuatkan; Surat kredit berdokumen yang dalam penerusannya kepada bank pembayar tidak diperkuat oleh bank lain (unconfirmed L/C). Surat Kredit Berdokumen Tak Terbatalkan; Surat kredit berdokumen yang tidak dapat diubah, dibatalkan, atau ditarik kembali tanpa persetujuan dan semua pihak yang berkepentingan (irrevocable L/C). Surat Kredit Berdokumen Tak-Terbatas; Surat kredit berdokumen yang wesel/ dokumen-dokumennya dapat diajukan kepada bank mana pun yang dipilih oleh beneficiary (unrestricted L/C). Surat Kredit Berdokumen Terbatalkan Sepihak; Surat kredit berdokumen atau L/C yang dapat dapat diubah atau dibatalkan oleh importir atau bank penerbit tanpa persetujuan pihak terkait lainnya selama jangka waktu berlakunya L/C (revocable L/C). Surat Kredit Berdokumen Terbatas; Surat kredit berdokumen yang membatasi hak eksportir untuk menegosiasi dokumen pengapalan pada bank tertentu yang disebutkan oleh issuing bank (restricted L/C). Surat Kredit Berdokumen Terdukung; Surat kredit berdokumen yang dibuka berdasarkan suatu surat kredit berdokumen lain yang mendukungnya; pemohon surat kredit berdokumen yang dibuka adalah penikmat surat kredit berdokumen lain itu. syarat-syarat surat kredit berdokumen yang dibuka harus sesuai dengan syarat-syarat surat kredit berdokumen yang mendukungnya (back to back L/C) Surat Kredit Boleh Alih; Surat kredit yang dicantumkan syarat transferable atau boleh alih; penikmat pertama dapat memindahkan hak dan tanggung jawabnya untuk sebagian atau seluruhnya kepada penikmat lain dan dapat pula mengurangi jumlah serta memperpendek jangka waktu kredit (transferable credit). Surat Kredit Dagang; Surat pemyataan yang dibuat oleh pembeli atau Importir yang berisi janji atau kesanggupan kepada penjual atau eksportir untuk menarik atau memperhitungkan harga barang dengan syarat-syarat yang telah diperjanjikan; surat kredit berdokumen dagang dapat disampaikan melalui bank tanpa bank tersebut harus bertanggung jawab atas pembayarannya (merchant’s credit). Surat Kredit Pembayaran Ditunda; Surat kredit berdokumen yang menyatakan bahwa pembayaran kepada eksportir akan dilaksanakan beberapa waktu setelah dokumen lengkap diserahkan kepada bank (deferred payment). Surat Mualim; Surat tanda terima barang yang dikeluarkan dari kapal; surat tersebut dikeluarkan oleh mualim kapal, tetapi bukan dokumen panting dan hanya berlaku sementara; selanjutnya surat tersebut diganti oleh surat muatan (bill of lading) (mate‘s receipt). Surat Muatan (SM); Surat yang dikeluarkan maskapai pelayaran yang menerangkan bahwa ia telah menerima barang dan pengirim untuk diangkut sampai ke pelabuhan tujuan; surat muatan mempunyai tiga fungsi, yaitu sebagai perjanjian

www.facebook.com/indonesiapustaka

804

pengangkutan, tanda bukti penerimaan barang, dan tanda bukti pemilikan barang (bill of lading/B/L). Surat Muatan Ash; Surat muatan yang memberikan keterangan atas barang yang dikirimkan, biasanya dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran lebih dari satu set (original R/L). Surat Muatan Atas Kapal; Surat muatan yang mencantumkan keterangan bahwa barang-barang telah dimuat di kapal tertentu yang namanya disebutkan dalam surat tersebut (shipped B/L). Surat Muatan Cacat; Surat muatan yang memuat catatan tambahan, yang dengan jelas menerangkan kurang baiknya keadaan barang dan/atau pengepakannya (foul B/L). Surat Muatan Kapal; Dokumen pengangkutan kapal yang menyatakan bahwa suatu barang dipindahkan dan suatu tempat ke tempat lain; apabila dokumen tersebut dilampirkan bersama wesel bank, barang dapat dikeluarkan setelah dibayar oleh bank pembayar; dokumen ini mencantumkan nama penerima barang dengan klausul “tidak kepada order”; surat muatan ini hanya dapat dipindahtangankan dengan cara sesi (rechta connossement). Surat Muatan Order; Surat muatan yang menyebutkan nama dan identitas penerima barang dengan atau tanpa klausul “kepada order”; surat muatan semacam ini dapat dipindahtangankan dengan cara endosemen (order B/L). Surat Muatan Pindah Kapal; Surat muatan yang memungkinkan perusahaan pengangkutan memindahkan muatan di pelabuhan di mana saja yang dianggap perlu (transhipment B/L). Surat Muatan Singkat; Surat muatan yang tidak mencantumkan syarat pengangkutan secara terperinci, melainkan berisi suatu klausul yang mengatakan bahwa semua pihak tunduk kepada peraturan yang tercantum di dalam surat muatan tersebut (short form B/L). Surat Order; Transaksi yang menggunakan sarana berupa surat berharga yang dapat diperjualbelikan yang memuat nama penerima, dengan atau tanpa menyatakan klausul “kepada order”, tetapi tetap dapat dipindahtangankan dengan cara endosemen (order paper). Surat Pengakuan Utang; Surat berharga yang diterbitkan untuk mengikat secara hukum atas seluruh agunan milik debitur bagi kepentingan kreditur (blanket lien). Surat Perbendaharaan Negara; Surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperoleh dana jangka pendek dengan menjualnya di bawah harga nominal (treasury bill). Surat Perintah Bayar Bank; Surat yang dikeluarkan oleh bank yang berisi perintah pembayaran bagi seseorang yang tidak memiliki akun pada bank tersebut, tetapi ingin mengirim uang (bank money order). Surat Perintah Pembayaran (SPP); Instrumen keuangan yang mudah ditukar dengan uang oleh orang yang menerima pembayaran dan namanya tertera di atas surat perintah bayar tersebut; SPP tersebut dikeluarkan oleh bank, kantor telepon, kantor pos, dan perusahaan yang mengeluarkan cek perjalanan (traveler’s check) kepada orang lain dengan memberikan uang kas atau alat bayar lain; surat perintah bayar

www.facebook.com/indonesiapustaka

805

ini, biasanya, digunakan oleh orang yang tidak mempunyai rekening giro (money order). Surat Permohonan Kredit; Formulir permohonan kredit yang harus diisi oleh pemohon kredit, memuat beberapa informasi tentang pemohon, antara lain meliputi identitas pemohon, keterangan domisili, pekerjaan atau jenis usaha, pendapatan, jumlah pinjaman yang telah dimiliki, serta harta yang dimiliki dan dapat dijadikan agunan (credit application). Surat Sanggup Bayar; Instrumen, seperti promes, yang menjadi bukti sah suatu utang; nota ditandatangani oleh penerbit (debitur) yang berjanji akan membayar sejumlah uang pada suatu tanggal dan tempat tertentu, ditujukan kepada seseorang atau bank yang disebut pemberi pinjaman/kreditur (promissory note). Surat Tagihan; Surat kredit berdokumenur kepada debitur yang memuat peringatan agar membayar utang (dunning letter/dun). Surat Utang; (umum): Utang jangka panjang yang tidak dijamin; keuangan: obligasi perusahaan; (hukum): Surat utang yang ditandatangani oleh pihak yang berutang (debenture). Surat Utang Berjaminan Aktiva Tetap; Perjanjian tertulis untuk membayar kembali suatu kredit dengan hak tanggungan hipotek berikut bunga; hipotek tersebut memberikan suatu kepastian jaminan kepada kreditur (mortgage note). Surat Utang Bersuku Bunga Mengambang; Instrumen surat utang dengan suku bunga mengambang; penyesuaian suku bunga dilakukan secara berkala, biasanya setiap enam bulan, bergantung pada indeks pasar uang, misalnya tingkat suku bunga surat berharga; warkat ini biasanya berjangka waktu kurang lebih lima tahun (floating rate note/FRN). Surat Utang Negara (SUN); surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Surat Utang Subordinasi; Surat utang yang tingkat kedudukannya berada di bawah surat utang lain sehingga baru akan dibayar kembali setelah surat utang dengan prioritas lebih tinggi telah dilunasi terlebih dahulu (subordinated debentures). Surat Wesel Pinjam Nama; Surat wesel yang ditandatangani oleh penarik, pengakseptasi, atau endosan dengan sekadar mengizinkan penggunaan namanya untuk membantu pihak lain memperoleh dana melalui penjualan surat wesel; walaupun tidak berkepentingan atas surat wesel tersebut, yang bersangkutan tetap bertanggung jawab menurut hukum (accommodation paper). Surat Wesel Tunggal; Surat wesel yang dikeluarkan atau diedarkan secara tunggal (tanpa duplikat atau triplikat) (sola bill). Surat Wesel Ulang; Surat wesel yang ditarik oleh pemegang hak regres untuk mendapatkan penggantian kerugian karena penolakan pembayaran sebesar jumlah nominal ditambah biaya protes (redraft). Surat Wesel; Surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada seseorang yang disebut namanya atau kepada orang yang ditunjuknya pada tanggal pembayaran; surat wesel tersebut harus memuat syarat-syarat yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

806

ditetapkan dalam undang-undang, antara lain memuat perkataan “surat wesel” (bill of exchange). Surat-surat Berharga Pemerintah; Surat-surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga Pemerintah RI yang berbasis bagi hasil (mudharabah) dengan menyebutkan latar belakang transaksinya (underlying transaction). Surplus; Faidlun; Selisih lebih antara harta atas utang dan modal disetor yang merupakan hak pemilik perusahaan, umumnya terdiri atas cadangan dan cadangan modal (surplus). Surplus Anggaran Dana Zakat; Yaitu keadaan zakat pada masa tertentu saat pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Surplus Bersih; Surplus dikurangi dividen; Lihat juga Surplus (Net surplus). Surplus Pembayaran; Keadaan transaksi perdagangan luar negeri suatu negara yang menggambarkan nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor dalam perdagangan luar negeri dan transaksi perdagangan luar negeri suatu negara; Lihat Neraca pembayaran surplus (payment surplus). Suspense Account; Akun yang digunakan untuk menampung transaksi yang tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumentasi pencatatan yang memadai sehingga tidak dapat direklasifikasi dalam akun yang seharusnya. Suuq; Pasar; Tempat untuk menjual dan membeli atau tempat bertemunya penjual dan pembeli (market). Suuq al-Amal; Pasar tenaga kerja; Bertemunya penawaran dan permintaan tenaga kerja. Suuq al-Mal Baina al-Bunuk; Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS); Kegiatan investasi antarbank yang menggunakan instrumen seperti SIMA. Suuq al-Maliyah al-Islamiyah; Pasar keuangan syariah (Islamic financial market). Pasar modal syariah. Tempat memperjualbelikan instrumen keuangan jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, seperti Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA). Suuq al-Sahm al-Islami; Pasar saham syariah (Islamic stock market). Tempat memperjualbelikan surat berharga syariah, seperti Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Suuq al-’Umlah/suuq Naqdiyyah; Pasar keuangan (financial market). Lihat Suuq almaliyah. Suuq al-Umliah al-Ajilah; Pasar komoditi (commodity market). Suatu pasar tempat pembelian dan penjualan komoditi dan mata uang asing (foreign currencies). Suuq Hurrah; Pasar bebas (free market). Suuq Ru-us al-Amwal al-Islami; Pasar modal syariah (Islamic capital market). Lihat Suuq al-Sahm al-Islami. Suuq Sil’ah; Pasar komoditi (commodity market). Suyulah; Likuid (liquidity); Kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek dengan biaya yang wajar. SVS; Lihat Signature Verification System. Swadana; Bagian dari kebutuhan dana untuk pembiayaan yang dapat disediakan sendiri oleh pemohon kredit, sedangkan kekurangannya diberikan oleh bank sebagai pinjaman (se/f-financing).

www.facebook.com/indonesiapustaka

807

Swap; (umum); pertukaran barang dengan barang lainnya; sin, barter (valas): tukarmenukar suatu valuta dengan valuta lain atas dasar kurs yang disepakati guna mengantisipasi pergerakan nilai tukar pada masa yang akan datang (swap). Lihat Transaksi Swap. Swap Silang Suku Bunga; Pertukaran kewajiban dalam suatu valuta dengan bunga tetap terhadap kewajiban dalam valuta lainnya dengan bunga mengambang (cross currency interest rate swap). Swap Suku Bunga; Pertukaran kewajiban pembayaran bunga yang berbeda sifatnya antara dua pihak, didasarkan pada sejumlah uang tertentu yang telah disepakati (interest rate swap). Swap Ulang; Swap yang menggantikan tingkat suku bunga atau nilai mata uang atas swap yang sudah ada; transaksi tersebut dapat dilakukan, baik dengan pihak pertama maupun dengan pihak baru; kedua transaksi bertujuan sama, yakni perolehan laba (reverse swap). Swap Valuta; Perjanjian untuk menukar suatu mata uang dengan mata uang lainnya atas dasar nilai tukar yang disepakati dalam rangka mengantisipasi risiko pergerakan nilai tukar pada masa yang akan datang; misalnya, pada 13 Agustus 1998 perusahaan ABC memperoleh pinjaman dalam Dem dan sebuah bank di Jerman; pada saat yang sama perusahaan ABC melakukan swap Dem dengan perusahaan XYZ dengan kurs saat itu $1 = Oem 1,5 dan telah sepakat akan memberikan uang Dem dengan kura US$ 1 = Dem 1,7 pada 13 Februari 1999; walaupun nanti pada 13 Februari 1999 terjadi perubahan kurs, perusahaan ABC hanya berkewajiban membayar jumlah sesuai dengan kesepakatan (currency swap). Surat Muatan Bersih; Surat muatan yang tidak dilampiri catatan tambahan tentang keadaan barang yang cacat dan/atau pengepakannya yang kurang baik (clean B/L). SWBI atau Sertifikat Wadiah Bank Indonesia; Merupakan salah satu instrumen moneter bank Indonesia yang diperuntukkan bagi bank-bank syariah di Indonesia, tujuannya adalah sebagai tempat kelebihan likuiditas dari bank-bank syariah. Berbeda dari SBI yang menggunakan sistem lelang, SWBI menggunakan sistem wadiah atau titipan, dengan Bank-bank syariah hanya mendapatkan bonus tergantung kebijakan BI jadi tidak tetap berbeda dari SBI, biasanya jika SBI bisa mendapatkan 7%-8%, sedangkan SWBI kira-kira hanya 3%. Oleh sebab itu, bank syariah banyak mengucurkan kredit/pembiayaan daripada bank konvensional. SWBI–Penyelesaian Transaksi; Berikut ketentuan penyelesaian transaksi SWBI: (1) Penyelesaian transaksi dilakukan pada hari kerja yang sama; (2) Bank Indonesia akan melakukan pendebetan rekening giro Bank atau UUS sebesar nilai titipan dana. (3) Pada saat jatuh tempo, BI akan mengkredit Rekening Giro Bank atau UUS sebesar nilai titipan dana; (4) BI akan memberikan bonus kepada Bank atau UUS pada saat jatuh tempo penitipan dana dengan mengkredit rekening giro Bank. SWBI–Persetujuan; Persetujuan Bank Indonesia akan diberitahukan melalui RMDS, telepon yang ditegaskan melalui faksimile atau sarana lain selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB.

www.facebook.com/indonesiapustaka

808

SWBI–Sanksi; Ketentuan sanksi pada SWBI adalah sebagai berikut: (1) Apabila Bank atau UUS saldo Rekening Gironya tidak mencukupi sehingga dibatalkan; (2) Pembatalan lebih dari dua kali dalam kurun waktu 6 bulan, untuk pembatalan ketiga dikenakan denda 1 per mil dari kekurangan transaksi selain sanksi administratif. (3) Mengambil titipan dana sebelum jatuh tempo, dikenakan biaya administrasi. SWBI–Syarat; Syarat penempatan SWBI: 1. Jumlah dana: Jumlah dana yang dititipkan sekurang-kurangnya Rp500 Juta dan selebihnya kelipatan Rp50 Juta. 2. Jangka waktu: Jangka waktu penempatan 1 minggu, 2 minggu dab 1 bulan dinyatakan dengan hari. 3. Tata cara penitipan: (1) Bank atau UUS mengajukan permohonan penitipan sesuai dengan jangka waktu melalui RMDS, faksimile, telp atau sasaran lainnya; (2) Permohonan ditegaskan secara tertulis dengan surat penegasan transaksi penitipan dana (SPTP) selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB ke Direktur. Pengelolaan Moneter cq. Bagian operasi pasar Uang BI bagi Bank atau UUS yang di luar wilayah Jabotabek disampaikan melalui KBI stempat. SWIFT; Society for Worldwide Inter-bank Financial Telecomunication. Syafi’; Orang/badan hukum yang mempunyai hak istimewa dalam akad syufa’h. Syahadah; Sertifikat (certificate); Tanda bukti mengenai sesuatu hal yang dapat digunakan untuk membuktikan atau meyakinkan satu fakta, seperti Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Syahadah al-Ida’bi al-Mashrif; Sertifikat deposito (deposit certificate); Tanda bukti simpanan dalam bentuk deposito yang dapat dipindahtangankan. Syahadah al-Wadi’ah lil Bank Indunisi; Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia (SWBI); Instrumen moneter yang dapat digunakan bank syariah untuk menempatkan kelebihan dananya di BI menggunakan akad wadiah. Syahadah Istitsmar al-Mudharabah Baina al-Bunuk; Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA); Lihat Sertifikat IMA; Produk yang dapat digunakan bank syariah untuk menyalurkan dananya pada bank syariah yang lain. Syarat; Adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun (sufficient condition). Contohnya adalah bahwa pelaku transaksi haruslah orang yang cakap hukum (mukallaf). Bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi fasid (rusak). Demikian menurut Mazhab Hanafi. Syarat bukanlah rukun, jadi tidak boleh dicampuradukkan. Di lain pihak, keberadaan syarat tidak boleh: a. Menghalalkan yang haram; b. Mengharamkan yang halal; c. Menggugurkan rukun; d. Bertentangan dengan rukun; atau e. Mencegah berlakunya rukun. Syarat Izin Usaha Bank Syariah; Persyaratan sekurang-kurangnya tentang: a. susunan organisasi dan kepengurusan; b. permodalan; c. kepemilikan; d. keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan e. kelayakan usaha. Syarat Larangan Tersirat; Syarat larangan yang tidak tertulis tetapi oleh semua pihak dianggap wajar dan diketahui merupakan bagian dari polis (implied warranties). Syarat Pembatasan Sewa; Syarat yang dapat dipenjanjikan dalam akta hipotek yang membatasi kebebasan debitur untuk menyewakan barang jaminannya (huurbeding).

www.facebook.com/indonesiapustaka

809

Syariah (Syari’ah) (1); Berasal dari kata as-syarî’ah mempunyai konotasi masyra‘ah al-ma’ (sumber air minum). Orang Arab tidak menyebut sumber tersebut dengan sebutan syarî’ah kecuali jika sumber tersebut airnya berlimpah dan tidak pernah kering. Dalam bahasa Arab, syara’a berarti nahaja (menempuh), awdhaha (menjelaskan), dan bayyana al-masalik (menunjukkan jalan). Syara’a lahum-yasyra‘usyar‘an berarti sanna (menetapkan). Syariah dapat juga berarti mazhab (mazhab) dan tharîqah mustaqîmah (jalan lurus). Dalam istilah syariah sendiri, syarî’ah berarti agama yang ditetapkan oleh Allah Swt. untuk hamba-hamba-Nya yang terdiri atas berbagai hukum dan ketentuan yang beragam. Hukum dan ketentuan tersebut disebut syariah karena memiliki konsistensi atau kesamaan dengan sumber air minum yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Dengan demikian, syariah dan agama mempunyai konotasi yang sama, yaitu berbagai ketentuan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. bagi hamba-hamba-Nya. Menurut Syaikh Al Qaradhawi, cakupan dari pengertian syariah menurut pandangan Islam sangat luas dan komprehensif (al-syumul). Di dalamnya mengandung makna mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek ibadah (hubungan manusia dengan Tuhannya), aspek keluarga (seperti nikah, talak, nafkah, wasiat, warisan), aspek bisnis (perdagangan, industri, perbankan, asuransi, utang piutang, pemasaran, hibah), aspek ekonomi (permodalan, zakat, bait al mal, fa’i, ghanimah), aspek hukum dan peradilan, aspek undang-undang hingga hubungan antarnegara. Syariah (Syari’ah) (2); Adalah kata bahasa Arab yang secara harfiahnya berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui. Secara terminologi, definisi syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhinya, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung di antaranya dengan Allah dan di antaranya dengan manusia. Jadi singkatnya, syariah itu berisi peraturan dan hukum-hukum, yang menentukan garis hidup yang harus dilalui oleh seorang muslim. Menurut ajaran Islam, syariat itu berasal dari Allah. Oleh sebab itu, sumber syariat, sumber hukum, dan sumber undangundang datang dari Allah sendiri, yang disampaikan kepada manusia dengan perantaraan rasul dan termaktub dalam kitab-kitab suci. Namun demikian, tidak seperti akidah yang sifatnya konstan, syariah mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan peradaban manusia. Karena itu, syariat yang berlaku di zaman nabi Nuh as berbeda dari syariat di zaman nabi Musa as, dan berbeda pula dengan syariat nabi Ibrahim as. Isa as. dan nabi Muhammad saw. Sebabnya adalah karena setiap umat tentu menghadapi situasi dan kondisi yang khas dan unik, sesuai dengan keadaan mereka sendiri, hal-ihwal jalan pikirannya serta perkembangan kerohaniannya. Jadi penerapan syariat ini mengikuti evolusi peradaban manusia, seiring dengan diutusnya rasul-rasul kepada umat-umat tertentu dan pada zamanzaman tertentu. Proses perkembangan syariat ini pada akhirnya tuntas dengan diutusnya nabi Muhammad saw. yang membawa syariat Islam. Dengan demikian, tidak ada lagi perkembangan syariat sesudah nabi Muhammad saw., karena Islam sudah rampung, tuntas dan sempurna.

www.facebook.com/indonesiapustaka

810

Syariah Card; Kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah. Lihat juga Kartu kredit syariah. Syariah Card–Akad; Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah: a. Kafalah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (kafil) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah); b. Qardh; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (muqridh) kepada Pemegang Kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu; c. Ijarah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee. Syariah Card–Batasan (Dhawabith wa Hudud); Batasan Syariah Card adalah sebagai berikut: (a) Tidak menimbulkan riba. (b) Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. (c) Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. (d) Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya. (e) Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah. Syariah Card–Fee; a. Iuran keanggotaan (membership fee). Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (rusum al-’udhwiyah) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (ujrah) atas izin penggunaan fasilitas kartu; b. Merchant fee. Penerbit Kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (ujrah) atas perantara (samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan (tahsil al-dayn); c. Fee penarikan uang tunai. Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (rusum sahb al-nuqud) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan; d. Fee Kafalah. Penerbit kartu boleh menerima fee dari Pemegang Kartu atas pemberian Kafalah; e. Semua bentuk fee tersebut di atas harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee. Syariah Card–Ta’widh dan Denda; a. Ta’widh. Penerbit Kartu dapat mengenakan ta’widh, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo; b. Denda keterlambatan (late charge). Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. Syariah Charge Card; Fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (hamil al-bithaqah) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (mushdir al-bithaqah) pada waktu yang telah ditetapkan. Syariah Charge Card–Akad; Akad yang dapat digunakan untuk Syariah Charge Card adalah (a) Untuk transaksi pemegang kartu (hamil al-bithaqah) melalui merchant

www.facebook.com/indonesiapustaka

811

(qabil al-bithaqah/penerima kartu), akad yang digunakan adalah akad Kafalah wal ijarah. (b) Untuk transaksi pengambilan uang tunai digunakan akad al-qardh wal ijarah. Syariah Charge Card–Denda karena melampaui pagu (Overlimit Charge); Penerbit kartu boleh mengenakan denda karena pemegang kartu melampaui pagu yang diberikan (overlimit charge) tanpa persetujuan penerbit kartu dan akan diakui sebagai dana sosial. Syariah Charge Card–Denda Keterlambatan (Late Charge); Penerbit kartu boleh mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial. Syariah Charge Card–Ketentuan dan Batasan (dhawabith wa hudud): (a) Tidak boleh menimbulkan riba. (b) Tidak digunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat. (c) Tidak mendorong israf (pengeluaran yang berlebihan) antara lain dengan cara menetapkan pagu. (d) Tidak mengakibatkan utang yang tidak pernah lunas atau membelenggu (ghalabah al-dayn). (e) Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya. Syariah Charge Card–Ketentuan Fee; (a) Iuran keanggotaan (Membership fee). Penerbit kartu boleh menerima iuran keanggotaan (rusum al-’udhwiyah) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin penggunaan fasilitas kartu. (b) Merchant Fee (ujrah). Penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (ujrah samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan (tahsil al-dayn). (c) Fee Penarikan Uang Tunai. Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (rusum sahb al-nuqud) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan. Syariah Islam; Ketentuan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah atas hamba-hambaNya yang diturunkan melalui Rasul-Nya, Muhammad saw., untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan dirinya sendiri, dan dengan sesamanya. Dengan kata lain, syariah Islam bukan hanya mengatur seluruh aktivitas fisik manusia (af‘al aljawarih), tetapi juga mengatur seluruh aktivitas hati manusia (af‘al al-qalb) yang biasa disebut dengan akidah Islam. Karena itu, syariah Islam tidak dapat direpresentasikan oleh sebagian ketentuan Islam dalam masalah hudud (seperti hukum rajam, hukum potong tangan, dan sebagainya); apalagi oleh keberadaan sejumlah lembaga ekonomi yang menjamur saat ini semisal bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, dan sebagainya. Syariah Marketing; Lihat Marketing Syariah. Syariah Muamalah; Adalah hubungan sosial, termasuk kegiatan bisnis, yang sejalan atau didasarkan pada prinsip Syariah. Syariah Transaction System (STS); Yaitu Layanan transaksi over counter oleh Teller, Back office dan Supervisor Kantor Cabang Bank konvensional bagi nasabah bank syariah di Kantor Cabang bank konvensional terkait secara terbatas, meliputi: 1. Tarik dan setor tunai tabungan dan giro wadiah. 2. Tarik dan setor nontunai tabungan dan giro wadiah. 3. Pindah buku antarrekening bank syariah dan bank konvensional.

www.facebook.com/indonesiapustaka

812

4. Cek saldo dan pencetakan buku tabungan atau statement Pencairan deposito dengan pemberitahuan sebelumnya. Syarikah Ajnabiyah; Perusahaan yang sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing. Syarikah al-Tamwil; Perusahaan pembiayaan (multi-finance); Perusahaan nonbank yang memberikan jasa pembiayaan. Syarikah Istitsmar; Perusahaan investasi (trust fund); Lembaga keuangan yang menerbitkan saham untuk melakukan investasi pada surat-surat berharga. Syarikah Maliyah; Perusahaan keuangan (financial institution). Perusahaan yang menghimpun, mengelola dan/atau menyalurkan dana. Syarikah Tabi’ah; Perusahaan afiliasi atau anak perusahaan (subsidiary company); Perusahaan yang secara efektif dikendalikan oleh perusahaan lain, atau tergabung dengan perusahaan atau beberapa perusahaan lain karena kepentingan atau pemilikan atau pengurus yang sama. Syik; Cek (cheque). Alat bukti penarikan dana. Syira’; Pembelian (purchasing). Pembelinya dinamakan al musytariy. Syirkah; 1. Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata syarika (fi’il madhi), yasyraku (fi’il mudhari’), syarikan/syirkatan/syarikatan (mashdar/kata dasar); artinya menjadi sekutu atau serikat (Kamus Al-Munawwir, hlm. 765). Kata dasarnya boleh dibaca syirkah, boleh juga dibaca syarikah. Akan tetapi, menurut Al-Jaziri dalam Al-Fiqih ‘alâ al-Madzâhib al-Arba’ah, 3/58, dibaca syirkah lebih fasih (afshah). Menurut arti asli bahasa Arab (makna etimologis), syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya (An-Nabhani, 1990: 146). Adapun menurut makna syariat, syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan (An-Nabhani, 1990: 146). 2. Kerja sama; Lihat Musyarakah. Syirkah–Hukum Syarat dan Rukun Syirkah; Syirkah hukumnya ja’iz (mubah), berdasarkan dalil Hadis Nabi saw. berupa taqrîr (pengakuan) beliau terhadap syirkah. Pada saat beliau diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara ber-syirkah dan Nabi saw. membenarkannya. Nabi saw. bersabda, sebagaimana dituturkan Abu Hurairah ra: Allah ‘Azza wa Jalla telah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang ber-syirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, Aku keluar dari keduanya. [HR Abu Dawud, al-Baihaqi, dan ad-Daruquthni]. Rukun syirkah yang pokok ada 3 (tiga) yaitu (1) akad (ijab-kabul), disebut juga shighat; (2) dua pihak yang berakad (‘aqidani), syaratnya harus memiliki kecakapan (ahliyah) melakukan tasharruf (pengelolaan harta); (2) objek akad (mahal), disebut juga ma’qud ‘alayhi, yang mencakup pekerjaan (amal) dan/atau modal (mal) (Al-Jaziri, 1996: 69; AlKhayyath, 1982: 76; 1989: 13). Adapun syarat sah akad ada 2 (dua) yaitu: (1) objek akadnya berupa tasharruf, yaitu aktivitas pengelolaan harta dengan melakukan akad-akad, misalnya akad jual beli; (2) objek akadnya dapat diwakilkan (wakalah), agar keuntungan syirkah menjadi hak bersama di antara para syarîk (mitra usaha) (An-Nabhani, 1990: 146).

www.facebook.com/indonesiapustaka

813

Syirkah–Jenis Syirkah; Menurut An-Nabhani, berdasarkan kajian beliau terhadap berbagai hukum syirkah dan dalil-dalilnya, terdapat lima macam syirkah dalam Islam: yaitu (1) syirkah inan; (2) syirkah abdan; (3) syirkah mudharabah; (4) syirkah wujuh; dan (5) syirkah mufawadhah (An-Nabhani, 1990: 148). An-Nabhani berpendapat bahwa semua itu adalah syirkah yang dibenarkan syariah Islam, sepanjang memenuhi syarat-syaratnya. Pandangan ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah dan Zaidiyah. Menurut ulama Hanabilah, yang sah hanya empat macam, yaitu syirkah inan, abdan, mudharabah, dan wujuh. Menurut ulama Malikiyah, yang sah hanya tiga macam, yaitu: syirkah inan, abdan, dan mudharabah. Menurut ulama Syafi’iyah, Zahiriyah, dan Imamiyah, yang sah hanya syirkah inan dan mudharabah (Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqih al-Islâmî wa Adillatuhu, 4/795). Syirkah ‘Abdan; Syirkah ‘abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan konstribusi kerja (‘amal), tanpa konstribusi modal (mal). Konstribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu, nelayan, dan sebagainya) (An-Nabhani, 1990: 150). Syirkah ini disebut juga syirkah ‘amal (Al-Jaziri, 1996: 67; Al-Khayyath, 1982: 35). Contohnya: A dan B. keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka sepakat pula, jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%. Dalam syirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja syirkah ‘abdan terdiri atas beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal. (An-Nabhani, 1990: 150); tidak boleh berupa pekerjaan haram, misalnya, beberapa pemburu sepakat berburu babi hutan (celeng). Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan; nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (syarîk). Syirkah ‘abdan hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah (An-Nabhani, 1990: 151). Ibnu Mas’ud ra. pernah berkata, “Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa’ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. Sa’ad membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun.” [HR Abu Dawud dan al-Atsram]. Hal itu diketahui Rasulullah saw. dan beliau membenarkannya dengan taqrîr beliau (AnNabhani, 1990: 151). Syirkah ‘Abdan–Ketentuan; Berikut ini ada beberapa ketentuan mengenai syirkah abdan, yaitu (1) Suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur. (2) Suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa dan atau hasil. (3) Jaminan boleh dilakukan terhadap akad kerja sama-pekerjaan. (4) Penjamin akad kerja sama-pekerjaan berhak mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan. (5) Suatu akad kerja sama-pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja. (6) Pembagian tugas dalam akad kerja sama-pekerjaan, dilakukan berdasarkan kesepakatan. (7) Para pihak yang melakukan akad kerja sama-pekerjaan dapat menyertakan akad ijarah tempat dan atau upah Karyawan berdasarkan kesepakatan. (8) Dalam akad

www.facebook.com/indonesiapustaka

814

kerja sama-pekerjaan dapat berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan. (9) Para pihak dalam syirkah abdan dapat menerima dan melakukan perjanjian untuk melakukan pekerjaan. (10) Para pihak dalam syirkah abdan dapat bersepakat untuk mengerjakan pesanan secara bersama-sama. (11) Para pihak dalam syirkah abdan dapat bersepakat untuk menentukan satu pihak untuk mencari dan menerima pekerjaan, serta pihak lain yang melaksanakan. (12) Semua pihak yang terikat dalam syirkah abdan wajib melaksanakan pekerjaan yang telah diterima oleh anggota syirkah lainnya. (13) Semua pihak yang terikat dalam syirkah abdan dianggap telah menerima imbalan jika imbalan tersebut telah diterima oleh anggota syirkah lain. (14) Bila pemesan mensyaratkan agar salah satu pihak dalam akad kerja sama-pekerjaan melakukan sesuatu pekerjaan, pihak yang bersangkutan harus mengerjakannya. (15) Pihak yang akan mengerjakan, dapat melaksanakan pekerjaan setelah mendapat izin dari anggota syirkah yang lain. (16) Pihak yang melakukan pekerjaan, berhak mendapatkan imbalan-tambahan dari pekerjaannya. (17) Pembagian keuntungan dalam akad kerja sama-pekerjaan dibolehkan berbeda dari pertimbangan salah satu pihak lebih ahli. (18) Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, keuntungan dibagikan berimbang sesuai dengan modal. (19) Kesepakatan pembagian keuntungan dalam akad kerja sama-pekerjaan didasarkan atas modal dan atau kerja. (20) Para pihak yang melakukan akad kerja sama-pekerjaan boleh menerima uang muka. (21) Karyawan yang bekerja dalam akad kerja samapekerjaan dibolehkan menerima sebagian upah sebelum pekerjaannya selesai. (22) Penjamin dalam akad kerja sama-pekerjaan dibolehkan menerima sebagian imbalan sebelum pekerjaannya selesai. (23) Para pihak yang tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad kerja sama-pekerjaan, harus mengembalikan uang muka yang telah diterimanya. (24) Hasil pekerjaan dalam transaksi kerja sama-pekerjaan yang tidak sama persis dengan spesifikasi yang telah disepakati, diselesaikan secara musyawarah. (25) Kerusakan hasil pekerjaan yang berada pada salah satu pihak yang melakukan akad kerja sama-pekerjaan bukan karena kelalaiannya, pihak yang bersangkutan tidak wajib menggantinya. (26) Akad kerja sama-pekerjaan berakhir sesuai dengan kesepakatan. (27) Akad kerja sama-pekerjaan batal jika terdapat pihak yang melanggar kesepakatan. Syirkah Al Amwal; Berikut ini ada beberapa ketentuan mengenai syirkah al amwal, yaitu: (1) Dalam kerja sama modal, setiap anggota syirkah harus menyertakan modal berupa uang tunai atau barang berharga. (2) Apabila kekayaan anggota yang akan dijadikan modal syirkah bukan berbentuk uang tunai, kekayaan tersebut harus dijual dan atau dinilai terlebih dahulu sebelum melakukan akad kerja sama. Syirkah Amlak; Adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda. Syirkah Inân; Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masingmasing memberi konstribusi kerja (‘amal) dan modal (mal). Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah dan Ijma Sahabat (An-Nabhani, 1990: 148). Contoh syirkah inan: A dan B insinyur teknik sipil. A dan B sepakat menjalankan

www.facebook.com/indonesiapustaka

815

bisnis properti dengan membangun dan menjualbelikan rumah. Masing-masing memberikan konstribusi modal sebesar Rp500 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam syirkah tersebut. Dalam syirkah ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (nuqud); sedangkan barang (‘urudh), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal syirkah, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (qîmah al-‘urudh) pada saat akad. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (syarîk) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. Diriwayatkan oleh Abdur Razaq dalam kitab Al-Jâmi’, bahwa Ali bin Abi Thalib ra. pernah berkata, “Kerugian didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang bersyirkah).” (An-Nabhani, 1990: 151). Syirkah Inan–Ketentuan; Berikut ini adalah beberapa ketentuan syirkah inan, yaitu (1) Syirkah ‘inan dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama modal sekaligus kerja sama keahlian dan atau kerja. (2) Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerja sama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan. (3) Dalam syirkah al’inan berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya. (4) Para pihak dalam syirkah al-’inan tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal. (5) Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal syirkah al-’inan. (6) Akad syirkah ‘inan dapat dilakukan pada perniagaan umum dan atau perniagaan khusus. (7) Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam syirkah al-’inan, wajib ditanggung secara proporsional. (8) Keuntungan yang diperoleh dalam syirkah ‘inan dibagi secara proporsional. Syirkah–Ketentuan; Berikut ini adalah berbagai ketentuan mengenai syirkah: (1) Syirkah dapat dilakukan dalam bentuk syirkah amwal, syirkah abdan, dan syirkah wujuh. (2) Syirkah amwal dan syirkah abdan dapat dilakukan dalam bentuk syirkah ‘inan, syirkah mufawwadhah, dan syirkah mudharabah. (3) Kerja sama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasti dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal. (4) Kerja sama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama. (5) Kerja sama dapat dilakukan antara dua pihak atau lebih yang memiliki keterampilan untuk melakukan usaha bersama. (6) Kerja sama dapat dilakukan antara pemilik modal dengan pihak yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usaha. (7) Dalam kerja sama mudharabah, pemilik modal tidak turut serta dalam menjalankan perusahaan. (8) Keuntungan dalam kerja sama mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan; dan kerugian ditanggung hanya oleh pemilik modal. (9) Kerja sama dapat dilakukan antara pihak pemilik benda dengan pihak pedagang karena saling percaya. (10) Dalam kerja sama tersebut, pihak pedagang boleh menjual benda milik pihak lain tanpa menyerahkan uang muka atau jaminan berupa benda atau surat

www.facebook.com/indonesiapustaka

816

berharga lainnya. (11) Pembagian keuntungan dalam syirkah al-wujuh ditentukan berdasarkan kesepakatan. (12) Benda yang tidak laku dijual, dikembalikan kepada pihak pemilik. (13) Apabila barang yang diniagakan rusak karena kelalaian pihak pedagang, pihak pedagang wajib mengganti kerusakan tersebut. (14) Setiap anggota syirkah mewakili anggota lainnya untuk melakukan akad dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan syirkah. (15) Masing-masing anggota syirkah bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad yang dilakukannya dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan syirkah. (16) Seluruh anggota syirkah bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh salah satu anggotanya yang dilakukan atas persetujuan anggota syirkah lainnya. (17) Dalam semua bentuk akad syirkah disyaratkan agar pihak-pihak yang bekerja sama harus cakap melakukan perbuatan hukum. (18) Suatu akad kerja sama dengan saham yang sama, terkandung syarat suatu akad jaminan/kafalah. (19) Suatu kerja sama dengan saham yang tidak sama, hanya termasuk akad keagenan/wakalah, dan tidak mengandung akad jaminan/kafalah. (20) Setelah suatu akad diselesaikan yang tidak dicantumkan adanya suatu bentuk jaminan maka para pihak tidak saling menjamin antara yang satu dan yang lain. Syirkah Milk–Cara Pemisahan; Memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Hak milik bersama yang dapat diukur dipisahkan berdasarkan ukuran. (2) Hak milik bersama yang tidak dapat diukur dipisahkan berdasarkan nilainya. (3) Jika salah satu pihak dari pemilik menggunakan hak milik bersama, ia wajib mengganti kerugian untuk diserahkan kepada para pemilik lainnya sesuai dengan sahamnya, jika penggunaan tersebut menimbulkan kerugian. (4) Jika salah satu pemilik merusak hak milik bersama, ia wajib mengganti kerugian untuk diserahkan kepada para pemilik lainnya sesuai dengan sahamnya. (5) Jika salah satu pihak pemilik menerima pembayaran dari piutang bersama kemudian menghilangkannya, pemilik lainnya dapat menuntut ganti rugi. Syirkah Milk–Hak Atas Piutang Bersama; Berikut ini ketentuan hak atas piutang bersama pada syirkah milk, yaitu: (1) Jika salah satu pihak atau lebih meminjamkan harta warisan yang menjadi hak milik bersama kepada pihak lain, piutang itu menjadi hak milik bersama. (2) Piutang dari seorang yang meninggal merupakan hak milik bersama para ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing. (3) Utang pengganti kerugian akibat salah satu pihak merusak harta bersama, maka piutang ditanggung oleh para pemilik. (4) Jika harta milik bersama dijual dan pembayarannya ditangguhkan, sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pembeli menjadi piutang bersama. (5) Jika harta milik bersama dijual dan disebutkan bagian masing-masing pemilik, masing-masing pihak memiliki piutang masing-masing dari pembeli. (6) Salah satu pemilik piutang bersama dapat meminta dan menerima pembayaran untuk bagiannya sendiri, secara terpisah, dari yang berutang. (7) Pembayaran yang diterima oleh salah satu pihak dari piutang yang dimiliki bersama, menjadi hak milik bersama. (8) Jika satu pihak pemilik piutang bersama membeli sesuatu dari yang berutang seharga sahamnya, pemilik

www.facebook.com/indonesiapustaka

817

lainnya tidak menjadi pemilik harta yang dibeli tersebut. (9) Pemilik lain dapat menuntut kerugian senilai sahamnya bila harga harta yang dibeli melebihi harga saham miliknya. (10) Jika salah satu pihak pemilik piutang bersama melakukan perdamaian dengan yang berutang mengenai bagiannya, pemilik lainnya tetap menerima bagiannya senilai sahamnya masing-masing. (11) Jika salah satu pihak pemilik piutang bersama menerima bagiannya dari yang berutang, dan secara tidak sengaja rusak ketika berada di tangannya, ia tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian berkaitan dengan saham pemilik lainnya. (12) Sisa utang yang belum dibayar oleh yang berutang adalah milik pemilik lainnya. (13) Jika salah satu pihak pemilik piutang bersama mempekerjakan yang berutang dengan upah yang diperhitungkan dari sahamnya, pemilik lainnya dapat menuntut bagiannya sesuai dengan sahamnya dari sejumlah upah yang diberikan. (14) Sisa piutang dari yang berutang menjadi piutang bersama. (15) Jika satu pihak pemilik piutang bersama membebaskan utang yang berutang sesuai dengan sahamnya, sisa utang wajib dibayar oleh pemilik saham lainnya. (15) Para pihak pemilik piutang bersama tidak boleh memperpanjang atau memperpendek tanggal pembayaran tanpa ada kesepakatan dari pihak lainnya. Syirkah Milk–Ketentuan; Berikut ini beberapa ketentuan syirkah milk, yaitu (1) Syirkah milk/hak milik bersama atas harta dengan kepemilikan penuh terjadi apabila ada dua pihak atau lebih, bergabung dalam suatu kepemilikan atas harta tertentu. (2) Jika terjadi kehilangan sebagian dari hak milik bersama atas harta dengan kepemilikan penuh, maka bagian kepemilikan dari sisa hak milik tersebut ditentukan berdasarkan persentase awal masing-masing pemilik. (3) Hak milik bersama atas harta dengan kepemilikan penuh terbagi atas syirkah ikhtiyari/ hak milik bersama secara sukarela dan syirkah ijbari/hak milik bersama bukan karena usaha manusia. (4) Syirkah ikhtiyari terjadi karena adanya kehendak untuk melakukan perbuatan dari para pemilik sendiri. (5) Hak milik bersama melahirkan adanya tanggung jawab bersama dari para pihak. (6) Hak milik bersama atas harta dengan kepemilikan sempurna terdiri atas hak milik bersama atas harta dan hak milik bersama atas piutang. Syirkah Milk–Pemanfaatan Syirkah Milk; Berikut ketentuan mengenai pemanfaatan syirkah milk, yaitu (1) Pemanfaatan syirkah milk dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan. (2) Tidak satu pihak pun dari para pemilik syirkah milk dapat memaksa pihak-pihak lain untuk menjual atau membeli sahamnya. (3) Hasil yang diperoleh dari harta milik bersama dengan kepemilikan penuh harus dibagi di antara para pihak secara proporsional. (4) Perubahan pembagian saham hanya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak. (5) Para pemilik harta bersama dengan kepemilikan penuh, ditinjau dari segi kepemilikan sahamnya, hanya dapat bertindak untuk dirinya sendiri. (6) Tindakan untuk atas nama pemilik yang lain hanya bisa terjadi setelah ada izin dari pemilik yang lain tersebut. (7) Jika satu pihak menyewakan harta milik bersama, ia wajib membayar hasil ijarah kepada pihak lainnya secara proporsional. (8) Pemanfaatan syirkah milk oleh salah satu pihak pemilik hanya boleh dilakukan jika tidak menyebabkan perubahan nilai manfaat pada hak milik bersama tersebut dan setelah ada izin dari pihak lainnya. (9)

www.facebook.com/indonesiapustaka

818

Salah satu pihak pemilik bersama tidak boleh mengubah peruntukan harta milik bersama tanpa persetujuan pemilik lainnya. (10) Jika dalam keadaan memaksa untuk mengubah peruntukan, sementara tidak semua pemilik bersama dapat memberikan persetujuan, hakim dapat bertindak untuk atas nama pemilik yang tidak dapat memberikan persetujuan tersebut. (11) Jika salah satu pihak pemilik bersama dititipi harta milik bersama, ia bertanggung jawab atas keamanan harta milik bersama tersebut. (12) Penjualan saham dari harta yang tidak tercampur bisa dilakukan oleh salah satu pihak pemilik bersama tanpa adanya persetujuan pihak lainnya. (13) Penjualan saham dari harta yang tercampur hanya bisa dilakukan oleh salah satu pihak dari pemilik bersama setelah adanya persetujuan pihak-pihak lainnya. (14) Jika seseorang dari sejumlah ahli waris, tanpa seizin yang lainnya, mengambil dan menggunakan sejumlah uang dari harta yang belum dibagikan, ia harus menanggung segala kerugian akibat perbuatannya itu. Syirkah Milk–Pemisahan Hak Milik Bersama; Berikut ini beberapa ketentuan pemisahan hak milik bersama: (1) Pemisahan hak milik bersama dapat dilakukan selama dapat dihitung ukurannya dengan penetapan pembagian atau pertukaran. (2) Pemisahan dengan cara pembagian dilakukan pada harta yang sama jenisnya atau yang dapat dijumpai di pasar. (3) Setiap pemilik bersama dari harta-harta milik bersama yang sama jenisnya bisa mengambil bagiannya dengan memberitahukan pemilik lainnya. (4) Pembagian pada ayat (2) di atas belum sempurna sampai bagian saham milik pemilik yang tidak ada di tempat diserahkan kepadanya. (5) Jika bagian pemilik lain yang tidak ada di tempat itu rusak sebelum diserahkan kepadanya, bagian yang telah diterima oleh pemilik yang telah menerima menjadi milik bersama. (6) Dalam hal harta yang jenisnya tidak dapat dijumpai di pasar, pemisahan dilakukan dengan cara pertukaran dan bisa dilangsungkan melalui kesepakatan di antara para pihak. (7) Untuk pertukaran, salah satu pihak dari para pemilik bersama tidak berhak mengambil bagiannya bila pemilik lainnya tidak ada di tempat atau tidak ada izin. (8) Pemisahan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan atau ketetapan pengadilan. Syirkah Milk–Syarat-Syarat Pemisahan; Berikut ini syarat-syarat pemisahan: (1) Pemisahan hak milik bersama hanya dapat dilakukan pada harta yang berwujud dengan status kepemilikan sempurna. (2) Pemisahan harus dilakukan setelah bagian sahamnya diidentifikasi dan bisa dibedakan. (3) Pemisahan harus dilakukan sesuai dengan saham yang dimiliki masing-masing pemilik. (4) Pemisahan berdasarkan kesepakatan harus dinyatakan para pemilik baik dengan lisan, tulisan, atau isyarat. (5) Pemisahan berdasarkan penetapan pengadilan dapat dilakukan atas adanya permohonan salah satu pihak atau para pihak. (6) Pemisahan dapat dilakukan terhadap harta yang manfaatnya tidak boleh hilang dengan adanya pemisahan tersebut. (7) Pemisahan tidak boleh merugikan pihak lainnya atau pihak-pihak yang memiliki hak manfaat atas hak milik bersama tersebut. Syirkah Mudhârabah; Syirkah mudharabah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan konstribusi kerja (‘amal), sedangkan pihak lain memberikan konstribusi modal (mal) (An-Nabhani, 1990: 152). Istilah

www.facebook.com/indonesiapustaka

819

mudharabah dipakai oleh ulama Irak, sedangkan ulama Hijaz menyebutnya qiradh (Al-Jaziri, 1996: 42; Az-Zuhaili, 1984: 836). Contoh: A sebagai pemodal (shahib al-mal/rabb al-mal) memberikan modalnya sebesar Rp10 juta kepada B yang bertindak sebagai pengelola modal (‘amil/mudharib) dalam usaha perdagangan umum (misalnya usaha toko kelontong). Ada dua bentuk lain sebagai variasi syirkah mudharabah. Pertama, dua pihak (misalnya, A dan B) sama-sama memberikan konstribusi modal, sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan konstribusi kerja saja. Kedua, pihak pertama (misalnya A) memberikan konstribusi modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan konstribusi modal, tanpa konstribusi kerja. Kedua bentuk syirkah ini masih tergolong syirkah mudharabah (An-Nabhani, 1990: 152). Hukum syirkah mudharabah adalah ja’iz (boleh) berdasarkan dalil as-Sunnah (taqrîr Nabi saw.) dan Ijma Sahabat (AnNabhani, 1990: 153). Dalam syirkah ini, kewenangan melakukan tasharruf hanyalah menjadi hak pengelola (mudharib/‘amil). Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharruf. Namun demikian, pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. Jika ada keuntungan, ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola modal, sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Sebab, dalam mudharabah berlaku hukum wakalah (perwakilan), sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya (An-Nabhani, 1990: 152). Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian, jika kerugian itu terjadi karena kesengajaannya atau karena melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal (Al-Khayyath, AsySyarîkât fî asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah, 2/66). Syirkah Mufâwadhah; Syirkah mufawadhah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas (syirkah inan, ‘abdan, mudharabah, dan wujuh) (An-Nabhani, 1990: 156; Al-Khayyath, 1982: 25). Syirkah mufawadhah dalam pengertian ini, menurut An-Nabhani adalah boleh. Sebab, setiap jenis syirkah yang sah ketika berdiri sendiri sah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya (An-Nabhani, 1990: 156). Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkah-nya; yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal (jika berupa syirkah inan), atau ditanggung pemodal saja (jika berupa syirkah mudharabah), atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (jika berupa syirkah wujuh). Contoh: A adalah pemodal, berkonstribusi modal kepada B dan C, dua insinyur teknik sipil, yang sebelumnya sepakat, bahwa masing-masing berkonstribusi kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk berkonstribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C. Dalam hal ini, pada awalnya yang ada adalah syirkah ‘abdan, yaitu ketika B dan C sepakat masing-masing ber-syirkah dengan memberikan konstribusi kerja saja. Lalu, ketika A memberikan modal kepada B dan C, berarti di antara mereka bertiga terwujud syirkah mudharabah. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan

www.facebook.com/indonesiapustaka

820

konstribusi modal, di samping konstribusi kerja, berarti terwujud syirkah inan di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud syirkah wujuh antara B dan C. Dengan demikian, bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirkah yang ada, yang disebut syirkah mufawadhah. Syirkah Mufawadhah–Ketentuan; Berikut ini adalah beberapa ketentuan mengenai syrikah mufawadhah yaitu (1) Kerja sama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan atau kerugian dibagi sama. (2) Pihak dan atau para pihak yang melakukan akad kerja sama mufawadhah terikat dengan perbuatan hukum anggota syirkah lainnya. (3) Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad kerja sama-mufawadhah dapat berupa pengakuan utang, melakukan penjualan, pembelian, dan atau penyewaan. (4) Benda yang rusak yang telah dijual oleh salah satu pihak anggota akad kerja sama-mufawadhah kepada pihak lain, dapat dikembalikan oleh pihak pembeli kepada salah satu pihak anggota syirkah. (5) Suatu benda yang rusak yang sudah dibeli oleh salah satu pihak anggota akad kerja sama-mufawadhah, dapat dikembalikan oleh pihak anggota yang lain kepada pihak penjual. (6) Pihak penjual dan atau pembeli, dapat menuntut harga barang itu dari anggota syirkah yang lain berdasarkan jaminan. (7) Kerja sama-mufawadhah disyaratkan bahwa bagian dari tiap anggota syirkah harus sama, baik dalam modal maupun keuntungan. (8) Setiap anggota dalam akad kerja sama-mufawadhah dilarang menambah harta dalam bentuk modal (uang tunai atau harta tunai) yang melebihi dari modal kerja sama. (9) Jika syarat dalam akad syirkah mufawadhah tidak terpenuhi, kerja sama tersebut dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak menjadi syirkah al-’inan. Syirkah Musytarakah–Ketentuan; Berikut ini adalah ketentuan mengenai syirkah musytarakah: (1) Perubahan bentuk kerja sama dapat dilakukan dengan syarat disetujui oleh para pihak yang bekerja sama. (2) Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerja sama modal dinilai secara proporsional. (3) Apabila para pihak tidak memperjanjikan mengenai pembagian keuntungan dan kerugian, keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan keseimbangan, sedangkan mereka yang hanya menyertakan keahliannya mendapatkan bagian yang sama dengan pemodal terendah. (4) Dalam kerja sama modal yang disertai dengan kerja sama pekerjaan maka pekerjaan dinilai berdasarkan porsi tanggung jawab dan prestasi. (5) Setiap pihak yang melakukan kerja sama berhak menjual harta bersama untuk mendapatkan uang tunai atau cicilan, sesuai harga pasar. (6) Jika salah satu pihak yang bekerja sama menggunakan modal syirkah untuk membeli benda yang sejenis dengan benda yang mereka perniagakan, benda itu menjadi benda syirkah. (7) Jika salah satu pihak yang bekerja sama yang telah melakukan transaksi, menunjuk orang lain untuk menjadi wakilnya agar menerima uang dan atau surat berharga lainnya dari harta yang dijual, pihak lain tidak dapat memecat wakil itu. (8) Hanya pihak yang menunjuk yang berhak memecat wakil yang ditunjuknya. (9) Pemecatan wakil oleh pihak lain yang bekerja sama dapat dilakukan apabila telah menerima pendelegasian dari pihak lain yang berhak. (10) Tidak satu pihak pun yang boleh meminjamkan harta syirkah kepada pihak ketiga tanpa izin dari

www.facebook.com/indonesiapustaka

821

anggota syirkah lainnya. (11) Biaya perjalanan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bekerja sama untuk kepentingan usaha bersama, dibebankan pada biaya syirkah. (12) Setiap pihak anggota syirkah boleh menggadaikan harta syirkah atau menerima harta gadai; mengembangkan usaha dengan barang syirkahnya ke luar negeri; dan membuat kerja sama dengan pihak ketiga, dengan izin semua pihak yang bekerja sama. Syirkah Qabidhah; Perusahaan induk (holding company). Suatu perusahaan yang menguasai perusahaan lain. Syirkah Ta’awuniyah; Istilah yang digunakan oleh beberapa ahli fikih bagi nama lembaga usaha koperasi. Hal ini didasari oleh adanya nilai saling tolong (mutual assurance) dengan sesama anggota dalam organisasi koperasi. Syirkah Wujuh; Syirkah wujuh disebut juga syirkah ‘ala adz-dzimam (Al-Khayyath, Asy-Syarîkât fî asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah, 2/49). Disebut syirkah wujuh karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (wujuh) seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak (misal A dan B) yang sama-sama memberikan konstribusi kerja (‘amal), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan konstribusi modal (mal). Dalam hal ini, pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam syirkah mudharabah sehingga berlaku ketentuan-ketentuan syirkah mudharabah padanya (An-Nabhani, 1990: 154). Bentuk kedua syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang ber-syirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, tanpa konstribusi modal dari masing-masing pihak (An-Nabhani, 1990: 154). Misal: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B ber-syirkah wujuh, dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit. A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang). Dalam syirkah wujuh kedua ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki; sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan. Syirkah wujuh kedua ini hakikatnya termasuk dalam syirkah ‘abdan (An-Nabhani, 1990: 154). Hukum kedua bentuk syirkah di atas adalah boleh, karena bentuk pertama sebenarnya termasuk syirkah mudharabah, sedangkan bentuk kedua termasuk syirkah ‘abdan. Syirkah mudharabah dan syirkah ‘abdan sendiri telah jelas kebolehannya dalam syariat Islam (An-Nabhani, 1990: 154). Namun demikian, An-Nabhani mengingatkan bahwa ketokohan (wujuh) yang dimaksud dalam syirkah wujuh adalah kepercayaan finansial (tsiqah maliyah), bukan semata-semata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar), yang dikenal tidak jujur, atau suka menyalahi janji dalam urusan keuangan. Sebaliknya, sah syirkah wujuh yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja, tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan finansial (tsiqah maliyah) yang tinggi, misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan keuangan (An-Nabhani, 1990: 155-156). Sistem Security; Sistem keamanan dan pengamanan pada aplikasi Core Banking

www.facebook.com/indonesiapustaka

822

System. Sistem Security bisa melalui: (1) User-ID dan Password. Setiap pengguna terlebih dahulu harus terdaftar dan diberikan kode akses untuk bisa masuk ke dalam aplikasi. Sehingga kemungkinan masuknya pengguna liar ke dalam aplikasi bisa dihindari. (2) Data Encryption. Data yang dikirim dari client ke application server melalui lintas komunikasi data, disandikan sedemikian rupa agar penyisipan data yang bukan sebenarnya oleh para pengguna liar di tengah-tengah proses pengiriman data bisa dihindarkan. Syubhat; Samar atau Tidak Jelas: Hal-hal yang hukumnya belum diketahui secara pasti, apakah halal ataukah haram. Tidak tentu halal-haramnya, sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya Syuf’ah; Hak prioritas; Hak prioritas bagi pemegang surat berharga lama untuk membeli terlebih dahulu surat berharga yang diterbitkan atau dijual. Syuhrah al-Mahal; Nama baik (goodwill); Suatu perbedaan angka tertentu antara nilai pasar dari suatu perusahaan dengan total aset yang tercatat dalam neraca perusahaan. Jika perusahaan lain ingin mengambil alih suatu perusahaan, goodwill menggambarkan premium yang harus dibayarkan di atas nilai aset perusahaan tersebut. Syura; Permusyawaratan, hal yang bermusyawarah atau konsultasi. Majlis Syura berarti majelis permusyawaratan atau badan legislatif. Istilah syura berasal dari kata kerja syaawara-yusyawiru yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata kerja syaawara adalah asyara (memberi isyarat), tasyawara (berunding, saling bertukar pendapat), syawir (meminta pendapat, musyawarah), dan mustasyir (meminta pendapat orang lain). Syura atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. Pengertian seperti ini terdapat pada tiga tempat di dalam Alquran. Pertama dalam surat alBaqarah ayat 233 yang artinya: “Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.” Menyapih anak sebelum mencapai usia dua tahun boleh apabila didasarkan pada kerelaan dan permusyawaratan antara suami istri. Kedua dalam surat Asy-Sura ayat 38: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-Nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah (syura) antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” Ayat ini mengandung pujian atas orang-orang yang menerima seruan Allah Swt. yang dibawa Nabi Muhammad saw., mendirikan shalat dengan baik dan benar, memusyawarahkan segala urusan mereka, dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang mereka peroleh. Bermusyawarah merupakan sifat terpuji bagi orang yang melaksanakannya dan akan memperoleh nikmat dari sisi Allah Swt., karena hal itu bernilai ibadah. Ketiga, dalam surat Ali ‘Imran ayat 159 yang artinya, “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kami bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah (syawir) dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkal kepada-Nya. Ayat ini merupakan perintah untuk melaksanakan

823

www.facebook.com/indonesiapustaka

musyawarah dengan para sahabatnya dan perintah yang mensyariatkan musyawarah. Bermusyawarah merupakan ungkapan hati yang lemah lembut dan sifat terpuji orang yang melaksanakannya. Abu Ja’far Muhammad bin Jarir at-Tabari dalam menafsirkan ayat di atas menyatakan, sesungguhnya Allah Swt. menyuruh Nabi Muhammad saw. untuk bermusyawarah dengan umatnya tentang urusan yang akan dijalankan supaya mereka tahu hakikat urusan tersebut dan agar mereka mengikuti jejaknya. Namun kewajiban melaksanakan kewajiban musyawarah bukan hanya dibebankan kepada Nabi Muhammad saw., melainkan juga kepada tiap orang mukmin, sekalipun ayat tersebut ditujukan kepada Nabi Muhammad saw.

824

www.facebook.com/indonesiapustaka

T Ta’addi; Melampaui batas. Ta’min; Istilah lain dari takaful; asuransi syariah. Ta’widh (ganti rugi); Kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi yang wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. Ganti rugi dalam bank syariah biasanya terjadi pada akibat penundanundaan pembayaran oleh nasabah dalam kondisi mampu. Besar ganti rugi (ta`widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshah al-dha-i’ah). Ta’widh–Ketentuan; Ketentuan ta’widh adalah sebagai berikut: (1) Ganti rugi (ta`widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. (2) Kerugian yang dapat dikenakan ta’widh adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. (3) Kerugian riil adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan. (4) Besar ganti rugi (ta`widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshah al-dha-i’ah). (5) Ganti rugi (ta`widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dayn), seperti salam, istishna’ serta murabahah dan ijarah. (6) Dalam akad mudharabah dan musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan. (7) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya. (8) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak. (9) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad. (10) Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara. Ta’alluq; Ketergantungan akad dengan akad lainnya. Kesahihan suatu akad tidak boleh ada ketergantungan dengan akad yang lain. Ta’alluq terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, di mana berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2. Contoh: misalkan A menjual barang X seharga Rp120 juta secara cicilan kepada B, dengan syarat bahwa B harus kembali menjual barang X tersebut kepada A secara tunai seharga Rp100 juta. Transaksi tersebut haram, karena ada persyaratan bahwa A bersedia menjual barang X ke B asalkan B kembali menjual

www.facebook.com/indonesiapustaka

825

barang tersebut kepada A. Dalam kasus ini, disyaratkan bahwa akad 1 berlaku efektif bila akad 2 dilakukan. Penerapan syarat ini mencegah terpenuhinya rukun. Dalam terminologi fikih, kasus di atas disebut bai’ al-‘Inah. Ta’asuf fi al-Isti’mal lil Haq; Sewenang-wenang dalam mempergunakan hak atau bentuk penggunaan hak yang menimbulkan kemudharatan (merugikan) orang lain. Tabarru’; Kebajikan, Derma, Sedekah (charity); Jenis akad yang berorientasi pada kepentingan sosial. Semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan untuk tujuan komersial. Termasuk dalam akad tabarru’ adalah qardh al hasan, shadaqah, qardh, hibah, infaq, dan wakaf. Tabdil; Konversi (convertion); Proses perubahan dari sistem atau jenis instrumen tertentu menjadi sistem atau instrumen lain, misalnya: a. Perubahan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya dikenal dengan kurs konversi. b. Perubahan surat berharga, seperti obligasi menjadi saham. c. Perubahan harga suatu transaksi yang mendasarinya, dan; d. Perubahan bentuk hukum suatu bank atau lembaga keuangan menjadi bentuk badan hukum lain, misalnya BUMN menjadi PT Persero. Tabel Distribusi Bagi Hasil; Tabel yang menyajikan informasi tentang jumlah dana penyimpan dan jumlah investor berdasarkan produk beserta jumlah bagi hasil dan bonus yang dibagikan dengan dilengkapi informasi indicative rate of return. Tabi`/Tabi`Ah; Sapi jantan atau betina yang telah berusia satu tahun dan memasuki tahun kedua. Tabligh; 1. Artinya komunikatif dan argumentatif. Orang yang memiliki sifat tabligh, akan menyampaikannya dengan benar (berbobot) dan dengan tutur kata yang tepat (bil-Hikmah). Jika merupakan seorang pemimpin dalam dunia bisnis, ia haruslah menjadi seorang yang mampu Mengomunikasikan visi dan misinya dengan benar kepada karyawan dan stakeholders lainnya. Jika dia seorang marketer, ia harus menjadi seorang kamunikator yang baik yang bisa berbicara benar dan bi alhikmah (bijaksana dan tepat sasaran) kepada mitra bisnisnya. Kalimat-kalimat yang keluar dari ucapannya “terasa berat” dan berbobot. Alquran menyebutnya dengan istilah qaulan sadidan (pembicaraan yang benar dan berbobot). Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar (qaulan sadiidan), niscaya Allah memperbaiki bagimu amalamalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu.... Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar” (al-Ahzab:70-73). Dalam ayat lain disebutkan, “Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (qaulan sadiidan). (an-Nisaa: 9). Sifat tabligh dengan bahasanya yang bil-hikmah, artinya berbicara dengan orang lain dengan sesuatu yang mudah dipahaminya dan diterima oleh akalnya, bukan berbicara sesuatu yang sulit dimengerti. Ali r.a pernah mengatakan, “Ajaklah manusia berbicara dengan sesuatu yang mereka pahami, dan tinggalkan apa yang (yang tidak mereka mengerti). Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya-Nya didustakan? (Diriwayatkan oleh al-

www.facebook.com/indonesiapustaka

826

Bukhari). Allah berfirman, “Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya dia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka” (Ibrahim: 4). 2. Artinya menyampaikan; yang menggambarkan kemampuan komunikasi dan hubungan personal dan leadership. Tabungan (Saving Deposit); Hisab as-Shunduq at-Taufir; Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu; dengan kemajuan teknologi, tabungan pada saat ini dapat ditarik dengan menggunakan kartu bank, ATM, atau melalui telepon (savings). Tabungan Berjangka; Tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan pendidikan, tabungan haji, tabungan kurban. Tabungan Mudharabah; adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah Muthlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah mismanagement (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil. Tabungan Mudharabah–Ketentuan Umum; Ketentuan umum tabungan mudharabah adalah sebagai berikut: (1) Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana; (2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. (3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang; (4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan

www.facebook.com/indonesiapustaka

827

dituangkan dalam bentuk dalam akad pembukaan rekening; (5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya; (6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Tabungan Mudharabah–Pembayaran Bagi Hasil; Dalam hal pembayaran bagi hasil, bank syariah menggunakan metode end of month, yaitu: (1) Pembayaran bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan; (2) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan tabungan. (3) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir. (4) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari). (5) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah. Tabungan Mudharabah–Perhitungan Bagi Hasil; Perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah adalah sebagai berikut: (hari bagi hasil x saldo rata-rata harian x tingkat bagi hasil)/hari kalender yang bersangkutan. Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan mudharabah tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: (1) Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah (a) Pembulatan ke atas untuk nasabah; (b) Pembukatan ke bawah untuk bank; (2) Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat. Tabungan Wadiah; Jenis simpanan pada bank bagi perorangan/badan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu, bersifat wadiah. Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tabungan Wadiah–Ketentuan Umum; Ketentuan Umum Tabungan Wadiah sebagai berikut: (1) Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (on call) sesuai dengan kehendak pemilik harta. (2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. (3) Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening. Tabungan Wadiah–Prinsip; Prinsip yang digunakan dalam perbankan syariah adalah Wadiah Yad ad Dhamanah. Wadiah Yad ad Dhamanah adalah titipan dana nasabah pada bank yang dapat dipergunakan oleh bank dengan seizin nasabah dengan Bank menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh (sebesar pokok yang dititipkan). Bank dapat memberikan bonus atau yang sejenis pada nasabah sebagai tanda terima kasih atas penggunaan dana tersebut oleh bank, selama

www.facebook.com/indonesiapustaka

828

pemberian bonus tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian, tidak disyaratkan atau tidak diinformasikan baik secara lisan maupun tulisan. Tabungan Wadiah–Syarat; Syarat Tabungan Wadiah adalah sebagai berikut: (a) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan; (b) dana titipan disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal; (c) dana titipan dapat diambil setiap saat; (d) tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah; (e) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah. Tabungan Wadiah–Teknik Perhitungan Bonus; Dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus wadiah, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Bonus wadiah atas dasar saldo terendah; (2) Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian; (3) Bonus wadiah atas dasar saldo harian. Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan wadiah adalah sebagai berikut: a. Bonus wadiah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan. Rumus bonus = tarif bonus wadiah x saldo terendah bulan yang bersangkutan; b. Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo ratarata harian bulan yang bersangkutan. Rumus Bonus = tarif bonus wadiah x saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan; c. Bonus wadiah atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif. Rumus Bonus = tarif bonus wadiah x saldo harian yang bersangkutan x hari efektif. Dalam memperhitungkan pemberian bonus wadiah tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah: (1) Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan; (2) Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan; (3) Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya: bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari; (4) Saldo harian adalah saldo pada akhir hari; (5) Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, namun termasuk hari tanggal tutup buku; (6) Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadiah, kecuali apabila perhitungan bonus wadiahnya atas dasar saldo harian. Tadaffu’ AS-Shunduq; Arus uang (cash flow); Masuknya uang ke perusahaan dari hasil penjualan atau penerimaan lainnya, atau keluarnya uang dari perusahaan dalam bentuk tunai untuk pemasok barang, pembayaran gaji dan lain sebagainya. Tadayun; Utang piutang (Loan). Lhat dayn, qard, dan ariyah. Tadhakhkhum; Inflasi (Inflation). Tadhakhkhum Jami’; Hiperinflasi (Hyperinflation). Tadhakhkhum Mustamir; Inflasi terbuka (open inflation); Inflasi tanpa pengendalian. Tadhamun; Saling menanggung, saling memikul. Lihat Asuransi syariah. Istilah ini digunakan oleh DSN-MUI dalam fatwanya yang menjelaskan tentang asuransi syariah.

www.facebook.com/indonesiapustaka

829

Ta’dil li al-Shahm; Bentuk qismah al-ayan yang pembagiannya dilaksanakan dengan menyamaratakan bagian-bagian yang berbeda setelah dinilai dengan harga agar tercipta persamaan (egalitarian) pada anggota perserikatan. Tadlis (Penipuan) (1); Informasi yang tidak lengkap (asymmetric information). Transaksi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Tadlis dapat terjadi dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. (2): Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama rida). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (complete information) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada suatu yang unknown to one party (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga assymetric information). Unknown to one party dalam bahasa fikihnya disebut tadlis, dan dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni dalam: 1. Kuantitas; 2. Kualitas; 3. Harga; dan 4. Waktu Penyerahan. Tadlis dalam kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran/timbangan barang yang dijualnya. Dalam kualitas contohnya adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya. Tadlis dalam harga contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Misalkan seorang tukang becak yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan menaikkan tarif becaknya 10 kali lipat dari tarif normalnya. Hal ini dilarang karena turis asing tersebut tidak mengetahui harga pasar yang berlaku. Dalam istilah fikih, tadlis harga ini disebut ghaban. Bentuk tadlis yang terakhir, yakni tadlis dalam waktu penyerahan, contohnya adalah petani buah yang menjual buah di luar musimnya padahal si petani tahu bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikannya itu pada waktunya. Demikian pula dengan konsultan yang berjanji untuk menyelesaikan proyek dalam waktu 2 bulan untuk memenangkan tender, padahal konsultan tersebut tahu bahwa proyek itu tidak dapat diselesaikan dalam batas waktu tersebut. Dalam keempat bentuk tadlis di atas, semuanya melanggar prinsip rela-sama-rela. Keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yakni sementara pihak yang ditipu tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu. Pada kemudian hari, yaitu ketika pihak yang ditipu tahu bahwa dirinya ditipu, ia tidak merasa rela. Tafawud; Negosiasi (negotiation); Tawar-menawar antarpihak untuk mencapai kesepakatan tentang jumlah, harga, kualitas atau persyaratan sesuai dengan pembicaraan. Tafriq Al-Halal minimal Al-Haram; Pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal. Tafriq al-Halal minimal al-Haram; Pemisahan hal-hal yang halal dari yang haram. Apabila dalam suatu akad terdapat sesuatu yang haram dan dapat dipisahkan dari yang halal, pihak yang melakukan akad wajib memisahkan keduanya, yaitu dengan mengambil yang halal dan membuang yang haram. Tafrith; Lalai atau ceroboh (gross negligence). Menganggap remeh. Taghrir (Gharar); Gharar atau disebut juga taghrir adalah situasi saat terjadi incomplete

www.facebook.com/indonesiapustaka

830

information karena adanya uncertainty to both parties (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Dalam tadlis, yang terjadi adalah pihak A tidak mengetahui apa yang diketahui pihak B (unknown to one party). Sedangkan dalam taghrir, baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan (uncertain to both parties). Gharar ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti (certain) menjadi tidak pasti (uncertain). Contoh: Sebagai karyawan, kita menandatangani kontrak kerja di suatu perusahaan dengan gaji Rp1.100.000 /bulan. Kontrak ini bersifat pasti dan mengikat kedua belah pihak, sehingga tidak boleh ada pihak yang mengubah kesepakatan yang sudah pasti itu menjadi tidak pasti. Misalnya mengubah sistem gaji Rp1.100.000 /bulan tersebut menjadi sistem bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Hal yang sama juga berlaku bagi kontrak jual beli dan sewa-menyewa. Gharar dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni (1) Kuantitas; (2) Kualitas; (3) Harga; dan; (7) Waktu Penyerahan. Bila salah satu (atau lebih) dari faktor-faktor di atas diubah dari certain menjadi uncertain, terjadilah gharar. Gharar dalam kuantitas terjadi dalam kasus ijon, saat penjual menyatakan akan membeli buah yang belum tampak di pohon seharga RpX. Dalam hal ini terjadi ketidakpastian mengenai berapa kuantitas buah yang dijual, karena memang tidak disepakati sejak awal. Bila panennya 100 kg, harganya RpX. Bila panennya 50 kg, harganya RpX pula. Bila tidak panen, harganya RpX juga. Contoh gharar dalam kualitas adalah seorang peternak yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian dalam hal kualitas objek transaksi, karena tidak ada jaminan bahwa anak sapi tersebut akan lahir dengan sehat tanpa cacat, dan dengan spesifikasi kualitas tertentu. Bagaimanapun kondisi anak sapi yang nanti akan keluar dari induk sapi itu (walaupun terlahir dalam keadaan mati, misalnya) harus diterima oleh si pembeli dengan harga yang sudah disepakati. Gharar dalam harga terjadi bila misalkan bank syariah menyatakan akan memberi pembiayaan murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20% atau 2 tahun dengan margin 40%, kemudian disepakati oleh nasabah. Ketidakpastian terjadi karena harga yang disepakati tidak jelas, apakah 20% atau 40%. Kecuali bila nasabah menyatakan “setuju melakukan transaksi murabahah rumah dengan margin 20% dibayar 1 tahun”, barulah tidak terjadi gharar. Contoh gharar dalam waktu penyerahan terjadi bila seseorang menjual barang yang hilang misalnya, seharga RpX dan disetujui oleh si pembeli. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian mengenai waktu penyerahan, karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu kapankah barang yang hilang itu dapat ditemukan kembali. Dalam keempat bentuk gharar di atas, keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu sementara keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Pada kemudian hari, yaitu ketika keadaannya telah jelas, salah satu pihak (penjual atau pembeli) akan merasa terzalimi, walaupun pada awalnya tidak demikian. Tagihan; Formulir berisi perincian barang, jasa, dan harga, yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual; dokumen yang membuktikan kewajiban debitur kepada kreditur (bill).

www.facebook.com/indonesiapustaka

831

Tagihan Akseptasi; Tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka. Tahan Posisi; Usaha untuk mempertahankan posisi ekonomi tertentu, misalnya dengan cara mencegah kenaikan harga, pembatasan kredit, dan mencegah bertambahnya pengangguran (holding the line). Tahap Pengolahan Data; Cara, tingkat, dan rangkaian pengolahan data dalam SPDE dan saat data masuk hingga data keluar (the steps in processing). Tahdid al-Si’r bi al-Taklifah al-Haddiyyah; Metode Penetapan Harga Biaya Marginal; Metode penentuan harga berdasarkan biaya produksi yang dibutuhkan suatu produk untuk mencapai titik impas atau mencapai target laba yang telah ditentukan. Tahjir; Memagari tanah, statusnya sama dengan menghidupkan tanah. Orang yang memagarinya memiliki hak untuk me-manage-nya. Begitu pula, orang yang memagarinya berhak melarang orang lain yang menginginkan untuk menghidupkan tanah yang sudah dipagarinya. Apabila orang tersebut memaksa, lalu dia menghidupkan tanah yang sudah dipagari orang tersebut, orang tersebut tetap tidak berhak memilikinya, dan tanah tersebut harus dikembalikan kepada orang yang memagari sebelumnya. Sebab, memagari itu statusnya sama dengan menghidupkan, yaitu berhak me-manage tanah tersebut serta menguasainya. Apabila orang yang memagari tanah tersebut menjualnya, dia berhak mendapatkan harga dari hasil penjualannya. Sebab hal itu merupakan hak yang dikompensasi dengan harta tertentu, sehingga dia juga diperbolehkan untuk melakukan pertukaran atas tanah tersebut. Apabila orang yang memagari tersebut telah meninggal, pemilikannya bisa diwarisi oleh ahli warisnya, sebagaimana pemilikan-pemilikan yang lain. Mereka juga bisa me-manage-nya, dan akan dibagikan kepada mereka sesuai dengan ketentuan syara’, sebagaimana pembagian harta-harta yang lain. Yang dimaksud dengan memagari itu, bukan berarti meletakkan batu di atasnya, akan tetapi yang dimaksud adalah meletakkan apa saja yang bisa menunjukkan bahwa tanah tersebut menjadi kekuasaannya, atau miliknya. Sehingga memagari tanah itu bisa jadi dengan meletakkan batu di atas batas-batas tanah tersebut. Bisa jadi menggunakan selain batu, seperti menancapkan potongan dedahanan yang masih segar di sekeliling tanah tersebut, atau dengan membersihkan tanah tersebut, atau membakar duri yang ada di sana, ataupun memangkas rumput dan duri yang ada, serta menancapkan duri-duri di sekelilingnya agar orang yang ingin masuk tidak bisa, atau dengan menggali kalikalinya dan tidak mengairinya, ataupun hal-hal lain yang serupa, semuanya itu termasuk dalam kategori memagari tanah. Tahkim; Arbitrase (arbitration); Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan oleh pihak ketiga sebagai penengah (arbiter) yang ditunjuk oleh pihak yang berselisih. Setiap putusan yang diambil oleh arbiter bersifat mengikat dan harus ditaati oleh semua pihak yang berselisih. Tahlil al-Muddakhalat wa al-Mukhrajat; Analisis input-output (input-output analysis); Studi dan pengukuran empiris dari hubungan struktural antara sektor-sektor produksi dalam suatu perekonomian.

www.facebook.com/indonesiapustaka

832

Tahlil Takalif wal Arbah; Analisis biaya manfaat (cost-benefit analysis); Suatu teknik menghitung dan mengevaluasi biaya dan keuntungan suatu proyek ekonomi. Tahshil; Inkaso; Penagihan cek, wesel dan surat utang lain kepada penerbit surat berharga dan menerima pembayaran dari bank pembayar (paying bank). Tahsil al-Dayn; Penagihan. Tahun Buku; Tahun takwim atau tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Tahun Fiskal; Jangka waktu selama dua belas bulan berturut-turut sebagai dasar penyelenggaraan dan penutupan buku dan suatu badan usaha untuk menetapkan hasil usaha, keadaan keuangan, rencana kerja, dan anggaran; tahun ini tidak perlu bersamaan waktunya dengan tahun kalender atau tahun takwim (fiscal year). Tahwil; Pengiriman dana (transfer). Lihat Naql. Tajmi’; Akumulasi (accumulation); Tambahan secara berkala atas suatu jumlah pokok, misalnya laba atas modal atau cadangan. Tak likuid; 1 Keadaan bank yang tidak mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo; 2 Aktiva yang tidak mudah dijual tunai, misalnya pinjaman di pasar sekunder yang terbatas; namun, pinjaman seperti ini dapat dijual dengan diskonto dan harga nominal; termasuk dalam pengertian ini adalah aktiva yang tidak diperhitungkan ke dalam modal bank, seperti halnya real estate yang diperoleh dengan pembayaran uang muka dan surat berharga yang tidak dapat diperjualbelikan (illiquid). Tak Terkonvensi; Mata uang atau surat berharga yang tidak dapat dipertukarkan secara bebas dengan mata uang atau surat berharga lain ataupun dengan penjualan tunai; mata uang tersebut tidak dapat diperdagangkan atau dipertukarkan secara bebas dengan mata uang lain atau dengan emas yang disebabkan oleh pengendalian nilai tukar, pembatasan transfer, ataupun kepemilikan dan mata uang ini; mata uang yang tidak dapat dipertukarkan tersebut kurang menarik minat para investor asing daripada mata uang yang dapat dipertukarkan; sin. tak-tertukarkan (inconvertible). Takaful; Saling menanggung, saling memikul. Secara bahasa, takaful berasal dari akar kata ”kafala” yang artinya menolong, memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. Dalam Kamus Al-Munawir dijelaskan bahwa arti kata kafala yang merupakan kata dasar dari takaful adalah pertanggungan yang berbalasan, hal saling menanggung. Arti Takaful Dalam Pengertian Muamalah: saling memikul risiko antara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara, setiap orang mengeluarkan dana kebajikan (baca; tabarru’) yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Takaful dijalankan atas tiga Prinsip: (1) saling bertanggung jawab. (2) saling bekerja sama dan saling membantu. (3) saling melindungi dari berbagai kesusahan. Takalif at-Tauzi’; Biaya distribusi (distribution cost); Biaya yang diperlukan dalam distribusi fisik produk, termasuk biaya pengepakan, transportasi, gudang dan biaya penyimpanan. Taklifah; Biaya (cost).

www.facebook.com/indonesiapustaka

833

Taklifah Haddiyyah; Biaya Marginal (marginal cost); Biaya tambahan yang terjadi untuk memproduksi tambahan satu unit output. Taklifah Mutawasyita; Biaya rata-rata (average cost). Taklifah Ra’su al-Mal; Biaya modal (capital cost); biaya modal merupakan biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost) dari dana yang digunakan untuk investasi lain. Taklifah Tsabitah; Biaya tetap (fixed cost). Taksiran; Dalam istilah zakat maksudnya adalah menaksir volume zakat tanaman dan buah-buahan ketika telah mendekati masa panennya tanpa harus melalui proses penakaran atau penimbangan. Cara ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. yang artinya: (Jika kamu ingin menaksir (hasil tanaman atau pohon), ambilah dua pertiganya dan kurangilah sepertiganya atau seperempatnya). (HR. Abu Daud) Taksiran Ganti Rugi; Penentuan secara pasti kerugian oleh perusahaan asuransi (adjusting claim). Taksiran Harga; Yaitu keterangan (taksiran) harga komoditas yang dilakukan oleh seorang ahli yang di dalam istilah perzakatan dimaksudkan untuk menentukan nilai (harga) barang-barang yang dikenakan zakat. Ta’min; Memberikan rasa aman. Ta’min at-Ta’awun; Jenis akad perjanjian dalam asuransi. Pihak pertama (nasabah) berkewajiban membayar sejumlah iuran kepada pihak asuransi yang mempunyai nasabah dalam jumlah banyak sebagai pihak kedua dengan perjanjian bahwa pihak pertama akan menerima sejumlah uang yang diambil dari iuran anggota (nasabah) lainnya. Jika pada suatu waktu kecelakaan aau musibah (kematian) menimpa peserta asuransi atau barang miliknya. Ta’min dan I’adah Ta’min–Akad Nontabungan pada Ta’min dan I’adah Ta’min; Memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Ketentuan umum dari ta’min dan i’adah ta’min nontabungan adalah: a. Akad nontabungan harus melekat pada semua produk ta’min dan i’adah ta’min. b. Akad nontabungan pada ta’min dan i’adah ta’min berlaku pada semua bentuk transaksi yang dilakukan antarpeserta pemegang polis. c. Ta’min dan i’adah ta’min yang dimaksud adalah: 1) ta’min ‘ala hayat/ta’min jiwa; 2) ta’min ‘ala khasarah/ta’min kerugian. (2) Akad nontabungan pada ta’min dan i’adah ta’min mengikat semua bentuk transaksi yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan nontabungan dan tolong-menolong antarpeserta, bukan untuk tujuan komersial. (3) Dalam akad nontabungan, sekurang-kurangnya harus disebutkan: a. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu. b. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun nontabungan selaku peserta dalam arti badan/kelompok. c. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim. d. Syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis ta’min yang ditransaksikan. (4) Kedudukan para pihak dalam transaksi nontabungan: a. Dalam transaksi nontabungan hibah, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang terkena musibah. b. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana nontabungan dan secara kolektif selaku penanggung. c. Perusahan bertindak sebagai pengelola dana hibah,

www.facebook.com/indonesiapustaka

834

atas dasar transaksi wakalah dari para peserta di luar pengelolaan investasi. (5) Pengelolaan ta’min dan i’adah ta’min hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. (6) Pembukaan dana nontabungan harus terpisah dari dana lainnya. (7) Hasil investasi dari dana nontabungan menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun nontabungan. (8) Dari hasil investasi, perusahaan ta’min dan i’adah ta’min dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan transaksi mudharabah atau transaksi mudharabah musytarakah atau memperoleh upah berdasarkan transaksi wakalah bil ujrah. (9) Jika terjadi kelebihan dana nontabungan, boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut: a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun nontabungan. b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko. c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan ta’min dan reta’min dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. (10) Jika terjadi kekurangan dana kebajikan, perusahaan ta’min dan i’adah ta’min wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman. (11) Pengembalian dana pinjaman kepada perusahaan ditutup dari surplus dana nontabungan. Ta’min dan I’adah Ta’min–Ketentuan; Memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Akad yang digunakan pada ta’min dan i’adah ta’min adalah: a. wakalah bil ujrah; b. murabahah; dan c. tabarru’. (2) Prinsip wakalah bil ujrah pada ta’min dan i’adah ta’min adalah: a. wakalah bil ujrah boleh dilakukan antarperusahaan ta’min, agen sebagai bagian dari perusahaan dengan peserta. b. wakalah bil ujrah dapat diterapkan pada produk ta’min syariah yang mengandung unsur tabungan maupun unsur nontabungan. (3) Objek wakalah bil ujrah meliputi antara lain: a. kegiatan administrasi b. pengelolaan dana c. pembayaran klaim d. dhaman ishdar/underwriting e. pengelolaan portofolio risiko f. pemasaran g. investasi. (4) Akad wakalah bil ujrah harus mencantumkan, antara lain: a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan; b. besaran, cara dan waktu pemotongan ujrah fee dari premi; c. syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis ta’min yang ditransaksikan. (5) Kedudukan para pihak dalam akad wakalah bil ujrah: a. perusahaan bertindak sebagai wakil yang mendapat kuasa untuk mengelola dana; b. peserta/pemegang polis sebagai individu, dalam produk tabungan dan nontabungan bertindak sebagai pemberi kuasa untuk mengelola dana; c. peserta sebagai suatu badan/ kelompok, dalam akun nontabungan, bertindak sebagai pemberi kuasa untuk mengelola dana; d. wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin pemberi kuasa/pemegang polis; e. akad wakalah bersifat amanah dan bukan tanggungan sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi imbalan yang telah diterima oleh perusahaan ta’min, kecuali karena kecerobohan, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum, di samping sifat akad pada umumnya. f. perusahaan ta’min sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi apabila transaksi yang digunakan adalah pelaksanaan akad wakalah. (6) Perusahaan selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi

www.facebook.com/indonesiapustaka

835

wajib dilakukan sesuai dengan syariah. (7) Dalam pengelolaan dana investasi, baik tabungan maupun nontabungan, dapat digunakan akad wakalah bil ujrah dengan mengikuti ketentuan seperti di atas atau akad mudharabah dengan mengikuti ketentuan mudharabah. Ta’miin Qist Sabit; Jenis akad perjanjian dalam asuransi. Pihak pertama (nasabah) berkewajiban membayar sejumlah iuran kepada pihak asuransi dengan perjanjian bahwa pihak asuransi akan memberikan sejumlah uang atau ganti rugi pada saat musibah atau kecelakaan menimpa pihak pertama. Tamwil ad-Dayn; Pembiayaan utang (debt financing). Tamwil ad-Dakhili; Tambahan modal dari laba ditahan. Tanabbu’; Perkiraan (forcasting); Proses perhitungan kemungkinan kejadian pada masamendatang. Tanah–Cara Memperoleh Kepemilikan Tanah; Menurut Abdurrahman Al-Maliki, tanah dapat dimiliki dengan 6 (enam) cara menurut hukum Islam, yaitu melalui: (1) jual beli, (2) waris, (3) hibah, (4) ihya`ul mawat (menghidupkan tanah mati), (5) tahjir (membuat batas pada tanah mati), (6) iqtha` (pemberian negara kepada rakyat). (Al-Maliki, As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mustla, hlm. 51). Mengenai jual beli, waris, dan hibah sudah jelas. Adapun ihya`ul mawat artinya adalah menghidupkan tanah mati (al-mawat). Pengertian tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun. Menghidupkan tanah mati, artinya memanfaatkan tanah itu, misalnya dengan bercocok tanam padanya, menanaminya dengan pohon, membangun bangunan di atasnya, dan sebagainya. Sabda Nabi Muhammad saw., “Barang siapa menghidupkan tanah mati, anah itu menjadi miliknya.” (HR Bukhari) (Al-Nabhani, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, hlm. 79). Tahjir artinya membuat batas pada suatu tanah. Nabi Muhammad saw. bersabda, “Barang siapa membuat suatu batas pada suatu tanah (mati), tanah itu menjadi miliknya.” (HR Ahmad). Sedang iqtha`, artinya pemberian tanah milik negara kepada rakyat. Nabi Muhammad saw. pada saat tiba di kota Madinah, pernah memberikan tanah kepada Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar bin Khaththab. Nabi Muhammad saw. juga pernah memberikan tanah yang luas kepada Zubair bin Awwam. (Al-Nabhani, ibid., hlm. 119). Tanah–Filosofi Kepemilikan Tanah; Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi—termasuk tanah—hakikatnya adalah milik Allah Swt. semata. Firman Allah Swt. (artinya),”Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk).” (QS An-Nuur [24]: 42). Allah Swt. juga berfirman (artinya),”Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.” (QS AlHadid [57]: 2). Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah Swt. semata. (Yasin Ghadiy, Al-Amwal wa Al-Amlak al-’Ammah fil Islam, hlm. 19). Kemudian, Allah Swt. sebagai pemilik hakiki, memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Firman Allah Swt. (artinya),”Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.” (QS Al-

www.facebook.com/indonesiapustaka

836

Hadid [57]: 7). Menafsirkan ayat ini, Imam Al-Qurthubi berkata, “Ayat ini adalah dalil bahwa asal usul kepemilikan (ashlul milki) adalah milik Allah Swt., dan bahwa manusia tak mempunyai hak kecuali memanfaatkan (tasharruf) dengan cara yang diridai oleh Allah Swt.” (Tafsir Al-Qurthubi, Juz I hlm. 130). Dengan demikian, Islam telah menjelaskan dengan gamblang filosofi kepemilikan tanah dalam Islam. Intinya ada 2 (dua) poin, yaitu Pertama, pemilik hakiki dari tanah adalah Allah Swt. Kedua, Allah Swt. sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah. Maka dari itu, filosofi ini mengandung implikasi bahwa tidak ada satu hukum pun yang boleh digunakan untuk mengatur persoalan tanah, kecuali hukum-hukum Allah (Syariah Islam). (Abduh & Yahya, Al-Milkiyah fi Al-Islam, hlm. 138). Mengatur pertanahan dengan hukum selain hukum Allah telah diharamkan oleh Allah sebagai pemiliknya yang hakiki. Firman Allah Swt. (artinya), ”Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan hukum.” (QS Al-Kahfi [18]: 26). Tanah–Hilangnya Hak Kepemilikan Tanah Pertanian; Syariat Islam menetapkan bahwa hak kepemilikan tanah pertanian akan hilang jika tanah itu ditelantarkan tiga tahun berturut-turut. Negara akan menarik tanah itu dan memberikan kepada orang lain yang mampu mengolahnya. (Al-Nabhani, ibid., hlm. 136). Umar bin Khaththab pernah berkata, “Orang yang membuat batas pada tanah (muhtajir) tak berhak lagi atas tanah itu setelah tiga tahun ditelantarkan.” Umar pun melaksanakan ketentuan ini dengan menarik tanah pertanian milik Bilal bin Al-Harits Al-Muzni yang ditelantarkan tiga tahun. Para sahabat menyetujuinya sehingga menjadi Ijma’ Sahabat (kesepakatan para sahabat Nabi Muhammad saw.) dalam masalah ini. (AlNabhani, ibid., Juz II hlm. 241). Pencabutan hak milik ini tidak terbatas pada tanah mati (mawat) yang dimiliki dengan cara tahjir (pembuatan batas) saja, namun juga meliputi tanah pertanian yang dimiliki dengan cara-cara lain tas dasar Qiyas. Misalnya, yang dimiliki melalui jual beli, waris, hibah, dan lain-lain. Sebab yang menjadi alasan hukum (illat, ratio legis) dari pencabutan hak milik bukanlah caracara memilikinya, melainkan penelantaran selama tiga tahun (ta’thil al-ardh). (AlNabhani, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, hlm. 139). Tanah–Kepemilikan Tanah dan Implikasinya; Kepemilikan (milkiyah, ownership) dalam Syariah Islam didefinisikan sebagai hak yang ditetapkan oleh Allah Swt. bagi manusia untuk memanfaatkan suatu benda. (idznu asy-Syari’ bi al-intifa’ bil’ain). (Al-Nabhani, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, hlm. 73). Kepemilikan tidaklah lahir dari realitas fisik suatu benda, melainkan dari ketentuan hukum Allah pada benda itu. (Abdul Ghani, Al-’Adalah fi An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, hlm. 8). Syariah Islam telah mengatur persoalan kepemilikan tanah secara rinci, dengan mempertimbangkan 2 (dua) aspek yang terkait dengan tanah, yaitu (1) zat tanah (raqabah al-ardh), dan (2) manfaat tanah (manfaah al-ardh), yakni penggunaan tanah untuk pertanian dan sebagainya. Dalam Syariah Islam ada 2 (dua) macam tanah yaitu (1) tanah usyriah (al-ardhu al-’usyriyah), dan (2) tanah kharajiyah (alardhu al-kharajiyah). (Al-Nabhani, Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah, Juz II hlm. 237). Tanah–Larangan Menyewakan Lahan Pertanian; Lahan pertanian tidak boleh

www.facebook.com/indonesiapustaka

837

disewakan, baik tanah kharajiyah maupun tanah usyriyah, baik sewa itu dibayar dalam bentuk hasil pertaniannya maupun dalam bentuk lainnya (misalnya uang). (Al-Nabhani, ibid. hlm. 141). Rasulullah saw. bersabda, ”Barang siapa mempunyai tanah (pertanian), hendaklah ia mengolahnya, atau memberikan kepada saudaranya, jika ia enggan [memberikan], tahanlah tanahnya itu.” (HR Bukhari). Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah saw. telah melarang mengambil upah sewa (ajrun) atau bagi hasil (hazhun) dari tanah. Hadis-hadis ini dengan jelas melarang penyewaan lahan pertanian (ijaratul ardh). Sebagian ulama membolehkan penyewaan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil, yang disebut muzara’ah. Dengan dalil bahwa Rasulullah saw. telah bermuamalah dengan penduduk Khaibar dengan sistem bagi hasil, yakni setengah hasilnya untuk Rasulullah saw. dan setengah hasilnya untuk penduduk Khaibar. Dalil ini kurang kuat, karena tanah Khaibar bukanlah tanah pertanian yang kosong, melainkan tanah berpohon. Jadi muamalah yang dilakukan Nabi Muhammad saw. adalah bagi hasil merawat pohon yang sudah ada, yang disebut musaqat, bukan bagi hasil dari tanah kosong yang kemudian baru ditanami (muzara’ah). Tanah Khaibar sebagian besar adalah tanah berpohon (kurma), hanya sebagian kecil saja yang kosong yang dapat ditanami. (Al-Nabhani, ibid., hlm. 142). Larangan ini khusus untuk menyewakan lahan pertanian untuk ditanami. Adapun menyewakan tanah bukan untuk ditanami, misal untuk dibuat kandang peternakan, kolam ikan, tempat penyimpanan (gudang), untuk menjemur padi, dan sebagainya, hukumnya boleh-boleh saja sebab tidak ada larangan Syariah dalam masalah ini. Tanah–Pemanfaatan Tanah (At-Tasharruf Fi Al-Ardh); Syariah Islam mengharuskan pemilik tanah pertanian untuk mengolahnya sehingga tanahnya produktif. Negara dapat membantunya dalam penyediaan sarana produksi pertanian, seperti kebijakan Khalifah Umar bin Khathab memberikan bantuan sarana pertanian kepada para petani Irak untuk mengolah tanah pertanian mereka. Jika pemilik tanah itu tidak mampu mengolahnya, dianjurkan untuk diberikan kepada orang lain tanpa kompensasi. Nabi Muhammad saw. bersabda, ”Barang siapa mempunyai tanah (pertanian), hendaklah ia mengolahnya, atau memberikan kepada saudaranya.” (HR Bukhari). Jika pemilik tanah pertanian menelantarkan tanahnya selama tiga tahun, hak kepemilikannya akan hilang, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Tanah–yang Memiliki Tambang; Tanah yang di dalamnya ada tambang, misalkan minyak, emas, perak, tembaga, dan sebagainya, ada 2 (dua) kemungkinan: (1) tanah itu tetap menjadi milik pribadi/negara jika hasil tambangnya sedikit. (2) tanah itu menjadi milik umum jika hasil tambangnya banyak. Nabi Muhammad saw. pernah memberikan tanah bergunung dan bertambang kepada Bilal bin AlHarits Al-Muzni (HR Abu Dawud). Ini menunjukkan tanah yang bertambang boleh dimiliki individu jika tambangnya mempunyai kapasitas produksinya sedikit. Nabi Muhammad saw. suatu saat pernah memberikan tanah bertambang garam kepada Abyadh bin Hammal. Setelah diberitahu para sahabat bahwa hasil tambang itu sangat banyak, Nabi Muhammad saw. menarik kembali tanah itu dari Abyadh bin Hammal. (HR Tirmidzi). Ini menunjukkan tanah dengan tambang yang besar

www.facebook.com/indonesiapustaka

838

kapasitas produksinya, menjadi milik umum yang dikelola negara, tidak boleh dimiliki dan dikelola oleh individu (swasta). (Al-Nabhani, ibid. hlm. 220). Tanah Kharaj (Areal Pertanian yang Kena Pajak); Tanah yang telah direklamasi dan siap ditanami kemudian dikenakan kharaj (pajak tanah) kepada pengelolanya. Tanah Kharajiyah; Adalah tanah yang dikuasai kaum muslimin melalui peperangan (al-harb), misalnya tanah Irak, Syam, dan Mesir kecuali Jazirah Arab, atau tanah yang dikuasai melalui perdamaian (al-shulhu), misalnya tanah Bahrain dan Khurasan. (Al-Nabhani, ibid., Juz II hlm. 248). Tanah kharajiyah ini zatnya (raqabah) adalah milik seluruh kaum muslimin, di mana negara melalui Baitul mal bertindak mewakili kaum muslimin. Ringkasnya, tanah kharajiyah ini zatnya adalah milik negara. Jadi tanah kharajiyah zatnya bukan milik individu seperti tanah kharajiyah. Namun manfaatnya adalah milik individu. Meski tanah tanah kharajiyah dapat diperjualbelikan, dihibahkan, dan diwariskan, namun berbeda dari tanah usyriyah, tanah kharajiyah tidak boleh diwakafkan, sebab zatnya milik negara. Sedang tanah usyriyah boleh diwakafkan sebab zatnya milik individu. (Al-Nabhani, Muqaddimah Ad-Dustur, hlm. 303). Tanah kharajiyah ini jika berbentuk tanah pertanian akan terkena kewajiban kharaj (pajak tanah, land tax), yaitu pungutan yang diambil negara setahun sekali dari tanah pertanian yang besarnya diperkirakan sesuai dengan kondisi tanahnya. Baik ditanami atau tidak, kharaj tetap dipungut. Tanah kharajiyah yang dikuasai dengan perang (al-harb), kharajnya bersifat abadi. Artinya kharaj tetap wajib dibayar dan tidak gugur, meskipun pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dijual oleh nonmuslim kepada muslim. Sebagaimana Umar bin Khaththab tetap memungut kharaj dari tanah kharajiyah yang dikuasai karena perang meski pemiliknya sudah masuk Islam. (Zallum, ibid., hlm. 47; Al-Nabhani, ibid., Juz II hlm. 245). Tapi, jika tanah kharajiyah itu dikuasai dengan perdamaian (al-shulhu), ada dua kemungkinan: (1) jika perdamaian itu menetapkan tanah itu menjadi milik kaum muslimin, kharajnya bersifat tetap (abadi) meski pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dijual kepada muslim. (2) jika perdamaian itu menetapkan tanah itu menjadi milik mereka (nonmuslim), kedudukan kharaj sama dengan jizyah, yang akan gugur jika pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dijual kepada muslim. (Zallum, ibid., hlm. 47). Jika tanah kharajiyah yang ada bukan berbentuk tanah pertanian, misal berupa tanah yang dijadikan pemukiman penduduk, ia tak terkena kewajiban kharaj. Demikian pula tidak terkena kewajiban zakat (usyr). Kecuali jika tanah itu diperjualbelikan, akan terkena kewajiban zakat perdagangan. (Al-Nabhani, ibid., Juz II hlm. 247). Namun kadang kharaj dan zakat (usyr) harus dibayar bersama-sama pada satu tanah. Yaitu jika ada tanah kharajiyah yang dikuasai melalui perang (akan terkena kharaj abadi), lalu tanah itu dijual kepada muslim (akan terkena zakat/usyr). Dalam kondisi ini, kharaj dibayar lebih dulu dari hasil tanah pertaniannya. Lalu jika sisanya masih mencapai nishab, zakat pun wajib dikeluarkan. (Zallum, ibid., hlm. 49). Tanah Mati; Adalah tanah yang tidak tampak dimiliki oleh seseorang, serta tidak tampak ada bekas-bekas apa pun, seperti pagar, tanaman, pengelolaan, ataupun yang lain. Menghidupkan tanah mati (ihya’ul mawat) itu artinya mengelola tanah

www.facebook.com/indonesiapustaka

839

tersebut, atau menjadikan tanah tersebut layak untuk ditanami dengan seketika. Tiap tanah mati, apabila telah dihidupkan oleh orang, tanah tersebut telah menjadi milik orang yang bersangkutan. Menghidupkan tanah (ihya’ul mawat) itu berbeda faktanya dengan pemberian cuma-cuma (iqtha’). Perbedaannya adalah, bahwa ihya’ul mawat itu berhubungan dengan tanah mati, yang tidak tampak dimiliki oleh seseorang, juga tidak tampak adanya bekas-bekas apa pun, seperti pagar, tanaman, pengelolaan ataupun yang lain. Ihya’ul mawat itu artinya mengelola tanah tersebut dengan sesuatu yang menunjukkan bahwa tanah tersebut dikelola. Sedangkan iqtha’ itu adalah memberikan tanah yang sudah dikelola dan layak ditanami, dengan seketika, atau tanah yang tampak sebelumnya telah dimiliki oleh seseorang. Tanah Usyriah; Adalah tanah yang penduduknya masuk Islam secara damai tanpa peperangan, contohnya Madinah Munawwarah dan Indonesia. Termasuk tanah usyriah adalah seluruh Jazirah Arab yang ditaklukkan dengan peperangan, misalnya Mekkah, juga tanah mati yang telah dihidupkan oleh seseorang (ihya`ul mawat). (AlNabhani, Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah, Juz II hlm. 237). Tanah usyriah ini adalah tanah milik individu, baik zatnya (raqabah), maupun pemanfaatannya (manfaah). Maka individu boleh memperjualbelikan, menggadaikan, menghibahkan, mewariskan, dan sebagainya. Tanah usyriyah ini jika berbentuk tanah pertanian akan dikenai kewajiban usyr (yaitu zakat pertanian) sebesar sepersepuluh (10%) jika diairi dengan air hujan (tadah hujan). Jika diairi dengan irigasi buatan zakatnya 5%. Jika tanah pertanian ini tidak ditanami, tak terkena kewajiban zakatnya. Sabda Nabi Muhammad saw.,”Pada tanah yang diairi sungai dan hujan zakatnya sepersepuluh, pada tanah yang diairi dengan unta zakatnya setengah dari sepersepuluh.” (HR Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud). Jika tanah usyriah ini tidak berbentuk tanah pertanian, misalnya berbentuk tanah pemukiman penduduk, tidak ada zakatnya. Kecuali jika tanah itu diperdagangkan, tanah itu terkena zakat perdagangan. (AlNabhani, ibid., Juz II hlm. 240). Jika tanah usyriah ini dibeli oleh seorang nonmuslim (kafir), tanah ini tidak terkena kewajiban usyr (zakat), sebab nonmuslim tidak dibebani kewajiban zakat. (Abdul Qadim Zallum, Al-Amwal, hlm. 48). Tanaman; Hasil yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan selain pohon. Tanda Tangan Pengesahan; Tanda tangan yang dibubuhkan di samping tanda tangan lain yang sudah ada pada suatu dokumen agar dokumen itu memenuhi syarat dan sah; selain itu, juga berfungsi sebagal alat kontrol ganda (countersign). Tanda terima; Bukti tertulis yang diterima nasabah atas suatu transaksi atau penyerahan sejumlah uang baik secara tunai atau dengan menggunakan sarana lain; lihat resi (receipt). Tandid; Yaitu barang yang berubah menjadi alat penukar (likuidasi). Kata “tandid” ini diambil dari “niddl” dalam bahasa Arab yang berarti emas dan perak. Tanggal Diskonto; Tanggal yang tercantum dalam surat wesel dengan keterangan bahwa pihak tertarik setuju untuk membayar sejumlah uang yang tertera pada surat wesel yang telah ditandatanganinya (date discount).

www.facebook.com/indonesiapustaka

840

Tanggal Efektif; Tanggal pada saat suatu transaksi dicatat/dibukukan, atau suatu perjanjian dinyatakan berlaku. misalnya di perbankan, pada saat pembaruan atau perpanjangan sertifikat deposito diperbaharui/diperpanjang sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku, dan pembayaran bunga deposito tersebut disesuaikan dengan tingkat bunga yang berlaku. (effective date). Tanggal Jatuh Tempo; Tanggal yang ditetapkan sebagai waktu pelunasan utang atau kewajiban (due date; date of maturity). Tanggal Kedaluwarsa; Tanggal jatuh tempo (expiry date). Tanggal Mundur; Tanggal pada cek atau tanggal pada alat pembayaran yang dapat diperjualbelikan, yang baru dapat dibayar pada waktu yang akan datang; cek yang ditulis dengan tanggal kemudian baru dapat dibayar sejak tanggal yang tertera pada cek tersebut; akseptasi bank dan wesel berjangka merupakan instrumen yang bertanggal mundur (post dated). Tanggal Pembayaran; Tanggal yang ditetapkan sebagai jadual waktu penarikan dana; dalam transaksi perbankan dikenal dengan istilah p-date (pay date). Tanggal Pemberhentian dan/atau Pengunduran Diri Efektif; Tanggal setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri yang bersangkutan mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham, serah terima jabatan, atau mekanisme lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Tanggal Pembukuan; Tanggal pembebanan suatu transaksi atau tanggal pengkreditan pada akun (posting date). Tanggal Pencatatan; 1. Hari dalam kalender yang digunakan oleh lembaga yang mengeluarkan obligasi untuk menentukan keabsahan penghitungan tagihan pembayaran yang akan datang, termasuk pokok dan bunga; misalnya, jumlah hari seorang pemegang obligasi perumahan yang dijaminkan, umumnya, satu bulan sebelum jatuh tempo; 2. Tanggal penerimaan pembayaran utang dividen dan saham perusahaan yang mengeluarkan saham yang diumumkan sebagaimana pada right issue (record date). Tanggal Penerimaan Laporan Oleh Bank Indonesia; Tanggal (a) stempel pos (time stamp), apabila laporan dikirimkan melalui PT Pos Indonesia; atau (b) penerimaan laporan, apabila laporan disampaikan secara langsung oleh BUK atau UUS atau dikirimkan melalui perusahaan jasa pengiriman selain PT Pos Indonesia. Tanggal Penutupan; 1. Tanggal penyerahan harta yang dijaminkan kepada penjamin atas surat-surat berharga yang diterbitkan; 2. Tanggal saat pesanan obligasi atau pesanan tambahan diselesaikan, jaminan diserahkan kepada pihak penjamin, dokumen-dokumen resmi dibuat, dan uang tunai diterima oleh yang mengeluarkan surat berharga (closing date). Tanggal Penyerahan; Tanggal perintah transaksi harus diselesaikan, baik pembayaran pembelian surat berharga secara tunai bagi pembeli, maupun penyerahan surat berharga dan penerimaan hasil penjualannya bagi penjual; biasanya, tanggal penyerahan/penyelesaian adalah antara 1–3 hari kerja setelah tanggal transaksi; sin. tanggal penyelesaian (settlement date). Tanggal Valuta; Tanggal efektif suatu transaksi; biasanya, tanggal valuta juga merupakan patokan waktu dalam perhitungan hari bunga (value date).

www.facebook.com/indonesiapustaka

841

Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga (TJH); Adalah kewajiban menurut Polis yang harus dipenuhi Tertanggung terhadap Pihak Ketiga, apabila risiko-risiko yang dijamin oleh Polis menyebabkan Pihak Ketiga tersebut mengalami kerugian. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penumpang (Passenger Legal Liability/PLL); Menjamin kerugian para penumpang kendaraan bermotor yang diasuransikankan sebagai akibat kecelakaan kendaraan bermotor yang diasuransikan, kecuali: (1) Bila yang diasuransikan kendaran bermotor pribadi, kepada pengemudi, pemilik, istri & anak-anak tertanggung, serta orang-orang yang bekerja kepada tertanggung. (2) Bila bermotor penumpang milik Perseroaan Terbatas, kepada pengemudinya, para pengurus, serta orang-orang yang bekerja pada perseroan tersebut. (3) Bila kendaraan bermotor penumpang milik CV/Firma, kepada pengemudinya, pemilik CV/Firma, orang-orang yang bekerja pada CV/Firma tersebut. Tanggung Renteng; Tanggung jawab para debitur baik bersama-sama, perseorangan, maupun khusus salah seorang di antara mereka untuk menanggung pembayaran seluruh utang; pembayaran salah seorang debitur mengakibatkan debitur yang lain terbebas dari kewajiban membayar utang (joint and several liability). Tanggungan; Perseorangan atau perusahaan, biasanya perusahaan asuransi, yang menjamin kinerja atau bonafiditas pihak ketiga; terminologi ini juga berlaku untuk surety bond, yaitu jaminan/garansi yang mendukung kinerja dan perseorangan atau pihak ketiga yang dijamin, seperti kontraktor; sin. jaminan (surety). Tanmiyah Iqtishadiyah; Pertumbuhan ekonomi (economy growth). Tanpa Gap; Keadaan dalam periode tertentu dengan kondisi tingkat bunga penanaman bank dalam aktiva produktif (aset) sama dengan tingkat bunga utang (liabilities) (zero gap). Tanpa Protes; Perintah dan bank kepada bank penagih lain untuk tidak menolak alasan-alasan dalam hal tidak terjadi pembayaran; bank pengirim membubuhkan stempel pada halaman depan warkat dengan huruf NP; apabila tidak dapat ditagih, bank penagih mengembalikan warkat tersebut tanpa keberatan (noprotest). Tanpa Tanggung Renteng; Risiko tidak terbayarnya suatu promes atau instrumen dagang lain oleh pembeli (orang yang menerbitkan promes tersebut); secara hukum, pengendos (yang membubuhkan tanda tangan atas cek/draft/promes) diminta bertanggung jawab terhadap pembayaran instrumen tersebut kepada pemegang surat berharga apabila penerbit instrumen tersebut tidak mampu untuk membayar (wanprestasi), hal ini dapat dilakukan jika dalam endosemen tersebut terdapat klausul berisi kata “tanpa tanggung renteng” (without recourse). Tansyith al-Mabi’ati; Promosi (promotion). Cara untuk menginformasikan, membujuk, dan memengaruhi pengguna produk atau jasa. Taqabudh; Secara tunai. Taqdir; Penilaian suatu aktiva (appraisal). Lihat Mutsammin. Taqlil al-Khasair; Minimalisasi kerugian (cut loss). Taqrir ‘Am; Laporan publikasi (published report). Taqrir Muraja’ah; Laporan yang diaudit (audited report). Taqrir Nisfu Sanawi; Laporan semesteran (semi annual report).

www.facebook.com/indonesiapustaka

842

Taqrir Rub’u Sanawi; Laporan triwulanan (quarterly report). Taqrir Sanawi; Laporan tahunan (annual report). Taqrir Syahri; Laporan bulanan (monthly report). Taqrir ‘Usbui; Laporan mingguan (weekly report). Taqriri Yaumi; Laporan harian (daily report). Taqshir fi Wajib; Cedera janji (default); Kegagalan atau kelalaian memenuhi kewajiban. Taqshir; Lalai. Taqsim fi al-Irad; Bagi hasil berbasis revenue sharing. Taqyim; Penilaian suatu aktiva (appraisal). Lihat Taqdir. Taqyim al-Itstismarat; Penilaian investasi (investment evaluation). Taqyim Maliy; Penilaian keuangan (financial evaluation). Penilaian rencana proyek kerja ditinjau dari aspek keuangan. Taradhin; Kerelaan (mutual consent). Prinsip transaksi yang harus mendasari seluruh bentuk akad. Tarakum; Akumulasi (accumulation). Lihat Tajmi’. Target Jangka Menengah; Adalah target kegiatan usaha Bank selama 3 (tiga) tahun ke depan. Target Jangka Pendek; Adalah target kegiatan usaha Bank selama 1 (satu) tahun ke depan. Target Return Pricing; Lihat Penentuan Harga Pembiayaan Syariah–Target Return Pricing. Tarif Asuransi; Adalah: 1. Suatu harga satuan dari suatu kontrak Asuransi tertentu, untuk objek pertanggungan tertentu, terhadap risiko tertentu, dan digunakan untuk masa depan tertentu pula. 2. Alat untuk mengukur risiko yang realistis (reality of risk), yang berkisar dan tergantung kepada mutunya, makin besar kemungkinan rugi, makin besar pula tarifnya. Tarif Atas Unjuk; Nilai tukar yang dikenakan pada wesel tagih atau cek (sight rate). Tarif Dasar; Tarif terendah yang dijadikan patokan dari tarif kredit atau hipotek; tarif dasar ini ditetapkan dalam dokumen kredit (rate floor). Tarif Pajak Marginal; Salah satu sistem pajak yang dikenakan terhadap tambahan pendapatan tertentu; dalam sistem pajak progresif yang dianut AS, tarif pajak marginal meningkat sejalan dengan kenaikan pendapatan; ekonom percaya bahwa dari sisi penawaran ekonomis (supply side economics) hal tersebut akan mengurangi gairah produktivitas dan menghambat investasi; dalam upaya mengurangi tarif pajak marginal bagi perseorangan dan badan usaha, para ekonom berpendapat bahwa peningkatan usaha kerja dan investasi yang dihasilkan oleh pengurangan tarif pajak tersebut akan mengurangi stagflasi (marginal tax rate). Tariff; Pajak atas impor atau ekspor, biasanya dikenakan untuk meningkatkan pendapatan atau untuk melindungi perusahaan domestik dan persaingan barang impor (tarif). Tarikh al-Iktitab; Tanggal pembukuan (posting date). Tarikh al-Istihqaq; Tanggal jatuh tempo (maturity date).

www.facebook.com/indonesiapustaka

843

Tarikh al-Nafadz; Tanggal efektif (effective date). Tanggal pada saat suatu perjanjian dinyatakan berlaku. Tarikh Iqfal; Tanggal penutupan (closing date). Tarikh Ishdar; Tanggal emisi (issuing date). Tarikh Lahiq; Tanggal mundur (post dated). Tarikh Sabiq; Tanggal yang sudah lewat (back dated). Tarikh Tashfiyah; Tanggal penyerahan (settlement date). Tarkhis; 1. Lisensi (license); Pemberian hak memproduksi barang atau jasa, menggunakan fasilitas dan/atau teknologi perusahaan lain. 2. Izin (license); Izin mendirikan suatu perusahaan atau menawarkan produk atau jasa tertentu. Tarkib; Penyusunan struktur kontrak (contract structuring). Penyusunan perjanjian bisnis berdasarkan jenis-jenis akad. Tasdid; Pelunasan kewajiban/utang. Tasfiyah; Likuidasi (liquidation); Penyelesaian (settlement). Tashdir; Ekspor (export). Tas’ir al-Jabari; Merupakan pola kebijakan wewenang penguasa atau pemerintah dalam menetapkan harga barang ekonomi bagi masyarakat luas. Kebijakan ini dapat ditempuh dengan mensuplai dan menjamin komoditi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut jumhur ulama fikih (Fathi ad-Durani: 1979:188, kegiatan tas’ir al-jabari mempunyai beberapa syarat: 1. Komoditi atau jasa tersebut menyangkut kepentingan dan keperluan masyarakat secara umum. 2. Timbulnya cara penentuan harga komoditi yang sewenang-wenang oleh pedagang. 3. Penguasa haruslah adil. 4. Penunjukan ahli ekonomi untuk mengkaji kelayakan kondisi pasar. 5. Peneteapan harga tidak merugikan pihak pedagang. 6. Terjaminnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setiap waktu. Tas’ir; Penetapan harga (pricing); Pengendalian harga (price control). Taslif; Kredit (credit). Lihat I’timad. Taslif lilmustahlik; Kredit konsumsi (consumer kredit). Taswiq; Pemasaran (marketing). Taswiyah; Penyelesaian (settlement). Tasyir; Manajemen (management). Lihat Idarah. TATO; Total Aset Turn Over. Taufir; Tabungan (saving account). Taukil; Pemberian kuasa (power of attorney). Tauzif; Maksud istilah ini dalam kaitan zakat adalah mewajibkan pemungutan pajak atas orang-orang kaya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam apabila harta zakat tidak mencukupi. Sistem ini diambil dari hadis Nabi Muhammad saw. yang artinya: Sesungguhnya dalam harta itu ada kewajiban lain di luar kewajiban zakat. (H.R. Ibnu Majah dan Tirmizi) Tawarruq; Penguangan Aset; Jual beli aset yang dilakukan secara tangguh dengan pembeli menjual kembali aset itu secara tunai kepada pihak ketiga. Tawazun; Meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

www.facebook.com/indonesiapustaka

844

Tawhidi String Relation; Dalam bahasa yang sederhana, Tawhidi String Relation menggambarkan bahwa semua ilmu yang ada di dunia (yang dikuasai manusia) merupakan sebahagian kecil dari ilmu Allah. Ilmu Allah yang ada di bumi ini tersebar di antara sekian banyak umat manusia, dengan penguasaan ilmu yang berbeda-beda baik jenis maupun tingkatannya. Berdasarkan fenomena, perlu ada proses interaksi, integrasi dan evolusi pengetahuan bersama (IIE) untuk penyatuan Ilmu Pengetahuan. Choudury menyebut proses ini dengan shuratic Process. Ta’widh; Kompensasi (compensation). Denda yang dikenakan karena pelanggaran kesepakatan. Ta’zir; Sanksi (sanction). Hukuman yang dikenakan kepada pihak yang dipandang mampu karena menunda pembayaran utang. TDP; Tanda Daftar Perusahaan. Tebusan; Utang yang dapat dibayar; penebusan gadai, pembayaran kembali pinjaman kepada rumah gadai dan mendapatkan kembali barang atau barang bergerak yang dijaminkan; obligasi yang dapat ditebus atau saham, yaitu saham preferen, surat utang dan saham pemerintah yang dapat ditebus pada masa yang akan datang (redeemable). Teistis (Rabbaniyyah); Kekhasan dari marketing syariah adalah sifatnya yang religius (diniyyah). Marketing syariah meyakini bahwa hukum-hukum yang teistis ini adalah hukum yang paling ideal, paling sempurna, paling tepat untuk segala bentuk kebaikan, paling dapat mencegah segala bentuk kerusakan, paling mampu mewujudkan kebenaran, memusnahkan kebatilan, dan menyebarluaskan kemaslahatan. Marketing syariah meyakini bahwa Allah Swt. akan meminta pertanggung jawaban kelak pada hari kiamat. “Barang siapa melakukan suatu kebaikan sebesar atom sekalipun, dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang melakukan suatu kejahatan sebesar atom sekalipun, dia akan melihatnya pula.” (QS Al-Zalzalah, 99: 7-8). Teknik Audit; Teknik pengumpuian data yang dilakukan oleh auditor untuk memperoleh bukti audit (audit teknics). Teknologi Bank Syariah; Lihat Manajemen Teknologi Sistem Informasi. Teknologi Informasi Bank Syariah–Tahapan Implementasi; Tahapan strategi dan proses Pengembangan Teknologi dan MIS dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Project Plan & Organization. Pada tahap ini didefinisikan pekerjaan dari setiap aktivitas, orang sebagai pelaksana serta job description untuk masing-masing orang yang terlibat dalam organisasi ini. Pada bagian ini juga akan diterbitkan rencana kerja yang harus dibuat sebagai berikut: (a) Rencana pengembangan perangkat mesin production dan testing sebagai core system. (b) Rencana pengembangan perangkat keras lainnya (PC, server). (c) Rencana pengembangan Channel Supporting (ATM, Payment Peripheral, E-banking, Multipurpose Channel). (d) Rencana pengembangan perangkat lunak untuk core system (in house development, paket Sistem, dan lainlain). (e) Rencana pengembangan aplikasi bantu (Supporting For BI compliment) BI Reporting (SID, LBU, LBBU, RTGS, SKN, dan lain-lain). (f ) Rencana Pengembangan MIS & Other Application (G/L & Accounting). (g) Rencana pengembangan organisasi

www.facebook.com/indonesiapustaka

845

yang sesuai dengan Job yang dibutuhkan. Rencana kerja yang telah terbentuk harus disahkan dan disetujui oleh project owners (Direksi atau jabatan lain yang diberi wewenang). 2. Requirement Analysis, merupakan Analisis terhadap kebutuhan bisnis serta menentukan bisnis proses dari setiap transaksi maupun kegiatan transaksi. Tim ini segera bekerja setelah Perencanaan Proyek dan Organisasi disahkan oleh Direksi. Laporan analisis ini juga harus dapat dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan Technical Specification. Setiap lembar dari laporan tersebut harus diparaf dan ditandatangani oleh orang-orang yang berhubungan dengan tugas dan pekerjaannya masing-masing. 3. Gap Analysis. Bank syariah membuat análisis terhadap perbedaan fungsi, proses serta alur bisnis Bersama dengan Business analyst vendor tim Business analyst. Tim yang tergabung dalam kegiatan ini harus dapat menentukan prioritas, sehingga dapat memilah antara keinginan pengguna dengan kebutuhan bisnis yang harus dilakukan. Kegiatan ini berjalan dan memantau proses-proses lanjutan yang berhubungan dengan perubahan yang diakibatkan dari perbedaan antara ketersediaan pada aplikasi dengan permintaan pengguna. Dari kegiatan ini akan dihasilkan Laporan Kesenjangan, yang harus ditandatangani oleh tim business analyst bank syariah dan Vendor. 4. Solution Building adalah kegiatan melakukan perubahan serta penambahan pada aplikasi sesuai dengan Laporan analisis kebutuhan bisnis yang dibuat oleh business analyst pada kegiatan Requirement Analysis dan Laporan Kesenjangan yang dibuat pada kegiatan Gap Analysis. Tim Business analyst bank syariah bertugas memastikan perubahan dan penambahan sesuai dengan dokumen yang telah disepakati bersama. 5. User Acceptance Test (UAT), meliputi: (a) Pengecekan atas penambahan dan perubahan sesuai dengan dokumen yang telah disepakati pada kegiatan Requirement Analysis dan Gap Analysis. (b) Pengetesan dilakukan secara lengkap dan memiliki siklus tertentu agar memenuhi kebutuhan suatu proses bisnis, Dalam pengetesan harus dilakukan sesuai dengan skenario pengetesan (Test Script), dan rencana pengetesan (Test Plan) dalam dua bentuk yaitu positive test dan negative test. (c) Pengetesan dilakukan secara simultan untuk setiap kasus yang telah dibuat oleh tim Solution Building dan dinyatakan siap oleh tim business analyst bank syariah. 6. Business Proccess Fitting. Kegiatan ini melakukan proses pendefinisian pada modul parameter aplikasi sesuai dengan bisnis proses yang telah ditentukan pada Sistem Operasi dan Prosedur Bank Syariah, agar aplikasi dapat dijalankan oleh pengguna sesuai dengan fungsi, wewenang dan alur kerjanya. kegiatan ini dijalankan setelah proses UAT dinyatakan sukses. 7. Pilot Branch dan Roll-out adalah suatu bentuk percobaan dari sistem yang dipakai dengan ketentuan: (a) Implementasi dilakukan pada beberapa cabang sebagai pilot project. (b) Cabang yang dijadikan pilot akan dipantau operasionalnya terhadap Teknologi Informasi yang telah terimplementasi. (c) Setiap kesalahan proses dicatat dalam lembar laporan kesalahan yang disediakan dan pada hari yang sama dikirim ke Help desk untuk mendapat penjelasan atau pemecahan masalahnya. (d) Kesalahan/masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Help desk, harus segera dieskalasi ke Business analyst untuk dianalisis dan ditindaklanjuti pemecahannya. (e) Setiap masalah

www.facebook.com/indonesiapustaka

846

yang cukup rumit dan perlu waktu untuk perbaikan, harus didrop dan dibuat penyelesaian secara manual, kegiatan ini harus dicatat dan dilaporkan pada PMO meeting. 8. Extend Delivery channel. Setelah roll-out, dilakukan persiapan untuk menghubungkan sistem Bank Syariah dengan delivery channel yang telah dimiliki oleh bank konvensional yang sebelumnya menjadi Induk bank syariah, seperti ATM dan POS. Teknologi Sistem Informasi (TSI); Teknologi yang tidak terbatas pada penggunaan sarana komputer, tetapi meliputi pemrosesan data, aspek keuangan, pelayanan jasa sejak perencanaan, standar dan prosedur, serta organisasi dan pengendalian sistem lnformasi (technology information system). Teknologi Sistem Informasi yang Memadai; 1. Adalah teknologi sistem informasi yang memungkinkan adanya pencatatan transaksi nasabah di Kantor Cabang secara otomasi dan online dengan kantor lain. 2. Adalah teknologi sistem informasi yang memungkinkan adanya pencatatan transaksi nasabah syariah secara otomasi dan online dan terpisah dengan pencatatan kantor konvensional. Telaah Waktu dan Gerak; Penelitian atas waktu yang dibutuhkan seorang karyawan untuk mengerjakan tugas tertentu untuk menemukan cara kerja yang paling efisien (time and motion study). Telaahan Keuangan Entitas Syariah; Entitas syariah dianjurkan untuk menyajikan telaahan keuangan yang menjelaskan karakteristik utama yang memengaruhi kinerja keuangan, posisi keuangan entitas syariah, dan kondisi ketidakpastian. Telaahan keuangan tersebut dapat meliputi: (a) faktor-faktor dan pengaruhpengaruh yang menentukan kinerja keuangan, termasuk perubahan lingkungan di mana entitas syariah beroperasi, respons yang diambil dan hasilnya, dan kebijakan investasi untuk menjaga dan memperkuat kinerja keuangan, termasuk kebijakan dividennya; (b) sumber pendanaan entitas syariah dan target rasio kewajiban terhadap ekuitas; dan (c) sumber daya entitas syariah yang tidak dicatat dalam neraca sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Tele Banking; Telepon perbankan adalah layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan yang memungkinkan para pelanggan untuk melakukan transaksi melalui telepon. Kebanyakan telepon perbankan menggunakan sistem menjawab telepon otomatis dengan respons tombol telepon atau kemampuan pengenalan suara. Untuk menjamin keamanan, pelanggan harus terlebih dahulu mengautentikasi melalui lisan numerik atau sandi atau melalui pertanyaan keamanan hidup ditanya oleh seorang perwakilan. Teller; Petugas bank yang bertanggung jawab untuk menerima simpanan, mencairkan cek, dan memberikan jasa pelayanan perbankan lain kepada masyarakat; tanda tangan kasir diperlukan sebagai tanda sah suatu dokumen transaksi; pada lembaga keuangan, pada umumnya kasir bekerja di belakang gerai (counter), pada bank besar telah ditetapkan tugas dan fungsi kasir berdasarkan uraian tugas, misalnya seorang kasir memroses penerima simpanan yang diterima lewat surat, menyimpan, dan mencatat seluruh bukti penyimpanan dan pembayaran dari setiap nasabah; sin. kasir (teller).

www.facebook.com/indonesiapustaka

847

Teller Kepala; Teller atau kasir bank yang tugasnya meliputi mengawasi kasir lain, mengawasi uang tunai di laci kasir, menyiapkan laporan kas harian untuk pembukuan, dan membantu kasir lain untuk menemukan selisih jika pada akhir hari debit dan kredit tidak seimbang; tugas tersebut bervariasi menurut jenis lembaga keuangan (head teller). Teller Pembayar; Karyawan bank yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembayaran dana kepada nasabah (paying teller). Teller Penerima; Teller yang berfungsi sebagai penerima deposito/tabungan di loket dan nasabah secara tunai; tugas teller ini berlawanan dengan tugas teller pembayar; penerimaan dari loket teller penerima ini dapat berupa setoran dalam bentuk tunai, cek, wesel, atau kupon yang jatuh tempo (receiving teller). Teller Surat; Kasir bank yang bertanggung jawab untuk menerima, memilah, dan menyetujui setoran yang masuk melalul surat; pada bank yang lebih besar, setoran dan nasabah dan koresponden sama banyaknya dengan jumlah setoran yang langsung diterima di meja kasir; pengetahuan administrasi yang cukup atau memadai diperlukan untuk memperhatikan perincian yang perlu agar dapat mengerjakan setoran tersebut dengan benar; hal itu merupakan tugas kasir surat untuk mengawasi pekerjaan tersebut bagian terbesar dan tugas itu adalah memilah cek berdasarkan setiap agen pengumpulnya dan menyetujui setoran tersebut dengan melampirkan lembar setorannya; beberapa daripadanya akan ditagih melalui lembaga kliring, lainnya melalui caraka atau pembawa pesan (messenger); bagian transfer dan biayanya akan dibebankan pada rekening nasabah; biasanya, kasir ini juga mencatat pos lembaga kliring di antara bermacam-macam lembaga kliring dan pertukaran tersebut dibebani biaya (mail teller). Tenaga Pelaksana; Pekerja yang menggunakan tenaga fisik dalam melakukan pekerjaannya; biasanya, sifat pekerjaan buruh kasar tidak memerlukan keahlian khusus (blue-collar worker). Tenan; 1. Pemilik atau pengguna atau penyewa properti atau real estate; 2. Pemilik sebagian dan suatu jenis surat berharga (tenant). Tenggang Pesan Barang; Jangka waktu pesanan hingga tibanya barang di gudang pembeli (lead time). Tenggang Waktu; Waktu yang disebutkan dalam perjanjian, yaitu waktu pada saat perjanjian disepakati sampai dengan tanggal pembayaran kembali (duree). Tenggat; Waktu yang harus ditepati untuk menyelesaikan suatu pekerjaan; sin. batas waktu (dead line). Teori Harapan; Teori tingkat bunga yang mengatakan bahwa hasil yang diharapkan dari surat berharga ditentukan oleh berapa besar pengaruh harapan investor terhadap tingkat suku bunga pada waktu yang akan datang (expectation theory). Teori Kuantitas Uang; Teori yang menjelaskan hubungan antara uang, harga, dan ekonomi; hubungan ini menjelaskan bagaimana tingkat inflasi yaitu dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar (quantify theory of money). Teori Nilai Kerja; Teori yang menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga yang diperlukan untuk menghasilkannya dengan pengertian

www.facebook.com/indonesiapustaka

848

bahwa alat produksi lain dihitung sebagai tenaga kerja yang menghasilkan (labour theory of value). Teori Penetapan Suku Bunga; Teori tentang penentuan suku bunga kredit berdasarkan permintaan dan penawaran dana yang tersedia untuk kredit sebagai bagian dari seluruh dana (loanable fund theory of interest). Tepat waktu; Penyediaan inventaris atau persediaan di suatu perusahaan yang terbatas pada kebutuhan penggunaannya atau yang disediakan tepat pada saat produksi untuk mengurangi penanaman dana yang besar atas penggunaan tersebut (just-in-time/JIT). Terendos; Pihak yang menerima hak karena endosemen (endorsee). Tertanggung, 1. Yaitu orang atau badan hukum yang memiliki atau berkepentingan atas harta benda. 2. pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain berdasarkan suatu polis dengan membayar premi (insured; insuree). Tertarik; Pihak yang namanya tercantum di halaman muka cek atau surat wesel sebagai pihak yang diperintahkan membayar sejumlah uang yang tertulis pada surat berharga tersebut (drawee). Thaqah; Kekuatan, kemampuan, kapabilitas (capability). Kemampuan untuk membayar kewajiban apabila telah jatuh tempo. Tharîqah; Hukum syara’ yang berfungsi sebagai metode aplikasi, memelihara, dan mengemban mabda’ yang menjadi bagian dari Islamic method. Thariqah Taqsim al-Dakhl; Revenue sharing; Adalah metode perhitungan dalam pembagian hasil berdasarkan jumlah pendapatan yang diperoleh dikurangi harga pokok. Third Party Sharing Agreement; Para penanggung yang menjadi anggota agreement ini sepakat bahwa mislanya apabila 2 pengendara mobil terlibat dalam suatu kecelakaan, dan kecelakaan itu menyebabkan orang ketika mengalami luka-luka, klaim pihak ketiga tersebut akan ditanggung bersama oleh para penanggung yang menjadi anggota agreement itu. Tight Money Policy; Kebijakan uang ketat. Tijarah; Akad perdagangan; mempertukarkan barang dagangan dengan mata uang menurut cara yang ditentukan; Mempertukarkan harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta dibolehkan oleh syariah. Semua bentuk akad yang ditujukan untuk tujuan komersial, yaitu akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Termasuk dalam akad tijarah adalah (i) akad yang mengacu pada konsep bagi hasil, di antaranya mudharabah dan musyarakah; (ii) akad yang mengacu pada konsep jual beli, di antaranya bay’ bi tsaman ajil, murabahah, salam, dan istishna’; (iii) akad yang mengacu pada konsep sewa, di antaranya ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik; (iv) akad yang mengacu pada konsep titipan, di antaranya wadi’ah yad al amanah dan wadiah yad dhamanah. Tijarah Dualiyah; Perdagangan internasional (international trade); Adalah pertukaran barang dan jasa antarnegara melalui ekspor dan impor. Tijarah Ghairu Madhurah; Perdagangan jasa (trade in-services). Tim Investigasi; Tim yang melakukan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya

www.facebook.com/indonesiapustaka

849

penyimpangan bank yang ditemukan dari hasil pengawasan dan pemeriksaan bank, antara lain, pelanggaran terhadap ketentuan batas maksimum pemberian kredit, posisi devisa neto, atau perbuatan tercela lainnya di bidang perbankan (investigation team). Tim Proyek; Grup yang terdiri atas beberapa orang yang memliki berbagai macam keahlian dan dibentuk untuk meneliti rencana baru; fungsi mereka mempertimbangkan dan mengusulkan cara terbaik guna mencapai hasil yang terbaik (project team). Time Value of Money; Teori keuangan konvensional mendasarkan argumen bunganya dengan konsep time value of money. Namun demikian, walaupun konsep time value of money ini dibantah dengan economic value of time, bukan berarti perangkat matematis yang digunakan oleh konsep tersebut tidak dapat dipakai lagi. Rumus-rumus matematik yang digunakan dalam teori keuangan konvensional pada dasarnya dapat juga digunakan dalam keuangan syariah, misalnya untuk menentukan tingkat keuntungan yang diminta oleh bank syariah. Dalam kasus ini, halal-haramnya suatu transaksi tidak bergantung pada rumus matematik apa yang dipakai, karena sesungguhnya matematik hanyalah sekadar alat saja. Suatu yang halal tetap halal, baik bila diukur dengan metode persentase ataupun tidak. Singkatnya, laba 10% adalah halal karena laba itu sendiri halal. Sedangkan bunga 10% adalah haram, karena bunga itu sendiri haram. Hal ini perlu disampaikan untuk mengantisipasi keberatan dari pihak-pihak tertentu yang menyatakan bahwa perhitungan dalam keuangan syariah menggunakan rumus-rumus matematik yang sama dengan yang digunakan dalam keuangan konvensional. Time Value of Money–Konsep Dasar; Menurut ekonom konvensional, ada dua hal yang mendasari konsep time value of money, yakni (1) Presence of inflation. Katakanlah tingkat inflasi 10% per tahun. Seseorang dapat membeli sepuluh potong pisang goreng hari ini dengan membayar sejumlah Rp10.000,00. Namun bila ia membelinya tahun depan, dengan sejumlah uang yang sama yaitu Rp10.000,00, ia hanya dapat membeli sembilan pisang goreng. Oleh karena itu, ia akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli uangnya akibat inflasi. (2) Preference present consumption to future consumption. Bagi umumnya individu, present consumption lebih disukai daripada future consumption. Katakanlah tingkat inflasi nihil, sehingga dengan uang Rp10.000,00 seseorang tetap dapat membeli sepuluh pisang goreng hari ini maupun tahun depan. Bagi kebanyakan orang, mengonsumsi sepuluh pisang goreng hari ini lebih disukai daripada mengonsumsi sepuluh pisang goreng tahun depan. Dengan argumentasi ini, meskipun suatu perekonomian tingkat inflasinya nihil, seseorang lebih menyukai Rp10.000,00 hari ini dan mengonsumsi hari ini. Oleh karena itu untuk menunda konsumsi, ia meminta kompensasi. Argumen tidak dapat diterima karena tidak lengkap kondisinya (nonexhausted condition). Dalam setiap perekonomian selalu ada keadaan inflasi dan keadaan deflasi. Bila keberadaan inflasi menjadi alasan adanya time value of money, seharusnya keberadaan deflasi menjadi alasan adanya negative time value of money. Katakanlah tingkat deflasi 10% per tahun. Seseorang

www.facebook.com/indonesiapustaka

850

dapat membeli sepuluh potong goreng pisang hari ini dengan membayar sejumlah Rp10.000,00 Namun bila ia membelinya tahun depan, dengan sejumlah uang yang sama yaitu Rp10.000, ia dapat membeli sebelas pisang goreng. Oleh karena itu, ia akan memberi kompensasi untuk naiknya daya beli uangnya akibat deflasi. Inikah yang berlaku? Ternyata tidak. Hanya satu kondisi saja yang diakomodir oleh konsep time value of money, yaitu kondisi inflasi; sedangkan kondisi deflasi diabaikan. Time Value of Money–Kritik atas Time Value of Money; Kuantitas waktu adalah sama bagi semua orang, yaitu 24 jam sehari, 7 hari sepekan. Namun nilai dari waktu akan berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Misalnya, bagi seorang buruh kasar satu jam kerja bernilai Rp25.000,00 bagi seorang manajer keuangan satu jam bernilai Rp250.000,00 sedangkan bagi seorang pakar ekonomi syariah satu jam bernilai Rp2.500.000,00. Jadi, faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif (tepat guna) dan efisien (tepat cara) akan semakin tinggi nilai waktunya. Efektif dan efisien akan mendatangkan keuntungan di dunia bagi siapa saja yang melaksanakannya. Oleh karena itu, siapa pun pelakunya, secara sunnatullah akan mendapatkan keuntungan di dunia. Lebih dari itu, dalam Islam, keuntungan yang dicari bukan saja keuntungan di dunia, tetapi juga di akhirat. Oleh karenanya, pemanfaatan waktu itu bukan saja harus efektif dan efisien, namun ia juga harus didasari dengan keimanan. Keimanan inilah yang akan mendatangkan keuntungan di akhirat. Sebaliknya, jika keimanan tidak mampu mendatangkan keuntungan di dunia, berarti ada faktor-faktor yang belum diamalkan. Dalam ekonomi konvensional time value of money didefinisikan sebagai: “A dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return.” Definisi ini tidak akurat karena setiap investasi selalu mempunyai kemungkinan untuk mendapat positive, negative, atau no return. Itu sebabnya dalam teori finance, selalu dikenal risk-return relationship. Time Value of Money dan Bunga; Lihat Bunga dan Time Value Of Money. Time Value of Money vs Ekonomi Syariah; Sebenarnya dalam ekonomi konvensional, penerapan time value of money tidak senaif yang dibayangkan, misalnya dengan mengabaikan ketidakpastian return yang akan diterima. Bila unsur ketidakpastian return ini dimasukkan, ekonom konvensional menyebut kompensasinya sebagai discount rate. Jadi istilah discount rate lebih bersifat umum dibandingkan istilah interest rate. Dalam ekonomi konvensional, ketidakpastian return dikonversi menjadi suatu kepastian melalui premium for uncertainty. Dalam setiap investasi tentu selalu ada probability untuk mendapat positif return, negative return, dan no return. Adanya probabilitas inilah yang menimbulkan uncertainty (ketidakpastian). Probabilitas untuk mendapat negative return dan no return ini yang dipertukarkan (exchange of liabilities) dengan sesuatu yang pasti, yaitu (premium for uncertainty). Katakanlah probability positive return dan negative return masing-masing sebesar 0,4; sedangkan probabilitas no return sebesar 0,2. Yang dilakukan dalam perhitungan discount rate adalah mempertukarkan probability negative return (0,4) dan probabilitas no return (0,2) ini dengan premium for uncertainty, sehingga yang tersisa tinggal probability untuk positive return (1,0). Keadaan inilah yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

851

ditolak dalam ekonomi syariah, yaitu keadaan al ghunmu bi la ghurmi (gaining return without responsible for any risk) dan al kharaj bi la dhaman (gaining income without responsible for any expenses). Sebenarnya keadaan ini juga ditolak oleh teori finance, yaitu dengan menjelaskan adanya hubungan antara risk dan return; bukankah return goes along with risk? Dalam ekonomi syariah, penggunaan sejenis discount rate dalam menentukan harga mu’ajjal (bayar tangguh) dapat digunakan. Hal ini dapat dibenarkan karena: (1) Jual beli dan sewa menyewa adalah transaksi yang termasuk dalam sektor riil yang menimbulkan economic value added (nilai tambah ekonomis). (2) Tertahannya hak si penjual (uang pembayaran) yang telah melaksanakan kewajibannya (menyerahkan barang atau jasa), sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain. Discount rate dapat pula digunakan dalam menentukan nisbah bagi hasil. Dalam hal ini, nisbah dikalikan dengan actual return, bukan dengan expected return. Transaksi bagi hasil berbeda dari transaksi jual beli atau transaksi sewa menyewa, karena dalam transaksi bagi hasil hubungannya bukan antara penjual dan pembeli, atau penyewa dan yang menyewakan. Yang ada adalah hubungan antara pemodal dan yang memproduktifkan modal tersebut. Jadi, tidak ada pihak yang telah melaksanakan kewajibannya namun masih tertahan haknya. Si pemodal telah melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan sejumlah modal, yang memproduktifkan modal juga telah melaksanakan kewajibannya yaitu memproduktifkan modal tersebut. Hak bagi mereka berdua akan timbul ketika usaha memproduktifkan modal tersebut telah menghasilkan pendapatan atau keuntungan. Hak mereka adalah berbagi hasil atas pendapatan atau keuntungan tersebut, sesuai kesepakatan awal apakah bagi hasil itu akan dilakukan berdasarkan pendapatan atau berdasarkan keuntungan. Tingkat Bunga Pasar Terbuka; Tingkat bunga berbagai macam surat berharga di pasar uang; tingkat bunga itu berbeda dari tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank kepada debitumya atau tingkat diskonto yang ditetapkan oleh bank sentral (open-market rate). Tingkat Bunga Riil; Tingkat bunga dihitung dengan mengurangkan tingkat inflasi dari tingkat bunga nominal (yang ditetapkan); tingkat bunga rill menupakan faktor penting untuk membandingkan penghasilan efektif dari investasi yang berbedabeda, dengan menghitung nilai sekarang atau nilai yang akan datang dengan memperkirakan tingkat inflasi pada masa yang akan datang; obligasi atau sertifikat deposito yang mempunyai tingkat penghasilan 11% pada saat inflasi sebesar 5% akan mempunyai pendapatan bersih sebelum pajak sebesar 6%; jika inflasi meningkat lebih dan 5%, nilai investasi akan turun karena pendapatan bunga yang menurun sebagai akibat kenaikan harga secara umum (real interest rote). Tingkat Bunga Tetap; Kredit dengan tingkat bunga yang tidak bergantung pada jangka waktu kredit; pada tingkat bunga tetap, umumnya jumlah pembayarannya konstan, melalui angsuran pokok dan bunga secara bulanan; misalnya, kredit konsumsi secara angsuran adalah kredit mobil, kredit sepeda motor, kredit perbaikan rumah, menggunakan tingkat bunga tetap; ant. kredit bertingkat bunga mengambang (fixed rate loan).

www.facebook.com/indonesiapustaka

852

Tingkat Dasar Suku Bunga; Tingkat dasar suku bunga yang digunakan oleh bank untuk bunga kredit; bunga kredit yang ditetapkan lebih besar daripada tingkat dasar suku bunga sesuai dengan tingkat risiko pemberian kredit (base rates). Tingkat Diskonto Bank; 1. Tingkat diskonto yang ditetapkan oleh diler untuk surat berharga jangka pendek tanpa bunga, seperti surat berharga komersial (commercial paper) dan surat berharga pemerintah; pada saat bank bersepakat untuk membayar surat berharga tersebut, perbedaan antara jumlah yang dibayar oleh bank dengan nilai nominal surat berharga disebut diskonto; 2. Tingkat diskonto yang dibebankan bank atas pinjaman diskonto (pinjaman yang diterima setelah dikurangi bunga); peminjam menerima nilai nominal surat berhanga dikurangi diskonto (bank discount rate). Tingkat Harga; Angka yang menunjukkan nilai, harga, kecepatan perkembangan, dan produksi berdasarkan satuan ukur tertentu; biaya premi asuransi; beban biaya, ongkos, atau harga (rate). Tingkat Indikasi Imbalan PUAS; Rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan sertifikat investasi mudharabah antarbank yang terjadi di PUAS yang tercatat pada PIPU. Tingkat Inflasi; Tingkat perubahan harga; dua indikasi utama dalam perhitungan tingkat perubahan inflasi berupa indeks harga konsumen dan indeks harga produsen yang mengikuti perubahan harga yang dibayar oleh konsumen dan produsen; sin. laju inflasi (inflation rate). Tingkat Keuntungan Minimum; Tingkat keuntungan yang dipersyaratkan atau yang diharapkan dari suatu rencana investasi yang dinyatakan dalam persen (hurdle rate). Tingkat Pengembalian; Tingkat pendapatan yang diperoleh dari suatu penanaman modal sebagai ukuran dan kinerja operasional; rasio yang sering digunakan adalah pendapatan atas modal (return on equity) atau pendapatan atas aset (return on asets) (rate of return). Tingkat Pengembalian Modal Lnternal (IRR); Tingkat bunga yang menghasilkan nilai bersih investasi sama dengan nol; ukuran untuk memilih beberapa proyek yang diperkirakan akan memberikan tingkat laba tertinggi (internal rate of return). Tingkat Pulang Pokok; Tingkat produksi yang menghasilkan pendapatan yang sama besar dengan jumlah biaya produksi; apabila penjualan berada di atas tingkat pulang pokok, perusahaan menghasilkan laba; sebaliknya, apabila penjualan berada di bawah tingkat pulang pokok, perusahaan mengalami kerugian (break even point). Tingkat Rediskonto; Tingkat diskonto yang dikenakan oleh bank sentral kepada bank devisa untuk transaksi pendiskontoan kembali surat-surat berharga yang berasal dari nasabah ekportir (rediscount rate). Tingkat Suku Bunga Komoditas; Tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank terhadap surat berharga dan penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan komoditas tetap (commadity rate). Tingkat Tabungan; Tingkat rata-rata tabungan dibandingkan dengan pendapatan masyarakat (saving rate).

www.facebook.com/indonesiapustaka

853

Tingkat Upah; Jumlah upah yang dibayarkan berdasarkan satuan ukuran kerja, misalnya satuan waktu, seperti harian, mingguan, atau satuan hasil, seperti pengapuran dinding per m2, penggalian tanah per m3, dan menjahit baju per potong (wage rate). Titik Emas; Batas tertinggi dan terendah nilai tukar kurs mata uang dalam sistem moneter standar emas (gold point). Titik Emas Ekspor; Batas tertinggi nilai tukar kurs mata uang antara dua negara yang menggunakan sistem moneter standar emas; pada kurs tertinggi lebih menguntungkan jika dilakukan pembayaran dengan mengekspor emas (gold exporting point). Titik Emas Impor; Batas terendah nilai tukar kurs mata uang antara dua negara yang menggunakan sistem moneter standar emas; pada kurs tertinggi lebih menguntungkan jika dilakukan pembayaran dengan mengimpor emas (gold import point). Toko Barang Ternama; Pengecer yang menjual jenis barang tertentu, terutama barang ternama, misalnya toko pengecer yang mengkhususkan diri dalam menjual makanan kaleng, kue dan roti, dan beberapa merek tertentu dan suatu jenis barang (specialty store). Tolak Bayar; Penolakan pembayaran oleh pemegang kartu bank atau bank penerbit atas tagihan yang dilakukan atau diterima dari merchant atau merchant bank karena tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya atau bukti pendukung; lembar tagihan akan dikembalikan oleh nasabah pemegang kartu kepada bank apabila transaksi tidak diproses semestinya, atau transaksi tersebut tidak pernah dilakukan oleh pemegang kartu; visa dan master card mempunyai peraturan terperinci untuk menangani penolakan pembayaran (charge back). Tolak Berpendapat; Lihat laporan audit (adverse of opinion). Tolak Nirpendapat; Lihat laporan audit (disclaimer of opinion). Tolok Ukur; Patokan yang dipakai untuk mengukur hasil pekerjaan (yard stick). Tom Next; Diversivikasi transaksi swap, biasanya disebut juga dengan swap sintetik (synthetic swap), yaitu transaksi swap yang penyerahannya dilakukan satu hari setelah besok; tujuan transaksi ini bukan untuk perdagangan (trading), tetapi untuk menutup likuiditas (tomorrow next). Total Lost Only (TLO); Jaminan All Risks yang dibatasi dengan ketentuan bahwa kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75% dari harga sebenarnya bila diperbaiki atau karena hilang dicuri dan tidak diketemukan dalam 60 hari sejak terjadi pencurian. Trading Book; Seluruh posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif yang dimiliki untuk: a. Tujuan diperdagangkan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas atau dapat dilindung nilai secara keseluruhan, baik dari transaksi untuk kepentingan sendiri (proprietary positions), atas permintaan nasabah maupun kegiatan perantaraan (brokering), dan dalam rangka pembentukan pasar (market making), yang meliputi: 1) posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek; 2) posisi yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

854

dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek secara aktual dan/ atau potensial dari pergerakan harga (price movement); atau 3) posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan arbitrase (locking in arbitrage profits). b. tujuan lindung nilai atas posisi lainnya dalam Trading Book. Transaction Maker; Pembuat transaksi. Transaksi; Perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban, misalnya jual beli, dan sewa menyewa (transaction). Transaksi; Amaliyah Tijariyah; Perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban misalnya jual beli, dan sewa-menyewa. Transaksi Berjangka (Forward); Amaliyah Ajilah; Kontrak jual beli valuta asing yang diikuti pergerakan dana yang dilakukan pada tempat, jangka waktu, dan jumlah tertentu dengan kurs pada akhir kontrak (forward). Transaksi Berkesinambungan; Transaksi perdagangan yang lengkap; penjualan surat bertiarga atau banang yang dibeli sebelumnya, atau pembelian barang untuk menutup penjualan sebelumnya (round transaction). Transaksi Derivatif; Transaksi yang nilainya merupakan turunan dan nilai instrumen yang mendasani seperti suku bunga, nilai tukar, komoditas, ekuitas, dan indeks, bàik yang diikuti dengan pergerakan maupun tanpa pergerakan dana/istrumen (derivatives transaction). Transaksi Forward; Transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa’adah) dan penyerahannya dilakukan pada kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah). Transaksi Kiriman Uang (Remittance/Fund Transfer); Layanan kiriman uang dari dan ke seluruh dunia melalui draft, SWIFT atau Smart Remittance. Kiriman uang ke luar negeri menggunakan mata uang yang tercata di Bank Indonesia. Transaksi Nirkertas; Pencatatan transaksi perbankan berdasarkan adanya instruksi penyetoran atau pembayaran melalui media telepon atau terminal komputer (paperless transaction). Transaksi Nyata; Transaksi yang dilandasi dengan aset yang berwujud. Transaksi Option; Kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram karena mengandung unsur maisir (spekulasi). Transaksi Outright; Transaksl jual beli surat berharga pasar uang (SBPU) atas dasar sisa jangka waktu SBPU tanpa kewajiban untuk membeli kembali sebelum jatuh tempo (outright transaction). Transaksi Rekening Administratif; 1. Adalah komitmen dan kontinjensi (off balance sheet) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/ endorsemen, irrevocable letter of credit (L/C) yang masih berjalan, akseptasi wesel

www.facebook.com/indonesiapustaka

855

impor atas dasar L/C berjangka, standby L/C dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah; 2. Adalah transaksi pemberian/penerimaan komitmen atau jasa bank lainnya yang belum mengubah posisi aktiva dan pasiva bank pada saat tanggal laporan keuangan bank, tetapi harus dilaksanakan oleh bank apabila persyaratan yang disepakati berlaku efektif (off balance sheet transaction). Transaksi Repurchase Agreement SBIS (Repo SBIS); Adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dengan agunan SBIS (collateralized borrowing). Transaksi SBIS; Transaksi pembelian SBIS dan/atau Repo SBIS. Transaksi Spot; 1. Adalah pembelian atau penjualan mata uang asing yang waktu penyerahannya (settlement) dilakukan dalam dua hari kerja (spot transaction). 2. Adalah transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Transaksi Swap; Suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi). Transfer; Kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank tersebut yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah (transfer). Transfer (Wakalah); Pihak yang terlibat dalam transaksi transfer adalah (1) Nasabah, yaitu sebagai pihak pemilik dana (pengirim) atau penerima dana yang akan memindahkan dananya/menerima sejumlah dana dari pihak pengirim melalui jasa pengiriman uang. (2) Bank penarik (drawer bank), yaitu bank pelaku transfer atau bank yang menerima dana dan amanat dari nasabah untuk ditransfer kepada drawee atau bank tertarik yang kemudian diserahkan kepada penerima dana (beneficiary); (3) Bank tertarik (drawee bank) yaitu bank yang menerima transfer masuk dari drawer bank untuk diteruskan/dibayarkan kepada penerima (beneficiary); (4) Beneficiary adalah pihak akhir yang berhak menerima dana transfer dari drawee bank. Beneficiary dalam ketentuan ini adalah beneficiary yang tidak/ belum memiliki rekening pada bank tertarik. Transfer dalam Kota; Adalah jasa pemindahan dana antarbank dalam (satu wilayah kliring kota). Transfer Dana Elektronis; Transfer dana antarakun dengan menggunakan media elektronik (tidak melalui metode konvensional yang menggunakan kertas); saat ini terdapat dua kategori penggunaan, yaitu (1) transfer dana dalam jumlah besar yang biasa dilakukan antarbank dan bank sentral; jenis transfer ini biasa dikenal dengan nama wholesale transfer, (2) transfer dana (biasanya dalam jumlah kecil) untuk kepentingan sistem pembayaran individual nasabah seperti transaksi ATM, kartu kredit, dan produk perbankan lain (electronic funds transfer). Transfer Dana Otomatis; Kesepakatan antara bank dan pemilik dana untuk melakukan

www.facebook.com/indonesiapustaka

856

pemindahan otomatis atas dana yang ditanamkannya pada kondisi tertentu untuk mendapatkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi; misalnya, terdapat kesepakatan antara bank dan pemegang akun untuk menjaga jumlah dana pada level tertentu; jika jumlah dana tersebut melebihi jumlah dana yang disepekati, secara otomatis kelebihan dana tersebut akan dipindahbukukan ke dalam akun dengan tingkat suku bunga yang lebih menguntungkan (automatic transfer fund). Transfer Per Telepon; Transfer dana dari satu akun ke akun lain yang dilakukan dengan perintah melalui telepon (transfer by phone). Transfer Tak Sah; Penarikan tunai atau transfer dana dan suatu akun secara tidak sah karena bukan dilakukan oleh pemilik akun atau pihak yang diberi kuasa; transfer tidak sah ini dapat terjadi pula karena penyalahgunaan kartu debit (unauthorized transfer). Transfer Valas keluar; Yaitu pengiriman valas dari nasabah bank X ke nasabah bank Y atau bank lain baik dalam maupun luar negeri. Transfer Valas Masuk; Yaitu pengiriman valas dari nasabah bank Y atau bank lain dalam maupun ke luar negeri ke nasabah bank X. Transportasi; Kegiatan ekonomi berupa pemberian jasa angkutan barang atau orang, baik di darat, laut, sungai maupun di udara, seperti yang dilakukan oleh perusahaan bus, taksi, perahu tambang, pelayaran, dan penerbangan (transportation). Travellers Check; Travellers Check yang dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan adalah suatu alat pembayaran yang diterbitkan oleh bank atau badan yang berwenang dalam bentuk pecahan tertentu dan dapat dipindahtangankan kepada orang lain setelah diendos oleh pemiliknya. Biasanya travellers check ini digunakan bagi orang yang mengadakan perjalanan jauh baik dalam maupun luar negeri atau sering dibawa oleh turis. Treasury Bank Syariah–Motif; Motif treasury bank syariah adalah (1) Funds management; (2) Tolong-menolong; (3) Service kepada nasabah; (4) Hedging; (5) Keuntungan adalah sebagai konsekuensi transaksi service. Treasury Syariah; Bagian pengelolaan dari Asets & Liabilities Committee dan merupakan kepanjangan tangan Manajemen Bank dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pengelolaan Asets & Liabilities bank, sehingga pengelolaan aset dan liabilities menjamin pemenuhan kebutuhan bank. Aktivitas Treasury Syariah ini meliputi: (1) Transaksi pasar uang dalam rangka likuiditas, valuta asing, dan surat berharga. Aktivitas ini dilakukan baik untuk kepentingan bank maupun untuk memenuhi kebutuhan nasabah; (2) Manajemen risiko dengan mekanisme kontrol yang memadai, mencakup pengelolaan risiko likuiditas, nilai tukar, dan harga pasar. Trust; 1. Perusahaan berskala besar atau grup usaha yang memonopoli atau hampir memonopoli seluruh kegiatan produksi atau distribusi barang atau jasa tertentu; 2. Kumpulan aset yang dipercayakan kepada pihak pengelola (trustee) untuk memperoleh penghasilan (trust). Tsaman; Harga (price). Lihat si’ir. Harga suatu barang berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

www.facebook.com/indonesiapustaka

857

Tsugrah; Kesenjangan (gap). Lihat fajwah. Tujuan Bank Syariah; Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Tujuan Laporan Keuangan; Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di samping itu, tujuan lainnya adalah: (a) meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha; (b) informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya; (c) informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak; dan (d) informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian pada masalalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam entitas syariah atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. Tukar–Pertukaran ‘Ayn dengan ‘Ayn: Beberapa ketentuan pertukaran ‘ayn dengan dayn adalah sebagai berikut: a. Lain Jenis. Dalam pertukaran ‘ayn dengan ‘ayn, bila jenisnya berbeda (misalnya upah tenaga kerja yang dibayar dengan sejumlah beras), tidak ada masalah (dibolehkan); b. Sejenis. Bila jenisnya sama, fikih membedakan antara real aset yang secara kasat mata dapat dibedakan mutunya dengan real aset yang secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya. Pertukaran kuda dengan kuda diperbolehkan karena secara kasat mata dapat dibedakan mutunya. Sedangkan pertukaran gandum dengan gandum dilarang karena secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya. Satu-satunya kondisi yang membolehkan pertukaran antara yang sejenis dan secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya adalah (a) sawa-an bi sawa-in (sama jumlahnya); (b) mistlan bi mistlin (sama mutunya); dan (c) yadan bi yadin (sama waktu penyerahannya). Di dalam hadis diberikan contoh barang-barang sejenis yang secara kasat mata tidak dapat

www.facebook.com/indonesiapustaka

858

dibedakan mutunya, yaitu emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, jagung dengan jagung, dan garam dengan garam. Tukar–Pertukaran ‘Ayn Dengan Dayn; Dalam pertukaran ‘ayn dengan dayn, yang dibedakan adalah jenis ‘ayn-nya. Bila ‘ayn-nya adalah barang, pertukaran ‘ayn dengan dayn itu disebut jual beli (al-bai’). Sedangkan bila ‘ayn-nya adalah jasa, pertukaran itu disebut sewa menyewa/upah mengupah (al-ijarah). Dari segi metode pembayarannya Islam membolehkan jual beli dilakukan secara tunai (now for now), atau secara tangguh bayar (deferred payment, bai’ muajjal), atau secara tangguh serah (deferred delivery, bai’ salam). Jual beli tanguh serah dapat dibedakan lagi menjadi: pertama, pembayaran lunas sekaligus di muka (bai’ salam); kedua, pembayarannya dilakukan secara cicilan dengan syarat harus lunas sebelum barang diserahkan (bai’ istishna’). Jual beli dapat dilakukan secara lazim tanpa si penjual menyebutkan keuntungannya. Namun dalam hal khusus, misalnya jual beli dengan anak kecil atau dengan orang yang akalnya kurang, jual beli dilakukan secara murabahah (dari akar kata ribhu yang berarti untung) yaitu si penjual menyebutkan keuntungannya. Dalam praktik perbankan syariah, akad murabahah lazim digunakan meskipun transaksinya tidak dilakukan dengan anak kecil atau orang yang akalnya kurang, karena tehnik perhitungan keuntungan yang dilakukan bank terlalu rumit untuk dipahami oleh masyarakat awam. Bank misalnya menggunakan tehnik perhitungan sliding, efektif, flat, progresif, yang jangankan masyarakat awam, staf bank yang bersangkutan pun tidak semuanya paham. Ijarah bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat orang disebut upah mengupah. Ijarah dapat dibedakan menjadi dua yaitu ijarah yang pembayarannya tergantung pada kinerja yang disewa (disebut ju’alah, success fee), dan ijarah yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja yang disewa (disebut ijarah, gaji dan sewa). Dalam praktik perbankan, akad ijarah diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah menyewa ruko, misalnya, yang mengharuskan nasabah membayar sewanya secara lumpsum di muka untuk periode 3 tahun. Bank akan menyewa ruko tersebut dengan pembayaran lumpsum 3 tahun, kemudian bank akan menyewakan lagi kepada nasabah dengan pembayaran sewa bulanan untuk periode 3 tahun. Tentu saja bank mengambil untung dari transaksi ini. Dalam perkembangan terakhir, muncul pula kebutuhan nasabah yang menyewa untuk memiliki barang yang disewanya di akhir periode sewa. Kebutuhan ini dipenuhi dengan akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik. Bagi bank, akad ini merupakan berkah karena memberikan fleksibilitas harga sewa bulanan; suatu hal yang tidak mungkin dilakukan dalam akad murabahah. Akad ini juga membuka peluang bagi bank untuk memperpanjang waktu dengan melakukan akad sewa baru, bila di akhir periode sewa pertama nasabah belum mampu untuk melakukan pembelian barang tersebut. Tukar–Pertukaran Dayn dengan Dayn; Dalam pertukaran dayn dengan dayn, dibedakan antara dayn yang berupa uang dengan dayn yang tidak berupa uang

www.facebook.com/indonesiapustaka

859

(untuk selanjutnya disebut surat berharga). Pada zaman ini, uang tidak lagi terbuat dari emas atau perak, bahkan uang tidak lagi dikaitkan nilainya dengan emas atau perak. Sehingga uang saat ini adalah uang kartal yang terdiri atas uang kertas dan uang logam. Yang membedakan uang dengan surat berharga adalah uang dinyatakan sebagai alat bayar resmi oleh pemerintah, sehingga setiap warga negara wajib menerima uang sebagai alat bayar. Sedangkan akseptasi surat berharga hanya terbatas bagi mereka yang mau menerimanya. Pertukaran uang dengan uang dibedakan menjadi pertukaran uang yang sejenis dan pertukaran uang yang tidak sejenis. Pertukaran uang yang sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat: sawa-an bi sawa-in (same quantity), dan yadan bi yadin (same time of delivery). Misalnya pertukaran satu lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan 10 lembar uang pecahan Rp10.000,00, harus dilakukan penyerahannya pada saat yang sama. Pertukaran uang yang tidak sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat: yadan bi yadin (same time of delivery). Pertukaran uang yang tidak sejenis disebut sharf (money changer). Misalnya pertukaran US$1,000 dengan Rp10.000.000,00, harus dilakukan penyerahannya pada saat yang sama. Inilah yang menjadi sebab pelarangan transaksi forward dan transaksi swap dalam pertukaran valuta asing. Sedangkan transaksi spot dibolehkan, baik yang dilakukan di counter maupun yang dilakukan antara dua bank di dua lokasi yang berjauhan. Settlement period selama dua hari dipandang sebagai suatu mekanisme teknis yang tidak dapat dihindarkan karena lokasi yang berjauhan. Perkembangan terakhir, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) membolehkan forward agreement (janji, wa’ad) namun tetap tidak membolehkan forward transaction (transaksi, akad). Hal ini untuk mencegah terjadinya forward buying yang di Hedging dengan melakukan forward selling, yang selanjutnya akan diikuti dengan forward buyingforward selling berikutnya. Selain bertentangan dengan hadis “la tabi’ ma laisa ‘indak” (jangan jual sesuatu yang belum dimiliki), pelarangan ini juga dimaksud untuk mencegah terjadinya bubble growth pada sektor finansial, dan mencegah terjadinya domino effect bila terjadi default pada salah satu mata rantai para pihak yang terlibat dalam transaksi forward buying–forward selling tersebut. Jual beli surat berharga pada dasarnya tidak dibolehkan. Namun, bila surat berharga dilihat lebih rinci, hal itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu surat berharga yang merupakan representasi ‘ayn dan surat berharga yang tidak merupakan representasi ‘ayn. Secara umum dapat dikatakan bahwa hanya surat berharga yang merupakan representasi ‘ayn saja yang dapat diperjualbelikan. Secara terinci, jual beli surat berharga (bai’ al dayn bi al dayn) dapat dibedakan menjadi: (1) Penjualan kepada si pengutang (bai’ al dayn lil madin, sale of debt to the debtor), yang dapat dibedakan lagi menjadi: (a) Utang yang pasti pembayarannya (confirmed, mustaqir). Bagi mazhab Hanbali dan Zahiri, transaksi ini boleh. (b) Utang yang tidak pasti pembayarannya (unconfirmed, ghairu mustaqir). Transaksi ini terlarang. (2) Penjualan kepada pihak ketiga (bai’ al dayn lil ghairu mad’in, sale of debt to third party) yang dapat dibedakan lagi menjadi empat pendapat: (a) Kebanyakan ulama mazhab Hanafi dan Syafii, beberapa ulama Hanbali dan Zahiri secara tegas tidak

www.facebook.com/indonesiapustaka

860

membolehkan hal ini. (b) Ibnu Taimiyah membolehkannya bila utangnya adalah utang yang pasti pembayarannya (confirmed, mustaqir); (c) Imam Siraji, Subki, dan Nawawi membolehkannya dengan tiga syarat. (d) Imam Anas bin Malik dan Zurqoni membolehkannya dengan delapan syarat. Tukar–Teori Pertukaran; terdiri atas dua pilar, yaitu (1) Objek Pertukaran; dan (2) Waktu Pertukaran. Fikih membedakan dua jenis objek pertukaran, yaitu (1) ‘Ayn (real aset) berupa barang dan jasa; (2) Dayn (financial aset) berupa uang dan surat berharga. Fikih membedakan dua waktu pertukaran yaitu (1) Naqdan (Immediate delivery) yang berarti penyerahan saat itu juga; (2) Ghairu naqdan (Deferred delivery) yang berarti penyerahan kemudian. Dari segi objek pertukaran, dapat diidentifikasi tiga jenis pertukaran yaitu (1) Pertukaran real aset (‘ayn) dengan real aset (‘ayn); (2) Pertukaran real aset (‘ayn) dengan financial aset (dayn); (3) Pertukaran financial aset (dayn) dengan financial aset (dayn). Tumpang Tindih; keadaan yang menunjukkan bahwa satu pekerjaan yang sama di lakukan oleh beberapa orang atau kelompok sehingga menghasilkan pekerjaan kembar atau ganda (overlapping). Tunai; Setoran dalam bentuk kas, bukan dalam bentuk tanah, gedung atau bentuk sejenis lainnya. Tunai Praserah; 1. Penarikan tunai yang diterima oleh pemilik kartu kredit dengan cara menunjukkan kartu kreditnya kepada bank atau melalui surat permintaan; 2. Pembayaran yang dikeluarkan oleh pembeli sebelum barang yang dibeli diterima (cash in advance). Tunggakan; Utang atau kewajiban lain yang telah jatuh tempo menurut perjanjian, tetapi belum atau tidak dilakukan pembayaran sepenuhnya atas utang atau kewajiban tersebut oleh pihak yang berutang atau yang harus memenuhi kewajiban tersebut (arrears; delinquency). Tunggakan Angsuran Pokok; Angsuran pokok dari suatu kredlt dengan angsuran yang setelah tanggal jatuh tempo masa angsurannya belum dibayar; kredit anuitas angsuran pokok terdiri atas pokok dan bunga (installment arrears). Tunggakan Aplikasi; Banyaknya pesanan atau permohonan kredit yang diterima oleh perusahaan atau lembaga pemberi kredit pada saat tertentu, yang belum dapat dipenuhi atau belum diputuskan persetujuan atau penolakannya (backlog). Tunggakan Bunga; Tunggakan dari bunga kredit atau balas jasa lainnya, baik kredit dengan angsuran maupun tanpa angsuran yang telah jatuh tempo (interest arrears). Tunggakan Pokok; Tunggakan dan pokok kredit tanpa angsuran yang telah jatuh tempo (principal arrears). Tunjangan; Pendapatan tambahan pegawai di luar gaji atau upah (fringe benefit). Turun–Penurunan Harga Jual; 1. Jumlah yang dikurangkan dari harga jual apabila seorang pelanggan menjual surat berharga kepada diler di bursa paralel (over the countery) andaikan surat berharga dibeli dan diler, pelanggan harus membayar mark up atau jumlah yang ditambahkan pada harga beli; 2. pengurangan dalam harga yang ditawarkan oleh penanggung untuk obligasi pemerintah setelah

861

www.facebook.com/indonesiapustaka

pasar menunjukkan kekurangan minat beli pada harga orisinal; 3. penyesuaian ke bawah dan nilai sekuritas oleh bank dan perusahaan investasi, didasarkan pada penurunan dalam penawaran pasar; 4. pengurangan dan harga jual eceran asli, yang ditentukan dengan menambahkan suatu faktor yang disebut mark on, pada biaya barang dagangan; apa saja yang ditambahkan pada mark on dimasukkan kenaikan harga (mark up) dan istilah mark down tidak berlaku kecuali harga diturunkan di bawah harga jual asli (mark down). Two in One; Adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (gharar) mengenai akad mana yang harus digunakan/berlaku. Dalam terminologi fikih, kejadian ini disebut dengan shafqatain fi al-shafqah. Two in one terjadi bila semua dari ketiga faktor di bawah ini terpenuhi: a. Objek sama; b. Pelaku sama; c. Jangka waktu sama. Bila satu saja dari faktor di atas tidak terpenuhi, two in one tidak terjadi, dengan demikian akad menjadi sah. Contoh dari two in one adalah transaksi lease and purchase (sewa beli). Dalam transaksi ini, terjadi gharar dalam akad, karena ada ketidakjelasan akad mana yang berlaku: akad beli atau akad sewa. Oleh karena itulah, transaksi sewa beli ini diharamkan.

862

www.facebook.com/indonesiapustaka

U Uang (1); Adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang resmi dalam rangka memenuhi suatu kewajiban (nuqud). Abu‘Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang yang tidak mempunyai nilai intrinsik sebagai standar dari nilai pertukaran (standard of exchange value) dan sebagai media pertukaran (medium of exchange). Tampak jelas bahwa pendekatan ini menunjukkan dukungan Abu ‘Ubaid terhadap teori ekonomi mengenai yang logam, ia merujuk pada kegunaan umum dan relatif konstannya nilai emas dan perak dibanding dengan komoditas yang lain. Jika kedua benda tersebut digunakan sebagian komoditas, nilainya akan dapat berubah-ubah pula karena dalam hal tersebut keduanya akan memainkan peran yang berbeda sebagai barang yang harus dinilai atau sebagai standar penilaian dari barang lainnya. Walaupun Abu ‘Ubaid tidak menyebutkan fungsi penyimpanan nilai (store of value) dari emas dan perak, ia secara implisit mengakui adanya fungsi tersebut ketika membahas tentang jumlah tabungan minimum tahunan yang wajib terkena zakat dan jumlah zakatnya. Sementarta itu, secara hukum (positif ), uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undangundang sebagai uang. Jadi segala sesuatu dapat diterima sebagai uang jika ada aturan atau hukum yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dapat digunakan sebagai alat tukar. Uang (2); Adalah semua jenis uang kertas dan uang logam yang berlaku di tempat pengumpulan zakat ataupun di negeri lain. Uang (3); Secara umum, mempunyai tiga tujuan yang berbeda bergantung pada penggunaannya, yaitu sebagai alat tukar untuk pembayaran di antara konsumen, badan usaha dan pemerintah, sebagai satuan dasar untuk menilai daya beli atau nilai yang dibayarkan untuk memperoleh barang dan jasa, dan sebagai alat penyimpanan nilai untuk mengukur nilai ekonomis pendapatan pada masa sekarang terhadap pengeluaran pada masa yang akan datang; bentuk lain dan uang adalah komoditas uang (emas dan perak batangan dan uang logam, brightly coloured & shells, dan lain-lain), barter, perdagangan barang dan jasa tanpa pertukaran uang (monetary exchange) dewasa ini uang kertas hanya menampilkan sebagian kecil dari cadangan uang suatu negara, kira-kira 3/4 dari penawaran uang dilakukan dalam bentuk debit dan kredit saldo rekening giro di bank umum (uang giral) (money). Uang–Fungsi Uang; Berikut ini adalah fungsi uang ditinjau dari teori ekonomi konvensional dan ekonomi Islam: A. Fungsi utama uang dalam teori ekonomi konvensional adalah 1. Sebagai alat tukar (medium of exchange) uang dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. 2. Sebagai alat kesatuan hitung (unit of Account) untuk menentukan nilai/harga sejenis barang dan sebagai

www.facebook.com/indonesiapustaka

863

perbandingan harga satu barang dengan barang lain. 3. Sebagai alat penyimpan/ penimbun kekayaan (Store of Value) dapat dalam bentuk uang atau barang. Ada beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan perilaku uang dalam ekonomi konvensional, antara lain: 1. Teori Moneter Klasik. Teori permintaan uang klasik tecermin dalam teori kuantitas uang (MV = PT). Keberadaan uang tidak dipengaruhi oleh suku bunga, tetapi ditentukan oleh kecepatan perputaran uang tersebut. 2. Teori Keynes. Menurut Keynes, motif seseorang untuk memegang uang ada tiga tujuan yaitu Transaction motive, Precautionary motive (keperluan berjaga-jaga) dan Speculative motive. Motof transaksi dan berjagajaga ditentukan oleh tingkat pendapatan, sedangkan motif spekulasi ditentukan oleh tingkat suku bunga. 3. Konsep Time Value of Money. Dua hal yang menjadi alasan munculnya konsep ini adalah presence of inflation dan preference present consumption to future consumption. B. Dalam ekonomi Islam, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar medium of exchange dan kesatuan hitung (unit of account). Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan/manfaat, akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu uang tidak bisa menjadi komoditi/barang yang dapat diperdagangkan. Dalam konsep ekonomi Islam uang adalah milik masyarakat (money is goods public). Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Di samping itu penumpukan uang/harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus dan malas beramal (zakat, infak dan sadaqah). Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya Islam melarang penumpukan/penimbunan harta, memonopoli kekayaan, “al kanzu” sebagaimana telah disebutkan dalam QS At Taubah 3435 berikut: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. “Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” Di samping itu, uang uang disimpan yang tidak dimanfatkan disektor produktif (idle aset) jumlahnya akan semakin berkurang karena adanya kewajiban zakat bagi umat Islam. Oleh karena itu uang harus berputar (Money as flow consept). Islam sangat menganjurkan bisnis/perdagangan, investasi disektor riil. Uang yang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran

www.facebook.com/indonesiapustaka

864

dan kesehatan ekonomi masyarakat. Teori konvensional meyakini bahwa uang saat ini lebih bernilai dibanding uang pada masadepan (Economic value of time vs time value of money). Teori ini berangkat dari pemahaman bahwa uang sesuatu yang sangat berharga dan dapat berkembang dalam suatu waktu tertentu. Dengan memegang uang orang dihadapkan pada risiko berkurangnya nilai uang akibat inflasi. Sedangkan jika menyimpan uang dalam bentuk surat berharga, pemilik uang akan mendapatkan bunga yang diperkirakan di atas inflasi yang terjadi. Teori time value of money tampak tidak akurat, karena setiap investasi selalu mempunyai kemungkinan mendapat hasil positif, negatif bahkan tidak mendapat apa-apa. Dalam teori keuangan hal ini dikenal dengan istilah risk-return relation. Di samping itu, kondisi ekonomi tidak selalu menghadapi masalah inflasi. Keberadaan deflasi yang seharusnya menjadi alasan munculnya negative time value of money diabaikan oleh teori konvensional. Ekonomi Islam memandang waktulah yang memiliki nilai ekonomis (penting). Pentingnya waktu disebutkan Allah dalam QS Al Ashr: 1-3: “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.” Uang Asing; Mata uang negara lain, bukan merupakan alat pembayaran yang sah di dalam negeri di Indonesia seperti dolar Amerika, Yen, dan Rupee (foreign money). Uang Barang; Uang dengan nilai nominal yang sama dengan nilai barang-barang yang ditetapkan sebagai standar nilai dan dapat ditukarkan dengan barang-barang standar tersebut atas dasar perbandingan tertentu (commodity money). Uang Beredar; Kewajiban moneter suatu sistem moneter terhadap masyarakat; di Indonesia uang tersebut terdiri atas jumlah uang kartal yang berada di luar sistem moneter dan saldo giro atas nama pihak bukan anggota sistem moneter (money supply). Uang dan Kebijakan Moneter; Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah Negara. Biasanya otoritas moneter dipegang oleh Bank Sentral suatu negara. Dengan kata lain, kebijakan moneter merupakan instrumen Bank Sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk memengaruhi variable-variabel finansial seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara stabilitas nilai uang baik terhadap faktor internal maupun eksternal. Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan memengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu Negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi riil yang optimum dan stabilitas ekonomi. Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dari tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal) sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Hal ini disebutkan Alquran dalam QS Al An’am: 152: “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.” Mengenai stabilitas nilai uang juga ditegaskan oleh

www.facebook.com/indonesiapustaka

865

Chapra (Alquran Menuju Sistem Moneter yang Adil), kerangka kebijakan moneter dalam perekonomian Islam adalah stok uang, sasarannya haruslah menjamin bahwa pengembangan moneter yang tidak berlebihan melainkan cukup untuk sepenuhnya dapat mengeksploitasi kapasitas perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa bagi kesejahteraan sosial umum. Pelaksanaan kebijakan moneter (operasi moneter) yang dilakukan otoritas moneter sebagai pemegang kendali money supply untuk mencapai tujuan kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan target yang akan dicapai dan dengan instrumen apa target tersebut akan dicapai. Instrumen-instrumen pokok dari kebijakan moneter dalam teori konvensional antara lain adalah: 1. Kebijakan Pasar Terbuka. (Open Market Operation). Kebijakan membeli atau menjual surat berharga atau obligasi di pasar terbuka. Jika bank sentral ingin menambah suplai uang, bank sentral akan membeli obligasi, dan sebaliknya bila akan menurunkan jumlah uang beredar, bank sentral akan menjual obligasi. 2. Penentuan Cadangan Wajib Minimum. (Reserve Requirement). Bank sentral umumnya menentukan angka rasio minimum antara uang tunai (reserve) dengan kewajiban giral bank (demand deposits), yang biasa disebut minimum legal reserve ratio. Apabila bank sentral menurunkan angka tersebut, dengan uang tunai yang sama bank dapat menciptakan uang dengan jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya. 3. Penentuan Discount Rate. Bank sentral merupakan sumber dana bagi bank-bank umum atau komersial dan sebagai sumber dana yang terakhir (the last lender resort). Bank komersial dapat meminjam dari bank sentral dengan tingkat suku bunga sedikit di bawah tingkat suku bunga kredit jangka pendek yang berlaku di pasar bebas. Discount rate yang bank sentral kenakan terhadap pinjaman ke bank komersial memengaruhi tingkat keuntungan bank komersial tersebut dan keinginan meminjam dari bank sentral. Ketika discount rate relatif rendah terhadap tingkat bunga pinjaman, bank komersial akan mempunyai kecenderungan untuk meminjam dari bank sentral. 4. Moral Suasion Kebijakan Bank Sentral yang bersifat persuasif berupa himbauan/bujukan moral kepada bank. Walaupun pencapaian tujuan akhirnya tidak berbeda, namun dalam pelaksanaannya secara prinsip berbeda dari yang konvensional terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return (suku bunga). Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter, secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target/sasaran operasionalnya. Instrumen moneter bank syariah adalah hukum syariah. Hampir semua instrumen moneter pelaksanaan kebijakan moneter konvensional maupun surat berharga yang menjadi underlyingnya mengandung unsur bunga. Oleh karena itu instrumen-instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga (bank rates, discount rate, open market operation dengan sekuritas bunga yang ditetapkan didepan) tidak dapat digunakan pada pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam. Tetapi, sejumlah intrumen kebijakan moneter konvensional menurut sejumlah pakar ekonomi Islam masih dapat

www.facebook.com/indonesiapustaka

866

digunakan untuk mengontrol uang dan kredit, seperti Reserve Requirement, overall and selecting credit ceiling, moral suasion and change in monetary base. Operasi pasar terbuka dapat juga dikendalikan melaui bentuk sekuritas berdasarkan ekuitas (equity based type of securities). Menurut Chapra, mekanisme kebijakan moneter yang sesuai dengan syariah Islam harus mencakup enam elemen yaitu 1. Target Pertumbuhan M dan Mo. Setiap tahun Bank Sentral harus menentukan pertumbuhan peredaran uang (M) sesuai dengan sasaran ekonomi nasional. Pertumbuhan M terkait erat dengan pertumbuhan Mo (high powered money:uang dalam sirkulasi dan deposito pada bank sentral). Bank sentral harus mengawasi secara ketat pertumbuhan Mo yang dialokasikan untuk pemerintah, bank komersial dan lembaga keuangan sesuai proporsi yang ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi, dan sasaran dalam perekonomian Islam. Mo yang disediakan untuk bank-bank komersial terutama dalam bentu mudharabah harus dipergunakan oleh bank sentral sebagai instrument kualitatif dan kuantitatif untuk mengendalikan kredit. 2. Public Share of Demand Deposit (Uang giral). Dalam jumlah tertentu demand deposit bank-bank komersial (maksimum 25%) harus diserahkan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek sosial yang menguntungkan. 3. Statutory Reserve Requirement. Bank-bank komersial diharuskan memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu di Bank Sentral. Statutory reserve requirements membantu memberikan jaminan atas deposit dan sekaligus membantu penyediaan likuiditas yang memadai bagi bank. Sebaliknya, Bank Sentral harus mengganti biaya yang dikeluarkan untuk memobilisasi dana yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial ini. 4. Credit Ceilings (Pembatasan Kredit). Kebijakan menetapkan batas kredit yang boleh dilakukan oleh bank-bank komersial untuk memberikan jaminan bahwa penciptaan kredit sesuai dengan target moneter dan menciptakan kompetisi yang sehat antarbank komersial. 5. Alokasi Kredit Berdasarkan Nilai. Realisasi kredit harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi kredit mengarah pada optimisasi produksi dan distribusi barang dan jasa yang diperlukan oleh sebagian besar masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit juga diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu perlu adanya jaminan kredit yang disepakati oleh pemerintah dan bank-bank komerisal untuk mengurangi risiko dan biaya yang harus ditanggung bank. 6. Teknik Lain. Teknik kualitatif dan kuantitatif di atas harus dilengkapi dengan senjata-senjata lain untuk merealisasikan sasaran yang diperlukan termasuk di antaranya moral suasion atau himbauan moral. Dari literatur perbankan Islam, beberapa alternatif instrumen kebijakan moneter yang dapat dipakai bank sentral antara lain: 1. Government Deposits, kewenangan bank sentral untuk memindahkan demand deposit pemerintah yang ada di bank sentral dari dan ke bank komersial untuk memberi dampak langsung pada cadangan bank-bank komersial. 2. Mengatur nilai tukar mata uang asing bersama-sama bank sentral dan bank komersial, persetujuan tukar menukar mata uang asing secara bersama-sama. 3. Common Pool, langkah ini diambil atas dasar semangat kerja sama yang menyaratkan bank-bank komersial untuk menyisihkan sebagian dari deposit dalam jumlah tertentu dengan tujuan

www.facebook.com/indonesiapustaka

867

untuk meringankan persoalan likuiditas yang dialami sesuatu bank. 4. Equity-Base Instruments. Jual beli surat berharga, saham dan sertifikat bagi hasil berdasarkan penyertaan. Instrumen ini dapat menggantikan obligasi pemerintah dalam operasi pasar. 5. Change in The Profit and Loss Sharing Ratio, Bank sentral mengeluarkan variasi rasio bagi hasil untuk aktivitas mudharabah untuk bank komersial dan untuk para deposan kepada wirausahawan. 6. Refinance Ratio (Rasio pembiayaan kembali) menurut Dr. Siddiqi sebagai pesuatu pembiayaan yang diberikan bank sentral kepada bank komersial sebagai bagian dari qardhul hasan yang diberikan oleh mereka. 7. Lending ratio. Rasio pemberian pinjaman merupakan persentase uang giral yang dapat dipinjamkan oleh bank sentral sebagai bagian dari qardhul hasan yang diberikan oleh mereka bagi nasabah mereka. Saat ini terdapat beberapa bank sentral, baik yang menggunakan single banking (bank Islam saja) maupun dual banking system yang telah menciptakan dan menggunakan instrumen pengendalian moneter ataupun menggunakan surat berharga dengan underlying pada transaksi-transaksi syariah. Prinsip transaksi syariah yang digunakan antara lain adalah wadiah, musyarakah, mudharabah, Ar-rahn, maupun al-ijarah: 1. Prinsip wadiah yang digunakan di Indonesia berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan Malaysia berupa Wadiah Interbank Acceptance (WIA). 2. Prinsip musharakah, negara yang menggunakan mekanisme ini adalah Sudan yang dikenal sebagai Government Musharakah Certificate (GMC) dan Central Bank Musharakah Certificate (CMC). 3. Prinsip mudharabah, negara yang menggunakannya adalah Republik Iran yang dikenal dengan National Participation Paper (NPP), Bank Negara Malaysia Mudharabah Money Market Operations. 4. Prinsip Al Ijarah, instrumen pengendalian moneter yang digunakan antara lain sukuk Al Ijarah. Negara-negara yang sudah menerbitkan sukuk dan menggunakannya sebagai instrumen pengendalian moneter antara lain adalah Malaysia dan Bahrain. Surat berharga yang berbasis sukuk Al-Ijarah di Malaysia yang dikenal dengan Bank Negara Negotiable Notes. Uang Fidusia; Mata uang yang tidak sepenuhnya dijamin oleh logam mulia (fiduciary money). Uang Kartal; Uang kertas, uang logam, komemoratif koin, dan uang kertas komemoratif yang dikeluarkan oleh bank sentral yang menjadi alat pembayaran yang sah di suatu negara (real money). Uang Kertas; Warkat dengan nilai nominal tertentu yang berfungsi sebagai uang, seperti uang kertas pemerintah, uang kertas bank, dan cek (paper money). Uang Kertas Bank; Uang kertas yang dikeluarkan oleh bank dan merupakan alat pembayaran yang sah di satu negara; di Indonesia dikeluarkan oleh Bank Indonesia (bank note). Uang Kertas Emas (SDR); Aktiva moneter yang dipegang oleh negara Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai bagian dan cadangan internasional mereka; tidak seperti aktiva cadangan yang lain, seperti emas, SDR tidak memiliki bentuk nyata; SDR diciptakan oleh IMF sendiri, SDR dinilai berdasarkan lima mata uang asing, yaitu dolar Amerika, mark (Jerman), poundsterling (Inggris), franc (Prancis), dan yen (Jepang); lihat hak tarik khusus (special drawing right).

www.facebook.com/indonesiapustaka

868

Uang Kertas Tolok Tukar; Uang kertas yang dapat ditukarkan dengan uang logam sesuai dengan nilai nominalnya (convertible paper money). Uang Ketat; Kondisi ekonomi yang sulit untuk memperoleh kredit, biasanya disebabkan oleh kebijakan bank sentral yang membatasi uang beredar (tight money). Uang Kuasi; Kewajiban sistem moneter dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dalam rupiah dan saldo rekening valuta asing milik penduduk (quasi money). Uang Lemah; 1. Uang kertas; 2. Uang dengan nilai atau daya beli yang tidak mantap (soft money). Uang Logam; Mata uang yang terbuat dari bahan logam, seperti emas, perak, tembaga, aluminium, perunggu, dan suasa, diterbitkan oleh pemerintah dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah; yang berhak menerbitkan uang (termasuk uang logam) di Indonesia adalah Bank Indonesia (coin; metalic money). Uang Lusuh; Kondisi uang yang tidak baik untuk diedarkan dan dapat ditarik dari peredaran (mutilated currency). Uang Mahal; Uang yang dapat dipinjam atau diperoleh dengan suku bunga tinggi (dear money). Uang Mati; Uang yang hanya dapat dipinjamkan pada tingkat bunga yang tinggi (dead money). Uang Mengambang; Uang yang berada dalam bank yang kelebihan likuiditas, sementara peluang penggunaan yang dapat memberikan keuntungan bagi bank belum dapat ditentukan (floating money). Uang Menganggur; Uang yang belum digunakan, seperti uang tunai yang tersimpan dalam peti atau kelebihan alat-alat likuid dalam suatu bank (barren money: idle). Uang Mudah; Uang yang diperoleh pada tingkat suku bunga yang rendah atau diperoleh tanpa adanya kesulitan karena adanya ekspansi kredit di sektor perbankan; kebijakan uang mudah dapat membantu pertumbuhan ekonomi; namun, jika dilaksanakan dalam periode yang lama dapat menimbulkan adanya inflasi (easy money). Uang Muka; 1. Jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli (nasabah) kepada bank dalam rangka pembelian suatu barang. Menurut Fatwa DSN-MUI, uang muka sifatnya boleh. 2. pembayaran uang kepada pihak lain yang belum memberikan prestasi atau memenuhi kewajiban, misalnya kepada kontraktor pada saat kontrak ditandatangani atau kepada penjual yang belum menyerahkan barangnya; pembayaran sebagian dan harga yang telah disepakati oleh pembeli kepada penjual yang merupakan tanda bahwa perjanjian jual beli yang diadakan telah mengikat (advance; down payment). Uang Muka Ijarah; Uang muka sewa yang dibayar oleh bank syariah kepada pihak pemilik barang, selanjutnya barang tersebut disewakan oleh bank syariah kepada nasabah. Uang Murah; Uang yang dapat dipinjam atau diperoleh dengan suku bunga yang rendah (cheap money). Uang Palsu; Uang tiruan, dibuat oleh pihak yang tidak berwenang untuk diedarkan atau telah beredar, seakan-akan sebagai alat pembayaran yang sah (counterfeit money).

www.facebook.com/indonesiapustaka

869

Uang Panas; 1. Dana yang dikelola untuk tujuan spekulatif dan mendapatkan hasil yang tinggi dalam waktu yang singkat; dana tersebut akan berpindah mengikuti peminjam yang berani memberikan tingkat suku bunga yang tinggi; peminjam (misalnya bank) yang menggunakan dana ini harus berhati-hati karena dana tersebut dapat ditarik setiap saat jika pemilik dana mendapatkan tawaran dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi (hot money). 2. Pemindahan uang dalam jangka pendek akibat kondisi arbritage (hot money). Uang Pecahan; Mata uang dalam suatu sistem moneter dengan nilai nominal lebih kecil daripada satu satuan hitung uang, misalnya sen di Indonesia, shilling di Inggris (fractional money). Uang Standar; Uang atau satuan uang yang merupakan standar suatu sistem moneter (standard money). Uang Tanda; Uang logam yang dengan undang-undang ditetapkan bernilai nominal lebih tinggi dan pada nilai bahannya (token money). Uang Tunai Khazanah; Uang tunai yang terdapat dalam. khazanah yang tidak diperlukan untuk penggunaan seketika yang berfungsi sebagai cadangan; sisa dan uang tunai lain ditempatkan di dalam tempat uang dan laci uang di bawah penjagaan petugas kasir (vault cash). Ubah–Perubahan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah; Lihat: BUK menjadi BUS. Uji Kemampuan dan Kepatutan; Merupakan uji kemampuan dan kepatutan yang kewenangannya dimiliki oleh Bank Indonesia untuk menilai kompetensi, integritas, dan kemampuan keuangan pemegang saham pengendali dan/atau pengurus bank. Uji kemampuan dan kepatutan bertujuan untuk menjamin kompetensi, kredibilitas, integritas, dan pelaksanaan tata kelola yang sehat (good corporate governance) dari pemilik, pengurus bank, dan pengawas syariah. Uji Tuntas (Due diligence); Adalah istilah yang digunakan untuk penyelidikan guna penilaian kinerja perusahaan atau seseorang, ataupun kinerja dari suatu kegiatan guna memenuhi standar baku yang ditetapkan. Istilah uji tuntas ini dapat saja digunakan dalam menunjukkan suatu kegiatan penilaian terhadap ketaatan hukum, namun istilah ini lebih secara umum digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan penyelidikan secara sukarela. Beberapa contoh umum dari kegiatan “uji tuntas” ini misalnya termasuk pada: (1) Suatu proses penyelidikan dalam pelaksanaan “penggabungan usaha” (merger) ataupun akuisisi di mana seorang peminat melakukan penilaian atas perusahaan yang menjadi sasaran pembelian ataupun penilaian aset perusahaan tersebut. (2) Suatu penyelidikan atas dipenihinya berbagai kriteria yang menjadi persyaratan dalam proses sertifikasi atas suatu produk ataupun jasa (misalnya ISO, dan lain-lain). Uji Tuntas–dalam Perdata; Uji tuntas dalam keperdataan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemegang kebijakan atau yang pihak berwenang guna menghindari terjadinya kerugian pihak lainnya. Kegagalan untuk dipenuhinya upaya ini dapat merupakan suatu tindakan “kelalaian”. Ini adalah secara konsep berbeda dari penyelidikan dalam “uji tuntas”, di sini ada faktor kewajiban yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

870

secara umum harus dilaksanakan guna dipenuhinya suatu standar tingkah laku. Sering kali dalam suatu perjanjian diatur secara tegas adanya kewajiban para pihak untuk melakukan uji tuntas. Uji Tuntas–dalam Transaksi Bisnis; Dalam transaksi bisnis, suatu proses uji tuntas ini berbeda-beda tergantung dari jenis perusahaan. Biasa yang menjadi perhatian dalam proses uji tuntas ini adalah Hak Atas Kekayaan intelektual (HAKI), aset berupa properti, asuransi perlindungan, penilaian atas utang perseroan, hak-hak tenaga kerja dan masalah kenaga kerjaan, masalah imigrasi, dokumen transaksi internasional, perizinan yang terkait dengan bidang usaha perseroan. Uji Tuntas–pada Pasar Modal; Pada pasar modal dilaksanakan uji tuntas dari segi hukum (Legal Due Diligence) yaitu kegiatan pemeriksaan secara saksama dari segi hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau objek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi. Uji Tuntas–Pelaksanaan; Dalam rangka memperoleh informasi atau fakta material, uji tuntas dilakukan dengan cara: (1) Pemeriksaan atas dokumen yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian dan analisis semua dokumen yang dianggap perlu dan material sehubungan dengan transaksi yang akan dilakukan. (2) Pemeriksaan yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak manajemen dan pihak yang ditunjuk oleh manajemen, serta pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan objek transaksi. (3) Pemeriksaan yang dilakukan dalam pertemuan uji tuntas (due diligence meeting) yang dilakukan bersama-sama dengan profesi dan lembaga penunjang pasar modal lainnya. (4) Kunjungan setempat (site visit) yang dilakukan oleh konsultan hukum; (5) bersama-sama dengan profesi atau lembaga penunjang pasar modal lainnya atas suatu objek transaksi guna memperoleh pemahaman atas objek Uji Tuntas. (6) Konfirmasi silang dengan lembaga atau profesi penunjang pasar modal lainnya apabila diperlukan sehubungan dengan transaksi yang dilakukan. UJKS; Unit Jasa Keuangan Syariah pada koperasi syariah adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi, simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. UJKS–Syarat Pembentukan; Syarat-syarat pembentukan UJKS sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No.91/Kep/Mkukm/IX/2004. Bagian kedua; Pasal 6 tentang persyaratan dan tata cara pendirian Unit Jasa Keuangan Syariah antara lain: 1) Pembentukan UJKS harus disetujui oleh rapat anggota koperasi yang bersangkutan dan ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya; 2) Pengurus Koperasi yang sudah berbadan hukum tetapi belum mencantumkan kegiatan jasa keuangan syariah di dalam Anggaran Dasarnya, apabila akan melakukan kegiatan di bidang jasa keuangan syariah, wajib mengajukan permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasarnya kepada pejabat dengan mencantumkan usaha jasa keuangan syariah di dalam anggaran dasarnya; 3) Pembentukan Unit Jasa Keuangan Syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan

www.facebook.com/indonesiapustaka

871

pemerintah nomor 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan Akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta keputusan menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 104.1/ Kep/MKUKM/X/2002 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, Pengesahan Akta pendirian dan perubahan Angggran Dasar Koperasi. Perlu kita ketahui pula bahwa pengajuan permohonan pengesahan Unit Jasa Keuangan syariah harus disertai lampiran sebagai berikut: a) hasil keputusan rapat anggota yang menyetujui pembentukan UJKS dan Anggaran Dasar yang telah mencantumkan UJKS sebagai salah satu unit usaha koperasi yang bersangkutan; b) Surat bukti setor modal awal UJKS dari koperasi primer sekurang-kurangnya Rp15.000.000,(Lima belas juta rupiah ) dan disetorkan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah c/q Ketua Koperasi yang bersangkutan yang dapat dicairkan sebagai modal awal UJKS yang bersangkutan atas dasar persetujuan pencairan oleh Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan bersamaan dengan pengesahan dan atau perubahan Anggran Dasar koperasi. c) Penempatan dana sebagaimana dimaksud pada butir (b) untuk dikelola dengan manajemen dan pembukuan secara tersendiri. d) Rencana kerja sekurang-kurangnya 1 (satu ) tahu. e) Administrasi dan pembukuan koperasi. f ) nama dan riwayat hidup, Pengurus, Pengawas, ahli syariah atau dewan syariah dan calon pengelola. g) Daftar sarana kerja. h) Surat perjanjian kerja antara pengurus koperasi dengan pengelola/manajer/direksi. i) Keterangan mengenai rencana kerja, administrasi dan pembukuan, nama dan riwayat hidup personel dalam UJKS serta daftar sarana kerja UJKS sebagai dimaksud pasal 4 huruf d, c, f & g (SK menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004). Ujrah; Upah (fee); Upah untuk pekerja. Lihat ratib. Ujrah al-Misli; Upah yang distandarkan dengan kebiasaan pada suatu tempat atau daerah. Dalam istilah sekarang disebut dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Ujrah Samsarah; Fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan. Ukhuwah Islamiyah; Persaudaraan islami. Ukuran; Cara menilai jumlah objek, waktu, atau situasi sesuai dengan aturan atau pedoman tertentu (measurement). Undang-Undang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah; UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Under Insured (Di Bawah Harga Pasar); Adalah suatu keadaan pada saat terjadi kerugian, Harga Pertanggungan lebih kecil dari Harga Pasar Kendaraan tersebut/ sejenis. Jika hal ini terjadi, klaim dibayar secara prorata, dan jika Total Loss setinggitingginya sebesar Harga Pertanggungan. Under Writing MBU; Proses analisis dan seleksi risiko yang dilakukan oleh underwriter untuk menerima/menolak bisnis kendaraan bermotor. Juga, menentukan premi dan discount/outgo dari risiko kendaraan bermotor apabila diterima.

www.facebook.com/indonesiapustaka

872

Underlying Transaction; Transaksi jual beli yang melatarbelakangi. Uniform Customs (UCP); Kependekan dari Uniform Customs And Practice For Documentary Credits, yaitu ketentuan Internasional mengenai persyaratan surat kredit yang dikeluarkan oleh International Chamber of Commerce. Unit Link; Adalah produk asuransi yang menggabungkan layanan asuransi dan investasi sekaligus. Dengan menjadi nasabah produk unit link, seseorang bisa mendapatkan manfaat ganda yaitu perlindungan asuransi dan investasi. Produk asuransi yang ditawarkan bisa berbentuk asuransi kesehatan atau asuransi jiwa, tetapi biasanya dipasarkan dalam kemasan yang lebih menarik bagi masyarakat: misalnya tabungan masa depan atau asuransi pendidikan. Seperti halnya asuransi biasa, nasabah asuransi unit link membayar premi setiap jangka waktu tertentu, biasanya bulanan. Perbedaannya, nasabah unit link membayar premi dalam dua porsi: porsi premi perlindungan dan porsi investasi. Premi perlindungan berfungsi sama dengan premi pada asuransi biasa. Sedangkan porsi investasi akan disetorkan oleh perusahaan asuransi kepada manajer investasi untuk dikelola. Pada produkproduk tertentu, jika nantinya return dari investasi bisa menutupi biaya premi, nasabah memiliki pilihan untuk tidak membayar premi. Sebagian besar perusahaanperusahaan jasa manajer investasi ini biasanya memiliki produk reksadana ritel yang ditawarkan ke masyarakat. Ini yang membuat saya berpikir keuntungan dan kerugian mengikuti layanan asuransi dan reksadana secara terpisah, ketimbang mengikuti layanan unit link yang menggabungkan kedua jenis layanan tersebut. Menjadi nasabah investasi unit link dan reksadana sebenarnya tidak jauh berbeda. Dalam keduanya, nasabah diminta untuk memilih ke mana dana yang disetorkan akan diinvestasikan. Pilihan yang disediakan adalah ekuitas, fixed income, pasar uang, atau kombinasi di antaranya. Keduanya sama-sama memiliki risiko yang kurang lebih sama, tergantung dari jenis investasi yang dipilih. Tetapi tentunya bukannya tidak ada perbedaan sama sekali. Unit Link Syariah; Adalah perlindungan asuransi syariah melalui usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset. Unit link yang merupakan gabungan asuransi sekaligus investasi ini memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Dalam unit link syariah, sisi asuransinya menggunakan prinsip risiko bersama. Sementara akad yang digunakan adalah akad perwakilan (wakalah bil ujrah) atau bagi hasil (mudharabah) untuk premi asuransinya. Dalam investasinya, unit link syariah hanya boleh ditempatkan di produk keuangan yang sesuai dengan syariah, seperti tabungan di bank syariah, deposito di bank syariah, obligasi syariah (sukuk), dan saham syariah yang terdapat pada Daftar Efek Syariah (DES). Selain itu, unit link syariah juga tetap memperhitungkan zakat harta dalam pengelolaannya. Dengan menjadi nasabah produk unit link, seseorang bisa mendapatkan manfaat ganda, yaitu perlindungan asuransi dan investasi. Produk asuransi yang ditawarkan bisa berbentuk asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Tetapi, biasanya dipasarkan dalam kemasan yang lebih menarik bagi masyarakat, seperti misalnya tabungan masa

www.facebook.com/indonesiapustaka

873

depan atau asuransi pendidikan. Seperti halnya asuransi biasa, nasabah asuransi unit link membayar premi setiap jangka waktu tertentu, seperti bulanan, kuartalan, semester, dan tahunan. Perbedaannya, nasabah unit link membayar premi dalam dua porsi yaitu porsi premi perlindungan dan porsi investasi. Premi perlindungan berfungsi sama dengan premi pada asuransi biasa. Sedangkan porsi investasi akan disetorkan oleh perusahaan asuransi kepada manajer investasi untuk dikelola. Pada produk-produk tertentu, jika nantinya return dari investasi bisa menutupi biaya premi, nasabah memiliki pilihan untuk tidak membayar premi. Kepemilikan dana pada unit link syariah pun merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pembagian keuntungan pada unit link syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan jika terdapat untung dalam pengelolaannya. Bila terjadi musibah, nasabah akan mendapat uang pertanggungan plus nilai investasi. Peserta pun dapat menambahkan jenis perlindungan lainnya, seperti santunan kecelakaan, sakit kritis, atau biaya rumah sakit. Dalam unit link premi yang dibayarkan akan dialokasikan untuk membeli unit-unit investasi. Unit Moneter; Satuan hitung dalam suatu sistem moneter untuk menyatakan nilai uang, seperti rupiah di Indonesia, dolar di Amerika Serikat, dan yen di Jepang (unit of value; monetary unit). Unit Pelayanan Nasabah; Bagian atau unit bank yang bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan keluhan yang dihadapi nasabah; unit ini biasanya disebut unit pelayanan nasabah (customer relation). Unit Pelayanan Syariah; Kantor Bank setingkat Kantor Cabang Pembantu yang kegiatan usahanya membantu Kantor Cabang induknya. Jenis layanan adalah penghimpunan dan penyaluran dana yang mana sehari-hari yang disebut oleh kalangan perbankan dan BI sebagai Office Chenneling (OC). Unit Syariah; Satuan kerja khusus yang menginduk kepada Unit Usaha Syariah, yang kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana, pembiayaan, dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah pada Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank, dalam rangka persiapan menjadi Kantor Cabang Syariah. Unit Usaha Syariah (UUS); Unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Universal Banking System; Bank melakukan kegiatan commercial banking dan investment banking sekaligus. Unobservable Cash Flow; Lihat Mudharabah–Unobservable Cash Flow. Unrestricted Mudharabah; General Investment; Rekening investasi tidak terbatas. Untung; Hasil keuntungan yang diperoleh dan transaksi surat berharga; keuntungan tersebut terjadi apabila harga Jual surat berharga lebih besar daripada harga beli (gain).

www.facebook.com/indonesiapustaka

874

Upah; 1. Upah menurut pengertian Barat terkait dengan pemberian imbalan kepada pekerja tidak tetap, atau tenaga buruh lepas, seperti upah buruh lepas di perkebunan kelapa sawit, upah pekerja bangunan yang dibayar mingguan atau bahkan harian. Sedangkan gaji menurut pengertian Barat terkait dengan imbalan uang (finansial) yang diterima oleh karyawan atau pekerja tetap dan dibayarkan sebulan sekali. Sehingga dalam pengertian barat, Perbedaan gaji dan upah itu terletak pada jenis karyawannya (tetap atau tidak tetap) dan sistem pembayarannya (bulanan atau tidak). Meskipun titik berat antara upah dan gaji terletak pada jenis karyawannya apakah tetap ataukah tidak. “Upah atau Gaji biasa, pokok atau minimum dan setiap emolumen tambahan yang dibayarkan langsung atau tidak langsung, apakah dalam bentuk uang tunai atau barang, oleh pengusaha kepada pekerja dalam kaitan dengan hubungan kerja”. (Konvensi ILO nomor 100). 2. Menurut Dewan Penelitian Perupahan Nasional: Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja. 3. Upah adalah balas jasa berupa uang kepada perseorangan atau perusahaan karena penggunaan keahliannya di bidang tertentu (fee). Upah–Dalam Konsep Islam, Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (Adil dan Layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil; bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Aqad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antarmereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam “peraturan kerja” yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak. Keterlambatan pembayaran upah, dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi Muhammad saw. pada hari kiamat. Dalam hal ini, Islam sangat menghargai waktu dan sangat menghargai tenaga seorang karyawan (buruh). Adil juga bermakna proporsional. Pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu. Konteks ini yang oleh pakar manajemen Barat diterjemahkan

www.facebook.com/indonesiapustaka

875

menjadi equal pay for equal job, yang artinya, upah yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama. Jika ada dua orang atau lebih mengerjakan pekerjaan yang sama, upah mereka mesti sama. Prinsip ini telah menjadi hasil konvensi International Labour Organization (ILO) nomor 100.15. Layak; berhubungan dengan besaran yang diterima. Kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari 3 aspek yaitu: Pangan (makanan), Sandang (Pakaian) dan papan (tempat tinggal). Bahkan bagi pegawai atau karyawan yang masih belum menikah, menjadi tugas majikan yang mempekerjakannya untuk mencarikan jodohnya. Artinya, hubungan antara majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerjaan formal, tetapi karyawan sudah dianggap merupakan keluarga majikan. Konsep menganggap karyawan sebagai keluarga majikan merupakan konsep Islam yang lebih 14 abad yang lalu telah dicetuskan. Layak juga bermakna sesuai dengan pasaran. Uqud al-Amanah; Perjanjian kepercayaan. Uraian Pekerjaan; Perincian tugas yang akan dilaksanakan dalam suatu pekerjaan (job description). Urbun; Uang muka (Down Payment); sebagian uang sebagai harga yang disepakati dalam akad jual beli atau sewa menyewa yang dibayarkan di awal. Urf; ‘Urf; Kebiasaan kelompok masyarakat dalam perkataan/perbuatan, syarat ‘urf: (a) Sudah menjadi adat, tradisi, umum (b) Tidak bertentangan dengan nash syar’i (c) Tidak bertentangan dengan syarat pihak lain. Urf Tijari; Tradisi perdagangan. URIA (Unrestricted Investment Account); Mudharabah Muthlaqah. Usaha Berbasis Syariah; Setiap jenis usaha yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, jasa keuangan syariah, dan kegiatan usaha berbasis syariah lainnya. Usaha Kecil; Sesuai dengan Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); c. milik Warga Negara Indonesia; d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; e. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. Usaha Menengah; Usaha menengah saat ini antara lain diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No.10 tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah, yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. milik Warga Negara Indonesia; c. berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha

www.facebook.com/indonesiapustaka

876

besar; d. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, dan/atau badan usaha yang berbadan hukum. Usaha Menyatukan Hewan yang Terpisah atau Memisahkan Hewan yang Telah Bersatu; Yaitu usaha menyatukan hewan-hewan yang berbeda tempat dan pemiliknya atau kebalikannya dengan tujuan menghindari kewajiban zakat atau mengurangi volume zakat hewan yang akan dibayarkan. Perilaku ini telah dilarang oleh Nabi Muhammad saw. dalam suatu hadis yang artinya: (Sesungguhnya kami tidak mengambil zakat dari binatang yang sedang menyusui dan tidak juga memisahkan binatang yang terhimpun serta tidak menghimpun binatang yang terpisah). (HR. Ahmad). Usaha Mikro; Adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), secara individu atau tergabung dalam koperasi yang memiliki hasi penjualan secara individu paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun. USD; United States Dollar. User Acceptance Test (UAT); Pengecekan atas penambahan dan perubahan sesuai dengan dokumen yang telah disepakati pada kegiatan Requirement Analysis dan Gap Analysis. Ushul Hadhirah; Aktiva sangat lancar (very liquid aset); Aktiva dalam bentuk tunai (cash). Ushul Jariyah; Aktiva lancar (current aset); Aktiva dalam bentuk uang tunai atau barang berharga lain yang sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijadikan uang tunai. Ushul Ma’nawi; Merupakan istilah dalam akuntansi Islam yang modalnya terbagi dalam dua macam: pertama, modal bersifat materi; kedua, modal nonmateri. Modal nonmateri seperti, nama baik (reputasi) seseorang disebut ushul ma’nawi. Ushul Murabbihah; Aktiva produktif (earning aset); Penanaman dana bank dalam bentuk pembiayaan, surat berharga, penyertaan, dan penanaman lain untuk memperoleh penghasilan. Ushul Mutadawilah; Aktiva lancar (current aset); Lihat ushul jariyah. Ushul Sailah; Aktiva lancar (current aset); Lihat ushul jariyah. Ushul Tsabitah; Aset tetap (fixed aset); Aset yang dipakai jangka panjang, seperti bangunan dan mesin. Ushur; Salah satu sumber pendapatan negara Islam (income) yang berasal dari bea cukai barang impor (barang dagangan yang dibawa masuk ke negara Islam). Pertama kali dipraktikkan di zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab dengan ketentuan nisab bagi cukai impor adalah 200 dirham atau 20 mitsal tanpa haul. MA Manan (1992’’274), menerangkan tentang cara penaksiran dan pemungutan ushur, di antaranya sebagai berikut: Bazis setempat akan diadakan oleh jawatan pajak atau badan resmi lainnya yang dapat ditetapkan oleh Adminstrator Kepala atau pemilik tanah. Seorang wajib ushur boleh menghitung kewajiban ushur-nya berdasarkan

www.facebook.com/indonesiapustaka

877

penaksiran sendiri dan menyampaikannya kepada Bazis dengan cara dan bentuk yang mungkin ditetapkan. Bila Bazis setempat berpendapat bahwa suatu penaksiran sendiri dari kewajiban ushur yang dilakukan oleh yang berkepentingan dapat diterima, hal ini akan diberitahukanya kepada wajib ushur sebagai ushur yang ditetapkan baginya. Bila seorang wajib ushur tidak menyampaikan penaksiran kewajiban ushurnya dalam subseksi. Dalam hal kontrak, sewa yang segera berlaku sebelum mulainya ordonansi ini, maka kewajiban membayar ushur bagi orang yang menyewakan dan si penyewa akan dibagi secara adil di antara mereka oleh Bazis. Usury; Bunga yang berlebihan. Usyur; Al ‘Usyur atau Nisful ‘Usyur, Al ‘Usyur (atau 1/10) Adalah pungutan atas pedagang ahlul harb (orang kafir yang berdomisili di negeri kafir dan tidak terjalin perjanjian damai dengan negara Islam atau bahkan negara kafir yang memerangi negara Islam), dipungut dari mereka seper sepuluh dari total perniagaannya di negeri Islam. Sedangkan Nisful ‘Usyur (1/20) adalah pungutan atas para pedagang ahlul zimmah, orang kafir yang menghuni negeri Islam. Itulah pungutan yang dikenal dalam syari’at Islam. Rawwas Qal’ah Jie mendefinisikan ‘usyur sebagai berikut: Apa yang dipungut dari pedagang ahlu al-harb dan ahlu ad-dzimmah ketika mereka melewati batas negara Islam. Pada masa lalu jumlah yang dipungut dari apa yang mereka bawa adalah sepersepuluh. Utang; 1. Sejumah uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain berdasarkan persetujuan dengan kewajiban mengembalikan atau melunasi (debt). 2. Sejumlah harta yang menjadi tanggungan untuk dilunasi karena sebab legal yang dapat dibuktikan. Utang Bersih; Jumlah utang tetap dan lancar dikurangi dana pelunasan dan uang kas atau harta lain yang khusus disiapkan untuk pembayaran; sebagaimana diterapkan pada keuangan daerah atau pemerintah, istilah tersebut berarti jumlah yang dibiayai dan saldo utang mengambang (floating debt) dikurangi dana pelunasan yang ada (net debt). Utang Dagang; Daftar utang jangka pendek dari individu atau badan usaha yang terjadi sebagai akibat pembelian barang dan/atau jasa (account payable). Utang Dana; Utang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun yang terjadi karena penerbitan obligasi atau surat-surat berharga jangka panjang lainnya (funded debt). Utang Dividen; Bagian dari laba perusahaan yang diputuskan untuk dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen (dividend payable). Utang Intern; Kewajiban pemerintah atau swasta kepada pihak lain yang ada dalam negara tersebut (internal debt). Utang Istimewa; Utang yang pelunasannya harus didahulukan atau diutamakan daripada utang lainnya (preferred debt). Utang Jangka Panjang; Utang atau kewajiban perusahaan yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun (long term debt).

www.facebook.com/indonesiapustaka

878

Utang Jangka Pendek; Utang atau kewajiban lain yang harus diselesaikan dalam waktu tidak melebihi jangka waktu satu tahun (current liabilities). Utang Pemerintah; Dayn Qaumiyy; pinjaman yang dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (public debt; national debt). Utang Perdagangan; Sejumlah harta yang menjadi tanggungan untuk dilunasi karena berbagai macam transaksi perdagangan. Utang Pribadi; Sejumlah harta yang terbukti menjadi tanggungan untuk dilunasi karena berhubungan dengan kebutuhan dasar (primer). Utang Sah; Utang yang dapat diterima pelunasannya melalui tuntutan hukum (legal debt). Utang Swasta; Pinjaman pihak swasta, baik perseorangan maupun perseroan (private debt). Utang Tak Berjamin; Penawaran pinjaman yang hanya dijamin dengan kepercayaan dan reputasi dari penerbit (yang meminjam) dan tidak didukung oleh jaminan barang; lihat juga surat berharga komersial dan debitur (unsecured debt). Utilitas; Adalah kemanfaatan atau nilai guna dari suatu benda. Nilai utilitas ini akan semakin menurun jika ketersediaan semakin banyak. Pilihan kepada utilitas adalah pilihan yang dilandasi oleh rasionalitas seorang muslim. Utilitas tidak bertentangan dengan maslahah bahkan dalam Islam seorang muslim juga harus rasional. Rasionalitas merupakan implikasi dari prinsip kebebasan dan tanggung jawab dalam ekonomi Islam dan juga prinsip khalifah sebagai pemakmur bumi. Namun utilitas dalam Islam tidak hanya didasarkan kepada rasionalitas belaka namun juga dibatasi pada hal-hal yang membawa kemaslahatan. Sehingga dalam hal ini kemashlahatan merupakan koridor yang memagari pilihan seorang konsumen muslim atas barang x atau barang y. Salah satu ayat yang mendukung bahwa utilitas tidak bertentangan dengan maslahah dapat dilihat pada Alquran surat Ali Imran ayat 14. “ Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik (surga). Utmost Good Faith (Itikad Baik); Suatu kewajiban positif untuk secara sukarela mengungkapkan fakta-fakta material, secara tepat dan lengkap mengenai risiko yang diajukan baik hal tersebut ditanyakan maupun tidak. UU; Undang-Undang. UUS; Unit Usaha Syariah. UUS–Dasar Hukum; Dasar hukum kegiatan Unit Usaha Syariah, antara lain: (1). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (2) Peraturan Bank Indonesia No.11/10/PBI/2008 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah. UUS–Kegiatan Usaha dilarang; Unit Usaha Syariah (UUS) dilarang: (a) melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah; (b) melakukan kegiatan

www.facebook.com/indonesiapustaka

879

jual beli saham secara langsung di pasar modal; (c) melakukan penyertaan modal, kecuali melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya; dan (d) melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. UUS–Kegiatan Usaha; Kegiatan usaha Unit Usaha Syariah (UUS) meliputi: (1) menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; (2) menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito,Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; (3) menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; (4) menyalurkan Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna’, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; (5) menyalurkan Pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; (6) menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; (7) melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; (8) melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; (9) membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah; (10) membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia; (11) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah; (12) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah; (13) memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan prinsip syariah; (14) memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan (15) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (16) melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah; (17) melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; (18) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya; (19) bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun

880

www.facebook.com/indonesiapustaka

berdasarkan prinsip syariah; (20) melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal; (21) menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik; (22) menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; (23) menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan (24) menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.

881

www.facebook.com/indonesiapustaka

V Valas Syariah; Valuta Asing Syariah; Sharf. Value Pricing; Lihat Penentuan Harga Pembiayaan–Value Pricing. Valuta Asing (Valas); mata uang asing yang digunakan dalam perdagangan International (foreign exchange). Variabel; Lambang himpunan bilangan tertentu, yang sedang dipersoalkan; dalam himpunan bilangan y = 2 +5 x; x merupakan lambang bagi satu gugus bilangan yang sedang dipersoalkan (variable). Variabel Pasar; Adalah margin/bagi hasil dan nilai tukar. Variable Capital; Modal kerja. Variable Pasar; Margin/bagi hasil dan nilai tukar, termasuk investasi dari kedua jenis risiko pasar tersebut, yaitu perubahan harga options. Verificator–Bagian Pengawasan Data; Pemeriksa seluruh transaksi yang terjadi. Verifikasi; Pemeriksaan kecermatan data dan proses perakunannya (verification). Verlfikasi Tanda Tangan; Pengujian keabsahan tanda tangan pada suatu warkat oleh bank pada saat akan melakukan pembayaran (signature verification). Viability; Kelangsungan usaha. VISA; VISA International Services Association; Asosiasi berpusat di San Mateo, Kalifornia, yang memberi lisensi kepada lembaga keuangan untuk mengeluarkan kartu kredit dan debit VISA, menyediakan Jasa pelayanan untuk anggotanya melalui jaringan penyelesaian transaksi; sebelum tahun 1977 VISA menggunakan nama National Bank Americard Inc., VISA mengelola suatu jaringan kerja sama hubungan elektronis yang disebut VISA net yang menghubungkan lembagalembaga keuangan, terminal otorisasi para pedagang dan mesin kasir otomatis ke seluruh dunia; dewasa ini VISA telah meningkatkan operasinya dari kartu bank menjadi perbankan elektronis dan bertindak sebagai pemroses pembayaran dari terminal tempat jual (point of sale) untuk kartu debit dan otomasi kliring untuk lembaga-lembaga keuangan di berbagai kota; sistem pembayaran etektronis: dikenal sebagai VISA cash yang digunakan sebagai sarana pembayaran sebagai pengganti uang tunai; di dalam kartu magnetik tersebut akan terekam jumlah dana yang tersedia untuk digunakan sehingga pada saat digunakan akan mengurangi saldo dalam kartu tersebut, seperti penggunaan kartu telepon; pada saat saldo sudah nihil, kartu tersebut sudah tidak dapat dipakai lagi (VISA). Volatility; Tingkat kelabilan. Voting Right; Hak suara dalam pengambilan keputusan.

882

www.facebook.com/indonesiapustaka

W Wa’d; Janji (promise). Janji yang disampaikan salah satu pihak untuk melaksanakan transaksi. Wa’ad ‘ala Wa’ad; Sekalipun wa’ad hanya mengikat satu pihak dan berkonsekuensi moral, akan tetapi, wa’ad ini mengikat secara hukum sebagaimana kontrak jika janji berhubungan dengan sesuatu sebagai alasan dan disebutkan dalam perjanjian. Misalnya: Wa’ad I: A berjanji akan menjual saham PT XYZ seharga Rp500 per lembar sebanyak 1 juta saham kepada B, pada 3 bulan yang akan datang. Wa’ad II: A berjanji, bila ia tidak melaksanakan wa’ad pertama, A akan membayar kompensasi finansial kepada B sebesar Rp100 juta. Wa’ad dan Akad; Berikut adalah perbandingan antara wa’ad dan akad. A. Wa’ad adalah keinginan yang dibahasakan seseorang untuk bertanggung jawab akan sesuatu dalam rangka memberikan keuntungan bagi pihak lain, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Janji (promise) antara satu pihak kepada pihak lainnya (hanya mengikat satu pihak atau one-way); (2) Pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa pun kepada pihak pemberi janji; (3) Terms and condition-nya tidak well-defined; atau (4) Belum ada kewajiban yang ditunaikan oleh pihak mana pun, walaupun terms & condition-nya sudah well-defined (5) Bila janji tak terpenuhi, sanksi yang diterima merupakan sanksi moral. B. Akad adalah kesepakatan perkataan atau keinginan positif dari salah seorang pihak (yang terlibat) kontrak dan diterima oleh pihak lainnya yang berpengaruh pada subjek kontrak sehingga (menjadikannya) permulaan berlakunya suatu perbuatan, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu; (2) Terms and condition-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah well-defined); (3) Bila kewajiban tidak dapat dipenuhi, sanksi yang diterima sesuai dengan kesepakatan awal kontrak. Sementara itu, berikut adalah Perbandingan Perjanjian Pembiayaan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Syariah: (1) Bentuk dari Wa’ad adalah (a) Perjanjian Kredit/PK (line facility); (b) MoU (Dealer Financing); (c) MoU Joint Financing; (d) Perjanjian Pembiayaan IMBT; (e) Offering Letter. (2) Bentuk dari akad adalah (a) Perjanjian Kredit/PK (simple murabahah); (b) Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan (SPRP) atau Surat Persetujuan Pencairan Pembiayaan (SP3); (c) Lampiran PK (e.g. wakalah). Wada’i Masyrafiah; Deposito (time deposit); Sejumlah uang yang diinvestasikan di bank dalam jangka waktu tertentu dan pencairannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo. Wadiah atau Wadi’ah; 1. Kata wadi’ah berasal dari wada’asy syai-a, yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar

www.facebook.com/indonesiapustaka

883

dijaga disebut wadi’ah, karena dia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga. Wadiah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya; 2. Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang; 3. Titipan (deposit); Penempatan sesuatu di tempat yang bukan pemiliknya untuk dipelihara. Ada dua definisi wadi’ah yang dikemukakan oleh ahli fikih. Pertama, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan wadi’ah dengan, “Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.” Kedua, ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanbali (jumhur ulama), mendefinisikan wadi’ah dengan, “Mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.” Wadi’ah dipraktikkan di bank syariah sebagai titipan murni dengan seizin penitip boleh digunakan oleh bank. Konsep wadi’ah yang dikembangkan bank syariah adalah wadi’ah yad addhamanah (titipan dengan risiko ganti rugi). Wadiah lis Syamilah; Produk asuransi yang dirancang untuk memberikan perlindungan ganda kepada peserta yang mengamanahkan sejumlah hartanya kepada perusahaan dengan maksud untuk keperluan yang tidak ditentukan secara khusus dalam asuransi. Perlindungan ganda adalah santunan meninggal dunia dan wadiah yang dicukupkan sesuai dengan rencana peserta yang diberikan kepada ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia dalam masa asuransi. Wadiah–Macam Akad Wadi’ah; adalah sebagai berikut: (1) Akad wadi’ah terdiri atas akad wadi’ah amanah dan akad wadi’ah dhamanah. (2) Dalam akad wadi’ah amanah, mustaudi’ tidak dapat menggunakan wadi’ah bih, kecuali atas izin muwaddi’. (3) Dalam akad wadi’ah dhamanah, mustaudi’ dapat menggunakan wadi’ah bih tanpa seizin muwaddi’. (4) Mustaudi’ dalam akad wadi’ah dhamanah dapat memberikan imbalan kepada muwaddi’ atas dasar sukarela. (5) Imbalan yang diberikan tidak boleh dipersyaratkan di awal akad. Wadiah–Pengembalian Wadi’ah bih; memiliki ketentuan sebegai berikut: (1) Muwaddi’ dapat mengambil kembali wadi’ah bih sesuai ketentuan dalam akad. (2) Setiap biaya yang berkaitan dengan pengembalian wadi’ah bih menjadi tanggung jawab muwaddi’. (3) Apabila mustaudi’ meninggal dunia, ahli waris harus mengembalikan wadi’ah bih. (4) Mustaudi’ tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kehilangan wadi’ah bih yang terjadi sebelum diserahkan kepada muwaddi’ dan bukan karena kelalaiannya. (5) Segala sesuatu yang dihasilkan oleh wadi’ah bih menjadi milik muwaddi’. (6) Apabila muwaddi’ tidak diketahui lagi keberadaannya, mustaudi’ harus menyerahkan wadi’ah bih kepada keluarga muwaddi’, setelah mendapat penetapan dari pengadilan. (7) Apabila mustaudi’ memberikan wadi’ah bih tanpa penetapan pengadilan, ia harus menanggung kerugian akibat perbuatannya itu. (8) Jika mustaudi’ meninggal dunia dan sebagian harta peninggalannya merupakan wadi’ah bih, ahli warisnya wajib mengembalikan harta tersebut kepada muwaddi’. (9) Jika wadi’ah bih hilang bukan karena kelalaian ahli

www.facebook.com/indonesiapustaka

884

waris, mereka tidak harus menggantinya. (10) Jika muwaddi’ meninggal, wadi’ah bih harus diserahkan kepada ahli warisnya. Wadiah–Penyimpanan dan Pemeliharaan Wadi’ah bih; memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Mustaudi’ boleh meminta pihak lain yang dipercaya untuk menyimpan wadi’ah bih. (2) Mustaudi’ harus menyimpan wadi’ah bih di tempat yang layak dan pantas. (3) Jika mustaudi’ terdiri atas beberapa pihak, dan wadi’ah bih tidak dapat dibagi-bagi, salah satu pihak dari mereka dapat menyimpannya sendiri setelah ada persetujuan dari pihak yang lain, atau mereka menyimpannya secara bergiliran. (4) Jika wadi’ah bih dapat dipisah-pisah, masing-masing muwaddi’ dapat membagibagi wadi’ah bih sama besarnya, sehingga setiap pihak menyimpan bagiannya. (5) Setiap pihak yang menyimpan bagian dari wadi’ah bih, dilarang menyerahkan bagian yang menjadi tanggung-jawabnya kepada pihak lain tanpa izin dari muwaddi’. (6) Jika muwaddi’ tidak diketahui keberadaannya, mustaudi’ tetap harus menyimpan wadi’ah bih sampai diketahui dan/atau dibuktikan bahwa muwaddi’ telah tiada. (7) Mustaudi’ dibolehkan memindahtangankan wadi’ah bih setelah mendapat persetujuan dari pengadilan. (8) Jika wadi’ah bih termasuk harta yang rusak bila disimpan lama, mustaudi’ berhak menjualnya, serta hasil penjualannya disimpan berdasarkan amanah. (9) Jika harta tidak dijual dan rusak, mustaudi’ tidak wajib mengganti kerugian. (10) Jika wadi’ah bih memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan, muwaddi’ harus bertanggung jawab atas biaya tersebut. (11) Jika muwaddi’ tidak diketahui keberadaannya, mustaudi’ dapat memohon ke pengadilan untuk menetapkan penyelesaian terbaik guna kepentingan muwaddi’. (12) Jika mustaudi’ mencampurkan wadi’ah bih dengan harta lainnya yang sejenis sehingga tidak bisa dibedakan tanpa seizin muwaddi’, mustaudi’ dinyatakan bersalah. (13) Jika mustaudi’ mencampurkan wadi’ah bih dengan harta lain seizin muwaddi’, atau tanpa sengaja tercampurkan, sehingga tidak dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya, kerusakan yang terjadi pada harta tersebut bukan tanggung jawab mustaudi’. (14) Mustaudi’ tidak berhak mengalihkan wadi’ah bih kepada pihak lain tanpa seizin muwaddi’. Wadiah–Rukun dan Syarat; Rukun dan Syarat Wadi’ah adalah (1) Rukun wadi’ah terdiri atas: a. muwaddi’/penitip; b. mustauda’/penerima titipan c. wadi’ah bih/ harta titipan; dan d. akad. (2) Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, atau isyarat. (3) Para pihak yang melakukan akad wadi’ah harus memiliki kecakapan hukum. (4) Harta wadi’ah harus dapat dikuasai dan diserahterimakan. (5) Muwaddi’ dan mustaudi’ dapat membatalkan akad wadi’ah sesuai kesepakatan. Wadi’ah Tahta al-Thalabi; Giro wadiah (wadi’ah demand deposit); Simpanan atau titipan pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Wajib/Fardhu; Adalah suatu perintah yang harus dikerjakan, di mana orang yang meninggalkannya berdosa, sedangkan yang melaksanakannya mendapat pahala. Wajib itu dari segi pelaksanaannya dibagi menjadi dua, yakni: (a) wajib/fardhu ‘aini; (b) wajib/fardhu kafa’i/kifayah. Wajib ‘Aini; Adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap orang mukallaf. Bila yang bersangkutan tidak menjalankannya, ia berdosa. Contohnya adalah shalat fardhu, puasa, dan lain-lain.

www.facebook.com/indonesiapustaka

885

Wajib al-Dafi’i; Kewajiban membayar (liability). Wajib Kifayah; Adalah suatu kewajiban yang hanya menuntut terwujudnya suatu pekerjaan dari sekelompok masyarakat, sehingga jika pekerjaan tersebut telah dikerjakan oleh sebagian masyarakat, bebaslah yang lain dari kewajiban itu tanpa menanggung dosa. Contohnya: belajar ekonomi syariah. Bila tidak ada seorangpun dalam suatu negeri yang mempelajari ekonomi syariah, seluruh negeri itu berdosa. Namun, bila telah ada sekelompok orang di negeri tersebut yang mendalami ekonomi syariah, kelompok yang lain gugur dari kewajibannya. Wajib Pajak; Dafi’ al-Dlaraibi; Subjek yang diwajibkan untuk membayar pajak, misalnya pajak atas kekayaan yang dimilikinya dan atas pendapatan atau laba yang diperolehnya (tax payer). Wakaf; 1. Berhenti, tetap dalam keadaan semula. 2. Pemindahan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan yang akan memberi manfaat bagi masyarakat. 3. perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf–Badan Wakaf Indonesia; Adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Ketentuan mengenai Badan Wakaf Indonesia, lihat Badan Wakaf Indonesia. Wakaf–Fungsi; Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf–Harta Benda Wakaf; Adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri atas: (a) benda tidak bergerak; Benda tidak bergerak meliputi: (i) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; (ii) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah; (iii) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; (iv) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (v) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (b) benda bergerak. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: (i) uang; (ii) logam mulia; (iii) surat berharga; (iv) kendaraan; (v) hak atas kekayaan intelektual; (vi) hak sewa; dan (vii) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku. Wakaf–Ikrar Wakaf; Adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Ketentuan mengenai Ikrar Wakaf, lihat Ikrar Wakaf. Wakaf–Nazhir; Adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Ketentuan mengenai Nazhir, lihat Nazhir.

www.facebook.com/indonesiapustaka

886

Wakaf–Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, (PPAIW); Adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf. Wakaf–Pelarangan Harta Benda Wakaf; Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: (a) dijadikan jaminan; (b) disita; (c) dihibahkan; (d) dijual; (e) diwariskan; (f ) ditukar; atau (g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Wakaf–Pengelolaan Harta Benda Wakaf; Berikut adalah beberapa ketentuan mengenai pengelolaan harta benda wakaf: (a) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. (b) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. (c) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. (d) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, digunakanlah lembaga penjamin syariah. (e) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. (f ) Izin hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. Wakaf–Peruntukan Harta Benda Wakaf; Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: (a) sarana dan kegiatan ibadah; (ii) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; (iii) bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; (iv) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau (v) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Wakaf–Tujuan; Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf–Unsur Wakaf; Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: (a) Wakif; (b) Nazhir; (c) Harta Benda Wakaf; (d) Ikrar Wakaf; (e) peruntukan harta benda wakaf; (f ) jangka waktu wakaf. Wakaf–Wakif; Adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif meliputi: (a) perseorangan; (b) organisasi; (c) badan hukum. Ketentuan mengenai wakif, lihat Wakif. Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang; Berikut ini beberapa ketentuan mengenai wakaf benda bergerak berupa uang: (a) Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. (b) Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis. (c) Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. (d) Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. (e) Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang. Wakaf dengan Wasiat; Berikut ini beberapa ketentuan wakaf dengan wasiat: (a) Wakaf

www.facebook.com/indonesiapustaka

887

dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi. (b) Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris. (c) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia. (d) Penerima wasiat bertindak sebagai kuasa wakif. (e) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan. (f ) Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pjhak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat. Wakaf Tunai; Wakaf uang (cash waqf). Wakalah; Perwakilan, penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat (power of attorney); Akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Wakalah–Ketentuan; Berikut ini adalah ketentuan tentang wakalah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): (1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). (2) Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Wakalah–Ketentuan Umum tentang Wakalah; Berikut adalah ketentuan umum mengenai wakalah: (1) Suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, peminjaman, kerja sama, dan kerja sama dalam modal/usaha, harus disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa. (2) Jika transaksi tersebut tidak merujuk untuk diatasnamakan kepada pemberi kuasa, transaksi itu tidak sah. (3) Transaksi pemberian kuasa sah jika kekuasaannya dilaksanakan oleh penerima kuasa dan hasilnya diteruskan kepada pemberi kuasa. (4) Hak dan kewajiban di dalam transaksi pemberian kuasa dikembalikan kepada pihak pemberi kuasa. (5) Barang yang diterima pihak penerima kuasa dalam kedudukannya sebagai penerima kuasa penjualan, pembelian, pembayaran, atau penerimaan pembayaran utang atau barang tertentu, barang itu dianggap menjadi barang titipan. (6) Jika seorang atau badan usaha yang berutang mengirim sejumlah uang sebagai pembayaran utangnya melalui penerima kuasa kepada yang berpiutang dan uang itu hilang ketika ada di tangan penerima kuasanya sebelum diterima oleh yang berpiutang, yang berutang itu harus bertanggung jawab mengganti kerugian. (7) Bila penerima kuasa berasal dari pihak yang berpiutang, yang berpiutang harus bertanggung jawab mengganti kerugian. (8) Jika seseorang atau badan usaha menunjuk dua orang secara bersamaan untuk menjadi penerima kuasanya, tidak cukup satu orang saja yang bertindak sebagai penerima kuasa. (9) Pihak yang telah ditunjuk sebagai penerima kuasa untuk suatu masalah tertentu, tidak berhak menunjuk yang lain sebagai penerima kuasa tanpa izin yang memberikan kuasa. (10) Pihak yang ditunjuk oleh penerima kuasa akan menjadi penerima kuasa dari yang memberikan kuasa. (11) Penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara mutlak, ia bisa melakukan

www.facebook.com/indonesiapustaka

888

perbuatan hukum secara mutlak. (12) Penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara terbatas, ia hanya bisa melakukan perbuatan hukum secara terbatas. (13) Jika disyaratkan upah bagi penerima kuasa dalam transaksi pemberian kuasa, penerima kuasa berhak atas upahnya setelah memenuhi tugasnya. (14) Jika pembayaran upah tidak disyaratkan dalam transaksi, dan penerima kuasa itu bukan pihak yang bekerja untuk mendapat upah, pelayanannya itu bersifat kebaikan saja dan ia tidak berhak meminta pembayaran. Wakalah–Pemberian Kuasa untuk Gugatan; Memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Baik penggugat maupun tergugat boleh menguasakan kepada orang lain yang mereka pilih untuk bertindak sebagai penerima kuasa dalam perkara gugatan. (2) Seseorang yang menunjuk orang lain sebagai penerima kuasanya untuk perkara gugatan, secara sah boleh melarangnya untuk membuat suatu pengakuan terhadapnya, dengan demikian suatu pengakuan yang dibuat oleh penerima kuasa terhadap kliennya adalah tidak sah. (3) Jika penerima kuasa membuat pengakuan di Pengadilan, dan ia tidak diberi wewenang (kuasa) untuk hal itu, kekuasaan penerima kuasa tersebut dapat dicabut. (4) Pemberian kuasa untuk gugatan tidak termasuk pemberian kuasa untuk menerima barang kecuali dinyatakan lain secara khusus dalam surat kuasa. Wakalah–Pemberian Kuasa untuk Pembelian; Memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Sesuatu yang dikuasakan kepada penerima kuasa harus diketahui dengan jelas agar bisa dilaksanakan. (2) Pemberi kuasa harus menyatakan jenis barang yang harus dibeli. (3) Jika jenis barang itu sangat bervariasi, pemberi kuasa harus menyebutkan variannya. (4) Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, transaksi pemberian kuasa tidak sah. (5) Jika penerima kuasa menyalahi akad, pemberi kuasa berhak menolak atau menerima perbuatan tersebut. (6) Meskipun barang yang dibeli itu menguntungkan pemberi kuasa, penerima kuasa dianggap telah membeli barang untuk dirinya sendiri. (7) Jika harga suatu barang tidak disebutkan dalam akad, pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa bisa membeli barang itu dengan harga pasar, atau pada suatu harga yang sedikit perbedaannya dari harga pasar. (8) Jika harga suatu barang tidak disebutkan dalam akad, pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa bisa membeli barang itu dengan harga pasar, atau pada suatu harga yang sedikit perbedaannya dari harga pasar. (9) Jika nilai dan harga barang telah ditentukan dalam akad, barang itu tidak boleh dibeli bila tidak sesuai dengan harga yang telah ditentukan (10) Jika penerima kuasa membeli sesuatu dengan harga yang sangat jauh berbeda dari harga yang wajar, pemberi kuasa tidak terikat oleh pembelian itu. (11) Jika pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa pembelian membeli suatu barang dengan cara menukarkannya dengan barang lain, transaksi pemberian kuasa itu berlaku untuk musim tersebut. (12) Jika satu pihak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasa untuk membeli suatu barang tertentu tidak boleh membeli barang itu untuk dirinya sendiri. (13) Apabila setelah membeli barang itu penerima kuasa mengatakan bahwa ia telah membeli barang itu untuk dirinya sendiri, barang itu tetap menjadi milik pemberi kuasa. (14) Jika penerima kuasa membeli barang dengan harga lebih tinggi dari harga yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

889

telah ditetapkan oleh pemberi kuasa, atau membelinya dengan harga yang tidak wajar, barang itu jadi milik penerima kuasa. (15) Barang yang dibeli oleh penerima kuasa menjadi miliknya jika telah mendapat izin dari pemberi kuasa untuk membeli barang atas nama penerima kuasa. (16) Jika penerima kuasa menyatakan bahwa ia akan membeli barang untuk dirinya di hadapan pemberi kuasa, barang itu menjadi miliknya. (17) Jika dua pihak secara terpisah menunjuk pihak yang sama sebagai penerima kuasanya untuk membeli sesuatu barang, barang itu akan menjadi milik pihak pemberi kuasa. (18) Pihak penerima kuasa yang ditunjuk untuk melakukan pembelian suatu barang tidak boleh menjual barang miliknya sendiri kepada pemberi kuasa. (19) Jika penerima kuasa khawatir akan terjadi kerusakan pada barang yang dibelinya sebelum diserahkan kepada pemberi kuasa, ia sendiri berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual. (20) Pembelian benda yang ‘aib karena kekeliruan yang diakukan oleh penerima kuasa dapat dibatalkan. (21) Penerima kuasa dapat membatalkan jual beli setelah mendapat izin dari pemberi kuasa. (22) Penerima kuasa tidak berhak mengembalikan barang yang ‘aib karena kekeliruan kepada pihak penjual kecuali setelah mendapat izin dari pihak pemberi kuasa pembelian. (23) Jika pihak penerima kuasa membeli suatu barang untuk dibayar pada waktu yang akan datang, penerima kuasa tidak berhak meminta pembayaran tunai kepada pemberi kuasa. (24) Jika penerima kuasa itu membeli dengan pembayaran tunai saat itu juga, dan penjual kemudian menangguhkan tanggal pembayaran, penerima kuasa itu berhak menuntut pembayaran tunai dari pemberi kuasanya. (25) Jika penerima kuasa untuk pembelian membayar harga dari uangnya sendiri lalu mengambil barang yang dibelinya, ia bisa menuntut hak pertanggungannya kepada pemberi kuasa. (26) Seorang penerima kuasa bisa mendapat ganti uang yang telah dibayarkannya, atau melakukan hak penahanan atas barang itu sampai pemberi kuasa membayarnya. (27) Jika barang yang dibeli oleh penerima kuasa secara tak sengaja rusak atau hilang tatkala masih berada di tangannya, gantirugi dibayar oleh pemberi kuasa dan tidak boleh ada potongan harga. (28) Jika penerima kuasa melakukan hak penahanan atas barang untuk mendapatkan pembayaran, namun barang tersebut rusak atau hilang karena kelalaiannya, penerima kuasa harus mengganti kerugian. (29) Pihak penerima kuasa pembelian tidak boleh menghapuskan suatu transaksi jual beli tanpa izin dari pemberi kuasa. Wakalah–Pemberian kuasa untuk Penjualan; Memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Pihak penerima kuasa yang telah diberi kekuasaan penuh untuk melaksanakan suatu proses transaksi jual beli berhak menjual harta milik pemberi kuasa dengan harga yang wajar. (2) Jika pemberi kuasa telah menentukan harga, penerima kuasa itu tidak boleh menjual lebih rendah dari harga yang telah ditentukan. (3) Jika penerima kuasa menjual dengan harga yang lebih rendah, transaksi tersebut dihentikan sementara (mauquf) atau tergantung pada izin pemberi kuasa. (4) Pemberi kuasa berhak menuntut ganti rugi kepada penerima kuasa yang menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar atau lebih rendah dari harga yang disepakati dalam akad tanpa izin. (5) Penerima kuasa tidak boleh

www.facebook.com/indonesiapustaka

890

membeli barangnya sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa kecuali atas izin pemberi kuasa. (6) Penerima kuasa dibolehkan menjual secara mutlak jika kuasa penjualan bersifat mutlak. (7) Penerima kuasa dibolehkan menjual secara terbatas jika kuasa penjualan bersifat terbatas. (8) Jika dalam kuasa penjualan dinyatakan secara mutlak, penerima kuasa boleh menjual harta secara tunai atau cicilan. (9) Jika dalam kuasa penjualan dinyatakan bahwa penjualan barang harus dilakukan secara tunai, penerima kuasa hanya boleh menjualnya secara tunai. (10) Jika dalam kuasa penjualan dinyatakan bahwa penerima kuasa hanya boleh menjual harta secara keseluruhan, penerima kuasa tidak boleh menjual sebagiannya saja kecuali setelah mendapat izin dari pemberi kuasa. (11) Penerima kuasa berhak menuntut jaminan dari pembeli benda yang pembayarannya dicicil meskipun tanpa izin dari pemberi kuasa. (12) Penerima kuasa boleh menjual harta jaminan dari pembayaran cicilan yang macet setelah mendapat izin dari pemberi kuasa. (13) Penerima kuasa tidak bertanggung jawab atas pembiayaan yang macet yang terjadi bukan karena kelalaiannya. (14) Pemberi kuasa dibolehkan menerima pembayaran secara langsung dari benda yang dijual oleh penerima kuasa dengan sepengetahuan penerima kuasa. (15) Penerima kuasa penjualan berhak menerima imbalan dari prestasinya berdasarkan kesepakatan dalam akad. (16) Jika dakam akad tidak ditentukan mengenai imbalan bagi penerima kuasa, penerima kuasa tidak berhak menuntut imbalan. (17) Pihak penerima kuasa secara profesional berhak mendapatkan imbalan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan. (18) Jika seseorang memberi perintah kepada orang lain untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak ketiga, atau kepada negara, dan orang ini membayarkan uang yang diambil dari hartanya sendiri, ia boleh melaksanakan pertanggungan itu kepada orang yang memberi perintah, baik pertanggungan itu disyaratkan atau tidak. (19) Pelaksanaan tersebut berlaku baik ia menggunakan ungkapan yang menunjukkan pertanggungan, atau tidak. (20) Jika seseorang memerintah orang lain untuk membayar utangnya, ia hanya dapat membayar sesuai dengan apa yang diperintahkan. (21) Jika seseorang yang telah mendapat perintah dari orang lain untuk membayar utangnya, lalu menjual kekayaan miliknya kepada yang berpiutang, dan selanjutnya ia membayar utang orang itu dengan hasil penjualan tersebut, orang yang membayar utang itu berhak mendapat ganti sejumlah itu dari orang yang telah memberi perintah, berapa pun jumlahnya. (22) Jika seseorang menjual kekayaannya sendiri kepada yang berpiutang untuk jumlah yang lebih besar dari nilai utang, orang yang memberi perintah agar utangnya dibayarkan tidak boleh mengurangkan kelebihan itu dari utangnya. (23) Jika seseorang memerintah orang lain untuk menanggung pembiayaan dirinya, atau keluarganya, orang tersebut berhak mendapat ganti sejumlah uang yang pantas dari orang yang memberi perintah, baik penggantian sejumlah uang tersebut disyaratkan ataupun tidak. (24) Jika seseorang memerintahkan orang lain agar meminjamkan sejumlah uang, atau memberi hibah kepada orang ketiga, dan orang tersebut mengerjakan perintah itu, ia berhak mendapat ganti sejumlah uang dari orang yang telah memberi perintah. (25) Jika orang yang memberi

www.facebook.com/indonesiapustaka

891

perintah itu tidak membuat persyaratan semacam pertanggungan dengan mengatakan bahwa ia akan menggantinya dengan uang, atau bahwa orang yang membayarkan uangnya, bisa kemudian mendapat ganti dari dia, tetapi ia hanya memerintahkan untuk membayar, orang yang membayar tadi tak mempunyai pertanggungan terhadap orang pemberi perintah. (26) Suatu perintah yang diberikan oleh orang tertentu, hanya berlaku untuk barang milik orang itu saja. (27) Jika seseorang memerintahkan orang lain untuk membayar utangnya dengan menyebut jumlahnya yang harus dibayar dari harta orang yang diperintah dan orang ini berjanji akan melakukan hal itu, tapi nyatanya gagal membayar utang itu, orang itu tidak bisa dipaksa untuk membayar utang itu hanya karena ia telah berjanji untuk melakukan hal itu. (28) Jika orang yang diperintah untuk itu ternyata mempunyai utang kepada orang yang memerintah, atau ia menyimpan uang yang dititipkan oleh pemberi perintah untuk pengamanan, kemudian ia diperintah untuk membayar utang yang memerintah, ia dipaksa untuk membayar utangnya. (29) Jika orang yang memberi perintah itu, meminta agar barang tertentu milik orang yang memerintah dijual dan utangnya dibayar dari hasil penjualan barangnya itu, orang yang diperintah itu tidak wajib untuk menjual dan membayar utangnya tersebut, jika ia seorang penerima kuasa yang tidak diupah. (30) Jika seseorang penerima kuasa yang diupah, ia wajib untuk menjual hartanya dan membayar utangnya dari hasil penjualan tersebut. (31) Jika seseorang memberi sejumlah uang kepada orang lain dengan memerintahkan agar ia membayarkan uang itu kepada seseorang yang meminjaminya, orang lain yang berpiutang kepada orang yang memberi perintah itu tidak memiliki hak menuntut bagian dari uang itu dan orang yang diperintah hanya boleh memberikan uang itu kepada yang berpiutang yang disebut dalam perintah itu. (32) Jika seseorang memberikan sejumlah uang kepada orang lain dengan perintah untuk dibayarkan pada utang dari orang ketiga, dan kemudian diketahui bahwa pemilik uang itu telah meninggal sebelum uang itu diserahkan kepada yang berpiutang, uang itu harus disatukan dulu dengan harta peninggalannya, dan yang berpiutang itu baru bisa menuntut pembayarannya dari harta peninggalan orang itu. (33) Jika seseorang memberikan sejumlah uang kepada orang lain, untuk dibayarkan kepada orang yang meminjaminya dengan suatu perintah bahwa uang itu tidak boleh diserahkan, kecuali tanda penerimaan ditandatangani pada kuitansi atau tanda penerimaan yang disiapkan untuk itu, dan orang yang diperintah itu menyerahkan uang itu tanpa mendapat tanda bukti penerimaan uang, kemudian yang berpiutang itu menyangkal bahwa ia telah menerima uang itu, sedangkan yang berutang tidak dapat membuktikan pembayaran tersebut, yang berutang wajib membayar utang untuk kedua kalinya. (34) Seseorang yang berutang dapat menuntut orang yang pernah diserahi uang untuk mengganti kerugiannya. Wakalah–Pencabutan Kuasa; Memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Pemberi kuasa berhak mencabut kuasa dari penerima kuasanya. (2) Jika seseorang yang berutang menyerahkan hartanya sebagai jaminan utang pada waktu transaksi atau beberapa waktu kemudian, lalu menunjuk seseorang sebagai kuasa untuk

www.facebook.com/indonesiapustaka

892

menjual harta jaminan utang tatkala utangnya jatuh tempo, pemberi kuasa tersebut tidak dapat mencabut kuasa tanpa ada persetujuan dari yang berpiutang. (3) Suatu kuasa yang dicabut oleh penerima kuasa, pencabutan kuasa itu baru akan berlaku setelah diberitahukan kepada pemberi kuasa. (4) Apabila penerima kuasa mengundurkan diri dari kuasa, ia harus memberitahukan pengunduran diri itu kepada pemberi kuasa. (5) Pemberi kuasa berhak memberhentikan penerima kuasa yang ditunjuk untuk menerima utang pada waktu yang berutang tidak hadir. (6) Jika yang berutang membayar utangnya kepada penerima kuasa sebelum diberi tahu tentang pemberhentiannya, yang berutang tadi bebas dari utangnya. (7) Pemberian kuasa berakhir setelah ia menyelesaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dinyatakan dalam surat kuasa. (8) Meninggalnya pemberi kuasa menjadikan kuasa berakhir demi hukum kecuali masih ada hubungan hukum dengan pihak ketiga. (9) Akad pemberian kuasa tidak dapat dialihkan dengan cara diwariskan. (10) Jika pemberi kuasa atau penerima kuasa menjadi gila, akad pemberian kuasa menjadi batal. (11) Penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaan dapat dikenai sanksi. (12) Pengadilan dapat memutuskan sanksi denda atau ta’zir dalam bentuk lain kepada pihak penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya atas gugatan pihak pemberi kuasa. (13) Pengadilan dapat menetapkan pihak penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaanya ke dalam daftar orang tercela. (14) Pihak pemberi kuasa yang membatalkan kuasanya secara sepihak kepada pihak penerima kuasa sehingga menimbulkan kerugian pada pihak penerima kuasa dapat dikenai sanksi. (15) Pengadilan dapat memutuskan sanksi denda atau ta’zir dalam bentuk lain kepada pihak pemberi kuasa yang yang membatalkan pemberian kuasa secara sepihak yang merugikan pihak penerima kuasa. (16) Pengadilan dapat menetapkan pihak pemberi kuasa yang menyalahgunakan kekuasaanya ke dalam daftar orang tercela. Wakalah–Rukun dan Syarat; (1) Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan), adalah (a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. (b) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya. (2) Syarat-syarat wakil (yang mewakili): (a) Cakap hukum, (b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, (c) Wakil adalah orang yang diberi amanat. (3) Hal-hal yang diwakilkan: (a) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, (b) Tidak bertentangan dengan syariah Islam, (c) Dapat diwakilkan menurut syariah Islam. Wakalah Ammah; Jenis akad wakalah, masalah yang diwakilkan dibatasi dalam urusan yang telah ditentukan sewaktu penyerahan atau pendelegasian suatu urusan yang dimaksud. Wakalah bil Ujrah; 1. Adalah kombinasi dua akad yang dilakukan untuk memberikan fasilitas pembiayaan L/C, di mana nasabah memiliki dana yang cukup. Wakalah bil ujrah dan qard kombinasi tiga akad yang dilakukan untuk memberikan fasilitas pembiayaan L/C bila nasabah tidak mencukupi dananya. 2. Akad wakalah dengan memberikan fee atau imbalan kepada wakil.

www.facebook.com/indonesiapustaka

893

Wakalah bil Ujrah dan Murabahah; Kombinasi tiga akad yang dilakukan untuk memberikan fasilitas pembiayaan L/C bila nasabah tidak mencukupi dananya dan berlaku pembiayaan ekspor. Wakalah bil Ujrah dan Musyarakah; Kombinasi tiga akad yang yang dilakukan untuk memberikan fasilitas pembiayaan L/C bila nasabah tidak mencukupi dananya dan berlaku pembiayaan ekspor. Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah; Lihat: Asuransi syariah–Wakalah bil ujrah. Wakalah Muqayyad; Jenis akad wakalah, masalah yang diwakilkan dibatasi dalam urusan yang telah ditentukan sewaktu penyerahan atau pendelegasian suatu urusan yang dimaksud. Wakalah Muthlaq; Jenis pemberian kekuasaan tanpa adanya batasan waktu dan masalah yang diwakilkan. Wakif; Pewakaf, Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif meliputi: (a) perseorangan; Wakif perseorangan; hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: (i) dewasa; (ii) berakal sehat; (iii) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan (iv) pemilik sah harta benda wakaf. (b) organisasi; Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. (c) badan hukum. Wakif badan hukum hanya dapat melakukan. wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. Wakiil; 1. Perantara (agent); Lihat simsar. 2. Orang yang mewakili (representative); Pihak yang diberi mandat untuk mewakili. Orang atau pihak yang diberi amanat untuk melakukan suatu pekerjaan dalam akad wakalah. Dalam akad wakalah pihak bank berfungsi sebagai wakil. Termasuk rukun yang harus ada dalam transaksi yang menggunakan akad wakalah. Waktu Tenggang; penundaan pembayaran utang pokok ataupun bunga, biasanya antara 10–15 han setelah tanggal jatuh tempo pembayaran yang diperjanjikan; dalam masa tenggang tersebut tidak dikenakan penalti ataupun denda keterlambatan pembayaran; biasanya, masa tenggang yang diberikan oleh kreditur internasional seperti Bank Dunia atau IMF, diberikan dalam hitungan tahun (days of grace). Wali; Adalah seseorang atau kurator badan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk kepentingan terbaik bagi muwalla. Wali–Ketentuan; Berikut ini ada beberapa ketentuan pada wali: (1) Kekuasaan wali, mulai berlaku sejak penetapan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) wali wajib menjamin dan melindungi muwalla dan hak-haknya sampai cakap melakukan perbuatan hukum. (3) wali dapat mencabut atau memberi izin kepada muwalla untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan atau kerugian dari perbuatan hukum tersebut. (4) Kekuasaan wali berakhir karena: a. meninggal dunia; b. muwalla telah memiliki

www.facebook.com/indonesiapustaka

894

kecakapan melakukan perbuatan hukum; atau c. dicabut berdasarkan penetapan pengadilan. (5) wali wajib mengganti kerugian yang diderita muwalla atas kesalahan perbuatannya. (6) Penetapan kesalahan perbuatan wali dan penggantian kerugian muwalla ditetapkan oleh pengadilan. Wali–Unsur wali; wali terdiri atas: a. orang tua muwalla; b. orang yang menerima wasiat dari orang tua muwalla; c. orang lain atau badan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan. Wali Amanat; 1. Bank Umum Syariah yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan akad wakalah antara Bank Umum Syariah yang bersangkutan dan pemegang surat berharga tersebut; 2. kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara bank umum dan emiten surat berharga yang bersangkutan (trustee). Wali Amanat Sukuk; Wali Amanat yang terdaftar di Bapepam dan LK yang bertindak mewakili kepentingan pemegang sukuk. Wali Khusus; Seorang pengampu atau wali yang ditetapkan oleh pengadilan untuk mewakili hak-hak seseorang yang berada di bawah pengampuan (special guardian). Wall Street; Nama jalan di Manhattan bawah di kota New York, terkenal sebagai pusat keuangan (Wallstreet). Wanprestasi. Pada setiap kontrak, terdapat dasar-dasar tertentu untuk pemutusan perjanjian, tergantung pada tergantung dari tipe-tipe kontraknya. Sanksi-sanksi atas wanprestasi dapat berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian atau peralihan risiko. Waqaf Ahli/Zurri; Merupakan jenis wakaf dengan penggunaan benda yang diwakafkan tersebut telah ditentukan kepada individu atau badan hukum tertentu untuk tujuan kepentingan umum (publik). Waqaf Khairi; Adalah wakaf yang sejak awal dipergunakan untuk kepentingan kebaikan umum/publik. Waqaf Munqati’ al Awwal; Merupakan jenis wakaf yang dikemukakan Asy-Syaibani, mempunyai pengertian wakaf yang terputus di bagian awalnya. Maksudnya adalah seseorang mewakafkan sesuatu kepada anaknya yang belum lahir dan kepada masakin yang tidak dirinci nama-namanya. Wakaf seperti ini tidak sah disebabkan penerimanya tidak jelas. Waqaf Munqati’ al-Wast; Jenis ini juga dikemukakan oleh Asy-Syaibani, berarti wakaf yang terputus di pertengahannya. Contoh, ungkapan seseorang: “Aku wakafkan sebidang sawah kepada A, kemudian kepada orang (tak disebutkan namanya), seterusnya kepada masakin”. Sama dengan jenis di atas, wakaf ini juga tak sah. Waqaf Zurriat; Wakaf untuk keturunan saja. Waralaba; Hak istimewa yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain atau perseorangan untuk menjual produk yang sama di tempat tertentu (franchising).

www.facebook.com/indonesiapustaka

895

Waran; Dhamin; 1. Surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk membayar utang, yang pembayaran kembalinya berasal dari sumber tertentu, misalnya surat utang yang diterbitkan dalam rangka mengantisipasi pendapatan pajak penghasilan atau pendapatan kas lainnya pada masa yang akan datang; 2. sertifikat yang memberikan hak kepada pembawanya untuk membeli sekuritas, emas atau komoditas lain pada suatu tingkat harga, jangka waktu tertentu atau suatu saat pada masa yang akan datang; disebut juga subscription warrant; harga penawarannya, biasanya, di atas harga pasar yang berlaku; hal ini berlawanan dengan suatu penawaran surat berharga baru yang biasanya ditawarkan di bawah harga pasar; instrumen ini ditawarkan kepada masyarakat dalam bentuk yang dapat diperdagangkan secara bebas pada pasar modal; sin. surat hak beli (saham) (warrant). Waran Syariah; Waran berdasarkan prinsip syariah adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) untuk memesan saham dari emiten pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak diterbitkannya tersebut. Waran Syariah–Harga; Harga pelaksanaan Waran Syariah adalah harga yang telah ditetapkan oleh Emiten bagi pemegang waran untuk membeli efek yang baru diterbitkan selama periode yang ditetapkan. Waran Syariah–Ketentuan Hukum; Berikut ini ada beberapa ketentuan waran syariah: (1) Perusahaan boleh menerbitkan Waran Syariah; (2) Pemegang Waran Syariah boleh mengalihkan Waran Syariah yang dimilikinya kepada pihak lain dengan memperoleh imbalan; (3) Pemegang Waran Syariah hanya boleh melaksanakan (exercise) haknya dengan ketentuan saham hasil pelaksanaan tersebut dapat dikategori Efek Syariah; (4) Harga pelaksanaan yang ditawarkan dalam Waran Syariah didasarkan atas prinsip wa’d yang dinyatakan bersifat mengikat bagi emiten. (5) Harga pelaksanaan dari Waran Syariah harus mencerminkan nilai valuasi kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan efek tersebut dan/atau sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direkayasa.(6) Pelaksanaan transaksi atas Waran Syariah harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi. Waranty; Adalah suatu janji atau persyaratan yang melengkapi polis yang memuat suatu keadaan yang harus dipenuhi oleh Tertanggung, yaitu untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, di dalam polis biasanya disebutkan sebagai Klausula Kewajiban Tertanggung. Waraqah Tijariah; Warkat, surat berharga (commercial paper). Wariq; Yang dimaksud dengan wariq adalah perak. Dalam sebuah hadis dikatakan: (Perak yang kurang dari lima uqiyah tidak diwajibkan zakat). (HR. Ahmad) . Warisan; Harta warisan adalah harta yang menjadi milik sepenuhnya dari seorang yang telah meninggal dunia, setelah dikurangi utang, wasiat dan biaya penyelenggaraan jenazah. Warisan–Ketentuan; Berikut ini adalah beberapa ketentuan dan proses

www.facebook.com/indonesiapustaka

896

pembagian harta warisan: (a) Milik Sepenuhnya; Dikatakan sebagai harta milik sepenuhnya berarti di dalam harta itu tidak ada hak kepemilikan orang lain. Apakah itu milik saudara, istri, anak, rekan bisnis atau siapa pun. (b) Milik Orang Yang Telah Meninggal Dunia; Tidaklah ada pembagian warisan apabila pemilik harta itu masih hidup. Karena syarat dari pembagian warisan adalah meninggalnya sang pemilik harta, hingga harta itu harus dibagi-bagi kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan dari Allah Swt. (c) Keluarkan Dulu Utang Almarhum; Sebelum dibagibagi harta warisan itu, tindakan yang paling awal adalah menelusuri utang-utang almarhum, apabila beliau punya utang. Para pebisnis biasanya adalah orang yang utangnya ada di mana-mana. Makanya hati-hati kalau punya Ayah yang kerjanya bisnis, setidaknya hobi dan pandai berutang. Jangan terlalu terbuai dulu dengan ungkapan bahwa berdagang itu adalah pintu rejeki. Sebab godaannya adalah utang. Dan orang yang mati syahid sekalipun, tidak akan bisa masuk surga manakala urusan utangnya belum selesai. (d) Keluarkan Wasiat Almarhum; Selain utang, yang harus dikeluarkan adalah wasiat yang pernah almarhum janjikan kepada orang atau pihak tertetntu. Janji adalah utang. Dan berawasiat atas pemberian harta termasuk di dalamnya. Namun, ada ketentuan bahwa maksimal yang boleh diwasiatkan hanya 1/3 dari total harta yang merupakan milik almarhum 100%. Tidak boleh lebih. Syarat yang lainnya adalah bahwa wasiat itu hanya diberikan kepada orang yang bukan ahli waris. Misalnya tetangga, kerabat, teman atau mungkin juga keluarga, namun yang tidak mendapat warisan. Misalnya cucu yang mana orang tua mereka dapat warisan. (e) Biaya Penyelenggaraan Jenazah; Selain utang dan wasiat, biaya penyelenggaraan dan pengurusan jenazah pun juga harus dikeluarkan. Biasanya mulai dari memandikan, membeli kain kafan, biaya penguburan dan seterusnya, seharusnya diambilkan dari harta almarhum. Kecuali bila ada keluarga yang menanggungnya. Atau ada badan sosial (lajnah khairiyah) yang berkomitmen untuk menanggung semua biaya itu. Setelah semua selesai, barulah para ahli waris didata dan dikumpulkan. Lalu ditetapkan siapa saja yang mendapat warisan dan siapa saja yang terhijab alias tertutup jatahnya. Setelah itu baru kemudian dipilah-pilah, mana ahli ahli waris yang termasuk ashabul furudh dan mana yang merupakan ashabah. Ashabul Furudh tentu saja didahulukan, misalnya istri yang mendapat 1/8 atau 1/4. dari total harta yang dibagi-bagi itu. Atau bila almarhum masih punya ayah saat wafatnya, beliau pasti mendapat 1/6 dari total harta yang dibagi. Demikian juga bila almarhum masih punya ibu, beliau bisa mendapat jatah 1/6 atau 1/3 dari total harta yang dibagi. Seandainya yang wafat itu wanita dan masih punya suami saat wafatnya, suaminya bisa mendapat 1/4 atau 1/2 bagian dari harta yang dibagi-bagi itu. Setelah itu kalau masih ada sisanya, barulah para ashabah mendapat jatah. Ketentunnya sederhana saja. Yang laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari yang perempuan. Warkat Ambang; Wesel, cek, dan surat berharga lainnya yang sedang dalam proses penyelesaian. Warkat; (1) Instrumen perbankan, antara lain cek dan inkaso, yang menggambarkan dana yang belum diterima; kertas berisi keterangan mengenai suatu peristiwa

www.facebook.com/indonesiapustaka

897

untuk dipakai sebagai bukti, seperti warkat kliring, warkat inkaso, warkat dalam penyelesaian, kuitansi, dan kartu pegawai (item, document). Warkat; (2) Kertas berisi keterangan mengenai suatu transaksi keuangan untuk dipakai sebagai bukti. Wasaq; Satuan takaran sebanyak 60 gantang (gantang Nabi) yaitu kira-kira 132,6 kilogram gandum. Dalam sebuah hadis dikatakan: (Kurma yang kurang dari 5 wasaq tidak dikenai kewajiban zakat). (HR. Bukhari Muslim). Wasiat; 1. Pernyataan tertulis mengenai kehendak seseorang tentang sesuatu yang harus dilakukan terhadap harta bendanya setelah ia meninggal dunia (will); 2. Pemberian yang berlaku setelah yang berwasiat wafat. 3. adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat–Ketentuan; Berikut ini adalah beberapa ketentuan mengenai wasiat: 1. Wasiat dapat dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau secara tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris. 2. Wasiat menjadi batal apabila (Ps. 197 KHI); a. Calon penerima wasiat: (i) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat. (ii) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. (iii) dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat. (iv) dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat. b. Orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat: (i) tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat; (ii) mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi ia menolak untuk menerimanya. (iii) mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi tidak pemah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat. c. Barang yang diwasiatkan musnah. 3. Pencabutan Wasiat (Ps 199 KHI): (i) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali. (ii) Wasiat yang dibuat secara lisan dapat dicabut secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris. (iii) Wasiat yang dibuat secara tertulis hanya dapat dicabut dengan tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris (iv) Wasiat yang dibuat berdasarkan akta notaris hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris. Wasiat–Rukun dan Syarat Wasiat adalah sbb.: a. Orang yang berwasiat (mushi). Mushi disyaratkan sudah dewasa (minimal berusia 21 tahun), berakal sehat, dan tanpa paksaan dalam berwasiat, b. Orang yang menerima wasiat (mushalahu). Mushalahu disyaratkan harus dapat diketahui dengan jelas, telah wujud ketika wasiat dinyatakan, bukan untuk tujuan kemaksiatan, dan tidak membunuh mushi. c. Sesuatu yang diwasiatkan (mushabihi), Mushabihi harus memenuhi syarat sebagai

www.facebook.com/indonesiapustaka

898

berikut: dapat berlaku sebagai harta warisan atau dapat menjadi objek perjanjian, sudah wujud ketika wasiat dinyatakan, milik mushi, dan jumlahnya maksimal 1/3 dari harta warisan kecuali semua ahli waris menyetujui. d. Sighat/Ikrar, Ikrar wasiat dapat dinyatakan secara lisan, tertulis, maupun dengan isyarat. Wasiat Wajibah; Adalah suatu wasiat yang dianggap telah dibuat oleh pewasiat meskipun sebenarnya pewasiat tidak pernah membuatnya. Wasiat wajibah ini ditujukan bagi orang tua angkat dan anak angkat, dengan jumlah maksimal 1/3 dari harta warisan. Ketentuannya adalah bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan ketentuan yang ada (KHI), sedangkan bagi orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, sebaliknya terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat juga diberi wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya. Wasilah al-Hayah; Segala sarana dan prasarana kehidupan yang diciptakan Allah Swt. untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan. Wasith; Perantara, mediator, pialang (broker). Lihat simsar. Wasith al-Mubadalah; Media pertukaran (medium of exchange). Lihat naqd. Wasiy; Wali amanat (trustee); Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara bank syariah dan emiten surat berharga yang bersangkutan. Wasm; Merk dagang (brand); Nama, istilah, atau simbol yang digunaksan sebagai pembeda. Wathi`ah; Yaitu pihak yang melakukan pencarian terhadap tanah pertanian kemudian mendapatkan areal tanah yang baik, siap ditanami. Watsiqah al-Ta’min; Polis asuransi (insurance policy); Kontrak tertulis antara tertanggung dan penanggung mengenai pengalihan risiko dengan syarat tertentu. Wazan; Adalah timbangan, pola dasar, atau fatrun kata kerja yang mana dengan timbangan atau pola tersebut akan memudahkan untuk mengetahui bentukbentuk kata yang lainnya, atau suatu kata yang dijadikan sebagai rujukan kata lain dalam hal jumlah hurufnya, harokatnya, atau yang lainnya. Sedangkan mauzun adalah kata kerja yang ditimbang, yang dipola. Wealth Management; Merupakan produk perbankan yang khusus ditujukan kepada mereka yang memiliki banyak dana atau uang tetapi kurang begitu mengerti bagaimana harus mengembangkan atau membiakkannya. Untuk itu kelompok kaya ini diberi berbagai fasilitas khusus dan memadai. Sudah barang tentu juga layanan yang lebih pribadi baik bersifat perbankan maupun nonperbankan. WEB; Wesel Ekspor Berjangka. Weighting; Bobot. Wesel Antisipasi; Wesel yang dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran (anticipated acceptance). Wesel Atas Unjuk; Wesel yang segera dapat dibayarkan pada saat diajukan; wesel ini digunakan jika penjual ingin tetap memegang kendali atas barang yang sedang

www.facebook.com/indonesiapustaka

899

dikirim kepada importir atau eksportir, baik untuk alasan kredit maupun untuk tetap menguasai hak kepemilikan atas barang; pembayaran dilakukan pada saat wesel diunjukkan (disajikan) atau pada saat dokumen yang telah lengkap disajikan, atau dalam masa tenggang tertentu (sight draft). Wesel Bank; Wesel yang diterbitkan oleh bank dalam rangka penjualan tagihan oleh bank kepada Bank Indonesia (bank draft). Wesel Bayar; Janji tertulis tanpa syarat yang ditandatangani oleh seseorang untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditetapkan dalam surat wesel tersebut (note payable). Wesel Berjangka; Surat wesel dengan syarat pembayaran pada tanggal tertentu, beberapa hari setelah ditandatangani atau beberapa hari setelah diunjukkan (usance draft). Wesel Dagang; Wesel yang ditarik oleh penjual, yang diaksep oleh pembeli (trade acceptance). Wesel Dolar; Surat aksep dan wesel yang diterbitkan di suatu negara, tetapi dibayarkan di Amerika Serikat atau negara lain dalam valuta dolar AS atau diterbitkan di Amerika Serikat, tetapi dibayarkan di negara lain dalam valuta dolar AS (dollar exchange). Wesel Jangka Panjang; Wesel yang benjangka waktu minimum tiga puluh hari; biasanya, wesel jangka panjang ini ditarik antara enam puluh hingga sembilan puluh hari setelah ditunjukkan; untuk perdagangan yang memerlukan waktu pengapalan yang cukup lama, wesel ini biasanya ditarik antara empat hingga enam bulan setelah ditunjukkan (long-dated paper). Wesel Mutu Tinggi; Surat wesel yang memiliki kualitas atau mutu tinggi karena bonafiditas penarik, pengaksep, dan endosannya (gilt edged). Wesel Tagih ke Luar; Wesel tagih yang untuk pencairannya akan ditagihkan melalui kantor cabangnya atau melalui bank lain (out bills of collection; bills remitted). Wesel Tagih; Wesel yang diterima bank dan nasabahnya untuk ditagihkan melalul bank koresponden luar negeri dan/atau dalam negeri; dikirim oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan perintah untuk membayar sejumlah tertentu seperti yang tertera dalam wesel tersebut (contoh bill of exchange, cek, postal orders) atas suatu transaksi (reimbursement draft; bills for collection). Wesel Utang; Perjanjian tertulis untuk membayar sejumlah dana tertentu pada waktu yang telah ditetapkan (notes payable). Western Union; Adalah jasa tranfer uang valuta asing antarnegara yang dalam penerimaan atau pengirimannya harus mencantumkan suatu pesan pendek atau password kepada penerima atau si pengirim. Wewenang Meminjam; Kekuasaan yang diberikan oleh ketentuan yang sah dari seseonang, organisasi untuk meminjam sejumlah uang kepada pihak lain (bank); dalam organisasi wewenang seperti ini dijalankan oleh direkturnya (borrowing powers). Whole Seller; Pedagang besar. Wihdah al-Iqtishadiyah; Merupakan suatu kaidah dalam fikih muamalah yang menggambarkan independensi jaminan keuangan (financial). Maksudnya adalah

900

www.facebook.com/indonesiapustaka

manajemen perusahaan harus punya kejelasan dari sifat kepemilikian perusahaan (firm) dan sifat kepemilikan pribadi pemilik perusahaan (owner). Wilayah; Kekuasaan yang diberikan oleh syara’ untuk menguasai seseorang atau harta yang karenanya boleh mengambil tindakan terhadap seseorang atau harta tersebut. Tentang wilayah penguasa, ulama sepakat bahwa orang yang akalnya cacat maka penguasa berkewajiban menyimpan hartanya, bila orang tersebut tidak mempunyai wali yang lebih berhak mengurusnya daripada hakim. Telah disepakati pula bahwa ayah dan wali berhak menuntut dan mengqisas segala hak anak kecil dan orang gila pada harta mereka. Dan ayah maupun wali tidak berhak dalam hal itu memberi pengampunan ataupun pembebasan. Wilayah al-Hisbah; Lembaga kenegaraan dalam Islam yang menjalankan fungsi yudikatif. Lembaga ini menangani kasus pelanggaran moral termasuk dalam bidang ekonomi dan bentuk maksiat yang terjadi di tengah masyarakat. Adapun pejabat yang pernah ditunjuk Nabi Muhammad saw. untuk menangani masalah ini adalah Ali bin Abi Thalib dan Said bin As. Wilayah Ashliyah; Seorang yang sehat akal dan telah baliq dapat melakukan akad untuk dirinya sendiri sebab ia adalah orang yang mempunyai kecakapan sempurna. dengan kecakapan untuk melakukan tindakan hukum itu dipergunakan untuk diri sendiri. Wirausaha; Seseorang yang atas inisiatifnya dengan memperhatikan risiko kerugian keuangan yang mungkin dideritanya mendirikan suatu usaha yang dikelola sendiri (entrepreneur). Won; Satuan mata uang Korea (Won). Work in Process; Persediaan barang dalam proses. Working Capital Asets; Lihat Modal Kerja (Working Capital Asets). Working Capital Turnover; perputaran modal kerja. Write Off; Menghapus.

901

www.facebook.com/indonesiapustaka

Y Yad ad-Dhamanah; Trustee Depository; tangan yang menanggung; Titipan dengan risiko ganti rugi. Bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan wadi’ah untuk tujuan current account (giro) dan saving account (tabungan berjangka). Sebagai konsekuensi dari yad ad-dhamanah, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut milik bank (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya. Ketentuan pokok dalam operasional wadi’ah yad ad-dhamanah: (i) harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan; (ii) karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat, (iii) produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan. Yad al-Amanah; Guarantee Depository; tangan yang amanah; Titipan murni tanpa ganti rugi; Termasuk bagian dari wadi’ah (titipan). Dengan konsep wadi’ah yad al-amanah, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman; Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya titipan. Ketentuan pokok pada operasional wadi’ah yad al-amanah: (i) harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan; (ii) penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya; (iii) sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan; (iv) mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit box. Yadan bi Yadin; Hand by Hand (diserahkan langsung); sama waktu penyerahannya. Yahya bin Umar; Yahya bin Umar merupakan salah seorang fuqaha mazhab Maliki. Ulama yang bernama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf al-Kannani alAndalusi ini lahir pada tahun 213 H dan dibesarkan di Kordova, Spanyol. Seperti para cendekiawan muslim terdahulu, ia berkelana ke berbagai negeri untuk menuntut ilmu. Pada mulanya, ia singgah di Mesir dan berguru kepada para pemuka sahabat Abdullah bin Wahab al-Maliki dan Ibn al-Qasim, seperti Ibnu alKirwan Ramh dan Abu al-Zhahir bin al-Sarh. Setelah itu, ia pindah ke Hijaz dan berguru, di antaranya, kepada Abu Mus’ab az-Zuhri. Akhirnya, Yahya bin Umar menetap di Qairuwan, Afrika, dan menyempurnakan pendidikannya kepada seorang ahli ilmu faraid dan hisab, Abu Zakaria Yahya bin Sulaiman al-Farisi. Dalam

www.facebook.com/indonesiapustaka

902

perkembangan selanjutnya, ia menjadi pengajar di Jami’ al-Qairuwan. Pada masa hidupnya ini, terjadi konflik yang menajam antara fuqaha Malikiyah dengan fuqaha Hanafiyah yang dipicu oleh persaingan memperebutkan pengaruh dalam pemerintahan. Yahya bin Umar terpaksa pergi dari Qairuwan dan menetap di Sausah ketika Ibnu‘Abdun, yang berusaha menyingkirkan para ulama penentangnya, baik dengan cara memenjarakan maupun membunuh, menjabat qadi di negeri itu. Setelah Ibnu ‘Abdun turun dari jabatannya, Ibrahim bin Ahmad al-Aglabi menawarkan jabatan qadi kepada Yahya bin Umar. Namun, ia menolaknya dan memilih tetap tinggal di Sausah serta mengajar di Jami’ al-Sabt hingga akhir hayatnya. Yahya bin Umar wafat pada tahun 289 H (901 M). Menurut Yahya bin Umar, aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketakwaan seorang muslim kepada Allah Swt. Hal ini berarti bahwa ketakwaan merupakan asas dalam perekonomian Islam, sekaligus faktor utama yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Oleh karena itu, di samping Alquran, setiap muslim harus berpegang teguh pada sunnah dan mengikuti seluruh perintah Nabi Muhammad saw. dalam melakukan setiap aktivitas ekonominya. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa keberkahan akan selalu menyertai orang-orang yang bertakwa, sesuai dengan firman Allah Swt.: “Jikalau sekiranya penduduk negerinegeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”. (Al-A’raf/7:96). Seperti yang telah disinggung, fokus perhatian Yahya ibn Umar tertuju pada hukum-hukum pasar yang terefleksikan dalam pembahasan tentang tas’ir (penetapan harga). Penetapan harga (al-tas’ir) merupakan tema sentral dalam kitab Ahkam al-Suq. Penyusun buku tersebut, Imam Yahya bin Umar, berulang kali membahasnya di berbagai tempat yang berbeda. Tampaknya, ia ingin menyatakan bahwa eksistensi harga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi dan pengabaian terhadapnya akan dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, Yahya bin Umar berpendapat bahwa al-tas’ir (penetapan harga) tidak boleh dilakukan. Ia berhujjah dengan berbagai hadis Nabi Muhammad saw., antara lain: Dari Anas bin Malik, ia berkata: “Telah melonjak harga (di pasar) pada masa Rasulullah saw. Mereka (para sahabat) berkata: ‘Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga bagi kami’. Rasulullah menjawab: ‘Sesungguhnya Allah-lah yang menguasai (harga), yang memberi rezeki, yang memudahkan, dan yang menetapkan harga. Aku sungguh berharap bertemu dengan Allah dan tidak seorang pun (boleh) memintaku untuk melakukan suatu kezaliman dalam persoalan jiwa dan harta’. (Riwayat Abu Dawud). Jika kita mencermati konteks hadis tersebut, tampak jelas bahwa Yahya ibn Umar melarang kebijakan penetapan harga (tas’ir) jika dan hanya jika kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami. Dengan kata lain, dalam hal demikian, pemerintah tidak mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga. Hal ini akan berbeda jika kenaikan harga

www.facebook.com/indonesiapustaka

903

diakibatkan oleh ulah manusia (human error). Pemerintah, sebagai institusi formal yang memikul tanggung jawab menciptakan kesejahteraan umum, berhak melakukan intervensi harga ketika terjadi suatu aktivitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas. Yahya bin Umar menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi, kecuali dalam dua hal, yaitu (1) Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan tertentunya yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kemudaratan serta merusak mekanisme pasar. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengeluarkan para pedagang tersebut dari pasar serta menggantikannya dengan para pedagang yang lain berdasarkan kemaslahatan dan kemanfaatan umum. (2) Para pedagang melakukan praktik siyasah al-ighraq atau banting harga (dumping) yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar. Dalam hal ini, pemerintah berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan kembali harganya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Apabila mereka menolaknya, pemerintah berhak mengusir para pedagang tersebut dari pasar. Hal ini pernah dipraktikkan Umar bin al-Khattab ketika mendapati seorang pedagang kismis menjual barang dagangannya di bawah harga pasar. Ia memberikan pilihan kepada pedagang tersebut, apakah menaikkan harga sesuai dengan standar yang berlaku atau pergi dari pasar. Pernyataan Yahya ibn Umar tersebut jelas mengindikasikan bahwa hukum asal intervensi pemerintah adalah haram. Intervensi baru dapat dilakukan jika dan hanya jika kesejahteraan masyarakat umum terancam. Hal ini sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial di setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi. Di samping itu, pendapatnya yang melarang praktik tas’ir (penetapan harga) tersebut sekaligus menunjukkan bahwa sesungguhnya Yahya bin Umar mendukung kebebasan ekonomi, termasuk kebebasan kepemilikan. Sikap Rasulullah saw. yang menolak melakukan penetapan harga juga merupakan indikasi awal bahwa dalam ekonomi Islam tidak hanya terbatas mengatur kepemilikan khusus, tetapi juga menghormati dan menjaganya. Tentu saja, kebebasan ekonomi yang dimaksud adalah bukan kebebasan mutlak seperti yang dikenal dalam ekonomi konvensional, tetapi kebebasan yang terikat oleh syariat Islam. Kebebasan ekonomi tersebut juga berarti bahwa harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran (supply) dan permintaan (demand). Namun, Yahya ibn Umar menambahkan bahwa mekanisme harga itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak untuk melakukan intervensi ketika terjadi tindakan sewenangwenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat, termasuk ihtikar dan dumping. Dalam hal ini, pemerintah berhak mengeluarkan pelaku tindakan itu dari pasar. Dengan demikian, hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindakan tersebut adalah berupa larangan melakukan aktivitas ekonominya di pasar, bukan berupa hukuman maliyah. Menurut Dr. Rifa’at al-Audi,

www.facebook.com/indonesiapustaka

904

pernyataan Yahya bin Umar yang melarang praktik banting harga (dumping) bukan dimaksudkan untuk mencegah harga-harga menjadi murah. Akan tetapi, pelarangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah dampak negatifnya terhadap mekanisme pasar dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Tentang ihtikar, Yahya bin Umar menyatakan bahwa timbulnya kemudaratan terhadap masyarakat merupakan syarat pelarangan penimbunan barang. Apabila hal tersebut terjadi, barang dagangan hasil timbunan tersebut harus dijual dan keuntungan dari hasil penjualan ini disedekahkan sebagai pendidikan terhadap para pelaku ihtikar. Adapun para pelaku ihtikar itu sendiri hanya berhak mendapatkan modal pokok mereka. Selanjutnya, pemerintah memperingati para pelaku ihtikar agar tidak mengulangi perbuatannya. Apabila mereka tidak memedulikan peringatan tersebut, pemerintah berhak menghukum mereka dengan memukul, mengelilingi kota, dan memenjarakannya. Dengan demikian, dalam kasus kenaikan harga akibat ulah manusia, seperti ihtikar dan dumping, kebijakan yang diambil pemerintah adalah mengembalikan tingkat harga pada equilibrium price. Hal ini juga berarti bahwa dalam ekonomi Islam, undang-undang mempunyai peranan sebagai pemelihara dan penjamin pelaksanaan hak-hak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka secara keseluruhan, bukan sebagai alat kekuasaan untuk memperoleh kekayaan secara semena-mena. Yakfulu; Menjamin. Yamin; Sumpah. Yatim; Kata yatim dengan segala variannya, tersebut dalam Alquran sebanyak 23 kali. Sebagian ahli bahasa Arab memberikan definisi anak yatim adalah anak yang bapaknya sudah meninggal dunia. Sebagian ulama menambahkan batasan yakni yang masih belum sampai batas balig. Batasan ini ditambahkan karena menurut mereka ada hadis yang berbunyi: “…tidak ada anak yatim bagi anak yang telah sampai umur balig.“ Sebagian ulama menjelaskan, anak yatim adalah anak kecil yang tidak lagi mempunyai bapak. Yang dimaksud tidak mempunyai bapak adalah tidak mempunyai bapak yang diketahui menurut aturan syara’, sebagaimana yang ditegaskan oleh Syaikh Ibrahim Al-Baijuri. Soal di usia berapa seorang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya tidak lagi menjadi yatim, memang masih kontroversial. Sebagian ulama mengacu pada usia tertentu. Ada yang berpendapat bila sudah berusia 10-12 tahun dan ada juga yang mengatakan bila sudah akil balig. Namun tidak sedikit ulama yang berpendapat hal itu bisa bersifat relatif, tergantung tingkat kemandirian seorang anak yatim. Artinya, meski sudah balig, namun bila belum mampu mandiri, sementara ia tidak memiliki ayah yang dapat dijadikan tempat bersandar, ia tetap disebut yatim. Dan, meskipun belum balig tapi sudah mandiri dan mapan di bidang ekonomi, sudah mumayyiz dan akil, ia bukan lagi anak yatim. Intinya, anak-anak yatim adalah anak-anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, sehingga karena itu ia mendapatkan perhatian lebih di dalam Islam dan harus lebih dikasihani ketimbang anak-anak yang lain. Dalam konteks

905

www.facebook.com/indonesiapustaka

Indonesia, kata yatim identik dengan anak yang bapaknya meninggal. Sedangkan bila bapak ibunya yang meninggal, ia dikatakan yatim piatu. Otomatis, perhatian dan santunan lebih dicurahkan kepada yatim piatu daripada yang yatim saja. Bila dilakukan pendekatan secara ushul fikih, prioritas semacam ini dimasukkan ke dalam kategori fahmal khitab (pemahaman secara eksplisit dengan memakai sekala prioritas). Artinya, secara filosofis bisa digambarkan, anak yang ditinggal mati kedua orang tuanya lebih diprioritaskan daripada anak yang hanya ditinggal mati bapaknya saja. Sejatinya, dalam fikih klasik tidak ada skala prioritas seperti yang terjadi dalam konteks Indonesia ini. Yatim, yaitu anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Istilah yatim atau piatu atau yatim piatu dalam bahasa fikih tidak dikenal. Yaumul Burshah; Hari bursa; hari kerja normal saat transaksi bursa dilaksanakan.

906

www.facebook.com/indonesiapustaka

Z Zabib; Kismis. Zabun; Nasabah, pelanggan (customer); Pihak yang menggunakan jasa bank. Zakat–Aset Tetap; 1. Dana yang dialokasikan untuk biaya pemakaian aset tetap merupakan penurunan harga yang terjadi akibat pemakaian dan berkurangnya masa validitas barang tersebut. Pengurangan nilai tahunan itu dihitung berdasarkan berbagai macam sistem akuntansi. Hukumnya: Anggaran dana ini tidak termasuk dana yang boleh dipotong/diambil dari harta-harta zakat lainnya karena asetnya tidak termasuk barang yang wajib dizakatkan. 2. Suku bunga pinjaman yang dipergunakan untuk membiayai/membeli aset tetap: Sebagian para ahli akuntan berpendapat bahwa suku bunga itu disatukan dengan harga beli aset tersebut. Adapun hukum syariatnya: Suku bunga tersebut dianggap termasuk riba yang jika telah dibayarkan, berarti suku bunga itu telah keluar dari harta yang harus dizakati. Tetapi, jika belum dibayar, suku bunga tidak boleh dipotong dari harta yang harus dizakatkan karena suku bunga tersebut tidak termasuk utang yang harus dilunasi dalam pandangan syariat meskipun telah disepakati dan mempunyai kekuatan hukum. 3. Dana yang dialokasikan untuk perawatan dan pemeliharaan barang-barang aset tetap yang dipakai sewaktu-waktu. Hukum syariatnya adalah tidak boleh dipotong/diambil dari harta yang harus dizakatkan karena memang kenyataannya belum dikeluarkan. Zakat–Audit Zakat; Pengauditan (kalkulasi) zakat banyak berkaitan dengan penentuan dan penaksiran volume zakat, ketentuan penyalurannya kepada para mustahak serta penjelasan masing-masing poin di atas sesuai dengan aturan yang berlaku dalam fikih zakat. Zakat–Cara Membayar Zakat; Cara membayar zakat adalah sebagai berikut: 1. Kewajiban si pembayar zakat telah terlaksana dengan menyerahkan volume zakat harta yang wajib dibayar kepada empat golongan mustahiq zakat yang pertama, yaitu orang fakir, orang miskin, amil dan muallaf. Penyerahan ini merupakan syarat terlaksananya kewajiban zakat, yaitu dengan menyerahkan uang kepada mustahiq, atau membelikan suatu alat produksi, seperti peralatan kerajinan dan mesin industri lalu diserahkan kepada mustahiq yang mampu bekerja sebagai miliknya. Adapun keempat golongan mustahiq zakat yang lain, seperti hamba sahaya, orang yang berutang, pejuang fi sabilillah dan ibnu sabil dapat diserahkan harta zakat kepada mereka dengan cara apa pun (tanpa syarat). 2. Syarat berhak menerima zakat bagi orang fakir, miskin, amil dan mualaf cukup ketika tiba waktu pembayarannya saja, jika syarat itu hilang setelah dibayarkan kepada mereka, tidak boleh diminta kembali. 3. Orang yang menerima zakat dari golongan berutang, pejuang fi sabilillah dan ibnu sabil karena telah memenuhi syarat berhak pada saat

www.facebook.com/indonesiapustaka

907

zakat itu dibayarkan kepada mereka kemudian syarat itu hilang atau mereka tidak menggunakannya untuk kepentingan tersebut, dengan demikian harta zakat itu ditarik kembali dari mereka. 4. Membebaskan kewajiban melunasi utang dari seorang mustahiq zakat tidak bisa dijadikan sebagai pembayaran zakat. Misalnya, bila seorang pemberi utang yang tidak dapat menarik uangnya dari si pengutang yang dalam keadaan kesulitan finansial lalu membebaskan utang tersebut, hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai pembayaran zakat walaupun si pengutang itu seorang mustahiq zakat. Ini adalah pendapat sebagian besar para ulama fikih. Zakat–Definisi; 1. Zakat menurut etimologi; Zakat menurut etimologi berarti, berkat, suci, bersih, berkembang dan baik. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiah hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Zakat menurut terminologi Zakat menurut terminologi berarti, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. untuk diberikan kepada para mustahiq yang disebutkan dalam Alquran. Atau bisa juga berarti sejumlah tertentu dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu. Lafal zakat dapat juga berarti sejumlah harta yang diambil dari harta orang yang berzakat. Zakat dalam Alquran dan hadis kadang-kadang disebut dengan sedekah, seperti firman Allah Swt. yang berarti, “Ambillah zakat (sedekah) dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah buat mereka, karena doamu itu akan menjadi ketenteraman buat mereka.” (QS. At Taubah, 103). Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah saw. ketika memberangkatkan Muaz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda, “Beritahulah mereka, bahwa Allah mewajibkan membayar zakat (sedekah) dari harta orang kaya yang akan diberikan kepada fakir miskin di kalangan mereka.” (Hadis ini diketengahkan oleh banyak perawi). 2. Menurut istilah syara’ adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara’; 3. Zakat merupakan harta yang wajib dibayarkan oleh orang-orang kaya yang mempunyai satu nisab dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun kepada orang yang berhak mendapatkannya (mustahiq). 4. harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima dan hukumnya adalah wajib; 5. Volume tertentu yang diambil dari jenis harta yang telah ditentukan untuk dibayarkan kepada pihak-pihak tertentu sebagai kewajiban harta yang merupakan salah satu rukun Islam yang lima yang legalitasnya diperoleh dari Alquran, sunnah serta konsensus (ijmak) para ahli fikih (fuqaha). Zakat–Haul; Berlalunya masa 12 bulan (1 tahun) sejak harta itu mencapai nisab baik menurut tahun qamariah ataupun syamsiah dengan memperhatikan perbedaan jumlah harinya. Zakat–Harta yang Wajib Dizakati; meliputi: (1) emas dan perak, (2) uang dan yang senilai dengannya, (3) Barang yang Memiliki Nilai Ekonomis dan Produksi, (4)

www.facebook.com/indonesiapustaka

908

Tanaman dan Buah-buahan, (5) Pendapatan, (6) Madu dan Sesuatu yang Dihasilkan dari Binatang, (7) Profesi, (8) Barang Temuan dan Barang Tambang. Zakat–Hukum Zakat; Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini, orang yang enggan membayarnya boleh diperangi, orang yang menolak kewajibannya dianggap kafir. Zakat ini diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Legitimasinya diperoleh lewat beberapa ayat dalam Alquran, antara lain firman Allah Swt. yang berarti, “Dirikanlah shalat, bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah, 43) Juga dalam firman Allah Swt. yang berarti, “dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia hak tertentu buat orang yang meminta-minta dan orang yang tidak bernasib baik.” (QS. Al-Ma’arij, 24-25). Zakat–Kaidah Audit dan Penyaluran Zakat; Ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam penentuan, penaksiran dan pembuatan laporan zakat. Prinsipprinsip tersebut digali dari sumber-sumber hukum Islam dan dari ilmu akuntansi sehingga antara kedua sumber di atas tidak ada kontradiksi. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Prinsip haul. Fikih Islam menganggap satu tahun kamariah (hijriyah) adalah tenggang waktu yang sudah cukup untuk pengembangan suatu harta. Oleh sebab itu para mukallaf wajib mengalkulasikan harta kekayaan yang dimilikinya dengan harga pasaran, bila telah cukup satu tahun kamariah. Dalam kitab Syarhus Shagir dapat dibaca sebagai berikut: (Taksirlah harta kekayaanmu per jenis setiap tahun atas dasar harga di kala itu (harga pasaran) dengan harga yang adil dan pembelian yang baik). Prinsip ini tidak diaplikasikan untuk zakat hasil pertanian, buah-buahan, hasil tambang dan barang galian. Dalam kaitan ini Imam Syafii mengatakan “haulhaul adalah salah satu syarat wajib zakat, bila haulhaul tidak cukup walaupun sebentar, harta tidak kena kewajiban zakat. HaulHaul ini merupakan syarat wajib zakat untuk harta kekayaan selain biji-bijian, barang tambang dan barang galian”. Ulama-ulama mazhab Maliki mengatakan, “HaulHaul merupakan salah satu syarat wajib zakat kecuali kekayaan tambang, barang galian dan tanam-tanaman.” 2. Prinsip independensi tahun anggaran; Sesuai dengan prinsip haulhaul di atas, pengauditan zakat harus berdasar pada prinsip independensi tahun anggaran. Hal ini telah dijelaskan oleh Ibnu Rusyd sebagai berikut.: “Harta yang dibelanjakan sebelum cukup haulhaul (sebentar atau lama), kemudian mengalami kerusakan, maka harta itu tidak kena kewajiban zakat, yang kena kewajiban adalah harta yang masih tertinggal jika masih memenuhi nisab dan telah cukup haul. Adapun harta yang kena kewajiban zakat yang dibelanjakan setelah haulhaul (sebentar atau lama), masih tetap kena kewajiban zakat berikut dengan harta kekayaan yang masih tinggal.” 3. Prinsip berkembang, baik real ataupun estimasi. Pengauditan zakat berdasar pada prinsip harta yang dapat berkembang baik secara real atau estimasi, baik barang tersebut dicairkan di pertengahan haulhaul atau tidak, baik perkembangan tersebut berlaku kontinyu atau terputus-putus. Dr. Syauki Ismail Sahata menjelaskan hal ini sebagai berikut: “Laba dalam akuntansi Islam adalah perkembangan harta yang berlaku dalam haul, baik harta tersebut dicairkan menjadi uang atau masih tetap sebagaimana

www.facebook.com/indonesiapustaka

909

adanya, karena tidak terjadi transaksi jual beli. Dalam kedua kondisinya dapat dilihat adanya keuntungan, sedangkan transaksi jual beli fungsinya tidak lebih hanya sekadar pengalihan bentuk harta dari bentuk aslinya kepada bentuk lain yang dapat metampakkan realita keuntungan. Oleh sebab itu bila sudah saatnya acara kalkulasi, tidak perlu ditunggu sampai nilai itu terjadi dalam bentuk realita, karena yang menjadi pertimbangan dalam penaksiran nilai adalah terjadinya keuntungan bukan munculnya suatu keuntungan yang ditandai dengan transaksi jual beli, karena jual beli tidak berfungsi membuat keuntungan, tetapi hanya memunculkan keuntungan.” 4. Prinsip kemampuan biaya; Pengauditan zakat harus memperhatikan kemampuan biaya dari seorang wajib zakat, prinsip ini lebih dikenal dalam fikih Islam dengan istilah nisab zakat. Dalam Alquran prinsip ini banyak disebut, antara lain firman Allah yang artinya: “Kamu akan ditanya tentang harta yang akan dibelanjakan, katakanlah harta yang melebihi kebutuhan.” (QS. Al-Baqarah:219) Hasan Basyri menafsirkan ayat di atas dengan, “Jangan bayarkan hartamu, kemudian kamu duduk meminta-minta.” Prinsip ini lebih jelas lagi dari penjelasan Rasulullah saw. kepada seorang yang datang menanya, “Mulailah dari dirimu, bayarkan sedekah kepada dirimu, jika masih ada sisa belanja keluargamu, bersedekahlah kepada keluarga dekatmu, bila masih lebih, bersedekahlah kepada... dan seterusnya.” (HR. Muslim dari Abu Hurairah). Prinsip ini diterapkan dalam fikih Islam adalah dengan target untuk tidak memaksa umat Islam di satu pihak dan menganjurkan mereka untuk selalu meningkatkan produksi di pihak lain. Ukuran kemampuan biaya dalam kalkulasi zakat mempunyai nilai unifikasi yaitu 20 Dinar atau 200 Dirham untuk kekayaan uang. 5. Prinsip zakat dipungut dari penghasilan bersih (neto) dan jumlah kotor (bruto) sesuai dengan bentuk dan jenis harta kekayaan yang ada. Sebagai implementasi dari prinsip kemampuan biaya, zakat harus berdasar pada prinsip pemotongan utang-utang yang telah jatuh tempo dan biaya-biaya lainnya dari total penghasilan atau kekayaan, sebagai upaya untuk meringankan beban ummat Islam. Dalil hukum dari prinsip ini cukup banyak, di antaranya adalah nukilan Abu Ubaid dari ulama lain “bila hartamu telah cukup haul, lihatlah harta-harta kekayaanmu, baik uang atau barang-barang yang dapat dijual, seterusnya taksirlah harganya dengan uang. Bila kamu mempunyai piutang dari orang yang dapat diharapkan pembayarannya, hitunglah bersama dengan kekayaan itu. Bila kamu mempunyai utang, potonglah dari hartamu, seterusnya bayarlah zakat sisa kekayaanmu itu”. Data ini menunjukkan bahwa utang-utang dipotong dari barang-barang zakat sebelum diadakan kalkulasi. Hal ini persis dengan nukilan dari seorang ulama klasik yang mengatakan, “Bayarlah utang-utang dan pajak-pajakmu, jika sisanya masih mencukupi 5 watsaq, bayarlah zakatnya.” (Yahya bin Adam Al-Qurasyi, Kitab Al-Kharaj, hlm. 59). Di pihak lain Rasulullah saw. selalu memesankan kepada pegawai yang ditugaskan mengadakan penaksiran harta kekayaan pertanian dan buah-buahan untuk menentukan dan menaksir barangbarang yang wajib zakat, beliau mengatakan, “Bila kamu mengadakan penaksiran, ambillah dan sisakan sepertiga atau seperempat.” (H.R. Ahmad). Dari penjelasan di atas jelas bahwa kalkulasi zakat mempertimbangkan betul-betul utang-utang dan

www.facebook.com/indonesiapustaka

910

biaya-biaya yang diperlukan untuk memperoleh suatu penghasilan berikut dengan kondisi personel dan kekeluargaan si wajib zakat. 6. Prinsip penggabungan harta kekayaan. Ketika mengadakan pengumpulan dan penentuan harta-harta yang wajib zakat, harus diperhatikan semua harta kekayaan yang dimiliki oleh si wajib zakat, baik yang terdapat di dalam negeri atau di luar negeri. Dalam hal ini semua harta kekayaan harus digabungkan menjadi satu, kemudian dipotong dengan utang-utang dan biaya-biaya lain, seterusnya dibayar zakat dari barangbarang yang tersisa bila masih mencukupi nisab. Ibnu Qayim menjelaskan prinsip ini sbb.: “Barang perdagangan yang telah mencukupi haulhaul yang terdapat di dalam negeri (tempat barang), walaupun sudah dikirimkan ke negara lain, nilainya harus ditaksir bersama-sama dengan barang barang lain ketika menaksir zakatnya walaupun jenis barang itu berbeda-beda.” 7. Prinsip penaksiran harga dilakukan berdasarkan harga pasaran. Akuntansi Islam dalam menaksir barang-barang zakat di akhir tahun selalu berdasar pada prinsip penaksiran nilai barang dengan harga pasaran. Dalam sebuah nukilan dari Jabir bin Zaid, beliau mengatakan, “Taksirlah barang itu sesuai dengan harganya di saat zakat sudah wajib (akhir haul) kemudian bayarlah zakatnya.” Data ini mengandung suatu arti bahwa penaksiran harga suatu barang untuk tujuan pembayaran zakat harus dilakukan berdasarkan harga di akhir haul. Prinsip ini didukung oleh mayoritas pakar fikih. Dalam sebuah nukilan dari Maimun bin Mahran dia mengatakan: (Bila hartamu telah cukup haul, lihatlah harta-bendamu yang lain, baik uang ataupun barang yang dapat diperjual belikan, kemudian taksirlah harganya dengan uang, bila kamu mempunyai piutang atas orang yang mampu, hitunglah bersama-sama, bila kamu mempunyai utang potonglah dari harta tersebut seterusnya bayarlah zakat sisanya). Zakat–Kaidah Penyaluran Zakat Harta; Allah Swt. telah menentukan mustahiq zakat lewat firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berarti, “(Zakat hanya disalurkan kepada fakir, miskin, amil, muallaf, memerdekaan budak, orang yang berutang, fi sabilillah dan ibn sabil. Hal tersebut merupakan kewajiban dari Allah Swt., sesungguhnya Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana).” Atas dasar ini, pemerintah tidak diperkenankan menyalurkan hasil pemungutan zakat kepada pihak lain di luar mustahiq yang delapan di atas. Di sini terdapat sebuah kaidah umum, bahwa pemerintah dalam melakukan pengalokasian harus mempertimbangkan kemaslahatan umat Islam semampunya. Dalam kaitan ini pemerintah menghadapi beberapa masalah yang perlu dijelaskan, yaitu Bagaimana mendistribusikan zakat kepada mustahiq yang delapan? Dalam hal ini, para pakar fikih telah membuat beberapa kaidah yang dapat membantu Pemerintah dalam menyalurkan zakat, di antaranya adalah sebagai berikut.: A. Alokasi atas dasar kecukupan dan keperluan. Sebagian ulama fikih berpendapat bahwa pengalokasian zakat kepada mustahiq yang delapan haruslah berdasarkan tingkat kecukupan dan keperluannya masing-masing. Dengan menerapkan kaidah ini maka akan terdapat surplus pada harta zakat seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khatthab, Usman bin Affan dan Umar bin Abdul Aziz. Jika hal itu terjadi, zakat didistribusikan kembali sehingga dapat mewujudkan kemaslahan kaum muslimin seluruhnya.

www.facebook.com/indonesiapustaka

911

Atau mungkin juga akan mengalami defisit (kekurangan), saat pemerintah boleh menarik pungutan tambahan dari orang-orang yang kaya dengan syarat tertentu sebagai berikut: 1. Kebutuhan yang sangat mendesak di samping tidak adanya sumber lain. 2. Mendistribusikan pungutan tambahan tersebut dengan cara yang adil. 3. Harus disalurkan demi kemaslahan umat Islam. 4. Mendapat restu dari tokoh-tokoh masyarakat Islam. B. Berdasarkan harta zakat yang terkumpul. Sebagian ulama fikih berpendapat harta zakat yang terkumpul itu dialokasikan kepada mustahiq yang delapan sesuai dengan kondisi masing-masing. Kaidah ini akan mengakibatkan masing-masing mustahiq tidak menerima zakat yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menjadi wewenang pemerintah dalam mempertimbangkan mustahiq mana saja yang lebih berhak daripada yang lain. Setiap kaidah yang disimpulkan dari sumber syariat Islam ini dapat diterapkan tergantung pada pendapatan zakat dan kondisi yang stabil. Zakat–Ketentuan Umum; Zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syaratsyarat sebagai berikut: a. Muslim. b. Mencapai nishab dengan kepemilikian sempurna walaupun sifat harta itu berubah disela-sela haul. c. Memenuhi syarat satu haulhaul bagi harta-harta tertentu. d. Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang. e. Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan nishab. f. Harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai nishab. Zakat–Klasifikasi Harta; Berikut ini adalah klasifikasi Harta dalam Fikih Islam dan Hubungannya dengan Pengauditan Zakat. Harta kekayaan dalam fikih Islam dapat diklasifikasikan kepada: 1. Uang, alat penukar dalam suatu transaksi yang sekaligus merupakan harga suatu barang. Uang dapat dibagi dua bagian, masing-masing: a. Mata uang mutlak, seperti emas dan perak. b. Mata uang terbatas, seperti uang kertas (kartal dan giral) dan uang logam. 2. Barang, yaitu harta yang dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya. Barang ini dapat dibagi dua bagian, sebagai berikut.: a. Barang yang dipakai, yaitu barang-barang yang dimiliki untuk tujuan pemanfaatannya dalam berbagai jenis kegiatan, seperti alat-alat bangunan, binatang ternak. Barang-barang seperti ini mirip dengan barangbarang eksploitasi (barang-barang yang tidak bergerak). b. Modal perdagangan, yaitu barang yang diperuntukkan buat diperjual belikan, yaitu barang-barang yang dapat ditransaksikan yang dibeli atau diproduksi untuk tujuan dagang. Modal perdagangan ini disebut juga dengan istilah modal aktif (modal yang sedang beroperasi). 3. Binatang ternak, yaitu unta, sapi, kambing dan semacamnya. Binatang ternak dapat dibagi tiga bagian, masing-masing: a. Binatang perahan atau bibit. b. Binatang pekerja, yaitu binatang yang dimiliki untuk dieksploitasi. c. Binatang ternak dagangan. 4. Tanam-tanaman dan buah-buahan, yaitu hasil pertanian. Kekayaan ini dapat dibagi dua, masing-masing: a. Pertanian yang diairi dengan alat irigasi bermodal. b. Pertanian yang diairi dengan air hujan, tanpa modal. Penjelasan lebih lanjut sekitar kewajiban zakat hasil pertanian akan disampaikan kemudian. Zakat–Nisab Zakat Uang; Harta kekayaan yang akan dikeluarkan zakatnya itu harus mencapai nisab, yaitu batas minimal yang telah ditetapkan syariat Islam yang bila

www.facebook.com/indonesiapustaka

912

kurang dari batas tersebut tidak wajib dizakati, namun jika telah mencapai batas tersebut, harta kekayaan wajib dizakati. Nisab emas dan mata uang emas lainnya adalah sebanyak 20 mitsqal, yaitu sama dengan 85 gram emas murni. (1 misqal = 4,25 gram). Sedangkan nisab perak serta mata uang perak lainnya adalah 200 dirham, atau sama dengan 595 gram perak murni. (1 dirham = 2,975 gram). Dalam muktamarnya yang ke-2, Lembaga Riset Islam telah mengambil suatu keputusan yang berbunyi: (Nisab kekayaan uang logam, mata uang, giral serta komoditas perdagangan dihitung berdasarkan harga nisab emas. Yang telah mencapai harga 20 misqal emas harus dibayarkan zakatnya karena nilai emas lebih stabil dibandingkan yang lainnya). Adapun emas yang tidak murni harus dikurangi sesuai dengan berat campurannya. Dalam emas 18 karat (6/24 = 1/4), umpamanya, harus dikurangi seperempat, kemudian selebihnya dizakati. Dan dalam emas 21 karat (3/24 = 1/8), umpamanya, seperdelapan harus dikurangi, kemudian selebihnya dizakati. Demikian pula cara penghitungan perak tidak murni. Zakat–Organisasi Pengelolaan Zakat; Berikut ini adalah ketentuan organisasi pengelolaan zakat: (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. (2) Pembentukan badan amil zakat: (a) nasional oleh Presiden atas usul Menteri; (b) daerah provinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama provinsi; (c) daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota; (d) kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan. (3) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsulatif, dan informatif. (4) Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu. (5) Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan pelaksana. Badan amil Zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Zakat–Pendayagunaan Zakat; Berikut ini adalah beberapa ketentuan mengenai pendayagunaan zakat: (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama. (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat diatur dengan keputusan menteri. Zakat–Pengalihan Zakat; Pengalihan zakat dari suatu wilayah ke wilayah lain itu berdasarkan ketentuan-ketentuan berikut ini: 1. Pada dasarnya zakat disalurkan di tempat harta yang dizakati, bukan di tempat si pembayar zakat sehingga harta itu boleh dialihkan dari tempatnya untuk kemaslahatan yang lebih besar. Di antara maslahat pengalihan zakat itu adalah: a. Dialihkan ke wilayah-wilayah tempat terjadinya perang fi sabilillah. b. Dialihkan ke lembaga-lembaga dakwah dan pendidikan maupun pusat kesehatan yang termasuk delapan golongan yang berhak menerima zakat. c. Dialihkan ke negara-negara Islam mana pun yang mengalami musibah kelaparan dan bencana alam. d. Dialihkan ke kaum kerabat si pembayar zakat yang berhak menerima zakat (mustahiq). 2. Mengalihkan zakat

www.facebook.com/indonesiapustaka

913

keluar wilayah pemungutan selain dalam kondisi yang disebutkan di atas tidak menghalangi sahnya pembayaran zakat tetapi makruh dengan syarat harta itu tetap disalurkan kepada orang-orang di antara delapan kelompok masyarakat yang mustahiq. 3. Yang dimaksud dengan daerah pemungutan zakat adalah daerah tempat zakat itu dipungut dan negeri-negeri lain yang ada di sekitarnya yang jauhnya kurang dari jarak shalat kasar (kurang lebih 82 kilometer) karena hal itu dianggap termasuk wilayah satu negeri. 4. Tindakan-tindakan yang boleh dilakukan dalam pengalihan harta zakat: a. Mempercepat pembayaran zakat sebelum akhir haul, selama masa waktu yang dibutuhkan untuk pendistribusian zakat tersebut kepada mustahiq, terhitung mulai dari haulhaul itu sempurna jika harta itu telah memenuhi syarat wajib. b. Menunda pembayaran selama masa waktu yang dibutuhkan untuk mengalihkan zakat tersebut. Zakat–Pengelolaan Zakat; adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pengelolaan zakat bertujuan: (1) meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama; (2) meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; (3) meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Zakat–Pengumpulan Zakat; Berikut ini adalah beberapa ketentuan mengenai pengumpulan zakat: (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. (2) Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki. (3) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama. (4) Jika tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya. (5) Zakat yang telah dibayarkan kepqda badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Zakat–Seperduapuluh; Kadar zakat yang diambil dari tanaman dan buah-buahan yang pengairannya menelan biaya. Zakat–Seperduapuluh; Satu dari dua puluh satuan harta yang dizakati (1/20 atau 5%). Zakat–Seperempatpuluh; Satu dari empat puluh satuan harta yang dizakati (1/40 atau 2,5%). Zakat–Sepersepuluh; Kadar zakat yang diambil dari tanaman dan buah-buahan yang pengairannya tidak memerlukan biaya. Istilah ini juga dipakai untuk persentasi yang diambil dari pajak komoditas warga negara non-muslim. Zakat–Sepersepuluh; Satu dari sepuluh satuan harta yang dizakati (1/10 atau 10%). Zakat–Syarat Wajib Zakat. Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan

www.facebook.com/indonesiapustaka

914

berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dibuat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan rela hati sehingga target suci disyariatkannya zakat dapat tercapai. Syarat-syarat tersebut adalah 1. Milik sempurna (milik 100%). Milik Sempurna adalah kemampuan pemilik harta mentransaksikan barang miliknya tanpa campur tangan orang lain. Hal ini disyaratkan karena pada dasarnya zakat berarti pemilikan dan pemberian untuk orang yang berhak, ini tidak akan terealisir kecuali bila pemilik harta betul-betul memiliki harta tersebut secara sempurna. Dari sinilah, harta yang telah berada di luar kekuasaan pemilik (harta dhimar) atau cicilan mas kawin yang belum dibayar tidak wajib zakat. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriiwayatkan oleh sekelompok sahabat yang berarti: “Tidak ada zakat pada harta dhimar, tidak ada zakat pada cicilan mas kawin yang tertunda, karena wanita tidak dapat menggunakannya, tidak ada zakat pada piutang atas orang yang kesulitan. Bila sudah berada di tangan, baru wajib dizakati untuk satu tahun berjalan saja, meskipun piutang itu, atau mas kawin tersebut telah berada di tangan orang lain/ suaminya bertahun-tahun, demikian juga piutang atas orang yang susah dari sejak beberapa tahun.” 2. Berkembang Secara Riil Atau Estimasi. bahwa harta tersebut harus dapat berkembang secara real atau secara estimasi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan riil adalah pertambahan akibat kelahiran, perkembangbiakan atau niaga. Sedangkan yang dimaksud dengan pertumbuhan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjualbelikannya, sebab itu, semua jenis harta di atas mutlak harus dizakati, berbeda dari lahan tidur yang tidak dapat berkembang baik secara riil maupun secara estimasi sehingga tidak wajib dizakati. 3. Sampai Nisab. Nisab adalah jumlah harta yang ditentukan secara hukum, dengan harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. Syarat ini berlaku pada uang, emas, perak, barang dagangan dan hewan ternak. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad saw. bersabda, “Tidak ada kewajiban zakat atas harta emas yang belum sampai 20 dinar (1 dinar= 4,25 gram, jadi 20 dinar=85 gram). Apabila telah sampai 20 dinar, zakatnya adalah setengah dinar. Demikian juga perak tidak diambil zakatnya sebelum sampai 200 dirham (1 dirham=2,975 gram, jadi 200 dirham=595 gram) yang dalam hal ini zakatnya adalah 5 dirham.” Nisab emas adalah 20 mitsqal=85 gram emas murni. Nisab perak adalah 200 dirham = 595 gram perak murni. Nisab zakat barang dagangan adalah senilai 85 gram emas murni. Barang-barang zakat lainnya sudah ditetapkan juga nisabnya masing-masing. Termasuk dalam barang zakat adalah barang yang telah lengkap satu nisab berikut kelebihannya. 4. Melebihi Kebutuhan Pokok. Barangbarang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukinan, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabot rumah tangga, tidak dikenakan zakat. Demikian juga uang simpanan yang dicadangkan untuk melunasi utang (akan dijelaskan kemudian), tidak diwajibkan zakat, karena seorang kreditor sangat memerlukan uang yang ada di tangannya untuk melepaskan dirinya dari cengkeraman utang. Oleh sebab itu, harta yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

915

dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak wajib dizakati. 5. Cukup Haul. Haul adalah perputaran harta satu nisab dalam 12 bulan kamariah. Jika terdapat kesulitan akuntasi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun syamsiyah, anggaran boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun syamsiyah dengan penambahan volume (rate) zakat yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan hari bulan syamsiah dari bulan qamariah. Khusus hasil pertanian, tidak disyaratkan haul, sesuai dengan firman Allah Swt. yang artinya, “Bayarlah zakatnya pada waktu panen.” (Q.S. Al An`am: 141). Demikian juga kekayaan tambang dan barang galian juga tidak disyaratkan haul, sesuai konsensus para ulama. 6. Tidak Terjadi Zakat Ganda. Apabila suatu harta telah dibayar zakatnya kemudian harta tersebut berubah bentuk, seperti hasil pertanian yang telah dizakati kemudian hasil panen tersebut dijual dengan harga tertentu, atau kekayaan ternak yang telah dizakati kemudian dijual dengan harga tertentu. Dalam hal ini, harga penjualan barang yang telah dizakati di akhir haulhaul tidak wajib dizakati lagi agar tidak terjadi zakat ganda pada satu jenis harta. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw. yang berarti, “Tidak ada ganda dalam zakat”. (HR. Bukhari dan Muslim). Zakat–Tanah Sepersepuluh; Tanah yang penghasilannya baik tanaman atau buahbuahan dikenakan zakat sebesar sepersepuluh atau seperdua puluh. Zakat–Volume Zakat Emas, Perak dan Uang; Volume yang wajib dibayarkan dari zakat emas, perak dan uang adalah sebesar 1/40 (2,5%). Jika si pembayar zakat ingin mengeluarkan zakat emas ataupun peraknya dengan uang, hasil perkalian volume zakat yang wajib dibayarkan dengan harga per gramnya itulah jumlah yang harus dibayarkan. Contohnya, 25 gram emas volume zakat dengan harga 4 dinar per gram, jadi 25 x 4 = 100 dinar. Zakat–Volume Zakat Perhiasan Emas dan Perak; yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5% atau 1/40. Zakat–Volume Zakat; Kadar harta zakat yang harus dibayar apabila telah mencapai nisab dan haul. Dalam rangka penentuan volume yang diterima mustahiq, terdapat beberapa pendapat ulama fikih sebagai berikut: 1. Untuk masing-masing golongan mustahiq zakat dialokasikan sebesar seperdelapan (1/8 atau 12,5%) dari total harta zakat yang terkumpul. Jika dana yang telah dialokasikan bagi suatu golongan itu tidak mencukupi, dana dapat diambil dari sisa dana yang dialokasikan untuk golongan mustahiq lain. Bila tidak ada juga dana, dana diambil dari sumber lain kas negara atau dengan cara mewajibkan pajak baru untuk menutupi kekurangan itu atas mereka yang kaya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. 2. Bagi setiap golongan mustahiq zakat dialokasikan dana sesuai dengan kebutuhannya tanpa terikat dengan seperdelapannya. Bila harta zakat yang terkumpul itu tidak mencukupi, dana diambil dari sumber lain kas negara atau dengan cara mewajibkan pungutan baru atas harta orang-orang yang kaya untuk menutupi kekurang itu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam Zakat–Waktu Pembayaran Zakat; Ketentuan waktu pembayaran zakat adalah sebagai berikut: 1. Zakat harus segera dibayar bila telah memenuhi semua syarat wajibnya,

www.facebook.com/indonesiapustaka

916

tidak boleh ditunda apalagi telah memiliki kemampuan melaksanakannya. Jika hartanya masih berada di pihak lain (gaib), pembayarannya dapat ditunda sampai harta itu sampai di tangan pemiliknya. Para amil yang mengurus pemungutan dan penyaluran zakat juga dilarang menundanya. Jika amil telah mengetahui orang-orang yang mustahiq zakat dan dapat membagikan secara merata kepada mereka namun tidak juga dibayar hingga harta zakat itu rusak, amil tersebut bertanggung jawab menggantinya. 2. Kewajiban zakat tidak gugur dengan kematian pemilik harta, tetapi tetap menjadi utang yang harus dilunasi dari harta peninggalan baik diwasiatkan ataupun tidak. 3. Kewajiban zakat juga tidak gugur dengan lewat masa waktunya (kedaluarsa). Jika seorang pembayar zakat terlambat membayar zakat hartanya di akhir haulhaul dan telah memasuki tahun baru (haulhaul baru), ketika menghitung zakat tahun kedua harus dikurangi sebesar kewajiban zakat yang harus dibayar untuk tahun pertama dan sisanyalah yang harus dizakati pada tahun berikutnya. Orang itu tetap berkewajiban membayar zakat tahun pertama karena dianggap utang yang harus dilunasi. 4. Bila harta yang akan dizakati itu rusak setelah mencukupi haul, kewajiban zakat akan gugur dengan dua syarat: a. Harta itu rusak sebelum mampu membayar zakatnya. b. Tidak karena kelalaian pemilik harta. 5. Apabila hasil pertanian atau buah-buahan rusak sebelum dipetik karena suatu sebab (hama, musibah), kewajiban zakatnya gugur, kecuali jika masih tersisa kuantitas yang mencapai nisab, dari sisa itulah harus dibayar zakat. 6. Wajib bagi seorang amil yang bertugas memungut dan mendistribusikan zakat untuk menjaga harta zakat itu sebaik-baiknya, tetapi bila rusak tidak karena kelalaiannya, ia tidak berkewajiban menjamin (mengganti). Zakat–Yang Tidak Berhak Menerima Zakat; Ketentuan pihak yang tidak berhak menerima zakat adalah sebagai berikut: 1. Zakat tidak boleh disalurkan kepada orang yang terbukti mempunyai hubungan nasab (darah) dengan Nabi Muhammad saw. karena mereka memiliki sumber pemasukan lain dalam syariat Islam, yaitu dari seperlima harta rampasan perang. 2. Zakat tidak boleh dibayar kepada orang yang wajib dinafkahi oleh si pembayar zakat. 3. Zakat tidak boleh dibayar kepada selain orang muslim kecuali yang dikhususkan untuk jatah golongan orang-orang muallaf. Zakat–Zakat Perhiasan, Barang Emas dan Perak; Perhiasan wanita yang dikhususkan untuk pemakaian pribadi tidak wajib dizakati selama tidak melebihi batas yang wajar di antara kaum wanita lain yang berada dalam status sosial yang sama. Sedangkan perhiasan yang melebihi batas kewajaran, harus dibayar zakatnya karena itu sama dengan menimbun dan menyimpan harta. Seorang wanita juga harus membayar zakat perhiasan yang sudah tidak ia pakai lagi karena sudah lama atau sebab lainnya. Kedua perhiasan di atas zakatnya dihitung berdasarkan berat emas dan perak murni, tanpa mempertimbangkan mahal murahnya perhiasan tersebut karena desain bentuk atau batu permata serta aksesoris lain yang menghiasinya. Lain halnya dengan emas dan perak yang ada di tangan para pedagang, dalam hal ini yang dijadikan dasar dalam

www.facebook.com/indonesiapustaka

917

penghitungan zakatnya adalah harga keseluruhan berikut batu-batu permata yang ada. Perhiasan emas dan perak yang haram dipakai tetapi dimiliki oleh kaum lelaki harus dikeluarkan zakatnya, seperti gelang dan jam tangan. Begitu juga wanita yang memakai perhiasan kaum lelaki harus membayarkan zakatnya karena haram bagi dirinya. Zakat ad-Dzahab; Zakat emas (zaka on gold); Emas termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Zakat al-Fitrah; Zakat Fitrah (zaka fithr); zakat badan atau jiwa yang dikeluarkan berkaitan dengan berakhirnya bulan Ramadhan. Zakat fitrah wajib atas tiap-tiap yang bernyawa, besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, merdeka atau budak, yang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan untuk sehari semalam bagi dirinya, keluarganya, dan binatangnya pada Hari Raya Fitri. Zakat Fitrah dikeluarkan satu tahun sekali, ukurannya 2 1/2 - 3 1/2 liter bahan makanan pokok setempat. Zakat al-Mihnah; Zakat profesi (zaka on income); Zakat atas penghasilan atau pendapatan atau jasa yang diusahakan melalui keahliannya, seperti profesi dokter, arsitek, ahli hukum, pengacara, pegawai, karyawan, dan lain-lain. Zakat Alokasi Biaya Penyusutan atau Kerusakan Barang-barang Modal; Yang dimaksud dengan istilah ini adalah sejumlah biaya yang disisihkan dari pendapatan setiap tahun anggaran untuk menutupi penyusutan barang-barang modal guna kelangsungan pemakaiannya, kelangsungan pekerjaan, meraih keuntungan dan untuk membantu penggantian atau perbaikannya. Cara menaksir nilainya dilakukan dengan berbagai teknis akuntansi yang sesuai dengan keadaan dan kondisi barang itu. Penaksiran dan hukum syariatnya: Dalam hukum Islam, alokasi ini tidak termasuk kebutuhan yang perlu dipotong dari barang-barang zakat, karena barang-barang modal tersebut tidak termasuk barang yang dizakati. Zakat Alokasi Biaya Sarana Usaha yang Sedang Beroperasi; Yang dimaksud dengan istilah ini adalah sejumlah biaya yang disisihkan dari pendapatan untuk menutupi perbedaan antara harga registrasi dan harga sekarang. Hal ini dilakukan sebagai aplikasi dari kaidah kehati-hatian. Penaksiran harga dilakukan atas dasar biaya terendah antara pemakaian standar biaya atau standar harga pasar. Di antara contoh alokasi seperti ini adalah: (i) Alokasi biaya untuk menutupi penurunan harga mata uang. (ii) Alokasi biaya untuk menutupi penurunan harga barang tak bergerak yang dibuat sebagai modal dagang. (iii) Alokasi biaya untuk menutupi utang-utang yang diragukan kebenarannya. Penaksiran dan hukum syariatnya: Mengingat bahwa cara menentukan nilai barang-barang modal yang sedang beroperasi (aktif ) untuk tujuan zakat dilakukan atas dasar harga pasaran, potongan semacam ini tidak termasuk kebutuhan yang harus dipotong dari barangbarang zakat. Namun, bila harga barang-barang yang sedang beroperasi tersebut ditaksir (karena satu dan lain hal) atas dasar harga registrasi dan ternyata lebih besar dari harga pasaran, alokasi semacam ini dapat dikeluarkan (dipotong) dari barang-barang zakat. Zakat Alokasi Biaya untuk Menutupi Ikatan dengan Pihak Lain yang Belum

www.facebook.com/indonesiapustaka

918

Ditentukan Sebelumnya; Yang dimaksud dengan istilah ini adalah keterikatan perusahaan dengan pihak lain yang belum ditentukan secara pasti sebelumnya. Contohnya; alokasi biaya mengakhiri masa kerja pegawai (pensiun dan PHK), alokasi biaya liburan, alokasi pembayaran pajak, alokasi pembayaran denda-denda dan lain-lain. Nilai alokasi biaya ini ditaksir oleh tenaga ahli sesuai dengan volume kewajiban keuangan, kontrak, aturan-aturan dan ketentuan yang dilakukan dengan pihak lain. Nilai alokasi ini dianggap sebagai beban yang harus dipikul perusahaan dan selalu muncul dalam kalkulasi untung rugi. Penaksiran dan hukum syariatnya: Kewajiban-kewajiban keuangan seperti ini harus diperhitungkan nilainya dengan teliti dan detil tanpa berlebih-lebihan, sehingga tidak beralih menjadi anggaran persediaan (cadangan) rahasia. Nilai ini dianggap sebagai utang yang telah jatuh tempo yang dapat dipotong dari barang-barang zakat. Bila ternyata terdapat penaksiran yang berlebihan, perbedaan perhitungan tersebut harus ditarik kembali. Bila dalam kalkulasi tersebut terdapat bunga (denda keterlambatan) atas pembayaran tagihan yang sudah diperhitungkan sebelumnya, bunga tersebut tidak termasuk utang yang wajib dibayar, oleh sebab itu tidak dapat dipotong dari penghasilan barang-barang zakat tetapi yang dapat dipotong hanyalah tagihantagihan yang telah jatuh tempo (mesti dibayar). Zakat al-Wada’I; Zakat simpanan uang (zaka on saving); uang termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah terpenuhi syarat-syaratnya, dan kadar yang dikeluarkan adalah 2,5%. Zakat az-Zira’ah; Zakat Pertanian (zaka on harvest); Zakat yang dikenakan pada produk pertanian pada saat panen dengan nishab 750 kg; sebesar 10% bagi tanah yang hanya mengandalkan air hujan tanpa bantuan alat mekanik atau tanpa biaya; dan 5% bagi tanah yang mendapat air dengan alat mekanik atau dengan biaya. Zakat Barang Temuan dan Barang Tambang; Memiliki ketentuan sebagai berikut: Zakat wajib dikeluarkan sebanyak 20% pada barang-barang temuan dan barang tambang yang dihasilkan baik dari dalam tanah maupun laut, baik berbentuk padatan, cairan, atau gas setelah dikurangi biaya penelitian dan produksi. Zakat Barang yang Memiliki Nilai Ekonomis dan Produksi; Memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Zakat wajib pada barang-barang yang memiliki nilai ekonomis, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang meliputi tanaman, buahbuahan, binatang ternak dan binatang peliharaan, yang diperuntukkan untuk dijual dengan syarat-syarat: a. mencapai nishab, dan adanya maksud atau niat diperdagangkan; b. besarnya nishab zakat barang-barang perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas; c. zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5%; dan d. waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah melalui satu haul kecuali pada barang-barang tidak bergerak yang digunakan untuk perdagangan, zakatnya satu kali ketika menjualnya, dan untuk pertanian pada saat memanennya. (2) Zakat diwajibkan terhadap barang-barang hasil produksi apabila telah memenuhi syarat. (3) Zakat dikenakan juga pada produk lembaga keuangan syariah, baik bank maupun nonbank, yang ketentuannya disesaikan menurut akad masing-masing produk.

www.facebook.com/indonesiapustaka

919

Zakat Bahan Baku Utama; Bahan baku utama adalah semua bahan baku utama yang masuk ke dalam produksi. Cara penaksiran nilainya adalah atas dasar harga bahan yang terdiri atas harga pembelian bahan ditambah dengan semua pengeluaran dari pengangkutan sampai penggudangan. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Bahan baku utama dapat dibagi dua bagian: 1. Bahan baku asli dan utama. Bahan ini ditaksir nilainya atas dasar harga pasaran kemudian digabungkan dengan nilai barang-barang zakat lainnya. 2. Bahan baku yang larut. Seperti bahan pencuci, pengepakan, dan lain-lain. Bahan ini tidak termasuk dalam barang-barang zakat, karena tidak termasuk barang-barang perdagangan. Zakat Barang-barang yang Dialihkan kepada Pihak Lain; Yang dimaksud dengan istilah ini adalah semua barang-barang yang telah diserahkan oleh pemilik kepada diler (agen) untuk dijual. Penaksiran nilainya dilakukan atas dasar harga modal. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Barangbarang seperti ini ditaksir nilainya atas dasar harga pasaran di tempat barang, kemudian nilai tersebut digabungkan dengan nilai barang-barang zakat lainnya yang dimiliki si wajib zakat. Zakat Barang-barang yang Masih dalam Perjalanan; Yang dimaksud dengan istilah ini adalah semua barang-barang yang telah dibeli, dibayar harganya dan sedang dalam proses pengangkutan tetapi belum sampai di gudang pembeli sampai akhir tahun anggaran. Penaksiran nilai barang-barang seperti ini adalah berdasarkan harga beli ditambah dengan biaya-biaya lain. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Barang-barang seperti ini ditaksir nilainya berdasarkan harga pasaran di saat dan tempat pembelian, kemudian digabungkan dengan nilai barang-barang zakat lainnya. Bila barangbarang dibeli atas dasar dokumen kredit, harga yang tertera dalam dokumen kredit tersebut sebelum dibayar tunai adalah nilai barang yang kelak akan digabungkan dengan nilai barang-barang zakat lainnya. Zakat Barang-Barang yang Sedang dalam Proses Produksi; Yang dimaksud dengan istilah ini adalah semua barang-barang yang masih dalam proses pembuatan dan belum siap. Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar biaya produksi yang terdiri atas: harga bahan baku, biaya-biaya lain seperti upah dan gaji pegawai, pengeluaran produksi baik secara langsung ataupun tidak. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar harga pasaran bahan baku dan bahan-bahan tambahan lainnya (yang tampak dalam produksi saja) kemudian digabungkan dengan nilai barang-barang zakat lainnya. Zakat Barang-Barang yang Telah Selesai Diproduksi (Barang Jadi); Yang dimaksud dengan istilah ini adalah barang-barang yang diperuntukkan buat jual beli yang dimiliki perusahaan di akhir tahun anggaran. Istilah populer untuk pengertian di atas adalah barang-barang jadi. Barang-barang jadi dapat berbentuk materi dan non-materi. Dalam sistem kalkulasinya diperlakukan sama yaitu dengan menentukan harga yang paling rendah antara harga

www.facebook.com/indonesiapustaka

920

pasaran dan harga modal dengan membuat alokasi dana untuk penurunan harga, kedaluwarsaan atau kekurang lancaran. Bila harga pasaran ternyata lebih rendah, dibuat juga alokasi dana untuk menanggulangi penurunan harga. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Untuk barang-barang yang dibeli untuk dijual kembali, cara penaksiran nilainya adalah atas dasar harga pasar, bila dijual eceran, nilainya ditentukan menurut harga eceran, bila dijual grosiran, ditentukan menurut harga grosiran. Harga tersebut digabungkan dengan nilai barang-barang zakat lainnya sesuai dengan fatwa Simposium Masalah Zakat Kontemporer I tahun 1409 H/1994 M. Untuk barang-barang uang diproduk langsung oleh perusahaan untuk dijual, penaksiran nilainya dilakukan atas dasar harga pasaran bahan bakunya berikut dengan harga bahan tambahcn lain yang materinya kelihatan, kemudian digabungkan dengan nilai barangbarang zakat lainnya. Mengenai alokasi dana yang disebutkan di atas, tidak dapat diterima dalam pengalkulasian zakat yang berdasar atas harga pasaran, namun bila dilakukan kalkulasi atas dasar harga modal sedangkan harga pasaran ternyata lebih rendah, alokasi dana untuk penurunan harga dapat dipotong dari barang-barang zakat. Barang-barang nonmateri mempunyai ketentuan hukum dan diperlakukan sama dengan barang-barang materi. Zakat Biaya yang Dibayarkan Terlebih Dahulu. Yang dimaksud dengan istilah ini adalah dana yang dibayarkan terlebih dahulu pada tahun anggaran berjalan untuk pengeluaran tahun anggaran berikut, seperti sewa gedung dan asuransi untuk tahun berikut yang dibayar terlebih dahulu. Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar harga yang tercatat dalam kontrak. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Dana seperti ini tidak dikenakan zakat lagi, karena telah keluar dari tangan pemilik pertama dan menjadi dana bersyarat yang dapat dimanfaatkan kemudian hari. Zakat Biaya-Biaya Cadangan; Yang dimaksud dengan istilah ini adalah sejumlah dana yang disisihkan dari penghasilan bersih yang dapat didistribusikan untuk menunjang kondisi perusahaan atau untuk pendanaan kegiatannya pada masamendatang ataupun untuk mengimplementasikan peraturan pemerintah. Di antara contoh cadangan tersebut adalah sbb.: (i) Cadangan untuk suatu peraturan yang bersifat mengikat (ii) Cadangan untuk peraturan yang bersifat opsional (iii) Cadangan untuk penggantian barang-barang modal (iv) Cadangan untuk modal dasar. Dalam pelaksanaan biaya-biaya cadangan ini harus diperhatikan aturan-aturan pelaksanaan dan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku umum. Biaya-biaya ini akan tampak dalam daftar keuangan pusat pada poin hak milik. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Biaya-biaya cadangan ini dianggap sebagai hak milik para pemegang saham, karena bersumber dari keuntungan yang sudah merupakan hak mereka, sesuai dengan jumlah aset yang tertulis dalam daftar. Biaya-biya cadangan ini tidak dapat dipotong dari barang-barang zakat, karena termasuk keuntungan yang disisihkan untuk para pemegang saham, pemilik perusahaan atau untuk perusahaan itu sendiri, oleh sebab itu tidak termasuk dalam ikatan-ikatan yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

921

harus dibayar. Zakat Cicilan yang Dibayar Terlebih Dahulu; Termasuk dalam unit ini semua dana yang dibayarkan terlebih dahulu kepada langganan, seperti pemborong, industri dan semacamnya untuk dapat melancarkan kegiatan kerjanya yang sedang dalam proses. Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar nilai nominal yang tercatat dalam kontrak. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Dana semacam ini dianggap telah keluar dari tangan pemilik pertama dan telah menjadi milik bersyarat sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Oleh sebab itu, dana ini tidak termasuk dalam barang-barang zakat lagi. Zakat dan Pajak; Ketentuan Zakat dan Pajak adalah sebagai berikut: 1. Pembayaran pajak yang diwajibkan oleh pemerintah tidak bisa dijadikan sebagai pembayaran zakat karena perbedaan yang terdapat antara keduanya. Seperti perbedaan pihak yang mewajibkan, tujuan, jenis harta, volume yang wajib dibayar serta penyalurannya. 2. Pajak tidak boleh dipotong dari volume zakat yang wajib dibayar tetapi dari total jumlah harta yang terkena kewajiban zakat. 3. Pajak yang harus dibayar kepada pemerintah selama haulhaul dan belum dibayar sebelum haul, dipotong dari harta yang harus dizakati tersebut karena termasuk kewajiban yang harus dilunasi. 4. Peraturan pajak seharusnya disesuaikan sehingga memungkinkan pengambilan volume zakat yang wajib dikeluarkan dari volume pajak untuk memudahkan mereka yang membayar zakat tanpa batas selama yang bersangkutan dapat mengajukan bukti yang kuat bahwa ia telah membayar zakat. 5. Mewajibkan pajak solidaritas sosial atas penduduk nonmuslim di negara Islam sebesar volume zakat sebagai sumber dana untuk menciptakan solidaritas sosial secara umum yang mencakup seluruh rakyat yang hidup di negara Islam. Zakat Dana Surat Jaminan (LG); Yang dimaksud dengan istilah ini adalah dana yang dibayarkan kepada pihak bank untuk menutupi surat jaminan yang disampaikan kepada pihak lain, dengan pihak bank memberikan jaminannya bahwa pemilik dana akan melaksanakan transaksi atau kontrak yang telah ditanda tangani. Bila ternyata pihak pemilik dana tidak menepati kontrak atau transaksinya, dana yang dibayarkan tersebut akan dicairkan untuk pihak pelanggan. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Nilai surat jaminan ditaksir atas dasar nilai yang memang benar-benar telah dibayarkan kepada pihak counterpart. Dana ini tidak dikanakan zakat, karena merupakan milik bersyarat yang belum terlaksana. Bila nilai surat jaminan tersebut ditarik kembali, dana tersebut digabungkan dengan nilai barang-barang zakat lainnya dan dibayarkan zakatnya untuk tahun berjalan saja. Zakat Deposit; Yang dimaksud dengan istilah ini adalah kewajiban yang wajib dibayar kepada pihak lain sebagai jaminan atau perjanjian untuk melaksanakan sebuah kegiatan tertentu. Penaksiran nilainya dilakukan atas dasar nilai yang tercatat dalam kontrak. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Nilainya ditaksir atas dasar nilai yang tercantum dalam daftar. Dana ini dianggap

www.facebook.com/indonesiapustaka

922

sebagai tagihan tahun berjalan yang dapat dipotong dari barang-barang zakat. Bila tagihan tersebut tidak diharuskan pembayarannya pada tahun berjalan, dana tidak boleh dipotong dari barang-barang zakat tahun berjalan, akan tetapi akan dipotong pada saat jatuh tempo. Zakat Deposit yang Berada di Tangan Pihak Lain; Termasuk ke dalam unit ini semua uang yang ditahan oleh pihak lain sebagai deposit (jaminan) atas kelangsungan transaksi, janji-janji atau komitmen perusahaan untuk melakukan sesuatu kegiatan yang tertera dalam suatu kontrak. Cara penaksiran nilainya adalah berdasarkan nilai nominal yang tercatat dalam kontrak. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Deposit yang merupakan jaminan suatu transaksi seperti ini dianggap sebagai hak milik bersyarat, oleh sebab itu tidak dikenakan zakat kecuali ketika penerimaannya dan hanya dibayar untuk tahun berjalan saja walaupun deposit tersebut telah berlangsung beberapa tahun. Dengan demikian, deposit hanya dianggap sebagai barang zakat untuk tahun penerimaannya saja. Zakat Deposito Bank; Yang dimaksud dengan istilah ini adalah semua dana yang didepositkan di bank, baik dalam bentuk rekening berjalan, rekening investasi atau jenis lain. Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar nilai yang tercatat dalam daftar setelah dicocokkan dengan daftar rekening yang dikeluarkan oleh pihak bank. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Dana ini digabungkan dengan nilai barang-barang zakat, tanpa memasukkan keuntungan yang bersifat riba, karena keuntungan riba tersebut harus didermakan kepada pihak kebajikan dan kegiatan sosial di luar pembangunan masjid dan pencetakan Alquran. Adapun penghasilan yang tidak bersifat riba (halal), harus digabungkan dengan modal pokok dan digabungkan dengan nilai barang-barang zakat lainnya. Zakat Dokumen Kredit untuk Pembayaran Barang Dagang (LC); Termasuk dalam unit ini, semua dana yang dibayarkan kepada pihak bank sebagai pembayaran harga komoditi impor atau barang modal tetap lainnya. Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar nilai yang tercatat dalam kontrak yang benar-benar dibayar. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Nilainya ditaksir atas dasar nilai yang memang betul-betul telah dibayar dari dokumen tersebut, kemudian digabungkan dengan nilai barang-barang zakat lainnya. Zakat Dokumen Kredit untuk Pembelian Barang-Barang Konsumsi atau Sumber Pencaharian; Yang dimaksud dengan istilah ini adalah semua dana yang dibayarkan kepada pihak bank sebagai pembayaran harga komoditi impor atau barang modal tetap lainnya. Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar nilai yang tercatat dalam kontrak yang benar-benar dibayar. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Nilainya ditaksir atas dasar nilai yang memang betul-betul telah dibayar dari dokumen tersebut. Dana ini tidak dikenakan zakat. Zakat Efek–Investasi Berupa Efek; Efek merupakan alat keuangan yang dikeluarkan

www.facebook.com/indonesiapustaka

923

bagi pemegangnya yang menjadi hubungan utang-piutang dan mengandung suku bunga yang harus dibayarkan pada waktu tertentu. Pihak debitor (yang mengeluarkan efek) berkewajiban membayar suku bunga itu di samping jumlah asli uang yang dipinjam (harga efek) pada saat jatuh temponya. Efek itu dihitung dengan harga beli ditambah diskon ataupun dikurangi pertambahan harga. Bila efek itu beredar di pasaran, suku bunga dihitung berdasarkan harga yang terendah dengan menyediakan dana penurunan harganya bila harga pasaran lebih rendah daripada harga belinya. Cara penghitungan dan hukum syariatnya: Efek itu dihitung dengan harga nominalnya. Haram bertransaksi dengan efek karena mengandung suku bunga riba yang diharamkan oleh syariat Islam, namun si pemilik harus membayarkan zakat dari harga belinya dan digabungkan dengan kekayaan lain yang harus dizakatkan. Sedangkan suku bunga yang dihasilkan dari efek itu harus didermakan untuk kepentingan sosial selain pembangunan masjid dan mencetak Alquran untuk menghindari penghasilan haram. Zakat Emas (zaka on gold); Emas termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Zakat Emas dan Perak; Zakat wajib pada emas dan perak apabila: a. Telah melampaui satu haul. b. Banyaknya nishab emas adalah 85 gram, sedangkan nishab perak adalah 595 gram. c. Besarnya zakat emas dan perak adalah 2,5%. d. Tidak disyaratkan emas dan perak yang dizakati itu harus dicetak atau dibentuk. Zakat Fitrah; Memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim baik tua atau muda, baik dikeluarkan oleh diri sendiri atau orang yang menanggungnya dan diserahkan kepada Faqir pada 15 hari terakhir pada bulan Ramadhan sampai sebelum melaksanakan shalat ‘Id. (2) Seorang muslim yang terkena wajib zakat fitrah ini apabila memiliki kemampuan untuk makan selama sehari semalam. (3) Besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah sebanyak satu sha’ (2,5 kg) makanan pokok atau yang senilai dengannya. Zakat Ganda (Membayar Zakat Dua Kali); Secara etimologi kata ini berarti mengerjakan sesuatu dua kali. Sedangkan dalam bidang zakat maksudnya adalah menduakalikan pembayaran zakat. Hal ini tidak wajib berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. yang artinya: (Tidak ada penggandaan dalam pembayaran zakat). Zakat Hak Milik; Yang dimaksud dengan hak milik adalah hak milik bersih pemegang saham (pemilik perusahaan) yaitu perbedaan antara total nilai barang-barang modal dikurangi dengan total tagihan-tagihan dan potonganpotongan. Ini dapat digambarkan dalam persamaan berikut: Hak milik = barangbarang modal - (tagihan dan potongan). Hak milik dapat mencakup poinpoin berikut: 1. Modal 2. Biaya-biaya persediaan (cadangan) 3. Keuntungan yang belum dibagi-bagikan. Definisinya menurut hukum Islam: Hak milik disebut juga dengan tanggungan keuangan bersih. Materi ini telah dibicarakan

www.facebook.com/indonesiapustaka

924

oleh pakar fikih secara panjang lebar dalam buku-buku fikih, bab modal. Poin-poin hak milik di atas akan dijelaskan berikut, baik dari segi definisi, cara kalkulasinya menurut sistem akuntansi konvensional berikut cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam dari kaca mata pengauditan zakat. Zakat Hak-hak Orang Lain. Yang dimaksud dengan istilah ini adalah semua hakhak yang wajib dibayarkan kepada pihak lain, seperti tagihan pajak, asuransi sosial dan lain-lain. Hak-hak seperti ini dianggap sebagai kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar nilainya yang tercatat dalam kontrak yang dalam banyak hal dapat bertambah dengan keuntungan atau berkurang akibat denda keterlambatan pembayaran. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Nilainya ditaksir atas dasar nilai yang tercatat dalam kontrak, tanpa penambahan dan pengurangan. Hakhak orang lain seperti ini dianggap sebagai tagihan tahun berjalan yang dapat dipotong dari barang-barang zakat. Zakat Kerugian yang Belum Didistribusikan; Yang dimaksud dengan istilah ini adalah kerugian yang terjadi dalam priode anggaran tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya, karena satu dan lain hal belum didistribusikan kepada para pemegang saham. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Kerugian yang belum didistribusikan dianggap pengurangan terhadap hak milik. Kerugian ini tidak memengaruhi barang-barang zakat dalam poinpoin daftar pendapatan (kalkulasi untung rugi). Zakat Keuntungan Transaksi Spekulasi. Yang dimaksud dengan istilah ini adalah keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan dari transaksi spekulasi sampai akhir tahun anggaran. Keuntungan ini dibagi antara pemilik modal dan pelaksana sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Zakat usaha spekulasi wajib dibayar oleh pemilik harta, sedangkan bagian pelaksana (pekerja) dianggap sebagai tagihan tahun berjalan yang boleh dipotong dari barang-barang zakat. Zakat Keuntungan yang Belum Didistribusikan; Yang dimaksud dengan istilah ini adalah sejumlah dana yang dihasilkan oleh perusahaan pada tahun-tahun yang lalu, karena satu dan lain hal belum didistribusikan kepada pemegang saham. Pengauditannya dilakukan setelah dewan umum menyetujui pelaksanaan kegiatan pembagian keuntungan yang dibuat sepengetahuan ketua dewan direksi perusahaan modal tersebut. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Dana yang belum didistribusikan dianggap sebagai hak milik para pemegang saham yang tidak bisa dipotong dari barang-barang zakat, karena dari segi pemilikan tidak berbeda dari dana cadangan. Zakat Keuntungan yang Telah Direncanakan Pendistribusiannya; Yang dimaksud dengan istilah ini adalah usul pendistribusian materi yang telah diumumkan oleh Dewan Direksi sebuah perusahaan, akan tetapi usul tersebut belum mendapat persetujuan dari sidang umum pemegang saham, sehingga kegiatan pendistribusian belum dapat dilakukan secara praktis. Cara penaksiran

www.facebook.com/indonesiapustaka

925

nilainya dilakukan atas dasar jumlah yang disebutkan dalam usul Dewan Direksi yang dapat dilihat dalam anggaran keuangan pada poin keuntungan yang telah diusulkan pendistribusiannya. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Nilainya ditaksir sesuai dengan nilai yang tercatat dalam kontrak yang dapat dilihat dalam kalkulasi pembagian keuntungan. Dana ini tidak dapat dipotong dari barang-barang zakat, karena belum mendapat persetujuan dari sidang umum pemegang saham, sehingga belum dapat dianggap hak dari para pemegang saham. Zakat Keuntungan yang Telah Diterima; Hasil yang diperoleh dari deposito, tabungan investasi dan sebagainya dianggap pemasukan yang dapat dilihat dalam daftar pemasukan atau dalam kalkulasi untung rugi. Dalam sistem akuntansi konvensional tidak dibedakan antara pemasukan yang halal dan pemasukan yang haram, oleh sebab itu semuanya digabungkan dalam satu paket. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Islam menganggap bahwa penghasilan yang diperoleh dari deposito dan rekening investasi adalah riba yang diharamkan oleh Alquran dan hadis. Penghasilan seperti ini dianggap hasil usaha kotor yang harus disingkirkan dan harus segera didermakan kepada kegiatan kebajikan, kecuali untuk pencetakan Alquran dan pembangunan masjid. Harta ini tidak boleh dimasukkan ke dalam hak milik si wajib zakat. Paling boleh dibayarkan sejumlah zakatnya saja, malah sebagian besar ulama berpendapat tidak boleh dizakati sama sekali, karena Allah bersih, tidak menerima yang kotor-kotor. Bila harta seperti ini masuk ke dalam barang-barang zakat, harus segera disingkirkan dengan mendermakannya kepada kegiatankegiatan kebajikan sosial, sedangkan yang tersisa dibayarkan zakatnya. Zakat Kredit Bank; Yang dimaksud dengan istilah ini adalah sejumlah dana yang dipinjam oleh perusahaan dari bank yang harus dikembalikan dalam tempo yang singkat, tidak melebihi dari satu tahun. Cara penaksiran nilai kredit bank ini dilakukan atas dasar aset yang tercatat dalam daftar pada akhir tahun anggaran. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Tagihan tahun berjalan ditaksir atas dasar nilai yang tercatat dalam kontrak dan dapat dipotong dari barang-barang zakat. Bila kredit tersebut mempunyai keuntungan, dana tidak boleh dipotongkan dari barang-barang zakat, karena keuntungan tersebut tidak diakui dalam agama. Zakat Madu dan Sesuatu yang Dihasilkan dari Binatang; Memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Zakat wajib dikeluarkan pada madu jika telah mencapai 70 Kg setelah dikurangi biaya produksi dengan besarnya zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 5%. (2) Zakat diwajibkan pula terhadap sesuatu yang dihasilkan dari binatang seperti susu, telur, sarang burung, sarang ulat sutra, dan lain-lain. Ketentuannya mengikuti ketentuan zakat barang-barang yang bernilai ekonomis. (3) Zakat wajib dikeluarkan pula pada setiap yang dihasilkan dari laut seperti ikan, mutiara, dan lain-lain dengan besarnya zakat sebanyak 2,5%. Zakat Modal Tambahan; Yang dimaksud dengan istilah ini adalah sejumlah dana

www.facebook.com/indonesiapustaka

926

yang dibayar oleh para pemegang saham sebagai penambahan saham baru. Jumlah ini dapat terlihat dari perbedaan antara nilai saham nominal dengan nilai saham sewaktu pencatatan. Dana ini diperlakukan sebagai dana cadangan modal dan kadang-kadang dianggap sebagai hak milik. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Dana ini dianggap sebagai dana cadangan, oleh sebab itu tidak dapat dipotong dari barang-barang zakat. Zakat Obligasi; Cara membayar zakat obligasi adalah dari total nilai nominal obligasi yang dia miliki dengan cara menggabungkannya dengan kekayaan yang lain dalam pertimbangan nisab dan haul, kemudian membayar 2,5% dari jumlah keseluruhan, tanpa suku bunga. Suku bunga yang diharamkan itu harus dinafkahkan untuk kepentingan bakti sosial dan maslahat umum, di luar pembangunan masjid dan pencetakan Alquran, dan lain-lain. Zakat Obligasi–Investasi dalam Obligasi Kas Negara; Sebagian pemerintah suatu negara meminjam modal dari pasar domestiknya dengan cara mengeluarkan surat obligasi berbunga yang dikenal dengan istilah obligasi kas negara. Obligasi tidak berbeda dari obligasi yang lain yang dihitung berdasarkan harga belinya yang disesuaikan pemotongan harga sejak tanggal pembelian. Cara penghitungan dan hukum syariatnya: Obligasi kas negara ini dinilai dengan harga nominal ketika pertama kali dikeluarkan. Diharamkan melakukan transaksi dengan obligasi kas negara ini karena mengandung suku bunga riba dan diterapkan padanya hukum-hukum syariat yang berlaku terhadap surat obligasi lain secara umum. Zakat Obligasi Penerimaan (Surat Tanda Terima); Yang dimaksud dengan istilah ini adalah surat-surat berharga yang berlaku dalam kegiatan dagang akan tetapi waktu pencairannya belum sampai, seperti surat-surat obligasi, rekening dan lain-lain. Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar harga pasaran sekarang. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Surat-surat seperti ini ditaksir nilainya berdasarkan nilai nominal dari surat-surat berharga tersebut, tanpa menambahkan bunga. Bila surat-surat berharga tersebut berasal dari harga barang yang telah dijual dengan pembayaran kemudian, selisih harga antara harga tunai dengan harga kemudian dimasukkan ke dalam harga dan diperlakukan sebagai piutang berjangka lama dan digabungkan dengan nilai barang-barang zakat lainnya. Zakat Pendapatan; memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Zakat diwajibkan dari pendapatan angkutan baik angkutan darat, laut dan udara dan kendaraankendaraan lainnya. (2) Nishab zakat pendapatan senilai dengan zakat emas yaitu 85 gram. (3) Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Zakat Profesi; memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Yang berkewajiban zakat adalah orang atau badan hukum. (2) Zakat dihitung dari seluruh penghasilan yang didapatkan kemuadian dikurangi oleh biaya kebutuhan hidup. (3) Besarnya nishab sama dengan besarnya nishab pada zakat barang yang memiliki nilai ekonomis, yaitu 85 gram emas. Zakat Tanaman dan Buah-buahan; Memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Zakat

www.facebook.com/indonesiapustaka

927

wajib pada berbagai macam tanaman dan buah-buahan dan wajib dikeluarkan pada saat panen. (2) Zakat diwajibkan pula pada pemilik tanah yang ditanami, demikian juga wajib terhadap penyewa tanah. (2) Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10% jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan tanah itu diusahakan sendiri. Zakat Uang dan yang Senilai dengannya; Memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) Zakat wajib pada uang baik uang lokal maupun asing, saham, jaminan, cek, dan seluruh kertas-kertas berharga yang senilai dengan uang, harta-harta yang disimpan dengan ketentuan: (2) Harta-harta tersebut di atas harus mencapai nishab dan melampaui satu haul. (3) Nishab harta tersebut senilai dengan 85 gram emas. (4) Besarnya zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5%. Zakat Pembayaran di Muka; Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional: Yang dimaksud dengan istilah ini adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan pada tahun berjalan sedangkan penagihannya baru dapat dilakukan pada tahun anggaran mendatang. Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar aset yang tercatat dalam kontrak di akhir tahun anggaran. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Pembayaran di muka ditaksir nilainya atas dasar nilai yang tercatat dalam kontrak dan dapat dipotong dari barang-barang zakat, karena dianggap tagihan tahun berjalan. Zakat Pembayaran Terlebih Dahulu Biaya Kegiatan yang Akan Menghasilkan Kemudian; Definisi dan cara menaksir nilainya menurut sistem akuntansi konvensional: Yang dimaksud dengan istilah ini adalah dana-dana yang telah dibayarkan oleh sebuah perusahaan terlebih dahulu dan kelak akan menghasilkan pemasukan beberapa tahun kemudian, seperti biaya iklan, biaya pendirian perusahaan, biaya-biaya sebelum beroperasi yang biasanya berkisar antara 3 s/d 5 tahun. Cara penaksiran nilainya adalah atas dasar modal setelah dipotong alokasi konsumsi. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Dana seperti ini tidak dikenakan zakat, karena berkaitan dengan penggunaan dan pengoperasian, begitu juga konsumsi yang telah dialokasikan tidak dipotong dari barang-barang zakat. Zakat Pendapatan; Pemasukan adalah gelombang dana yang masuk kepada perusahaan dalam tahun anggaran tertentu yang berpengaruh besar terhadap barang-barang modal. Di antara poin-poin pemasukan adalah; hasil penjualan, hasil penyewaan barang tak bergerak, penghasilan investasi dan komisi. Semua ini diatur menurut kaidah hak milik dalam konsep akuntansi konvensional. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Pemasukan dalam barangbarang zakat termasuk penambahan agen dan debitor atau penambahan jumlah uang di bank atau di kas. Dana ini tidak digabungkan dengan barangbarang zakat, sehingga tidak kena zakat dua kali. Zakat Pendapatan (Kalkulasi Untung Rugi); Daftar pendapatan adalah salah satu daftar keuangan yang dibuat oleh akuntan di akhir setiap priode atau secara umum pada akhir tahun anggaran. Daftar ini disebut dengan kalkulasi untung rugi. Daftar ini mencakup semua pemasukan dan pengeluaran yang terjadi pada priode tahun anggaran. Dengan daftar ini dapat diproyeksikan jumlah

www.facebook.com/indonesiapustaka

928

keuntungan atau kerugian yang akan dialami perusahaan. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Semua pemasukan harus ditaksir harganya dengan benar sesuai dengan aturan kegiatan yang dibenarkan hukum Islam. Di antara hal yang perlu diperhatikan adalah halal haramnya pemasukan tersebut. Bila pemasukan mencakup harta yang haram atau kotor, pemasukan wajib disisihkan terlebih dahulu. Demikian juga dengan perbelanjaan harus ditaksir dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang dibolehkan dalam hukum Islam. Di antara hal-hal yang perlu diperhatikan adalah perbelanjaan yang tidak mubazir, tidak mewah dan tidak berlebih-lebihan. Zakat tidak terpengaruh secara langsung dengan poin-poin daftar pendapatan tetapi barang-barang zakat akan terpengaruh akibat tagihan-tagihan yang harus dipotong dari pendapatan. Zakat Penghasilan yang Sudah Jatuh Tempo; Yang dimaksud dengan istilah ini adalah semua penghasilan/pemasukan yang mempunyai tempo pada tahun anggaran berjalan akan tetapi belum ditagih sampai akhir tahun, seperti penghasilan investasi dan sewa yang telah jatuh tempo. Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar nilai yang tercatat dalam kontrak. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Dana ini dianggap sebagai piutang, oleh sebab itu ketentuan hukumnya sama dengan ketentuan hukum tentang piutang. Bila piutang tersebut tergolong piutang yang diharap dapat ditagih, piutang digabungkan dengan nilai barang-barang zakat lainnya. Apabila dana termasuk dalam piutang yang tidak diharap dapat ditagih, piutang tidak dikenakan kewajiban zakat sampai diterima secara praktis. Zakat Penghasilan yang Telah Diterima Terlebih Dahulu (Penerimaan Di Muka); Yang dimaksud dengan istilah ini adalah semua dana yang telah diterima secara praktis pada tahun anggaran berjalan pada hal dana tersebut berhubungan dengan transaksi tahun mendatang. Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar nilai yang tercatat dalam kontrak, karena dana tersebut dianggap sebagai kewajiban perusahaan terhadap pihak lain sebagai imbalan dari kontrak transaksi barang produksi atau jasa yang akan dipersembahkan. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Nilainya ditaksir atas dasar nilai yang tercatat dalam kontrak, tanpa ditambah atau dikurangi. Adapun ketentuan hukumnya, terdapat perbedaan sesuai dengan tempo yang diberlakukan sebagai berikut.: a. Bila penghasilan yang telah diterima tersebut adalah imbalan dari harga barang yang belum diserahkan (barang tersebut tidak termasuk dalam barang-barang zakat), penghasilan tidak boleh dipotong dari barang-barang zakat. Tetapi, bila barang tersebut sudah termasuk dalam daftar barang yang dizakati, penghasilan boleh dipotong dari barang-barang zakat. b. Bila penghasilan yang telah diterima tersebut termasuk cicilan pertama dari jasa yang belum dilakukan, cicilan tersebut dianggap utang kepada orang lain, oleh sebab itu dapat dipotong dari barang-barang zakat, karena cicilan tersebut tidak terdapat pemiliknya yang pasti, ada kemungkinan kontrak tersebut dibatalkan kemudian hari.

www.facebook.com/indonesiapustaka

929

Zakat Perbelanjaan (Umum); Yang dimaksud dengan perbelanjaan adalah semua jenis biaya yang dibayarkan untuk memperlancar jalannya kegiatan perusahaan, seperti gaji, sewa, transportasi, pengangkutan dan lain-lain. Perbelanjaan dapat dibagi kepada: (i) Perbelanjaan langsung, seperti biaya-biaya produksi (ii) Perbelanjaan tidak langsung, seperti biaya pemasaran dan biaya administratif. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Perbelanjaan ini tergolong biaya jasa, tidak ada hubungan sama sekali dengan benda barang produksi, oleh sebab itu tidak termasuk dalam barang-barang zakat. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam kalkulasi zakat atas kegiatan yang sedang dalam penyelesaian atau barang yang masih dalam proses produksi. Di segi lain, sewaktu membayar biaya-biaya ini terkadang mengalami pemotongan dari barang-barang zakat, oleh sebab itu tidak dapat dipotong lagi dari barang zakat, sehingga tidak terjadi dua kali pemotongan yang mengakibatkan penurunan volume zakat yang dibayar. Zakat Piutang; Piutang adalah sejumlah uang yang dipinjamkan kepada orang lain yang wajib dikeluarkan zakatnya jika kemungkinan besar dapat dilunasi orang itu. Piutang digabungkan dengan kekayaan uang yang lain dalam penghitungan nisbabnya. Sedangkan utang yang ditanggung oleh seorang pembayar zakat dapat mengubah hukum zakat seperti berikut: 1. Utang itu dapat mencegah kewajiban zakat dari orang yang menanggungnya sesuai dengan besar utang tersebut bila telah ada sebelum waktu wajib membayar zakat, bila tidak dapat dilunasi dengan selain harta zakat yang melebihi kebutuhan primernya. 2. Jika si penanggung utang itu memiliki harta zakat yang berbeda-beda jenisnya, ia harus menggunakan salah satunya untuk melunasi utang tersebut dan menzakati harta zakat yang lain. Hal ini dianggap lebih bermanfaat bagi mereka yang berhak menerima zakat. 3. Utang-utang jangka panjang yang berhubungan dengan kredit tempat tinggal dan lain-lain yang biasa dilunasi dengan cara cicilan tidak wajib dizakati, bahkan dapat mengurangi harta zakat sesuai dengan besar cicilan tahunan sehingga orang yang bersangkutan hanya berkewajiban menzakati sisa harta yang di tangannya, jika masih mencapai nisab atau lebih. 4. Harta yang wajib dizakati, terlebih dahulu dikurangi dengan seluruh utang yang berhubungan dengan modal niaga, bila tidak terdapat aset lain yang melebihi kebutuhan primernya. 5. Harta yang wajib dizakati itu terlebih dahulu dikurangi dengan utang-utang investasi pembiayaan suatu proyek industri bila tidak ada aset lain yang melebihi kebutuhan primernya yang dapat digunakan untuk melunasi utang-utang tersebut. Jika ada, aset itulah yang digunakan untuk melunasi utang sehingga harta zakat di atas tidak perlu dikurangi. Bila aset itu tidak cukup untuk melunasi utang, dana diambil dari harta zakat untuk melunasi sisa utang itu. Seandainya utang investasi itu berjangka panjang, harta zakat diambil hanya untuk melunasi cicilan tahunan berjalan saja. Zakat Piutang (Tagihan Atas Pihak Lain); Yang dimaksud dengan istilah ini adalah semua tagihan atas pihak lain, sebagi imbalan dari harga barang, transaksi, jasa

www.facebook.com/indonesiapustaka

930

atau tagihan lainnya. Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar harga bersih yang dapat ditagih. Jumlah ini termasuk ke dalam kelompok alokasi piutang yang pengembaliannya diragukan. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Piutang dapat dibagi tiga macam: 1. Piutang yang kemungkinan besar dapat ditagih. Piutang seperti ini digabungkan ke dalam kelompok barangbarang zakat yang nilainya ditaksir atas nilai nominal. 2. Piutang yang tidak diharap dapat ditagih. Piutang seperti ini tidak digabungkan ke dalam kelompok barang-barang zakat. Zakatnya baru dibayar ketika menerimanya dan hanya untuk tahun berjalan saja, walaupun piutang tersebut telah berlalu beberapa tahun. 3. Piutang yang dianggap gugur. Piutang seperti ini tidak diharap dapat ditagih lagi. Oleh sebab itu, piutang ini tidak wajib dibayar zakatnya. Mengenai alokasi piutang yang penagihannya diragukan, boleh dipotong dari barang-barang zakat bila piutang telah digabungkan sebelumnya. Bila piutang tersebut belum digabungkan ke dalam barang-barang zakat, piutang tidak perlu dipotong dari barang-barang zakat. Zakat Real Estat–Investasi dalam Real Estat dengan Tujuan Menghasilkan Pemasukan (Income). Yang dimaksud dengan istilah di atas adalah kekayaan yang diinvestasikan dalam bentuk berbagai macam real estate seperti areal tanah dan gedung/bangunan yang dimiliki untuk tujuan menghasilkan pemasukan. Kekayaan investasi itu dinilai berdasarkan kaedah dasar akuntansi, yaitu harga yang terendah di antara harga beli atau harga pasarannya. Cara penghitungan dan hukum syariatnya: Investasi di atas tidak dikenakan kewajiban zakat pada bendanya tetapi pada income bersihnya yang disatukan dengan kekayaan lain yang harus dizakatkan lalu dibayarkan zakat seluruhnya sebesar 2,5%. Zakat Real Estat–Investasi dalam Real Estat dengan Tujuan Niaga. Yaitu harta kekayaan yang diinvestasikan dalam bentuk areal tanah dan bangunan/ gedung atau berbagai macam real estate lainnya yang dimiliki untuk tujuan niaga. Investasi di atas dinilai berdasarkan harga terendah di antara harga beli ataupun harga pasarannya. Cara penghitungan dan hukum syariatnya: Dinilai berdasarkan harga pasarannya lalu disatukan dengan kekayaan lain yang harus dizakatkan. Zakat Saham; Cara membayar zakat saham: Jika perusahaan yang bersangkutan telah membayar zakat sahamnya sesuai dengan yang telah diterangkan dalam pasal zakat perusahaan, si pemilik saham tidak lagi berkewajiban mengeluarkan zakat sahamnya, agar tidak terjadi pembayaran zakat ganda. Bila perusahaan itu belum mengeluarkan zakatnya, si pemilik saham wajib membayar zakatnya dengan cara sebagai berikut: Bila si pemilik bermaksud memperjualbelikan sahamnya, volume zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari harga pasaran yang berlaku pada waktu kekayaan mencapai haulhaul seperti komoditas dagang yang lain. Jika si pemilik hanya mengambil keuntungan dari laba tahunan saham itu, cara pembayaran zakatnya adalah sebagai berikut: 1. Jika ia bisa mengetahui, melalui perusahaan yang mengeluarkan saham atau

www.facebook.com/indonesiapustaka

931

pihak lain, nilai setiap saham dari total kekayaan perusahaan yang wajib dia zakati, ia wajib membayar zakatnya sebesar 2,5% dari nilai saham itu. 2. Jika ia tidak dapat mengetahuinya, ia harus menggabungkan laba saham tersebut dengan kekayaan yang lain dalam penghitungan haulhaul dan nisab kemudian membayar zakatnya sebesar 2,5%. Zakat Saham (Modal); Adalah sejumlah dana yang diinvestasikan oleh pemegang saham dalam suatu perusahaan modal yang terdiri atas banyak saham. Setiap saham dianggap sebagai satu kuota dari modal perusahaan secara keseluruhan. Saham tersebut adalah berbentuk nilai nominal yang harus dibayar. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Modal yang harus dibayar merupakan hak milik pemegang saham yang terlihat dalam bentuk nilai nominal yang harus dibayar masing-masing. Modal ini merupakan sumber pendanaan perusahaan untuk jangka panjang yang secara hukum tidak dianggap sebagai utang atas perusahaan, oleh sebab itu tidak dapat dipotong dari barang-barang zakat. Zakat Saham–Investasi Berupa Saham Perusahaan Asosiasi. Perusahaan asosiasi adalah yang tidak merupakan anak perusahaan. Investasi berupa saham perusahaan seperti ini dianggap termasuk investasi jangka panjang. Investasi ini dihitung berdasarkan harga terendah di antara harga beli dan pasarannya dengan menyediakan dana bila harga pasaran lebih rendah daripada harga tercatatnya (produksi). Penghitungan dan hukum syariatnya: Pada investasi seperti ini diterapkan hukum yang sama dengan investasi saham dengan tujuan menghasilkan income di mana dana penurunan harganya tidak diambil dari aset yang harus dizakatkan. Zakat Saham–Investasi Berupa Saham untuk Tujuan Niaga; Yaitu investasi berupa saham yang dibeli untuk tujuan diperdagangkan atau dijual kembali agar menghasilkan keuntungan. Saham yang seperti ini ditaksir berdasarkan harga terendah di antara harga tercatat ataupun harga pasarannya dengan menyediakan dana apabila harga pasarannya itu lebih rendah daripada harga tercatatnya. Penaksiran dan hukum syariatnya: Investasi saham yang diperdagangkan ini ditaksir dengan harga pasaran ketika telah tiba haul-nya dan digabungkan dengan kekayaan lain yang harus dizakatkan. Zakat Saham–Investasi dalam Bentuk Saham Anak Perusahaan (untuk Menghasilkan Income); Yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah perusahaan yang secara langsung ataupun tidak langsung dimiliki oleh perusahaan induknya lebih dari 50% sahamnya yang mempunyai hak suara. Saham ini ditaksir berdasarkan harga terendah di antara harga beli ataupun harga pasarannya dengan menyediakan dana jika harga pasarannya lebih rendah daripada harga tercatatnya (produksinya). Penghitungan zakat dan hukum syariatnya: Zakat anak perusahaan itu dihitung secara terpisah kemudian ditentukan berapa besarkah jatah perusahaan induknya berdasarkan besar saham yang dimiliki. Income-nya digabungkan dengan aset lain milik perusahaan induk yang harus dizakatkan bila anak perusahaannya belum

www.facebook.com/indonesiapustaka

932

membayarkan zakatnya secara langsung. Zakat Saham–Investasi dalam Saham Perusahaan Yang Dibeli; Terkadang suatu perusahaan itu diberikan wewenang untuk membeli sahamnya dari bursa obligasi dalam batas tertentu berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum. Tujuannya adalah untuk diperdagangkan bukan untuk menghasilkan income di mana saham tersebut akan dijual kembali ketika perusahaan itu membutuhkan dana likuidasi. Saham itu dihitung dengan harga pembeliannya. Penghitungan dan hukum syariatnya: Dihitung berdasarkan harga pasaran yang berlaku ketika haulnya tiba lalu disatukan dengan aset lain yang harus dizakatkan. Zakat Saham–Investasi Saham untuk Tujuan Menghasilkan Income; Investasi berupa saham yang dimiliki dengan tujuan untuk mengembangkan kekayaan dan memberikan kemasukan yang dinamakan juga dengan istilah investasi jangka panjang. Investasi itu bisa masuk dalam kelompok aset tetap dan aset beredar yang ditaksir berdasarkan harga terendah di antara harga beli (harga tercatat) ataupun harga pasarannya dan harus disediakan dana penurunan harga saham bila harga pasarannya lebih rendah daripada harga tercatatnya. Penaksiran dan hukum syariatnya: a. Bila pemilik saham dapat mengetahui nilai setiap saham dari aset zakat perusahaan yang mengeluarkannya, ia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. b. Jika tidak diketahui, ia harus menggabungkan income yang dihasilkan dari saham itu dengan kekayaan lain yang harus dizakatkan kemudian membayarkan zakatnya sebesar 2,5%. Catatan: Penghitungan dalam pembayaran zakat didasarkan atas harga pasarannya sehingga dana yang dialokasikan untuk penurunan harga obligasi itu tidak diambil dari aset-aset yang harus dizakatkan. Zakat Saham–Penaksiran dan Hukum Syariatnya; Saham-saham itu ditaksir dengan harga pasarannya ketika akan dizakatkan. Jika perusahaan yang mengeluarkan saham itu bergerak dalam bidang yang halal, sahamnya boleh dimiliki namun jika bidangnya itu haram, diharamkan pula pemilikan sahamnya. Cara pembayaran zakatnya: Jika perusahaan yang mengeluarkan saham itu telah membayarkan zakatnya, tidak ada lagi kewajiban zakat atas pemilik saham. Tetapi jika belum, si pemilik harus menzakatkannya sesuai dengan tujuan apa ia memiliki saham tersebut. Zakat Suku Cadang Modal Tetap; Termasuk dalam bidang ini semua suku cadang alat-alat dan perlengkapan yang dipergunakan dalam kegiatan produksi, bukan untuk tujuan dagang. Unit-unit ini kadang-kadang dapat terlihat dalam kelompok barang-barang tetap, kadang-kadang dalam kelompok barangbarang khusus. Cara penaksiran harganya dilakukan atas dasar harga produksi setelah dikeluarkan dana alokasi untuk suku cadang yang kedaluarsa. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Unit ini dianggap termasuk dalam kelompok barang-barang modal tetap, oleh sebab itu tidak dikenakan zakat. Zakat Suku Cadang yang Ditujukan untuk Dagang; Termasuk dalam unit

www.facebook.com/indonesiapustaka

933

ini semua jenis suku cadang yang masih dalam stok dengan tujuan untuk diperjualbelikan, oleh sebab itu unit ini diperlakukan sebagai barang-komoditi dagang. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar harga pasaran dan digabungkan dengan nilai barang-barang zakat lainnya. Zakat Surat-Surat Tanda Pembayaran (Giral Pembayaran); Surat-surat pembayaran dibuat sesuai dengan obligasi atau rekening yang ada. Surat pembayaran ini merupakan hak supplier barang atau jasa dari sebuah perusahaan. Surat pembayaran ini biasanya harus dapat dicairkan dalam tempo yang singkat, kurang dari satu tahun. Cara penaksiran nilainya adalah berdasarkan aset yang tercatat dalam daftar pada akhir tahun anggaran. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Nilai surat pembayaran ditaksir atas dasar nilai yang tercatat dalam daftar. Surat pembayaran ini dianggap sebagai tagihan tahun berjalan yang dapat dipotong dari barang-barang zakat. Bila tagihan tersebut mempunyai keuntungan karena penundaan, tagihan tidak dapat dipotongkan karena keuntungan tersebut tidak diakui dalam hukum. Zakat Tagihan Jangka Panjang; Termasuk dalam unit ini semua kewajibankewajiban materi yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain yang tidak dituntut pengembaliannya kecauali setelah berlalu satu tahun atau lebih dari tahun anggaran yang sedang berjalan, seperti kredit jangka panjang, rekening dan surat pembayaran jangka panjang. Cara menaksir nilainya dilakukan atas dasar nilai yang tercatat dalam kontrak termasuk penghasilannya bila belum dibayarkan secara tersendiri. Tagihan-tagihan seperti ini dapat dilihat dalam daftar hak milik atau daftar tagihan-tagihan yang sedang beroperasi (aktif ). Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Secara umum nilainya ditaksir atas dasar nilai yang tercatat dalam kontrak. Ketentuan hukum tentang tagihan ini berbeda-beda sesuai dengan sistem pengoperasiannya: a. Bila cicilan tahun berjalan dari tagihan jangka panjang tersebut dipergunakan untuk pendanaan barang-barang yang sedang beroperasi, semuanya dipotong dari barang-barang zakat, kalau perusahaan tersebut tidak memiliki kekayaan lain yang melebihi dari kebutuhan pokok yang dapat menutupi semua tagihan tahun berjalan tersebut. b. Bila cicilan jangka panjang tersebut dipergunakan untuk pendanaan barang-barang modal tetap, cicilan tahun berjalan dapat dipotong dari barang-barang zakat. Bila jatuh temponya terjadi setelah berakhirnya tahun anggaran, cicilan tidak boleh dipotong dari barang-barang zakat. Secara umum dapat dikatakan bahwa semua tagihan-tagihan tahun berjalan dapat dipotong dari barang-barang zakat. Zakat Tagihan-Tagihan Bergerak; Yang dimaksud dengan istilah ini adalah semua kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo yang harus dilunasi dalam waktu singkat, kurang dari satu tahun, seperti utang dan surat tanda pembayaran dan lain lain. Zakat Uang Kas; Yang dimaksud dengan istilah ini adalah semua dana yang disimpan di kas perusahaan, baik dalam bentuk emas, perak, obligasi, surat

www.facebook.com/indonesiapustaka

934

berharga ataupun dalam bentuk mata uang kertas. Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar nilai uangnya di akhir tahun anggaran. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Penaksirannya dilakukan atas dasar nilainya di saat tercapainya haul, kemudian nilai tersebut digabungkan dengan nilai barang-barang zakat lainnya. Zakat ’Urud at-Tijarah; Zakat perdagangan (zaka on commerce); zakat atas hasil perdagangan dengan nishab sama dengan zakat emas, yaitu 95 gram emas, dan kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% (atau 1/4-nya). Zakat Utang-Utang; Yang dimaksud dengan istilah ini adalah semua kewajibankewajiban yang telah jatuh tempo yang harus dilunasi dalam waktu singkat, kurang dari satu tahun. Tagihan ini timbul akibat pembelian barang dan keperluan produksi lainnya. Cara penaksiran nilainya dilakukan atas dasar aset yang tercatat dalam kontrak di akhir tahun anggaran. Cara penaksiran nilainya menurut hukum Islam: Nilai utang-utang ditaksir berdasarkan nilai yang tercatat dalam kontrak. Utang-utang ini dianggap merupakan tagihan tahun berjalan yang boleh dipotong dari barang-barang zakat. Zamindari; Sistem tuan tanah atau feodal. Sistem tuan tanah ini merupakan akibat dari konsep kepemilikan yang berpusat di tangan sebagian orang yang bermodal saja. Islam sangat menentang keras sistem ini karena prinsip dalam sistem tuan tanah bertentangan dengan prinsip distribusi kekayaan yang adil. Sistem ini menghalangi pemanfaatan tanah yang tepat, karena tanah yang tidak dipakai merupakan hal mubadzir dan merugikan pemilik dan masyarakatnya secara keseluruhan. Membantu terciptanya kelas kapitalis dalam masyarakat. Zero Sum Game; Permainan berjumlah nol; suatu situasi dalam game theory dengan para pemain bersaing untuk pembayaran total tertentu, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh seseorang merupakan biaya langsung dari pemain-pemain lainnya. Non-Zero Sum Game terjadi apabila salah satu pihak tidak menanggung beban pihak lain akibat dari game of change. Misalnya, hadiah dalam pertandingan sepak bola, panitia menyediakan hadiah bagi pemenang, dengan peserta yang bertanding tidak dipungut biaya untuk keperluan penyediaan hadiah tersebut. Zhulm; Zhalim; menganiaya; salah satu pihak merugikan pihak yang lain. Zinah; perhiasan. ZIS; Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Ziyadah; Tambahan. Zuhud; Meninggalkan usaha dan kesengajaan bermiskin untuk beribadah kepada Allah Swt. sehingga berdampak pada munculnya banyak orang tidak bekerja dengan dalih bahwa cara demikian merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah Swt. Pemahaman yang salah terhadap zuhud tersebut seperti itu muncul akibat mengutamakan kemiskinan atas kekayaan secara mutlak, dan mengira bahwa kekayaan itu kontradiksi dengan kezuhudan. Padahal zuhud adalah ketenteraman hati karena adanya keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat.

935

www.facebook.com/indonesiapustaka

Daftar Pustaka Al Ashqolani, Al Hafidz Ibnu Hajar, Kitab Hadits Bulughul Maram Minimal Adillatil Ahkam. Al Faridy, Hasan Rifa’i, Panduan Zakat Praktis, Jakarta: Dompet Dhuafa Republika, 1996. Al Quran dan Terjemahannya, Departeman Agama Edisi 2004. AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), Statement on Sukuk. ABSINDO (Asosiasi Baitul Maal wat Tamwil se-Indonesia) Jawa Barat, Pembiayaan Bermasalah: Pencegahan & Penanganan, Bahan Presentasi. Abu Sulayman, AbdulHamid Ahmad, Crisis in the Muslim Mind, Translation by Yusuf Talal DeLorenzo, The International Institute of Islamic Thought; Islamic Methodology No.1. Achsien, Iggi H., Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktik Manajemen Portofolio Syariah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003. Addas, Waleed A.J., Methodology of Economics: Secular vs Islamic, Malaysia: International Islamic University Malaysia Press, 2008. Ahmad, Abu Umar Faruq, and M. Kabir Hassan, Riba And Islamic Banking; Journal of Islamic Economics, Banking and Finance. Al Asqalani, Ahmad Ibnu Hajar, Fathul Bari, vol 12. Nashrul Kutub Islamiyah, Lahore, Pakistan, 1981. Al Islami, Amiruddin, dkk., “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam; Pemikiran Ekonomi Islam Masa Kontemporer: Paradigma, Ciri dan Karakteristik Ekonomi Islam”, Paper, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2007. Al Jarhi, Mabid Ali, and Munawar Iqbal, Islamic Banking: Answers To Some Frequently Asked Questions, Occasional Paper No. 4, Jeddah: Islamic Development Bank, Islamic Research And Training Institute, 2001. Al Maududi, Abu al A’la, Asas-asas Islam, Dewan Pustaka Fajar. Ali, Sofian, PPN Terhadap Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah, KARIM Review, Special Edition, Januai 2008. ALIFA, Kamus Alifa Ver 2.0, Last Update: 7 Nov 2008. Amin, A. Riawan, The Celestial Management, Jakarta: Senayan Abadi, 2004. Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta. Gema Insani Press, 2001. _______, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, Tazkia Institute, Jakarta, 2000. _______, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan, Bank Indonesia dan Tazkia Institute, Jakarta, 1999.

www.facebook.com/indonesiapustaka

936

_______, Bank Syariah, Tazkia Institute, Jakarta, 1999. Arifin, Zainul, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006. Az Zarqa, Musthafa Muhammad, Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab), Terjemahan Ade Dedi Rohayana. Jakarta: Rineka Cipta, 2000. Baga, Lukman Mohammad, “Sari Penting Kitab Fiqih Zakat, Dr. Yusuf Al-Qaradhawy”, Paper: Department of Agriculture Economics and Business, Massey University Palmerston North, New Zealand, Mei 1997. Bahrain Monetary Agency, Takaful/Retakaful Module, Rulebook Volume 3: Insurance, Version 01: April 2005. Bakhshi, Adil Manzoor, “Developing a Financial Model for Islamic Credit Card for the UK”, Dissertation submitted in partial fulfillment for the degree of M.Sc. in International Banking & Finance, University of Salford, Maret 2006. Bank BNI Syariah, Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia, Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2006. Bank Danamon Indonesia, “Manajemen Risiko & Tata Kelola Perusahaan”, Laporan Tahunan Danamon 2007. Bank Indonesia Padang dan Lembaga Penelitian Universitas Andalas, “Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Sumatera Barat”, Padang: 2001. Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia (PBI), sumber: hp://bi.go.id, tahun 2000– 2009. _______, Akuntansi Murabahah, PSAK 102. Materi Pelatihan. _______, Cetak Biru Perbankan Syariah Indonesia, Jakarta: Bank Indonesia, 2002. _______, Istilah Populer Perbankan Syariah, sumber: hp://bi.go.id. _______, Kamus Perbankan, sumber: hp://bi.go.id. Tahun 1999. _______, Kebijakan & Prospek Pengembangan Perbankan Syariah, Jakarta, 26 Sep 2007. _______, Statistik Perbankan Indonesia, sumber: hp://bi.go.id, Oktober 2009. _______, Statistik Perbankan Syariah Indonesia, sumber: hp://bi.go.id, Juni 2003– Oktober 2009. _______, Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI), sumber: hp://bi.go.id, tahun 2000– 2009. Bank Negara Indonesia (BNI), Manajemen Risiko: Modern Risk Management Practices, BNI Risk Profile Assesment as of December, 2007. Bank Syariah Mega Indonesia, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank Mega Syariah, 2007. Batasa Tazkia Consulting, An Overview of Islamic Banking Industry, Materi Pelatihan. _______, A – Z Penerbitan Obligasi Syari’ah, Materi Pelatihan. _______, Accounting For Non Accounting Executive: Proses dan Siklus Laporan Keuangan, Materi Pelatihan. _______, Akad dan Produk Syariah, Materi Pelatihan. _______, Akuntansi Syariah Ijarah, Materi Pelatihan. _______, Akuntansi Syariah Istishna’, Materi Pelatihan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

937

_______, Akuntansi Syariah Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian laporan Keuangan Syariah, Materi Pelatihan. _______, Akuntansi Syariah Mudharabah, Materi Pelatihan. _______, Akuntansi Syariah Murabahah, Materi Pelatihan. _______, Akuntansi Syariah Musyarakah, Materi Pelatihan. _______, Akuntansi Syariah Salam, Materi Pelatihan. _______, An History of Islamic Economic Thought, Materi Pelatihan. _______, Analisa Laporan Keuangan, Materi Pelatihan. _______, Analisa Pembiayaan & Studi Kasus: Murabahah Konsumtif, Materi Pelatihan. _______, Analisa Pembiayaan Mudharabah Modal Kerja, Materi Pelatihan. _______, Analisa Pembiayaan, Materi Pelatihan. _______, Analisis Pembiayaan & Studi Kasus: Logika Pembiayaan, Materi Pelatihan. _______, Analisis Pembiayaan & Studi Kasus: Mudharabah Modal Kerja, Materi Pelatihan. _______, Analisis Transaksi, Materi Pelatihan. _______, Aspek Legal dari Perjanjian Penanaman Dana (Pembiayaan) pada Bank Syariah, Materi Pelatihan. _______, Badan Arbitrase Syariah Nasional, Materi Pelatihan. _______, Berbagai Bentuk Perusahaan di Indonesia, Materi Pelatihan. _______, BMT (Baitul Maal wat Tamwiil), Materi Pelatihan. _______, Capital Market Indonesia, Materi Pelatihan. _______, Cash Flow Statement, Materi Pelatihan. _______, Custodian Bank Berdasarkan Prinsip – Prinsip Syariah, Materi Pelatihan. _______, Dasar-dasar Keuangan: Aspek Internal dan Eksternal, Materi Pelatihan. _______, Economic Integration in the Muslim Countries, Materi Pelatihan. _______, Finance for Non Finance: Analisis Neraca Dan Laba Rugi, Materi Pelatihan. _______, Fundamental Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah, Materi Pelatihan. _______, Gadai Syariah (Rahn), Materi Pelatihan. _______, How to Write a Business Plan, Materi Pelatihan. _______, Indonesian Islamic Finance, Materi Pelatihan. _______, Introduction to Islamic Economics: Definition and Technology, Materi Pelatihan. _______, Islamic Economics in World Economic System, Materi Pelatihan. _______, Islamic Wealth Management, Materi Pelatihan. _______, Kebijakan dan Dokumen Legal dalam Pembiayaan, Materi Pelatihan. _______, Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, Materi Pelatihan. _______, Konsep Dasar Ekonomi Islam Dan Peran Strategis Lembaga Keuangan Syariah, Materi Pelatihan. _______, Koperasi Syariah, Materi Pelatihan. _______, Laporan Keuangan, Materi Pelatihan. _______, Legal Aspect Bank Syariah, Materi Pelatihan. _______, Lingkungan dan Konsep Audit, Materi Pelatihan. _______, Logika Pembiayaan, Materi Pelatihan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

938

_______, Manajemen Dana: Derrivative, Materi Pelatihan. _______, Manajemen Dana: Manajemen Likuiditas, Materi Pelatihan. _______, Manajemen Dana: Money Market, Materi Pelatihan. _______, Manajemen Investasi: Debt Capital Market, Materi Pelatihan. _______, Manajemen Investasi: Equity Capital Market, Materi Pelatihan. _______, Manajemen Investasi: Pasar Modal Indonesia, Materi Pelatihan. _______, Manajemen Investasi: Wisdom in Capital Market, Materi Pelatihan. _______, Manajemen Keuangan: Capital Budgeting: from Concept to Case Studies, Materi Pelatihan. _______, Manajemen Keuangan: Fraud di Tempat Kerja, Materi Pelatihan. _______, Manajemen Keuangan: Manajemen Utang Piutang dan Penagihan, Materi Pelatihan. _______, Manajemen Keuangan: Penganggaran dan Pengendalian, Materi Pelatihan. _______, Manajemen Operasional Bank Syariah, Materi Pelatihan. _______, Manajemen Pemasaran, Materi Pelatihan. _______, Manajemen Risiko, Materi Pelatihan. _______, Modal Kerja, Materi Pelatihan. _______, National Sharia Board & Sharia Supervisory Board, Materi Pelatihan. _______, Partnership And Profit-Loss Sharing, Materi Pelatihan. _______, Pelaksanaan Audit, Materi Pelatihan. _______, Pelatihan CBS (Core Banking System), Materi Pelatihan. _______, Pembiayaan Bermasalah, Materi Pelatihan. _______, Pembiayaan Murabahah Investasi, Materi Pelatihan. _______, Pengantar Studi Kasus Pembiayaan Mudharabah. Materi Pelatihan. _______, Pengawasan Syariah Pasar Modal Khususnya Reksa Dana Syariah, Materi Pelatihan. _______, Pengendalian Intern, Materi Pelatihan. _______, Pengetahuan Umum Perbankan, Materi Pelatihan. _______, Perekonomian Indonesia, Materi Pelatihan. _______, Perilaku Biaya dan Aktiva Tetap, Materi Pelatihan. _______, Pola Usaha (Trade Cycle), Materi Pelatihan. _______, Prinsip Akuntansi, Materi Pelatihan. _______, Prinsip Dasar Syariah Obligasi, Materi Pelatihan. _______, Prinsip Dasar Syariah Pasar Modal, Materi Pelatihan. _______, Prinsip Dasar Syariah Reksa Dana, Materi Pelatihan. _______, Prinsip Operasional Perbankan Syariah, Materi Pelatihan. _______, Product Development Bank Syariah, Materi Pelatihan. _______, Produk Pembiayaan Bank Syariah, Materi Pelatihan. _______, Profit Distribution, Materi Pelatihan. _______, Public Finance in Islamic Perspective, Materi Pelatihan. _______, Risiko Operasional, Materi Pelatihan. _______, Risiko Penyediaan Dana (Credit Risk), Materi Pelatihan. _______, Theory of Consumer Behavior: An Islamic Perspective, Materi Pelatihan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

939

_______, Theory of Firm: An Islamic Perspective, Materi Pelatihan. _______, Treasury dan ALMA Bank Syariah, Materi Pelatihan. _______, Treasury for Non Treasury: Valuta Asing, Materi Pelatihan. Billah, Mohd Ma`sum, Principles & Practices Of Takaful And Insurance Compared. International Islamic University Malaysia. Bintoro, Muchamad Imam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah, Bahan Presentasi. Chapra, Muhammad Umer, Islam and the Economic Challenge, The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought: 1416/1995. Departemen Keuangan Republik Indonesia, Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan RI, Kebijakan, Perkembangan, dan Tantangan di bidang Asuransi Syariah di Indonesia, Materi Pelatihan. Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, Studi tentang Investasi Syariah Di Pasar Modal Indonesia oleh Tim Studi Tentang Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia, 2004. Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Salinan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Per- 03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, Jakarta, 10 Desember 2007. Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP- 130 /BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah, Jakarta, 23 Nopember 2006. Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/M. KUKMI/I/2007 Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 13/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi Revisi tahun 2006, Jakarta: Penerbit DSN MUI dan Bank Indonesia, 2006. _______, Tugas dan Fungsi DSN-MUI dan DPS, Materi Pelatihan. _______, Dewan Syariah Nasional, Materi Pelatihan. _______, Dewan Pengawas Syariah & Dewan Syariah Nasional Mui: Struktur, Peran, Dan Fatwa Bagi Perbankan Syariah, Materi Pelatihan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), berdasarkan PERMA No 2 Tahun 2008, sumber: hp://badilag.net, April 2009. Direktorat Perbankan Syariah - Bank Indonesia dan Institut Pertanian Bogor, Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Sumatera

www.facebook.com/indonesiapustaka

940

Selatan, Ringkasan Eksekutif, 2004. Direktorat Perbankan Syariah - Bank Indonesia, Manajemen Risiko Bank Syariah, Disampaikan dalam Seminar Bulanan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), 28 Juni 2007. _______, Perbankan Syariah: Sistem Operasional dan Kebijakan Pengembangannya, Materi Presentasi Seminar Sehari & Temu Wicara Guru: “Bank Sentral dan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945”, Banda Aceh, 26-27 November 2008. _______, Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Perbankan Syariah Nasional, Materi Pelatihan. Ernawati, Surat Berharga Syariah Negara Sebagai Instrumen Investasi, Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Departemen Keuangan RI, Disampaikan dalam Acara “MES Goes To Campus” dengan tema “ Pengembangan Sukuk Sebagai Instrumen Investasi”, ABFI Institute Perbanas , 25 November 2009. Fadel, Mohammad, Riba, Efficiency, and Prudential Regulation: Preliminary Thoughts, Wisconsin International Law Journal, April 2008. Fahmy, Ezry, Bin Eddy Yusof, dkk., Mudharabah: Islamic Solution to Unemployment Crisis, Paper, 2009. Faozan, Akhmad, Murabahah dalam Hukum Islam dan Praktik Perbankan Syari’ah Serta Permasalahannya, Jurnal Asy-Syir’ah, Vol. 43 No. I, 2009. Fauzi, Yuslam, Islamic Banking: Flip Up the Pyramid, Bahan Presentasi untuk: Seminar pada Sharia Stream APCONEX 2009 “Islamic Way on Sustaining Business”, Jakarta Hilton Convention Center, Jakarta, 14 Mei 2009. Fauziyah, Umi, Analisis Metode Perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) di Bmt Khonsa Cilacap, Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta, 2006. Ghazanfar, S. M., History of Political Economy: The Economic Thought of Abu Hamid Al-Ghazali and St. Thomas Aquinas: Some Comparative Parallels and Links, Duke University Press: 2000. Gymnastiar, Abdullah, &Hermawan Kartajaya: Berbisnis dengan Hati: The 10 Credos of Compassionate Marketing, Jakarta: MarkPlus&Co, 2004. Habiburrochman, Evaluasi Peran Auditor Intern dalam Menilai Risiko Bisnis Perbankan Di BPR Syariah (Studi Kasus pada BPRS Baktimakmur Indah dan BPRS Baktisumekar), Paper, Universitas Airlangga Surabaya. Hamidi, M.Luthfi, Teori dan Parktik Manajemen Secara Islami: Sebuah Pengalaman Bank Muamalat Indonesia, Paper, Jakarta: Magister Bisnis dan Keuangan Islam, Universitas Paramadina, 2008. Harjito, Agus dan Martono, Manajemen Keuangan, Ediasi Keempat, Yogyakarta: EKONISIA, 2004. Hasan, Zubair, Islamic Banking at the Cross Roads: Theory Versus Practice, Kuala Lumpur, Malaysia: Department of Economics, International Islamic University.

www.facebook.com/indonesiapustaka

941

Hassan, M. Kabir, and Mervyn K. Lewis, Handbook of Islamic Banking, United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited, 2007. Herinawati, Perjanjian Unit Link dalam Asuransi Jiwa: Tinjauan Aspek Hukum & Bisnis, Cetakan ke-2, Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal, 2009. Hoessein, Mohamad, Jaminan Bank dan Lembaga Perikatannya, Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia, Materi Pelatihan. Hosen, M. Nadratuzzaman, dkk, Khutbah Jum’at Ekonomi Syariah, Jakarta: PKES Publishing, 2008. _______, Lembaga Bisnis Syariah, Jakarta: PKES Publishing, 2008. _______, Materi Dakwah Ekonomi Syariah, Jakarta: PKES Publishing, 2008. _______, Menjawab Keraguan Umat Islam terhadap Bank Syariah, Jakarta: PKES Publishing, 2008. Husain, Ahmad Sanusi, Glossary of Islamic Finance Terms, www.ahmad-sanusi-husain. blogspot.com Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59: Akuntasi Perbankan Syariah. _______, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 100: Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian laporan Keuangan Syariah, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2006. _______, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2006. _______, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102: Akuntansi Murabahah, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2006. _______, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 103: Akuntansi Salam, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2006. _______, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 104: Akuntansi Istishna’, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2006. _______, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105: Akuntansi Mudharabah, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2006. _______, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 106: Akuntansi Musyarakah, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2006. _______, Eksposur Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 107: Akuntansi Ijarah, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2006. _______, Eksposur Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 108: Akuntansi Penyelesaian Utang Piutang Murabahah Bermasalah, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008. _______, Eksposur Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sadakah, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008. _______, Eksposur Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 110: Akuntansi Hawalah, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.

www.facebook.com/indonesiapustaka

942

_______, Eksposur Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 111: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008. Iljas, Achjar, Manajemen Risiko & Tingkat Kinerja & Kesehatan Bank, Seminar Bulanan Masyarakat Ekonomi Syariah Gedung BNI Jakarta, 28 Juni 2007. Indriani, Diana, Tinjauan Hukum Pajak Pertambahan Nilai Sukuk Ijarah Korporat Di Pasar Modal Indonesia, Paper, Disampaikan dalam Acara “MES Goes To Campus” dengan tema “ Pengembangan Sukuk Sebagai Instrumen Investasi”, ABFI Institute Perbanas , 25 November 2009. Islahi, Abdul Azim, Waqf: A Bibliography, Jeddah: Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University, 1424 / 2003. _______, Zakah: A Bibliography, King Abdulaziz University Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia: Scientific Publishing Centre, 2005. _______, Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis, Islamic Economics Research Centre, King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia, 1425/2004. Islamic Development Bank, Islamic Research And Training Institute, Lessons In Islamic Economics Volume I, Edited by Monzer Kahf, Proceedings of the Seminar on “Teaching Islamic Economics at University Level” held in Dhaka, July 23 to August 05, 1991, With the Cooperation of IRTI of the Islamic Development Bank, Jeddah and the Islamic Foundation, Bangladesh, 1991. Seminar Proceedings No.41. KARIM Business Consulting, Identifikasi Transaksi Terlarang Dalam Syariah Islam, Materi Pelatihan. _______, Akuntansi Bank Syariah, Materi Pelatihan. _______, Akuntansi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, Materi Pelatihan. _______, Analisa Pembiayaan Bermasalah, Materi Pelatihan. _______, Aplikasi Fikih Dan Business Process Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, Materi Pelatihan. _______, Aplikasi Fiqih pada Asuransi Syariah & Reasuransi Syariah, Materi Pelatihan. _______, Aplikasi Fiqih Penentuan dan Alokasi Surplus, Defisit, Investasi, Pembentukan Cadangan dan Cadangan Teknis, Materi Pelatihan. _______, Basic Understanding of Risk Management, Materi Pelatihan. _______, Dasar-Dasar Fiqh pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, Materi Pelatihan. _______, Designing Sharia Contracts, Materi Pelatihan. _______, Fikih Asuransi Syariah, Materi Pelatihan. _______, Fiqh pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, Materi Pelatihan. _______, Identifikasi Risiko Pembiayaan Bank Syariah, Materi Pelatihan. _______, Kolektibilitas, Materi Pelatihan. _______, Mekanisme Operasional, Produk Dana dan Jasa Perbankan Syariah, Materi Pelatihan. _______, Operasionalisasi Asuransi Syariah, Materi Pelatihan. _______, Penetapan Alokasi Surplus dan Penaggulangan Defisit pada Reasuransi Syariah, Materi Pelatihan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

943

_______, Pengelolaan Dana Investasi Syariah, Materi Pelatihan. _______, Pengelolaan Premi pada Reasuransi Syariah, Materi Pelatihan. _______, Pengendalian Risiko Operasional, Materi Pelatihan. _______, Penilaian Agunan, Materi Pelatihan. _______, Penjaminan Pembiayaan Syariah (Kafalah), Materi Pelatihan. _______, Penyebab Pembiayaan Bermasalah, Materi Pelatihan. _______, Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah, Materi Pelatihan bersama dengan KarimSyah Law Firm. _______, Perlakuan Akuntansi Perusahaan Asuransi Syariah, Materi Pelatihan. _______, Produk-Produk Pembiayaan Bank Syariah, Materi Pelatihan. _______, Reasuransi Syariah Treaty & Facultative, Materi Pelatihan. _______, Regulasi Asuransi Syariah di Indonesia, Materi Pelatihan. _______, Regulasi di bidang Asuransi Syariah, Materi Pelatihan. _______, Restrukturisasi dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, Materi Pelatihan. _______, Risk Management for Islamic Banking: Introducing the K-Risk Model, Materi Pelatihan. _______, Road Map Manajemen Risiko, Materi Pelatihan. _______, Strategy Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, Materi Pelatihan. _______, Studi Kasus: Designing Sharia Contracts, Materi Pelatihan. _______, Technical Reserves In Syariah Insurance/Reinsurance and Claim Management, Materi Pelatihan. _______, Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Marjin Pembiayaan, Materi Pelatihan. _______, Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga, Materi Pelatihan. _______, Teknologi Informasi dalam Perbankan Syariah, Materi Pelatihan. _______, Teori Wa’ad dan Akad dalam Perbankan Syariah, Materi Pelatihan. _______, Underwriting & Rating: A Practical Experience, Materi Pelatihan. Karim, Adiwarman Azwar, Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, ed. 3, cet. 3, Jakarta: RajaGrafindo, 2006. _______, Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004. _______, Ekonomi Islam, Suatu Kajian Makro, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT-I), 2002. _______, Ekonomi Mikro Islam, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007. _______, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT-I), 2001. Kartajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing, Bandung: Mizan, 2006. Khan, Muhammad Muhsin, The Translation of The Meanings of Shahih Bukhari, Lahore, Pakistan, 1979. Khan, Tariqullah and Habib Ahmed, Risk Management: an Analysis of Issues in Islamic Financial Industry, Occasional Paper No. 5, Jeddah–Saudi Arabia: Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute, 1422H/2001. Laboratorium Ekonomika dan Bisnis Islam (LEBI) FEB UGM, Perbankan Syariah (2),

www.facebook.com/indonesiapustaka

944

Buletin Ekonomika dan Bisnis Islam, Edisi: III/VI – 9 Jumadil Tsaniyah 1428 H / 25 Juni 2007. _______, Preferensi Masyarakat terhadap Bank Syariah di Indonesia, Yogyakarta: Buletin Ekonomika dan Bisnis Islam Edisi: V/VIII – 1 Sya’ban 1428 H / 15 Agustus 2007. Lathif, Ah. Azharuddin, “Analisis Yuridis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah”, Paper. Lestari, Ghita Prima, dkk., Lembaga Keuangan Syariah Non Bank: Asuransi, Paper, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2007. Loqman, Muhammad, A Brief Note on the Islamic Financial System, Journal: Volume 25 Number 5 1999, Bangladesh: Department of Finance, University of Chittagong, 1999. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan. Muhammad, Abdul Husain, Economic System in Islam, 2nd Edition, Tehran, Iran: World Organization for Islamic Services, 1975. Muhammad, Asy-Syaikh al-’Allamah, bin Sholeh al-’Utsaimin: Al-Ushul min ‘Ilmil Ushul; Judul Dalam Bahasa Indonesia: Prinsip Ilmu Ushul Fiqih, Penerjemah: Abu Shilah & Ummu Shilah, 2007. Muhammad, Dasar-dasar Keuangan Islami, Yogyakarta: EKONISIA, 2004. _______, Dasar-dasar Teori Keuangan Islami, Yogyakarta: UII Press, 2002. _______, Kontruksi Mudharabah, Pusat Studi Ekonomi Islam, Yogyakarta: STIS Yogyakarta, 2003. _______, Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005. _______, Manajemen Dana Bank Syariah, Yogyakarta: EKONISIA, 2005. _______, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2004. _______, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2004. Mujlisul Ulama of South Africa, Penalty of Default: Can Riba Be Legalized To Punish A Man For Late Payment Of Instalments? Gauteng, South Africa: Y.M.M.A. Mulawarman, Aji Dedi, Target 5% Bank Syari’ah: untuk Mashlaha? Makalah ini merupakan pengembangan dari makalah yang pernah disampaikan dalam Seminar Interaktif ”Shari’ah Weekend” yang diadakan oleh LEM FE-UII dan KOPMA FE UII, Jogjakarta, 13 Desember 2007. Mutahhari, Murtadha, Asuransi dan Riba (terjemahan). Pustaka Hidayah, 1995. Nasution, Chairuddin Syah, Manajemen Kredit Syariah Bank Muamalat, Kajian Ekonomi

www.facebook.com/indonesiapustaka

945

dan Keuangan, Vol. 7, No. 3 Sept. 2003. Obaidullah, Mohammed, Islamic Risk Management: Towards Greater Ethics And Efficiency, International Journal of Islamic Financial Services, Volume 3, Number 4. Omar, Mohd Azmi, Understanding and Structuring a Shariah Compliant Real Estate Financial Product Part I, Dubai: Pre-conference workshop A, Sunday 9 Nov 2008. Patrick, Thomas, dalam M.M.Billah. Principles and Practices of Takaful and Insurance Compared, International Islamic University Malaysia, 2001. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Putri, Rinella, Manajemen Risiko Valas: Transaction Exposure (1), Risk Management Journal, VIBIZNews.Com, Senin, 6 Juli 2009. Rais, Sasli, Kaidah Fiqh dalam Muamalah, Makalah Mata Kuliah Ushul Fiqh, Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah, Progam Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah dan Islam, UI, Tahun 2003. Rendrad, Maha, dkk., “Matrikulasi: Pengantar Manajemen Basis Data”, Makalah. Ridwan, Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Purwokerto: P3M STAIN, Ibda`, Vol. 5, No.2, Jul-Des 2007. Rizqiyanto, Saumi, dkk., “Qowaid Fiqhiyah: Al Adat Al Muhkamah”, Paper, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2007. Septiningsih, Festi Kurnia, Analisis Konsep dan Implementasi Mudharabah Muqayadah Dalam Pengelolaan Dana Investasi Terikat (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia), Skripsi, Surakarta: Jurusan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2006. Shahih Bukhari, Kitab Al-Diyat, Beirut. Siddiqi, Mohammad Nejatullah, Evolution of Islamic Banking and Insurance as Systems Rooted in Ethics, New York: Takaful Forum, April 26, 2000. Siswantoro, Dodik, Review on Sukuk Researches: Where are We Now?, Disampaikan dalam Acara “MES Goes To Campus” dengan tema “ Pengembangan Sukuk Sebagai Instrumen Investasi”, ABFI Institute Perbanas , 25 November 2009. Solihin, Ahmad Ifham, Ini Lho, Bank Syariah!, Jakarta: Hamdalah, 2008. _______, ”Faktor Penentu Pertumbuhan Bank Syariah”, tulisan di Republika, 28 Maret 2007. _______, ”Optimisme Pertumbuhan Bank Syariah”, tulisan di Bisnis Indonesia, 19 April 2007. _______, ”Strategi Bank Syariah Merebut Hati Nasabah”, tulisan di Republika, 07 Juli 2006.

www.facebook.com/indonesiapustaka

946

Spirit Public Relations, Dirham Card: Product Name, Materi Pelatihan. _______, Dirham Card: Program Penulisan di Media Massa, Materi Pelatihan. Subagyo, Ahmad, Kamus Istilah Ekonomi Islam, Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2009. Sula, Muhammad Syakir, Asuransi Syariah (Life and General), Jakarta: Gema Insani Press, 2004. Susamto, Akhmad Akbar dan Malik Cahyadin, Praktik Ekonomi Islami di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Perekonomian, Jurnal Ekonomi Syariah MUAMALAH vol 5, tahun 2008. Suwiknyo, Dwi, Kamus Lengkap Ekonomi Islam, Yogyakarta: Total Media, 2009. Thomas, Abdulkader, Interest in Islamic Economics: Understanding Riba, London and New York: Routledge, 2006. Tim Pengembangan Perbankan Syariah Insititute Bankir Indonesia, Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Opersional, Jakarta: Djambatan, 2003. Tim Penulis P3EI UII Yogyakarta, Ekonomi Islam, Jakarta: RajaGrafindo, 2008. Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (IAI), Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI 2003), Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2003. Tojibi, Wildan, Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syari’ah (PUAS). Paper. Turen, Seref, Performance and Risk Analysis of the Islamic Banks: The Case of Bahrain Islamic Bank, J.KAU: Islamic Econ., Vol. 8, pp. 3-14 (1416 A.H. / 1996 A.D.) Umari, Zuul Fitiani, Aspek Hukum Istishna dalam Pembiayaan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri Palembang, Skripsi, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia, UU RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. _______, UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. _______, UU RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. _______, UU RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. _______, UU RI Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). _______, UU RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. _______, UU RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. _______, UU RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. _______, UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. _______, UU RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Universitas Gunadarma, Produk Pembiayaan, Materi Kuliah, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, 2009. Universitas Paramadina, Konsep Investasi Syariah, Bahan Kuliah, Jakarta: Paramadina Graduate School of Business, Islamic Business and Finance, 2009. _______, Produk & Jasa Perbankan, Pasar Uang dan Pasar Modal Islam, Bahan Kuliah,

947

www.facebook.com/indonesiapustaka

Jakarta: Paramadina Graduate School of Business, Islamic Business and Finance, 2009. _______, Kodifikasi Produk Dan Jasa Bank Syariah, Bahan Kuliah, Jakarta: Paramadina Graduate School of Business, Islamic Business and Finance, 2009. _______, Inovasi Produk, Bahan Kuliah, Jakarta: Paramadina Graduate School of Business, Islamic Business and Finance, 2009. _______, Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah, Bahan Kuliah, Jakarta: Paramadina Graduate School of Business, Islamic Business and Finance, 2009. Ur Rehman, Mujib, dkk., Interest in Islam and Modern Islamic Banking, Department of Management Sciences, National University of Modern Languages, Lahore Campus, 2007. Usmani, Mufti Muhammad Taqi, an Introduction to Islamic Finance, Karachi,Pakistan, 1998. Widyaningsih, dkk., Perlakuan Akuntansi dan Legal Draft dalam Lembaga Keuangan Syariah dan Implikasinya pada PPN, KARIM Review, Special Edition, Januai 2008. Wilson, Rodney, Islamic Bonds: Your Guide to Issuing, Structuring and Investing in Sukuk – Overview of the Sukuk Market, Paper, Institute for Middle Eastern and Islamic Studies, University of Durham, United Kingdom. Yulianti, Rahmani Timorita, Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari’ah, Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol. I, No. 1, Juli 2007. Zuhaily, Wahbah, al Fiqh al Islami wa Adillatuhu, Damaskus: 1989. Zulkifli, Sunarto, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Edisi Kedua, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

www.facebook.com/indonesiapustaka

www.facebook.com/indonesiapustaka

Ahmad Iam Sholihin lahir di Pa pada 1980. Bekal ilmu fikih muamalah, ibadah, syariah, tafsir, hadis, dan berbagai ilmu Islam yang lain ia peroleh sejak belajar di Madrasah Ibdaiyyah, Diniyyah, dan Tsanawiyyah. Setelah menamatkan sekolah menengah di SMA Negeri 1 Pa, ia sempat mencicipi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) hingga akhirnya ia memutuskan untuk kuliah di Fakultas Psikologi UGM Jogjakarta. Pada 2003 ia bergabung dengan KARIM Business Consulng sebagai Project Officer. Aroma multasking yang kental dalam pekerjaannya, membuatnya berjodoh memiliki minat, pengetahuan dan pengalaman di bidang ekonomi syariah (banking, insurance, reinsurance, mulfinance, dll.), human capital, training, sales, business development, markeng public relaons, media relaons, event organizer, dan IT (Informasi & Teknologi). Kemudian pada 2007, ia melanjutkan kariernya di Batasa Tazkia Consulng. Minat yang kuat untuk expert di berbagai bidang membuatnya memutuskan untuk bergabung menjadi Business Analyst for Sharia Banking di PT Mulpolar Tbk. pada 2008. Dan sejak 2009–sekarang, ia menjadi Sharia Business Consultant PT Anabac Teknologi (hp://anabac.co.id), sebuah perusahaan IT bervisi global yang mendedikasikan diri menjadi Excellent Center for Sharia IT System, yang saat ini sedang melakukan implementasi Aplikasi Sharia Core Banking System T24 (TEMENOS) di 2 Bank Syariah terbesar di Indonesia. Berbagai gagasan dan pemikirannya tentang ekonomi syariah sering ia tuangkan ke dalam bentuk tulisan. Beberapa tulisannya dimuat di media nasional seper Republika dan Bisnis Indonesia. Pada 2008 lalu ia meluncurkan buku pertamanya: Ini Lho, Bank Syariah! Buku Pintar Ekonomi Syariah ini adalah buku keduanya.

Buku Pintar Ekonomi Syariah ini hadir sebagai salah satu upaya untuk memudahkan seluruh lapisan masyarakat mampu memahami konsep dan operasional ekonomi syariah. Hadirnya buku ini juga merupakan upaya bersama untuk mengawal prakk ekonomi syariah agar bisa dijalankan sesuai konsep. Buku ini berisi definisi atas islah di bidang Ekonomi Syariah, seper Kaidah Ekonomi Syariah, Kelembagaan Ekonomi Syariah, Konsep Akad Syariah, Konsep & Produk Bank Syariah (Pendanaan, Pembiayaan, Jasa, Surat Berharga, Instrumen Terkait, dan lain-lain), Operasional Bank Syariah (Akuntansi, Sistem & Distribusi Bagi Hasil, Manajemen Risiko, Audit, IT, Markeng, Human Capital, Analisis Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah, Restrukturisasi Pembiayaan, Pajak, Laporan Keuangan, Good Corporate Governance, dan lain-lain), Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, Konsep Produk dan Operasional Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, MLM Syariah, Investasi Syariah (Pasar Modal, Reksa Dana, Obligasi dan/atau Sukuk, Saham, Surat Berharga, dan lain-lain), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Koperasi Syariah, Baitul Maal wat Tamwiil (BMT), Zakat (Jenis, Perhitungan, Akuntansi, dan Audit), Infaq, Shadaqah, Wakaf, Modal Ventura Syariah, Regulasi, Pemikir Ekonomi Syariah, Sejarah Ekonomi Syariah, dan lain-lain.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Penjelasan atas islah dan pengeran dalam buku ini disusun secara alfabes sehingga memudahkan pembaca menemukan islah atau pengeran yang dicarinya. Buku ini juga menyertakan beberapa materi ekonomi konvensional.

Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Penerbit Kompas Gramedia Building PT Gramedia Pustaka Blok I Lantai 4–5Utama Kompas Jl.Gramedia PalmerahBuilding Barat 29–37 Blok I Lantai 4–5 Jakarta 10270 Jl. Palmerah Barat 29–37 www.gramedia.com Jakarta 10270 www.gramedia.com