Contoh Draft Pkwt

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Nomor : ................................................... Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan Alamat

: ...................... : ....................... : .................................................. ...... ................................................... ....

Dalam Perjanjian kerja ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan ............................................, yang selanjutnya disebut pihak ke I ( Kesatu ) Nama Tempat, Lahir Pendidikan Status Pernikahan Alamat KTP No Masa KTP

: ..................................... tgl. : ..................................... : ................................................. : .................................................

: .................................................. ................................................... : ................................................... Berlaku ... : .................................................. ...............

Dalam Perjanjian kerja ini bertindak sebagai pekerja, untuk dan atas nama sendiri yang selanjutnya disebut sebagai pihak ke II ( Kedua ) Pada hari ini, ....................................., Pihak ke I dan Pihak ke II sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan ketentuan seperti tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut : Pasal 1 JANGKA WAKTU 1. Perjanjian kerja ini dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai hari

Page 1 of 5

............................................s/d .............................................. ......................... 2. Jika diperlukan dan kedua belah pihak sepakat, Perjanjian Kerja Waktu tertentu ini dapat diperpanjang, sesuai peraturan yang berlaku. Pasal 2 TUGAS DAN PENEMPATAN 1. Pihak ke I mempekerjakan Pihak ke II sebagai .........................di Section ................... pada Dept. ........................................... 2. Bila dipandang perlu Pihak ke I dapat menempatkan Pihak ke II pada tugas-tugas pekerjaan yang lain yang sesuai dengan kemampuannya. 3. Pihak ke II bersedia dan sanggup ditempatkan di ........................................... atau perusahaan lainnya yang masih satu group dengan .................................. Pasal 3 HARI KERJA & WAKTU KERJA 1. Jam kerja di perusahaan adalah 8 (delapan) jam sehari dan 40 jam seminggu, dengan ketentuan seperti tercantum dalam peraturan perusahaan atau kalender kerja perusahaan. 2. Pekerjaan yang dilakukan lebih dari 8 jam sehari dan 40 jam seminggu dinyatakan lembur dan pelaksanaan perhitungan dan pembayarannya sesuai dengan ketentuan Kepmenaker Nomor Kep. 102/Men/VI/2004. Pasal 4 PENGUPAHAN 1. Upah dibayarkan untuk periode hari kerja tanggal 21 s/d 20 setiap bulannya. 2. Upah diberikan bulanan yang dibayarkan pada akhir bulan dengan cara men-transfer ke nomor rekening Bank yang ditentukan oleh perusahaan. 3. Perincian Upah sebagai berikut : a. Upah pokok : ......................./bulan b. Tunjangan Transport : ......................../hari c. Tunjangan makan : ..........................hari d. Mengenai Upah Pokok (poin a), apabila berada di bawah UMK (upah Minimum Kabupaten) ....................., Maka akan disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah. e. Apabila Pihak ke II tidak masuk kerja karena tanpa surat keterangan (Mangkir), Permisi / izin, upah pokok dan Tunjangan Tetap tidak dibayarkan dengan perhitungan upah sebulan dibagi 21 hari kerja kecuali sakit, izin sesuai dengan Peraturan Perusahaan Page 2 of 5

f. Khusus untuk tunjangan transport dan makan dibayarkan berdasarkan kehadiran dengan ketentuan jumlah hari kerja masuk dikali tunjangan makan atau transport. Pasal 5 JAMSOSTEK dan ASURANSI KESEHATAN 1. Pihak ke I mengikutsertakan Pihak ke II ke dalam program Jamsostek paket A dan tidak termasuk program Jamsostek Paket B (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan). 2. Pihak ke I akan mengikutsertakan Pihak ke II ke dalam program asuransi kesehatan setelah 3 ( tiga ) bulan bekerja. Pasal 6 TATA TERTIB KERJA 1. Selama dalam hubungan kerja Pihak ke II wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan mengenai tata tertib, kedisiplinan dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perusahaan. 2. Tindakan pelanggaran kedisiplinan dapat diambil terhadap Pihak ke II, oleh Pihak ke I dengan ketentuan sebagai berikut : a. Melakukan penipuan, pencurian, atau pengelapan barang dan atau uang milik pengusaha atau milik teman sekerja atau milik teman pengusaha. b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan pengusaha atau kepentingan negara. c. Mabuk, minum-minuman keras yang memabukan, memakai dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya di lingkungan kerja. d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja. e. Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja. f. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan peraturan perundang-undangan. g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak, atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja i. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara. j. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. k. Menerima pemberian imbalan jasa dalam bentuk apapun, untuk melakukan hal-hal yang merugikan atau mengurangi keuntungan atau menambah biaya perusahaan. Page 3 of 5

l. Dengan sengaja menyembunyikan penyakit berat atau penyakit menular yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja dirinya dan karyawan lainnya. m. Mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang syah. 3. Jika Pihak ke II melanggar pasal 6 ayat 2 huruf a sampai dengan huruf m, maka Pihak I berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa persyaratan apapun. 4. Pihak I berhak meminta ganti rugi kepada Pihak II, apabila Pihak II lalai atau ceroboh yang menyebabkan hilang atau rusaknya barangbarang milik Perusahaan, dengan jalan memotong upah. Pasal 7 BERAKHIRNYA KONTRAK KERJA 1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini akan berakhir Apabila : a. Pihak II meninggal dunia, b. Batas waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berakhir atau Habisnya pekerjaan yang disepakati, c. Pihak II melanggar peraturan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 2, huruf a sampai dengan m dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini. 2. Akibat berakhirnya atau putusnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini, maka Pihak II atau ahli waris Pihak II tidak berhak menuntut Pihak I atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan. Pasal 8 KETENTUAN PENUTUP 1. Segala sesuatu yang belum diatur di perjanjian ini, akan disesuaikan dengan aturan perusahaan yang berlaku. 2. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai asli untuk perusahaan dan copy untuk Pihak II. Demikian Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Setelah dibaca kembali oleh kedua belah pihak dan masing-masing telah mengerti isi dari Perjanjian kerja waktu tertentu ini maka masing-masing pihak menandatangani di atas materai yang cukup dan apabila salah satu pihak mengingkari isi Perjanjian kerja ini bersedia ditindak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. ......................., ........................... Pihak I

Pihak II

Page 4 of 5

.......................... ............. ...........................

............. Karyawan

Page 5 of 5