Dinamika Peran Indonesia Dalam Perdamaian Dunia

  • Uploaded by: Alfin Rahman
  • 0
  • 0
  • January 2021
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Dinamika Peran Indonesia Dalam Perdamaian Dunia as PDF for free.

More details

  • Words: 1,930
  • Pages: 34
Loading documents preview...
Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia

Anggota Kelompok : 01 02 03 04 05

Alfin Rahman Juan Danu Akbar M. Putri Ayu Kuntarsih Putri Ayudyaningsih Syanly Hanan A.S.P.

(01) (19) (23) (24) (30)

Yang akan kami bahas: Pengertian politik luar negeri.

Landasan politik luar negeri Indonesia. Tujuan politik luar negeri Indonesia. Pentingnya politik luar negeri.

Prinsip politik luar negeri Indonesia. Makna bebas aktif politik luar negeri Indonesia. Hubungan Internasional.

Tujuan hubungan Internasional. Pentingnya hubungan Internasional. Peranan Indonesia menciptakan perdamaian melalui Internasional.

PENGERTIAN POLITIK LUAR NEGERI

Pengertian politik luar negeri: • Hudson Menurut definisi Hudson yang menyatakan bahwa pengertian politik luar negeri adalah sub-disiplin dari hubungan internasional tentang politik luar negeri untuk menjadi panduan bagi negara-negara lain yang ingin bersahabat dan bermusuhan dengan negara tersebut.

• JR. Childs Pengertian politik luar negeri menurut pendapat JR. Childs adalah pokok-pokok hubungan luar negeri dari suatu negara.

• Columbis (1986: 89-90) Dengan kata lain politik luar negeri merupakan sintesa dari pengejawantahan tujuan dan kemampuan (kapabilitas) nasional.

• Goldstein Menurut Goldstein, pengertian politik luar negeri adalah strategi yang digunakan pemerintah sebagai pedoman dikancah internasional.

Pengertian politik luar negeri: • Crabb Jr. dalam Couloumbis & Wolfe, (1999: 126) Politik luar negeri terdiri dari dua elemen, yaitu tujuan nasional yang akan dicapai dan alat-alat untuk mencapainya. Interaksi antara tujuan nasional dengan sumbersumber untuk mencapainya merupakan subjek kenegaraan yang abadi.

• Perwita & Yani, (2005: 47- 48) Politik luar negeri adalah suatu perangkat yang digunakan untuk mempertahankan atau memajukan kepentingan nasional dalam percaturan dunia internasional, melalui suatu strategi atau rencana yang dibuat oleh para pengambil keputusan yang disebut kebijakan luar negeri.

• Plano dan Olton Menurut pendapat Plano dan Olton mengenai pengertian politik luar negeri yang menegaskan bahwa definisi politik luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unik politik internasional yang lainnya untuk mencapai tujuan nasional.

Pengertian politik luar negeri: • Secara Umum Pengertian politik luar negeri secara umum adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk kepentingan nasional negara tersebut dalam lingkup dunia internasional.

LANDASAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Landasan politik luar negeri Indonesia: 1. Landasan Idiil Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Penjabaran kelima sila Pancasila sebagai landasan dalam politik luar negeri Indonesia, yaitu: • Sila Pertama Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa bangsa Indonesia memandang manusia sebagai makhluk yang sama sebagai ciptaan tuhan tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Oleh karena itu bangsa Indonesia mengakui bahwa semua manusia dan semua bangsa sama derajatnya. Tidak ada negara yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada bangsa Indonesia. • Sila Kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Setelah mengakui bahwa semua menusia adalah sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan, selanjutnya bangsa Indonesia juga mengakui bahwa manusia / bangsa lain mempunyai martabat yang sama. Dengan demikian, politik luar negeri Indonesia menghindari penindasan terhadap negara lain dan menolak negara lain yang akan menindas / menjajah bangsa Indonesia.

Landasan politik luar negeri Indonesia: • Sila Ketiga Persatuan Indonesia. Politik luar negeri Indonesia menempatkan persatuan kesatuan di atas segalanya. Artinya, segala bentuk kebijakannya akan lebih mementingkan kepentingan negara, di atas kepentingan golongan/kelompok/pribadi dan kepentingan negara lain.

• Sila Keempat Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan. Berdasarkan hal ini, segala kebijakan politik luar negeri Indonessia dihasilkan dari musyawarah lembaga-lembaga yang terkait atas aspirasi rakyat Indonesia. • Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini menyatakan bahwa, landasan politik luar negeri Indonesia adalah keadilan yang menyeluruh dan tidak mementingkan satu pihak negara yang berhubungan. Hasilnya, pembangunan yang dicapai (termasuk kebijakan politik luar negeri) dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia.

Landasan politik luar negeri Indonesia: 2. Landasan Konstusional Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 yang dijadikan landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia, yaitu : • Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 1 “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan” dan pembukaan UUD 1945 alinea 4, “…. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial..”. Berdasarkan kedua pernyataan di atas, politik luar negeri Indonesia haruslah poltik yang bertujuan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dan tidak mendukung penindasan terhadap negara lain.

Landasan politik luar negeri Indonesia: • UUD 1945 Pasal 11 Ayat 1 “Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perjanjian, dan perdamaian dengan negara lain”. Presiden sebagai kepala pemerintahan berhak menentukan kebijakan politik luar negeri Indonesia dengan tetap berpegang pada tujuan negara dan landasan hukum yang ada. Kebijakan Presiden tersebut harus disetujui oleh DPR yang mewakili aspirasi rakyat Indonesia. • UUD 1945 Pasal 13 Ayat 1 “Presiden mengangkat duta dan konsul”, ayat 2 “Dalam hal mengangkat duta, Presiden mempertimbangkan DPR”, dan ayat 3 “Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan mempertimbangkan DPR”. Duta adalah seorang pejabat diplomatik yang dikirimkan pemerintahan suatu negara ke negara lain atau badan Internasional untuk mewakili negaranya, mengerjakan segala sesuatu yang terkait dengan hubungan negara yang diwakilinya dengan negara atau badan internasional tersebut. Konsul adalah seorang pejabat diplomatik yang dikirimkan pemerintahan suatu negara ke negara lain untuk mewakili negaranya.

Landasan politik luar negeri Indonesia: 3. Landasan Operasional Selain landasan idiil dan landasan konstitusional, politik luar negeri Indonesia juga mempunyai landasan operasonal. Landasan ini merincikan secara jelas dan lengkap semua kebijakan politik luar negeri, aturannya, dan lembaga-lembaga yang terkait. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia saat ini adalah : • Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1990 Tentang Hubungan Luar Negeri. UndangUndang ini berisi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan hubungan luar negeri, politik luar negeri, dan perjanjian internasional Indonesia.

• Undang-Undang No 24 Tahun 200 Tentang Perjanjian Internasional. Undang undang ini membahas tentang perjanjian internasional secara detil. Bahasannya mencakup definisi, pengesahan, penerimaan dan penyetujuan, surat kepercayaan, persyaratan, pernyataan, organisasi internasional, dan status perjanjian kerjasama apabila terjadi pergantian kepala negara (suksesi negara). Dalam UU ini juga menjelaskan penujukkan menteri yang mengurus urusan luar negeri dan hubungan luar negeri.

Landasan politik luar negeri Indonesia: • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di dalam ini tertulis dengan rinci definisi perencanaan, pembangunan, sistem perencanaan pembangunan, dan semua rencana langkah-langkah pembangunan nasional Indonesia. Atas dasar landasan operasional UU ini, maka kebijakan politik luar negeri Indonesia dibuat. • Undang-Undang No 24 Tahun 200 Tentang Perjanjian Internasional. Undang undang ini membahas tentang perjanjian internasional secara detil. Bahasannya mencakup definisi, pengesahan, penerimaan dan penyetujuan, surat kepercayaan, persyaratan, pernyataan, organisasi internasional, dan status perjanjian kerjasama apabila terjadi pergantian kepala negara (suksesi negara). Dalam UU ini juga menjelaskan penujukkan menteri yang mengurus urusan luar negeri dan hubungan luar negeri.

Landasan politik luar negeri Indonesia: • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tentang Rencana Kerja Pemerintah, dan Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Semua UU, PP, dan Perpres ini sama dengan landasan operasional sebelumnya, menjadi landasan membuat kebijakan poltik luar negeri Indonesia. Dengan demikian, kebijakan poltik luar negeri pada akhirnya mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. • Undang-Undang No 24 Tahun 200 Tentang Perjanjian Internasional. Undang undang ini membahas tentang perjanjian internasional secara detil. Bahasannya mencakup definisi, pengesahan, penerimaan dan penyetujuan, surat kepercayaan, persyaratan, pernyataan, organisasi internasional, dan status perjanjian kerjasama apabila terjadi pergantian kepala negara (suksesi negara). Dalam UU ini juga menjelaskan penujukkan menteri yang mengurus urusan luar negeri dan hubungan luar negeri.

Landasan politik luar negeri Indonesia: • Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri dan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 Tentang Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri. Keputusan pemerintah Indonesia ini menjadi landasan operasional seluruh perwakilan RI di luar negeri.

TUJUAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Tujuan politik luar negeri Indonesia: Mengenai tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, Drs. Mohammad Hatta dalam bukunya Politik Luar Negeri Republik Indonesia merumuskan tujuan politik luar negeri Indonesia sebagai berikut: 1. 2.

3.

4.

Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat jika barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri. Meningkatkan perdamaian nasional karena hanya dengan keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpan di dalam Pancasila, dasar, dan falsafah negara kita.

PENTINGNYA POLITIK LUAR NEGERI

Pentingnya politik luar negeri: 1. Menjaga perdamaian dunia. 2. Memperjuangkan dan melindungi kepentingan nasional. 3. Turut serta mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan. 4. Perdamaian abadi. 5. Keadilan sosial. 6. Dapat memantau dan mengetahui segala permasalahan dan lain lain terkait dengan warga negara indonesia di luar negeri.

PRINSIP POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Prinsip politik luar negeri Indonesia: 1. Menjalankan politik damai. 2. Menjalin persahabatan dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri soal susunan dan corak pemerintahan negara masing-masing. 3. Memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal. 4. Mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional. 5. Membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada piagam PBB. 6. Dalam lingkungan PBB berusaha menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah sebab tanpa kemerdekaan, persaudaraan, dan perdamaian internasional itu tidak akan tercapai.

MAKNA BEBAS AKTIF POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Makna bebas aktif politik luar negeri Indonesia: “Bebas”, berarti bebas memilih blok manapun dan mengikuti perhelatan internasional manapun serta “Aktif”, berarti aktif dalam dunia Internasional dan aktif dalam mengikuti perhelatan Internasional manapun.

HUBUNGAN INTERNASIONAL

Hubungan Internasional: Hubungan internasional merupakan suatu hubungan yang saling menguntungkan yang dijalin oleh suatu negara dengan negara-negara lainnya dalam beberapa bidang untuk mencapai tujuan tertentu.

TUJUAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Tujuan hubungan Internasional: 1. Untuk memacu dalam pertumbuhan ekonomi setiap negara. 2. Untuk menciptakan rasa saling pengertian antarbangsa dalam membina dan menegakkan suatu perdamaian. 3. Untuk menciptakan sebuah keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di dunia. 4. Untuk menjalin sebuah hubungan internasional antar negara yang bersangkutan. 5. Untuk Menjalin sebuah kerjasama dibidang politik, ekonomi, social dan budaya. 6. Untuk memenuhi suatu kebutuhan warga negaranya. 7. Untuk Membuka peluang dalam pemasaran produk dalam negeri ke luar negeri. 8. Untuk memperlancar sebuah hubungan ekonomi antarnegara

PENTINGNYA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pentingnya hubungan Internasional: 1. Dapat menjalin persahabatan antar bangsa. 2. Untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara. 3. Mempercepat proses perkembangan ekonomi negara. 4. Untuk menunjang upaya pemeliharaan dan pemulihan perdamaian, keamanan dan stabilitas internasional. 5. Dapat menerima bantuan dari organisasi-organisasi internasional. 6. Dapat menunjang pelaksanaan dari kebijakan politik pemerintah dan hubungan luar negeri yang di lakukan untuk kepentingan pembangunan di semua bidang. 7. Untuk mendapatkan bantuan dan upaya pencegahan serta penanggulangan setiap bentuk bencana alam serta pemulihan infrastruktur dan lain-lainnya.

PERANAN INDONESIA MENCIPTAKAN PERDAMAIAN MELALUI INTERNASIONAL

Peranan Indonesia menciptakan perdamaian melalui Internasional:  Indonesia Termasuk dalam Gerakan Non-Blok untuk Menghindari Dampak Perang Dingin antara Blok Timur dan Barat.  Indonesia Menjadi Salah Satu Pelopor Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika demi Menjaga Perdamaian di Kawasan Asia dan Afrika.  Indonesia Menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika.  Indonesia Berperan Aktif Menjaga Perdamaian Dunia dengan Bergabung Menjadi Anggota PBB, Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Kemanan PBB.  Indonesia Mengirim Bantuan Pangan ke Ethiopia Tahun 1984.  Indonesia Mengirimkan Pasukan Garuda I untuk Menjaga Perdamaian di Timur Tengah Pada Tahun 1957.  Indonesia Mengirimkan Pasukan Garuda II dan III untuk Menjaga Perdamaian di Kongo.

Peranan Indonesia menciptakan perdamaian melalui Internasional:  Pengiriman Pasukan Garuda IV,V,dan VII untuk Menjaga Stabilitas Indocina karena Perang Vietnam.  Pengiriman Pasukan Garuda VI dan VIII ke Timur Tengah.  Indonesia Mengirimkan Pasukan Garuda IX ke Perbatasan Irak dan Kuwait.  Pengiriman Pasukan Garuda ke Kamboja, Somalia, BosniaHerzegovina, dan Lebanon.  Pembangunan Pusat Perdamaian dan Keamanan di Indonesia.  Indonesia Menjadi Pelopor Terbentuknya ASEAN yang Bertujuan untuk Menjaga Stabilitas Perdamaian Regional Asia Tenggara.

TERIMA KASIH ADA PERTANYAAN?

Related Documents


More Documents from "Via Fauziati"