Download-1414849788298

,i

I

j

I

BUPATI KONAWE UTARA KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA t{omor t /9bTahun 2014 TENTANG

PENCIUTAN LUAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN opERASr PRODUKST PT. HAFAR TNDOTECH (l(W 11 SP OP 001)

BUPATI KONAWE UTARA

Membaca

:

Menimbang

:

Mengingat

: 1.

Surat DireKur PT. HAFAR INDOTECH Nomor: 05LlH.ll9l2014 hnggal22 September 2014 Perihal permohonan penciutan atau pelepasan sebagian wilayah IUP PT. Hafar Indotech (1(V\, 11 SP OP 001); a. Setelah dilakukan penelitian seksama terhadap administrasi teknis, lingkungan, dan keuangan yang diajukan oleh PT. Hafar Indotech, nraka dalam rangka adanya kepastian hukum berinvestasi dan proses Clean and Clear terdapat cukup alasan bagi pemerintah Kabupaten Konawe Utara untuk memberikan persetujuan penciutan luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Hafar Indotech (l(\A/ 11 SP OP 001); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pda huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Konawe Utara tentang Penciutan LUas Wilayah lzin Usaha Peftambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Hafar Indotech

2.

3. 4. 5. 6. 7. B.

9.

(KW 11 SP OP 001).

Undang-undang No. L3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Propinsi SulawesiTenggara (LNRI Nomor 15, TLN Nomor 468fl; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor L25, TLN Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Gntang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN a725); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (LN Tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959); Undang=Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan (LN RI Tahun 2013 Nomor 130, TLN 5432); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak tingkungan Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3838); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2@0 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Provinsi, Pemen'ntah Daerah Kabupaten/ Kota (LN Tahun 2007 Nomor 82, TLN

aB\;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN a833); 11. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (LN Tahun 2010 Nomor 28, TLN 5110); 12. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelalcsanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (LN Tahun 2010 Nomor 29, TLN 5111); 13. P-eraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan dan Batubara (LN Tahun 2010 Nomor 85, TLN

5La4;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Tambang (LN RI tahun 2010 Nomor 138, TLN Nomor 5L72);

Pasca

elv ^

I

15. Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara tsukan Pajak yang berlaku pada Kementrian Energi dan Sumber daya Mineral (LN RI Tahun 2012 Nomor 16, TLN Nomor 5276). 16. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

I

i I

l

Pemerintah

No, 23 tahun 2010 tentang

Pelaksanaarr Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara (LN RI Nomor 45 Tahun 2012, TLN Nomor 5282); 17. Peraturan Pemerintah No. 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (LN RI Nomor 0t Tahun 2014, TLN Nomor 5a8e);

18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011

tentang Tata Cara Penetapan Wlayah Usaha Pertambangan dan

Sistem

Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (BN RI Nomor 487 Tahun

20rr) 19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7'Iahun 2012 tentang Peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral (BN RI Nomor 165 Tahun 20LZ); 20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomsr 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnlan mineral (BN RI Nomor 534 Tahun 2012); 21. Peraturan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral Nornor 2-tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha peftambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Koh (BN RI Nomor 78 Tahun 2013);

22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral(BN RI Nomor 993 Tahun 2013); 23, Peraturan Menteri Energi dan Sumber D- aya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada usaha kegiatan pertambangan mineraldan batubara (BN RI Nomor 274Tahun20lfl; 24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-IV2Ol4 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (BN RI Nomor 327 Tahun 2A1$l 25. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2737 Rl 30 / MEMI 201 3 tentang Penetapan Wilayah Pertam bangan Pulau Sulawesi, MEMUTUSI(AN: Menetapkan PERTAMA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTAM TENTANG PENCTUTAN LI..,AS WIIAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPEMSI PRODUKSI PT. HAFAR INDOTECH Menciutkan Wilayah lzin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi: Nama Perusahan PT, HAFARINDOTECH Nama Direktur SUTICNO Nilai/presentasi saham 100o/o Nama pemegang saham SUGIARTO

Pekerjaan pemegang saham

Alamat Kewarganegaraan Alamat Komoditas Lolcasi penambngan

Kp. Kelapa Dua RT. 002, RW. 009 Tugu. Cimanggis, Depok - Jakarta Indonesia Kp. Kelapa Dua RT. 002, RW. 009 Tugu Cimanggis, Depok - Jakarta Mineral Logam (Bijih Nikel)

Kecamatan

Molawe

Kabupaten

Konawe Utara Sulawesi Tenggara

Provinsi Kode wilayah Luas Sebelum Penciutan Luas Sesudah Penciutan

l(^/ 11

SP OP 001

330 Ha 300 Ha Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara sebagairnana tereantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.

4k

langka waktu berlaku IUP Jangka waktu Tahap Kegiatan KontruksiSelama

17 (tujuh belas) Tahun

a. b. ProduKiselama

17 (tujuh belas) Tahun Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan operasi produksi dalam \MUP untuk Jangka waktu 17 (tuJuh belas) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan tangrgal 20 Desember Tahun

KEDUA

203L. KFNGA

IUP Operasi Produki ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa

KEEMPAT

PT. HAFAR INDOTECH sebagai pemegang IUP Operasi

persetujuan Bupati Konawe Utara.

Produksi dalam melakanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagai mana tercantum dalam lampiran I keputusan ini. Sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi pemegang izin usaha pertambangan Operasi Produkiterlebih dahulu menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk mendapatkan persetujuan dari Bupati Konawe Utara.

KEUMA

Terhitung sejak

KEENAM

90

(sembilan puluh)

hari kerja sejak persetujuan RKAB

sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima pemegang IUP Operasi Produksisudah harus memulai aktifitas dilapangan.

Apabila Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ini terfetak dalam kawasan hutan, maka sebelum melakukan kegiatan pemegarp Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Menteri Kehutanan. Dengan berlakunya Keputusan Bupati Konawe Utara ini maka Keprutusan Bupati Konawe Utara Nomor 123 Tahun 20LZ tanggal 11 Februari 2012 tentang Revisi Koordinat dan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produki PT. Hafar Indotech (lOV 11 SP OP 001) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku hgi. Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diKum Ketiga, Keempat, Kelima, Keenam dan Ketujuh dalam

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

keputusan ini. Keputusan Bupati Konawe Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KESEPULUH

: Wanggudu di Tanggal : OKober 2014

Ditetapkan Pada

Tembusan Yth

:

l.Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral di Jakarta; 2. Kementrian Keuangan dilakarta ; 3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral di Jakafta; 4. InspeKur Jenderal Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral di Jakafta; 5. DireKur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan di Jakarta; 6. Direl
13.Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara diJakarta; l4.Direktur Fajak Bumidan tsangunan, Departemen Keuangan diJakarta; l5.Kepala Dinas Pertambangan dan EnergiProv. Suttra di Kendari; 16.Kepala Dinas Peftambangan dan Energi Kab. Konawe Utara diWanggudu; l7,Camat Wiwirano dan Oheo masing-masing ditempat; lT.Direksi PT. Alam Raya Indah ditempat; 18. Arsip.-

Lampiran Nomor Tanggal

I

:

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE

: 446 TAHUN 2014 I 19 Oktober 2014

UTAM

DAFTAR KOORDINAT PETA POLIGON TERTUTUP Nama Lokasi

: PT. HAFAR INDOTECH : Kecamatan Molawe - Propinsi SUTAWESI TENGGARA - Kabupaten Konawe Utara - Bahan Galian Bijih Nikel - Kode Wilayah KW 11 SP OP OO1

Luas

: 300 Hektar : IUP Operasi Produksi

Tahap

PATOK

GARIS BU]UR (BT)

GARIS LINTANG (LS) Deraiat Menit Detik

Derajat

Menit

Detik

1

122

10

45.3

2

122

11

19.69

3

122

AA

lt

19.69

J

4

122

11

3

11

35.68 35.68

11

45.44

122

11 14 tt

45.64

5

6 7 a

122 122 122

BUJUR

LINTANG

DESIMAL

DESTMAL

32

20.17

t27-.t7975

-3.5389361

32

20.17

32 32

38.17

a

32

59.81

a

32

59.81

122.188803 122.188803 L22.t93244 L22.t93244 L22,L96ALL

3

33 33 33

28.04 28.04

-3.538936i -3.5439361 -3.5439361 -3.5499472 -3.5499472 -3.5577889 -3.5577889 -3.5628056 -3.5628056 -3.5529972 -3.5s29972

3

38.17

t22J96011

34.11

a

9 10

122

11

34.11

3

122

11

16.35

3

33

46.',|

122.192808 722.792808 122.187875

11

122

11

16.35

3

33

10.79

t22.LB'/87s

12

122

10

45.3

3

33

10.79

722,77925

46.1

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARi OINAS PERTAMBANGAN OAN ENERGI Alanat Kompleks Perkanlorao l','angg(du

WANGGUDU

PETA PENCIUTAN WILAYAH IZIN IJ'8AIIA PERTAMEANO,

OPRASI PRODUKSI

"3"

N

')

l\ LEOENOA

Dlparunurk.n Tanggrl Pro..r Kodr Wll.y.h

: PT. HAFAR INDoTECH

{29oktob.r 20rit

: KW 11 0P OP 001

LOKASI KEGIATAN

: Sirlawesl tenggara

Proplml KahuFatcn

Komodlt * Tcmbang Tahap

Luqr

8.b.lum P.nclutan

S6tclah

: Konaws Utara : Mlnaral Looam (BUlh : opr.3l Produk.l :3C0 Ha | 000

Nlk.ll

Hr

PETA INOEKS

Sumber 1 Peta RBI g6k0sudanal skala 'l 60.000 Tahun 19gll 2 Citra Satelit Landsat ETtt Tahun 2007 3 RTR\ry Kabupaten Konawe Utara Tahun 20t2 Utara Tentang Pemberiaf 4 Surat Keputu

$

Wanggudu Oktober 20'

irl

I.AMPIMN

III : KEPUTUSAN

BUPATI KONAI,VE UTARA t A#fanun 2014 I L9 Oktober 2O14

Nornor Tanggal

HAK DAH KEWAIIBAN PEMEGAT{G

IZIN USA}|A PERTA+fBANGAI{ OPERASI PROpUKST

A. TIAK 1. MemasukiWIUP sesuaidengan peta dan daftar koordinat, 2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produki (konstruksi, 3"

4.

5.

6. 7. 8. 9.

produki, pengolahan, pemurnian dan pengangkutan penjualan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi (konstruki, produki,

pengolahan pemurnian dan pengangkutan penjualan), didalam maupun diluar WIUP;

Dapat menghentikan sewaktu-waktu kegiatan IUP Operasi produksi (konskuksi, produksi, pengolahan pemurnian dan pengangkutan penjualan) di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan IUP Operasi produksi (konstruksi, produksi, pengolahan pemurnian dan pengangkutan penjualan) tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP; Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineratl lain yang bukan merupakan asosiasimineral utama yang diketemukan dalam MUP; Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IIJP Operasi produksi (konstruksi, produksi, pengolahan pemurnian dan pengangkutan penjualan) setelah memenuhi kekuatan peraturan peru ndang-undangan; Dapat melakukan kerjasama dengan perusahan lain dalam rangka penggunaan setiap fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berafiliasi dengan perusahaan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perunda ng-undangan; Dapat membangun sarana dan prasarana pada WIUP lain setelah rnendapat izin dari pemegang IUP yang bersangkutan.

B. KEWA'IBAN

1. Memilih yurisdiksi pada pengadilan negeri tempat dimana lokasi WIUP berada. 2. Selambat-lambatnya 6 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini,pemegang

IUP Operasi

produksi harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas wilayah IUP Operasi produksi kepada Bupati Konawe Utara 3" Hubungan antara pemegang IUP operasi produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan Apabila izin Usaha Pertambangan Operasi produksi ini terletak dalam kaqvasan Hutan, maka sebelum melakukan kegiatan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Menteri Kehutanan. Melaporkan rencana investasi Menyampaikan rencana reklamasi Menyampaikan rencana pasca tambang B. Menempatkan jaminan penutupan tambang (sesuai umur tambang) g" Menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada bulan november yang meliputi rencana tahun depan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Konawe Utam dengan tembusan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara L0. Menyampaikan laporan kegiatan triwulanan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulanan tahruim secara berka{a kepada kepada Bupati Konawe Utara dengan tembusan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara 11. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka B (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang iUP Operasi produksiakan diberikan peringatan tetulis. 12. Menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesual dengan ketettuan peraturan perundang-undangan. 13. Menyampaikan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan kepada Bupati Konawe Utara 14. Menyampaikan RKTTL setiap tahun sebelum penyampaian RI(AB kepada Bupati Konawe Utara 15. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perurrdang-undangan. 15. Membayar iuran tetap setiap tahun dan membayar royalty sesuai dengan ketentuan peraturanf,

4.

5. 6. 7.

perundang-undangan.

/1

17. Menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan produksi dan rencana penutupan tambang sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan. 18. Menyampaikan RPT (rencana penutupan tambang) 2 tahun sebelum kegiatan produksi berakhir.

19. Mengangkat seorang kepala teknik tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan IUP Operasi produksi (konstruksi, produksi pengolahan pemurnian dan pengangkutan penjualan) keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan sefta pengelolaan lingkungan peftambangan; 20. Kegiatan produki dimulai apabila kapasitas produksi terpasang sudah mencapai 707o yang direncanakan;

21. Permohonan perpanjangan IUP untuk kegiatan produksi harus diajukan 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa izin inidengan disertai pemenuhan persyaratan; 22. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 2 (dua) sampai dengan butir 21 (dua puluh satu), mengakibatkan IUP Operasi produksi berakhir menurut hukum dan segala usaha peftambangan dihentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini pemegang IUP Opemsi produki harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya,kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum;

23. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 21, pemegang IUP Operasi produksiUdak melaksanakan maka barang /aset pemegang IUP menjadi milik pemerintah; 24. Pemegang IUP Operasi produksi harus menyediakan data dan keterang;an sewaKu-waktu apabila dikehendaki oleh pemerintah; 25. Pemegang IUP Operasi produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaKuwaktu melakukan pemeriksaan; 26. Menerapkan kaidah peftambangan yang baik;

27. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi indonesia; 28, Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;

29. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai den ga n ketentua n peraturan perunda ng-undanga n ; 30. Mengutamakan pembelian dalam negeri dari pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 31. Mengutamakan seoptimal mungkin penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional;

32. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin menteri. 33. Melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan usaha Jasa penunjang; 34. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan IUP Operasi produksi kepada Bupati Konawe Utara dengan tembusan kepada Gubernur SulawesiTenggarc. 35. Menyampaikan proposal yang sekurang-kurangnya menggambarkan aspek teknis, keuangan, produksi dan pemasaran serta lingkungan sebagai persyaratan pengajuan permohonan perpajakan IUP Operasi produki; 36. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi produki; 37. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

38. Penjualan produksi kepada afiliasi harus mengacu kepada harga pasar; 39. Kontrak penjualan jangka panjang (minimal 3 tahun) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari menteri; 40. Perusahaan wajib mengolah produksinya didalam negeri; 41. Pembangunan srana dan prasarana pada kegiatan konstruksiantara lain meliputi; a. fasilitas-fasiliEs dan peralatan pertambangan; b. instalasidan peralatan peningkatan mutu minerafbatu bara; c. fasilitas-fasilitas bandar yang dapat meliputi dokdok, pelabuhan-pelabuhan, dermagadermaga, jembatan-jembatan, tongkang-tongkang, pemecah-pemecah alr, fasllitasfasilitas terminal, bengkel-bengkel, daerah-daerah penimbunan, gudanggudang dan

d.

e.

peralatan bongkar muat.

fasilitas-fasilitas transpoftasi,komunikasi yang dapat meliputi jalan-jalan, jembatanjembatan, kapal-kapal, feri-feri, pelabuhan-pelabuhan udara ,rel-rel, tempat-tempat pendaratan pesawat, hanggar-hanggar, garasigarasi, pompa-pompa BBM, fasilitasfasilitas radio dan telekomunikasi, serta fasilitas-fasilitas jaringan telegraph dan telepon. perkotaan, yang dapat meliputi rumah-rumah tempat tinggal, toko-toko. sekolah-sekolah, rumah sakit, teater-teater dan bangunan lain, fasilitas-fasilitas dan peralatan pegawai kantor termasuk tanggungan pegawai tersebut,

lY+

listrik, fasilitas-fasilitas air dan air buangan, dan dapat meliputi pemtnngkit-pembangkit tenaga listrik ( yang dapat berupa tenaga air, uap, gas atau diesel ) jaringan-jaringan Iistri( dam-dam, saluran-saluran air, sistem-sistem penyediaan air dan sistem-sistem pembuangan limbah ( tailing ) air buangan pabrik dan air buangan rumah tangga; g. fasilitas-fasilitas lain - lain, yang dapat meliputi namun tidak terbatas bengkel-bengkel mesin, bengkel-bengkel pengecoran dan reparasi; h. semua fasilitas tambahan atau fasilitas lain, pabrik dan peralatan yang dianggap perlu atau cocok untuk operasi pengusahaan yang berkaitan dengan WIUP atau untuk menyediakan pelayanan atau melakanakan aktifitas-aKifitas pendukung atau aktifitas yang sifatnya insidentil.