Draft Tor Bok Puskesmas 2022 - Upaya Aki - Akb

CONTOH KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS DAK NONFISIK BIDANG KESEHTAAN TA. 2022 UPAYA PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA KEMATIAN BAYI PUSKESMAS BANJARMANGU 4 A. LATAR BELAKANG 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 tentang hak untuk hid up sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan . b. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas

d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas e.

f.

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor: S-170/PK/2021 tanggal 1 Oktober 2021 Hal: Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Angggaran 2022 melalui portal http://www.djpk.kemenkeu.go.id Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor: PR.01.01/I/18669/2021 tanggal 12 Oktober 2021 Hal: Rincian Alokasi DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan per Daerah TA. 2022

2. Gambaran Umum Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan modal setiap warganegara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan mencapai kemakmuran. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika dia berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak. Pemerintah Kabupaten Blora mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warganya memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan. Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, pembangunan kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan peran bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, baik melalui Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), maupun pelayanan kesehatan berbasis masyaraka melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Dalam perspektif penyelenggaraan tugas pemerintahan, urusan pemerintahan di bidang kesehatan merupakan urusan bersama (concurrent function) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk meningkatkan pemerataan dan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, melalui pengembangan kegiatan dan penyediaan dukungan anggaran yang memadai, yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan kesehatan. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat selain diarahkan untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Milenium atau Sustainable Development Goals (SDGs), juga harus diarahkan pada pembudayaan pola hidup sehat bagi masyarakat melalui upaya promotif, preventif, dan pemberdayaan masyarakat.Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, yang diselenggarakan 1

dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Pembangunan bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam komitmen internasional, yang dituangkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam SDGs terdapat tujuan yang terkait langsung dengan bidang kesehatan yaitu target 4 (menurunkan angka kematian anak), target 5 (meningkatkan kesehatan ibu) dan target 6 (memerangi HIV dan AIDS, TB dan Malaria serta penyakit lainnya), serta 2 target lainnya yang tidak terkait langsung yaitu target 1 (menanggulangi kemiskinan dan kelaparan) dan target 3 (mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan). Kementerian Kesehatan telah menyusun strategi untuk pencapaian target-target tersebut. Dalam konsep pembangunan nasional, Kementerian Kesehatan bertanggung jawab melaksanakan Program Indonesia Sehat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat sehingga terwujudnya bangsa yang mandiri, maju dan sejahtera serta terpenuhi, kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Pelaksanaan program Indonesia Sehat ini memerlukan kerangka regulasi dan kebijakan pembiayaan pembangunan kesehatan yang komprehensif antar pemerintah pusat dan daerah serta antar pelaku pembangunan kesehatan. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, perlu adanya pembiayaan kesehatan, yang bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu program kesehatan yang sampai sekarang masih menjadi prioritas utama adalah program penyelamatan ibu dan bayi, sebagai mana kita ketahui bahwa Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI & AKB) merupakan salah satu indikator pembangunan bidang kesehatan pada suatu daerah, Data kematian ibu di Kabupaten Banjarnegara selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah kasus kematian ibu masih fluktuatif, jika dibandingkan dengan tahun 2020 Angka Kematian Ibu sebesar 123,9/100.000 KH dan tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober 363/100.000 KH atau secara jumlah kasus 19 kasus menjadi 36 kasus. Penyebab kematian ibu antara lain oleh covid sebanyak 26 kasus, hipertensi dalam kehamilan (pre eklamsia/ eklamsia) sebanyak 1 kasus, perdarahan sebanyak 1 kasus, disebabkan, oleh karena infeksi 1 kasus, disebabkan oleh gangguan peredaran darah 1 kasus dan penyebab lain-lain berupa penyakit penyerta sebanyak 5 kasus. Data Kematian bayi tahun 2017 (204 kasus) atau 13.36/1000 KH, tahun 2018 (219 kasus) atau 14,10/1000 KH, tahun 2019 (191 kasus) atau 12,14/1000 KH, tahun 2020 11,67 (179 kasus) dan tahun 2021 sampai bulan September 14,52/1000 KH (149 kasus). Dari data diatas menggambarkan bahwa kematian bayi dalam 5 tahun terakhir masih fluktuatif, meskipun sejak tahun 2018 mengalami penurunan baik secara kasus maupun angka. Penyebab kematian bayi tahun 2021 antara lain BBLR 33 kasus. Asfiksia 27, kelainan kongenital 26, infeksi 6 dan disebabkan lain-lain 57. Upaya pemecahan masalah masih harus terus dilakukan agar memberikan hasil yang memuaskan dalam rangka mewujudkan penurunan kasus kematian ibu & bayidimasa yang akan datang. Dengan demikian diharapkan dengan adanya Dana DAK Regular Bidang Kesehatan Tahun 2022 di harapkan mempunyai dampak nyata terhadap penurunan kematian ibu & bayi di Kabupaten Banjarnegara dalam rangka mendukung tercapainya target SDGS. Berikut Rincian Kegiatan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kegiatan Puskesmas Banjarmangu 5 tahun 2022 NO. A.

RINCIAN MENU Upaya Penurunan AKI-

URAIAN Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan 2

NO.

RINCIAN MENU AKB  

1.

Surveilans Kesehatan Ibu dan Bayi

 

2.

Gerakan Perempuan Pekerja Sehat Produktif (GP2SP)

 

 

URAIAN Angka Kematian Bayi (AKB) saat ini masih menjadi prioritas program kesehatan di Indonesia. AKI dan AKB merupakan indikator yang digunakan sebagai indeks pembangunan ekonomi, indikator kualitas hidup dan komponen utama penentu angka harapan hidup suatu masyarakat. Surveilans kesehatan ibu dan bayi merupakan pengumpulan, analisis dan interpretasi data kesehatan ibu dan bayi secara sistematis dan terus menerus, yang diperlukan untuk perencanaan, implementasi dan evaluasi upaya kesehatan masyarakat, dipadukan dengan diseminasi data secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang perlu mengetahuinya. Komponen kegiatan surveilans kesehatan Ibu dan bayi antara lain : Orientasi kader dalam pelacakan kematian wanita usia subur, Pelacakan Otopsi Verbal Kematian Maternal Neonatal, Pelacakan Kasus Hipotiroid Kongenital, Pelacakan Kematian Wanita Usia Subur, Pendataan dan Pemetaan Sasaran Bumil. Bersalin, Nifas dan Bayi, Orientasi ekohort, MPDN, AMPSR, AMP Internal, AMP Sosial Rakor validasi dan evaluasi data PWS KIA, KB Pasca Salin, APN, Buku KIA 2020 dan P4K, Pemeriksaan Ibu Hamil Resti oleh DSOG, Penguatan Gerdu KIA-KB, dan Kegiatan yang menjadi prioritas permasalahan kesehatan ibu dan bayi. Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) merupakan upaya dari pemerintah, masyarakat, maupun pemberi kerja dan serikat pekerja untuk menggalang dan berperan serta guna meningkatkan kepedulian dan mewujudkan upaya perbaikan kesehatan pekerja  perempuan sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas generasi penerus Kegiatan GP2SP diarahkan pada pelayanan kesehatan reproduksi pekerja/buruh perempuan yang hamil, deteksi dini penyakit tidak menular pada pekerja perempuan, pemenuhan kecukupan gizi pekerja perempuan yang hamil dan menyusui, peningkatan pemberian ASI selama waktu kerja dan pengendalian lingkungan bagi pekerja perempuan beresiko. Upaya kesehatan kerja itu sendiri bertujuan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Lingkup  upaya kesehatan kerja 3

NO.

RINCIAN MENU

  3.

Peningkatan Mutu Layanan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Puskesmas dan Rumah Sakit

 

4.

Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui UKBM dalam upaya penurunan AKI AKB terintegrasi dengan upaya perbaikan gizi masyarakat  

  5.

Pemeriksaan Kesehatan, Pemberian Tablet Tambah Darah, Edukasi Gizi Seimbang, dan Pendidikan Kespro Pada Anak Usia ekolah dan Remaja  

URAIAN adalah  pekerja di sektor formal dan informal, berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja tapi juga pada lingkungan sekitar. Komponen kegiatan GP2SP antara lain Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan GP2SP Mutu Pelayanan Kesehatan adalah derajat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang sesuai standar profesi dan standar pelayanan dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di rumah sakit atau puskesmas secara wajar, efisien, dan efektif serta diberikan secara aman dan memuaskan sesuai norma, etika, hukum, dan sosial budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah, serta masyarakat konsumen. Komonen kegiatan : Penyeliaan fasilitatif Pustu dan bidan desa, Pelaksanaan penyeliaan fasilitatif KIA bagi puskesmas dan PMB,Transport pengiriman sampel SHK dari FKTP ke jasa pengiriman, transport pengambilan sampel SHK, MTBS/MTBM, SDIDTK, Pelacakan kasus kematian neonatal, bayi dan balita beserta entri MPDN, AMP Internal, AMP Sosial, WASIT BBLR, Penguatan Tatalaksana Neonatal dan Bayi, Review Kalibabar (Inovasi Kalibabar), kegiatan prioritas nasional/kabupaten Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui UKBM dalam upaya penurunan AKI AKB terintegrasi dengan upaya perbaikan gizi masyarakat Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat, berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada termasuk yang ada di masyarakat. UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Manusia) adalah salah satu wujud nyata peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Komponen kegiatan antara lain Pembinaan Posyandu. Poskestren, Posyandu remaja, Pos UKK, Poskestren, dan UKBM lainnya Pemeriksaan Kesehatan, Pemberian Tablet Tambah Darah, Edukasi Gizi Seimbang, dan Pendidikan Kespro Pada Anak Usia ekolah dan Remaja Komponen kegiatan : a. Pembinaan Penerapan Protokol Kesehatan di satuan Pendidikan 4

NO.

6.

RINCIAN MENU

Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS)

 

7.

Program Perencanaan dan Pencegahan Komplikasi Terintegrasi Desa Siaga

 

URAIAN b. Penguatan UKS/M dan TP UKS/M c. Koordinasi Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja d. Pengembangan dan Pelaksanaan Posyandu Remaja e. Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja f. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Anak usia sekolah dan Remaja g. Pendampingan dan evaluasi Pelaksanaan Pemberian TTD Pada Remaja Putri h. Pembinaan Kader Kesehatan Remaja, Rakor dan Penguatan Kesehatan Remaja, Peningkatan Kapasitas kader remaja, Pelacakan Kasus KTD, Pelacakan kasus kekerasan AUS dan Remaja, Penjaringan kesehatan pada anak sekolah dari tingkat SD s/d SMA/SMK, Pemberian TTD pada remaja Putri di sekolah, Monev pitutur paes manten (Inovasi). kegiatan prioritas nasional/kabupaten Kesehatan Reproduksi adalah kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh bukan hanya bebas dari penyakit atau kecatatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan system reproduksi, fungsi serta prosesnya. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin (catin), Pasangan Usia Subur (PUS) Komponen kegiatan antara lain : a. Pertemuaan koordinasi dengan KUA/Lembaga Agama di Puskemas b. Pemberian materi kesehatan pada bimbingan perkawinan atau konseling pranikah di KUA atau lembaga agama c. Penyuluhan dan pelayanan KB di Posyandu/Posbindu PTM d. Pelayanan kesehatan bagi PUS Penguatan jejaring perlindungan korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) e. Edukasi pencegahan KIP/A, pencegahan praktik P2GP, pencegahan infertilitas, dan pentingnya pelayanan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas Salah satu upaya terobosan untuk percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI) adalah Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Kegiatan P4K dengan stiker juga merupakan salah satu instrumen yang efektif dalam mencapai sasaran SDGs terutama dalam hal penurunan AKI, yang telah terintegrasi sebagai satu kegiatan dari desa siaga. Komponen kegiatan antara lain : a. Orientasi P4K bagi bidan, kepala desa/kelurahan, kader, toma desa, dll 5

NO.

8.

RINCIAN MENU

Pelaksanaan Kelas Ibu (Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Balita)  

9.

Pendampingan ibu hamil, ibu nifas, dan bayi (termasuk pemantauan faktor risiko/ komplikasi), oleh kader/ mahasiswa/ fasilitator/ tenaga lainnya  

B.

URAIAN b. Pertemuan Koordinasi penguatan P4K Pembentukan forum peduli KIA dalam mendukung P4K c. Transport calon pendonor darah, kegiatan monev pemanfaatan Buku KIA dan P4K Pelaksanaan Kelas Ibu ini diharapkan akan tercapai peningkatan pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan pada ibu hamil, ibu balita Pelaksanaan Kelas Ibu : Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Balita secara online/offline Untuk menyelamatkan ibu dan bayi dengan kegiatan pendampingan ibu hamil sampai masa nifas oleh semua unsur yang ada dimasyarakat (olehkader/ mahasiswa/ fasilitator/ tenaga lainnya). Pendampingan dengan mengetahui setiap kondisi ibu hamil termasuk faktor resiko/komplikasi. Komponen kegiatan : a. Kunjungan rumah bagi ibu hamil, ibu nifas, neonatus dan bayi oleh Kader/Mahasiswa/Fasililator/Tenaga lainnya b. Kunjungan lapangan untuk pembinaan maupun monev (termasuk Pelayanan Kunjungan Antenatal dan Kunjungan Neonatal Lengkap)

PENERIMA MANFAAT Menggambarkan siapa penerima manfaat misalnya, ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, kader posyandu, tokoh masyakarakat, lintas sektor dan lain-lain. No A. 1.

Nama Kegiatan Upaya Penurunan AKI-AKB Surveilans Kesehatan Ibu dan Bayi

Jumlah

....

Penerima Manfaat ..........

2. 3.

Gerakan Perempuan Pekerja Sehat Produktif (GP2SP) Peningkatan Mutu Layanan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Puskesmas dan Rumah Sakit 4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui UKBM dalam upaya penurunan AKI AKB terintegrasi dengan upaya perbaikan gizi masyarakat 5. Pemeriksaan Kesehatan, Pemberian Tablet Tambah Darah, Edukasi Gizi Seimbang, dan Pendidikan Kespro Pada Anak Usia ekolah dan Remaja 6. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS) 7. Program Perencanaan dan Pencegahan Komplikasi Terintegrasi Desa Siaga 8. Pelaksanaan Kelas Ibu (Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Balita) i Pendampingan ibu hamil, ibu nifas, dan bayi (termasuk 9. pemantauan faktor risiko/ komplikasi), oleh kader/ 6

No

Nama Kegiatan

Jumlah

Penerima Manfaat

mahasiswa/ fasilitator/ tenaga lainnya C.

STRATEGI PECAPAIAN KELUARAN No A. 1. 2. 3.

Rincian Menu/Komponen Upaya Penurunan AKI-AKB Surveilans Kesehatan Ibu dan Bayi Gerakan Perempuan Pekerja Sehat Produktif (GP2SP) Peningkatan Mutu Layanan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Puskesmas dan Rumah Sakit

4.

Peningkatan pemberdayaan 4. masyarakat melalui UKBM dalam upaya penurunan AKI AKB terintegrasi dengan upaya perbaikan gizi masyarakat 5. Pemeriksaan Kesehatan, Pemberian Tablet Tambah Darah, Edukasi Gizi Seimbang, dan Pendidikan Kespro Pada Anak Usia ekolah dan Remaja 6. 6. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS) 7. Program Perencanaan dan Pencegahan Komplikasi Terintegrasi Desa Siaga 8. Pelaksanaan Kelas Ibu (Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Balita) 9. Pendampingan ibu hamil, ibu nifas, dan bayi (termasuk pemantauan faktor risiko/ komplikasi), oleh kader/ mahasiswa/ fasilitator/ tenaga lainnya

Output Satuan Vol. Dokumen Laporan Dokumen Laporan Dokumen Laporan Dokumen Laporan

Metode Pelaksan aan

Tahapan Pelaksana

Swakelola 1. Persiapan Administra si Swakelola 2. Pelaksanaa n Kegiatan Swakelola 3. Waktu Pelaksanaa n (FebSwakelola Nop.) 4. Pembuatan Laporan Akhir

Dokumen Laporan

Swakelola

Dokumen Laporan

Swakelola

Dokumen Laporan

Swakelola

Dokumen Laporan Dokumen Laporan

Swakelola Swakelola

D.

KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN Kegiatan dilaksanakan selama satu tahun mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2022.

E.

BIAYA YANG DIPERLUKAN Biaya yang diperlukan untuk pencapaian keluaran Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas sebesar Rp. 149.184.000 (seratus empat puluh Sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan kebutuhan per rincian menu kegiatan sebagai berikut: RINCIAN MENU 1. Upaya penurunan AKI, AKB

PAGU 149.184.000 7

Rincian Anggaran Biaya (RAB) terlampir. Banjarnegara, 2 Desember 2021 KEPALA UPTD PUSKESMAS BANJARMANGU 4

dr. MELATI HARUM MEWANGI Pembina Tk. I NIP. 19820128 200612 2 003

8