E-faktur Pajak

SEMINAR PERPAJAKAN PELUANG DAN KEUNTUNGAN

E-FAKTUR PAJAK

Kelompok 6:

1. 2. 3. 4. 5.

Dela Farhana (10) Indra Ahmad Wijaya (17) Risca Dessyanty (24) Tesalonika Broery A (28) Wahyu Hidayat (29)

KELAS X-B DIPLOMA IV KEUANGAN SPESIALISASI AKUNTANSI KURIKULUM KHUSUS SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

TUGAS MAKALAH SEMINAR PERPAJAKAN

DAFTAR ISI Halaman Judul

..........................................................................................................................

i

Daftar Isi

..........................................................................................................................

ii

PENDAHULUAN ................................................................................................................

1

A.

Latar Belakang ..........................................................................................................

1

B.

Identifikasi Permasalahan ........................................................................................

1

C.

Tujuan Penulisan ......................................................................................................

2

D.

Metodologi ...............................................................................................................

2

LANDASAN TEORI.............................................................................................................

3

A.

Dasar Hukum ............................................................................................................

3

B.

Faktur Pajak PPN dan Perkembangannya ................................................................

3

MEKANISME PENERAPAN E-FAKTUR ...............................................................................

4

A.

Tahapan Implementasi e-Faktur ..............................................................................

5

B.

Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan e-Faktur ........................................................

7

ELECTRONIC TAX INVOICE DI KOREA SELATAN ................................................................

12

A.

Dasar Hukum ............................................................................................................

12

B.

Faktur Pajak (Tax Invoice) ........................................................................................

12

C.

Electronic Tax Invoice ...............................................................................................

12

PELUANG DAN KEUNTUNGAN PENGGUNAAN E-FAKTUR PAJAK ....................................

17

DAFTAR REFERENSI .........................................................................................................................

19

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

Pengusaha Kena Pajak ii

TUGAS MAKALAH SEMINAR PERPAJAKAN

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Tonggak Reformasi Perpajakan di Indonesia sudah dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM). Niat baik dari Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat sistem administrasi perpajakan menjadi lebih baik rupanya tidak cukup sampai di situ. Bergantinya sistem pemungutan pajak dari semula official assessment menjadi self assessment, membawa tantangan tersendiri dari segi pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan perpajakan wajib pajak. Dinamisnya berbagai perubahan dunia bisnis yang diiringi dengan era globalisasi, membuat Direktorat Jenderal Pajak harus cukup adaptif menjawab semua tantangan tersebut, salah satunya adalah dengan terus melakukan pembenahan di bidangadministrasi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tergolong sebagai pajak objektif, dipandang sangat terkait erat dengan dunia usaha karena melingkupi “Pengusaha Kena Pajak” yang dijelaskan dalam UndangUndang PPN sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Para Pengusaha Kena Pajak yang diberi kepercayaan untuk memungut PPN, menghitung PPN terutang, serta melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak, rupanya belum semua mematuhi kewajibannya. Kasus para Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Fiktif sehingga membuat kerugian kepada keuangan negara, membuat Direktorat Jenderal Pajak akhirnya melakukan reformasi lanjutan, yaitu Reformasi Sistem Administrasi PPN. Program Reformasi Sistem Administrasi PPN merupakan sebuah “pembenahan” administrasi untuk menangkal ketidakpatuhan PKP dan demi mewujudkan sistem administrasi DJP yang lebih efektif dan efisien. Program ini sudah berlangsung sejak tahun 2011 dan dituangkan dalam roadmap DJP sampai tahun 2015. Adapun rencana pembenahan administrasi PPN meliputi Evaluasi Bentuk Pelaporan SPT , Registrasi Ulang PKP, Evaluasi Sistem Value Added Tax (VAT) dan pertimbangan untuk mengadopsi sistem Pajak Konsumsi (GST-Goods and Sales Tax), Kewajiban Penggunaan e-SPT bagi Wajib Pajak Badan dan PKP individu tertentu, kenaikan batas omzet bagi pengusaha kecil, serta implementasi Faktur Pajak elektronik (e-faktur). Faktur Pajak Elektronik dilatarbelakangi oleh 2 (dua) hal utama, yaitu adanya penyalahgunaan PKP/ Faktur Pajak dan Tingginya beban administrasi Faktur Pajak. Oleh karena itu, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ/2014, maka dibuatlah mekanisme faktur pajak elektronik tersebut. Perubahannya mencakup : 1) Format Faktur Pajak yang telah ditentukan sistem, 2) bentuk tanda tangan elektronik, 3) lembaran faktur pajak yang tidak perlu docetak, 4) PKP yang membuat hanya yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, 5) Jenis transaksi yang dibuatkan faktur pajak kini terbatas pada penyerahan BKP dan JKP saja, dan 6) pelaporan dengan menggunakan aplikasi yang sama dengan pembuatan e-faktur. Uraian lebih lanjut mengenai e-Faktur akan disampaikan pada bagian Pembahasan dalam paper ini.

E-Faktur Pajak 1

TUGAS MAKALAH SEMINAR PERPAJAKAN

B. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mencoba merumuskan permasalahan yang akan ditulis sebagai berikut: 1. Bagaimana perkembangan penggunaan E-Faktur Pajak? 2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan E-Faktur Pajak? 3. Bagaimana perbandingan dengan E-Faktur di Korea Selatan? 4. Apa peluang dan keuntungan penggunaan E-Faktur?

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENULISAN Maksud dan tujuan penulisan makalah ini selain dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Seminar Perpajakan, juga untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis terkait Pengusaha Kena Pajak.

D. METODOLOGI Metodologi yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah studi kapustakaan, dimana bahan yang diolah dari berbagai sumber baik berupa peraturan perpajakan maupun literaturliteratur perpajakan online.

E-Faktur Pajak 2

TUGAS MAKALAH SEMINAR PERPAJAKAN

BAB II LANDASAN TEORI A. Dasar Hukum  Undang-Undang PPN Nomor 8 Tahun 1983 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak  Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik  Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17/PJ/2014 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak  Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-27/PJ./2010 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak

B. Faktur Pajak PPN dan Perkembangannya Di dalam Undang-Undang PPN Nomor 8 Tahun 1983 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, definisi Faktur Pajak ada pada Pasal 1 angka 21, yakni : “Faktur Pajak adalah buktipungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak”. Definisi ini menyederhanakan pengertian Faktur Pajak sebelumnya, yang mencakup bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak (BKP) yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Penulis berpendapat bahwa penyederhanaan definisi ini sudah tepat, karena bukti pungutan pajak karena impor akan dijelaskan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-27/PJ/2011, sehingga definisi dalam Undang-Undang mengenai Faktur Pajak cukup sampai dengan penyerahan BKP dan atau JKP saja. Adapun dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak menurut SE tersebut : a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) b. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) c. Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) d. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi e. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill f. Nota Penjualan Jasa yang untuk penyerahan jasa kepelabuhanan; g. Bukti tagihan atas penyerahan listrik h. Pemberitahuan Ekspor JKP/ BKP Tidak Berwujud i. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) j. Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak terwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean;

E-Faktur Pajak 3

TUGAS MAKALAH SEMINAR PERPAJAKAN

k. Bukti tagihan atas penyerahan BKP dan/ atau JKP Pajak oleh Perusahaan Air Minum: l. Bukti tagihan (Trading Confirmation) atas penyerahan JKP oleh perantara efek; dan m. Bukti tagihan atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perbankan. Faktur Pajak hanya dapat dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Adapun transaksi yang mewajibkan dibuatnya Faktur Pajak yakni  Penyerahan BKP, termasuk penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 16D  Penyerahan JKP  Ekspor BKP tidak berwujud  Ekspor Jasa Saat dibuatnya Faktur Pajak oleh PKP adalah pada saat penyerahan BKP/ JKP. Namun dalam hal ada pembayaran sebelum dilakukan penyerahan, baik untuk keseluruhan penyerahan maupun hanya sebagian (termin) maka Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran diterima. Pengecualian lainnya adalah PKP dapat membuat Faktur Pajak Gabungan, yakni akumulasi penyerahan BKP atau JKP selama satu bulan kalender, dengan syarat diserahkan kepada pembeli yang sama. Faktur Pajak ini harus dibuat paling lama pada saat akhir bulan penyerahan. Hal selanjutnya yang perlu dicermati dari perkembangan Faktur Pajak adalah perubahan jenisnya. Pada aturan sebelum tahun 2010, kita mengenal ada 3 (tiga) bentuk Faktur Pajak, yakni  Faktur Pajak Standar dan dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak standar  Faktur Pajak sederhana  Faktur Pajak Gabungan Semenjak berlakunya Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 maka istilah Faktur Pajak Standar dan Faktur Pajak Sederhana dihilangkan, sehingga di dalam ketentuan tersebut, hanya ada istilah Faktur Pajak dan Faktur Pajak Gabungan. Dihilangkannya istilah Faktur Pajak Standar dan Sederhana, merujuk pada perubahan Pasal 13 ayat (5) dan (7). Keterangan yang harus ada pada Faktur Pajak : a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga; d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak Memori penjelasan pada pasal 13 ayat (5) menyebutkan bahwa Faktur Pajak yang tidak diisi lengkap sesuai ketentuan akan berimbas pada tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan atas penyerahan tersebut. Sebenarnya, hal tersebut sudah mengakomodir definisi Faktur Pajak Sederhana pada ketentuan sebelumnya, dimana tidak semua syarat ketentuan wajib diisi, dan diatur lebih lanjut pada ayat (7). Menurut penulis, hal ini sudah tepat, mengingat sifat Faktur Pajak sederhana yang juga

E-Faktur Pajak 4

TUGAS MAKALAH SEMINAR PERPAJAKAN

tidak dapat dikreditkan. Dan untuk melengkapi dihapusnya istilah Faktur Pajak sederhana, maka istilah Faktur Pajak Standar yang merujuk pada dipenuhinya semua syarat keterangan pada ayat (5) juga dihapuskan. Terdapat dua hal yang menjadi latar belakang Direktorat Jenderal Pajak menetapkan E-Faktur menjadi bagian dari sistem administrasi PPN di Indonesia. Latar belakang tersebut adalah : 1. Penyalahgunaan kewenangan PKP dan faktur pajak Penyalahgunaan atas kewenangan PKP dan faktur pajak banyak sekali terjadi diantaranya adalah wajib pajak yang belum dikukuhkan sebagai PKP menerbitkan faktur pajak, faktur pajak atas transaksi tidak diterbitkan, banyak ditemukannya faktur pajak fiktif dan faktur pajak ganda. E-Faktur diharapkan mampu menjadi alat pengendalian dan pengawasan yang efektif atas PKP dan faktur pajak itu sendiri karena penyalahgunaan yang terjadi menjadi indikasi penurunan kepatuhan PKP sehingga menyebabkan penerimaan PPN kurang optimal. 2. Beban administrasi faktur pajak terus meningkat Ketentuan faktur pajak tercetak seperti yang sebelumnya diterapkan menimbulkan beban administrasi yang cukup signifikan. Faktur Pajak dilaporkan tercetak secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak begitu juga sebagian dari SPT masa PPN sehingga menimbulkan beban kerja pegawai dan beban administrasi yang besar. E-Faktur akan mempermudah pengadministrasian dan secara otomatis mengurangi beban administrasi. Selain itu, administrasi faktur pajak secara manual membuat pengawasan kepatuhan atas PKP menjadi sulit sehingga beban pengawasan PKP menjadi semakin besar seiring semakin meningkatnya jumlah PKP dan penerbitan faktur pajak. E-Faktur akan mempermudah proses pengawasan PKP dan menurunkan beban pengawasan. E-Faktur Pajak ditetapkan dengan mempertimbangkan kepentingan wajib pajak khususnya PKP, tidak hanya melihat kepentingan dari DJP semata. Manfaat penetapan e-Faktur dapat dirasakan baik oleh DJP maupun PKP. Manfaat adanya e-Faktur bagi DJP adalah untuk mempermudah pelayanan dalam percepatan proses pemeriksaan, percepatan proses pelaporan dan percepatan pemberian nomor seri faktur pajak serta mempermudah pengawasan atas PKP dan Faktur Pajak karena validasi PK-PM lebih akurat dan data atas faktur pajak menjadi lebih lengkap. Manfaat eFaktur bagi PKP adalah meningkatkan kenyamanan PKP karena penggunaan tanda tangan elektronik, tidak perlu dilaporkan tercetak dan e-Faktur menjadi satu kesatuan dengan SPT Masa PPN. Manfaat lainnya bagi PKP adalah adanya perlindungan dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab karena dalam pelaksanaannya di butuhkan approval atas e-Faktur dari DJP dan adanya transparansi karena validasi faktur pajak dapat diketahui oleh pihak pembeli.

E-Faktur Pajak 5

TUGAS MAKALAH SEMINAR PERPAJAKAN

BAB III MEKANISME PENERAPAN E-FAKTUR A. Tahapan Implementasi e-Faktur Program E-Faktur diimplementasikan secara bertahap dari segi waktu dan wilayah. Implementasi e-Faktur kepada Pengusahan Kena Pajak (PKP) tertentu di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya di Jakarta mulai 1 Juli 2014. 1 Juli 2015 E-Faktur Pajak akan diberlakukan untuk seluruh PKP di Kantor Pelayanan Pajak Pulau Jawa dan Bali. Sedangkan pemberlakukan e-Faktur Pajak secara nasional akan dimulai pada 1 Juli 2016. Sebelum murni dilaksanakannya e-Faktur, terlebih dahulu DJP melakukan pembenahan administrasi di bidang PPN, di antaranya dengan melakukan Program Registrasi Ulang PKP, yakni suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, penertiban administrasi, pengawasan, dan untuk menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif Pengusaha Kena Pajak. Registrasi Ulang PKP adalah program utama terkait penertiban PKP yang telah selesai dilaksanakan pada 31 Desember 2012 dan output dari program ini telah dijadikan sumber data untuk pelaksanaan program selanjutnya terkait PKP antara lain E-Nofa (Elektronik nomor faktur) dan E-Faktur (Elektronik Faktur Pajak). Tujuan utama program Registrasi Ulang ini adalah untuk menyaring PKP yang benar-benar memenuhi kriteria Objektif dan Subjektif untuk dikukuhkan sebagai PKP. Imbasnya, penerbitan Faktur Pajak juga akan semakin tertib dan dilakukan oleh PKP yang memang berhak. Program selanjutnya yang terkait adalah e-Nofa, dengan dasar pelaksanaannya yaitu Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2012. E-Nofa merupakan penentuan mekanisme untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf, dimana penomoran ini ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebelumnya, pemberian Nomor Faktur Pajak diserahkan kepada PKP masing-masing, sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun dengan terbitnya peraturan ini maka semua penomoran berasal dari DJP. Penetapan Nomor Seri Faktur Pajak oleh DJP dapat mempermudah pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan perpajakan PKP. DJP dapat mudah melakukan pengawasan dengan melacak transaksi terkait PKP dengan melihat penggunaan nomor seri faktur pajak dan juga konfirmasi kebenaran faktur, karena data konfirmasi faktur berada pada internal DJP. Sistem ini pun dapat menurunkan tingkat terjadinya faktur pajak fiktif karena nomor seri faktur bersifat unik dan tidak didapatkan dengan mudah serta sulit disalahgunakan oleh Wajib Pajak. Tahapan selanjutnya yakni Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) dengan disahkannya peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 yang menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak memberikan sertifikat elektronik kepada PKP yang berfungsi sebagai otentifikasi pengguna layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, berupa penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pembuatan Faktur Pajak berbentuk elektronik.

E-Faktur Pajak 6

TUGAS MAKALAH SEMINAR PERPAJAKAN

Sumber : Materi sosialisasi E-Faktur (DJP, 2014)

B. Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan e-Faktur e-Faktur Pajak merupakan kelanjutan pembenahan sistem sejak tahun 2011 untuk memudahkan administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebelumnya, DJP telah melakukan pembenahan dengan melakukan registrasi ulang PKP, batasan pengukuhan PKP, pengembangan aplikasi pengawasan PKP, penunjukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemungut PPN hingga penomoran faktur pajak secara elektronik (e-Nomor Faktur/ e-NoFa). Tahun 2014 pembenahan dilanjutkan dengan peluncuran e-Faktur Pajak bagi wajib pajak tertentu. Peluncuran e-Faktur diatur dalam Per Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. Aplikasi atau sistem elektronik tersebut dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual user) yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi atau sistem elektronik tersebut. 1.

Pembuatan e-Faktur oleh PKP

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan untuk membuat E-Faktur diatur di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. PKP yang termuat dalam lampiran 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah 45 PKP yang diwajibkan menerapkan e-Faktur sejak 1 Juli 2014. Lampiran kedua Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut menetapkan pemberlakuan untuk seluruh PKP di Kantor Pelayanan Pajak Pulau Jawa dan Bali pada 1 Juli 2015. Sedangkan pemberlakuan e-Faktur Pajak secara nasional akan dimulai pada 1 Juli 2016. Bagi PKP selain yang tercantum dalam lampiran 1, 2 KEP-136/PJ/2014 dan PKP yang kewajiban pelaksanaan e-faktur nya diatur tersendiri, yang dikukuhkan setelah tanggal 1 Juli 2016 wajib membuat e-Faktur sejak PKP tersebut dikukuhkan.

E-Faktur Pajak 7

TUGAS MAKALAH SEMINAR PERPAJAKAN

Pasal 2, Ayat 1 memuat kewajiban pembuatan e-Faktur oleh PKP dimaksud untuk setiap: a. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; dan/atau b.

Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Ayat 2 memuat pengecualian atas kewajiban pembuatan e-Faktur antara lain atas penyerahan BKP dan/atau JKP: a. yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012; b. yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; dan c. yang bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilainya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Sedangkan waktu pembuatan e-Faktur dimuat dalam pasal 3, e-Faktur wajib dibuat oleh PKP dimaksud pada: 1. saat penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; 2. saat penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; 3. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; 4. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; 5. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

E-Faktur Pajak 8

TUGAS MAKALAH SEMINAR PERPAJAKAN

2.

Kriteria e-Faktur yang sah

Pasal 4 menyatakan bahwa e-Faktur harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga; d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak, tandatangan yang digunakan dalam e-Faktur adalah tandatangan elektronik. Pasal 5 mengatur bahwa e-Faktur dibuat dengan menggunakan mata uang Rupiah dan Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang menggunakan mata uang selain Rupiah maka harus terlebih dahulu dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan eFaktur. 3.

E-Faktur dengan kesalahan pengisian, penulisan, rusak atau hilang dan pembatalan transaksi

Pasal 6 mengatur tentang e-faktur dengan kesalahan pengisian dan penulisan sedangkan pasal 8 mengatur e-Faktur yang rusak atau hilang. Atas e-Faktur yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur tersebut dapat membuat e-Faktur pengganti melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan DJP. Pasal 8 memuat ayat-ayat sebagai berikut : 1. Atas hasil cetak e-Faktur yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak yang membuat eFaktur dapat melakukan cetak ulang melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak. 2. Atas data e-Faktur yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permintaan data e-Faktur ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dengan menyampaikan surat Permintaan data eFaktur sebagaimana diatur dalam Lampiran PER-16/PJ/2014 3. Permintaan data e-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas pada data e-Faktur yang telah diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Pasal 7 menyatakan dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang e-Fakturnya telah dibuat, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur harus melakukan pembatalan e-Faktur melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

E-Faktur Pajak 9

TUGAS MAKALAH SEMINAR PERPAJAKAN

4.

Pelaporan e-Faktur oleh PKP

Bentuk e-Faktur adalah berupa dokumen elektronik Faktur Pajak, yang merupakan hasil keluaran (output) dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. e-Faktur tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas (hardcopy). Pasal 11 memuat tata cara pelaporan e-Faktur oleh PKP yaitu; 1. e-Faktur wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. 2. Pelaporan e-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak. 3. Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan untuk setiap e-Faktur yang telah diunggah (upload) sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran eFaktur tersebut adalah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang membuate-Faktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan Faktur Pajak. Secara umum gambaran proses pembuatan dan pelaporan e-Faktur dapat digambarkan sebagai berikut :

E-Faktur Pajak 10

TUGAS MAKALAH SEMINAR PERPAJAKAN

5.

Perbedaan e-Faktur dan Faktur Pajak Manual NO

KETERANGAN

FAKTUR PAJAK MANUAL

e-FAKTUR

1

Format/lay out

Bebas tidak ditentukan dan dapat mengikuti contoh di lampiran PER24/PJ/2014

Ditentukan oleh aplikasi/sistem yang ditentukan dan atau disediakan oleh DJP

2

Tanda tangan pegawai/pejabat yg ditunjuk oleh PKP

Tanda tangan basah diatas FP kertas

Tanda tangan elektronik berbentuk QR code

3

Bentuk dan jumlah lembar

Diwajibkan berbentuk kertas dan jumlah lembar diatur

Tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas

4

PKP yang membuat

Seluruh PKP

PKP yang ditetapkan oleh DJP (per 1 Juli 2014)

5

Jenis Transaksi

seluruh

Penyerahan BKP/JKP saja

6

Prosedur Lapor/upload dan persetujuan DJP

-

e-Faktur dilaporkan ke DJP dengan cara upload dan mendapat persetujuan DJP

7

Pelaporan SPT PPN

Menggunakan aplikasi tersendiri

Menggunakan aplikasi yang sama dengan aplikasi pembuatan e-Faktur

Sumber : Materi sosialisasi E-Faktur (DJP, 2014)

Dari tabel perbandingan e-Faktur dan Faktur Pajak Manual dapat kita lihat bahwa e-Faktur memberikan banyak kemudahan bagi PKP. Format FP telah tersedia sesuai keluaran dari aplikasi atau sistem sehingga PKP tidak perlu lagi mendesain format FP sendiri. Tanda tangan pejabat yang ditunjuk menandatangani FP pun tidak wajib lagi tandatangan basah tetapi cukup tandatangan elektronik. PKP pun tidak wajib mencetak FP dalam bentuk kertas sehingga beban administrasi atas FP menjadi berkurang. E-Faktur pun secara sistem harus menggunakan e-Nofa dan dilaporkan dengan cara upload ke server DJP kemudian mendapatkan validasi sehingga lebih aman dari penyalahgunaan. Untuk pelaporan SPT masa PPN atas e-Faktur digunakan aplikasi yang sama sehingga menjadi lebih ringkas dan cepat prosesnya.

E-Faktur Pajak 11

TUGAS MAKALAH SEMINAR PERPAJAKAN

BAB IV ELECTRONIC TAX INVOICE DI KOREA SELATAN A. Dasar Hukum Dasar hukum yang digunakan dalam pengaturan dalam penerbitan dan pengelolaan Electronic Tax Invoice (e-Tax Invoice) di Korea Selatan adalah Value Added Tax (VAT) Act Article 16 yang diterbitkan pada tahun 2008 yang diterbitkan oleh instansi perpajakan Korea Selatan, yaitu National Tax Service (NTS).

B. Faktur Pajak (Tax Invoice) Berdasarkan VAT Act, ketika seorang pengusaha yang terdaftar sebagai “tax payment obligor” melakukan penyerahan barang atau jasa, dia wajib menerbitkan faktur pajak (Tax Invoice) kemudian menyerahkannya kepada pelanggan. Isi dari Tax Invoice tersebut harus memuat: 1. Nomor registrasi VAT dan nama “tax payment obligor”, yang melakukan penyerahan 2. Nomor registrasi VAT dari pihak yang menerima penyerahan; 3. Nilai penyerahan dan nilai VAT yang terutang; 4. Tanggal penerbitanTax Invoice; 5. Informasi lainnya yang ditentukan sesuai peraturan. Bagi pengusaha (baik perusahaan atau pribadi) diwajibkan untuk menerbitkan faktur pajak elektronik (Electronic Tax Invoice)sejak tahun 2010. Contoh Faktur Pajak (Tax Invoice) adalah sebagai berikut:

C. ElectronicTax Invoice e-Tax Invoice system adalah sistem yang mengelola faktur pajak secara online yang memungkinkan penerbitan dan distribusi faktur pajak secara online, dan transmisi data faktur pajak tersebut ke National Tax Service (NTS). Sistem ini diharapkan dapat mengurangi biaya

E-Faktur Pajak 12

TUGAS MAKALAH SEMINAR PERPAJAKAN

kepatuhan wajib pajak (compliance cost). Badan usaha diwajibkan untuk menggunakan e-Tax Invoice, sementara pengusaha individu dapat memilih faktur pajak kertas (ordinary Tax Invoice) atau e-Tax Invoice. a. Aplikasi Faktur Pajak Elektronik (e-Tax Invoice) Aplikasi atau media yang dapat dilakukan untuk menerbitkan dan mendistribusikan faktur pajak elektronik adalah sebagai berikut:  eSero Pada saat penerbitan dan distribusi faktur pajak, pengguna (user) harus melakukan login ke www.esero.go.kr menggunakan Sertifikat Terakreditasi (Accredited Certificate). Setelah membuat faktur pajak, user harus memberikan faktur tersebut melalui e-mail ke pelanggannya. Layanan eSero tersedia secara gratis.  ASP (Application Service Provide) Pengusaha juga dapat menggunakan ASP selain eSero untuk mengeluarkan dan mengirimkan faktur pajak.  ERP Sebuah perusahaan besar dengan ERP system sendiri dapat menggunakan sistem tersebut untuk menerbitkan dan mengirimkan faktur pajak.  Telepon atauTax Office Bagi pengusaha yang tidak memiliki akses ke internet dapat menggunakan layanan AVRS untuk mengeluarkan e-Tax Invoice, atau mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak untuk menerbitkan faktur pajak tersebut. b. Penerbitan dan Distribuse-Tax Invoice Sebuah faktur pajak elektronik diterbitkan pada saat barang atau jasa diberikan kepada pelanggan, hal ini sama dengan penerbitan faktur pajak kertas. Secara garis besar proses penerbitan e-Tax Invoice adalah sebagai berikut:

Dari gambar di atas dapat terlihat bahwa, Penjual harus melakukan log in dahulu kepada issuance system yang ada (menggunakan eSero atau ASP/ERP), kemudian mengisi data di aplikasi tersebut, setelah itu maka e-Tax Invoice diterbitkan dan harus dikirimkan kepada pembeli melalui email. Data transaksi dan e-Tax Invoice yang diterbitkan harus ditransmisikan kepada NTS secara online.

E-Faktur Pajak 13

TUGAS MAKALAH SEMINAR PERPAJAKAN

Pembeli juga dapat melihat atau melakukan pengecekan terhadap e-Tax Invoice yang diterimanya apakah benar-benar faktur pajak yang diterbitkan penjual dan sudah terdata di NTS dengan mengecek langsung ke issuance system yang ada (menggunakan eSero atau ESP/ERP). Apabila menggunakan ASP, maka prosesnya dapat terlihat sebagai berikut: (contoh menggunakan ASP Nongshim Data System dengan aplikasi bernama Speed Bill)

Secara garis besar prosesnya sama dengan yang sebelumnya, hanya gambar di atas menggambarkan proses menggunakan aplikasi Speed Bill yang disediakan oleh NDS, bukan melalui eSero yang disediakan oleh NTS. Setelah penerbitan dan distribusi e-Tax Invoice, faktur tersebut hanya dapat direvisi dalam kasus-kasus tertentu. Penerbitan faktur pajak selesai ketika file faktur pajak elektronik dikirim ke e-mail pembeli. Jika pembeli tidak memiliki akun e-mail, penerbitan faktur pajak dianggap selesai ketika data dimasukan dan dikirim ke eSero. Faktur pajak harus dikirimkan ke NTS segera setelah faktur pajak didistribusikan. Namun, pengusaha dapat mengirimkan e-Tax Invoice ke NTS paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. User membutuhkan Sertifikat Terakreditasi (Accredited Certificate) untuk menggunakan sistem e-Tax Invoice System. User diperlukan untuk mendapatkan rekening bisnis e-mail dari pembeli untuk mendistribusikan faktur pajak. c. Sanksi Wajib pajak badan diwajibkan untuk menggunakan e-Tax Invoice sejak tahun 2010. Wajib pajak badan dikenakan denda sebesar 2% dari nilai penyerahan jika mereka tidak menggunakan sistem e-Tax Invoice. Jika pengusaha menerbitkan e-Tax Invoice tetapi belum/tidak mengirimkannya ke NTS pada tanggal 10 bulan berikutnya, maka dia akan dikenakan denda sebesar 1% dari nilai penyerahan. d. Manfaat Faktur e-tax Dengan menggunakan e-Faktur Pajak, pengusaha menerima kredit pajak sebesar 100 KRW per penerbitan (sampai satu juta KRW dapat dikreditkan per tahun). Setelah dikirim ke NTS,

E-Faktur Pajak 14

TUGAS MAKALAH SEMINAR PERPAJAKAN

pengusaha tidak perlu untuk mencetak atau menyimpan e-Tax Invoice tersebut. Dalam kasus pihak ketiga seperti organisasi pemerintah atau lembaga keuangan meminta pengecekan tentang penerbitan faktur pajak, pengusaha dapat mengakses "Third Party Checking” pada eSero. Pengusaha tidak perlu membuat daftar faktur pajak yang diterbitkan dan diterima. Pada bulan April 2012, telah dilakukan survei di situs e-Tax Invoice. Dari 63.000 orang yang disurvei, 74% dari responden berpikir Sistem e-Tax Invoice nyaman, dan 75% mengatakan perlu untuk membuat e-Tax Invoice menjadi wajib untuk semua pengusaha individu. e. Perbaikan terbaru untuk Sistem Faktur e-tax  e-Tax Invoice Early Warning System & Early Verification System Dalam rangka meningkatkan transparansi dalam transaksi, yang "e-Tax Invoice Early Warning System" diadopsi pada bulan Oktober 2010. Sistem ini secara konstan memantau transaksi “before” (yaitu, "Pre-filing Early Warning System”) dan “after” (yaitu, “Post-filing Early Verification System”) VAT filling.

Pre-filing Early Warning System memantau e-Tax Invoice segera setelah diterbitkan dan ditransmisikan sehingga dapat mendeteksi penipuan terhadap faktur pajak secara realtime. Post-filing Early Verification System melacak orang-orang yang melakukan pengkreditan pajak masukan palsu dengan menganalisis berbagai data (misalnya, catatan pembelian dan penjualan) segera setelahVAT Return diajukan. Pada Oktober 2012, NTS telah diaudit 374 pengusaha, dan dapat mendeteksi sekitar 5,03 triliun Won transaksi yang melanggar peraturan VAT, dapat mengumpulkan 373,6 Miliar Won dalam bentuk pajak yang belum dibayar, dan mengenakan denda kepada 288 wajib pajak karena melakukan kesalahan.  PenerbitanFaktur e-tax via Ponsel e-Tax Invoice sebelumnya dikeluarkan melalui PC dengan akses internet atau layanan telepon AVRS. Namun, mulai Januari 2013, pemilik usaha dapat mulai mengeluarkan e-Tax Invoice dengan ponsel. Hal ini memungkinkan pengusaha individu untuk mengeluarkan e-Tax Invoice dengan mudah.

E-Faktur Pajak 15

TUGAS MAKALAH SEMINAR PERPAJAKAN

Pengusaha individu tersebut harus login ke sistem eSero menggunakan Sertifikat Terakreditasi (Accredited Certificate) atau Security Card untuk mengeluarkan e-Tax Invoice.

E-Faktur Pajak 16

TUGAS MAKALAH SEMINAR PERPAJAKAN

BAB V PELUANG DAN KEUNTUNGAN PENGGUNAAN E-FAKTUR PAJAK Dengan penggunaan e-faktur pajak, akan memberi manfaat baik terhadap pengusaha kena pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak. Manfaat bagi pengusaha kena pajak diantaranya adalah : 1. Mengurangi cost compliance Dengan tidak diwajibkannya tanda tangan basah (penggunaan tanda tangan elektronik) maka e-Faktur Pajak tidak diwajibkan untuk dicetak dalam lembaran kertas. Dengan sistem paperless ini maka dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh perusahan untuk pengadaan kertas dan pencetakan. Selain itu penggunaan aplikasi untuk menerbitkan faktur juga dapat mengurangi cost tenaga kerja verifikasi, pengkodean, dan mengurangi pegawai yang dipekerjakan untuk menangani PPN. 2. Memudahkan pelaporan SPT Masa PPN Kedepannya aplikasi e-faktur pajak akan disinergikan dengan e-SPT. Dengan disinergikannya aplikasi e-faktur pajak dan e-SPT maka akan memudahkan pengusaha kena pajak dalam melaporkan PPN terkait kegiatan usahanya. 3. Permintaan nomor faktur pajak secara online Setelah terbit PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan,Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak terjadi perubahan mekanisme penomoran faktur pajak.Dalam peraturan tersebut Nomor Seri Faktur Pajak didefinisikan sebagai nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan berlakunya peraturan ini maka pengusaha kena pajak tidak diperkenankan memberi nomor sendiri dan harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka permintaan nomor faktur pajak.Dengan adanya e-faktur client aplication dapat melakukan permintaan nomor seri faktur pajak secara online. 4. Meningkatnya validitas faktur pajak Yang sering menjadi permasalahan baik bagi pengusaha kena pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak adalah penggunaan faktur pajak fiktif dan atau faktur pajak tidak standar. Dengan penggunaan Aplikasi e-faktur dari Direktorat Jenderal Pajak maka validitas akan lebih terjaga karena perlu ada persetujuan/ approval dari Direktorat Jenderal Pajak ketika pengusaha kena pajak akan menerbitkan faktur pajak. Sedangkan format faktur akan lebih terstandar karena merupakan hasil dari aplikasi yang sama.

E-Faktur Pajak 17

TUGAS MAKALAH SEMINAR PERPAJAKAN

5. Meningkatkan keamanan data Data merupakan hal yang penting bagi sebuah perusahaan. Banyak hal yang berpengaruh pada keamanan data. Keamanan yang dimaksud di sini terkait dengan proses penyimpanan data. Jika proses penyimpanan data pada sebuah perusahan tidak memadai maka dapat dimungkinkan data tersebut hilang atau rusak. Dengan menggunakan aplikasi e-faktur dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak secara tidak langsung pengusaha kena pajak juga melakukan penyimpanan pada Server Direktorat Jenderal Pajak. Jika sewaktu-waktu terjadi kerusakan atau data yang dimiliki oleh pengusaha kena pajak hilang maka dapat mengajukan permintaan data kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selain memberikan manfaat bagi pengusaha kena pajak, penggunaan e-faktur pajak juga memberi manfaat baik kepada Direktorat Jenderal Pajak diantaranya adalah : 1. Kelengkapan dan validitas data faktur pajak Dengan adanya proses approval dari Direktorat Jenderal Pajak maka validitas faktur pajak akan terjaga. Hal ini akan memudahkan Direktorat Jenderal Pajak mendeteksi faktur pajak palsu sehingga diharapkan akan berimbas pada penerimaan pajak secara nasional 2. Memudahkan pelayanan terhadap pengusaha kena pajak Penggunaan e-faktur akan mempersingkat waktu karena proses perekaman SPT tidak dilakukan. Dengan proses yang lebih cepat maka Account Representative dapat segera memproses data SPT untuk kemudian meneliti potensi yang mungkin ada. Hal ini juga dapat mempersingkat proses pemeriksaan dalam hal dilakukan pemeriksaan terhadap pengusaha kena pajak tersebut

E-Faktur Pajak 18

TUGAS MAKALAH SEMINAR PERPAJAKAN

DAFTAR REFERENSI Undang-Undang PPN Nomor 8 Tahun 1983 sebagaiman telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17/PJ/2014 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-27/PJ./2010 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik SE-20/PJ/2014 tentang Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi Dan Password, Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak Dan Sertifikat Elektronik, Serta Permintaan, Pengembalian, Dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak SE-21/PJ/2014 Tentang Tata Cara Permintaan Data Faktur Pajak Berbentuk Elektronik Direktur Jenderal Pajak. Materi Sosialisasi Faktur Pajak Elektronik .2014. Direktur Jenderal Pajak – Kemenkeu. Jakarta Value Added Tax Act for Korea Nongshin Data System, Speed Bill, http://nds.nongshim.co.kr/eng/solu/speePage.do (diakses pada tanggal 9 November 2014) National Tax Service, e-Tax Invoice, http://www.kdi.re.kr/kdi_eng/highlights/govern_ view.jsp?no=3662&page=315&rowcnt=10 (diakses tanggal 9 November 2014)

E-Faktur Pajak 19