Format Perjanjian Antara Managemen Klinik Dan Apoteker

Perjanjian beserta lampirannya disarankan untuk didrafting terlebih dahulu bersama PD IAI JABAR (Hisfarsi) sebelum dinotariskan.

PERJANJIAN

ANTARA MANAGEMEN KLINIK DENGAN APOTEKER UNTUK MENYELENGGARAKAN PRAKTIK KEFARMASIAN DI RUANG FARMASI KLINIK “...............” Pada hari _______, tanggal ________, bertempat di ___________, Pihak-pihak di bawah ini: 1. ABCMK (tuliskan nama orang), untuk dan atasnama Managemen Klinik _____(nama Klinik) yang didirikan berdasarkan....... (dst sesuai ketentuan), selanjutnya disebut “Pihak Pertama”, Dan 2. XXXA (tuliskan nama apoteker), apoteker di_____ (nama Kota), beralamat tinggal di ______,serta berdasarkan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) No. ______ tertanggal_____, selanjutnya disebut “Pihak Kedua” Dan Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak”, Sebelum Perjanjian ini ditandatangani dan mengikat Para Pihak, terlebih dahulu Para Pihak dengan ini menerangkan bahwa: a. Pihak Pertama adalah (perorangan atau badan hukum – pilih salah satu) yang menguasai dan/atau memiliki kewenangan berdasarkan hukum untuk bertindak atasnama Klinik........................; b. Pihak Pertama menyatakan Pihak Kedua adalah pegawai dari Pihak Pertama yang bertugas untuk menjadi Penanggungjawab dalam menjalankan dan melaksanakan praktik kefarmasian di Ruang Farmasi Klinik.......... dengan tujuan supaya pelayanan kefarmasian dapat berlangsung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan perizinan praktik sebagaimana mestinya. c. Pihak Kedua adalah tenaga farmasi yang telah memiliki kompetensi dan telah teregistrasi secara sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagai Apoteker dan karena itu memiliki wewenang penuh untuk melaksanakan praktik kefarmasian; d. Para Pihak telah bersepakat agar Pihak Kedua dapat menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di Ruang Farmasi Klinik............. dengan sejumlah hal seperti yang akan diterangkan di dalam ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I. POKOK PERJANJIAN KERJA

Halaman 1 dari 7 | PERJANJIAN KERJA APOTEKER DI RUANG FARMASI | doc.pdiaijabar2013

Pasal 1 (1) Pihak Pertama selaku penyelenggara dan/atau pemilik pelayanan kesehatan di Klinik........... menyerahkan penatalaksanaan praktik kefarmasian secara sepenuhnya dalam bentuk Praktik Apoteker kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. (2) Dalam menjalankan fungsinya, honorarium dan insentif-insentif.

Pihak

Kedua

memperoleh

sejumlah

(3) Dalam menjalankan praktik kefarmasian, Pihak Pertama memahami dan menerima ketentuan bahwa Pihak Kedua akan senantiasa berpedoman pada Standar Pelayanan Kefarmasian dan Hak Pengguna Jasa Pelayanan Kefarmasian yang ditetapkan oleh Pemerintah serta berdasarkan pada Standar Profesi dan Kode Etik Profesi yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi. BAB II. HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 2 Hak-hak Pihak Pertama atas Pihak Kedua merupakan Kewajiban Pihak Kedua atas Pihak Pertama; adalah sebagai berikut : a) Pihak Pertama berhak memperoleh jaminan dari Pihak Kedua bahwa pelaksanaan praktik kefarmasian yang berlangsung di Ruang Farmasi adalah berjalan dan telah sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian dan hak pengguna jasa pelayanan kefarmasian serta berada dalam kendali penuh Pihak Kedua berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. b) Pihak Pertama berhak memperoleh pelayanan terbaik atas pasien yang ditanganinya melalui praktik kefarmasian yang dilakukan oleh Pihak Kedua sesuai standar pelayanan, standar prosedur operasional, standar profesi serta etika profesi yang ditetapkan oleh pemerintah dan organisasi profesi. c) Pihak Kedua berhak membebaskan Pihak Pertama dari segala macam tuntutan baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk sesuatu yang tidak dilakukannya baik terkait langsung maupun tidak langsung dengan praktik kefarmasian. Kewajiban Pihak Pertama atas Pihak Kedua meupakan Hak Pihak Kedua atas Pihak Pertama; adalah sebagai berikut : a) Pihak Pertama berkewajiban menjamin dan melindungi Pihak Kedua dari segala kemungkinan terjadinya praktik kefarmasian yang tidak dilakukan dan/atau tanpa kendali Pihak Kedua yang akan berakibat pada pelanggaran peraturan perundangan yang berlaku. b) Pihak Pertama berkewajiban memenuhi segala keperluan untuk penyelenggaraan praktik kefarmasian oleh Pihak Kedua sesuai pedoman/aturan yang dibuat oleh Pemerintah (standar pelayanan dan hak

Halaman 2 dari 7 | PERJANJIAN KERJA APOTEKER DI RUANG FARMASI | doc.pdiaijabar2013

pengguna jasa pelayanan kefarmasian) maupun oleh Organisasi Profesi (standar profesi dan etika profesi). c) Pihak Pertama berkewajiban mencegah dan/atau menghindari terjadinya kebijakan-kebijakan internal Klinik yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan praktik kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB III. KEWENANGAN MANAGEMEN PELAYANAN KEFARMASIAN Pasal 3 (1) Guna menjamin praktik kefarmasian dapat berlangsung sesuai peraturan perundangan yang berlaku, Pihak Kedua memiliki wewenang penuh untuk membuat Aturan Internal di Ruang Farmasi. (2) Aturan Internal Ruang Farmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. Penyusunan administrasi pelayanan kefarmasian b. Pengaturan tatakerja dan SOP bagi Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian c. Jenis-jenis praktik kefarmasian dan tindakan kefarmasian oleh Apoteker d. Pengaturan dan pengendalian penyaluran/distribusi sediaan farmasi kepada tenaga kesehatan lain di dalam Klinik e. Ketentuan Tarif Jasa Pelayanan Kefarmasian. f. Aturan-aturan lain yang dianggap perlu untuk memelihara Rahasia Kefarmasian. (3) Aturan Internal di Ruang Farmasi yang disusun oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu mendapat pengesahan dari Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Kabupaten/Kota Setempat dan/atau Daerah Jawa Barat. (4) Dalam hal Aturan mengenai Ketentuan Tarif Jasa Pelayanan Kefarmasian, Pihak Pertama dan Pihak Kedua dapat melakukan penyesuaian penghitungan dengan berdasarkan pada SK PD IAI Jawa Barat Nomor : 001/SK-BPF/PD IAI JABAR/I/2013 Bab C. (5) Rincian mengenai Aturan Internal Ruang Farmasi dibuat dalam lampiran tersendiri dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini. Pasal 4 (1) Guna menjamin kelancaran pelayanan kefarmasian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, Pihak Kedua dapat mempergunakan bantuan Apoteker lain dan/atau tenaga teknis kefarmasian dan/atau tenaga lainnya dengan cara mengajukan usulan kepada Pihak Pertama sesuai kebutuhan. (2) Apoteker lain dan/atau tenaga teknis kefarmasian dan/atau tenaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui mekanisme rekruitmen oleh Pihak Pertama dengan syarat dan kriteria yang ditentukan oleh Pihak Kedua. (3) Apoteker lain dan/atau tenaga teknis kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melaksanakan tugas pekerjaan kefarmasian setelah yang bersangkutan memiliki izin praktik dan/atau izin kerja dari dinas kesehatan kabupaten/kota setempat untuk ditempatkan di Ruang Farmasi Klinik______ sesuai ketentuan yang berlaku. Halaman 3 dari 7 | PERJANJIAN KERJA APOTEKER DI RUANG FARMASI | doc.pdiaijabar2013

(4) Apoteker lain dan/atau tenaga teknis kefarmasian dan/atau tenaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pegawai Pihak Pertama. Pasal 5 (1) Dalam hal aturan umum kepegawaian, tenaga teknis kefarmasian dan/atau tenaga lainnya yang ditempatkan di Ruang Farmasi, maka pegawai yang bersangkutan berada di bawah kendali Pihak Pertama. (2) Dalam hal pelaksanaan pelayanan kefarmasian tenaga teknis kefarmasian dan/atau tenaga lainnya yang ditempatkan di Ruang Farmasi, maka pegawai yang bersangkutan sepenuhnya berada di bawah kendali Pihak Kedua. BAB IV. KEPEGAWAIAN DAN HONORARIUM Pasal 6 (1) Pihak Kedua memiliki status sebagai pegawai khusus dari Pihak Pertama serta diangkat sesuai dengan jabatannya berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana mestinya; (2) Sebagai pegawai dari Pihak Pertama, Pihak Kedua berhak atas : a. Honorarium Pokok (HP), sebesar : Rp 2.500.000,- setiap bulan b. Honorarium Penunjang (HT) berupa Jasa Profesi Apoteker (JPA), sebesar 10% dari Perolehan Jasa Tindakan Kefarmasian yang dilakukan/dipimpinnya. (3) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dibayarkan setiap bulan oleh pihak Pertama sebagaimana lazimnya. (4) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b oleh Pihak Pertama dilakukan berdasarkan klaim pelayanan kefarmasian disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. (5) Pembagian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pihak Kedua untuk dirinya sendiri dan untuk seluruh karyawan yang terlibat dalam pelayanan kefarmasian sesuai Aturan Internal dibuat oleh Pihak Kedua. (6) Pihak Kedua berkewajiban untuk mengikuti aturan-aturan umum kepegawaian yang berlaku di internal Klinik sebagaimana mestinya terutama yang menyangkut hari dan jam kerja.

BAB V. MANAGEMEN PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu : Pengelolaan Keuangan Pasal 7 (1) Seluruh pengelolaan keuangan yang diperlukan dan/atau yang dipergunakan dan/atau yang dihasilkan dalam Ruang Farmasi Klinik dilaksanakan oleh Pihak Pertama. (2) Seluruh pembayaran, penagihan dan penerimaan keuangan oleh dan untuk Ruang Farmasi dilaksanakan oleh Pihak Pertama. Bagian Kedua : Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alkes Halaman 4 dari 7 | PERJANJIAN KERJA APOTEKER DI RUANG FARMASI | doc.pdiaijabar2013

Pasal 8 (1) Seluruh pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alkes yang diperlukan dan/atau yang dipergunakan untuk kebutuhan Ruang Farmasi Klinik dilaksanakan oleh Pihak Kedua. (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi pengadaan, administrasi, penyimpanan, pengamanan, distribusi di dalam klinik, pelayanan pasien serta pelayanan informasi dan konseling kefarmasian. (3) Pihak Pertama tidak akan melakukan dan/atau mengkondisikan sedemikian sehingga perencanaan pemesanan, pengadaan dan/atau pembelian dalam bentuk dan jumlah berapapun Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan untuk kepentingan Ruang Farmasi tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari Pihak Kedua dalam bentuk Surat Pesanan Obat. (4) Pembayaran atas Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang dilakukan oleh Pihak Pertama kepada vendor hanya dapat dilakukan setelah disertai buktibukti administrasi secukupnya yang telah ditandatangani oleh Pihak Kedua. (5) Segala Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang berlangsung di Ruang Farmasi merupakan bagian penting Rahasia Kefarmasian. Bagian Ketiga : Pengelolaan Pelayanan Pasal 9 (1) Seluruh pengelolaan pelayanan Sediaan Farmasi dan Alkes berlangsung di Ruang Farmasi Klinik dilaksanakan oleh Pihak Kedua.

yang

(2) Pengelolaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi peracikan, pengubahan bentuk sediaan, pengemasan kembali, pelayanan resep, konseling kefarmasian, visite dan/atau home care kefarmasian, monitoring efek samping obat serta penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan kepada tenaga medis lain.

(3) Pihak Pertama tidak akan melakukan dan/atau mengkondisikan sedemikian sehingga pelayanan kefarmasian dilakukan oleh pihak-pihak lain manapun dalam bentuk apapun yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu di seluruh wilayah Klinik pada saat ada atau tidak ada Pihak Kedua. BAB VI. PERGANTIAN APOTEKER Pasal 10 (1) Dalam keadaan dan situasi tertentu, Pihak Kedua dapat mengundurkan diri dari status kepegawaian Pihak Pertama. (2) Agar pelayanan kefarmasian tetap berlangsung, pengunduran diri Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah dilakukan serah terima jabatan dari Pihak Kedua kepada Apoteker Penanggungjawab Baru yang menggantikannya.

Halaman 5 dari 7 | PERJANJIAN KERJA APOTEKER DI RUANG FARMASI | doc.pdiaijabar2013

(3) Apoteker Penanggungjawab Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat melaksanakan serah terima jabatan setelah memperoleh Surat Izin Praktik di tempat tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. (4) Pihak Pertama dan calon Apoteker Penanggungjawab Baru dapat menyusun kembali Perjanjian Kerja yang sesuai dengan tetap mengacu pada Format Perjanjian ini. (5) Segala Aturan Internal di Ruang Farmasi yang telah dibuat oleh Apoteker Penanggungjawab Lama tetap berlaku sepanjang belum dilakukan Perubahan Tertulis yang dilakukan oleh Apoteker Penanggungjawab Baru.

BAB VII. KEADAAN MEMAKSA Pasal 11 (1) Dalam hal salah satu Pihak menghadapi situasi dan atau peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya ketika Kerjasama ini disepakati dan tidak mungkin baginya untuk mencegah terjadinya situasi dan/atau peristiwa semacam itu, termasuk namun tidak terbatas pada peristiwa bencana alam, kebakaran, peperangan, huru-hara dan pertikaian massal, pemogokan ketenagakerjaan, kebijaksanaan dan aturan negara, yang mengakibatkan Pihak tersebut tidak mungkin melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini baik sebagian ataupun seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau untuk waktu yang tidak terbatas, maka Pihak tersebut harus memberitahukan Pihak yang lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya serta memperoleh persetujuan dari Pihak yang lain bahwa Kerjasama menghadapi situasi Keadaan Memaksa. (2) Pihak yang mengklaim Keadaan Memaksa harus tetap berupaya seoptimal mungkin untuk meminimalisasi kerugian yang dapat timbul akibat keadaan memaksa tersebut; (3) Apabila situasi seperti yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipenuhi, maka para Pihak dapat bersepakat untuk menunda pelaksanaan Perjanjian atau suatu prestasi yang terbit darinya, atau mengakhiri Perjanjian dan membuat kesepakatan-kesepakatan baru mengenai kedudukan masing-masing Pihak.

BAB VIII. PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 12 Halaman 6 dari 7 | PERJANJIAN KERJA APOTEKER DI RUANG FARMASI | doc.pdiaijabar2013

(1) Setiap dan semua perselisihan, perbedaan penafsiran dan/atau sengketa di antara para Pihak yang terbit dari Perjanjian ini, pada dasarnya akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan didasarkan pada prinsip itikad baik dan keadilan; (2) Apabila penyelesaian perselisihan, perbedaan penafsiran dan/atau sengketa yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat mencapai mufakat, maka para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri ___________________

BAB IX. KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 (1) Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat para Pihak sejak tanggal penandatangan terakhir oleh salah satu Pihak. (2) Pengakhiran Perjanjian karena sebab apapun tidak dapat dipergunakan sebagai alasan apapun untuk menguasai sebagian atau seluruh Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan beserta pengendalian penyelenggaraan praktik kefarmasian oleh Pihak Pertama. (3) Perjanjian ini dibuat asli rangkap 2 (dua) yang sama persis bunyinya dan dipergunakan oleh kedua belah pihak sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

MATEREI Rp 6000,-

(____________________________)

(_______________________________)

Halaman 7 dari 7 | PERJANJIAN KERJA APOTEKER DI RUANG FARMASI | doc.pdiaijabar2013