Ham

HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Sub Tema • Pengertian HAM • Latar Belakang HAM • Sejarah HAM di Indonesia • HAM di Indonesia

PENGERTIAN HAM

PENGERTIAN HAM UU No 39 Tahun 1999 •

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

PENGERTIAN HAM Pengertian HAM menurut pendapat ahli :

Mahfudz M.D

• Hak yang melekat pada martabat setiap manusia yang mana hak tersebut dibawa sejak lahir ke dunia sehingga pada hakikatnya hak tersebut bersifat kodrati

Miriam Budiarjo

• Hak yang dimiliki setiap orang yang dibawa sejak lahir ke dunia yang sifatnya universal karena dimiliki tanpa adanya perbedaan ras, kelamin, suku, budaya, agama dan lain sebagainya

John Locke

• Hak-hak yang langsung diberikan Tuhan yang esa kepada manusia sebagai hak yang kodrati, sifatnya fundamental dan berhakikat sangat suci

LATAR BELAKANG HAM

Latar Belakang HAM Dasar utama HAM Harus memperoleh kesempatan yang sama UU Hak oleh presiden AS

Magna Charta [Piagam Agung 1215

Revolusi Prancis

pemberian jaminan hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya

Freedom of Speech

Freedom of Religion

Freedom of Fear

Freedom of Want

SEJARAH HAM

Sejarah HAM di Indonesia

Sebelum Kemerdekaan

Setelah Kemerdekaan

Sebelum Kemerdekaan ( 1908 – 1945 ) 1. Boedi Oetomo, dalam konteks pemikiran HAM, pemimpin Boedi Oetomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi – petisi yang dilakukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dalam surat kabar goeroe desa. Bentuk pemikiran HAM Boedi Oetomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. 2. Indische Partij, pemikiran HAM yang paling menonjol adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama dan hak kemerdekaan. 3. Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia, menekankan pada hak politik yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan di muka hukum serta hak untuk turut dalam penyelenggaraan Negara.

Setelah Kemerdekaan ( 1945-sekarang) a. Periode 1945 – 1950 Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk kedalam hukum dasar Negara ( konstitusi ) yaitu, UUD 45

b. Periode 1950 – 1959 Periode 1950 – 1959 dalam perjalanan Negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode Demokrasi Parlementer. Pemikiran HAM pada periode ini mendapatkan momentum yang sangat membanggakan, yakni ada 5 item : a. Semakin banyak tumbuh partai – partai politik dengan beragam ideologinya masing – masing b. Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi betul – betul menikmati kebebasannya c. Pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung dalam suasana kebebasan, fair ( adil ) dan demokratis d. Parlemen atau dewan perwakilan rakyat resprentasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan kontrol yang semakin efektif terhadap eksekutif e. Wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan.

c) Periode 1959 – 1966 Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhaap sistem demokrasi Parlementer. Akibat dari sistem demokrasi terpimpin Presiden melakukan tindakan inkonstitusional baik pada tataran supratruktur politik maupun dalam tataran infrastruktur poltik. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi pemasungan hak asasi masyarakat yaitu hak sipil dan dan hak politik. d) Periode 1966 – 1998 Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, ada semangat untuk menegakkan HAM. Pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Sementara itu, pada sekitar awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an persoalan HAM mengalami kemunduran, karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi dan ditegakkan

Meskipun dari pihak pemerintah mengalami kemandegan bahkan kemunduran, pemikiran HAM nampaknya terus ada pada periode ini terutama dikalangan masyarakat yang dimotori oleh LSM terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi seprti kasus Tanjung Priok, kasus Keung Ombo, kasus DOM di Aceh, kasus di Irian Jaya, dan sebagainya. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an nampak memperoleh hasil karena terjadi pergeseran strategi pemerintah dari represif dan defensif menjadi ke strategi akomodatif terhadap tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM.Salah satu sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM ) berdasarkan KEPRES No. 50 Tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993.

e) Periode 1998 – sekarang Pergantian rezim pemerintahan pada tahan 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada saat ini mulai dilakukan pengkajian terhadap beberapa kebijakan pemerintah orde baru yang beralwanan dengan pemjuan dan perlindungan HAM Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap status penentuan dan tahap penataan aturan secara konsisten. pada tahap penentuan telah ditetapkan beberapa penentuan perundang – undangan tentang HAM seperti amandemen konstitusi Negara ( Undang – undang Dasar 1945 ), ketetapan MPR ( TAP MPR ), Undang – undang (UU), peraturan pemerintah dan ketentuan perundang – undangam lainnya

HAM DI INDONESIA

Dasar Hukum HAM di Indonesia

Pasal 28

Pasal 29 ayat 2

Pasal 27 ayat 2

Pasal 27 ayat 1

Dasar Hukum HAM

UU No 39 tahun 1999

Pelaksanaan dan penegakan HAM di Indonesia Tegaknya HAM selalu mempunyai hubungan korelasional positif dengan tegaknya negara hukum. Sehingga dengan dibentuknya KOMNAS HAM dan Pengadilan HAM, regulasi hukum HAM dengan ditetapkannya UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000 serta dipilihnya para hakim ad hoc, akan lebih menyegarkan iklim penegakkan hukum yang sehat. Dengan adanya “political will“dari pemerintah terhadap penegakkan HAM, hal itu akan berimplikasi terhadap budaya politik yang lebih sehat dan proses demokratisasi yang lebih cerah. Dan harus disadari pula bahwa kebutuhan terhadap tegaknya HAM dan keadilan itu memang memerlukan proses dan tuntutan konsistensi politik Kenyataan menunjukkan bahwa masalah HAM di indonesia selalu menjadi sorotan tajam dan bahan perbincangan terusmenerus, baik karena konsep dasarnya yang bersumber dari UUD 1945 maupun dalam realita praktisnya dilapangan ditengarai penuh dengan pelanggaran-pelanggaran

Permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia Penegakan Hukum di Indonesia belum dirasakan optimal oleh masyarakat Masih ada peraturan perundang-undangan yang belum berwawasan gender dan belum memberikan perlindungan HAM Belum membaiknya kondisi kehidupan ekonomi bangsa

konflik dalam masyarakat

Adanya aksi terorisme Kecenderungan munculnya kejahatan yang bersifat transnasional menjadi makin sering terjadi antara lain, terkait dengan masalah narkotika, pencucian uang dan terorisme

Masalah HAM di Indonesia Perlindungan Perempuan Keadilan dan kesetaraan gender

Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan perdagangan perempuan dan Anak Indonesia

Perlindungan Hak Anak Pemerintah Indonesia

Upaya Pemerintah dalam hal penghormatan, pengakuan , dan penegakan Hukum dan HAM Untuk mewujudkan dan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia tidaklah semudah menuliskan serta mengucapkannya, banyak hambatan dan tantangan yang tidak Dalam penegakan HAM melalui sistem hukum pidana yang telah berlaku di Indonesia terdapat kendala-kendala atau hambatan yang bersifat prinsipil substansil dan klasik. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, Dan memajukan Hak asasi manusia melalui langkah implementasi yang efektif dengan dibentuk suatu pengadilan Hak asasi manusia untuk menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan pasal 104 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia yakni UU No. 26 tahun 2000.

•

• • •

Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus selalu ditegakkan secara tegas, tidak diskriminatif dan konsisten. Partisipasi masyarakat dapat pula berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Masyarakat disini meliputi antara lain : setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya seperti Perguruan Tinggi dan lembaga studi. Partisipasi masyarakat ini dapat berupa : Pengajuan usulan mengenai perumusan dan kebajikan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Melakukan penelitian Melakukan pendidikan Melakukan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia

TERIMAKASIH

Pertanyaan Sesi I 1. Dimas Bagaimana pandangan HAM dalam kasus Khisas 2. Prima HAM berhubungan tidak dengan demokrasi? 3. Difa Ajudan presidenkan melindungi presiden, bagaimana pandangan kalian? 4. Yoga Piagam Magna Charta, bertentangan tidak keterpaksaan terhadap HAM?

Pertanyaan Sesi II 1. Irham Genoshida 1965, perlu dibawa ga sih itu di bawa ke den hag? 2. Danang 2003 wamena berdarah, ada anggota TNI terbenuh, dan saling bunuh bunuhan. Bagaimana HAM berbicara? 3. Febrianza ada seorang mencuri di alfamart, pihak pelapor menuntut berlebihan. Menurut HAM yang salah siapa? 4. Anjar Kenapa setelah penegakan HAM masih ada pelanggaran