Hukum Perdata

HUKUM PERDATA BAG.III TENTANG PERIKATAN OLEH: SURYATI, S.H, M.H. DOSEN FH. UNWIKU PWT

ISTILAH & PENGERTIAN PERIKATAN BUKU III BW BERJUDUL VAN VERBINTENISSEN. ISTILAH TERSEBUT MERUPAKAN SALINAN ISTILAH OBLIGATION DALAM CODE CIVIL PERANCIS, YANG JUGA DIAMBIL DARI HUKUM ROMAWI. ISTILAH VERBINTENIS DALAM BUKU III BW TERSEBUT TERNYATA DITERJEMAHKAN BERBEDA DALAM KEPUSTAKAAN HUKUM INDONESIA. ADA YANG MENTERJEMAHKAN : PERUTANGAN (SRI SOEDEWI MASJCHOEN SOFWAN, KUSUMADI), PERIKATAN (SUBEKTI, MARIAM DARUS BADRULZAMAN, J. SATRIO). PADA UMUMNYA DIGUNAKAN ISTILAH PERIKATAN UNTUK MENTERJEMAHKAN VERBINTENIS.

TERJEMAHAN VERBINTENIS DENGAN PERUTANGAN, KARENA ADA UTANG PRESTASI. DARI SEGI TATABAHASA VERBINTENIS BERASAL DARI KATA KERJA VERBINDEN YANG BERARTI MENGIKAT, JADI VERBINTENIS MENUNJUK KEPADA ADANYA IKATAN ATAU HUBUNGAN, SEHINGGA VERBINTENIS DITERJEMAHKAN DENGAN PERIKATAN.

PERIKATAN DIATUR DALAM BUKU III BW/ KUH. PERDATA, NAMUN PEMBUAT UNDANGUNDANG LUPA UNTUK MEMBERIKAN DEFINISI PERIKATAN ITU SENDIRI. PENGERTIAN PERIKATAN UMUMNYA DIBERIKAN OLEH PARA SARJANA/ DOKTRIN. MENURUT DOKTRIN: PENGERTIAN PERIKATAN ADALAH HUBUNGAN HUKUM ANTARA DUA PIHAK DI DALAM LAPANGAN HUKUM KEKAYAAN, DIMANA PIHAK YANG SATU (KREDITUR) BERHAK ATAS PRESTASI & PIHAK YANG LAIN (DEBITUR) BERKEWAJIBAN MEMENUHI PRETASI.

DEFINISI PERIKATAN PERIKATAN MENURUT MARIAM DARUS BADRULZAMAN, ADALAH HUBUNGAN HUKUM YANG TERJADI ANTARA DUA ORANG ATAU LEBIH YANG TERLETAK DALAM LAPANGAN HUKUM KEKAYAAN, DIMANA PIHAK YANG SATU BERHAK ATAS PRESTASI DAN PIHAK LAINNYA WAJIB MEMENUHINYA.

MENURUT SUBEKTI PERIKATAN, ADALAH SUATU PERHUBUNGAN HUKUM ANTARA DUA ORANG/2 PIHAK, BERDASARKAN MANA PIHAK YANG SATU BERHAK MENUNTUT SUATU HAL DARI PIHAK YANG LAIN DAN PIHAK YANG LAIN BERKEWAJIBAN UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN ITU. MENURUT J SATRIO, PERIKATAN ADALAH HUBUNGAN HUKUM DALAM LAPANGAN HUKUM KEKAYAAN ANTARA DUA PIHAK PADA PIHAK YANG SATU ADA HAK DAN PADA PIHAK YANG LAIN ADA KEWAJIBAN.

PERIKATAN ADALAH HUBUNGAN HU-KUM DALAM LAPANGAN HUKUM KEKA-YAAN ANTARA DUA PIHAK DIMANA DISATU PIHAK ADA HAK & DI PIHAK LAIN ADA KEWAJIBAN. DARI DEFINISI TERSEBUT DAPAT DIKETAHUI CIRI-CIRI PERIKATAN: 1.HUBUNGANNYA MERUPAKAN HUBUNGAN HUKUM. HUKUM DISINI MENGATUR HUBUNGAN PARA PIHAK DENGAN MEMBERIKAN AKIBAT HUKUM, ARTINYA HAK & KEWAJIBAN YANG MUNCUL DARI HUBUNGAN ITU DIATUR OLEH HUKUM. UNTUK PELAKSANAAN KEWAJIBAN TERSEBUT JIKA PERLU OLEH PARA PIHAK DAPAT DIMINTAKAN BANTUAN HUKUM. INI YANG MEMBEDAKAN PERIKATAN HU-KUM DENGAN PERIKATAN YANG MUNCUL DALAM LAPANGAN MORAL.

2.ADA DUA PIHAK/SEGI: SEGI AKTIF: ADA HAK-HAK TAGIHAN ATAS SUATU PRESTASI. ORANG YANG PUNYA TAGIHAN DI SANA ADA KREDITUR

SEGI PASIF: ADA KEWAJIBAN UNTUK BERPRESTASIYANG BERKEWAJIBAN UNTUK BERPRESTASI DI SANA ADA DEBITUR HUKUM PERIKATAN MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA KREDITUR DENGAN DEBITUR

3.DALAM LAPANGAN HUKUM KEKAYAAN PERIKATAN MERUPAKAN BAGIAN DARI HUKUM KEKAYAAN, YAITU HUKUM YANG MENGATUR HAK-HAK KEKAYAAN, ARTINYA HAK & KEWAJIBAN ITU MEMPUNYAI NILAI UANG/ EKONOMIS, ATAU DENGAN KATA LAIN JIKA KEWAJIBAN TIDAK DIPENUHI, MAKA KREDITUR MENDAPATKAN PENG-GANTIAN KERUGIAN YANG DAPAT DIJABAR-KAN DALAM SEJUMLAH UANG TERTENTU.

DALAM PERKEMBANGANNYA UNSUR BAHWA HAK & KEWAJIBAN MEMPUNYAI NILAI UANG SAMA SEKALI TIDAK RELEVAN DALAM PERIKATAN, SEBAB SETIAP KEWAJIBAN YANG MEMPUNYAI NILAI UANG MEMANG MERUPAKAN KEWAJIBAN PERIKATAN, ARTINYA NILAI UANG BUKAN SATU-SATUNYA CIRI PERIKATAN. DI DALAM PERIKATAN JIKA KEWAJI-BAN TIDAK DIPENUHI MASIH DAPAT DITUNTUT HAL-HAL LAIN SEPERTI: PEMENUHAN/PEMBATALAN. SELAIN ITU DALAM PERKEMBANGANNYA TUNTU-TAN GANTI RUGI ATAS KERUGIAN YANG BERSIFAT IDIIL, MISAL: KEMATIAN ANAK DALAM KECELAKAAN, RASA SAKIT KARENA PENGANIAYAAN, PENDERI-TAAN BATIN DAN SEBAGAINYA SUDAH DAPAT DITERIMA, PADAHAL KERUGIAN TERSEBUT SEBE-NARNYA TIDAK DAPAT DINILAI DENGAN UANG.

SUBYEK PERIKATAN: 1.KREDITUR ADALAH PIHAK YANG BERHAK ATAS PRESTASI 2. DEBITUR ADALAH PIHAK YANG WAJIB MEMBERIKATAN PRESTASI

DALAM HUKUM PERDATA DITENTUKAN BAHWA: 1.KREDITUR : - BISA TERTENTU ORANGNYA, MISAL PADA PIUTANG ATAS NAMA - BISA TIDAK TERTENTU ORANGNYA (TIDAK PERLU DIKETAHUI IDENTITASNYA OLEH DEBITUR, SEHINGGA PENGGANTIAN KREDITUR DAPAT TERJADI SECARA SEPIHAK): a.TAGIHAN KEPADA ORDER: WESEL, PROMES b.TAGIHAN AAN TOONDER : CEK. PADA PRINSIPNYA SEMUA TAGIHAN BISA DIPINDAH TANGANKAN, KECUALI ADA HAK PRIBADI YANG KUALITATIF YANG MELEKAT PADA KUALITAS TERTENTU (PASAL 625,1576 BW, 263 KUHD.

2.DEBITUR DEBITUR HARUS TERTENTU (DEBITUR ORANGNYA HARUS SELALU DIKETAHUI IDENTITASNYA OLEH KREDITUR, KARENA KREDITUR TENTU TIDAK DAPAT MENAGIH PEMENUHAN PRESTASI KEPADA DEBITUR YANG TIDAK DIKENAL). HARGA/ NILAI SUATU TAGIHAN BERGANTUNG DARI DEBITUR. KONSEKWENSINYA PADA ASASNYA KEWAJIBAN PERIKATAN HANYA BISA DIALIHKAN DENGAN PERSETUJUAN KREDITUR, KARENA JIKA TIDAK DEMIKIAN BISA SAJA NANTI DEBITUR JUSTRU TIDAK MAMPU MELAKSANAKAN KEWAJIBANYA, MAKA MENIMBULKAN KERUGIAN TERHADAP KREDITUR (PASAL 1415 JO 1417 BW). CATATAN: ADA KEWAJIBAN KUALITATIF DALAM ARTI KEWAJIBAN ITU MENGKUTI BENDA TERTEN-TU & TERHADAP ORANG TERTENTU DALAM KUALITASNYA SEBAGAI PEMILIK BENDA YANG BERSANGKUTAN, MISAL: KEWAJIBAN MEMBAYAR GROND RENTE (PASAL 1576 BW & 263 KUHD)

SEGI AKTIVA PERIKATAN PADA SEGI AKTIVA SUATU PERIKATAN ADA HAK & KEWENANGAN UNTUK MENUNTUT, YANG BISA DIBEDAKAN MENJADI: -HAK MATERIILNYA: HAK ATAS PRESTASI -KEWENANGAN UNTUK MEWUJUDKANNYA YAITU HAK TUNTUTNYA YANG DIWUJUDKAN MELALUI GUGATAN ATAS DASAR ITU PERIKATAN PERDATA BISA DIPAKSAKAN PEMENUHANYA MELALUI BANTUAN HUKUM PADA ASASNYA TERSERAH KEPADA SI EMPUNYA HAK UNTUK MENGGUNAKAN ATAU TIDAK HAKNYA PADA PERIKATAN ALAMIAH SARANA UNTUK MEWUJUDKAN HAK MATERIILNYA TIDAK ADA

SEGI PASIVA PERIKATAN PADA SEGI PASIVA PERIKATAN ORANG MEMBEDAKAN ANTARA: -HUTANG/SCHULD, YANG BERUPA KEWAJIBAN UNTUK BERPRESTASI. SEORANG DEBITUR MEMPUNYAI HUTANG MAUPUN HAFTUNG. IA WAJIB UNTUK MEMENUHI KE-WAJIBAN BERPRESTASINYA & HARTANYA DAPAT DIAMBIL SEBAGAI PELUNASAN HUTANGNYA. -HAFTUNG= TANGGUNG JAWAB YURIDISNYA, HARTA YANG BISA DIAMBIL SEBAGAI PELUNASAN

BERDASARKAN PASAL 1131 BW, TANGGUNG JAWAB PERDATA ORANG ADALAH DENGAN SELURUH HARTANYA. PERKECUALIANNYA: PASAL 197 (8) HIR, PASAL 451,452 RV DAN PASAL 20 K (KEPAILITAN). DALAM SUATU PERJANJIAN BOLEH DISEPAKATI PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB YURIDISNYA.

HUTANG & HAFTUNG PADA UMUMNYA HUTANG & HAFTUNG BERKUMPUL PADA SATU ORANG YANG SAMA. SEBAGAI PERKECUALIAN BISA TERJADI: -ORANG PUNYA HUTANG, TAPI TIDAK PUNYA HAFTUNG, MISALNYA PERIKATAN ALAMIAH (BUKAN HIBAH) -ORANG PUNYA HAFTUNG, TAPI TIDAK PUNYA HUTANG, MISAL PIHAK KETIGA YANG MEMBERIKAN JAMINAN KEBENDAAN TIDAK MUNGKIN ADA HAFTUNG TANPA ADA HUTANG. PADA JAMINAN KEBENDAAN, YANG DIBERIKAN SEBELUM PERJANJIAN POKOKNYA DITANDA TANGANI, PERJANJIAN TERSEBUT BELUM MEMPUNYAI DAYA KERJA.

HUKUM KEKAYAAN: HUKUM YANG MENGATUR HAK-HAK KEKAYAAN. HAK KEKAYAAN ADALAH HAK-HAK YANG MEMPUNYAI NILAI EKONOMIS, NILAI UANG ATAU BISA DIJABARKAN DALAM SEJUMLAH UANG TERTENTU. HAK KEKAYAAN DIBEDAKAN: 1.ABSOLUT (BUKU II BW & DILUAR BW) TERDIRI HAK KEBENDAAN & HAK ATAS BENDA IMMATERIIL 2. YANG RELATIF (BUKU III BW & DILUAR) PEMBICARAAN KITA ADALAH TENTANG PERIKATAN SEBAGAI YANG DIATUR DALAM BUKU III KUH PERDATA/BW

HAK KEKAYAAN ABSOLUT: KEKAYAAN YANG DAPAT DITUJUKAN KEPADA SEMUA ORANG, MISAL: 1. HAK KEBENDAAN: DAPAT DITUJUKAN TERHADAP SIAPAPUN & MEMPUNYAI SIFAT DROIT DE SUIT (HAK MILIK ATAS BENDA BERGERAK, GADAI, HIPOTIK (DALAM BW), HAK TANGUNGAN (DILUAR). 2. HAK ATAS BENDA IMMATERIIL: HAK MUTLAK TETAPI TIDAK ATAS SUATU BENDA, BERSIFAT MONOPOLITIS (DILUAR BW): HaKI (HAK CIPTA : UU NO.19/2002, MEREK (UU NO.15/2001), PATEN: UU NO.14/2001),RAHASIA DAGANG: UU NO.30/2000), DESAIN INDUSTRI: UU NO.31/2000), PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN: UU NO.29/2000), SIRKUIT TERPADU: UU NO. 32/2000).

HAK KEKAYAAN RELATIF: HAK KEKAYAAN YANG HANYA DITUJUKAN KEPADA ORANG TERTENTU ,SEPERTI TAGIHAN, ORANG MENAMAKAN JUGA PERIKATAN. -HAK YANG BISA DITUJUKAN PADA ORANG TERTENTU SAJA, YANG BISA MELANGGAR HANYA ORANG TERTENTU, TIDAK ADA KEWAJIBAN PADA PIHAK KETIGA UNTUK MENGHORMATINYA. -HAK YANG MUNCUL DARI PERIKATAN SEBAGAI YANG DIATUR DALAM BUKU III BW -HAK YG BERSIFAT SEMENTARA AKAN HAPUS DENGAN PEMENUHAN PERIKATAN -HAK KEKAYAAN RELATIF ADALAH HAK KEKAYAAN DILUAR HAK KEBENDAAN & HAK ATAS BENDA IMMATERIIL

JADI HAK RELATIF/HAK PRIBADI ADALAH HAK YANG HANYA BISA DITUJUKAN KEPADA PERSOON TERTENTU SAJA. MERUPAKAN HAK UNTUK MENUNTUT PEMENUHAN PERIKATAN YANG BERUPA PRESTASI PERIKATAN DARI PERSOON TERTENTU SAJA. PRESTASI PERIKATAN BISA: -BENDA TERTENTU, MISAL RUMAH/UANG -KARYA TERTENTU (PRESTASI KERJA) -HAK AGAR ORANG LAIN TIDAK MELAKUKAN SESUATU

PERIKATAN YANG DIMAKSUD BUKU III BW MEMPUNYAI CIRI DALAM NILAI EKONOMIS/ NILAI UANG DARI PRESTASINYA. JADI JIKA HAK & KEWAJIBAN PERIKATAN TIDAK DIPENUHI,HARUS ADA KERUGIAN YANG BISA DINILAI DENGAN UANG, PALING TIDAK PATUT UNTUK DIGANTI DENGAN UANG (PENGGANTIAN DENGAN UANG BISA MENDEKATI KERUGIAN YANG DIDERITA).

UNSUR NILAI UANG TIDAK BISA DIPERTAHANKAN SECARA KONSEKWEN: -DENGAN PERUBAHAN HUKUM, SERINGKALI TERNYATA BIDANG MORAL DIAMBIL OLEH NORMA HUKUM HUKUM ROMAWI & ABAD PERTENGAHAN MENGANUT SISTEM HUKUM PERJANJIAN YANG TERTUTUP. DI LUAR PERJANJIAN KHUSUS YANG ADA, PERJANJIAN HANYA MELAHIRKAN PERIKATAN MORAL. -ATAS PELANGGARAN PERIKATAN, TERNYATA ADA SARANA TUNTUTAN LAIN DARI MINTA GANTI RUGI, MISAL NUNTUT PEMENUHAN, PEMBATALAN (PASAL 1266 BW), PERNYATAAN MINTA MAAF & PEMULIHAN NAMA BAIK (PASAL 1372 &PS 1374 BW).

-ATAS PELANGGARAN PERIKATAN, ORANG BISA MINTA PEMENUHAN DIKAITKAN DENGAN UANG PAKSA/DWANGSOM (PASAL 611 A RV) -ADANYA GANTI RUGI ATAS DASAR PENGHINAAN.

PENGATURAN HUKUM PERIKATAN MENURUT SISTEMATIKA HUKUM PERDATA MENURUT BW, TENTANG PERIKATAN TERLETAK DI BUKU III YANG TERBAGI MENJADI 18 BAB/ TITEL, YAITU: -BAB I (PASAL 1233-1312): PERIKATAN PADA UMUMNYA -BAB II (PASAL 1313-1351): PERIKATAN YANG LAHIR DARI PERJANJIAN -BAB III (PASAL 1352-1380):PERIKATAN YANG LAHIR DARI UNDANG-UNDANG -BAB IV (PASAL 1381-1456): HAPUSNYA PERIKATAN -BAB V-XVIII DITAMBAH BAB VII A (PASAL 1457-1864) : PERJANJIAN KHUSUS

BAB I-IV MERUPAKAN KETENTUAN UMUM, SEDANGKAN BAB V-XVIII DITAMBAH BAB VII A MERUPAKAN KETENTUAN KHUSUS. KETENTUAN UMUM MEMUAT PERATURAN YANG BERLAKU UNTUK SEMUA PERIKATAN YANG LAHIR DARI PERJANJIAN BAIK PERJANJIAN BERNAMA (PERJANJIAN KHUSUS) MAUPUN TIDAK BERNAMA, SEPANJANG TIDAK DIATUR SECARA KHUSUS MENYIMPANG DI DALAM KETENTUAN KHUSUS. JIKA DIATUR SECARA KHUSUS, MAKA KETENTUAN UMUM ITU TIDAK BERLAKU LAGI (LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI)----(al: BAGAIMANA LAHIR & HAPUSNYA PERIKATAN, MACAM-MACAM PERIKATAN).

BAGIAN KHUSUS : MEMUAT PERATURAN TENTANG PERJANJIAN YANG BANYAK DIPAKAI DALAM MASYARAKAT DAN SUDAH PUNYA NAMANAMA TERTENTU (PERJANJIAN BERNAMA), MISALNYA: PERJANJIAN JUAL BELI, SEWA MENYEWA, TUKAR MENUKAR, PINJAM MEMINJAM DAN LAIN-LAIN (BAB V S/D XVIII + VII A).

PENGATURAN HUKUM PERIKATAN MENGANUT SISTEM TERBUKA ARTINYA SETIAP ORANG BOLEH MEMBUAT PERIKATAN APA SAJA BAIK YANG SUDAH DITENTUKAN/ DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG MAUPUN BELUM. HAL INI DISEBABKAN BW MENGANUT ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK (PARTIJ OTONOMY) YAKNI ORANG BEBAS MENGADAKAN PERIKATAN ATAU PERJANJIAN APA SAJA ASAL TIDAK BERTENTENGAN DENGAN UNDANG-UNDANG, KESUSILAAN & KETERTIBAN UMUM

SUMBER PERIKATAN PASAL 1233 BW PERIKATAN LAHIR DARI : 1.PERJANJIAN ,DIATUR DALAM BUKU III :TITEL II ( PASAL 1313-1351), TITEL V-XVIII (PASAL 1457-1864) 2.UU , DIATUR DALAM BUKU III (PASAL 1352-1380 BW ), DI LUAR BW TERSEBAR DI SELURUH PERUNDANG-UNDANGAN: a.UU SAJA, MISAL PASAL 321 BW b.UU KARENA PERBUATAN MANUSIA (PASAL 1353 BW), DIBEDAKAN YANG MENURUT HUKUM (PASAL 1354, 1359 BW) & YANG MELAWAN HUKUM (PASAL 1365 – 1380 BW, PASAL 534 KUHD) YURISPRUDENSI MENGAKUI MORAL SEBAGAI SUMBER PERIKATAN

BEBERAPA PENDAPAT TERHADAP SUMBER PERIKATAN -DIEPHUIS, ASSER, SUYLING :SUMBER PERIKATAN PADA PERJANJIAN & UU PADA HAKEKATNYA TIDAK ADA PERBEDAAN, KARENA MESKIPUN BERSUMBER PADA PERJANJIAN PADA HAKEKATNYA BARU MEMPUNYAI KEKUATAN SEBAGAI PERIKA-TAN KARENA DIAKUI OLEH UU & KARENA MENDAPAT SANKSI DARI UU -VAN BRAKEL, LOSECAAT-VERMER, HOFMANN –OPSTAL : KEDUA MACAM SUMBER PERIKATAN ITU TETAP ADA PERBEDAANYA. PADA PERIKATAN YANG BERSUMBER UU, PERIKATAN ITU DICIPTAKAN LANGSUNG KARENA SUATU KEADAAN TERTENTU, PERBUATAN/ KEJADIAN DAN --

MEMIKULKAN SUATU KEWAJIBAN DENGAN TIDAK MENGHIRAUAN KEHENDAK ORANG YANG HARUS MEMENUHINYA. PADA PERIKATAN YANG BERSUMBER PERJANJIAN, MESKI MENDAPAT SAKSI DARI UU, TAPI KEHARUSAN UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN BARU TERCIPTA SETELAH YANG BERSANGKUTAN YANG HARUS MEMENUHINYA MEMBERIKAN PERSETUJUANNYA/MENGHENDAKINYA

-PARA AHLI PERDATA PADA UMUMNYA SEPENDAPAT BAHWA SUMBER PERIKATAN SEBAGAIMANA DISEBUT PASAL 1233 KUH PERDATA, YAITU PERJANJIAN DAN UNDANG-UNDANG ADALAH KURANG LENGKAP. SUMBER PERIKATAN YANG LAIN ADALAH ILMU PENGETAHUAN HUKUM PERDATA, HUKUM TIDAK TERTULIS DAN KEPUTUSAN HAKIM (YURISPRUDENSI).

PADA PERIKATAN YANG LAHIR DARI PERJANJIAN ATAU KONTRAK DIATUR DALAM TITEL II (PASAL 1313-1351) DAN TITEL V-XVIII (PASAL 1457- 18640 KUH.PERDATA - LAHIRNYA PERIKATAN DIDASARAN ATAS KEHENDAK PARA PIHAK SENDIRI. KARENA BUKU III BW MENGANUT SISTEM TERBUKA, MAKA ORANG BEBAS MENCIPTAKAN PERIKATAN DENGAN SEGALA VARIASINYA. DALAM PERKEMBANGANNYA PERIKATAN JUGA MUNCUL DARI MORAL. JADI HUBUNGAN HUKUM KEKAYAAN MUNCUL SEBAGAI AKIBAT DARI PERJANJIAN/KETENTUAN UU

DEFINISI PERJANJIAN DISEBUTKAN DALAM PASAL 1313 KUH. PERDATA, YANG MENENTUKAN: PERJANJIAN ADALAH SUATU PERBUATAN DENGAN MANA SATU ORANG ATAU LEBIH MENGIKATKAN DIRINYA TERHADAP SATU ORANG LAIN ATAU LEBIH. DEFINISI TERSEBUT MENURUT PARA SARJANA MENGANDUNG KELEMAHAN: 1.PADA KATA PERBUATAN, LEBIH TEPAT JIKA DIGANTI DENGAN KATA PERBUATAN HUKUM, YAITU PERBUATAN YANG BERTUJUAN MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM. JADI AKIBAT HUKUM DIKEHENDAKI/ DIANGGAP DIKEHENDAKI.

2.KALIMAT DENGAN MANA SATU ORANG ATAU LEBIH MENGIKATKAN DIRINYA TER-HADAP SATU ORANG LAIN ATAU LEBIH, SEHARUSNYA DITAMBAH DENGAN PERKATAAN ATAU SALING MENGIKATKAN DIRI-NYA, SEBAB JIKA TIDAK DITAMBAHKAN PERKATAAN TERSEBUT, PERUMUSAN TADI TERKESAN HANYA COCOK UNTUK PERJANJIAN SEPIHAK, SEDANGKAN MAKSUDNYA JUGA BERLAKU UNTUK SEMUA PERJANJIAN, TERMASUK PERJANJIAN TIMBAL BALIK. JADI SEHARUSNYA PERJANJIAN: PERBUATAN HUKUM DENGAN MANA SATU ORANG ATAU LEBIH MENGIKATKAN DIRINYA TERHADAP SATU ORANG LAIN ATAU LEBIH ATAU DIMANA PARA PIHAK SALING MENGKATKAN DIRINYA TERHADAP LAWAN JANJINYA.

DASAR PEMBEDAAN PASAL 1233 BW ADALAH PERAN KEHENDAK. -PADA PERIKATAN YANG LAHIR DARI UNDANGUNDANG, PERIKATAN LAHIR TIDAK BERGANTUNG DARI KEHENDAK PARA PIHAK, UNDANG-UNDANG MENGKAITKAN LAHIRNYA PERIKATAN PADA KEADAAN /PERISTIWA TERTENTU (PASAL 1352, 1353 BW). MISAL: PASAL 625 BW (UU BERTETANGGA), PS 1354 BW (ZAAKWAARNEMENG), PS 1359 AYAT 1 (PEMBAYARAN TAK TERUTANG), PS 1365 BW (PERBUATAN MELAWAN HUKUM).

JENIS PERIKATAN A.BERDASARKAN ISI/PRESTASINYA UU DALAM PASAL 1234 BW MEMBEDAKAN PERIKATAN: a.UNTUK MEMBERIKAN SESUATU b.UNTUK MELAKUKAN SESUATU c.UNTUK TIDAK MELAKUKAN SESUATU

PERIKATAN UNTUK TIDAK MELAKUKAN SESUATU, BAGI YANG SATU MERUPAKAN HAK UNTUK MENUNTUT AGAR SESUATU TIDAK DILAKUKAN ATAU UNTUK MELARANG ORANG LAIN BERBUAT SESUATU, SEDANG BAGI YANG LAIN ADALAH KEWAJIBAN UNTUK TIDAK MELA-KUKAN SESUATU.

PERBEDAAN ANTARA PERIKATAN MEMBERIKAN & MELAKUKAN SESUATU ADALAH : -MEMBERI DIARTIKAN MENYERAHKAN KEDALAM PEMILIKAN ORANG LAIN ATAU UNTUK DINIKMATI/DIKUASAI OLEH ORANG LAIN -SEDANG MELAKUKAN SESUATU ADALAH SETIAP PRESTASI POSITIP YANG BUKAN BERUPA MEMBERIKAN SESUATU SEPERTI MENGANGKUT BARANG ATAU MEMBETULKAN KERUSAKAN

PERMASALAH : 1.PADA PERJANJIAN RIIL, YANG MENJADI MASALAH ADALAH PACTUM DE CONTRAHENDONYA 2.APAKAH PEMENUHANNYA MERUPAKAN TINDAKAN MEMBERI ATAU MELAKUKAN SESUATU 3.BERGANTUNG DARI APAKAH PERLU DIIKUTI DENGAN SEPAKAT BARU? KALAU YA, MAKA DISANA ADA PERJANJIAN UNTUK MELAKUKAN SESUATU, KALAU TIDAK, MAKA ADA PERJANJIAN UNTUK MEMBERIKAN SESUATU

PERIKATAN UNTUK MEMBERIKAN SESUATU BISA UNTUK: -MENYERAHKAN BARANG: UNTUK DIMILIKI, DIPAKAI , UNTUK DINIKMATI -MENYERAHKAN UANG -MEMBAYAR GANTI RUGI

PERIKATAN UNTUK MELAKUKAN SESUATU BISA UNTUK: -MEMBANGUN RUMAH -MEMELIHARA/MERAWAT SEBAGAI BAPAK KELUARGA YANG BAIK -MENGANGKUT BARANG

PERIKATAN UNTUK TIDAK MELAKUKAN SESUATU WUJUDNYA BISA: -MEMBIARKAN AIR LIMBAH HUJAN MELEWATI PEKARANGAN YANG LEBIH RENDAH (PASAL 626 BW ) -BISA UNTUK TIDAK MELAKUKAN PEKERJAAN TERTENTU (PASAL 1601 X BW) -TIDAK MEMBOCORKAN RAHASIA PERUSAHAAN (PASAL 1603 D BW). CIRI UTAMANYA: BERSIFAT PASIF

B.PERIKATAN MENURUT DOKTRIN 1.PERIKATAN PERDATA & ALAMIAH PERIKATAN PERDATA ADALAH PERIKATAN YANG PELAKSANAANNYA DAPAT DITUNTUT DIDEPAN PENGADILAN PERIKATAN ALAMIAH ADALAH PERIKATAN YANG PEMENUHANNYA TIDAK DAPAT DITUNTUT DI DEPAN PENGADILAN, TAPI SEKALI ORANG MELUNASI PERIKATAN ALAMIAH SECARA SUKARELA, MAKA UANG PELUNASAN TDK DAPAT DITUNTUT KEMBALI (PASAL 1359 AYAT 2 BW), SE AKANAKAN SETELAH DILAKUKAN PEMBAYARAN, MAKA PERIKATAN TERSEBUT BERUBAH MENJADI PERIKATAN PERDATA & KARENANYA MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM. KONSEKWENSINYA PEMBAYARAN TERSEBUT MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG SAH & BUKAN PEMBAYARN YANG TAK TERUTANG.

2.PERIKATAN POKOK &ACCESOIR -PERIKATAN POKOK MERUPAKAN PERIKATAN YANG BERDIRI SENDIRI, MISAL: PERJANJIAN JUAL BELI DIATUR HUBUNGAN HAK & KEWAJIBAN ANTARA PARA PIHAK -PERIKATAN ACCESOIR MERUPAKAN PERIKATAN YANG DITEMPELKAN PADA PERIKATAN POKOK, YANG TANPA PERIKATAN POKOK TIDAK DAPAT BERDIRI SENDIRI, MISAL; KEWAJIBAN PENJUAL UNTUK MENJAMIN

3.PERIKATAN SEPINTAS &MEMAKAN WAKTU -PERIKATAN SEPINTAS YAITU PERIKATAN YANG PEMENUHANNYA HANYA MEMBUTUHKAN WAKTU YANG SINGKAT & KARENANYA HUBU-NGAN HUKUMNYA HANYA BERLANGSUNG UNTUK WAKTU YANG PENDEK, MISAL: DALAM JUAL BELI, KEWAJIBAN PENJUAL UNTUK MENYERAHKAN BENDA YANG DIJUAL -PERIKATAN YANG MEMAKAN WAKTU: PERIKATAN YANG PEMENUHANNYA MEMBUTUHKAN JANG-KA WAKTU YANG LAMA, MISAL: KEWAJIBAN PENJUAL UNTUK MENJAMIN PADA PERJANJIAN JUAL BELI

4.PERIKATAN POSITIF& NEGATIF -PERIKATAN POSITIP: PERIKATAN YANG ISINYA MEWAJIBKAN UNTUK MEMBERIKAN SESUATU, MISAL: PERIKATAN YANG ISINYA UNTUK MENYERAHKAN BERAS 5 KG -PERIKATAN NEGATIF: PERIKATAN YANG MELARANG ORANG BERBUAT SESUATU ATAU WAJIB MEMBIARKAN SESUATU BERLANGSUNG, MISAL: PERIKATAN YANG ISINYA UNTUK MEMBIARKAN AIR HUJAN LEWAT PEKARANGAN YANG LEBIH RENDAH

5.PERIKATAN GENERIK & SPESIFIK -PERIKATAN GENERIK: PERIKATAN DIMANA OBJEKNYA HANYA DITENTUKAN MENURUT JENISNYA & JUMLAHNYA BARANG YANG HARUS DISERAHKAN DEBITUR KEPADA KREDITUR. MISAL: KEWAJIBAN MENYERAHKAN 100 KG TERIGU -PERIKATAN SPESIFIK: PERIKATAN YANG OBJEKNYA DITENTUKAN SECARA TERPERINCI,SEHINGGA NAMPAK CIRI-CIRI KHUSUS. MISAL: KEWAJIBAN MENYERAHKAN RUMAH TERTENTU YANG TELAH DITUNJUK, MENYERAHKAN TV 21 INCHI MEREK SONY TIPE XL

6.PERIKATAN BERSYARAT & DENGAN KETENTUAN WAKTU -PERIKATAN BERSYARAT, YAITU PERIKATAN YANG PRESTASINYA DIGANTUNGKAN PADA SATU PERISTIWA/KEJADIAN YANG MASIH AKAN DATANG/TERJADI & TERJADINYA BELUM TENTU TERJADI. a.SYARAT TANGGUH: PERIKATAN LAHIR JIKA PERISTIWA YANG DIMAKSUD ITU TERJADI (PS 1263 BW), MISAL: A SANGGUP/AKAN MENYEWAKAN RUMAHNYA KEPADA B APABILA A JADI PINDAH KE LAIN DAERAH

b.SYARAT BATAL:PERIKATAN YANG SUDAH LAHIR JUSTRU BERAKHIR/DIBATALKAN APABILA PERISTIWA YANG DIMAKSUD ITU TERJADI (PS1265 BW). MISALNYA: A MAU MENYEWAKAN RUMAHNYA PADA B ASAL TIDAK DIPAKAI UNTUK BENGKEL. JIKA B KEMUDIAN MEMBUKA BENGKEL, MAKA PERIKATAN LALU PUTUS KARENA SARAT ITU SUDAH DIPENUHI.

-PERIKATAN DENGAN KETENTUAN WAKTU:

PERIKATAN DIMANA PEMENUHAN PRESTASINYA MASIH AKAN TERJADI & PASTI AKAN TERJADI MESKIPUN MUNGKIN BELUM DAPAT DITENTU-KAN KAPAN DATANGNYA, HANYA MENANGGUH-KAN PELAKSANAANNYA ATAU MENENTUKAN LAMA WAKTU BERLANGSUNGNYA SUATU PERJANJIAN. MISAL: SAYA MENYEWAKAN RUMAH PER 1 AGUSTUS 2005 ATAU MENYEWAKAN RUMAH SAMPAI 1 DESEMBER 2005 CATATAN: JIKA DALAM KETENTUAN PERJANJIANNYA TERDAPAT UNSUR YANG PASTI, MAKA DISEBUT PERIKATAN DENGAN KETENTUAN WAKTU& JIKA DALAM KETENTUAN PERJANJIAN TIDAK TERDAPAT UNSUR YANG PASTI, MAKA DISEBUT PERIKATAN BERSYARAT.

PERISTIWA HUKUM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

TIND.HK

TINDAKAN HUKUM SEPIHAK PERJJ TIMBL BALIK TINDAKAN MANUSIA TIND HK DUA PIHAK PERJJ SEPIHAK BUKAN TINDK HUKUM ONRECHTATIGE DAAD 1365 RECHTMATIGE DAAD 1354, 1359 PERISTIWA HUKUM BUKAN TINDKAN MANUSIA: KELAHIRAN, KEMATIAN, DALUWARSA

PERISTIWA HUKUM DIBAGI: A.TINDAKAN MANUSIA B.BUKAN TINDAKAN MANUSIA/PERISTIWA HUKUM YANG LAIN

TINDAKAN MANUSIA DIBAGI: 1.TINDAKAN HUKUM a.TINDAKAN HUKUM SEPIHAK b.TINDAKAN HUKUM BANYAK PIHAK/ PERJANJIAN: -PERJANJIAN SEPIHAK -PERJANJIAN TIMBAL BALIK 2.BUKAN TINDAKAN HUKUM a.MENURUT HUKUM/RECHTMATIG b.MELAWAN HUKUM/ONRECHTMATIG

PERISTIWA HUKUM: PERISTIWA YANG DIBERI AKIBAT HUKUM, DIATUR HAK & KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI PERISTIWA TERSEBUT. PERISTIWA HK TINDAKAN MANUSIA: PERISTIWA HK YANG MUNCULNYA ADA DALAM KEKUASAAN MANUSIA UNTUK MENENTUKANNYA, MISAL: A PINJAM SEPEDA PADA B, MAKA LAHIR PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM

TINDAKAN HUKUM: TINDAKAN-TINDAKAN YANG MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM & AKIBAT HUKUM ITU MEMANG DIKEHENDAKI ATAU DIANGGAP DIKEHANDAKI MISAL: JUAL BELI TINDAKAN HUKUM SEPIHAK: TINDAKAN HUKUM YANG UNTUK TIMBULNYA AKIBAT HUKUM YANG DIKEHENDAKI ATAU DIANGGAP DIKEHENDAKI CUKUP DILAKUKAN SATU ORANG SAJA MISAL: IJIN KAWIN, PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN, PEMBUATAN TESTAMEN

TINDAKAN HUKUM DUA PIHAK/ PERJANJIAN: TINDAKAN HUKUM YANG UNTUK TIMBULNYA AKIBAT HUKUM YANG DIKEHENDAKI HARUS DILAKUKAN OLEH DUA PIHAK PERJANJIAN SEPIHAK: PERJANJIAN YANG MENIMBULKAN HAK DISATU PIHAK & KEWAJIBAN DILAIN PIHAK MISAL: HIBAH PERJANJIAN TIMBAL BALIK: PERJANJIAN YANG MENIMBULKAN HAK & KEWAJIBAN PADA KEDUA PIHAK. MISAL: JUAL BELI

PERISTIWA HUKUM BUKAN TINDAKAN MANUSIA : PERISTIWA HUKUM YANG MUNCULNYA ADA DILUAR KENDALI MANUSIA MISAL: KELAHIRAN, KEMATIAN, DALUWARSA TINDAKAN MANUSIA BUKAN TINDAKAN HUKUM: TINDAKAN YANG MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM & AKIBAT HUKUM TERSEBUT TIDAK DIKEHENDAKI MISAL: PERBUATAN MELAWAN HUKUM

PERJANJIAN PERIKATAN YANG LAHIR DARI PERJANJIAN/ KONTRAK DIATUR DALAM TITEL II (PASAL 13131351) & TITEL V-XVIII (PASAL 1457-1864) BW. PENGERTIAN PERJANJIAN TERDAPAT DALAM PASAL 1313 BW.- LIHAT URAIAN DI DEPAN UNSURUNSUR PERJANJIAN: 1.ESSENSIALIA 2.NATURALIA 3.ACCIDENTALIA

ESSENSIALIA ADALAH UNSUR-UNSUR YANG SELALU HARUS ADA DI DALAM SUATU PERJANJIAN, UNSUR MUTLAK, DIMANA TANPA ADANYA UNSUR TERSEBUT PERJANJIAN TAK MUNGKIN ADA, MISALNYA: DALAM PERJANJIAN JUAL BELI, HARGA MERUPAKAN UNSUR ESSENSIALIA

NATURALIA ADALAH UNSUR PERJANJIAN YANG OLEH UNDANG-UNDANG DIATUR, TETAPI OLEH PARA PIHAK DAPAT DISINGKIRKAN ATAU DIGANTI. DISINI HAL TERSEBUT OLEH UU DIATUR SEBAGAI HUKUM YANG MENAMBAH/ ANVULLENDRECHT. UNSUR TERSEBUT DIANGGAP DIKEHENDAKI OLEH PARA PIHAK, MISAL: KEWAJIBAN PENJUAL UNTUK MENJAMIN CACAT TERSEMBUNYI, KEWAJIBAN MEMIKUL RESIKO.

ACCIDENTALIA UNSUR PERJANJIAN YANG DITAMBAHKAN OLEH PARA PIHAK, UNDANG-UNDANG SENDIRI TIDAK MENGATUR HAL TERSEBUT. UNSUR INI HARUS SECARA TEGAS DIPERJANJIKAN, MISAL: JUAL BELI RUMAH DENGAN PERALATAN RUMAH TANGGANYA. PERALATAN RUMAH TANGGA MERUPAKAN UNSUR ACCIDENTALIA, HARUS TEGAS DIPERJANJIKAN.

SYARAT SAHNYA PERJANJIAN PASAL 1320 KUH PERDATA MENENTUKAN UNTUK SAHNYA PERJANJIAN DIPERLUKAN 4 SYARAT : 1.SEPAKAT MEREKA YANG MENGIKATKAN DIRINYA 2.KECAKAPAN UNTUK MEMBUAT SUATU PERJANJIAN 3.SUATU HAL TERTENTU 4.SUATU SEBAB YANG HALAL SYARAT 1 & 2, DINAMAKAN SYARAT SUBJEKTIF KARENA MENGENAI SUBJEKNYA YANG MENGADA-KAN PERJANJIAN. JIKA SYARAT INI TIDAK DIPENU-HI, MAKA AKIBATNYA PERJANJIAN TERSEBUT DAPAT DIBATALKAN (VERNIETIGBAAR)

SYARAT 3 & 4 DINAMAKAN SYARAT OBJEKTIF, KARENA MENGENAI PERJANJIANNYA SENDIRI/OBJEK DARI PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN ITU. JIKA SYARAT INI TIDAK DIPENUHI, AKIBATNYA PERJANJIAN BATAL DEMI HUKUM (NIETIG VAN RECHTSWEGE)

SEPAKAT MEREKA YANG MENGIKATKAN DIRINYA YANG DIMAKSUD SEPAKAT : KEDUA SUBJEK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN SETUJU ATAU SESUAI KEHENDAKNYA MENGENAI HAL-HAL POKOK DARI PERJANJIAN YANG DIADAKAN. MISAL: DALAM PERJANJIAN JUAL BELI, SI PENJUAL MENGHENDAKI UANG/HARGANYA & PEMBELI MENGHENDAKI BARANG YANG DIJUAL ITU. PASAL 1321 BW: TIADA SEPAKAT YANG SAH APABILA SEPAKAT ITU DIBERIKAN KARENA KEKHILAFAN (DWALING), ATAU DIPEROLEHNYA DENGAN PAKSAAN (DWANG) ATAU PENIPUAN (BEDROG).

KECAKAPAN UNTUK MEMBUAT PERJANJIAN MAKSUDNYA ORANG YANG MEMBUAT PERJANJIAN HARUS CAKAP MENURUT HUKUM. PASAL 1329 BW:SETIAP ORANG ADALAH CAKAP UNTUK MEMBUAT PERIKATAN-PERIKATAN, KECUALI JIKA IA OLEH UU TIDAK DINYATAKAN TAK CAKAP. DALAM PASAL 1330 BW DISEBUTKAN ORANG-ORANG YANG TIDAK CAKAP UNTUK MEMBUAT PERJANJIAN : 1.ORANG YANG BELUM DEWASA 2.MEREKA YANG DITARUH DIBAWAH PENGAMPUAN 3.ORANG-ORANG PEREMPUAN DALAM HAL-HAL YANG DITETAPKAN OLEH UU, PADA UMUMNYA SEMUA ORANG KEPADA SIAPA UU TELAH MELA-RANG MEMBUAT PERJANJIAN-PERJANJIAN TER-TENTU.

BERKAITAN DENGAN KETIDAK CAKAPAN ISTERI, DENGAN BERLAKUNYA UUP/UU NO.1 TAHUN 1974, MAKA ISTERI ADALAH CAKAP BERTINDAK. DISIMPULKAN DARI: - PASAL 31 AYAT (2), - PASAL 35 AYAT (2), - PASAL 36 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN/UUP

SUATU HAL TERTENTU YANG DIAMKSUD SUATU HAL TERTENTU DALAM SUATU PERJANJIAN ADALAH OBJEK PERJANJIAN, SUATU POKOK (BENDA) UNTUK MANA DIADAKAN SUATU PERJANJIAN. DITINJAU DARI KREDITUR & DEBITUR, HAL TERTENTU MERUPAKAN ISI DARI PADA PERIKATAN UTAMA (PRESTASI), YANG MUNCUL DARI PERJANJIAN TERSEBUT. PRESTASI TERSEBUT HARUS TERTENTU, ATAU PALING SEDIKIT DITENTUKAN JENISNYA (PASAL 1333 AYAT (1) KUH PERDATA). OBJEKNYA HARUS TERTENTU, INI DIMAKSUDKAN AGAR ORANG DAPAT MENUNTUT PEMENUHAN HAKNYA & MELUNASI KEWAJIBANNYA. BENDA TERSEBUT TIDAK PERLU SEJAK SEMULA HARUS SUDAH TERTENTU, ASALKAN DIKEMUDIAN HARI JUMLAH TERSEBUT BISA DITENTUKAN ATAU DIHITUNG (PASAL 1333 AYAT (2) KUH PERDATA ).

SUATU SEBAB/CAUSA YANG HALAL YANG DIMAKSUD SEBAB/CAUSA/OORZAAK, YAITU TUJUAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN, TETAPI ADA PENDAPAT YANG MENGATAKAN BAHWA YANG DIMAKSUD SEBAB ADALAH ISI PERJANJI-AN. KEMUDIAN YANG DIMAKSUD HALAL ADALAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG, KESUSILAAN & KETERTIBAN UMUM. JADI YANG DIMAKSUD SEBAB YANG HALAL ADALAH BAHWA TUJUAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN UU, KESUSILAAN & KETERTIBAN UMUM.

LAHIRNYA PERJANJIAN PERJANJIAN DILIHAT DARI LAHIRNYA DIBEDAKAN PERJANJIAN KONSENSUIL, RIIL & FORMIL. -PERJANJIAN KONSENSUIL: SUATU PERJANJIAN DIMANA ADANYA KATA SEPAKAT ANTARA PARA PIHAK SUDAH CUKUP UNTUK TIMBULNYA/ LAHIRNYA PERJANJIAN. -PERJANJIAN RIIL: PERJANJIAN YANG BARU TERJADI, KALAU BARANG YANG MENJADI POKOK PERJANJIAN TELAH DISERAHKAN -PERJANJIAN FORMIL; PERJANJIAN YANG BARU TERJADI SETELAH DIPENUHI FORMALITAS TERTENTU YANG DISYARATKAN OLEH UNDANGUNDANG.

PERJANJIAN MENURUT KUH PERDATA PADA UMUMNYA BERSIFAT KONSENSUIL KECUALI BEBERAPA PERJANJIAN TERTENTU. MENURUT ASAS KONSENSUALISME, SUATU PERJANJIAN LAHIR PADA DETIK TERCAPAINYA KESEPAKATAN ANTARA KEDUA PIHAK MENGENAI HAL YANG POKOK DARI APA YANG MENJADI OBJEK PERJANJIAN. SEPAKAT ADALAH BERTEMUNYA DUA KEHENDAK DIMANA KEHENDAK ORANG YANG SATU SALING MENGISI APA YANG DIKEHENDAKI PIHAK LAIN. KARENA HUKUM HANYA MENGATUR PERBUATAN NYATA ,MAKA SEPAKAT ITU HARUS DINYATAKAN.

UNTUK MENGETAHUI APA TELAH LAHIR PERJANJIAN & KAPAN PERJANJIAN ITU LAHIR ? HARUS DIPASTIKAN APAKAH TERCAPAI SEPAKAT & KAPAN SEPAKAT ITU TERCAPAI. UNTUK MENENTUKAN APAKAH TELAH TERCAPAI SEPAKAT & KARENANYA TELAH LAHIR PERJANJIAN TIDAK TERLALU SULIT, JIKA KEDUA PIHAK YANG BERJUMPA / HADIR SENDIRI & PEMBICARAAN DILAKUKAN LISAN. PENETAPAN TERCAPAINYA SEPAKAT & KARENA-NYA LAHIR PERJANJIAN MENGALAMI KESULITAN DALAM HAL PARA PIHAK BERADA DALAM DAERAH YANG BERBEDA & HUBUNGAN DILAKUKAN MELALUI ALAT KOMUNIKASI SEPERTI: SURAT/TELEGRAM.

PENETAPAN MENGENAI LAHIR/TIMBULNYA PERJANJIAN MENIMBULKAN TEORI2: 1.TEORI PERNYATAAN (UITINGS THEORIE): PERJANJIAN LAHIR PADA SAAT PIHAK PENERIMA/ AKSEPTOR MENYATAKAN MENERIMA TAWARAN PIHAK LAIN DALAM BENTUK TULISAN. PADA SAAT INI KEDUA PIHAK SALING BERTEMU 2.TEORI PENGIRIMAN (VERZENDINGS THEORIE) , SAAT PENGIRIMAN JAWABAN AKSEPTASI ADALAH SAAT LAHIRNYA PERJANJIAN. MAKA ORANG MEMPUNYAI PEGANGAN YANG RELATIF PASTI MENGENAI SAAT TERJADINYA PERJANJIAN, TANGGAL CAP POS DAPAT DIPAKAI SEBAGAI PATOKAN, SEBAB SEJAK SAAT SURAT DIKIRIM, AKSEPTOR TIDAK MEMPUNYAI KEKUASAAN LAGI ATAS SURAT JAWABAN TERSEBUT.

3.TEORI PENGETAHUAN (VERNEMINGS THEORIE): SAAT LAHIRNYA PERJANJIAN ADALAH PADA SAAT DIKETAHUI ISI SU-RAT JAWABAN AKSEPTASI OLEH ORANG YANG MENAWARKAN 4.TEORI PENERIMAAN (ONTVANGS THEORIE), SAAT PENERIMAAN SURAT JAWABAN AKSEPTASI ADALAH SAAT LAHIRNYA PERJANJIAN TIDAK PEDULI APAKAH SURAT TERSEBUT DIBUKA ATAU DIBIARKAN TIDAK DIBUKA.

AZAS-AZAS PERJANJIAN al: 1.AZAS KONSENSUALISME: PADA DASAR-NYA PERJANJIAN LAHIR SEJAK SAAT TERCAPAINYA SEPAKAT DARI MEREKA YANG MEMBUAT PERJANJIAN ITU TANPA DIIKUTI DENGAN PERBUATAN HUKUM LAIN. PADA UMUMNYA PERJANJIAN DALAM BUKU II B.W BERSIFAT KONSENSUIL (LIHAT PASAL 1338 AYAT 1 JO PASAL 1320). 2.AZAS PACTA SUNT SERVANDA: PERJANJIAN YANG DIBUAT SECARA SAH OLEH PARA PIHAK MENGIKAT BAGI MEREKA YANG MEMBUATNYA SEPERTI UNDANG-UNDANG. MENGIKAT ARTINYA PARA PIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN BERKEWA-JIBAN UNTUK MENTAATI & MELAKSANAKAN PERJANJIAN (LIHAT PASAL 1338 AYAT 1 B.W).

3.AZAS KEBEBASAN BERKONTRAK: ORANG BEBAS UNTUK TIDAK MEMBUAT ATAU MEMBUAT PERJANJIAN PERJANJIAN DI LUAR YANG DISEBUTKAN DALAM UU, BEBAS UNTUK MENENTUKAN SIAPA PIHAKNYA, ISINYA MAUPUN BENTUK PERJANJIAN YANG DIBUATNYA, ASALKAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANGUNDANG, KESUSILAAN DAN KETERTIBAN UMUM. ASAZ KEBEBASAN BERKONTRAK TERDAPAT DALAM PASAL 1338 AYAT 1 KUH.PERDATA/B.W

MENURUT PITLO YANG DISITIR J.SATRIO BAHWA BERDASARKAN PASAL 1338 AYAT 1 KUH PERDATA AZAS KEBEBASAN BERKONTRAK ADALAH MELIPUTI: -ORANG BEBAS UNTUK MEMBUAT KONTRAK -BEBAS UNTUK MENGATUR SENDIRI ISI PERJANJIAN YANG AKAN MENGIKAT PERBUATANNYA -BAHKAN ORANG DAPAT MEMPERJANJIKAN BAHWA IA HANYA BERTANGGUNG JAWAB SAMPAI BATAS-BATAS TERTENTU SAJA. PERIKATAN YANG LAHIR DARI PERJANJIAN AKAN DIBAHAS DETEL DALAM HUKUM PERIKATAN

WANPRESTASI & AKIBATNYA JIKA DEBITUR TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN/ TIDAK MEMENUHI PRESTASI YANG DITENTUKAN DALAM PERJANJIAN YANG SAH, MAKA IA DIKATAKAN WANPRESTASI. WANPRESTASI BERASAL DARI BAHASA BELANDA WANPRESTATIE ARTINYA TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN YANG TELAH DITETAPKAN DALAM PERIKATAN, BAIK PERIKATAN YANG TIMBUL DARI UU MAUPUN YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN (ABDULKADIR MUHAMMAD). ALASAN DEBITUR TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA, BISA KARENA: 1.PADA DEBITUR ADA KESALAHAN(SENGAJA/LALAI) 2.DEBITUR MENGHADAPI KEADAAN MEMAKSA /OVERMACHT (TIDAK ADA KESALAHAN).

WANPRESTASI SEORANG DEBITUR DAPAT BERUPA: 1.DEBITUR TIDAK MEMENUHI PRESTASI SAMA SEKALI 2.DEBITUR TERLAMBAT MEMENUHI PRESTASI 3.DEBITUR MEMENUHI PRESTASI SECARA TIDAK BAIK/MEMBERIKAN PRESTASI YANG TIDAK SEMESTINYA.

SEJAK KAPAN DEBITUR DIKATAKAN WANPRESTASI ? PASAL 1238 B.W : SI BERUTANG ADALAH LALAI JIKA IA DENGAN SURAT PERINTAH ATAU DENGAN SEBUAH AKTA SEJENIS ITU TELAH DINYATAKAN LALAI ATAU DEMI PERIKATANNYA SENDIRI IALAH JIKA INI MENETAPKAN BAHWA SI BERUTANG AKAN HARUS DIANGGAP LALAI DENGAN LEWATNYA WAKTU YANG DITENTUKAN.

JADI DEBITUR DIANGGAP LALAI/WANPRESTASI SEJAK IA MENDAPAT SOMASI/ INGEBREKESTEL /TEGURAN DENGAN SURAT PERINTAH/DENGAN SEBUAH AKTA SEJENIS YANG MENYATAKAN DEBITUR LALAI DENGAN AKTA ITU. PADA PERJANJIAN YANG PRESTASINYA UNTUK BERBUAT SESUATU/MEMBERIKAN SESUATU, YANG TIDAK MENENTUKAN KAPAN DEBITUR ITU HARUS MEMENUHI PRESTASI TERSEBUT, DEBITUR HARUS LEBIH DAHULU DIBERI SOMASI/TEGURAN AGAR DEBITUR MEMENUHI KEWAJIBANNYA. ATAU DEBITUR DIANGGAP LALAI/WANPRESTASI DEMI PERIKATANNYA SENDIRI, JIKA DI DALAM PERIKATANYA DITETAPKAN BAHWA DEBITUR DIANGGA P LALAI DENGAN………

LEWATNYA WAKTU YANG DITENTUKAN. PADA PERJANJIAN YANG PRESTASINYA UNTUK TIDAK BERBUAT SESUATU, MAKA KETIKA DEBITUR JUSTRU BERBUAT SESUATU, MAKA KETIKA ITU PULA IA DALAM KEADAAN WANPRESTASI. PASAL 1238 B.W MENENTUKAN BAGAIMANA CARA MEMBERIKAN SOMATIE, YAITU DENGAN SURAT PERINTAH/DENGAN AKTA SEJENIS. MENURUT YURISPRUDENSI ( HR 9-12-1892) SURAT PERINTAH: PERINGATAN RESMI OLEH JURU SITA PENGADILAN. AKTA SEJENIS: SUATU TULISAN BIASA (BUKAN RESMI), SURAT MAUPUN TELEGRAM YANG TUJUANNYA SAMA YAITU UNTUK MEMBERI PERINGATAN KEPADA DEBITUR AGAR MEMENUHI PERJANJIAN DALAM SEKETIKA/DALAM JUMLAH WAKTU TERTENTU.

SEMA NO.3/1963 MENYATAKAN ANTARA LAIN PASAL 1238 KUH PERDATA TIDAK BERLAKU LAGI. DALAM SEMA DISEBUTKAN BAHWA SURAT TEGURAN DAPAT DIANGGAP SEBAGAI PENAGIHAN, OLEH KARENANYA TERGUGAT MASIH DAPAT MENGHINDARKAN TERKABULNYA GUGATAN DENGAN MEMBAYAR HUTANGNYA SEBELUM SIDANG PENGADILAN. MASALAHNYA APAKAH TENGGANG WAKTU ANTARA HARI DITERIMANYA TURUNAN SURAT GUGATAN OLEH DEBITUR SEBAGAI TERGUGAT SAMPAI PADA HARI SIDANG PENGADILAN DAPAT DIANGGAP WAKTU YANG PANTAS BAGI DEBITUR UNTUK MEMENUHI SEGALA MACAM PRESTASI. MENURUT RIDUAN SYAHRANI, HARUS DILIHAT SECARA KASUSISTIS.

AKIBAT /HUKUMAN BAGI DEBITUR YANG WANPRESTASI: 1.MEMBAYAR GANTI RUGI YANG DIDERITA OLEH KREDITUR (PASAL 1247 BW) 2.PEMBATALAN PERJANJIAN (PASAL 1266 BW) 3.PERALIHAN RESKO (PASAL 1237, 1460 BW) 4.MEMBAYAR BIAYA PERKARA, JIKA SAMPAI DIPERKARAKAN DI PENGADILAN (PASAL 181 HIR).

JIKA DEBITUR DALAM KEADAAN WANPRESTASI, MAKA KREDITUR DAPAT MEMILIH DIANTARA BEBERAPA KEMUNGKINAN TUNTUTAN SEBAGAIMANA YANG DISEBUTKAN PASAL 1267 BW : 1.PEMENUHAN PERJANJIAN 2.PEMENUHAN PERJANJIAN DENGAN GANTI RUGI 3.GANTI KERUGIAN 4.PEMBATALAN PERJANJIAN 5.PEMBATALAN DENGAN GANTI RUGI

PENGANTIAN KERUGIAN DIATUR PASAL 1243-1252 BW. GANTI RUGI: SANKSI YANG DAPAT DIBEBANKAN KEPADA DEBITUR YANG TIDAK MEMENUHI PRESTASI DALAM SUATU PERIKATAN UNTUK MEMBERIKAN PENGGANTIAN BIAYA, RUGI DAN BUNGA. BIAYA: SEGALA PENGELUARAN/PERONGKOSAN YANG NYATA-NYATA TELAH DIKELUARKAN OLEH KREDITUR. RUGI: SEGALA KERUGIAN KARENA MUSNAHNYA/ RUSAKNYA BARANG-BARANG MILIK KREDITUR AKIBAT KELALAIAN DEBITUR. BUNGA: SEGALA KEUNTUNGAN YANG DIHARAPKAN/ SUDAH DIPERHITUNGKAN

TUNTUTAN GANTI RUGI DIBATASI OLEH SYARAT-SYARAT: -KERUGIAN YANG BENAR-BENAR DIDERITA -KERUGIAN HARUS BISA DIBUKTIKAN -KERUGIKAN HARUS DAPAT DIDUGA/ DIPERHITUNGKAN DEBITUR PADA WAKTU TIMBULNYA PERIKATAN -KERUGIAN HARUS MERUPAKAN AKIBAT LANGSUNG, KALAU IA MENURUT PENGALAMAN MANUSIA PATUT DHARAPKAN MUNCUL KARENA WANPRESTASI.

PEMBATALAN PERJANJIAN PEMBATALAN PERJANJIAN DISINI BUKAN PEMBATALAN PERJANJIAN KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT SUBJEKTIF DALAM SAHNYA PERJANJIAN, TAPI KARENA DEBITUR WANPRESTASI. BERDASARKAN PENDAPAT AHLI HUKUM PADA UMUMNYA TERHADAP PASAL 1266 BW, ADA SYARAT YANG HARUS DIPENUHI UNTUK PEMBATALAN PERJANJIAN: 1. PERJANJIAN HARUS BERSIFAT TIMBAL BALIK 2. HARUS ADA WANPRESTASI 3. HARUS DENGAN KEPUTUSAN HAKIM (PASAL 1266 AYAT 2 BW). DALAM PRAKTEK PARA PIHAK SERING MENCANTUMKAN KLAUSULA DALAM PERJANJIAN BAHWA MEREKA SEPAKAT UNTUK MELEPASKAN/ MENGENYAMPINGKAN KETENTUAN PASAL 1266 BW, SEHINGGA JIKA DEBITUR WANPRESTASI PERJANJIAN BATAL DEMI HUKUM.

OVERMACHT/KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE DIATUR DALAM PASAL 1244-1245,1444 BW KEADAAN MEMAKSA : SUATU KEADAAN YANG DAPAT MENYEBABKAN SEORANG DEBITUR TIDAK MEMENUHI PRESTASI KEPADA KREDITUR, DIMANA KEADAAN TERSEBUT MERUPAKAN YANG TIDAK DAPAT DIKETAHUI OLEH DEBITUR PADA WAKTU MEMBUAT PERJANJIAN/ DENGAN KATA LAIN TERJADINYA DILUAR KEKUASAAN DEBITUR (HARTONO HADISUPRAPTO)

MACAM OVERMACHT: 1.YANG BERSIFAT MUTLAK (ABSOLUT) 2.BERSIFAT RELATIF (NISBI). OVERMACHT YANG ABSOLUT: SUATU KEADAAN MEMAKSA YANG MENYEBABKAN SUATU PERIKATAN BAGAIMANAPUN TIDAK MUNGKIN DILAKSANAKAN. CONTOH: SEORANG PENJUAL SEEKOR KUDA TERTENTU, TAPI KETIKA KUDA ITU DIBAWA UNTUK DISERAHKAN KEPADA PEMBELI, DI TENGAH JALAN KUDA TERSEBUT DISAMBAR PETIR, SEHINGGA MATI SEKETIKA, KARENANYA PENJUAL KUDA TIDAK MUNGKIN MEMENUHI PRESTASINYA.

OVERMACHT YANG RELATIF: SUATU KEADAAN YANG MEMAKSA YANG MENYE-BABKAN SUATU PERIKATAN HANYA DAPAT DILAKSANAKAN OLEH DEBITUR DENGAN PENGORBANAN YANG DEMIKIAN BESARNYA, SEHINGGA TIDAK LAGI PANTAS PIHAK KREDITUR MENUNTUT PELAKSANAAN PERIKATAN TERSEBUT. UNTUK MENENTUKAN OVERMACHT NISBI ADA 2 UKURAN : UKURAN OBYEKTIF & SUBJEKTIF.

YANG DIMAKSUD UKURAN OBYEKTIF: UKURAN BAGAIMANA KEADAAN ORANG PADA UMUMNYA. JIKA SUATU KEADAAN MENYEBABKAN SEMUA ORANG TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN PERIKATAN, INI MERUPAKAN KEADAAN MEMAKSA YANG DIUKUR SECARA OBYEKTIF. MISAL: A PEDAGANG DI JKT MENYERAHKAN BERAS KEPADA B/PEMBELI DI PWT. SEBELUM BERAS DISERAHKAN A TANPA DIDUGA KELUAR PERDA DKI JKT YANG BERISI LARANGAN PENGIRIMAN BERAS DARI JKT KE DAERAH LAIN, DENGAN ANCAMAN YANG BERAT BAGI SIAPA SAJA YANG MELANGGAR. DI SINI A MASIH MUNGKIN MENYERAHKAN BERAS KE B /PWT TAPI PENGORBANANNYA BESAR DIMANA IA AKAN MENDAPAT SANKSI YANG BERAT JIKA DIKETAHUI.

UKURAN SUBYEKTIF: UKURAN BAGAIMANA KEADAAN SEORANG TERTENTU YANG BERBEDA DENGAN ORANG LAIN.UKURAN INI MENENTUKAN JIKA SUATU KEADAAN MENYEBABKAN ORANG TERTENTU TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN PERIKATAN KARENA HAL-HAL YANG MELEKAT PADA DIRI ORANG YANG BERSANGKUTAN. MISAL: A BERJANJI MENYERAHKAN TV MILIKNYA KEPADA B. BELUM SEMPAT DISERAHKAN MALAMNYA TV DIRAMPOK OLEH PERAMPOK YANG BERSENJATA PISTOL DENGAN MENGANCAM AKAN MENEMBAK JIKA TIDAK MENYERAHKAN TV. PADA SAAT ITU A JUGA MEMEGANG PISTOL, NAMUN TV DIBIARKAN DIAMBIL PERAMPOK KARENA A TERKENAL PENAKUT.

SIAPA YANG HARUS MEMBUKTIKAN? PASAL 1244 & 1444 BW: PIHAK DEBITUR YANG TERPAKSA TIDAK DAPAT MEMENUHI PRESTASI YANG HARUS MEMBUKTIKAN. PADA AKHIRNYA TERGANTUNG PADA PENILAIAN HAKIM TERHADAP BUKTI YANG DIAJUKAN PARA PIHAK, APA BENAR TIDAK DAPAT DIPENUHI PERJANJIAN KARENA OVERMACHT & SEJAUH MANA OVERMACHT TERJADI.

RESIKO YAITU KEWAJIBAN MEMIKUL KERUGIAN YANG DISEBAKAN KARENA KEJADIAN DILUAR KESALAHAN SALAH SATU PIHAK/KEADAAN MEMAKSA. JADI RESIKO BERPOKOK PANGKAL PADA KEJADIAN OVERMACHT/ KEADAAN MEMAKSA ATAU RESIKO ADALAH BUNTUT OVERMACHT. RESIKO DIATUR DALAM PASAL 1237,1264 DAN 1444 BW : YANG MENENTUKAN SECARA TERSIRAT, DIMANA DARI KETENTUAN ITU DAPAT DISIMPULKAN DARI PERKATAAN YANG DIPAKAI DI DALAMNYA.

PASAL 1237 BW:DALAM HAL ADANYA PERIKATAN UNTUK MEMBERIKAN SESUATU KEBENDAAN TERTENTU, KEBENDAAN ITU SEJAK PERIKATAN DILAHIRKAN ADALAH ATAS TANGGUNGAN SI PERPIUTANG. MISAL: HIBAH TV. RESIKO DALAM PASAL 1237 ADALAH RESIKO DALAM PERJANJIAN SEPIHAK DITANGGUNG KREDITUR. PASAL 1264 & 1444 BW: MENGATUR RESIKO DALAM PERJANJIAN TIMBAL BALIK DITANGGUNG PEMILIK BARANG.

PASAL 1237, 1264 & 1444 BW MERUPAKAN KETENTUAN UMUM BUKU III BW YANG MENGATUR RESIKO. BAGIAN KHUSUS BUKU III BW TENTANG PERJANJIAN TERTENTU JUGA MENGATUR RESIKO: - PASAL 1460,1461,1462 (RESIKO PADA PERJANJIAN JUAL BELI), -PASAL 1545 (RESIKO PADA PERJANJIAN TUKAR MENUKAR), -PASAL 1553 (RESIKO PERJANJIAN SEWA MENYEWA) KETENTUAN RESIKO JIKA DIHUBUNGKAN KEBEBASAN BERKONTRAK DISERAHKAN KEPADA PARA PIHAK UNTUK MENGATUR & MENENTUKAN SENDIRI SEDEMIKIAN RUPA RESIKO YANG MEREKA INGINKAN, SEBAB KETENTUAN RESIKO DALAM BUKU III BERSIFAT ANVULLEND/PELENGKAP

PERIKATAN YANG LAHIR DARI UU DIATUR DALAM PASAL 1352-1380 TITEL III BUKU III BW. KETENTUAN INI BUKAN SEBAGAI KETENTUAN UMUM JENIS PERIKATAN YANG LAHIR DARI UU, MELAINKAN HANYA MENGATUR BEBERAPA JENIS PERIKATAN YANG BERSUMBER DARI UU, YAITU: -ZAAKWAARNEMING, -ONVERSCHULDIGDE BETALING -ONRECHTMATIGE DAAD MENGATUR JUGA : NATUURLIJKE VERBINTENIS

HAPUSNYA PERIKATAN HAL-HAL YANG MENGAKIBATKAN HAPUSNYA PERIKATAN DIATUR PASAL 1381 TITEL IV BW: 1.PEMBAYARAN 2.PENAWARAN PEMBAYARAN TUNAI, DIIKUTI DENGAN PENYIMPANAN/ PENITIPAN 3.PEMBAHARUAN UTANG 4.PERJUMPAAN UTANG/KOMPENSASI 5.PERCAMPURAN UTANG/NOVASI 6.PEMBEBASAN UTANG 7.MUSNAHNYA BARANG YANG TERUTANG 8.KEBATALAN DAN PEMBATALAN 9.BERLAKUNYA SYARAT BATAL 10.LEWATNYA WAKTU

PEMBAYARAN: SETIAP PEMENUHAN PRESTASI SECARA SUKA RELA. (TIDAK MELULU PENYERAHAN UANG). PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI PRESTASI ADALAH DEBITUR, TAPI PASAL 1382, SELAIN DEBITUR SENDIRI, ORANG-ORANG LAIN JUGA DAPAT MEMENUHI PRESTASI ITU: -MEREKA YANG BERKEPENTINGAN (ORANG YANG TURUT BERUTANG & PENANGGUNG UTANG/BORG). -MEREKA YANG TIDAK BERKEPENTINGAN, ASAL MEREKA BERTINDAK ATAS NAMA DEBITUR ATAU ATAS NAMANYA SENDIRI, ASAL TIDAK MENGGANTIKAN KEDUDUKAN KREDITUR

TEMPAT PEMBAYARAN DIATUR PASAL 1391 BW: DILAKUKAN DITEMPAT YANG DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN, JIKA PEMBAYARAN MENGENAI SUATU BARANG TERTENTU HARUS DILAKUKAN DI TEMPAT DIMANA BARANG ITU BERADA SEWAKTU PERJANJIAN DIBUAT. PEMBAYARAN HARUS DILAKUKAN KEPADA PASAL 1385 BW: -KREDITUR -ORANG YANG DIKUASAKAN OLEH KREDITUR -ORANG YANG DIKUASAKAN OLEH HAKIM ATAU UU UNTUK MENERIMA PEMBAYARAN TERSEBUT

SUBROGASI (PASAL 1400-1403 BW). PASAL 1400: SUBROGASI TERJADI KARENA ADANYA PEMBAYARAN OLEH PIHAK KE 3. JADI ADA PENGGANTIAN KREDITUR DALAM SUATU PERIKATAN SEBAGAI AKIBAT ADANYA PEMBAYARAN. DENGAN SUBROGASI, MAKA PIUTANG DENGAN HAK ACCESOIRNYA BERALIH KEPADA PIHAK KE 3 YANG MENGGANTIKAN KEDUDUKAN KREDITUR. PASAL 1403 BW: SUBROGASI TIDAK DAPAT MENGURANGI HAK KREDITUR, JIKA PIHAK KE 3 HANYA MEMBAYAR SEBAGIAN DARI PIUTANGNYA. SUBROGASI TERJADI BISA KARENA UU MAUPUN PERJANJIAN (PASAL 1400 BW).

SUBROGASI KARENA PERJANJIAN, TERJADI ANTARA KREDITUR DENGAN PIHAK KE 3 ATAU DEBITUR DENGAN PIHAK KETIGA (PASAL 1401 BW). INI HARUS DINYATAKAN DENGAN TEGAS & DILAKUKAN TEPAT PADA WAKTU PEMBAYARAN. SUBROGASI KARENA UU (PASAL 1402 BW ADA 4 CARA ), 1106,1202,1840 BW

PENAWARAN PEMBAYARAN TUNAI DIIKUTI PENYIMPANAN. UU MEMBERI KEMUNGKINAN DEBITUR YANG TIDAK DAPAT MELUNASI HUTANG-NYA KARENA TIDAK MENDAPAT BANTU-AN DARI KREDITUR, UNTUK MEMBAYAR HUTANGNYA DENGAN JALAN PENAWARAN PEMBAYARAN DIIKUTI PENITIPAN/ PENYIMPANAN. PENAWARAN PEMBAYARAN DIIKUTI DENGAN PENITIPAN HANYA MUNGKIN PADA PERIKATAN UNTUK MEMBAYAR SEJUMLAH UANG/ MENYERAHKAN BARANG BERGERAK (PASAL 1404-1412 BW). TIDAK BERLAKU BAGI PERIKATAN UNTUK BERBUAT SESUATU ATAU TIDAK BERBUAT SESUATU & UNTUK MEMBERIKAN BARANG TIDAK BERGERAK.