Kak Pengawasan Pelabuhan Langara Laut

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Satuan Kerja Pekerjaan Lokasi Tahun Anggaran

I.

: Dinas Perhubungan : Jasa Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Langara Laut : Langara Laut Kabupaten Konawe Kepulauan : 2017

PENDAHULUAN A. U M U M 1. Setiap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana

harus

mendapatkan

pengawasan

secara

teknis

dilapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. 2. Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan oleh pemberi jasa pengawasan yang kompeten, dan dilakukan secara penuh dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan secara penuh dilapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan. 3. Konsultan pengawas bertujuan secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi,

dari

segi

biaya,

mutu

dan

waktu

pelaksanaan

Pelaksanaan. 4. Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas pengawasan, serta yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.

B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Kerangka Acuan Kerja ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Pengawas yang memuat masukan, azas, kriteria, proses dan keluaran

yang

harus

dipenuhi

dan

diperhatikan

serta

diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Langara Laut

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

2. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi sesuai Kerangka Acuan Kerja.

C. LATAR BELAKANG 1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Langara Laut Tahun Anggaran 2017 yang berlokasi di Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan. 2. Lingkup pekerjaan Pengawasan adalah : Pekerjaan yang berada dalam kontrak fisik kontraktor.

KEGIATAN PENGAWASAN Lingkup Tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas yaitu berpedoman pada ketentuan yang berlaku yaitu, Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 332/KPTS//M/2002 tanggal 21 Agustus 2002, tentang pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Negara Lingkup Kegiatan tersebut antara lain : 1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan; 2. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi; 3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume/realisasi fisik; 4. Mengumpulkan data informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi; 5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan, memeriksa laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana; Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Langara Laut

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

6. Menyusun

berita

acara

kemajuan

pekerjaan,

pemeliharaan

pekerjaan, serah terima pertama pekerjaan konstruksi; 7. Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (Shop Drawing) yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana; 8. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Buld Drawing) sebelum serah terima (Pertama) Pekerjaan; 9. Menyusun daftar cacat, kerusakan sebelum serah terima pertama, bila perlu mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan laporan pekerjaan pengawasan; 10. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun dokumen laporan akhir pekerjaan serta bersedia memberikan data – data pelaksanaan pekerjaan secara ril meskipun pekerjaan fisik telah dinyatakan selesai 100 %; II.

TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN A.

Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesionalitas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.

B.

Secara

umum

tanggung

jawab

Konsultan

Pengawas

adalah

sebagai berikut : 1. Kesesuain pelaksanaan konstruksi dengan dokumen pelelangan pelaksanaan serta kontrak fisik yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku. 2. Kinerja

pengawasan

telah

memenuhi

standar

hasil

kerja

pengawasan yang berlaku. 3. Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan C.

Penanggung jawab profesional pengawasan adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional pengawasan yang terlibat.

Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Langara Laut

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

III.

BIAYA A.

BIAYA PENGAWASAN 1. Besarnya biaya pekerjaan pengawasan sebesar : Rp. 108.832.500,(seratus delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).a. Biaya Pengawasan dibebankan pada DPA Dinas Pehubungan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Tahun Anggaran 2017. b. Untuk biaya Pengawasan pekerjaan-pekerjaan yang belum ada pedoman harga satuan tertingginya (non standar), besarnya biaya pengawasan dihitung secara orang-bulan dan biaya langsung yang biasa diganti, sesuai dengan ketentuan Billing Rate yang berlaku. c. Pengaturan komponen pembiayaan harus terbaca dalam suatu rekapitulasi akhir yang menyebut angka dan huruf. d. Besarnya biaya konsultan Pengawas merupakan biaya tetap dan pasti. e. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti Surat Perjanjian Jasa Konsultansi Pengawasan (Kontrak) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Konsultan Pengawas. 2.

Biaya Pekerjaan Pengawasan dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual, meliputi komponen sebagai berikut : a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang. b. Materi dan Penggandaan laporan. c. Pembelian dan atau sewa peralatan d. Sewa Kendaraan e. Biaya rapat-rapat f. Jasa dan overhead Pengawasan. g. Pajak dan iuran daerah lainnya.

Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Langara Laut

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

3.

Pembayaran biaya konsultan Pengawas adalah berdasarkan prestasi kemajuan pekerjaan pengawasan.

4.

Waktu pelaksanaan pekerjaan pengawasan : 150 (seratus lima puluh) hari kalender.

B.

SUMBER DANA Sumber Dana dari keseluruhan pekerjaan pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2017.

IV.

KELUARAN Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat Perjanjian, yang minimal meliputi : a. Laporan Mingguan b. Laporan Bulanan c. Laporan Kemajuan Pekerjaan d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran e. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah Kurang (Bila ada) f. Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as-build drawing) yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana. g. Gambar rincian pelaksanaan (shop Drawing) dan time schedule yang dibuat oleh Kontraktor pelaksana. h. Laporan akhir Pekerjaan Pengawasan.

V.

KRITERIA. Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan pengawas pada Kerangka

Acua

Kerja

harus

memperhatikan

persyaratan-persyaratan

sebagai berikut : Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Langara Laut

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

a.

Persyaratan Umum Pekerjaan Setiap bagian dari pekerjaan pengawasan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pemilik Proyek.

b.

Persyaratan Obyektif Pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis konstruksi yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan sesuai standar hasil kerja pengawasnya yang berlaku.

c.

Persyaratan Fungsional Pekerjaan pengawasan harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi sebagai konsultan pengawas yang secara fungsional dapat mendorong peningkatan kinerja proyek.

d.

Persyaratan Prosedural Penyelesaian administrasi sehubungan dengan pekerjaan dilapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedural dan peraturan yang berlaku.

e.

Persyaratan Teknis Lainnya. Selain kriteria umum diatas untuk pekerjaan pengawasan berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar,

pedoman dan peraturan yang

berlaku antara lain : 1. Ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan yang bersangkutan, yaitu

Surat

Perjanjian

Pekerjaan

untuk

pekerjaan

yang

bersangkutan, yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan beserta kelengkapannya dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar perjanjiannya. 2. Yang termuat dalam Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 332/KPTS/M/2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Pedoman Teknis pembangunan Bangunan Negara. Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Langara Laut

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

3. Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah Setempat 4. Standar Pedoman Teknis yang berlaku di bidang penyelenggaraan pekerjaan Konstruksi.

VI.

PROSES PEKERJAAN PENGAWASAN A.

UMUM Konsultan Pengawas dalam menjalankan tugasnya diperlukan pula oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar fungsi dan tanggung jawab konsultan Pengawas dapat terlaksana dengan baik, dan menghasilkan keluaran sebagaimana yang diharapkan oleh proyek.

B.

URAIAN TUGAS OPERASIONAL KONSULTAN PENGAWAS Konsultan Pengawas harus membuat uraian kegiatan secara rinci yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi di lapangan, yang secara garis besar adalah sebagai berikut : 1. Pekerjaan Persiapan. a. Menyusun

program

kerja,

alokasi

tenaga

dan

konsepsi

pekerjaan pengawasan. b. Memeriksa Time Schedule/Bar Chart, S-Curve, dan Net Work Planning yang diajukaan oleh Kontraktor Pelaksana untuk selanjutnya

diteruskan

kepada

pengelola

proyek

untuk

mendapatkan persetujuan.

2.

Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan a. Melaksanakan pengawasan

pekerjaan

pengawasan

cecara

umum,

lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan-

kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk kedua kalinya.

Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Langara Laut

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

b. Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan, peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan dilapangan atau ditempat kerja lainnya. c. Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat, agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. d. Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaaan yang sesuai ketentuan kontrak, untuk

mendapatkan

persetujuan

dari

Pejabat

Pembuat

sejauh

tidak

mengenai

Komitmen. e. Memberikan

petunjuk,

perintah

pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, dapat langsung disampaikan kepada Kontraktor Pelaksana dengan pemberitahuan tertulis kepada Pejabata Pembuat Komitmen (PPK). f. Memberikan

bantuan

sehubungan

dengan

pelaksanaan

pekerjaan. 3.

Konsultasi a. Melakukan konsultasi ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa berlangsungnya pekerjaan. b. Mengadakan rapat lapangan secara berkala, sedikitnya dua kali dalam

sebulan,

dengan

Pejabat

pembuat

Komitmen,

perencanaan dan Kontraktor Pelaksana dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan, untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima paling lambat 1 (satu) minggu kemudian. c. Mengadakan rapat diluar jadwal rutin tersebut apabila dianggap mendesak.

Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Langara Laut

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

4.

Laporan. a. Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologis kepada Pejabat pembuat Komitmen (PPK), mengenai volume, prosentase, dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana. b. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan dan dibandingkan dengan yang disetujui c. Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja dan peralatan yang digunakan. d. Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana terutama yang mengakibatkan tambah berkurangya pekerjaan, dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana (Shop Drawingl).

5.

Dokumen. a. Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan di lapangan, serta untuk keperluan pembayaran angsuran. b. Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan, serta penambahan atau pengurangan pekerjaan keperluan pembayaran. c. Mempersiapkan

formulir,

laporan

harian,

mingguan

dan

bulanan, Berita Acara Kemajuan pekerjaan, penyerahan pertama dan keuangan serta formulir-formulir lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan dokumen pembangunan, serta keperluan pendaftaran sebagai bangunan gedung negara.

Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Langara Laut

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

VII. MASUKAN A.

INFORMASI. 1. Untuk melaksanakan tugasnya, Konsultan Pengawas harus mencari sendiri informasi proyek termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja. 2. Konsultan Pengawas harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang besar dari Proyek maupun yang dicari sendiri. Kesalahan pengawasan/ kelalaian

pekerjaan

sebagai

akibat

dari

kesalahan

informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Konsultan Pengawas. 3. Informasi Pengawasan antara lain : a. Dokumen Pelaksanaan yaitu :  Gambar-gambar pelaksanaan  Rencana Kerja dan Syarat-syarat  Berita Acara Aanwijzing sampai dengan penunjukan Kontraktor Pelaksana  Dokumen Kontrak Pelaksanaan/Kontraktor Pelaksana  Bar Chart dan S-Curve serta Net Work Planning dari pekerjaan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana (setelah disetujui).  Kerangka Acuan Kerja pengawasan  Peraturan-peraturan, standar dan pedoman yang berlaku untuk pekerjaan pengawasan teknis konstruksi, termasuk petunjuk teknis pengawasan, mutu pekerjaan dan lain-lain.  Informasi lainnya. B.

TENAGA Untuk

melaksanakan

menyediakan

tenaga

tugasnya, untuk

Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Langara Laut

Konsultan

memenuhi

Pengawas

kebutuhan

harus

pelaksanaan

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

pekerjaan ini, baik ditinjau dari lingkup besarnya pekerjaan yang dilaksanakan maupun tingkat kekomplekan pekerjan. Tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan pengawasan ini minimal terdiri dari : (Kualifikasi masing-masing tenaga ahli disesuaikan berdasarkan kebutuhan/kompleksitas pekerjaan).

No.

Jabatan

Keahlian

Jumlah

1.

Koordinator Pengawas

S1. Teknik Sipil

1 Orang

2.

Pengawas Lapangan

S1. Arsitek

1 Orang

3.

Pengawas Lapangan

D3 Teknik Sipil

1 Orang

4.

Administrasi / Pelaporan

S1 / D3 dministrasi

2 Orang

VIII. PROGRAM PEKERJAAN 1.

Sebelum melaksanakan tugasnya, Konsultan Pengawas harus segera menyusun : a.

Alokasi tenaga ahli yang lengkap (disiplin dan jumlahnya) Tenaga-tenaga yang diusulkan oleh Konsultan Pengawas harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

IX.

SANKSI. a. Bagi pengawas yang dianggap kurang cakap dan tidak melaksanakan tugas dengan baik, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat meminta penggantian tenaga pengawas yang telah ditunjuk oleh Konsultan Pengawas. b. Bila akibat kelalaian pihak pengawas, mengakibatkan Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK)

terpaksa

harus

mengadakan

perbaikan-

perbaikan/penyempurnaan-penyempurnaan agar pekerjaan yang telah dilaksanakan dapat berfungsi seperti rencana semula ataupun guna menghindari kerusakan yang lebih parah, maka Konsultan Pengawas

Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Langara Laut

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

dapat didenda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari kontrak pekerjaan pengawasan.

XI.

PENUTUP 1.

Setelah menerima Pedoman Pesyaratan (Kerangka Acuan Kerja) ini, Konsultan Pengawas hendaknya memeriksa semua bahan-bahan masukan lainnya yang diperlukan.

2.

Berdasarkan bahan-bahan tersebut Konsultan Pengawas agar segera menyusun pekerjaan seperti pada butir VIII dan diserahkan pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Langara,

Februari 2017

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

H. HARSIN ABD. RAHIM, Spd., M.Si. Pembina Utama Muda, Gol. IV/c NIP. 19680915 199503 1 003

Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Langara Laut

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DINAS PERHUBUNGAN Alamat : Jln Pelabuhan No. 3 Langara Kec. Wawonii Barat

LANGARA

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

PAKET PEKERJAAN : PENGAWASAN PEMBANGUNAN PELABUHAN RAKYAT LANGARA LAUT

LOKASI : KEL. LANGARA LAUT KEC. WAWONII BARAT KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

TAHUN ANGGARAN 2017

Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Langara Laut

Kerangka Acuan Kerja (KAK)