Kebijakan Pedoman Komite Etik Hukum Rs

Nomor :

SURAT KEPUTUSAN 036.A /SK/DIR/RSU.KMC/III/2017 Tentang

KEBIJAKAN PEDOMAN PENGORGANISASIAN KOMITE ETIK PENELITIAN RSU KUNINGAN MEDICAL CENTER

DIREKTUR RSU. KUNINGAN MEDICAL CENTER Menimbang:

Mengingat:

a. bahwa dalam rangka mengawal kinerja rumah sakit agar sesuai dengan etika dan hukum perumah-sakitan maka perlu dilakukan upaya peningkatan secara berkesinambungan; b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan pengawasan terhadap kinerja rumah sakit yang berkaitan dengan aspek etika dan hukum perumah-sakitan oleh suatu komite; c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Direktur Rumah Sakit tentang Pedoman Pengorganisasian Komite Etik Peneletian Rumah Sakit. 1.

2.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

ME MUTUSKAN Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR RSU KUNINGAN MEDIKAL CENTER TENTANG KEBIJAKAN PEDOMAN PENGORGANISASIAN KOMITE ETIK PENELITIAN RSU KUNINGAN MEDICAL CENTER Kesatu :

Bahwa

RSU.

Kuningan

Medical

Center

tidak

melaksanakan pedoman pengorganisasian komite etik penelitian

Kedua

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi penyesuaian dan /atau perubahan terhadap isi Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan

perubahan

dan

perbaikan

sebagaimana

mestinya

Ditetapkan di Pada tanggal

: Kuningan : 18 Maret 2017

RSU. KUNINGAN MEDICAL CENTER

dr. Toto Taufikurohman Kosim Direktur

Tembusan : 1. Komite Medik 2. Komite keperawatan 3. Bidang keperawatan 4. Bidang pelayanan 5. Rekam Medis 6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur RSU. Kuningan Medical Center Nomor

: 016.A/SK/DIR/RSU.KMC/VIII/2017

Tanggal :18 Maret 2017

PEDOMAN PENGORGANISASIAN KOMITE ETIK PENELITIAN RSU KUNINGAN MEDICAL CENTER

Latar Belakang Pelayanan kesehatan yang baik, bermutu, profesional, dan diterima pasien merupakan tujuan utama pelayanan rumah sakit. Namun hal ini tidaklah mudah dilakukan meskipun rumah sakit telah dilengkapi dengan tenaga medis, perawat, dan sarana penunjang lengkap. Masih seringkali terdengar adanya keluhan pasien terhadap layanan kesehatan yang mereka terima di rumah sakit. Dewasa ini pelayanan kesehatan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan beberapa dasawarsa sebelumnya. Beberapa faktor yang mendorong kompleksitas pelayanan kesehatan saat ini antara lain: 1. Semakin kuatnya tuntutan pasien/masyarakat akan pelayanan kesehatan bermutu, efektif, dan efisien; 2. Standar pelayanan kesehatan yang harus sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran; 3. Latar belakang pasien amat beragam menyangkut tingkat pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya; dan 4. Pelayanan kesehatan melibatkan berbagai disiplin dan institusi. Situasi pelayanan kesehatan yang kompleks ini seringkali menyulitkan komunikasi antara pasien dan pihak penyedia layanan kesehatan. Komunikasi yang baik amat membantu menyelesaikan berbagai masalah sedangkan komunikasi yang buruk akan menambah masalah dalam pelayanan kesehatan. Di samping komunikasi yang baik, pelayanan kesehatan juga harus memenuhi kaidah-kaidah profesionalisme, meliputi etika.

Untuk menangkal hal-hal yang berpotensi merugikan berbagai pihak yang terkait dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan maka perlu ditingkatkan kemampuan tenaga kesehatan menyelesaikan masalahmasalah medis dan non-medis di rumah sakit dengan menciptakan struktur yang dapat mendukung pelayanan kesehatan secara profesional dan bermutu. Salah satu upaya untuk mencapai pelayanan kesehatan yang profesional dan bermutu maka rumah sakit wajib memenuhi kaidah-kaidah sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik Rumah Sakit di Indonesia (KODERSI). KODERSI

tersebut

memuat

rangkaian

nilai-nilai

dan

norma-norma

moral

perumahsakitan Indonesia untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi setiap insan perumahsakitan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rumah sakit di Indonesia. KODERSI merupakan kewajiban moral yang harus ditaati oleh setiap rumah sakit di Indonesia agar tercapai pelayanan rumah sakit yang baik, bermutu, profesional dan sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur profesi kedokteran. KODERSI pertama kali disahkan dalam Kongres VI PERSI pada tahun 1993 di Jakarta, dan dalam perjalannya telah mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Pada umumnya pedoman yang termuat dalam KODERSI berupa garis besar atau nilai-nilai pokok yang masih memerlukan penjabaran yang lebih rinci dan teknis. Untuk menjabarkan KODERSI dan menerapkannya dalam kebijakan rumah sakit maka setiap rumah sakit oleh PERSI dianjurkan membentuk Komite Etik Rumah Sakit (KERS). Dalam rangka melengkapi KODERSI maka perlu dibuat acuan dasar dalam bentuk Pedoman Pengorganisasian Komite Etik Rumah Sakit dan Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia. Dengan adanya pedoman tersebut diharapkan penerapan KODERSI dalam pelayanan perumahsakitan menjadi kenyataan sehingga rumah sakit di Indonesia mampu mengemban misi luhur dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengertian Untuk memudahkan penerapan pedoman, perlu dirumuskan ketentuan umum yang berisi pengertian pokok sebagai berikut : 1.

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

2.

Insan perumahsakitan adalah mereka (baik tenaga profesional maupun nonprofesional yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan rumah sakit.

3.

Kode Etik Rumah Sakit Indonesia atau disingkat KODERSI adalah rangkuman norma moral yang telah dikodifikasi menjadi norma etika oleh PERSI sebagai organisasi profesi bidang perumahsakitan di Indonesia.

4.

Komite Etik Rumah Sakit (KERS) adalah suatu perangkat organisasi non struktural yang dibentuk dalam rumah sakit untuk membantu pimpinan rumah sakit dalam melaksanakan KODERSI.

5.

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) adalah organisasi yang menghimpun dan mewakili rumah-rumah sakit di Indonesia

6.

Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia (MAKERSI) adalah suatu badan otonom PERSI yang dibentuk secara khusus di tingkat Pusat dan Daerah untuk mengawal pelaksanaan KODERSI.

Tujuan Pedoman ini menjadi acuan tatalaksana pembentukan dan tatakerja Komite Etik Rumah Sakit. Pembentukan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit 1. Komite Etik Rumah Sakit (KERS) merupakan perangkat organisasi rumah sakit, yang dibentuk di Rumah Sakit dalam rangka membantu pimpinan rumah sakit dalam menerapkan Kode Etik Rumah Sakit di rumah sakit. 2. Pembentukan KERS adalah wajib. 3. Ketua dan Anggota KERS dipilih dan diangkat oleh Direktur Rumah Sakit untuk selama masa bakti 3 (tiga) tahun. 4. KERS sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan 2 (dua) orang Anggota, dengan jumlah seluruhnya paling banyak 7 (tujuh) orang. 5. Keanggotaan KERS sedapat mungkin mewakili berbagai profesi di rumah sakit. 6. Kedudukan KERS dalam struktur organisasi rumah sakit berada dibawah direktur rumah sakit dan setingkat dengan komite medik rumah sakit. 7. KERS bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan rumah sakit atau yang mengangkatnya.

8. Bila dipandang perlu anggota KERS dapat berasal dari individu di luar rumah sakit. 9. Syarat untuk dapat dipilih menjadi anggota KERS adalah berjiwa Pancasila, memiliki integritas, kredibilitas sosial, dan profesional serta memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah sosial, lingkungan, dan kemanusiaan. 10. Keanggotaan KERS diupayakan tidak dirangkap dengan jabatan-jabatan struktural di rumah sakit. Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab KERS 1.

Secara umum KERS bertugas membantu pimpinan rumah sakit dalam menerapkan Kode Etik Rumah Sakit di rumah sakit, baik diminta maupun tidak diminta.

2.

Secara khusus KERS memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab: a.

melakukan

pembinaan

insan

perumahsakitan

secara

komprehensif

dan

berkesinambungan, agar setiap orang menghayati dan mengamalkan KODERSI sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing di rumah sakit. Pembinaan ini merupakan upaya preventif, persuasif, edukatif, dan korektif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran KODERSI. Pembinaan dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, diskusi kasus, dan seminar. b.

memberi nasehat, saran, dan pertimbangan terhadap setiap kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pimpinan atau pemilik rumah sakit

c.

membuat pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang terkait dengan etika perumahsakitan.

d.

menangani masalah-masalah etik yang muncul dalam rumah sakit

e.

memberi nasehat, saran, dan pertimbangan etik kepada pihak-pihak yang membutuhkan

f.

membantu menyelesaikan perselisihan/sengketa medik yang terjadi di rumah sakit

g.

menyelenggarakan pelbagai kegiatan yang dipandang perlu guna membantu terwujudnya KODERSI di rumah sakit.

3.

Dalam melaksanakan tugasnya KERS wajib menerapkan prinsip kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi dengan Komite Medik serta struktur lain di rumah sakit sesuai dengan tugas masing-masing.

4.

Pimpinan dan anggota KERS wajib mematuhi peraturan rumah sakit dan bertanggung jawab kepada pimpinan rumah sakit serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

5.

KERS dapat meminta saran, pendapat atau nasehat dari MAKERSI Daerah bila menghadapi kesulitan.

6.

KERS wajib memberikan laporan kepada MAKERSI Daerah mengenai pelaksanaan KODERSI di rumah sakit , minimal 1 (satu) dalam setahun.

7.

KERS wajib melaporkan masalah etik yang serius atau yang tidak mampu ditangani sendiri ke MAKERSI Daerah.

Kewajiban Etik Rumah Sakit: 1.

Rumah sakit harus mentaati Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI).

2.

Rumah sakit harus dapat mengawasi serta bertanggungjawab terhadap semua kejadian di rumah sakit.

3.

Rumah sakit harus mengutamakan pelayanan yang baik dan bermutu secara berkesinambungan serta tidak mendahulukan urusan biaya.

4.

Rumah sakit harus memelihara semua catatan / arsip, baik medik maupun non medik secara baik.

5.

Rumah sakit harus mengikuti perkembangan dunia perumah-sakitan.

6.

Rumah sakit harus jujur dan terbuka, peka terhadap saran dan kritik masyarakat dan berusaha agar pelayanannya men-jangkau di luar rumah sakit.

7.

Rumah sakit harus senantiasa menyesuaikan kebijakan pela-yanannya pada harapan dan kebutuhan masyarakat setempat.

8.

Rumah

sakit

dalam

menjalankan

operasionalnya

bertanggung-jawab

terhadap

lingkungan agar tidak terjadi pencemaran yang merugikan masyarakat. 9.

Rumah sakit harus mengindahkan hak-hak asasi pasien.

10. Rumah sakit harus memberikan penjelasan apa yang diderita pasien, dan tindakan apa yang dilakukan.

11. Rumah sakit harus meminta persetujuan pasien

(informed consent) sebelum

melakukan tindakan medik. 12. Rumah sakit berkewajiban melindungi pasien dari penyalah-gunaan teknologi kedokteran.

13. Rumah sakit harus menjamin agar pimpinan, staf, dan karyawannya senantiasa memenuhi etika profesi masing-masing. 14. Rumah sakit harus mengadakan seleksi tenaga staf dokter, perawat,

dan tenaga

lainnya berdasarkan nilai, norma dan standar ketenagaan. 15. Rumah sakit harus menjamin agar koordinasi serta hubungan yang baik antara seluruh tenaga di rumah sakit dapat terpelihara. 16. Rumah sakit harus memberi kesempatan kepada seluruh

tenaga rumah sakit untuk

meningkatkan diri menambah il-mu pengetahuan serta ketrampilannya. 17. Rumah

sakit

harus

mengawasi

agar

penyelenggaraan

pelayanan

dilakukan

berdasarkan standar profesi yang ber-laku. 18. Rumah sakit berkewajiban memberi kesejahteraan kepada karyawan dan menjaga keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. 19. Rumah sakit harus memelihara hubungan baik dengan pemilik berdasarkan nilai-nilai dan etika yang berlaku di masyarakat Indonesia. 20. Rumah sakit harus memelihara hubungan yang baik antar rumah sakit dan menghindarkan persaingan yang tidak sehat. 21. Rumah sakit harus menggalang kerjasama yang baik dengan instansi atau badan lain yang bergerak di bidang kesehatan. 22. Rumah sakit harus berusaha membantu kegiatan pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian dalam bidang ilmu pengeta-huan dan teknologi kedokteran dan kesehatan. 23. Rumah sakit dalam melakukan promosi pemasaran harus bersifat informatif, tidak komparatif, berpijak pada dasar yang nyata, tidak berlebihan, dan berdasarkan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia. RSU. KUNINGAN MEDICAL CENTER

dr. Toto Taufikurohman Kosim Direktur