Klinik Pratama

Prosedur Mendirikan Klinik



Izin gangguan/ Hinder Ordonnantie (HO) Berdasarkan Perwako Nomor 9 tahun 2016 tentang tata cara pemberian, pembinaan, dan pengawasan Izin gangguan/ Hinder Ordonnantie (HO) adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/ kegiatan yang telah di tentukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kota



Izin mendirikan klinik (IMK) Permohonan izin mendirikan klinik (IMK) di buat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Permenkes Nomor 9 tahun 2014. Persyaratannya meliputi : a.

Identitas lengkap pemohon.

b.

Salinan/fotokopi pendirian badan hukum atau badan usaha, kecuali untuk kepemilikan perorangan.

c.

Salinan/fotokopi yang sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris, atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

d.

Dokumen SPPL untuk Klinik rawat jalan, atau dokumen UKL-UPL untuk Klinik rawat inap sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

e.

Profil Klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium, serta pelayanan yang diberikan.

f.

Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah setempat

Izin Mendirikan Klinik Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan apabila belum dapat memenuhi persyaratan. Apabila batas waktu habis dan pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan, maka pemohon harus mengajukan permohonan izin mendirikan yang baru



Izin operasional klinik (IOK) Permohonan izin operasional klinik (IOK) di buat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Permenkes Nomor 9 tahun 2014 dengan persyaratan : a.

Persyaratan teknis meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, dan laboratorium.

b.

Persyaratan administrasi meliputi izin mendirikan dan rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Pasal 6 huruf c

untuk Klinik Pratama atau yang setara harus memiliki: 1.

Surat Ijin Operasional;

2.

Surat Ijin Praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi dan Surat Ijin Praktik atau Surat Ijin Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lain;

3.

Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) bagi Apoteker dalam hal klinik menyelenggarakan pelayanan kefarmasian;

4.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan;

5.

perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan; dan

6.

surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan nasional.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2014 

Pasal 25

(1) Setiap penyelenggaraan Klinik wajib memiliki izin mendirikan dan izin operasional. (2) Izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

(3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Sumber 

Gusman, Delfina. Marryo Borry WD. 2018. Tumpah tindih dalam proses perizinan klinik pratama di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Padang. Unes Law Review. Volume 1.



Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional



Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014