Konsep Pembangunan Kesehatan Di Indonesia

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Dalam Indonesia Sehat 2015, lingkungan yang diharapkan adalah yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat, yaitu lingkungan yang bebas dari polusi, tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang saling tolong menolong dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa. Perilaku masyarakat Indonesia sehat 2015 adalah perilaku proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah terjadinya resiko penyakit, melinduni diri dari ancaman penyakit serta berpartisifasi akif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Selanjutnya masyarakat mempunyai kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu. Layanan yang tersedia adalah layanan yang berhasil guna dan berdaya guna yang tersebar secara merata dindonesia. Dengan demikian terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomis. Data UNDP tahun 1997 mencatat bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia masih menempati urutan ke 106 dari 176 negara. Tingkat pendidikan, pendapatan

serta

kesehatan

penduduk

Indonesia

memang

belum

memuaskan.Menyadari bahwa tercapainya tujuan pembangunan nasional merupakan kehendak dari seluruh rakyat Indonesia, dan dalam rangka menghadapi makin ketatnya persaingan bebas pada era globalisasi, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan. Dalam hal ini peranan keberhasilan pembangunan kesehatan sangat menentukan. Penduduk yang sehat bukan saja akan menunjang keberhasilan program pendidikan, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan penduduk. Untuk mempercepat keberhasilan pembangunan kesehatan tersebut diperlukan kebijakan pembangunan kesehatan yang lebih dinamis dan proaktif dengan melibatkan semua sektor terkait, pemerintah, swasta dan masayarakat. Keberhasilan 1 | Page

pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kinerja sektor kesehatan semata, melainkan sangat dipengaruhi oleh interaksi yang dinamis dari berbagai sektor. Upaya untuk menjadikan pembangunan nasional berwawasan kesehatan sebagai salah satu misi serta strategi yang baru harus dapat dijadikan komitmen semua pihak, disamping menggeser paradigma pembangunan kesehatan yang lama menjadi Paradigma Sehat. Penyusunan rencana pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2015 ini adalah manifestasi konkrit dari kehendak untuk melaksanakan pembangunan nasional berwawasan kesehatan dan paradigma sehat tersebut.Diharapkan dengan terwujudnya lingkungan dan perilaku hidup sehat serta meningkatnya kemampuan masyarakat tersebut di atas, derajat kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat dapat ditingkatkan secara optimal. B. 1.

Tujuan Tujuan Umum Untuk mengetahui tentang konsep pembangunan kesehatan di Indonesia tahun 2015 2. Tujuan Khusus a. Untuk mengetahui visi dan misi tentang konsep pembangunan kesehatan di b. c.

Indonesia tahun 2015 Untuk mengetahui konsep masyarakat dan konsep sehat Untuk mengetahui Indicator yang berhubungan dengan derajat kesehatan

d.

masyarakat Untuk mengetahui factor-faktor penyebab terjadinya masalah-masalah kesehatan

masyarakat di indonesia e. Strategi dan Program Pembangunan Kesehatan di Indonesia f. Pilar indonesia sehat g. Tren dan isu pembangunan kesehatan

BAB II PEMBAHASAN A. Visi dan Misi Indonesia Sehat 2015 VISI

2 | Page

Visi pembangunan kesehatan di Indonesia adalah Indonesia sehat 2015. Dalam Indonesia sehat 2015, lingkungan yang diharapkan adalah lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat, yaitu (Wahit, 2013) : 1. 2. 3. 4.

Lingkungan yang bebas dari polusi Tersedianya sumber air bersih Sanitasi lingkungan yang memadai Perumahan dan pemukiman yang sehat

Terwujudnya kesehatan masyarakat yang saling tolong menolong dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa. Perilaku masyarakat Indonesia sehat yang diharapkan adalah ( Wahit, 2013) : 1. 2. 3. 4.

Bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan; Mencegah resiko tejadinya penyakit; Melindungi diri dari ancaman sakit; Berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, pada masa depan diharapkan masyarakat mampu menjangkau

pelayanan kesehatan bermutu yang bermutu tanpa adanya hambatan, baik yang bersifat ekonomi maupun non ekonomi. Pelayanan kesehatan yang bermutu yang dimaksudkan adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan pengguna jasa, serta diselenggarakan sesuai dengan standard an etika profesi ( Wahit, 2013).

MISI Untuk mencapai visi diatas, disusunlah misi pembangunan kesehatan sebagai berikut Wahit, 2013) ; 1. Menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja sector kesehatan saja, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja serta kontribusi 3 | Page

positif berbagai sector kesehatan saja, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja , tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja keras serta kontribusi positif berbagai sector pembangunan lainnya. 2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Kesehatan adalah tanggung jawab bersama setiap individu, masyarakat, pemerintah, dan swasta. Jika hanya mengandalkan pemerintah tanpa kesedaran indivud dan masyarakat untuk menjaga kesehatannya, maka tujuan Indonesia sehat 2010 tidak akan tercapai. Perilaku sehat dan kemampuan masyarakat untuk memilih serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sangat menentukan keberhasilan program pembangunan kesehatan. 3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau. Salah satu tanggung jawab sector kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak semat-mata berada ditangan pemerintah, melainkan mengikutsertakan peran serta aktif segenap anggota masyarakat dan berbagai potensi peran swasta dengan sebesarbesarnya. 4. Memlihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya. Tugas utama sector kesehatan adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan segenap warga negaranya, yaitu: setiap individu, keluarga, dan masyarakat Indonesia, tanpa meninggalkan upaya penyembuhan penyakit atau pemulihan kesehatan. Untuk terselengaranya upaya tersebut, penyelengaraan upaya kesehatan yang harus diutamakan adalah yang bersifat prmotif dan preventif, yang didukung oleh upaya kuratif dan rehabilitative.

B. Konsep Masyarakat dan Konsep Sehat Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul / berinteraksi. Kesatuan hidup manusia berinteraksi menurut suatu system adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Sehat adalah suatu

4 | Page

keadaan yang lengkap, meliputi kesejahteraan fisik, mental, dan social, bukan hanya bebas dari penyakit dan kecacatan/kelemahan ( Wahit,2013). Ciri-ciri masyarakat sehat Ciri-ciri masyarakat sehat adalah sebagai berikut( Wahit, 2013) : 1. Adanya peningkatan kemampuan dari masyaraakt untuk hidup sehat. 2. Mampu mengatasi masalah kesehatan sederhana melalui upaya peningkatan kesehatan ( health promotion), pencegahan penyakit ( health prevention) terutama untuk ibu dan anak. 3. Berupaya selalu meningkatkan kesehatan lingkungan, terutama penyediaan sanitasi dasar yang dikembangakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup. 4. Selalu menignkatkan status gizi masyarakat berkaitan dengan peningkatan status social ekonomi masyarakat. 5. Berupaya selalu menurunkan angka kesakitan dan kematian dari berbagai sebab dan penaykit.

C. Indicator yang berhubungan dengan derajat kesehatan masyarakat 1. Indicator menurut system kesehatan nasional ( yang diambil dari 12 indikator menurut H.L Blum) (wahit, 2013) a. Life span, yaitu lamanya usia harapan hidup untuk hidup dari masyarakat, atau dapat juga dipandang sebagai derajat kematian masyarakat yang bukan kerena mati tua. b. Disease or infirmity, yaitu keadaan sakit atau cacat secara fisiologis dan anatomis dari masyarakat. c. Discomfort or illness, yaitu keluhan sakit dari masyarakat tentang keadaan somatic kejiwaan, maupun social dari dirinya.

5 | Page

d. Disability or incapacity, yaitu ketidakmampuan seseorang dalam masayrakat untuk melakukan pekerjaan dan menjalankan peran sosialnya karena sakit. e. Participation in health care, yaitu kemampuan dan kemauan masyararakat untuk berpartisipasi dalam menjaga dirinya agar selalu dalam keadaan sehat. f. Health behavior, yaitu prilaku nyata dari anggota masyarakat yang secara langsung berkaitan dengan kesehatan. g. Ecologic behavior. Yaitu prilaku masyarakat terhadap lingkungan hidupnya, terhadap spesies lain, sumber daya alam, dan ekosistem h. Social behavior, yaitu prilaku anggota masyarakat terhadap sesame, keluarga, komunitas dan bangsanya. i. Interpersonal relationship, yaitu kualitas komunikasi anggota masyarakat terhadap sesamanya. j. Reserve or positive health, yaitu daya tahan anggota masyarakat terhadap penyakit, atau kapasitas anggota masyarakat dalam menghadapi tekanantekanan somatic, kejiwaan dan social. k. External satisfaction, yaitu rasa kepuasan anggota masyarakat terhadap lingkungan sosialnya, meliputi rumah, sekolah, pekerjaan, rekreasi, transportasi, dan sarana pelayanan kesehatan yang ada. l. Internal satisfaction, yaitu kepuasan anggota masyarakat terhadap seluruh aspek kehidupan dirinya sendri. 2. Indicator secara umum yang akan dicapai ( kemenkes, 2015) a. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per10.000 kelahiran hidup (SP 2010), 364 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup.

6 | Page

b. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup.

c. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif, preventif. d. Meningkatnya upaya peningkatan prilaku hidup bersih dan sehat.

7 | Page

Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (responsiveness)dan perlindungan masyarakat terhadap risiko social dan finansial dibidang kesehatan, maka ukuran yang akan dicapai adalah : 1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37 % menjadi 10%. 2. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00.

8 | Page

3. Indicator sehat menurut WHO a. Indicator yang berhubungan dengan keadaan status kesehatan masyarakat, yang meliputi:

9 | Page



Indicator komprehensif, yaitu angka kasar / CDR ( crude date rate) menurun, rasio angka kematian (mortalitas) proporsional menurun,



dan usia harapan hidup meningkat. Indicator spesifik, yaitu angka kematian ibu dan anak menurun, angka kematian karena penyakit menular menurun, serta angka

kelahiran menurun. b. Indikator pelayanan kesehatan, meliputi:  Rasio antara tenaga kesehatan dan jumlah penduduk seimbang;  Distribusi tenaga kesehatan merata;  Informasi lengkap tentang jumlah tempat tidur di rumah sakit dan 

fasilitas kesehatan lain; Informasi tentang jumlah

sarana

pelayanan

kesehatan

di

antarannya rumah sakit, puskesmas, rumah bersalin, poliklinik, dan pelayanan kesehatan lainnya.

D. Factor-Faktor

Penyebab

Terjadinya

Masalah-Masalah

Kesehatan

Masyarakat di Indonesia Beberapa -fakor penyebab terjadinya masalah-masalah kesehatan masyarakat di Indonesia adalah sebagai berikut ( Wahit, 2013) ; 1. Faktor lingkungan a. Kurangnya peran serta masyarakat dalam mengatasi kesehatan b. Kurangnya sebagian besat rasa tanggung jawab masyarakat dalam bidang kesehatan. 2. Factor perilaku dan gaya hidup masyarakat a. Masih banyaknya kebiasaan masyarakat yang dapat merugikan kesehatan b. Adat istiadat yang kurang, atau bahkan yang tidak menunjang kesehatan. 3. Factor social ekonomi a. Tingkat pendidikan masyarakat di Indonesia sebagian besar masih rendah. b. Kurangnya kesadaran dalam pemeliharaan kesehatan. c. Penghasilan sebagian masih rendah dan pengangguran. d. Kemiskinan

10 | P a g e

4. Factor system pelayanan a. Cakupan pelayanan kesehatan belum menyeluruh. b. Upaya pelayanan kesehatan sebagian masih berorientasi pada upaya kuratif. c. Sarana dan prasarana belum dapat menunjang pelayanan kesehatan.

E. Strategi dan Program Pembangunan Kesehatan di Indonesia Strategi pembangunan kesehatan 2015-2019 meliputi ( Kemenkes, 2015) : 1. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas. 2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat. 3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. 4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas 5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas 6. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan. 7. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan. 8. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran dan mutu ssumber daya manusia kesehatan. 9. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 10. Menguatkan managemen, penilaian pengembangan dan system informasi. 11. Memantapkan pelayanan system jaminan social nasional bidang kesehatan. 12. Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan.

11 | P a g e

F. Pilar Indonesia sehat Sebelumnya terdapat Tiga pilar yang diperlukan demi terwujudnya Indonesia sehat 2010 antara lain sebagai berikut. 1. Lingkungan sehat 2. Prilaku sehat 3. Pelayanan kesehatan Untuk program kementrian kesehatan periode 2015-2019 melalui program Indonesia sehat dengan tiga pilar, yaitu :

1. Paragdima sehat Paragdima sehat dilakukan dengan strategis pengutamakan kesehatan dalam pembangunan kesehatan, penguatan promotif, preventif dan pemberdayaan masyarakat.

12 | P a g e

2. Penguatan pelayanan kesehatan Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi system

rujukan dan

pendekatan continuum of care, intervensi berbasis risiko kesehatan. 13 | P a g e

3. Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN) JKN melalui kartu Indonesia sehat, dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit, serta kendali mutu dan kendali biaya.

14 | P a g e

G. Tren dan isu pembangunan kesehatan Dalam membahas topic trend dan isu pembangunan kesehatan, tidak terlepas dari peran daerah di era globalisasi dan bidang kesehatan. Undang-undang no.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan undang-undang no. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah. System pemerintahan berubah menjadi desentralisasi, kewenangan pemerintah yang selama ini berada di tangan pemerintahan pusat beralih ke pemerintahan daerah (Wahit,2013). Di era otonomi ini, baik kegiatan birokrasi, administrasi, maupun ekonomi daerah tidak banyak bergantung pada pemeritahan pusat. Daerah pun dapat menyusun rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyrakatnya dalam berbagai aspek, termasuk dibidang kesehatan (Wahit, 2013) Hal ini mengacu kepada: 1. Pasal 11 ayat (2) undang-undang no 22 tahun 1999 2. Pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah (pp) 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. DESENTRALISASI Undang-Undang No.22 tahun1999 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan pengertian desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia . Terkait dengan pengertiam tersebut, maka desentralisasi bidang kesehatan juga penyerahan wewenang oleh pemerintah di bidang kesehatan kepada daerah otonom, sebagaimana diamankan pada pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No.23 tahun1999 (Wahit,2013).  Peran Pemerintah Daerah Undang-Undang No.22 tahun1999 dab PP No.25 tahun 2000 diketahui bahwa daerah terdiri dari daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan tidak mempunyai hubungan hierarki. Kewenangan daerah provinsi sebagai daerah otonom mencakupwewenang dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan 15 | P a g e

kepada gubernur selaku wakil pemerintah (dekonsentrasi). Kewenangan daerah kabupaten atau kota dalam bidang kesehatan adalah semua kewenangan diluar kewenangan yang diatur dalam PP No.25 tahun 2000 (Wahit, 2013).  Isu Startegi yang terkait dengan desentralisasi Bidang Kesehatan 1. Kelangsungan dan Keselarasan Pembangunan kesehatan Dalam tatana otonomi daerah, keberhasilan pembangunan nasional dalam bidang kesehatan sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan yang diselenggarakan oleh daerah-daerahn. Oleh karena itu, kelangsungan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kemauan dan kemampuan daerah. 2. ketersediaan dan pemerataan sumber daya tenaga kesehatan pelayanan kesehatan adalah pelayanan jasa yang tidak terpisahkan dengan sumber daya tenaga. Ketersediaan dan pemerataan pelayanan kesehatan akan terkait dengan ketersediaan dan pemerataan sumber daya tenaga. 3. Kecukupan dalam Pembiayaan Kesehatan Pada dasarnya, pembangunan kesehatan harus dilaksakan bersama atas pemerintah, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat dalam hal pembiayaan kesehatan. Untuk itu, Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat atau bentuk-bentuk asuransi kesehatan lanyya merupakan indicator bagi peran serta masyarakat dalam pembiayaan kesehatan saat ini. 4. Keberadaan Prasarana dan Sarana Kesehatan Di era desentralisasi, kepemilikan atas pengelolaan prasarana dan sarana kesehatan dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bagi kelangsuangan

kegiatan

operasipnal

kesehatan.

Namun,

pengalihan

kepemilikan dan pengelolaan prasarana dan sarana kesehatan ini tidak menimbulkan perubahan fungsinya. 5. Kemampuan Manajemen Kesehatan Selain misi, visi, strategi, serta sumberdaya keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajemen kesehatan dari aparatur kesehatan itu sendiri. Kemampuan manajemen ini meliputi kemampuan dalanm perencanaan dan penganggaran kesehatan,

16 | P a g e

pemantauan dan evaluasi, serta pengembangan dukunan system informasi (Wahit, 2013).  Manfaat atau Keuntungan Desentralisasi 1. Memungkinkan pengorganisasian pelayanan kesehatan agar lebih rasional dan terpadu dengan dasar area geografis dan administrasi, terutama untuk pelayanan kesehatan primer; 2. Keterlibatan dan partisipasi pemerintah kabupaten atau kota akan lebih besar, terutama dalam hal perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang mendasar dalam wilayah kerjanya; 3. Dapat menekan biaya dan duplikasi pelayanan kesehatan, terutama pada tingkat sekunder atau tersier dengan cara melibatkan tanggungjawab masyarakat dalam wilayah kerjanya; 4. Kegiatan pelayanan kesehatan pemerintah, non pemerintah , dan swasta lebih terpadu; 5. Meringankan tugas-tugas ruti pemerintah pusat dalam hal perencanaan dam penentuan kebijakan; 6. Kualitas program kesehatan akan meningkat dengan mengurangi kontol dari pusat, terutama dalam hal administrasi; 7. Koordinasi lintas sector semakin baikdengan fasilator pemerintah kabupaten atau kota (Wahit, 2013).  Kendala Pelaksanaan Desentralisasi 1. Kekhawatiran pemerintah pusat akan kehilangan sumber keuangan dan pengaruh politik ; 2. Pemerintah pusat masih meragukan kemampuan administrative dan managemen daerah untuk dapat bekerja secara efisien dan efektif. 3. Hambatan aspek keuangan (pembiayaan/pengangaran) di sebagian besar daerah di Indonesia; 4. Peentuan kebijakan serta ketenagakerjaan masih sangat bergantung pada pemerintahan pusat; 5. Adanya anggapan beberapa kabupaten/kota bahwa pelayanan kesehatan dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) bukan sebagai investasi, sehingga orientasinya masih pada profil atau material yang dapat diraih dengan cepat; 17 | P a g e

6. Pemborosan dan inefisiensi dan di sector kesehatan, terutama di tingkat pengambil keputusan dalam alokasi sumber daya yang mempengaruhi seluruh system kesehatan (Wahit,2013)  Desentralisasi dengan PP dan permendagri bermasalah bagi daerah Otonomi daerah yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan pada tiap-tiap daerah untuk mengelola dan mengatur pemerintahan daerah, ternyata tidak berjala sesuai dengan harapan.campur tangan yang terlalu jauh melalui peraturan pemerintah ( PP) dan peratura mentri dalam negri (permendagri) telah mewarnai program-program daerah yang seharusnya mandiri dan otonom (Wahit, 2013)

BAB III PENUTUP A.

Kesimpulan Tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat 2015 adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesahatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa 18 | P a g e

dan Negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan prilaku yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal diseluruh wilayah Republik Indonesia. Strategi pembangunan kesehatan untuk mewujudkan Indonesia Sehat tahun 2010 adalah sebagai berikut. 1.

Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan Semua kebijakan pembengunan nasional yang sedang akan diselenggarakan harus memiliki wawasan kesehatan. Artinya program pembangunan nasional harus memberikan konstribusi yang positif terhadap kesehatan, setidak-tidaknya terdapat dua hal, di antaranya:

a.

Pembentukan lingkungan sehat

b.

Pembentukan perilaku sehat; Untuk terselenggarakannya pembangunan berwawasan kesehatan perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi, orientasi, kampanye, dan pelatihan. Sehingga semua pihak terkait memahami dan mampu melaksanakan pembangunan berwawwasan Internasional.

2.

Determinan yang berpengarah dalan perencanaan tenaga kesehatan diantaranya adalah sebagai berikut.

a.

Perkembangan penduduk.

b.

Pertumbuhan ekonomi.

c.

Kebjaksanaan di bidang kesehatan antara lain: upaya peningkatan kelas rumah sakit dan deregulasi bidang rumah sakit upaya peninhkatan mutu unit-unit pelayanan kesehatan, swadaya unit pelayanan kesehatan, serta pengembangan sector swasta (nasional dan asing). Dalam penentuan atau perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan didasarkan atas pertimbangan kombinasi dari tiga prinsip, yaitu: memerhatikan rasio tenaga dengan penduduk; permintaan dan kecenderungan epidemiologi di lapangan; serta determinan yang ada. Namun, untuk negara Indonesia yang sangat beragam situasi dan kondisi daerahnya maka keadaan geografi dan kepadatan penduduk merupakan factor determinan yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan tentang kesehatan disamping determinan yang disebutkan di atas. Ciri daerah yang sangat bervariasi 19 | P a g e

merupakan satu permasalahan tersendiri dalam melakukan perencanaan tenaga kesehatan sehingga kemungkinan tidak dapat diperoleh satu formula yang dapat digunakan untuk semua wilayah Indonesia. B. Saran Semoga makalah ini dapat menambah wawasan para pembaca dan isi dari makalah ini dapat denagn mudah dipahami oleh para pembaca sehingga par pembaca dapat mengetahui informasi yang disampaikan dari penulisan makalah ini. Makalah ini juga dpat dijadikan referensi awal untuk para mahasiswa yang mencari materi mengenai Pembangunan Kesehatan di Indonesia, Indonesia Sehat 2014, dan MDGs.

Daftar Pustaka Mubarak, Wahit Iqbal, Nurul Chayatin. (2013). Ilmu Keperawatan Komunitas pengantar dan teori. Jakarta. Salemba Medika Moeloek, Nila F. (2015). Pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat diakes dari www.depkes.go.id/resources/download/rakerkesnas.../kemenkes.pdf pada tanggal 17 maret 2015. Kementrian kesehatan RI. (2015). Rencana strategis kementrian kesehatan tahun

2009-2019

diakses

dari

www.depkes.go.id/resources/download/info-

publik/Renstra-2015.pdf pada 17 maret 2015

20 | P a g e