Laporan Magang Kppn

1

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang-Selayang Pandang Untuk dapat melahirkan alumni-alumni yang profesional, cerdas dan terampil, maka Universitas Muhammadiyah Parepare sebagai salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah terbesar seajatappareng dengan Misi “Berilmu Amaliah, Beramal Ilmiah” telah melakukan berbaga

ikegiatan-kegiatan

penelitian

kepada

untuk

mahasiswa

memberikan

seperti

PPL

bimbingan

untuk

dan

Mahasiswa

Keguruan, Magang bagi mahasiswa terkhusus Fakultas Ekonomi dan Kuliah Kerja Nyata untuk ke seluruh Mahasiswa. Mata Kuliah Magang merupakan salah satu mata kuliah wajib di Fakultas Ekonomi. Magang merupakan suatu bentuk kerja lapangan bagi mahasiswa yang dilaksanakan di perusahaan atau instansi yang terkait

sesuai konsentrasi studi yang dipilih. Magang dapat

menunjang

mahasiswa

untuk

menerapkan,

menganalisis,

dan

mengevaluasi suatu jenis kegiatan atau pekerjaan di suatu instansi yang berkaitan dengan minat studi dan juga sebagai gambaran penelitian. Pelaksanaan kuliah Magang ini merupakan salah satu model untuk mendekatkan keterkaitan dan kesepadanan (link and match) antara pengetahuan di perkuliahan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan.

2

Pelaksanaan magang ini bertujuan untuk melatih mahasiswa agar memiliki kemampuan mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh di bangku perkuliahan agar mahasiswa memperoleh pengalaman praktis di lapangan yang berkaitan dengan bidang garapan. Disamping memberikan perkuliahan yang bersifat teori, Program Studi Akuntansi memandang perlu memberikan latihan dan membekali mahasiswa dengan melakukan praktek-praktek lapangan di lembaga-lembaga/instansi Pemerintah maupun Swasta, sehingga mahasiswa dapat menimba pengalaman nyata dari praktek-praktek tersebut. Dalam melakukan Magang, mahasiswa benar-benar dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan

selama

jangka

waktu

tertentu

yang dibimbing oleh

“Supervisor” di lapangan dan dibantu oleh dosen pembimbing. Dalam Pelaksanaan Magang banyak pengalaman yang dapat diperoleh oleh mahasiswa di lapangan. Disamping ilmu, mereka juga mengalami proses langsung dan penerapan dari berbagai teori yang telah dipelajari, juga dikenalkan langsung dengan dunia kerja yang sebenarnya. Dengan adanya Program Magang ini, mahasiswa diharapkan siap untuk terjun ke dunia kerja yang sesuai dengan keahliannya. B. Gambaran Umum Instansi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Parepare merupakan instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Kantor

3

Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare (KPPN Parepare) merupakan salah satu KPPN Non Percontohan yang telah sukses menerapkan

Standard

Operating

Procedure

(SOP)

KPPN

Percontohan. Ruang lingkup wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Parepare

(KPPN

Parepare)

meliputi

Kota

Parepare,

Kabupaten Barru, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang.

4

BAB II PEMBAHASAN A. Sejarah Berdirinya KPPN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan ujung tombak pelayanan publik yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memberikan pelayanan berupa pencairan dana APBN, penatausahaan setoran penerimaan negara dan penyusunan laporan keuangan Kantor/satuan kerja instansi pemerintah serta memberikan bimbingan teknis terkait pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBN. Didalam perkembangannya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Parepare telah banyak mengalami perubahan nama. Pada masa penjajahan Belanda bernama CKC (Central Kantoor De Comptabilited) dan Slank Kas. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, antara tahun 1945 - 1947 Kas Negara dipegang langsung oleh bangsa Indonesia sendiri dan saat itu nama CKC dan Slank Kas diIndonesiakan, yaitu CKC menjadi KPPN (Kantor Pusat Perbendaharaan Negara), sedangkan Slank Kas menjadi KKN (Kantor Kas Negara) yang pada akhirnya ditetapkan saat itu juga bahwa KPPN dan KKN tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 1951, pemerintah Indonesia menetapkan bahwa di tiap - tiap Karisedenan terdapat kas negara, kemudian berdasarkan SK Menteri Urusan Pendapatan Pembiayaan dan Pengawasan tanggal 22 Desember 1964 No.KPPN/1/64, nama KPPN dan KKN digabung

5

menjadi KBN Parepare (Kantor Bendahara Negara Parepare) yang diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1965. Seiring dengan berjalannya waktu, dengan Keputusan Menteri Keuangan

tanggal

7

April

1975

No.KEP-405/MK/I/1975,Kantor

Bendahara Negara (KBN) Parepare mengalami perubahan dan struktur

organisasi

dipecah

menjadi

KPN

(Kantor

Pelayanan

Negara),KKN (Kantor Kas Negara) dan Satuan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran yang berada di daerah pada tanggal 12 Juni 1976. Kemudian sejak tanggal 11 Juni 1981, KPN dan KKN digabung menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Parepare (KPKN Parepare) yang diresmikan oleh Bapak Sekertaris Direktorat Jenderal Anggaran waktu itu, yaitu Bapak H.Imam Rusdi. Dengan adanya penggabungan Kantor Pelayanan Negara (KPN) dan Kantor Kas Negara (KKN) menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Parepare (KPKN Parepare) berdasarkan SK Menteri Keuangan tanggal 12 Juni 1989 No.645/KMK.01/1989 yang berlaku efektif per 1 April 1990.Perubahan nama ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang semua dilakukan oleh 2 (dua) kantor cukup dilaksanakan oleh 1 (satu) kantor saja yang kita kenal dengan istilah SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Hal ini diiringi pula dengan perubahan mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan APBN diantaranya giralisasi dan perubahan sistem Uang Untuk Dipertanggungjawabkan

6

(UUDP) menjadi Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang semakin mempermudah masyarakat dalam rangka pengelolaan dana APBN. Begitu pula halnya perubahan KPKN yang cukup mendasar, diantaranya peran selaku Ordonatur yang memiliki kewenangan di bidang ordonansering yaitu melakukan pengujian atas permintaan pembayaran oleh instansi/satuan keja atau pihak-pihak yang memiliki hak tagihan pada negara beralih kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran,

dalam

hal

ini

adalah

pimpinan

satuan

kerja/instansi. Berdasarkan

keputusan

Menteri

Keuangan

RI

No.303/KMK01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang perubahan nama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Parepare (KPKN Parepare) menajadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare (KPPN Parepare),perubahan KPKN menjadi KPPN diharapkan KPPN dapat melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara (Comtabel) dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat secara cepat, tepat dan sistematis. Sementara mengenai tempat kedudukan Kantor Perbendaharaan Negara Parepare (KPN Parepare) pada tahun 1976 berada di Jl.Veteran No.21 Parepare dan Kantor Kas Negara Parepare (KKN Parepare) terletak di Jl.Karaeng Burane No.20 Parepare. Pada saat terjadi Agresi Belanda tahun 1947, untuk menyelamatkan dokumen administrasi keuangan dan saat

7

disatukannya

Kantor

Perbendaharaan

Negara

Parepare

(KPN

Parepare) dan Kantor Kas Negara Parepare (KKN Parepare) menjadi Kantor Bendahara Negara Parepare (KBN Parepare) maka kantornya dipindahkan dan disatukan di Jl.Karaeng Burane No.20 Parepare hingga saat ini. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Parepare merupakan instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare (KPPN Parepare) merupakan salah satu KPPN Non Percontohan yang telah sukses menerapkan

Standard

Operating

Procedure

(SOP)

KPPN

Percontohan. Dengan menerapkan SOP KPPN Percontohan,KPPN Parepare diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap proses pencairan dana APBN menjadi lebih cepat, tepat, akurat dan transparan serta tanpa adanya pungutan biaya. Sampai saat ini KPPN Parepare masih terus berbenah untuk benar-benar dapat mewujudkan pelayanan prima bagi stakeholder. KPPN mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam struktur organisasinya, KPPN Parepare terdiri

8

dari 4 (empat) seksi teknis dan 1 (satu) sub bagian yaitu Seksi Pencairan Dana, Seksi Bank/Giro Pos, Seksi Manajemen satker dan Kepatuhan Internal, Seksi Verifikasi dan Akuntansi serta 1 (satu) Sub Bagian Umum. Masing-masing seksi dan sub bagian terdiri dari para staf yang ditempatkan pada berbagai posisi sesuai dengan uraian jabatan dan pekerjaan yang tertuang dalam Standard Operating Procedure (SOP) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Percontohan. Ruang lingkup wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Parepare

(KPPN

Parepare)

meliputi

Kota

Parepare,

Kabupaten Barru, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang. B. Visi dan Misi KPPN Parepare VISI 1. Menjadi Pengelola Pembendaharaan Negara Yang Profesional, Modern, Akuntabel Guna Mewujudkan Manajemen Keuangan

Pemerintah Yang Efektif

Dan Efesien. MISI 1.

Menciptakan fungsi Pelaksana Anggaran Yang Efektif.

2.

Mewujudkan Pengelolaan Kas Yang Efesien Dan Optimal.

9

3.

Menciptakan Sistem Menajemen Investasi Yang Tepat Sasaran.

4.

Mewujudkan Pengelolaan Keuangan BLU Yang Fleksibel, Efektif, dan Akuntabel.

5.

Mewujudkan Akuntansi Keuangan Negara Yang Akuntabel, Transparan, Tepat Waktu Dan Akurat.

6.

Mewujudkan

Dukungan

Terintegrasi,

Teknis

Terotomatisasi,

Yang

Handal,

dan

Mudah

Bisnis

Sistem

Diterapkan. 7.

Menyempurnakan

Proses

Perbendaharaan Sesuai Best Practice. 8.

Melaksanakan

Pemberdayaan

Dan

Integrasi

Seluruh Sumber Daya Organisasi Secara Optimal.

C. Tujuan KPPN Parepare Tujuan Program KPPN yaitu: 1. Pengelolaan anggaran dan pemberdayaan yang lebih modern dan terintegrasi. 2. Penyelarasan dalam proses bisnis untuk pengelolaan anggaran dan pembendaharaan Negara. 3. Meningkatkan kapabilitas analisis anggaran. 4. Meningkatkan fungsional akuntansi pemerintah. 5. Meningkatkan efektifitas pelaporan belanja Negara.

10

6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. 7. Implementasi TI yang terintegrasi. 8. Mewujudkan pelayanan TI terpadu untuk DJA dan DJPB. 9. Pengendalian kualitas dan pengelolaan proyek. D. Kode Etik Direktorat Jenderal Perbendahraan KPPN Parepare (Berdasarkan PMK No 48/PMK.5/2007) PEGAWAI BERKEWAJIBAN o Berperilaku sesuai ajaran agama

PEGAWAI DILARANG o Bahasia kepada bersikap

atau sesuai kepercayaan yang

diskriminatif dalam melaksanakan

dianut;

tugas;

o Memiliki toleransi; o Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adatistiadat sekitar; o Mentaati jam kerja dan tata tertib kantor; o Mentaati perintaah kedinasan; o Berpakaian rapi dan sopan;

o Menjadi simpatisan, anggota dan/atau pengurus partai politik; o Menggunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung dan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi maupun pihak lainnya diluar kedinasan; o Menerima segala pemberian

o Bertingkah laku sopan;

dalam bentuk apapun dari

o Netral dalam golongan dan/atau

perorangan/lembaga secara

patai politik serta tidak

langsung yang menyebabkan

diskriminatif;

pegawai memiliki kewajiban yang

11

o Bertugas sesuai SOP dengan rasa penuh tanggung jawab, jujur, dan profesional;

berkaitan dengan pelaksanaan tugas; o Memanfaaatkan data dan/atau

o Memberi pelayanan prima;

informasi perbendaharaan untuk

o Menjaga dan/atau informasi

memperoleh keuntungan pribadi;

direktorat jenderal perbendaharaan; o Menjaga kerahasiaan tugas; o Melaporkan secara lisan dan/atau

o Memanfaatkan kewenangan jabatan dan pengaruhnya untuk memperoleh keuntungan pribadi; o Menyampaikan informasi yang

tertulis kepada atasan jika ada

bersifat rahasia kepada lain diluar

pelanggaran/penyimpangan;

kewenangannya;

o Menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan ruang kerja; o Memelihara, melindungi, dan

o Menggandakan sistem dan/atau program aplikasi komputer milik direktorat jenderal

mengamankan inventaris yang

perbendaharaan diluar

menjadi tanggung jawabnya;

kepentingan dinas;

o Mengindahkan etika berkomunokasi; o Mematuhi aturan hukum, aturan

o Membantu, meindungi, bekerjasama, menyuruh dan/atau memberi kesempatan pihak lain

kepegawaian, kode etik serta

melakukan tindak pidana dibidang

sumpah janji PNS;

perbendaharaan;

o Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas;

o Mengkonsumsi minuman keras yang dapat merusak citra dan

12

o Pegawai yang berhenti atau selesai memangku jabatan wajib

martabat pegawai; o Mengkomsumsi mengedarkan

mengembalikan dokumen dan/atau barang inventaris yang

dan/atau obat terlarang; o Melakukan perbuatan

dipergunakan selama

amoral/asusila

melaksanakan tugas; PELANGGARAN TERHADAP KODE ETIK DIKENAKAN SANKSI

E. Struktur Organisasi KPPN Parepare Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare (KPPN Parepare) merupakan KPPN tipe A1 yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara,

penyaluran

pembiayaan

atas

beban

anggaran,

serta

penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang - undangan. KPPN Tipe A1 terdiri dari Subbagian Umum, Seksi Pencairan Dana, Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, Seksi Bank, Seksi Verifikasi dan Akuntansi, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi dalam instansi akan menjelasakan berbagai tugas, fungsi dan hubungan wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan dari instansi tersebut.

13

Kepala Kantor

Kasubag Umum

Pelaksana

Kasi Pencairan Dana

Kasi Bank

Kasi MSK 1

Kasi Vera

Pelaksana

Pelaksana

Pelaksana

Pelaksana

JABATAN FUNGSIONAL BENDAHARA PENGELUARAN Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor pelayanan Perbendaharaan Negara parepare. KET : 1. Kepala Kantor bertugas sebagai top manager. 2. Subbagian Umum bertugas melakukan pengelolaan organisasi, kinerja,

SDM,

dan

keuangan,

penatausahaan

user

SPAN,

14

penyusunan bahan masukan dan konsep Renstra, Renja, RKT, PK, LAKIP KPPN, penerbitan dan pengiriman SPM DBH PBB serta tata usaha,rumah tangga dan kehumasan. Subbagian Umum merupakan pelaksana kehumasan dan pelaksana administrasi KPPN. Keluaran dari subbagian umum adalah layanan perkantoran. 3. Seksi Pencairan Dana bertugas melakukan pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan perundang undangan atau pengujian resume tagihan dan SPM, Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara), penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU, penerbitan Surat Pengesahan atas Ralat SPM dari satuan kerja dan Nota Dinas Kesalahan dan Perbaikan SP2D Hasil Verifikasi pada KPPN, dan pengelolaan data kontrak, data supplier, dan belanja pegawai satker serta monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satker. 4. Seksi Bank bertugas melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana, menilai dan mengesahkan penggunaan uang yang telah disalurkan ,penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara, mengirim dan menerima uang,menyusun laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, dan menyusunan

laporan realisasi pembiayaan

pinjaman dan hibah luar negeri.

yang berasal dari

15

5. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal bertugas melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan, fungsi Customer Service, supervisi teknis SPAN dan helpdesk SAKTI, pemantauan standar kualitas layanan KPPN dan penyediaan layanan perbendaharaan, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis. 6. Seksi

Verifikasi

dan

Akuntansi

bertugas

melakukan

verifikasi

pembayaran/transaksi, rekonsiliasi laporan akuntansi, penyusunan Laporan Keuangan tingkat Kuasa BUN, pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan,dan pelaporan realisasi dan analisis kinerja anggaran serta analisis data statistik laporan keuangan. F. PENGEMBANGAN KUALITAS DAN PEMBINAAN PEGAWAI 1. Menerapkan budaya kerja 3S (Sambut, Sapa, dan Senyum) bagi semua

pegawai

KPPN

Parepare

dalam

melayani

setiap

stakeholder. 2. Meningkatkan

profesionallitas

pegawai

dalam

melayani

stakeholder, melalui rotasi pegawai secara periodik. 3. Menyediakan perpustakaan dengan ruang baca yang nyaman untuk menambah pengetahuan dan wawasan pegawai.

16

4. Memberikan kesempatan yang luas kepada para pegawai untuk mengikuti diklat/melanjutkan sekolah/kuliah baik biaya sendiri maupun biaya negara. 5. Melakukan kegiatan pembinaan kepada stakeholders. 6. Melaksanakan kegiatan bersama seperti olahraga, tasyakuran bersama. 7. Melaksanakan “one day one information” dimana pegawai ditunjuk satu hari satu pegawai yang menyampaikan informasi guna melatih pegawai agar mampu berbicara didepan umum. G. PRODUK KPPN PARE-PARE 1. Seksi Pencairan dana  Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) non belanja pegawai  Penerbitan Surat Perintah Pencairn Dana (SP2D) Gaji induk dengan aplikasi Gpp  Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaji lainnya dengan aplikasi GPP  Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja pegawai non aplikasi Penerbitan Surat  Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja pegawai non gaji  Penerbitan Surat Perintah pencairan dana (SP2D) pengganti dan surat perintah membayar pengganti uang persediaan

17

(SPM GUP) potongan/nihil atas beban bantuan luar negeri (BLN)  Penerbitan Surat Perintah pencairan dana (SP2D) atas SPM yang diterima atas jasa pengiriman surat  Pengembalian surat perintah membayar SPM  Penerbitan dan pelaporan surat perintah pembayaran (SPB) dan daftar SPB pada KPPN non KBI  Penatausahaaan

dokumen

DIPA/dokumen

lain

yang

dipersembahkan dan transfer pagu DIPA awal tahun anggaran serta pengamanan data base  Perubahan pagu atas revisi DIPA  Penerbitan pengesahan surat kuasa

pengguna anggaran

(SKPP)  Penatausahaan kartu pegawai perorangan untuk satker TNI/Polri  Pengesahan surat keternagan penghentian pembayaran (SKPP) pegawai mutasi non aplikasi GPP  Surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) pegawai mutasi/pensiun dengan aplikasi GPP  Pengesahan surat keternagan penghentian pembayaran (SKPP) pegawai mutasi non pensiun GPP  Persetujuan/penolakan persediaan (TUP)

permintaan

tambahan

uang

18

 Penerbitan surat teguran keterlambatan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan (TUP)  Penyelesaian ralat surat perintah membayar (SPM) sauan kerja  Penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) pengesahan satker badan layanan umum (BLU) Contoh Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :

2. Kasi Bank/Giro Pos  Penyusunan Laporan Kas Posisi (LKP)  Penyediaan dana dalam rangka Treasury Single Account (TSA)  Penatausahaan

penerimaan

Negara

melalui

Modul

Penerimaan Negara (MPB)  Penyusunan daftar selisih saldo bank/pos akhir bulan  Penerbitan

surat

pendapatan (SPM PP)

perintah

membayar

pengembalian

19

 Penyusunan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran negara  Penerbitan konfirmasi surat setoran/nota pelimpahan  Imbalan jasa pelayanan perbankan dalam rangka pengeluaran (menerima pembayaran)  Penerbitan

nota

penyesuaian

dalam

rangka

koreksi

pembukuan setoran  Penatausahaan penerimaan negara dari potongan SPM/SP2D melalui e playpoint  Penatausahaan laporan denda tilang  Penerbitan surat teguran kekurangan dan/atau keterlambatan pelimpahan  Persetujuan penolakan pembukuan rekening  Penatausahaan rekening bendahara  Penerbitan surat perintah penyetor dana retur SP2D ke kas negara  Pembuatan berita acara rekonsiliasi imbalan jasa pelayanan bank/pos persepsi dalam rangka treasury single account (TSA) penerimaan  Penerbitan nota perbaikan transaksi  Imbalan jasa pelayanan perbankan dalam rangka treasury single account (TSA) pengeluaran (melakukan pembayaran)  Konfirmasi data unmacth modul penerimaan negara (MPN)

20

 Penyelesaian data unmacth modul penerimaan negara (MPN)  Monitoring

dan

evaluasi

atas

kepatuhan

BO

I/bank

persepsi/pos persepsi dalam rangka pelaksanaan treasury single account (TSA) penerimaan pengeluaran  Pengembalian penerimaan perhitungan pihak ketiga (PFK) perum BULOG 3. Seksi Verifikasi dan Akuntansi  Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)  Penatausahaan LPJ Bendahara pengeluaran  Penerimaan nota dinas hasil validasi dan verifikasi SPM/SP2D SSBP/SSP  Rekonsiliasi eksterna dan penerbitan BAR  Penerbitan surat peringatan penyampaian laporan keuangan (SP2LK)  Rekonsiliasi eletronik  Penerbitan surat pemberitahuan pencabutan pengenaan sanksi (SP3S)  Penerbitan surat keterangan telah dibukukan (SKTB)  Penerbitan

surat

keputusan

persetujuan

pembayaran

pengambilan pendapatan (SKP4) tahun anggaran yang lalu  Penerbitan

surat

keputusan

persetujuan

pembayaran

pengambilan pendapatan (SKP4) tahun anggaran yang berjalan

21

 Penerbitan barita acara rekonsiliasi internal  Konfirmasi setoran uang persediaan satker mitra KPPN lain  Jurnal koreksi setoran UP/TUP  Penatausahaan LPJ bendahara pengeluaran 4. Sub Bagian Umum  Penyelesaian pengajuan izin cuti tahunan dan cuti besar  Pembayaran gaji pegawai satker KPPN  Pembayaran

Tunjangan

Khusus

Pembinaan

Keuangan

Negara (TKPKN)  Penata usahaan surat masuk  Penata usahaan surat keluar  Penyaluran pendistribusian barang  Penyusunan laporan kepegawaian  Penata usahaan arsip KPPN  Pengusulan calon peserta pendidikan dan latihan  Pemrosesan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3)  Penyusunan daftar urutan kepangkatan (DUK)  Pembuatan karpeg/karis/kartu akses dan taspen  Penyelesaian pemberitahuan kenaikan gaji berkala (KGB)  Pembayaran lembur pegawai satker KPPN  Pembayaran uang makan pegawai satker KPPN  Penyusunan

rencana kerja

lembaga (RKA-KL)

dan

anggaran

kementerian

22

 Pengajuan usul kenaikan pangkat UKP/usul pangkatan PNS  Pengurusan permohonan pensiun  Penyelesaian surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) pegawai KPPN  Penyaluran pendistribusian barang  Rekonsiliasi laporan keuangan tingkat UAKPA  Usulan mutasi internal  Penunjukkan supervision  Pembuatan LPJ bendahara  Penerbitan kartu identitas petugas satker (KIPS) pengantar SPM/pengambilSP2D  Penggantian kartu identitas petugas satker (KIPS) pengantar SPM/pengambil SP2D  Adminitrasi absen melalui sistem handkey  Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) aparat pengawas fungsional  Pengajuan usul kenaikan penurunan peringkat jabatan pelaksana  Perencanaan penarikan dana  Penerbitan SPM-PP tahunan anggaran berjalan  Usul penghapusan arsip  Penyelesaian izin perjalanan keluar negeri untuk keperluan pribadi

23

 Penanganan pelanggaran kode eak pada KPPN  Penunjukkan petugas pengantar SP2D (kurir)  Pembuatan laporan inventaris barang  Pengelolahan pengacuan/keberatan

masyarakat

yang

diterima melalui sarana pengaduan KPPN H. SARANA DAN PRASARANA Gedung KPPN Parepare seluas 1062 m2 dan halaman gedung seluas 588 m2 sehingga jumlah luas halaman dan gedung seluas 1650 m2. Dengan dana yang tersedia didalam DIPA dan SKPA tahun anggaran 2012 dan 2013 baik untuk pemeliharaan gedung maupun inventaris kantor dapat diperdayakan sehingga dalam persiapan layout KPPN percontohan dan inventaris kantor/meja dan kursi dapat terpenuhi sesuai dengan standar yang diharapkan, walaupun dangan kondisi gedung kantor yang cukup lama dibangun pada tahun 1965. 1. RUANG KERJA Ruang kerja KPPN Parepare meliputi ruang kepala kantor, ruang kerja pejabat, dan pegawai, ruang kerja sekertaris, dan ruang server. Masing masing pelaksana hanya dipisahkan oleh partisi-partisi

sehingga

mendukung

konsep

transparansi

pelayanan. Ruang kerja seksi pencairan dana dan seksi Bank / Giro pos ditempatkan berdampingan, hal ini bertujuan untuk mendukung alur penyelesaian pekerjaan. Sedangkan ruang kerja seksi

24

Verifikasi dan Akuntansi serta sub bagian umum ditempatkan sesuai dangan fungsinya sebagai Back Office. 2. RUANG PELAYANAN Ruang pelayanan terbagi atas konter penerimaan SPM, pengembalian SP2D dan surat lainnya, konter penerimaan LHP Bank persepsi, ruang tunggu customer service, dan konter rekonsiliasi SAI. Ruang ditata untuk memberikan kenyamanan, dan bersifat transparan sehingga seluruh stake holder dapat dengan jelas melihat prosedur penyelesaian pekerjaan yang ada. 3. FASILITAS PENUNJANG RUANG TUNGGU PELAYANAN Sebagai bukti ketulusan dan kesungguhan KPPN Parepare dalam melayani Stakeholders/mitra kerja, ruang tunggu pelayanan ditata sedemikian rupa dengan beberapa fasilitas antara lain : a. Free Internet Acces (WIFI) : fasilitas free wifi ini sangat bermanfaat bagi satker untuk mengakses informasi melalui internet secara gratis, cepat dan nyaman. Stakeholders akan merasa tidak jenuh apabila menunggu diruang pelayanan karena adanya fasilitas free wifi ini. b. Televisi : merupakan salah satu alat hiburan bagi stakeholders untuk mengusir kejenuhan c. Jam Digital : jam digital yang ditempatkan diruang pelayanan sangat bermanfaat untuk melihat waktu kapan SPM itu dimasukkan ke loket.

25

d. Air Minum dan Permen : salah satu pencitraan pelayanan KPPN Parepare kepada mitra kerja agar mitra kerja merasa nyaman dan rileks saat menunggu antrian. e. Koran/Surat Kabar : merupakan salah satu fasilitas media cetak yang diperuntukkan bagi stakeholders untuk mengatasi kejenuhan sekaligus menambah wawasan. f.

Komputer dan Printer untuk Satker : salah satu bentuk kepedulian dan ketulusan dalam pelayanan kepada satker berupa penyediaan fasilitas Printer dan Komputer untuk mencetak atau mengerjakan laporan atau dokumen sehinnga satker tidak pelu keluar kantor apabila ada keperluan untuk mencetak dokumen.

g. Leaflet/Brosur dan buku Panduan : merupakan fasilitas yang ditunjukkan

kepada

satker

untuk

terutama dibidang perbendaharaan.

menambah

wawasan

26

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG A. Waktu Pelaksanaan 1. Waktu Pelaksanaan Program Magang Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Parepare ini berlangsung sejak Tanggal 28 Januari sampai dengan 28 Februari 2014. 2. Tempat Tempat Pelaksanaan Program Magang Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Parepare ini berlangsung di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Parepare Jl. Karaeng Burane No.20 Parepare,Sulawesi Selatan. B. Kegiatan/tugas-tugas yang Dilaksanakan Kegiatan/tugas-tugas yang dilaksanakan di KPPN adalah: NO

Hari/Tgl

Kegiatan

1

Selasa, 28 Januari 2014

- Penerimaan Magang - Orientasi/pengenalan tentang instansi

2

Rabu, 29 Januari 2014

-

Mengikuti One Day One information pegawai

-

Melampir SP2D harian

-

Membubuhi Stempel pada Instansi Tanda Pengenal

- Menyusun dan menceklis arsip

27

3

Kamis, 30 Januari 2014

- Menscan foto satker - Menyusun arsip - Membubuhi stempel Vera Pada data Satker - Belajar mengoperasikan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

4

Jum’at, 31 Januari 2014

- Libur

5

Sabtu, 1 Februari 2014

- Libur

6

Ahad, 2 Februari 2014

- Libur

7

Senin, 3 Februari 2014

- Izin

8

Selasa, 4 Februari 2014

- Izin

9

Rabu, 5 Februari 2014

- Mengikuti One Day One information pegawai - Menscan foto satker - Menyusun arsip - Membubuhi stempel Vera Pada data Satker - Melampir SP2D harian dan gaji - Merekam surat perintah membayar (SPM) - Mengoperasikan aplikasi SP2D - Membuat SP2D - Membuat konsep dan daftar terlampir

28

- Membuat Kartu pengawasan kredit 10

Kamis, 6 Februari 2014

- Mengikuti One Day One information pegawai - Menscan foto satker - Menyusun arsip - Membubuhi stempel Vera Pada data Satker - Merekam surat perintah membayar (SPM) - Mengoperasikan aplikasi SP2D - Membuat SP2D - Membuat konsep dan daftar terlampir - Membuat Kartu pengawasan kredit

11

Jum’at, 7 Februari 2014

- Mengikuti One Day One information pegawai - Menscan foto satker - Menyusun arsip - Membubuhi stempel Vera Pada data Satker - Merekam surat perintah membayar (SPM) - Melampir SP2D Harian Nihil - Membuat SKPP

29

- Mengoperasikan aplikasi SP2D - Membuat SP2D - Membuat konsep dan daftar terlampir - Membuat Kartu pengawasan kredit 12

Sabtu, 8 Februari 2014

- Libur

13

Ahad, 9 Februari 2014

- Libur

14

Senin, 10 Februari 2014

- Mengikuti One Day One information pegawai - Merekam surat perintah membayar (SPM) - Mengoperasikan aplikasi SP2D - Membuat SP2D - Membuat konsep dan daftar terlampir - Membuat Kartu pengawasan kredit

15

Selasa, 11 Februari 2014

- Mengikuti One Day One information pegawai - Membubuhi stempel Vera Pada data Satker - Melampir SP2D harian Nihil dan Gaji - Merekam surat perintah membayar (SPM) - Mengoperasikan aplikasi SP2D - Membuat SP2D

30

- Membuat konsep dan daftar terlampir - Membuat Kartu pengawasan kredit 16

Rabu, 12 Februari 2014

- Mengikuti One Day One information pegawai - Merekam surat perintah membayar (SPM) - Mengoperasikan aplikasi SP2D - Membuat SP2D - Membuat konsep dan daftar terlampir - Membuat Kartu pengawasan kredit

17

Kamis, 13 Februari 2014

- Mengikuti One Day One information pegawai - Mengadakan sosialisasi pada satker Parepare, Sidrap, Pinrang di Hotel Kenari

18

Jum’at, 14 Februari 2014

- Mengikuti One Day One information pegawai - Melampir SP2D Harian Nihil - Merekam surat perintah membayar (SPM) - Mengoperasikan aplikasi SP2D - Membuat SP2D - Membuat konsep dan daftar terlampir

31

- Membuat Kartu pengawasan kredit 19

Sabtu, 15 Februari 2014

- Libur

20

Ahad, 16 Februari 2014

- Libur

21

Senin, 17 Februari 2014

- Mengikuti One Day One information pegawai - Merekam surat perintah membayar (SPM) - Mengoperasikan aplikasi SP2D - Membuat SP2D - Membuat konsep dan daftar terlampir - Membuat Kartu pengawasan kredit

22

Selasa, 18 Februari 2014

- Mengikuti One Day One information pegawai - Merekam surat perintah membayar (SPM) - Mengoperasikan aplikasi SP2D - Membuat SP2D - Membuat konsep dan daftar terlampir - Membuat Kartu pengawasan kredit

23

Rabu, 19 Februari 2014

- Mengikuti One Day One information pegawai - Merekam surat perintah membayar (SPM)

32

- Mengoperasikan aplikasi SP2D - Membuat SP2D - Membuat konsep dan daftar terlampir - Membuat Kartu pengawasan kredit 24

Kamis, 20 Februari 2014

- Mengikuti One Day One information pegawai - Merekam surat perintah membayar (SPM) - Mengoperasikan aplikasi SP2D - Membuat SP2D - Membuat konsep dan daftar terlampir - Membuat Kartu pengawasan kredit

25

Jum’at, 21 Februari 2014

- Mengikuti One Day One information pegawai - Merekam surat perintah membayar (SPM) - Mengoperasikan aplikasi SP2D - Membuat SP2D - Membuat konsep dan daftar terlampir - Membuat Kartu pengawasan kredit

26

Sabtu, 22 Februari 2014

- Libur

27

Ahad, 23 Februari 2014

- Libur

28

Senin, 24 Februari 2014

- Mengikuti One Day One information

33

pegawai - Menginput data gaji Polres Pinrang - Merekam surat perintah membayar (SPM) - Mengoperasikan aplikasi SP2D - Membuat SP2D - Membuat konsep dan daftar terlampir - Membuat Kartu pengawasan kredit 29

Selasa, 25 Februari 2014

- Mengikuti One Day One information pegawai - Menginput data gaji Polres Enrekang - Merekam surat perintah membayar (SPM) - Mengoperasikan aplikasi SP2D - Membuat SP2D - Membuat konsep dan daftar terlampir - Membuat Kartu pengawasan kredit

30.

Rabu, 26 Februari 2014

- Mengikuti One Day One information pegawai - Menginput data gaji Polres Sidrap - Merekam surat perintah membayar (SPM) - Mengoperasikan aplikasi SP2D

34

- Membuat SP2D - Membuat konsep dan daftar terlampir - Membuat Kartu pengawasan kredit 31.

Kamis, 27 Februari 2014

- Mengikuti One Day One information pegawai - Menginput data gaji Polres Barru - Merekam surat perintah membayar (SPM) - Mengoperasikan aplikasi SP2D - Membuat SP2D - Membuat konsep dan daftar terlampir - Membuat Kartu pengawasan kredit

32.

Jum’at, 28 Februari 2014

- Mengikuti One Day One information pegawai - Menginput data gaji Polres Parepare - Merekam surat perintah membayar (SPM) - Mengoperasikan aplikasi SP2D - Membuat SP2D - Membuat konsep dan daftar terlampir - Membuat Kartu pengawasan kredit

35

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Magang 1. Faktor pendukung Pelaksanaan Magang adalah: a. Tersedianya fasilitas yang cukup memadai dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada kantor tersebut. b. Adanya masukan-masukan dan bimbingan dari instansi tempat berlangsungnya kegiatan magang. c. Antusiasme dan apresiasi yang diberikan oleh sebagian besar karyawan/pegawai dalam menunjang suksesnya program magang yang penulis jabarkan. 2. Faktor penghambat pelaksanaan magang Faktor penghambat Pelaksanaan Program Magang Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Parepare ini hanya terbatas pada persoalan teknis pelaksanaan yang sedikit membatasi peserta magang dalam menerapkan Teori yang diperoleh pada bangku perkuliahan.

36

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Dari laporan magang ini terdapat kesimpulan bahwa Kantor Perbendaharaan Pelayanan Negara Kota Parepare merupakan instansi yang cukup baik sebagai tempat magang karena mahasiswa yang melaksanakan magang mendapatkan banyak bantuan berupa pengarahan pada pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan. B. Saran 1. Kepada Mahasiswa yang akan melaksanakan Program Magang Sebelum terjun langsung ke lapangan untuk kegiatan Pelaksanaan Magang diharapkan kepada setiap mahasiwa agar betul-betul mempersiapkan diri baik fisik maupun mental serta dilandasi dengan pola pikir yang intelek dalam memasuki dunia baru yang jauh berbeda dengan dunia kampus. 2. Kepada Fasilitator Pelaksana Magang Waktu yang diberikan kepada peserta magang sekiranya dapat sedikit diperpanjang dengan mempertimbangkan efektifitas Output pelaksana Program Magang 3. Kepada Lokasi Pelaksanaan Magang a. Penetapan standard dan prosedur yang jelas terhadap setiap aktivitas pekerjaan agar kriteria pencapaian tujuan yang

37

diharapkan dapat dipahami dan dimengerti secara jelas dan terarah. b. Konsultasi dan konseling yang intens antara pihak atasan dan bawahan

terkait

proses

dan

kinerja

agar

kesepahaman ide dan praktik pada setiap karyawan.

terjadinya