Legal Memorandum

Legal Memorandum : PT. Newmont Nusa Tenggara

Tugas Mata Kuliah Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional

Jurusan Hukum Internasional

Oleh:

Olivia Angelica Suhendro

-

11000118410010

MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2019

PT. Newmont Nusa Tenggara menggugat Pemerintah Indonesia 1. Statement of Assignment Disusun Oleh

: Olivia Angelica Suhendro, Mahasiswi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

2. Issues Adanya pemberlakuan UU Minerba, UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sepatutnya juga diterapkan oleh pihak PT. Newmont Nusa Tenggara,

menyebabkan konflik. PT. Newmont Nusa Tenggara mengajukan gugatan kepada Arbitrase di ICSID dikarenakan bila UU itu tetap diberlakukan, rencananya 12 Januari 2014 mendatang, maka 4300 karyawan PT NNT dan 4500 karyawan sub kontraktor yang bekerja di proyek Batu Hijau PTNNT terancam tak lagi bekerja akibat peraturan tersebut. Pihak Indonesia menekan PT. Newmont Nusa Tenggara untuk mencabut gugatan tersebut. 3. Brief Answer PT. Newmont Nusa Tenggara mencabut gugatan terhadap Indonesia di ICSID. 4. Statement of Facts Ribuan karyawan PT Newmont Nusa Tenggara melakukan demonstrasi di kantor bupati Sumbawa Barat untuk menolak pemberlakuan UU minerba no 4 tahun 2009, yang diberlakukan januari 2014, tentang pelarangan ekspor konsentrat. PT. Newmont Nusa Tenggara merumahkan karyawan dan melakukan pemotongan gaji untuk menekan biaya oprasional perusahaan.

Page 2

UU minerba nomor 4 tahun 2009 yang berisi tentang pelarangan ekspor konsentrat / bahan mentah dan mewajibkan setiap perusahaan membangun smelter. PT Newmont telah menyetujui melakukan pembangunan smelter sesuai dengan yang dimaksud UU minerba. Pembangunan smelter merupakan perkara yang memerlukan

pemerintah

menyiapkan infrastruktur di wilayah yang akan di bangun smelter. Pembangunan smelter diperkirakan membutuhkan waktu dan PT. Newmont Nusa Tenggara memita kelonggaran kepada pemerintah untuk tetap diberlakukannya ekspor bahan mentah dengan persentase penurunan bea ekspor. Hal tersebut dikarenakan smelter atau tempat pemurnian yang ada di Indonesia seperti PT Smelting Gersik di jawa timur hanya mampu menampung dan memurnikan konsentrat sejumlah 30% - 40% dari hasil produksi PT Newmont dan PT Freeport. PT Newmont mengalami kerugian, dan akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja besar – besaran, sehingga akan menimbulkan dampak sosial ekonomi yang besar. PT Newmont Nusa Tenggara dan pemegang saham mayoritasnya, Nusa Tenggara Partnership B.V. (NTPBV), suatu badan usaha yang terdaftar di Belanda, mengajukan gugatan arbitrase internasional terhadap Pemerintah Indonesia terkait larangan ekspor. Dalam gugatan arbitrase yang diajukan PT Newmont Nusa Tenggara menyatakan maksudnya untuk memperoleh putusan sela yang mengizinkan PTNNT untuk dapat melakukan ekspor konsentrat tembaga agar kegiatan tambang Batu Hijau dapat dioperasikan kembali. Keputusan untuk menghentikan dan menarik arbitrase muncul setelah komitmen dari pejabat pemerintah untuk membuka negosiasi formal dan mengadakan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan PTNNT atas penghentian tuntutan arbitrase.

Page 3

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Riza Damanik menilai, gugatan PT Newmont Nusa Tenggara tersebut bisa membahayakan kedaulatan Indonesia karena penerapan Bilateral Investment Treaties (BIT) yang memberikan perlindungan kuat bagi investor asing. Atas gugatan PT Newmont Nusa Tenggara, selain menghapus perjanjain BIT, pemerintah juga mengancam akan mengkaji poin-poin penting perjanjian kontrak karya dan akan berpengaruh terhadap proses renegosiasi. Proses renegosiasi akan diberhentikan sementara waktu oleh pemerintah. Dalam perkara No. ARB/12/14 and ARB/12/40, Komite ICSID yang terdiri dari Judge Dominique Hascher, Professor Karl-Heinz Böckstiegel dan Professor Jean Kalicki (Komite ICSID) mengeluarkan putusan yang memenangkan Republik Indonesia dengan menolak semua permohonan annulment of the award yang diajukan oleh Para Penggugat, PT Newmont Nusa Tenggara. Kesepakatan yang ditandatangani pada Rabu 3 September 2014 berupa nota kesepahaman (MoU) amandemen kontrak. MoU akan dilanjutkan penandatanganan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai pengganti kontrak karya. Kesepakatan yang ditandatangani pada Rabu (3/9) malam itu baru berupa nota kesepahaman (MoU) amandemen kontrak. Nantinya, MoU akan dilanjutkan penandatanganan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai pengganti kontrak karya. kewajiban membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) disertai menyetor uang jaminan 25 juta dolar AS, pengurangan luas lahan dari 87.000 menjadi 66.422 ha, divestasi 51 persen, dan penggunaan komponen dalam negeri. Newmont akan dikenakan bea keluar atas ekspor konsentrat sebesar 7,5 persen. Newmont juga dikenakan membayar iuran tetap (deadrent) dua dolar AS per hektar.

Page 4

5. Analysis Discussion Pelaksanaan UU Minerba yang diterapkan Indonesia karena ada suatu maksud demi kebaikan bangsa, dalam pemberlakuannya PT Newmont Nusa Tenggara yang berusaha menyesuaikan dengan mengikuti untuk pembuatan smelter, dalam prosesnya mengalami kendala diaman butuh penyesuaikan dalam kegiatan produksi juga dalam kegiatan biaya yang dibutuhkan untuk penerapan peraturan yang baru. Dampak yang terjadi pada PT Newmont Nusa Tenggara, mengalami keguncangan hingga berakibat menutup atau menghentikan kegiatan produksi, dimana berdampak pula pada pengkerajaan karyawan guna menstabilkan beban biaya tertanggung. Dampak yang besar PT Newmont Nusa Tenggara juga akan berpengaruh pada pihak nasional, karena Inodnesia mendapat devisa negara dari hasil produksi PT Newmont Nusa Tenggara, dan banyak tenaga kerja Indonesia terutama di Nusa Tenggara Barat yang memperoleh pekerjaan dari aktivitas PT Newmont Nusa Tenggara. Pihak PT Newmont Nusa Tenggara yang mengalami kesulitan dalam mempertahankan kinerja perusahaan mengajukan gugatan demi memperoleh solusi untuk kelangsungan PT Newmont Nusa Tenggara. Langkah yang diambil dengan gugatan ke arbitrase bertujuan agar memperoleh kemenangan untuk menuntut kesempatan agar dapat memperoleh keringanan dari pihak Indonesia. Namun, langkah mengajukan gugatan tersebut, akan mengancam pihak Indonesia jadi dengan mempersiapkan diri, pihak Indonesia mengajukan beberapa ancaman guna PT Newmont Nusa Tenggara mencabut gugatan, guna memperoleh Kontrak Karya yang dapat jalan terang untuk dapat berlanjut. Indonesia menekankan apabila meneruskan gugatan pada arbitrase, akan menutup atau membatalkan Kontrak Karya dalam PT Newmont Nusa Tenggara.

Page 5

6. Conclusion Dalam perjanjian yang berskalakan luas, yakni melibatkan negara lain dalam kerja sama, perlu adanya pertimbangan tiap langkah yang ditempuh. Tidak hanya mementingkan menang atau kalah, namun jalinan hubungan baik yang sebisa mungkin untuk dijaga. Pada kasus PT Newmont Nusa Tenggara yang dijabarkan diatas. Ada polemik antara pihak Indonesia dengan pihak penggugat, dimana Indonesia yang memiliki wewenang untuk mencanangkan peraturan baru, sebagai rekan kerja sama pihak PT Newmont Nusa Tenggara harus mentaati. Namun karena pihak PT Newmont Nusa Tenggara mengalami guncangan, pihak Indonesia juga perlu menganalisa dampak yang timbul dialami oleh PT Newmont Nusa Tenggara, yang juga akan menarik pihak Indonesia dalam kerugian juga. Dengan demikian, baik pihak Indonesia dan pihak penggugat sama-sama terikat hubungan kerja sama dengan berbagai ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian Kontrak Karya, perlu saling menjaga dan menghargai hubungan kerja sama yang telah terbangun. Pihak Indonesia memberikan tekanan terhadap pihak penggugat guna menekan perkembangan polemik agar tidak terlalu besar, dan pihak penggugat setuju untuk mencabut gugatan guna terjadi renegosiasi, dan turut mempeertimbangkan langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan sejenis dalam menangani persoalan sejenis, PT. Freeport. Akhirnya, dengan adanya kesamaan persepsi untuk menjaga hubungan kerja sama, pihak penggugat dan Indonesia melakukan penandatanganan MoU, guna menangani persoalan secara bersama-sama.

Page 6