Lembaga Pengakuan Internasional

LEMBAGA PENGAKUAN INTERNASIONAL Para ahli mengatakan pengakuan ini merupakan masalah dalm hukin, karena berkaita n dg alasan2 dalam pemberian pengakuan, yaitu dalam politik.. Fungsi Pengakuan: Menurut De Visscher : lembaga pengakuan utk memenyhi keb. sosial dalam kehidupan : 1. u/ tdk mengasingkan suatu kumpulan masnusia dari HI 2. u/ menjamin kontinuitas hubungan-hubungan internasionnal dengan jalan mencega h adanya suatu kekosongan hukum yg merugikan baik bagi kepentingan individu maup un bagi hub. antar negara.. soalnya kalo ga diakusi bisa aja di kucilkan.. kekosongan hukum = tidak ada yg mengatur.. mengakui = mengakui semua sistem dalam negara tersebut (baik hukum ataupun polit ik) masalah taiwan: dulunya china itu osisalis biasa.. setelah komunis... pada tahun 70an.. AS mmili h mengakui RRC sbg nation utk duduk di dewan keamanan sikap indo -> mengakuinya RRC.. MASALAH DALAM LEMBAGA PENGAKUAN 1. Merupakan bag hukum int'l yang sulit, negara2 sering menggunakan pengakuan ta npa alsan2 yuridis 2. brierly: pengakuan internasional disammping memiliki arti penting dalam hukin , jg merupakan masalah yg selalu jad pemikiran kementriann2 luar negeri 3. starke: klihatanya merupakan masalh sedrhana, tetapui kesan itu memperdaya XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bentuk-bentuk pengakuan: 1. pengakuan Negara Baru 2. " Pemebrintah baru 3. Sebagai pemberontak 4 Pengakuan Belligerensi 5 sebagai bangsa 6. Pengakuan hak-hak teritorial dan situasi internasionnal baru 1. Pengakuan negara baru ada 3 teori: a. Teori deklarator 2. Teori konstitutif 3. Teori Jalan tengah teori deklarator pngakuan hanya bersifat pernyataan dari negaraain, apabila semua unsur knegaraan telah diiliki oleh suatu masyarakat poitik, maka hukiipso-facto harus mengangga p masarakat politik........................ etc jadi secara hukin sah, sebagai suatu pribadi dalam masyarakat intenasional dasar pemikiran teori deklarator *tidak berarti tanpa pengakuan

Erich (Finlandia): pengakuan bersifat deklaratoir, pada hakikatnya yg diakui ada lah sesuatu yg telah ada. Fisher williams (US): pengakuan itu tdk konstitutif sifatnya tapi deklarator, me nerima tapi tidak menciptakanya. tidak mengandung suatu maksud menyetujui atau m enolak secara moral sesuatu yang diakuinya.. Konvensi Montevideo (1933): konvnsi ini menganut teori deklarataor seperti yg di cantum dalam pasal 3

TEORI KONSTITUTIF (kebalikan dari teori deklarator) Walaupun unsur-unsur kenegaraan telah dimiliki oleh kumpulan masyrakat politik, tapi tidak otomatis menjadi subjek (pribadi) internasional sebelum adanya pengak uan dari negara-negara lain. sehingga konstitusi ini sangat menentukan lahirnya subjek hukum internasional Wheaton mengakatan bahwa apabila suatu negara hanya mengambil tindakan terhadap warganegaranya sendiri dalam lingkungan wilayahnya saja, mungkin tidak akan meme rlukan lembaga pengakuan. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx von liszt (german): bukan kenyataannya sebagai negara tetapi masuknya negara itu dalam masyarakat bangsa-bangsa yang ditentukan oleh pengakuan. Pengakuan itu me nghendaki dulu, bahwa negara yg megemukakan dirinya agar diterima moore (amerika) walaupun sebuah negara baru memiliki hak-hak dan atribut2 kedaul atan terleppas dari soal pengakuan, tetapi hanya apabila negara baru itu diakui xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx negara baru mengambil tempat ditengah2 negara2 lain untu k menggunakan hak-haknya.. TEORI JALAN TENGAH - PEMISAH 2 teori itu sangat2 tidak memuaskan.. teori ini mengatakan : haruslah ada yg mem isahkan kepribadian internasional dengan hak2 internasional yg melekat pada kepr ibadian intu rivier: memang atribut2 kenegaraan terlepas dari pengakuan pihak lain, tetapi ha nya sesudah mendapat pengakuan penggunaan hyak-hak tersebut akan terjamin hubung an politik yg teratur hanya mungkin terjadi antara negara2 yg telah saling menga kui starke: kebenaran mungkin berada di tenagh2 kedua teori itu.. alasan ppolitik sa ngat kuat dalam engakuan, pengakuan sering dihgunakan karena alasan2 politik, me mberikan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx starke juga menunjukan bahwa teori deklarator mempunyai dasar yg kuat, yaitu: pengakuan thdp suatu negara berlaku surut ssampai saat lahirnya negara itu secar a nyata sebagai negara merdeka. australia mngakui indo sbg negara 1960.. ausy mengakui indo tahun segitu (yg tel ah ada) tapi bkn berarti indo merdeka tahun segitu.

Pendapat Institute of International Law (brussels) lembaga tidak resmi, anggotanya para sarjana hukum terkemuka..

dalam sidangnya di Brussels April 1936 disepakati mengenai lembaga pengakuan (BU KAN 22nya... klo jalan tengah mengakui 22nya) intinya ga harus ada pengakuan

memberi pengakuan terhadap negara baru, dapat terpisah terhadap pengakuan pemeri ntahnya 1 tidak penting

CARA PEMBERI PENGAKUAN TERHADAP NEGARA BARU diserahkan kepada masing-masing negara, tapi kemudian di dalam embaga ini dikena adanya pengakuan kolektif. Pengakuan kolektif ini dilakukan sec. bersaa2 oleh sekumpulan negara yg disebut group recognation.. dan ini pernah terjadi pada abad 19 di eropa.. etika byk neg ara baru di eropa lahir, kemudian diakui bersama oleh negara2 yg tergabung dalam concert of europe... ada lagi caranya.. yg disebut dengan pengakuan terpisah. yaitu ada pemisahan antara berdirinya nega ra dengan berdirinya pemerintahan.. padahal kita ketahui pemerintah merupakan un sur mutlak berdirinya negara. oleh karena itu, ada beberapa contoh dari model pe ngakuan ini: jadi dipisahkan dengan syarat2 tertentu negara di akui, tapi pemerintah modelnya harus sesuai dengan keinginan negra yg mengakuinya... contoh praktik ini.. yaitu pengakuan yg diberikan AS pada Israel pada tahun 1948 .. dengan sebuah pemerintahan sementara... pada tanggal mei 1948, As memberikan pengakuan terhaadap israel.. bahwa telah be rdiri negara israel dan pengakuan itu mensyaratkan adanya pemerintahan sementara .. dikatakan bahwa amerika memberikan pengakuan de facto otoritas negara israel. selain pengakuan terpisah seperti itu, ada juga pengakuan mutlak dan pengakuan b ersyarat hal ini berkaitan dengan suatu teori bahwa pengakuan yg sudah diberikan oleh neg ara, tidak boleh ditarik kembali... oleh karena itu pengakuan bersifat mutlak.. sekali diberikan ya udah.... dengan segala resikonya.. untuk menghindari hal ini, dikenalilah pengakuan bersyarat.. negara baru akan di berikan pengakuan, jika memenuhi kriteria2 dan syarat2 yg telah diteteapkan oleh negara yang akan memberikan pengakuan.. pengakuan yg memerlukan syarat2 tertent u disebut conditional recognation. dan mencangkup 2 macam.. pertama berapa penga kuan dengan syarat2 dipenuhi sebelum pengakuan diberikan.. kedua pengakuan denga n syarat2 yg harus dilaksanakan kemudian.. sesudah pengakuan diberikan.. dalam h al yg pertama.. pengakuan tidak perlu diberikan apabila yarat2 yg telah disetuji tidak dilaksanakan sedangkan yg kedua... tidak dipenuhinya syarat2 pengakuan yg disetujui untuk dilaksanakan memberikan a lasan kepada negara yg memberikan pengakuan untuk memaksakan pengtaatan syarat2 tersebut melalui pemutusan hubungan diplomatik atau dengan mengadakan intervensi ... contoh: 1878 berdasarkan Treaty of Berlin 1878, Bulgaria diakui terlepas dari ke ultanan turki dengan syarat dibentuk suatu pemerintahan yang diinginkan oleh pem beri pengakuan itu dan diadakannya suatu millisai nasional. serbia dan rumania d iakui dengan syarat kemerdekaan agama harus berlaku sepenuhnya di daerah tersebu t. dalam kasus rumani ada syarat tertentu, yaitu mengembalikan bberapa daerah te

rtentu kepada rusia. open***** sangat tidak setuju dengan pengakuan bersyarat ini.. bahkan mencela pe ngakuan ini, disebut sebagai tindakan yg toidak wajar.. pengakuan pemerintah baru.. ga perlu negara baru...tapi ganti pergantian pemerin tah.. tapi pergantiannya tidak wajar -> revolusi, insurjensi, kudeta.. terhadap situai inilah maka lahir lembaga pengakuan negara baru ada 2 doktrin yg terkenal -> doktrin legitimasi dan de factoism.. menurut doktri n legitimasi.. jika suatu pemerintahan baru lahir melalui suatu proses konstitus ional negara tersebut.. artinya pemerintahan baru lahir secara legitimate menuru t undang-undang.. tidak diharuskan adanya pengakuan dan huukum internasional pun tidak mengharuskan adanya pengakuan.. kalaupun ada hanya merupakan tatakrama ke hidupan internasional belaka... sedangkan terhadap pemerintahan yg tidak legitimate (bukan dari proses konstitus ional), artinya pengakuan hanya diberikan kepada pemerintah secara de facto..pen gakuan de facto ini sangat penting disebabkan beberapa hal.. yaitu untuk menjaga kepentingan hubungan ekonomi antara yang memberi pengakuan dengan negara yg dia kui.. Alasan lainnya adalah pengakuan de facto ini diberikan demi menjamin keselamatan warga negaranya yg ada di negara tersebut... jika pemerintahan scra de facto ini dapat mempertahankan kekuasaannya dalam jang ka waktu tertentu.. yaitu pemerintah hasil kudeta dapat melaksanakan fungsi2 dan kewajiban dengan baik.. maka pengakuan de facto bisa diikuti selanjutnya dengan pengakuan de jure. model pengakuan seperti inipun pernah diberikan oleh amerika serikat.. amerika serikat memberikan syarat.. pemerintah de facto dapat mengawasi administ rasi kenegaraan dgn baik.. pemerintahan de facto dapat dukungan/sokongan dari r akyat.. pemerintahan de facto mempunyai keinginan dan kemampuan untuk melaksanak an kewajiban2 internasional.. walaupun telah terjadi pemerintahan yang abnormal.. asas continuitas negara yang telah diakui oleh hukum internasional tetap berlaku... pemerintahan abnormal it u tidak megubah kepribadian internasional dari negara bersangkutan.. sehingga, p emerintah manapun yang berkuasa dibawah hukum internasional tetap mempunyai hak dan kewajiban yg sama seperti pemerintah sebelumnya.. pemberian pengakuan de fac to ini didasarkan pada suatu kekhawatiran bahwa pemerintahan revoluioner akan me nganggap enteng kewajivan2 internasional seperti pemerintah ini menganggap enten g undang-undang dasarnya sendiri... contoh kasus adalah : revolusi oktober tahun 1917, di rusia dan hasil revolusi a dalah pemerintah berkuasa secara de facto.. amerika memberikan syarat2 berdiriny a pemerintahan baru rusia tsb.. yaitu menjalankan kewajiban2 internasional.. ter utama bagi AS, membayar utang rusia pada AS, karena takut ga ngebayar.. shg 16 t ahun lamanya menolak regime soviet tersebut.

selanjutnya kedudukan hukum pemerintah de facto.. para ahli menyatakan pengakuan de facto yg diberikan kepada pemerintahan revolus ioner.. merupakan pengakuan yg tidak penuh dan tidak lengkap.. boleh dikatakan m asih bersifat sementara.. mengapa?? didasarkan pada suatu pemikiran.. belum tent u pemerintahan revoluioner dapat bertahan lama.. bisa juga dia hanya bertahan 3 bulan misalnya... setelah itu digulingkan kembali... menurut para ahli, pemberian pengakuan de facto sebenarnya mencerminkan sikap ra

gu pada negara yg memberikannya.. 1. ragu akan pengakuan pemerintahan baru itu untuk terus memegang kekuasaan 2. ragu bahwa pemerintah baru itu, dapat memenhui kewaiban2 internasional.. maka lahir pengakuan de facto...

tentang pengakua de jure pengakuan ini meruapakan thap elanjutnya tahap de facto, setelah melihat suatu k ondisi, tidak ada keraguan lagi terhadap pemerintah revolusioner..maka biasanya diberikan pengakuan secara de jure.. lalu dimulailah hubungan2 diplomatik, bahka n hub diplomatik yg lengkap dan sempurna.. mengenai istilah de jure... menurut p ara ahli dapat menimbulkan kesalah pahaman.. sebab sering diartikan seolah2 ada hubungan dengan asaluslu yg sah dari pemerintah baru yg bersangkutan, padahal as al usul pemerintah baru itu ditinjau dari hukum nasionalnya sendiri adalah tidak sah... selanjutnya menurut para ahli, kalau pemerintahan terbentuk melalui proses pemil ihan umum, maka sama sekali tidak memerlukan pengakuan dari negara manapun.. jad i pengakuan de jure. bukan untuk menunjukan asal usul yg sah dari pemerintahan y g diakui.. tetapi untuk menunjukan tidak ada golongan lain lagi yang menggangu g uta kedudukan pemerintah yg berangkutan.. pemerintah itulah yg mewakili negarany a.. ada juga odel pengakuan terhadap model pemerintah baru ini yg berkaitan dengan g overnment in ex *pemerintah dalam pelarian* justru sebaliknya dia ga diberikan d e facto.. karena tidak menguasai de facto.. tapi diberikan secara de jure...

karena pengakuan terhdap lembaga pemerintah ini sangat kental dari motif2 atau k epentingan/ motif politik dari negara yg memberikan pengakuan.. maka lembaga ini sering disalahgunakan.. penyalah gunaan lembaga pengakuan ini bisa dalam bentuk premature recognation (pengakuan yg terburu-buru) -> utau pemerintahan yg belum tentu/belum jelas bia bertahan atau tidak langsung saja diberi pengakuan.. pern ah dilakukan oleh AS, menyalah gunakan lembaga ini, pada tahun 1901.. peristiwa panama. di dalam sejarah.. panama termasuk dalam republik kolombia.. provinsi paling uta ra kolombia.. diakui AS milik kolombia... pada tahun 1903 amerika dan kolombia m erundingkan sebuah perjanjian mengenai penggaian terusan panama dan pemberian ha k2 kepada AS untuk menggalinya.. perjanjian ini ternyata berhasil dirumuskan oleh kedua pemerintah.. tapi DPR kol ombia menolaknya.. tiba2 meletuslah pemberontakan didaerah panama.. dan 3 hari k emudian.. sebelum ada kepastian apakah pemberontakan itu akan berhasil.. preside n as saat itu segera memberikan pengakuan kepada pemerintah republik panama baru (langsund diberi nama oleh AS), dan memisahkan dari kolombia.. supaya memudahka n proses galian terusan / janji konsensi politik itu.. para ahli mengakui amreki a menyalah gunakan... dan amerika dikatakan mempunyai hak abadi untuk menggali terusan panama itu... pengakuan yg diberikan oleh As itu disebut premature recognation yg termasuk int ervensi urusan negara lain,, karena sepadan dgn intervensi.. maka pengakuan eper ti ini dilarang oleh hukum internasional

diebabakan negara2 di amrekia latin sangat ering menjadi korban dari lembaga pen gakuan ini... maka keluarlah suatu doktrin yg terkenal.. yaitu DOKTRIN TOBAR

Tobar adalah menteri luar negeri ekuador.. menurut tobar, ada syarat konstitusional bagi pengakuan suatu pemerintah baru.. pemberontakan atau kudeta memang didak mungkin dicegah terjadinya oleh sebuah ne gara.. maka mekipun pemerintah secara efektif memegang kekuasaan pengakuan harus ditangguhkan sampai rakyat dinegara itu melalui suatu pemiliu yg bebas menyatak an skapnya terhadap pemerintah baru tersebut. doktrin ini jelas ditunjukan jelas pada AS, yg turut serta dan ikut berperang pada peristiwa panama sejalan dengan doktrin tobar ini, keluar doktrin ekstrada.. negara meksiko.. negara meksiko sering menjadi korban dari AS. untuk mengatasi keadian yg erupa dengan panama.. didalam pernyataannya 27 sep*ek xtrada menyatakan bahwa mksiko sering menjadi korban dari negara lain.. maka sej ak saat itu meksko akan mengikuti pedomannya sendiri tentang pengakuan. bahkan i a menginginkan hapuskan lembaga pengakuan tersebut... karena lembaga ini sering diadikan alat untuk menilai pemerintahan negara lain