Mahkamah Pelayaran.ppt

PROSES HUKUM TERHADAP MUSIBAH KECELAKAAN KAPAL DI LAUT Mahkamah Pelayaran

Tujuan Pemeriksaan ( Investigasi ) terhadap Kecelakaan Kapal Tujuan utama pemeriksaan kecelakaan kapal adalah untuk menentukan keadaan sekitar dan sebab kecelakaan yang maksudnya adalah untuk meningkatkan keselamatan jiwa dilaut serta pencegahan kecelakaan di masa y.a.d

Kewajiban mengadakan pemeriksaan menurut UNCLOS  Article 94

- Kewajiban Negara Bendera ( flag state )  Article 94 ( 7 ) bahwa setiap Negara harus melaksanakan pemeriksaan terhadap musibah atau kecelakaan yang menyangkut kapals berbenderanya dan dilakukan terhadap personil yang pantas dan berkwalifikasi

SOLAS  



Regulation 21 – Musibah (a) Setiap Negara bertanggung jawab melaksanakan investigasi atas setiap musibah yg. terjadi pada setiap kapalnya berdasarkan ketentuan Konvensi yg.berlaku dan apabila disidangkan maka hasil pemeriksaan bila diperlukan dapat menolong menentukan perbaikan thd. peraturan yang ada (b) Setiap Negara bertanggung jawab memberi masukan kepada IMO atas setiap informasi terkini yang diperoleh dari hasil investigasi

Organisasi MAHPEL dunia       

Australian Transport Safety Bureau ( ATSB ) Marine Accident Investigation Agency ( Japan ) Marine Accident Investigation Branch (MAIB )UK US Coast Guard Office of Investigation and Analysis Transportation Safety Board of Canada ( CTSB ) Dutch Transport Safety Board ( DTSB ) Transport Accident Investigation Commission in New Zealand

Penyebab Kecelakaan  Manusia

- kelalaian / kekurangmampuan - kesengajaan ( ? ) , dll.  Peralatan / Perlengkapan - Hull - Machinery - Equipment  Alam

Latar belakang  Ordonantie Op Den Raad Voor De

Scheepvaart tgl.17 April 1934 Staatsblad No.215 thn.1934 jo No.2 thn.1938  Merupakan penyempurnaan lembaga “ Raad vaan Tuct ” ( Dewan Tata Tertib/ Peradilan Tata Tertib Pelayaran ) berdasarkan Ordonansi No.119 tahun 1873.

DASAR HUKUM PP No.1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal & PP.No.8 Tahun 2004 ttg. Perubaan PP No.1 Tahun1998. 2. KEP.MEN No.15 Thn. 1999 tgl. 2 February 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja MAHPEL, MAHPEL sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab kepada MENHUB. 1.

STRUKTUR ORGANISASI DEP.HUB. Menteri

SEKJEN

DIRJEN HUBDAT

DIRJEN PERLA

ADPELS: Class I - IV

Syahbandar sebagai Investigator

DIRJEN HUBUD

MAHPEL

Struktur Organisasi Mahkamah Pelayaran Chief of Marine Court

Secretariat

Member ( Judges ) Marine Court

Data & report Subdivision

Cases Subdivision

Gen. Affairs Sub Division

Clerk Secretary

Landasan Hukum Nasional Ordonansi No.215 tahun 1934 jo.No.2 tahun 1938 dengan segala peraturan dan perubahannya ttg. kewenangan dan tata kerja Mahkamah Pelayaran 2. KUHD buku Kedua 3. Scheepen Ordonantie dan Scheepen Verordening 1935 beserta perubahannya 1.

Landasan Hukum Nasional ( Lanjutan ) 4. 5. 6. 7.

UU No.21/1992 ttg. pelayaran PP No.1/1998 tentang pemeriksaan kecelakaan kapal . PP No.8/2004 tentang perubahan PP No.1/1998 Keputusan Menteri Perhubungan No.15/1999 ttg. Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran

Landasan Hukum Internasional 1. 2. 3. 4. 5.

Solas 1974 & amandemen STCW 1978 & amandeman Marpol 1978 & amandemen Collision regulation 1972 International Safety Management (ISM Code)

Landasan Huk.Internasional ( lanjutan ) 6 CLC ( Civil Liability Convention) 1969 7. Fund Convention 1971 for oil pollution damage 8. International Convention for safe container 1972 9. dll.

Manfaat yang dapat diperoleh dari Putusan Mahpel : 1.

Pencegahan,dapat dijadikan pertimbangan thd. penyempurnaan peraturan keselamatan pelayaran

2. Sebagai keterangan ahli tentang suatu kecelakaan kapal

Manfaat yang dapat diperoleh ( lanjutan ) :

3. Sebagai bahan pertimbangan dalam

4. 5.

penanganan kasus yang menyangkut aspek pidana ataupun perdata Sebagai masukan bagi pemilik/pengusaha kapal/operator dalam pengoperasian kapalnya Sebagai masukan bagi pemerintah tentang kwalitas para penegak hukum pelayaran,pelaut,operator dan bahkan bangunan serta perlengkapan kapal.

Examinee ( Yg. diperiksa ) Master /ship’s commander  Officer/Pwa. kapal  Setiap orang yang berada diatas kapal Yaitu : 1. Kpl.dimana ia berada mengalami kecelakaan 2. Kpl. Yang menyebabkan kpl.lainnya terkena musibah / kecelakaan 3. Mereka yang mengetahui adanya kecelakaan 4. Mengangkut penumpang / awak dari kpl.lain yg. terkena musibah 

Lingkup pemeriksaan  Kronologis kecelakaan  Aturan lalu lintas yang berlaku  Komunikasi Intern & extern  Bridge Resource Management  Kebijaksanaan perusahaan  Training & qualifikasi

awak kapal  Cuaca & keadaan laut  Sleep/ rest selama 72 jam terakhir

Fokus pemeriksaan bag.Dek  Dokumentasi tata letak alat navigasi &

peralatan di anjungan  Karakteristik & olah gerak kapal  Historis pelayaran & peristiwa yg.dialami  Komunikasi di kapal  Peranan Pandu  BRM  Pengaruh cuaca & keadaan laut

Fokus pemeriksaan bag. Mesin  Pemeriksaan thd. Sistim,kondisi serta

kinerja permesinan  Uji operasional sistim kemudi & peralatan lainnya  Dokumentasi thd. Kerusakan yg.dialami  Kebijakan perusahaan berkenaan dgn. permesinan;pelatihan dan prosedure

Fokus pemeriksaan human factor  Qualifikasi,training& pengalaman awak kpl  Persepsi personil  Standar qualifikasi personil  Pengambilan keputusan Nakhoda  Siklus antara waktu

kerja / istirahat  Kebijakan perusahaan berkenaan kesra,dll.

Bukti kelengkapan       

Sertifikats & Dokumen kapal Ijazah Perwira Log books & bell books Peta & buku-buku Navigasi Manual peralatan navigasi ( mis. Radar ) Rekord perawatan & perbaikan kpl. GA Plan; Cargo loading;Capacity plan;Damage Stab. Manual; Loading instruction

Jumlah kecelakaan berdasarkan jenisnya di tahun 2003

Jumlah Kecelakaan berdasarkan jenis kapal di tahun 2003

Jumlah Kecelakaan berdasarkan lokasi tahun 2003