Makalah Akuntansi Sektor Publik (seluk Beluk Pengauditan Dan Peran Spkn Dalam Audit Sektor Publik)

MAKALAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (Seluk Beluk Pengauditan dan Peran SPKN Dalam Audit Sektor Publik)

Disusun Oleh : RISDA SIPAYUNG ( 160301069 ) ORYZA SATIVA ( 160301051 ) VERA YURIKE ( 160301191 ) Dosen Pengampu : Muhammad Ahyaruddin, SE.,M.Sc.,Ak

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU TP: 2017 / 2018 1

DAFTAR ISI DAFTAR ISI ............................................................................................................... 2 BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 2 Latar Belakang ........................................................................................................ 3 Rumusan Masalah .................................................................................................. 3 BAB II PEMBAHASAN .............................................................................................. 4 2.1 Perbedaan Pengawasan dan Pemeriksaan (Pengauditan) ............................... 4 2.2 Jenis-Jenis Audit Sektor Publik ......................................................................... 4 2.3 Pendekatan-Pendekatan Dalam Audit Sektor Publik ........................................ 5 2.4 Proses Audit Dalam Sektor Publik .................................................................... 5 2.5 Peran dan Fungsi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) ............... 6 2.6 Isu dan Tantangan Dalam Audit Di Pemerintahan Indonesia …………………..6 BAB III PENUTUP ..................................................................................................... 7 3.1. Kesimpulan ...................................................................................................... 7 Daftar Pustaka .......................................................................................................... 8

2

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Didalam ringkasan ini kita akan membahas tentang seluk beluk pengauditan dan peran SPKN dalam audit di Pemerintahan Indonesia sekaligus memahami fungsi BPK, BPKP, dan Inspektorat di Pemerintahan Indonesia. DiIndonesia lembaga yang bertugas untuk melaksanakan akuntabilitas dan transparasi keaungan negara adalah BPK. Sesuai dengan mandat yang diberikan, BPK-RI memiliki kewenangan dalam melakukan tigas jenis pemeriksaan yakni pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk dapat menghasilkan audit yang baik BPK-RI harus memiliki sebuah standar pemeriksaan yang baik pula. Sesuai dengan Pasal 9 (1e) UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK,BPK-RI memiliki kewenangan untuk menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat atau daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berdasarkan peraturan tersebut, pada bulan Januari 2007, BPK-RI telah menerbitkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Pada sebuah negara pasti memiliki sebuah masalah baik yang berasal dari alam maupun masalah dari pengelola atau masyarakat yang berada pada negara tersebut, namun pada dasarnya hampir setiap negara di dunia ini memiliki tujuan yangsama, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan, melindungi, dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Tujuan negara pada umumnya telah dirumuskan di dalam konstitusi negara. Di Indonesia, tujuan negara tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dll. Semakin rumitnya masalah yang menuntut pemerintah untuk membuat suatu badan atau organisasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yag tidak diinginkan terbukti pada terbentuknya BPK,BPKP dan Inspektorat di Pemerintah Indonesia, yang akan dibahas pada ringkasan ini agar kita semua tahu bagaimana dan apa saja peranan yang diemban oleh mereka. 3

BAB II PEMBAHASAN

2.1 PERBEDAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN (PENGAUDITAN) Secara konsepsional, pelaksanaan pemeriksaan APBN/APBD sangat berbeda dari aspek pengawasan. Istilah pemeriksaan (auditing) adalah sebuah istilah teknis professional. Oleh karena itu, secara teknis professional, pemeriksaan APBN/APBD hanya dapat dilakukan oleh instituisi yang memiliki wewenang dan keahlian untuk melakukan audit. Sedangkan berbagai cara yang dilakukan oleh pihak-pihak lain sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dari pimpinan, pemeriksan keuangan secara internal, tidak bisa lepas dari keharusan untuk melakukan pengawasan, yaitu membandingkan hasil yang seharusnya terjadi dengan yang benar-benar terjadi.

2.2 JENIS-JENIS AUDIT SEKTOR PUBLIK 1. Audit Keuangan Merupakan audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatatsecara benar. Audit keuangan dibagi menjadi dua yaitu audit audit atas laporan keuangan dan audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan. 2. Audit Kinerja Merupakan perluasan audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Menurut SKPN, audit kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. 3. Audit Ekonomi dan Efisiensi Ini bertujuan untuk menentukan bahwa suatu entitas telah memperoleh, melindungi, menggunakan sumber dayanya (karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor) secara ekonomi dan efisien. Juga menentukan dan megindentifikasi penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis dan efisien. 4. Audit Efektivitas

4

Ini bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya dan menentukan apakan entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya paling rendah. 5. Audit Investigasi Merupakan kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periode tidak dibatasi, lebih spesifik pada area pertanggungjawaban yang diduga mengandung indikasi penyalahgunaan wewenang.

2.3 PENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM AUDIT SEKTOR PUBLIK 1. Audit Transaksi Pendekatan ini meliputi vouching atau pembuktian seluruh transaksi yang terjadi setelah melihat dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang ada. 2. Audit Neraca Pendekatan ini meliputi verifikasi seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam neraca 3. Audit Sistem Pendekatan ini meliputi pengujian sistem akuntansi dan pengendalian internal.

2.4 PROSES AUDIT SEKTOR PUBLIK Sebelum melakukan audit, auditor harus memperoleh informasi umum organisasi guna mendapatan pemahaman yang memadai tentang lingkungan organisasi yang diaudit, struktur organisasi, misi organisasi, proses kerja, serta sistem informasi dan pelaporan. Kemudian menetapkan kriteria audit dan mengambangkan ukuran kinerja yang tepat. Megembangkan hasil temuan audit dan membangdingkannya antara kinerja yang dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses audit keuangan secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap, yaitu: 1. Perencanaan audit 2. Pekerjaan lapangan (pelaksanaan audit)

5

3. Pelaporan

2.5 PERAN DAN FUNGSI STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN) Keberaaan

standar

sangat

penting

karena

menjadi

patokan

dalam

pelaksanaan tugas pemeriksaan. Patokan inilah yang akan mengarahkan pemeriksa di dalam setiap tahapan pemeriksaan dan menjadi penilai apakah sebuah pemeriksaan telah dijalankan atau tidak. SPKN memiliki kedudukan sebagai dasar untuk menilai kebenaran, kecermatan, kreabilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan tanggungjawab keuangan negara. Peran SPKN adalah memberikan patokan prtahapan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara bagi pemeriksa. Dengan kata lain, SPKN disusun untuk menjadikan ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawa keuangan negara.

2.6 ISU DAN TANTANGAN DALAM

AUDIT DI PEMERINTAHAN

INDONESIA Media sederhana yang dapat dilakukan untuk memulai suatu pemahaman pada SPKN adalah melalui sosialisasi. Namun, terkadang sosialisasi tidak berjalan efektif karena hanya sekadar penyampaian. Oleh karena itu, perlu dibuat sosialisasi yang dapat membuat pihak memahami makna SPKN sehingga memahami apa yang akan dilaksanakan. Penerapan SKPN kadang memungkinkan terjadi perbedaan interprestasi dalam memahami SKPN. Oleh karena itu, diterbitkan interpretasi atas SPKN terhadap kondisi yang sedang berkembang dan belum diatur dalam SPKN. Selain itu, tantangan dimasa mendatang bagi auditor, sebagaimana dijelaskan oleh Ritonga (2010) bahwa adanya amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 untuk menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual menjadi kewajiban yang harus segera diterapkan. Kendalanya adalah belum adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual karena belum

6

mengatur penganggaran berbasis akrual yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

BAB III PENUTUP 1.1

KESIMPULAN Salah satu fungsi yang harus ada dalam proses akuntanbilitas publik adalah fungsi pemeriksaan atau auditing. Fungsi pemeriksaan berbeda dengan fungsi pengawasan. Secara konsepsional, pelaksanaan pemeriksaan APBN/APBD sangat berbeda dari aspek pengawasan. Namun secara operasional, antara pengawasan dan pemeriksaan memang sulit dipisahkan. Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dari pimpinan, pemeriksaan keuangan secara internal, tidak bisa dilepas dari keharusan untuk melakukan pengawasan, yaitu membandingkan hasil yang seharusnya terjadi dengan yang benar-benar terjadi.

7