Makalah Audit/pemeriksaan Pajak

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Sumber-sumber

penerimaan

negara

dapat

dikelompokkan

menjadi

penerimaan yang berasal dari sektor Pajak, kekayaan alam, bea & cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari Badan Usaha Milik Negara dan sumbersumber lainnya. Pemungutan pajak telah dilakukan sejak saat Negara Indonesia belum meraih kemerdekaannya hingga saat sekarang ini, namun pada saat itu, istilah pajak belum digunakan, istilah yang digunakan pada saat itu diantaranya adalah Upeti. Pajak merupakan salah satu penghasil devisa terbesar bagi keuangan negara yang sangat berperan terutama dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, hasil dari pajak ini akan dikelola dan kemudian akan digunakan kembali oleh Pemerintah untuk Rakyat. 1.2 Rumusan Masalah Masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah : 1. Apa pengertian dan tujuan pemeriksaan pajak? 2. Apa saja ruang lingkup pemeriksaan pajak? 3. Apa saja jenis dan jangka waktu pemeriksaan pajak? 4. Apa saja metode dan tehnik pemeriksaan pajak? 5. Bagaimanakah penjelasan mengenai : - Pemeriksaan khusus - Pemeriksaan bukti permulaan - Pemeriksan ulang - Perluasan dan pengalihan pemeriksaan 6. Bagaimanakan jika WP menolak pemeriksaan dan dalam kondisi seperti apakah penyegelan dilakukan? 7. Apa pengertian dari penyelesaian dan pembatalan pemeriksaan pajak? 8. Apa yang dimaksud gugatan dalam pemeriksaan pajak? 9. Apa saja Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dalam pemeriksaan pajak? 1.3 Tujuan Penulisan a. Memenuhi tugas Mata Kuliah Akuntansi Perpajakan dan Manajemen Pajak? b. Mengetahui pengertian dan tujuan pemeriksaan pajak? c. Mengetahui tentang ruang lingkup pemeriksaan pajak? d. Mengetahui jenis dan jangka waktu pemeriksaan pajak? e. Mengetahui metode dan tehnik pemeriksaan pajak? f. Mengetahui pengertian dari penyelesaian dan pembatalan pemeriksaan pajak? 1

g. Mengetahui yang dimaksud dengan gugatan dalam pemeriksaan pajak? h. Mengetahui Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dalam pemeriksaan pajak? 1.4

2

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 KUP, pengertian pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar

pemeriksaan

untuk

menguji

kepatuhan

pemenuhan

kewajiban

perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2.2 Tujuan Pemeriksaan Fungsi pemeriksaan pajak supaya Wajib Pajak melaporkan kegiatan usahanya dengan benar. Benar karena Wajib Pajak melaporkan kegiatan usahanya sesuai keadaan sebenarnya. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang disembunyikan dan terbuka. Benar karena Wajib Pajak telah menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam bahasa undang-undang, pemeriksaan pajak berfungsi mengawasi

kepatuhan

pemenuhan

kewajiban

perpajakan.

untuk

Pelaksanaan

pemeriksaan pajak dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak. Selain itu, pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuan lain, antara lain: a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi. b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi. c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi. d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.

3

e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan f. g. h. i. j.

neto. Pencocokan data dan/atau alat keterangan. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan,

dan/atau k. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. 2.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak Ruang lingkup pemeriksaan bisa juga disebut audit scope. Hanya saja, ruang lingkup pemeriksaan pajak terkait dengan kewajiban SPT yang disampaikan Wajib Pajak. Sedangkan kewajiban SPT tersebut terkait dengan periode tertentu. Pertama, satu atau beberapa bulan (masa), yaitu ruang lingkup untuk menguji kewajiban pemungutan dan pemotongan. Termasuk kewajiban pemotongan dan pemungutan adalah PPN, PPnBM, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 (2). Kedua, bagian tahun pajak atau tahun pajak, yaitu ruang lingkup untuk menguji kewajiban PPh Badan atau PPh OP. Bagian tahun pajak artinya tidak 12 bulan penuh. Bisa 1 sampai dengan 11 bulan. Saat terutang PPh Badan dan PPh OP adalah pada akhir tahun. Dan periode pajak yang dihitung tahunan. Sehingga ruang lingkup pemeriksaan juga satu tahun atau bagian tahun. Contoh bagian tahun pajak adalah bulan April sebuah perusahaan dibubarkan dan dilikuidasi bulan Agustus. Maka pemeriksaan tahun tersebut disebut bagian tahun pajak karena periode yang dihitung adalah Januari sampai dengan Agustus. 2.4 Kriteria Pemeriksaan Pajak Kriteria Pemeriksaan Kriteria pemeriksaan merupakan alasan atau dasar dilakukannya. Ada dua kriteria pemeriksaan pajak, yaitu kriteria rutin dan kriteria khusus. Jenis-jenis kriteria rutin lebih lanjut diatur dalam surat edaran. Pemeriksaan rutin merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak berdasarkan hasil analisis risiko. Sebelum SE-10/PJ/2008, pemeriksaan rutin disebut wajib. Semua SPT yang masuk pemeriksaan rutin 4

menjadi wajib diperiksa. Padahal UU KUP hanya mewajibkan pemeriksaan atas SPT LB dengan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 17B UU KUP. Selain pemeriksaan Pasal 17B, hukumnya dapat! Silakan di cek Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013. Mengacu ke Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013, maka kriteria pemeriksaan rutin diatur di Pasal 4 yang terdiri dari : a. Pemeriksaan SPT LB dengan permohonan (mengacu ke Pasal 17B UU KUP) b. Pemeriksaan SPT LB tetapi tidak ada permohonan (mengacu ke Pasal 17 (1) UU KUP) c. Pemeriksaan atas Wajib Pajak yang telah diberikan pendahuluan kelebih pembayaran pajak d. Pemeriksaan SPT yang menyatakan rugi (dulu disebut RTLB) e. Pemeriksaan karena Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia f.

untuk selama-lamanya Pemeriksaan karena Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap

Pemeriksaan Khusus merupakan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko (risk based audit), merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko secara manual (individual) atau secara komputerisasi (massal) menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kriteria pemeriksaan khusus lebih sering disingkat pemsus. 2.5 Jenis dan Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak a. Jenis Pemeriksaan: Jenis pemeriksaan pajak ada dua, yaitu: 1) Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak. 2) Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor DJP. Sesuai namanya, seharusnya hanya pemeriksaan kantor yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Tetapi prakteknya, dari definisi tadi pemeriksa pajak "mengartikan" tempat lain sebagai kantor DJP. Sehingga

5

(prakteknya) sebagian besar pemeriksaan lapangan tetap dilakukan di kantor pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 menentukan (sebagian) pemeriksaan kantor. Pasal 5 ayat (2) mengharuskan bahwa pemeriksaan restitusi (Pasal 17B) dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor dengan syarat: Pertama, laporan keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak yang diperiksa diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2 (dua) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit oleh akuntan publik, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan Kedua, Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana perpajakan, dan/atau Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Berdasarkan persyarat diatas, jika tahun pajak 2011 diaudit oleh akuntan publik maka DJP akan melakukan pemeriksaan dengan jenis pemeriksaan kantor jika tahun 2013 ini Wajib Pajak memohon restitusi. Baik restitusi PPh Badan, maupun restitusi PPN. Apa untungnya dengan pemeriksaan kantor? Ada kebijakan baru mulai 2013 bahwa pemeriksaan restitusi pajak dilakukan dengan satu jenis pajak saja (yaitu jenis pajak yang memohon restitusi saja) dan "disederhanakan" jika pemeriksa tidak mendapatkan risiko audit yang tinggi. b. Jangka Waktu: a. Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. b. Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

6

Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi yang terkait dengan transfer pricing dan atau transaksi khusus lain. Dalam hal pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak. 2.6 Pertemuan dengan Wajib Pajak Pemeriksa pajak wajib bertemu dengan Wajib Pajak yang diperiksa, baik untuk pemeriksaa lapangan maupun pemeriksaan kantor. Ada perbedaan antara pemeriksaan lapangan dengan pemeriksaan kantor, yaitu jika pemeriksaan lapangan maka pemeriksa pajak wajib datang ke tempat Wajib Pajak (aktif) dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan. Sedangkan pemeriksaan kantor, Wajib Pajak diundang ke kantor pajak dengan mengirim Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor. Pada saat pertama kali bertemu dengan Wajib Pajak, pemeriksa pajak wajib memberikan penjelasan mengenai: a. alasan dan tujuan Pemeriksaan b. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan c. hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan d. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak. Kemudian penjelasan terkait 4 hal diatas wajib dibuatkan berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak. 2.7 Metode dan Tehnik Pemeriksaan Pajak a. Metode Pemeriksaan Pajak : a) Metode Langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran pos-pos Surat Pemberitahuan (SPT) termasuk lampirannya, yang dilakukan secara langsung terhadap buku, catatan, dan dokumen terkait. b) Metode Tidak Langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan

melakukan

pengujian

atas kebenaran

pos-pos

Surat

7

Pemberitahuan (SPT) termasuk lampirannya, yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan penghitungan tertentu. b. Tehnik Pemeriksaan Pajak a) Pemanfaatan informasi internal dan/atau eksternal Direktorat b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q)

Jenderal Pajak; Pengujian keabsahan dokumen; Evaluasi; Analisis angka-angka Penelusuran angka-angka (tracing) Penelusuran bukti Pengujian keterkaitan Ekualisasi atau rekonsiiasi Permintaan keterangan atau bukti Konfirmasi\ Inspeksi Pengujian kebenaran fisik Pengujian kebenaran pengitungan matematis Wawancara Uji petik (sampling) Teknik audit berbantuan computer (TABK) Teknik-teknik lainnya.

2.8 Pemeriksaan Hal Tertentu 1. Pemeriksaan Khusus Pemeriksaan Khusus harus dilakukan melalui PL atau PSL untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak kewajiban Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak yang diberikan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, berdasarkan: a. Adanya dugaan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan b. Pengaduan masyarakat, termasuk melalui Kotak Pos 5000 c. Data baru atau data yang semula belum terungkap d. Permintaan Wajib Pajak e. SPT lebih bayar hasil edit f. Pertimbangan Direktur Jendral Pajak Khusus untuk kriteria pemeriksaan pada butir 3 hanya diberlakukan terhadap

Wajib

Pajak

yang

telah

diberikan

fasilitas

pengembalian

pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. 2. Pemeriksaan Bukti Permulaan Adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Bukti Permulaan

8

Keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. 3. Pemeriksaan Ulang Pemeriksaan ulang berdasarkan: a. Persetujuan Dirjen Pajak, dan b. Intruksi Dirjen Pajak. Pemeriksaan ulang hanya dapat dilakukan dalam hal : a. Terdapat data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang dapat mengakibatkan penambahan pajak terutang b. Pertimbangan Dirjen Pajak c. Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Ruang lingkup dari Pemeriksaan Ulang : a. Semua jenis pajak b. Beberapa jenis pajak c. Satu jenis pajak 4. Perluasan Pemeriksaan Perluasan pemeriksaan dilakukan karena adanya : a. SPT Tahunan PPh Tahun-Tahun Pajak Sebelumnya menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar b. SPT Masa PPN masa-masa sebelumnya menyatakan LB Kompensasi 5. Pengalihan Pemeriksaan Dilakukan karena: a. WP pindah domisili ke KPP lain; b. Instruksi/Persetujuan/Penugasan/LP2 telah terbit; dan c. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan/Panggilan Pemeriksaan Kantor belum disampaikan ke WP. 2.9 Penolakan dan Penyegelan dalam Pemeriksaan a. Penolakan Pemeriksaan 1. Pemeriksaan Lapangan Diakukan karena WP tidak memenuhi kewajiban pasal 29 ayat (3) huruf a, b, c UU KUP. Dan WP diwajibkan menandatagani Surat Pernyataan Penolakkan Pemeriksaan. Lalu Pemeriksa membuat BA penolakan Pemeriksaan. 2. Pemeriksaan Kantor Dilakukan karena WP memenuhi panggilan namun menolak adanya pemeriksaan. Dan sama seperti pemeriksaan lapangan WP harus

9

menandatangani

Surat

Pernyataan

Penolakan

Pemeriksaan.

Lalu

Pemeriksa membuat BA penolakan Pemeriksaan. b. Penyegelan dan peminjaman dokumen Pemeriksa pajak memiliki kewenangan untuk melakukan penyegelan. Kewenangan penyegelan ini berdasarkan Pasal 30 UU KUP. Apa objek penyegelan dalam pemeriksaan pajak? Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 benda yang disegel adalah buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak. Artinya semua benda yang menurut pemeriksa pajak akan memberikan petunjuk tentang kegiatan usaha Wajib Pajak. Penyegelan dilakukan manakala: 1. Wajib Pajak tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki tempat atau ruang serta memeriksa barang yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dan/atau dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik; 2. Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; 3. Wajib Pajak tidak berada di tempat Penyegelan hanya ada dalam pemeriksaan lapangan. Sehingga jika pemeriksa pajak datang ke tempat Wajib Pajak dengan membawa Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan maka hal yang pertama kali dilakukan adalah memberikan penjelasan mengenai 4 hal diatas kemudian membuat berita acara. Selanjutnya, pemeriksa pajak memeriksa tempat Wajib Pajak (tanpa pengecualian). Jika menolak, maka pemeriksa pajak berwenang untuk melakukan penyegelan. Setelah melakukan pemeriksaan tempat Wajib Pajak, maka pemeriksa pajak saat itu juga meminjam dokumen. Kemudian dibuatkan bukti peminjaman dokumen. Inilah yang diatur di Pasal 28 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013. Dalam hal (artinya kondisi tertentu saja) pemeriksa pajak ternyata tidak menemukan dokumen yang terkait kegiatan usaha di tempat Wajib Pajak tetapi pemeriksa pajak yakin bahwa dokumen tersebut ada maka pemeriksa pajak akan membuat Surat Permintaan Peminjaman Dokumen. Silakan cek ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor

10

17/PMK.03/2013 yang diawali dengan kata "dalam hal". Artinya, Surat Permintaan Peminjaman Dokumen sebenarnya tidak boleh dijadikan standar yang harus dibawa oleh pemeriksa pajak saat datang ke tempat Wajib Pajak. Kalaupun dibuat surat permintaan peminjaman tersebut maka daftar dokumen yang menjadi lampiran dari surat permintaan peminjaman tersebut harus persis sama dengan yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Jika pemeriksa pajak membuat daftar dokumen secara umum dan tidak dimiliki oleh Wajib Pajak maka Wajib Pajak tidak wajib memenuhinya. Peminjaman dokumen melalui surat permintaan peminjaman juga memiliki kelemahan, yaitu Wajib Pajak dapat menunda pemenuhannya sampai 1 (satu) bulan sejak sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan. Ketentuan satu bulan diatur di Pasal 29 ayat (3a) UU KUP dan ditegaskan kembali di Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013. Artinya, pemeriksa pajak pasti buang-buang waktu ( wasting time) selama sebulan. Ketentuan satu bulan ini berlaku untuk setiap surat permintaan peminjaman dokumen disampaikan. 2.10 Permintaan Keterangan Pemeriksaan pajak membagi dua keterangan, yaitu: 1. Keterangan yang berasal dari Wajib Pajak atau pegawai Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau anggota keluarga; dan 2. Keterangan yang berasal dari pihak ketiga. Terhadap pihak Wajib Pajak seperti diatas maka pemeriksa pajak dapat meminta keterangan langsung. Pemeriksa Pajak dapat memanggil, dan membuat berita acara pemberian keterangan. Tetapi untuk keterangan yang berasal dari pihak ketiga hanya dapat diminta dengan surat konfirmasi yang ditandatangan oleh kepala UP2. 2.11 Penyelesaian dan Pembatalan Pemeriksaan a. Penyelesaian Pemeriksaan Pemeriksaan Lapangan dan Kantor dapat diselesaikan dengan cara: 1. Menghentikan pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir Dikarenakan: a. WP tidak ditemukan b. Pemeriksaan untuk SPT yang bukan restitusi (bukan Ps 17B UU KUP ) disetujui dilakukan Pemeriksaan Bukper 11

c. Pemeriksaan

atas permohonan restitusi (Ps 17B UU KUP)

ditangguhkan karena dilakukan pemeriksaan Bukper 2. Membuat LHP sebagai dasar penerbitan SKP Dikarenakan: a. WP tidak ditemukan & Pemeriksaan dilakukan terhadap permohonan restitusi Ps 17B UU KUP b. WP ditemukan & Pemeriksaan dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pemeriksaan c. WP ditemukan & SPHP belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya perpanjangan jangka waktu pemeriksaan 3. Mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan b. Pembatalan Pemeriksaan Pembatalan pemeriksaan ada dua, yaitu pembatalan hasil pemeriksaan dan pembatalan penugasan pemeriksaan. Pembatalan hasil pemeriksaan artinya yang dibatalkan adalah “hasil” pemeriksaan berupa surat ketetapan pajak (SKP). Sedangkan pembatalan penugasan adalah pembatalan atas Surat Perintah Pemeriksaan [SP2]. Dengan dibatalkannya SP2 maka “seolah-olah” tidak ada SP2. Sehingga atas pemeriksaan tersebut tidak ada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan [SPHP] dan Laporan Hasil Pemeriksaan [LHP]. 2.12 Gugatan dalam Pemeriksaan Pajak Dilakukan dengan 2 cara, yaitu : 1. Acara cepat Dilakukan oleh majelis dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan kegiatan : a. Pembukaan sidang b. Pemeriksaan kelengkapan c. Memanggil tergugat dan penggugat\ d. Penjelasan sengketa e. Pernyataan kepada tergugat f. Pertanyaan kepada saksi g. Penyelesaian siding h. Acara cepat Dilakukan oleh majelis atau hakim tunggal. Pemeriksaan dilakukan terhadap a. Sengketa pajak tertentu b. Sengketa pajak yang tergugatnya tidak memenuhi ketentuan : c. Gugatan diajukan dengan surat gugatan dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak

12

d. Satu pelaksana penagihan atau satu keputusan diajukan satu surat gugatan. e. Gugatan yang tidak diputus dalam waktu 6 bulan sejak surat gugatan f.

diterima Keputusan peradilan pajak tidak sesuai ketentuan atau kesalahan tulis

dan atau kesalahan hitung dalam putusan peradilan pajak g. Sengketa berdasarkan pertimbangan hokum bukan

merupakan

wewenang pengadilan pajak. 2.13 Hak Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak: 1. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan; 2. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan; 3. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; 4. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan Tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; 5. Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; 6. Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan; 7. Mengajukan permohonan

untuk

dilakukan

pembahasan

oleh Tim

Pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan 8. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan; 9. Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak: 1. Meminta Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan; 2. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;

13

3. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan Pemeriksa Pajak mengalami pergantian; 4. Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; 5. Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan; 6. Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan 7. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak : 1. Meminta

kepada

Pemeriksa

Pajak

untuk

memperlihatkan

Tanda

Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada WP pada waktu Pemeriksaan; 2. Meminta kepada Pemeriksaan Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan; 3. Meminta kepada Pemeriksaan Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; 4. Meminta kepada Pemeriksaan Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila terdapat perubahan susunan Tim Pemeriksa Pajak dan atau; 5. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksa. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak : 1. Meminta

kepada

Pemeriksa

Pajak

untuk

memperlihatkan

Tanda

Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada WP pada waktu Pemeriksaan; 2. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; 3. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila terdapat perubahan susunan Tim Pemeriksa Pajak dan/ atau; 4. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksa. 2.14 Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan

14

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib: 1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak; 2. Memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; 3. Memberi kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksaan Pajak; 4. Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa : a. Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya WP apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus; b. Memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan /atau c. Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, cacatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Direktorat Jenderal Pajak; 5. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan 6. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib : 1. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan; 2. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan

15

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak; 3. Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; 4. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; 5. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik; dan 6. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib : 1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; 2. Memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; 3. Memberi kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan peyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak; dan/atau 4. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib : 1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; dan atau 2. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

16

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan a. Pemeriksaan

pajak

adalah

serangkaian

kegiatan

menghimpun

dan

mengelola data, keterangan, dan/atau bukti untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain. b. Tujuan Pemeriksaan Pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP. c. Jenis pemeriksaan : pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. d. Ruang lingkup pemeriksaan pajak ada 2, yaitu : satu atau beberapa bulan (masa) dan bagian tahun pajak atau tahun pajak. e. Teknik pemeriksaan pajak antara lain : pemanfaatan informasi internal dan atau eksternal Direktoral Jendral Pajak, pengujian keabsahan dokumen, dll. f. Metode pemeriksaan yaitu metode langsung dan tidak langsung. g. Pemeriksaan khusus harus dilakukan melalui PL/PSL untuk satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak kewajiban WP, termasuk WP yang diberikan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. h. Perluasan pemeriksaan SPT Tahunan PPh tahun-tahun pajak sebelumnyaa i.

menyatakan LB kompensasi. Gugatan pemeriksaan ada 2 yaitu acara cepat dan acara biasa.

17