Makalah Geografi Usaha Pemerataan Pembangunan Di Desa Dan Kota

Makalah Geografi

USAHA PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI DESA DAN KOTA

DISUSUN OLEH Kelas XII MIA 2 Kelompok 5 TIARA SYIFA ULHUSNA PUJI ANDRIANSYAH NURMALINA

SMA NEGERI 1 KARANG BARU TAHUN AJARAN 2018/2019

1

KATA PENGANTAR Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya khususnya bagi penulis sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata pelajaran geografi. Tak lupa pula kami mengucapkan terimakasih kepada guru geografi kami, yang telah membimbing dan membantu kami dalam penyelesaian makalah ini. Dan juga terima kasih atas bantuan dari semua pihak, semoga bantuan yang diberikan itu mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan YME. Makalah ini berisi tentang “ usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota”. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan yang kami buat ini. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Karang Baru, 21 Oktober 2018

Penulis

2

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ...........................................................................................................1 KATA PENGANTAR .........................................................................................................2 DAFTAR ISI .......................................................................................................................3 BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................4 1.1 Latar Belakang ..........................................................................................................4 1.2 Rumusan Masalah .....................................................................................................5 1.3 Tujuan .......................................................................................................................5 1.4 Manfaat .....................................................................................................................5 BAB II PEMBAHASAN .....................................................................................................6 2.1. Landasan Teori ........................................................................................................6 2.1.1 Konsep Pemerataan Pembangunan .....................................................................6 2.1.2 Usaha Pemerintah dalam Pemerataan Pembangunan di Desa dan Kota .............8 2.1.3 Pembangunan Desa dan Kota serta Interaksi Desa Kota.....................................9 2.1.3.1 Pembangunan Desa ........................................................................................9 2.1.3.2 Pembangunan Kota dan Interaksi Desa Kota .................................................10 BAB III PENUTUP .............................................................................................................13 3.1. Kesimpulan ..............................................................................................................13 3.2. Saran ........................................................................................................................13 DAFTAR PUSTAKA ..........................................................................................................14

3

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Pemerataan

pembangunan

telah

digariskan

dalam

Undang-Undang

Dasar 1945 alinea keempat, yang menyatakan bahwa fungsi sekaligus tujuan Negara Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum. Salah satu proses pencapaian

tersebut

adalah

melalui

pembangunan.

Menurut

Tjokroamidjojo

(1988) dalam Husna dkk (2011), pembangunan adalah “upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan baik, sesuai dengan pandangan masyarakat itu”. Jadi, pembangunan dimaksudkan agar ada perubahan positif yang terjadi dalam semua bidang, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan bidang lainnya. Tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri yakni tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat. Perjalanan

pembangunan

di

Indonesia

sejak

jaman

kepemimpinan

Presiden Sukarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudoyono saat ini, telah banyak

menghasilkan

perkembangan

dan

kemajuan

bagi

keberlanjutan

pembangunan di Indonesia. Walaupun demikian permasalahan pembangunan di Indonesia masih cukup banyak, angka kemiskinan masih tinggi, kesenjangan sosial, hutang negara, distribusi pendapatan serta disparitas antar daerah akibat ketidakmerataan pembangunan masih menjadi tugas rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan pembangunan di Indonesia telah banyak dilakukan oleh pemerintah. Pemerataan pembangunan sampai ke daerah-daerah adalah salah satu agenda penting pemerintah. Karena pembangunan yang merata berdampak baik bagi kemajuan ekonomi suatu bangsa. Tujuan pemerataan pembangunan sampai ke daerah-daerah yang dilakukan pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan karena pembangunan (baik itu infrastruktur maupun SDM) merupakan komponen penting untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Sementara pembangunan ekonomi sendiri mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

4

1.2

Rumusan Masalah 1. Apa konsep pembangunan? 2. Bagaimana usaha pemerintah dalam pemerataan pembangunan di desa dan kota? 3. Bagaimana pembangunan desa dan kota serta interaksi desa kota?

1.3

Tujuan 1. Untuk mengetahui konsep pembangunan. 2. Untuk mengetahui usaha pemerintah dalam pemerataan pembangunan di desa dan kota. 3. Untuk mengetahui bagaimana pembangunan desa dan kota serta interaksi desa kota.

1.4

Manfaat  Manfaat untuk penulis Dapat memberikan pengalaman penulis dalam membuat karya tulis ilmiah.  Manfaat untuk pembaca Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang usaha pemerintah dalam pemerataan pembangunan desa kota.

5

BAB II PEMBAHASAN 2.1

Landasan Teori Pembangunan adalah sumua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi

dan

Deddy

Supriyadi

Bratakusumah,

2005). Portes

(1976)

mendefenisiskan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat Pemerataan

Pembangunan adalah

Sebagai

suatu

usaha,

pembangunan

merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. Menurut Sutarjo Kartohadikusumo, Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bermukim sutau masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintah sendiri. Secara GEOGRAFIS, KOTA adalah suatu bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami dengan gajala pemusatan penduduk tinggi, corak kehidupan

yang heterogen, sifat penduduknya individualistis dan

materialistis. 2.1.1 Konsep Pemerataan Pembangunan Konsep Pemerataan pembangunan daerah menurut Kartasasmita (2003:24) merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengembangkan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat, melakukan pemerataan fasilitas umum dan sosial serta Pengembangan pembangunan perdesaan dalam upaya peningkatan derajat kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Perkembangan pembangunan daerah tidak terlepas dari perkembangan daerah perkotaan dan perdesaan. Bila diperhatikan proses perkembangan suatu desa

6

menjadi kota, terlihat jelas bahwa kota dan desa, atau kawasan perkotaan dan perdesaan, saling melengkapi dan membentuk satu sistem yang saling terkait. Di satu pihak, keterkaitan antara perdesaan dan perkotaan terlihat dalam pe-menuhan bahan pokok pangan, fasilitas dan pelayanan dasar, penyediaan bahan baku, bahan setengah jadi dan sumber daya manusia untuk industri serta kegiatan ekonomi lainnya. Pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut selama ini cenderung berlangsung dari desa ke kota saja. Di pihak lain, daerah perdesaan umumnya memiliki kondisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan daerah perkotaan. Keterbatasan inilah, yakni dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan, lahan usaha, serta sarana dan prasarana pelayanan dasar di perdesaan, yang mendorong terjadinya migrasi ke kota-kota. Sudah saatnya persepsi mengenai penanganan permasalahan kota dan desa diubah. Desa tidak dapat lagi dipandang hanya sebagai wilayah pendukung kehidupan daerah perkotaan, tetapi sebaliknya, perkembangan suatu kota atau daerah perkotaan harus pula mampu meningkatkan perkembangan daerah perdesaan. Oleh karena itu, kota atau daerah perkotaan harus turut meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi di daerah perdesaan dalam rangka menjaga momentum pembangunan daerah perkotaan itu sendiri. Hubungan timbal balik yang saling menguntungkan ini merupakan dasar bagi pertumbuhan yang serasi antara desa dan kota. Pembangunan perkotaan dan pembangunan perdesaan harus diusahakan sekuat tenaga agar tidak saling merugikan, melainkan justru harus saling mendukung dan saling memperkuat sehingga tercipta pemerataan pembangunan daerah yang dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat. Penduduk perdesaan yang cukup besar jumlahnya adalah pasar yang potensial untuk produk yang dihasilkan oleh kawasan perkotaan. Sebaliknya, perdesaan juga menyediakan input bagi sektor produksi dan konsumsi perkotaan. Daerah perkotaan merupakan sumber barang dan jasa untuk kepentingan produksi di daerah perdesaan. Perkotaan merupakan sumber inovasi dan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat perdesaan. Meningkatnya taraf hidup masyarakat perkotaan di atas pengorbanan masyarakat desa harus dicegah. Berkembangnya kesejahteraan masyarakat perkotaan harus turut mengangkat martabat dan kehidupan masyarakat di pedesaan.

7

2.1.2

Usaha Pemerintah dalam Pemerataan Pembangunan di Desa dan Kota Seringkali pembangunan antara desa dan kota mengalami kesenjangan.

Olehkarena itu, diperlukan upaya pemerataan pembangunan di desa dan di kota.Upaya pemerataan pembangunan di desa dan kota antara lain : 1. Percepatan pembangunan secara optimal Pembangunan secara optimal yang dimaksud ialah mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis yang selama ini masih belum berkembang secara optimal. Seperti daerah yang sebenarnya sangat berpotensi untuk dijadikan objek wisata. Infrastruktur daerah itulah yang harus dipercepat pembangunanya. 2. Fokus pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil Ini

bisa

dilakukan meningkatkan

keberpihakan

pemerintah

untuk

mengembangkan wilayah yang tertinggal dan terpencil. Salah satunya dengan kegiatan mengirim guru-guru muda (sarjana pendidikan) untuk mengajari di daerah tertinggal dan terpencil. 3. Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan Wilayah-wilayah perbatasan di Indonesia memang kurang mendapatkan perhatian dibanding dengan wilayah lain. Untuk mengembangkan wilayah perbatasan itu dapat dilakukan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi melihat ke dalam menjadi melihat keluar. Artinya, pemerintah harus bisa melakukan harmonisasi dengan negara tetangga yang ada di perbatasan tersebut. 4. Menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan Emang

agak

susah

untuk

menyeimbangkan

pembangunan

antarkota

metropolitan, besar, menengah dan kecil secara hierarki dalam suatu sistem pembangunan perkotaan nasional. Namun, pemerintah tetap akan melakukan usaha terbaiknya untuk bisa menyeimbangkan hal tersebut. 5. Meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi Kegiatan ekonomi di pedesaan dan diperkotaan harus ditingkatkan sekaligus terintegrasi. Karena untuk memudahkan proses produksi, distribusi, hingga sampai ke tangan masyarakat. Semakin mudah kegiatan ekonomi antara desa dan kota, maka laju pertumbuhan ekonomi juga akan semakin membaik. 6. Mengoperasionalisasikan Rencana Tata Ruang

8

Supaya pembangunan itu bisa merata harus melihat perencanaan

(RTRW-Nasional,

RTRW-Pulau,

kembali ke hierarki

RTRW-Provinsi,

RTRW

Kabupaten/Kota) sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antarsektor dan antarwilayah. 7. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat 8. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan 9. Pemerataan kesempatan kerja

2.1.3 Pembangunan Desa dan Kota serta Interaksi Desa Kota 2.1.3.1 Pembangunan Desa Untuk pembangunan di pedesaan telah diatur oleh undang-undang RI NO. 6 Tahun 2014 yang di sahkan DPR-RI pada 18 desember 2013 akan memberikan desa alokasi dana yang besar, dengan indikasi rata-rata RP 1,4 Miliar per desa per tahun. Program tersebut disebut program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri. Khusus dalam pelaksanaan tugas dalam menyelenggarakan pembangunan, pemerintah dituntut untuk mengelolanya berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif

serta

dilakukan

dengan

tertib

dan

disiplin

anggaran.

Namun, pada kenyataannya dari hasil penelitian dan telaah data sekunder dalam pelaksanaan pembangunan di suatu daerah tidak dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pembangunan pedesaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa dengan melibatkan peran serta masyarakat ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kepala desa sendirilah yang melaksanakan pembangunan. keberadaan LPM ternyata hanya sebagai tukang tanda tangan dan stempel saja berkas pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan. Dominannya peran pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan tentu tidak hanya melanggar esensi dari tujuan dilaksanakannya pembangunan pedesaan, yaitu mensejahteraankan masyarakat desa tetapi juga telah mengabaikan azas pelaksanaan pembangunan yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang telah digariskan dalam peraturan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

9

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan desa. karena proses pembangunan desa bukan hanya sebatas membangun prasarana fisik, tetapi proses pembangunan desa merupakan bagian dari pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat pedesaan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka dapat digunakan kerangka konsep sebagai berikut : 1. Partisipasi perlu dikembangkan dengan pola prosedural yaitu masyarakat atau kelompok sasaran diharapkan berperan serta aktif pada berbagai tahap dalam proses aktifitas pembangunan ekonomi. 2. Upaya meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan golongan miskin untuk berpartisipasi. Hal ini dimaksudkan agar mereka berpartisipasi dan bias menolong perekonomian diri sendiri. 3. Program-program pembangunan sosial ekonomi yang hendak dikembangkan perlu diperhatikan. 4. Keterlibatan agen pembaharu dari luar komunitas hanya sejauh memberikan dorongan dan membantu memudahkan atau partisipasi warga masyarakat dan bukan berperan sebagai pelaku utama. 5. Partisipasi perlu dilaksanakan melalui lembaga-lembaga yang sudah dikenal atau kelompok yang dibentuk dari prakarsa warga masyarakat.

Apabila kerangka konsep partisipasi msayarakat dalam pembangunan desa seperti diatas dapat diterapkan maka diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari pembangunan desa, dengan terwujudnya tujuan pembangunan desa selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2.1.3.2 Pembangunan kota dan Interaksi Desa Kota Pembangunan perkotaan adalah semua pembangunan yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta di wilayah kota dan perkotaan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu hakekat pembangunan perkotaan adalah upaya meningkatan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita warga kota. Interaksi antara desa dan kota terjadi karena berbagai faktor atau unsur yang ada. Kemajuan masyarakat desa, perluasan jaringan jalan desa-kota, integrasi atau pengaruh kota terhadap desa, kebutuhan timbal balik desa-kota telah memacu interaksi desa-kota.

10

Dengan adanya kemajuan di bidang perhubungan dan lalu lintas antar-daerah, maka sifat isolasi desa berangsur-angsur berkurang. Desa-desa yang dekat dengan kota telah banyak mendapat pengaruh kota sehingga persentase penduduk desa yang bertani berkurang dan beralih dengan pekerjaan nonagraris. Daerah-daerah pedesaan di perbatasan kota yang dipengaruhi oleh tata kehidupan kota disebut “rur-ban areas” singkatan dari “rural-urban areas” Dengan perkembangan di bidang prasarana dan sarana transportasi ada kemungkinan gejala urbanisasi. Dalam hal ini, perpindahan penduduk desa ke kota dapat berkurang dan mereka cukup dapat melakukan tugasnya di kota dengan memanfaatkan angkutan umum dan selanjutnya menjadi penglaju. Perkembangan ini juga mempengaruhi bidang-bidang lain, seperti pendidikan dan perdagangan. Gedung-gedung sekolah dapat didirikan juga di desa-desa yang letaknya jauh dari kota dan para pengajarnya dapat datang bertugas dari kota kecamatan dan kota kabupaten. Perdagangan antardesa-kota yang berupa barang-barang hasil kerajinan tangan dan terutama hasil pertanian dapat terlaksana dengan lancar sehingga para konsumen di kota masih bisa membeli sayur-mayur dan buah-buahan yang masih segar. Pasar-pasar kecil juga bermunculan di tempat-tempat tertentu di tepian kota. Daerah-daerah urban ini makin lama berkembang sebagai desa dagang. Hasilhasil bumi dari desa dan hasil industri dari kota diperdagangkan di daerah rurban ini. Bertambahnya penduduk dan jaringan lalu lintas di daerah ini akan mempercepat terjadinya suatu kota kecil yang baru. Wujud interaksi desa-kota: Adapun wujud interaksi antar desa-kota sebagai berikut. 1) Pegerakan barang dari desa ke kota atau sebaliknya seperti pemindahan hasi pertanian, produk industri dan barang tambang. 2) Pergerakan gagasan dan informasi terutama dari kota ke desa. 3) Pergerakan manusia dalam bentuk rekreasi, urbanisasi, mobilitas penduduk baik yang sifatnya sirkulasi maupun komutasi. Interaksi antara desa-kota melahirkan suatu perkembangan baru bagi desa maupun bagi kota. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan potensi yang dimiliki desa maupun kota, dan adanya persamaan kepentingan.

11

Gambar tentang interaksi antara desa dan kota

12

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Pemerataan Pembangunan adalah Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Perkembangan pembangunan daerah tidak terlepas dari perkembangan daerah perkotaan dan perdesaan. Bila diperhatikan proses perkembangan suatu desa menjadi kota, terlihat jelas bahwa kota dan desa, atau kawasan perkotaan dan perdesaan, saling melengkapi dan membentuk satu sistem yang saling terkait. Pembangunan perkotaan dan pembangunan perdesaan harus diusahakan sekuat tenaga agar tidak saling merugikan, melainkan justru harus saling mendukung dan saling memperkuat sehingga tercipta pemerataan pembangunan daerah yang dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat. 3.2 Saran 1. Sebaiknya pemerintah dalam melaksanakan pemerataan pembangunan dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 2.

Pemerintah diharapkan mengusahakan pembangunan secara maksimal dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang kearah pembangunan yang lebih baik.

13

DAFTAR PUSTAKA https://www.academia.edu/30991115/STUDI_ANALISIS_PARTISIPASI_MASYARA KAT_DALAM_PROGRAM_NASIONAL_PEMBERDAYAAN_MASYARAKAT_P NPM_ https://cookpierun.wordpress.com/2015/11/16/pembangunan-yang-tidak-merata-diindonesia/ https://pemdesbaok.wordpress.com/2014/06/01/dengan-disahkannya-undang-undangrepublik-indonesia-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa-kepala-desa-harus-belajarpembukuanaccounting/ https://prezi.com/oy_oduizoo7k/interaksi-desa-kota-dalam-pembangunan-daerah/ https://slideplayer.info/slide/3030816/ http://untungsupraptogeografi14.blogspot.com/2016/06/makalah-geografiperkotaan_1.html https://yohanli.com/upaya-pemerataan-pembangunan/

14