Makalah Isu-isu Pendidikan

  • Uploaded by: Black Memories
  • 0
  • 0
  • February 2021
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Makalah Isu-isu Pendidikan as PDF for free.

More details

  • Words: 2,590
  • Pages: 16
Loading documents preview...
Tugas Individu

ISU-ISU PENDIDIKAN Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Pada Mata Kuliah Profesi Kependidikan dan BK Dosen Pengampu : Prof.Dr.H.Juhri, A.Ma.Pd

DISUSUN OLEH : Nama NPM Kelas Prodi

: DWI SEPTI NINGSIH : 11130040 : A : Bimbingan Konseling

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

2014

ii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas individu yang berjudul Isu-Isu Pendidikan. Tugas ini disusun sedemikian rupa dengan sistematika yang sederhana dengan harapan mudah dipahami oleh para pembacanya. Setiap bagian dalam tulisan ini selalu di mulai dengan motivasi yang menunjukkan bagaimana setiap isi tulisan yang disajikan akan berguna jika dipelajari. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih berbagai pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya tugas ini. Penulis menyadari bahwa tugas ini masih memiliki kekurangan-kekurangan baik dari segi penulisan maupun isi yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Untuk itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan guna penyempurnaan tugas ini. Akhirnya penulis berharap semoga tugas ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin…

Metro, April 2013

Penulis

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................

i

KATA PENGANTAR ..................................................................................

ii

DAFTAR ISI ...............................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN ..........................................................................

1

A. Latar Belakang ...............................................................................

1

B. Permasalahan .................................................................................

2

BAB II PEMBAHASAN ............................................................................

3

A. Pengertian Pendidikan ..................................................................... B. Masalah Pokok Pendidikan ............................................................. C. Keterkaitan Antara Jenis Masalah Pendidikan Dengan Kebijakan Pendidikan ........................................................ BAB III KESIMPULAN ............................................................................. DAFTAR PUSTAKA

iv

11

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pendidikan

sebagai

sarana

membentuk

karakter

bangsa

sudah

semestinya mampu menjadi ruang untuk melahirkan intelektual yang nantinya bisa menopang keberlangsungan perjalanan bangsa yang bersandar pada kesejahteraan rakyat, esensi pendidikan tersebut sepertinya telah jauh dari harapan yang ada. Keberadaan institusi pendidikan yang ada saat ini malah menjadi institusi yang menghamba pada modal dan kekuasaan, keberadaan pendidikan tidak lebih sebagai ruang legitimasi akademik yang dijadikan alat pembenar dalam penerapan kebijakan-kebijakan yang anti terhadap rakyat. Memahami praxis emansipatoris sebagai dialog-dialog dan tindakan-tindakan komunikatif yang menghasilkan pencerahan. Habermas menempuh jalan konsensus dengan sasaran terciptanya demokrasi radikal yaitu hubungan sosial dalam lingkup komunikasi bebas penguasaan. Masalahnya, emansipasi lanjut tidak mempertautkan sesuatu yang ada dan hanya bersifat material saja dengan komunikasi untuk membentuk makna baru. Emansipasi yang dilakukan di sini adalah melakukan redefinisi makna terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan ekstensi makna baru dengan nilai-nilai etis, batin dan spiritual. Emansipasi di sini dilakukan dengan langkah penyucian batin maupun spiritual. Kajian sosiologi tentang pendidikan pada prinsipnya mencakup semua jalur pendidikan, baik pendidikan sekolah maupun pendidikan diluar sekolah. Masyarakat

Indonesia

setelah

kemerdekaan,

utamanya

pada

zaman

pemerintahan Orde Baru, telah mengalami banyak perubahan. Sebagai masyarakat majemuk, maka komunitas dengan ciri-ciri unik baik secara horizontal maupun vertikal masih dapat ditemukan, demikian pula halnya dengan sifat-sifat dasar dari zaman penjajahan belum terhapus seluruhnya. Permasalahan pendidikan di Indonesia sangat komplek dan banyak sekali, sehingga perlu pembahasan yang panjang dan berkelanjutan. Demikian

v

pula isu-isu pendidikan yang terjadi diindonesia antara lain yang berkaitan dengan ; konstitusi pendidikan; korupsi; kurikulum; guru; ujian nasional; akses dan equity; keadaan sekolah; kekerasan disekolah; mutu pendidikan; teknologi pendidikan; dana pendidikan; dan reformasi pendidikan. B. Tujuan Penulisan Adapun tujuan dari penulisan makalah ini yaitu untuk : 1. pengertian pendidikan 2. masalah pokok pendidikan 3. keterkaitan antara jenis masalah pendidikan dengan kebijakan pendidikan

vi

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Pendidikan Pada hakikatnya pendidikan adalah usaha orang tua atau generasi tua untuk mempersiapkan anak atau generasi muda agar mampu hidup secara mandiri dan mampu melaksanakan tugas-tugas hidupnya dengan sebaikbaiknya. Orang tua atau generasi tua memiliki kepentingan untuk mewariskan nilai-nilai dan norma-norma hidup dan kehidupan kepada penerusnya. Demikian kata Ki Hajar Dewantara mendidik ialah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selaras

dengan

itu,

John

Dewey

seorang

filosof

pendidikan

berkebangsaan Amerika mengatakan bahwa “pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia”. Jadi maksud dari tujuan pendidikan adalah agar generasi muda sebagai penerus generasi tua dapat menghayati, memahami dan mengamalkan nilai-nilai atau norma-norma tersebut

dengan

cara

mewariskan

segala

pengalaman,

pengetahuan,

kemampuan dan keterampilan yang melatar belakangi nilai-nilai dan normanorma hidup dan kehidupan. B. Masalah Pokok Pendidikan Permasalahan pendidikan merupakan suatu kendala yang menghalangi tercapainya tujuan pendidikan. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pemerataan Pendidikan 2. Mutu dan Relevansi Pendidikan 3. Efisiensi dan Efektifitas Pendidikan

vii

Berikut ini adalah penjelasan-penjelasan mengenai 3 poin permasalahan pendidikan di atas. 1. Pemerataan Pendidikan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pemerataan berasal dari kata dasar rata, yang berarti: 1) meliputi seluruh bagian, 2) tersebar kesegala penjuru, dan 3) sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Sedangkan kata pemerataan berarti proses, cara, dan perbutan melakukan pemerataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan keempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama unutk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut

jenis kelamin, status sosial, agama, amupun letak lokasi

geografis. Dalam propernas tahun 2000-2004 yang mengacu kepada GBHN 1999-2004 mengenai kebijakan pembangunan pendidikan pada poin pertama menyebutkan: “Mengupayakan perluasan dan pemeraatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya Manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peninggakatan anggaran pendidikan secara berarti“. Dan pada salah satu tujuan pelaksanaan pendidikan Indonesia adalah untuk pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan bagi setiap warga negara. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa Pemerataan Pendidikan merupakan tujuan pokok yang akan diwujudkan. Jika tujuan tersebut tidak

viii

dapat dipenuhi, maka pelaksanaan pendidikan belum dapat dikatakan berhasil. Hal inilah yang menyebabkan masalah pemerataan pendidikan sebagai suatu masalah yang paling rumit untuk ditanggulangi. Permasalahan

Pemerataan

dapat

terjadi

karena

kurang

tergorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan, hal ini bisa saja terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daearh-daerah terpencil. Jadi hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah, tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Permasalahan pemerataan pendidikan dapat ditanggulangi dengan menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. Pemberian sarana dan prasrana pendidikan yang dilakukan pemerintah sebaiknya dikerjakan setransparan mungkin, sehingga tidak ada oknum yang dapat mempermainkan program yang dijalankan ini. 2. Mutu dan Relevansi Pendidikan Mutu sama halnya dengan memiliki kualitas dan bobot. Jadi pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghsilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Sedangkan relevan berarti bersangkut paut, kait mangait, dan berguna secara langsung. Sejalan dengan proses pemerataan pendidikan, peningkatan mutu untuk setiap jenjang pendidikan melalui persekolahan juga dilaksanakan. Peningkatan mutu ini diarahkan kepada peningkatan mutu masukan dan lulusan, proses, guru, sarana dan prasarana, dan anggaran yang digunakan untuk menjalankan pendidikan.

ix

Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor terpenting yang mempengaruhi adalah mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Hasil-hasil pendidikan juga belum didukung oleh sistem pengujian dan penilaian yang melembaga dan independen, sehingga mutu pendidikan tidak dapat dimonitor secara ojektif dan teratur.Uji banding antara mutu pendidikan suatu daerah dengan daerah lain belum dapat dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga hasil-hasil penilaian pendidikan belum berfungsi unutk penyempurnaan proses dan hasil pendidikan. Selain itu, kurikulum sekolah yang terstruktur dan sarat dengan beban menjadikan proses belajar menjadi kaku dan tidak menarik. Pelaksanaan pendidikan seperti ini tidak mampu memupuk kreatifitas siswa unutk belajar secara efektif. Sistem yang berlaku pada saat sekarang ini juga tidak mampu membawa guru dan dosen untuk melakukan pembelajaran serta pengelolaan belajar menjadi lebih inovatif. Akibat dari pelaksanaan pendidikan tersebut adalah menjadi sekolah cenderung kurang fleksibel, dan tidak mudah berubah seiring dengan perubahan waktu dan masyarakat. Pada pendidikan tinggi, pelaksanaan kurikulum ditetapkan pada penentuan cakupan materi yang ditetapkan secara terpusat, sehingga perlu dilaksanakan perubahan kearah kurikulum yang berbasis kompetensi, dan lebih peka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan juga disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga pengajar. Penilaian dapat dilihat dari kualifikasi belajar yang dapat dicapai oleh guru dan dosen tersebut. Dibanding negara berkembang lainnya, maka kualitas tenaga pengajar pendidikan tinggi di Indonesia memiliki masalah yang sangat mendasar. Melihat permasalahan tersebut, maka dibutuhkanlah kerja sama antara lembaga pendidikan dengan berbagai organisasi masyarakat. Pelaksanaan kerja sama ini dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dapat dilihat jika suatu lembaga tinggi melakukan kerja sama dengan lembaga

x

penelitian atau industri, maka kualitas dan mutu dari peserta didik dapat ditingkatkan, khususnya dalam bidang akademik seperti

tekonologi

industri. 3. Efisiensi dan Efektifitas Pendidikan Sesuai dengan pokok permasalahan pendidikan yang ada selain sasaran pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, maka ada satu masalah lain yang dinggap penting dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu efisiensi dan efektifitas pendidikan. Permasalahan efisiensi pendidikan dipandang dari segi internal pendidikan. Maksud efisiensi adalah apabila sasaran dalam bidang pendidikan dapat dicapai secara efisien atau berdaya guna. Artinya pendidikan akan dapat memberikan hasil yang baik dengan tidak menghamburkan sumberdaya yang ada, seperti uang, waktu, tenaga dan sebagainya. Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga dan biaya tepat sasaran, dengan lulusan dan produktifitas pendidikan yang optimal. Pada saat sekarng ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari efisien, dimana pemanfaatan segala sumberdaya yang ada tidak menghasilkan lulusan yang

diharapkan.

Banyaknya

pengangguran

di

Indonesia

lebih

dikarenakan oleh kualitas pendidikan yang telah mereka peroleh. Pendidikan yang mereka peroleh tidak menjamin mereka untuk mendapat pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka jalani. Pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan dimana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana / program yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika rencana belajar yang telah dibuat oleh dosen dan guru tidak terlaksana dengan sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut tidak efektif. Tujuan dari pelaksanaan pendidikan adalah untuk mengembangkan kualitas SDM sedini mungkin, terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya. Dari tujuan tersebut, pelaksanaan pendidikan Indonesia menuntut untuk menghasilkan peserta didik yang memeiliki kualitas SDM yang mantap. Ketidakefektifan pelaksanaan pendidikan tidak akan mampu

xi

menghasilkan lulusan yang berkualitas. Melainkan akan menghasilkan lulusan yang tidak diharapkan. Keadaan ini akan menghasilkan masalah lain seperti pengangguran. Penanggulangan masalah pendidikan ini dapat dilakukan dengan peningkatan kulitas tenaga pengajar. Jika kualitas tenaga pengajar baik, bukan tidak mungkin akan meghasilkan lulusan atau produk pendidikan yang siap untuk mengahdapi dunia kerja. Selain itu, pemantauan penggunaan dana pendidikan dapat mendukung pelaksanaan pendidikan yang efektif dan efisien. Kelebihan dana dalam pendidikan lebih mengakibatkan tindak kriminal korupsi dikalangan pejabat pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang lebih terorganisir dengan baik juga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendidikan. C. Keterkaitan antara Jenis Masalah Pendidikan dengan Kebijakan Pendidikan Pada awal Repalita I keadaan pendidikan di Indonesia menunjukan beberapa ketidakseimbangan yang antara lain meliputi : 1. Ketidak seimbangan antara jumlah penduduk yang berumur cukup untuk sekolah dengan jumlah fasilitas yang dapat disediakan bagi mereka. 2. Ketidakseimbangan pendidikan secara horizontal yaitu antara jenis dan bidang pendidikan. Hal ini menimbulkan akibat kurang sesuainya persediaan

tenaga

kerja

dengan

kebutuhan

tenaga

kerja

untuk

antara

SD,

pembangunan. 3. Ketidakseimbangan

vertical

yaitu

perbandingan

SLTP,SLTA,Perguruan tinggi dam akademi. Setelah

beberapa

ketidakseimbangan

tersebut

masih

banyak

permasalahan yang harus dihadapi seperti kurangnya fasilitas, banyaknya masyarakat yang masih buta huruf, rendahnya kualitas pengajar, bahkan masalah drop out dll. Untuk mengatasi beberapa masalah tersebut Repelita I, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan seperti: 1. Program pendidikan secara horizontal lebih di arahkan kepada kebutuhankebutuhan pendidikan dan latihan untuk sector-sektor pembangunan yang

xii

di prioritaskan seperti pertanian, industry yang mendukung pertanian, industry ringan dan kerajinan rakyat, prasarana serta pariwisata. 2. Secara vertical program pendidikan di arahkan kepada perbaikan keseimbangan dengan menitik beratkan kepada tingkat pendidikan menengah. Kebijaksanaan tersebut dituangkan dalam program-program seperti berikut: Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar, Program Penambahan Pendidikan Kejuruan Pada Sekolah Lanjutan Umun, Program Peningkatan Pendidikan Teknik Dan Kejuruan, Program Peningkatan Pendidikan Guru, Program Pendidikan Masyarakat dan Orang Dewasa, Program Pengembangan Pendidikan, Program Pembinaan Kebudayaan dan Olah Raga, Program Pendidikan Latihan Institusional, serta Program Peningkatan Penelitian. Dalam Repelita

II (1974/75-1978/79)

terdapat

masalah-masalah

pendidikan yang lebih khusus yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengembangan system pendidikan, pemeliharaan dan peningkatan mutu pendidikan, perluasan mutu pendidikan pada semua tingkat, perluasan kesempatan belajar, pengembangan system penyajian, pendidikan diluar system sekolah (pendidikan non formal), usaha-usaha lain dalam pembinaan generasi muda yang meliputi kelompok usia 15-24 tahun, pembangunan system informasi dan kemampuan pengelolaan yang dapat diandalkan untuk melaksanakan pembaharuan pendidikan, dan pengarahan penggunaan sumber-sumber pembiyaan yang tersedia. (Repelita II, 1974:137-138) 2. Dalam trilogy pembangunan pada masa Pelita II (1979/80-1983/84) Kebijaksanaan Pendidikan diprioritaskan pada upaya pemerataan, upaya ini dalam bidang pendidikan dirumuskan dari jalur kedua dari delapan jalur pemerataan, yakni pemerataan dalam memperoleh kesempatan pendidikan. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Repellita III yakni, titik berat pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan selama pelita III adalah penyediaan fasilitas belajar pada pendidikan dasar bagi anak yang

xiii

berumur 7-12 tahun dan penampungan kelulusan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi (Repelita TII.1979:347) Sebagai kelanjutan kebujaksanaan yang telah dilaksanakan pada Pelita III, maka pembangunan bidang pendidikan pada Repelita IV yang menekankan

pada

berbagai

bidang

kegiatan

yang

bertujuan

untuk

menghasilkan keseimbangan dan keserasian pendidikan nasional yang sangat penting bagi pengembangan sumber daya manusia. Untuk mencapai yujuan tersebut dalam Repelita IV, memprogramkan tiga kebijaksanaan umum dalam pembangunan bidang pendidikan nasional yang antara lain meliputi: pendidikan seumur hidup, pendidikan semesta menyeluruh dan terpadu, kebijaksanaan untuk membina kemajuan adat, budaya dan persatuan. (Repelita IV,1984:526) Sedangkan

dalam

Repelita

V

arah

kebijaksanaan

pendidikan

diprioritaskan pada berbaikan system dan multi pendidikan dalam keseluruhan unsure, jenis, jalur dan jenjangnya. Kebijaksanaan yang dimaksud meliputi: peningkatan mutu kurikulum, silabi, tenaga pengajar, pelatih serta metodik sarana pengajar yang memungkinkan peningkatan kualitas dan hasil pendidikan dan latihan. (Repelita V, 1989:590) Beberapa kebijakan umum dalam Repelita V antara lain: Meningkatkan pembudayaan nilai-nilai pancasila dalam rangka mewujudkan manusiamanusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersamasama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Meningkatkan mutu pendidikan. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Menata kembali system pendidikan guru dan tenaga pendidik lainya. Melaksanakan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan agar dapat di hasilkan gagasan-gagasan baru yang berorientasi pada penyempurnaan system pendidikan yang efisien. Penyeragaman mutu pendidikan melalui pengembangan institusi dan pengujian untuk semua jenis dan jenjang pendidikan, agar dapat diupayakan standartisasi mutu pendidikan baik secara regional maupun nasional.

xiv

BAB III KESIMPULAN

Pada hakikatnya pendidikan adalah usaha orang tua atau generasi tua untuk mempersiapkan anak atau generasi muda agar mampu hidup secara mandiri dan mampu melaksanakan tugas-tugas hidupnya dengan sebaik-baiknya. Pendidikan di Indonesia pada dasarnya masih rendah di bandingkan dengan Negara-negara maju lainya. Hal ini tentu saja akan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bangsa ini. Kita memang telah berusaha semaksimal mungkin untuk selalu memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam system pendidikan terdahulu. Namun tanpa adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, tentu tak akan menghasilkan hasil yang memuaskan pula. Terkadang pemerintah selalu member kemudahan-kemudahan bagi masyarakat agar mereka mampu mengenyam pendidikan dengan baik, namun di sisi lain masyarakatpun tidak semuanya dapat memetik hasil jerih payah pemerintah yang berusaha memberikan kemudahan itu. Dengan kata lain, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat harus selalu terbuka agar permasalahan pendidikan yang di hadapi negeri ini dapat dikurangi bahkan hilang seiring berjalanya waktu.

xv

DAFTAR PUSTAKA

Azyumardi Azra, 1999. Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium baru, Jakarta: Logo Macam ilmu. Djohar, 2003. Pendidikan Strategik Alternative untuk Pendidikan Masa Depan Yogyakarta: LESFI. Heryanto, 2000. Industri alisasi Pendidikan: Berkah Tantangan atau Bencana bagi Indonesia, Yogyakarta: Kanisus. http://ismailonline.com/perlunya-sistem-pendidikan-yang-melahirkan-adab/ http://ridaszabbarae.blogspot.com/p/blog-page_1286.html http://vipvaliant26.blogspot.com/2013/07/makalah-permasalahan-pendidikan.html

xvi

Related Documents


More Documents from "Dika Kuncoro"