Makalah Teori Terbentuknya Negara

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pada dasarnya Negara adalah sebuah organisasi. Seperti layaknya sebuah organisasi, Negara memiliki anggota, tujuan dan peraturan. Anggota Negara

adalah

warganya,

tujuan

Negara

biasanya

tercantum

dalam

pembukaan konstitusinya (undang-undang dasar), sedang peraturannya dikenal sebagai hukum. Bedanya dengan organisasi yang lain, Negara berkuasa di atas individu-individu dan di atas organisasi-organisasi pada suatu wilayah tertentu. Peraturan Negara berhak mengatur seluruh individu dan organisasi yang ada pada suatu wilayah tertentu, sedangkan peraturan organisasi hanya berhak mengatur pihak-pihak yang menjadi anggotanya saja. Peraturan Negara bersifat memaksa, bila ada yang tidak mematuhinya, Negara mempunyai hak untuk memberikan sanksi yang bersifat lunak (denda) sampai sanksi yang bersifat kekerasan (hukum mati). Sepanjang sejarah manusia hidup di atas permukaan bumi, manusia telah bernegara. Mulai dari negara dalam bentuk yang paling primitif yaitu negara kesukuan, kota, sampai kerajaan, republik dan demokrasi.

1.2

1. 2. 3. 4.

Tujuan Penulisan

Untuk memenuhi tugas akademik mata kuliah ilmu Negara Mengetahui asal usul terbentuknya negara Memahami unsur-unsur suatu negara Mengetahui tipe-tipe dan bentuk-bentuk negara

1

BAB II PERMASALAHAN 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Pengertian dari Negara? Jelaskan teori terbentuknya Negara? Jelaskan tujuan Negara? Sebutkna dan jelaskan unsur-unsur Negara? Uraikan tipe-tipe Negara? Uraikan bentuk-bentuk Negara?

BAB III PEMBAHASAN 3.1 Pengertian Negara Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. Secara literal istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yakni state (bahasa Inggris), staat (bahasa Jerman dan Belanda) dan etat (bahasa Perancis). Kata staat ,state, etat itu diambil dari kata bahasa latin status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Kata status atau statum lazim diartikan sebagai standing atau station. Istilah ini dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia, yang juga sama dengan istilah status civitatis atau status republicne. Secara terminologi Negara diartikan dengan organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu dan mempunyai daerah yang berdaulat.

2

Menurut Aristoteles bahwa sesungguhnya setiap Negara itu merupakan persekutuan hidup atau lebih tepat lagi suatu persekutuan hidup politis yang dalam bahasa Yunani di sebut he koinonia politike artinya suatu persekutuan hidup yang berbentuk polis (Negara kota). Dalam buku yang berjudul “Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht” yang ditulis Prof.Mr.L.J.Ven Apeldorn menyebutkan bahwa: 1. Istilah Negara bisa dipakai sebagai arti penguasa, untuk mengatakan orang

atau

orang-orang

yang

melakukan

kekuasaan

tertinggi

atas

persekutuan rakyat yang bertempat tinggal dalam suatu daerah. 2. Istilah Negara diartikan dengan persekutuan rakyat, yakni untuk menyatakan suatu bangsa yang hidup dalam suatu daerah, di bawah kekuasaan tertinggi, menurut kaidah- kaidah hukum yang sama. 3. Negara mengandung arti wilayah tertentu. Dalam hal ini istilah Negara dipakai untuk menyatakan suatu daerah di dalamnya diam suatu bangsa di bawah kekuasaan tertinggi. 4. Negara terdapat juga dalam arti ‘kas negara atau fiscus”, jadi untuk menyatakan harta yang dipegang oleh penguasa guna kepentingan umum, misalnya dalam istilah domein Negara pendapatan Negara dan lain-lain.

3.2 Teori Terbentuknya Negara Terbentuknya suatu negara terdapat beberapa teori, antara lain: 1. Terjadinya Negara secara primer. Terjadinya Negara secara primer membahas bagaimana asal mula terjadinya Negara di dunia. Menurut pandangan ini, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu membutuhkan bantuan manusia yang lainnya. Atau dengan kata lain manusia harus berhubungan dengan manusia lain demi kelangsungan hidupnya. Pada awalnya hubungan itu dalam bentuk keluarga, lambat laun berkembang dalam bentuk kelompok-kelompok lebih besar, dipimpin oleh salah seorang dari mereka

yang dianggap terkemuka. Terbentuknya

kelompok-kelompok itu didasari oleh kesesuaian dan kesamaan, misalnya nasib, budaya, dan lain-lain. 3

2. Teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat dipelopori oleh Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseau, menurut Thomas, rakyat di suatu wilayah tertentu sepakat untuk membentuk suatu wilayah Negara dan menyerahkan hak-hak mereka kepada Negara yang baru dibentuk. Berbeda halnya dengan John Locke yang mengemukakan tentang adanya pactum unionis selain pactum subjectionsnya Hobbes, John mengatakan bahwa sebagian besar anggota suatu masyarakat membentuk persatuan terlebih dahulu, kemudian mereka menyatakan diri mereka menjadi warga Negara dari Negara tersebut. Sedangkan Rousseau menyatakan bahwa orang-orang membuat suatu perjanjian untuk membentuk Negara, tetapi mereka tidak sepenuhnya memberikan hak-hak mereka kepada Negara. Teriteori mereka ini disebut juga dengan istilah “mainstream liberalism” sebagai dari hasil gaya berfikir renaissance yang menggunakan otonomi manusia. 3. Teori penaklukan. Menurut teori ini pihak-pihak atau kelompokkelompok bangsa tertentu yang kuat menaklukkan hak atau kelompok yang lain pada akhirnya kelompok yang kuat mendirikan Negara. 4. Teori organis. Menurut teori organis Negara lahir dan berkembang sebagai halnya dengan kelahiran mahluk hidup lainnya. Negara akan memiliki organ-organ seperti halnya dengan tubuh manusia dan mahluk lainnya. 5. Teori hukum alam. Pemikiran pada masa plato dan aristoteles tentang kondisi alam tumbuhnya berkembangnya manusia. 6.

Teori ketuhanan (islam + Kristen) segala sesuatu adalah ciptaan

tuhan.

3.3

Tujuan Negara Ada beberapa teori mengenai tujuan negara, diantaranya: 1. Teori kekuasaan negara Teori kekuasaan negara dipelopori oleh seorang tuan tanah dari negeri

Cina di daerah Shang bernama Yang. Oleh karena itu, dikemudian hari ia 4

dikenal dengan nama Shang Yang (523-428 sm) atau oleh bangsa barat disebutnya dengan nama Lord Shang. Pada masa hidupnya negeri Cina dilanda

kekacauan.

Kaum

bangsawan

dari

masing-masing

daerah

membentuk tentara sendiri dan saling berperang satu sama lainnya. Dalam kondisi politik yang demikian ketaatan pada pemerintah pusat semakin pudar dan pemerintah pusat tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi keadaan. Melihat keadaan yang demikian Shang Yang berpendapat bahwa satusatunya tujuan Negara adalah membentuk kekuasaan Negara yang sebesarbesarnya. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa agar Negara kuat rakyat harus dilemahkan, Negara harus memiliki tentara yang kuat disiplin tinggi, serta siap menghadapi setiap ancaman dari pihak manapun. 2. Teori perdamaian dunia Pencetus teori ini adalah Dante Alleghieri seorang ahli filsafat dan penyair terkenal dari Italia yang hidup antara tahun 1265-1321. Teori perdamaian ini dicetuskan Dante pada saat memuncaknya pertentangan antara kaisar dengan paus. Dalam bukunya yang berjudul “De monarchia Libri III, Dante mengatakan tujuan Negara yaitu menciptakan perdamaian dunia. Oleh karena itu, paus sebagai pemimpin gereja tidak boleh mencampuri urusan Negara yang merupakan urusan dunia. Sebaiknya antara paus dan kaisar bekerja sama untuk menciptakan perdamaian dunia dan bukan sebaliknya saling bermusuhan. Demi terciptanya ketertiban, ketenteraman, dan perdamaian dunia menurut Dante diperlukan adanya penguasa tunggal atas kerajaan dunia dengan peraturan dan perundang-undangan yang seragam untuk semua. Kekuasaan harus berpusat pada satu penguasa, bila manusia masih diperintah oleh berbagai penguasa, maka pertentangan dan permusuhan akan terus terjadi dan malapetaka pun tak terhindarkan.

5

3. Teori jaminan atas hak dan kebebasan Tokoh pencetus teori jaminan atas hak dan kebebasan yaitu Immanuel Kant (1724-1804) yang berpandangan bahwa semua manusia sejak lahirnya memiliki kemerdekaan dan derajat yang sama. Oleh karena itu, tujuan Negara adalah kemerdekaan, hidup rakyat sebagai warga Negara bukan kemurahan penguasa melainkan atas dasar kekuatan sendiri. Tiap warga Negara harus dapat menikmati kemerdekaanya, antara lain kebebasan hak memilih dan dipilih, hak mendapat perlindungan dan perlakuan yang adil, hak mendapat pengajaran dan pendidikan, serta hak-hak yang lainnya. Sedangkan tujuan negara adalah melindungi dan menjamin ketertiban hukum agar hak-hak warga negara tetap terpelihara. Meskipun teori Immanuel Kant ini sangat cocok pada zamannya, namun setelah dipraktekkan dan dikaji oleh para ahli ternyata memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan itu diantaranya adalah akibat kebebasan berusaha dan bersaing, adanya pemisah antara golongan pemilik modal dengan golongan miskin semakin dalam. Golongan pemilik modal tidak jarang memperlakukan golongan buruh miskin secara tidak manusiawi, sedang pemerintah tidak mampu berbuat apa-apa untuk melindungi mereka. Bahkan akibat dari paham kebebasan ini pula yang telah mendorong pecahnya perang dunia I.

3.4 Unsur-Unsur Negara Sebagai sebuah organisasi, Negara memiliki unsur-unsur yang tidak dimiliki oleh organisasi apapun yang ada di dalam masyarakat. Secara umum, unsur Negara ada yang bersifat konstitutif dan ada pula yang bersifat deklaratif. Unsur konstitutif maksudnya unsur yang mutlak atau harus ada di dalam suatu Negara. Sedangkan unsur deklaratif hanya menerangkan adanya Negara.

6

Adapun unsur-unsur Negara yang bersifat konstitutif adalah harus ada rakyat, wilayah tertentu, dan pemertintahan yang berdaulat. Ketiga unsur tersebut

bersifat

konstitutif

karena

merupakan

syarat

mutlak

bagi

terbentuknya Negara. Apabila salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak lengkap, maka tidak bisa disebut sebagai Negara. Di samping itu, terdapat pula unsur deklaratif, yakni harus ada pengakuan dari Negara lain. Unsur deklaratif ini sangatlah penting karena pengakuan dari negara lain merupakan sebagai wujud kepercayaan Negara lain

untuk

mengadakan hubungan,

baik

hubungan

bilateral

maupun

multilateral.

7

1.

Rakyat Rakyat adalah semua orang yang menjadi penghuni suatu Negara. Tanpa

rakyat, mustahil Negara akan terbentuk. Leacock mengatakan bahwa, “Negara tidak akan berdiri tanpa adanya sekelompok orang yang mendiami bumi ini.”. Hal ini menimbulkan pertanyaan, berapakah jumlah penduduk untuk

membentuk

membentuk

sebuah

sebuah

negara?

Negara,

Plato

wilayah

mengatakan

tersebut

bahwa

untuk

membutuhkan

5040

penduduk. Pendapat ini tentu saja tidak berlaku di zaman modern ini, lihat saja populasi negara India, Amerika Serikat, Cina, Rusia, dimana Negara tersebut memiliki ratusan juta penduduk. Rakyat terdiri dari penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah semua orang yang bertujuan menetap dalam wilayah suatu Negara tertentu. Mereka yang ada dalam wilayah suatu Negara tetapi tidak bertujuan menetap, tidak dapat disebut penduduk. Misalnya, orang yang berkunjung untuk wisata. Penduduk suatu Negara dapat dibedakan menjadi warga Negara dan bukan warga Negara. Warga Negara adalah mereka yang menurut hukum menjadi warga dari suatu Negara, sedangkan yang tidak termasuk warga Negara adalah orang asing atau disebut juga warna Negara asing (WNA). 2.

Wilayah Wilayah merupakan unsur kedua, karena dengan adanya wilayah yang

didiami oleh manusia, maka Negara akan terbentuk. Jika wilayah tersebut tidak ditempati secara permanen oleh manusia, maka mustahil untuk membentuk suatu Negara. Bangsa Yahudi misalnya, dimana mereka tidak mendiami suatu tempat secara permanen. Alhasil mereka tidak memiliki tanah yang jelas untuk didiami, tapi dengan kepintaran PBB, diberikanlah Israel sebagai Negara bagian agar mereka merasa memiliki tanah. Wilayah adalah batas wilayah di mana kekuasaan Negara itu berlaku. Wilayah suatu Negara meliputi sebagai berikut:

8

a)

Wilayah daratan, yakni meliputi seluruh wilayah daratan dengan batasbatas tertentu dengan Negara lain.

b)

Wilayah lautan, yakni meliputi seluruh perairan wilayah laut dengan batas-batas yang ditentukan menurut hukum internasional. Batas-natas wilayah laut adalah sebagai berikut:

I. Batas laut teritorial, ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua Negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial di tarik sama jauh dari garis masing-masing Negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dengan garis batas teritorial disebut laut teritorial. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal. II. Batas zona bersebelahan, ditentukan sejauh 12 mil laut di luar batas laut teritorial, atau 24 mil laut jika diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai titik terluar. III. Batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) adalah laut yang diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai titik terluar sejauh 200 mil laut. Di dalam wilayah ini, negara yang bersangkutan memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan yang ada di dalamnya. Namun, wilayah ini bebas untuk dilayari oleh kapal-kapal asing yang sekedar lewat saja. IV. Batas landas benua adalah wilayah lautan suatu negara yang batasnya lebih dari 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Dalam wilayah laut ini negara yang bersangkutan dapat mengelola dan memanfaatkan wilayah laut tetapi wajib membagi keuntungan dengan masyarakat internasional. c) Wilayah udara atau dirgantara, yakni meliputi wilayah di atas daratan dan lautan negara yang bersangkutan. 9

3. Pemerintahan yang Berdaulat Pemerintahan yang berdaulat adalah pemerintah yang mempunyai kekuasaan baik ke dalam maupun ke luar untuk menjalankan tugas dan wewenangnya mengatur ekonomi, sosial, dan politik suatu Negara atau bagian-bagiannya

sesuai

dengan

sistem

yang

telah

ditetapkan.

Pemerintah sangat diperlukan dalam berdirinya suatu Negara, tidak mungkin jika Negara muncul tanpa kemudian diikuti oleh berdirinya pemerintah. Sistem

pemerintahan

setiap

Negara

berbeda-beda.

Adapun

pengelompokan sistem pemerintahan tersebut, yaitu: a. Sistem Pemerintahan Parlementer Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun

dapat

menjatuhkan

pemerintahan,

yaitu

dengan cara

mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala Negara saja. b.

Sistem Pemerintahan Presidensiil

Dalam sistem presidensil ini, presiden memiliki kekuasaan yang kuat karena selain sebagai kepala Negara, juga sebagai kepala pemerintahan yang

mengetuai

kabinet

(Dewan

Menteri).

Salah satu contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan ini dalaha Amerika Serikat, dimana menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden, karena presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan. 10

Untuk mengimbangi kekuasaan pemerintahan maka lembaga parlemen (legeslatif) benar-benar diberi hak protes seperti hak untuk menolak, baik perjanjian maupun pernyataan perang terhadap Negara lain. Ciri-ciri pemerintahan presidensiil yaitu: • Dikepalai

oleh

seorang

presiden

sebagai

kepala

pemerintahan

sekaligus kepala Negara. • Kekuasan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. • Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. • Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasan eksekutif presiden bukan kepada kekuasaan legislatif. • Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. c.

Sistem Pemerintahan Campuran

Sistem pemerintahan ini, selain memiliki presiden sebagai kepala Negara, juga

memiliki

perdana

menteri

sebagai

kepala

pemerintahan

untuk

memimpin kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden tidak diberi posisi dominan dalam sistem pemerintahan. d.

Sistem Pemerintahan Proletariat

Dalam sistem ini, usaha pertama pemerintah sebenarnya juga ditujukan untuk kepentingan rakyat banyak (kaum proletar), rakyat banyak tersebut kemudian dihimpun dalam suatu organisasi kepartaian tunggal (tani, buruh, pemuda, dan wanita) yang akhirnya menjadi dominasi partai tunggal. Partai tunggal tersebut adalah partai komunis. 4.

Pengakuan dari Negara Lain 11

Pengakuan dari Negara lain terhadap suatu Negara yang baru berdiri bukanlah merupakan suatu faktor mutlak atau unsur pembentuk Negara baru, namun lebih merupakan menerangkan atau menyatakan telah lahirnya suatu Negara baru. Kita ambil contoh, Negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 baru diakui oleh Belanda pada tahun 27 Desember 1949. Pengakuan dari Negara lain merupakan modal dasar bagi suatu Negara yang bersangkutan untuk diakui sebagai Negara yang merdeka dan mandiri. Pengakuan suatu Negara dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure. a.

Pengakuan Secara de Facto

Pengakuan secara defacto adalah pengakuan tentang kenyataan adanya suatu Negara yang dapat mengadakan hubungan dengan Negara lain yang mengakuinya. Pengakuan de facto diberikan kalau suatu Negara baru sudah memenuhi unsur konstitutif. Pengakuan de facto menurut sifatnya dapat dibagi menjadi dua, yatiu: • Pengakuan de facto yang bersifat tetap. Artinya, pengakuan dari Negara lain terhadap suatu Negara hanya menimbulkan hubungan di lapangan perdagangan dan ekonomi (konsul). Sedangkan untuk tingkat duta belum dapat dilaksanakan. • Pengakuan de facto bersifat sementara. Artinya, pengakuan yang diberikan oleh Negara lain dengan tidak melihat jauh pada hari ke depan, apakah Negara itu akan mati atau akan jalan terus. Apabila Negara baru tersebut jatuh atau hancur, maka Negara lain akan menarik kembali pengakuannya. b.

Pengakuan Secara de Jure

12

Pengakuan secara de jure adalah pengakuan secara resmi berdasarkan hukum oleh Negara lain dengan segala konsekuensinya. Menurut sifatnya, pengakuan secara de jure dapat dibedakan sebagai berikut: • Pengakuan de jure bersifat tetap. Artinya, pengakuan dari Negara lain berlaku untuk selama-lamanya setelah melihat kenyataan bahwa Negara baru dalam beberapa waktu lamanya menunjukkan pemerintahan yang stabil. • Pengakuan de jure bersifat penuh. Artinya terjadi hubungan antara Negara yang mengakui dan diakui, yang meliputi hubungan dagang, ekonomi dan diplomatik. Dalam

kenyataannya,

setiap

Negara

mempunyai

pandangan

yang

berbeda mengenai pengakuan de facto dan de jure. Misalnya, Negara Indonesia tetap memandang pengakuan dari Negara lain hanya merupakan unsur deklaratif. Oleh sebab itu, meskipun Negara Republik Indonesia belum ada yang mengakui pada saat lahirnya, Indonesia tetap berdiri sebagai Negara baru dengan hak dan martabat yang sama dengan Negara lain. Negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan baru diakui oleh negara lain beberapa tahun kemudian (Mesir tahun 1947, Belanda tahun 1949, PBB tahun 1950).

13

3.5 Tipe-Tipe Negara Tipe negara dibagi menjadi dua golongan, yaitu tipe negara menurut sejarahnya dan tipe negara ditinjau dari sisi hukum. Tipe negara menurut sejarahnya, dibagi menjadi berikut ini. 1. Tipe negara Timur Purba. 2. Tipe negara Yunani Kuno/Purba. 3. Tipe negara Romawi Kuno/Purba. 4. Tipe negara abad pertengahan. 5. Tipe negara modern. Sedangkan tipe negara ditinjau dari sisi hukum dibedakan menjadi berikut ini. 1. Tipe negara Polisi (Polizei Staat) 2. Tipe negara hukum, yang dibagi 3 macam, yaitu sebagai berikut. 

Tipe negara hukum liberal.



Tipe negara hukum formil.



Tipe negara hukum materiel.

3. Tipe negara Kemakmuran

3.6 Bentuk-Bentuk Negara Bentuk negara ada dua: a) Negara kesatuan b) Negara serikat Ada juga yang membagi bentuk negara ke dalam tiga bagian yaitu: 1. Negara kesatuan 2. Negara serikat 3. Negara persatuan. 14

1) Negara kesatuan Negara kesatuan merupakan suatu Negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Dalam pelaksanaannya Negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam. a. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yakni sistem pemerintahan yang seluruh persoalan yang berkaitan dengan Negara langsung di atur dan diurus oleh pemerintah pusat, sementara daerah-daerah tinggal melaksanakannya. b. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yakni kepala daerah (sebagai pemerintah daerah) di beri kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah. 2) Negara serikat Negara serikat merupakan bentuk Negara gabungan dari beberapa Negara bagian dari Negara serikat. Negara-Negara bagian tersebut pada awalnya merupakan Negara yang merdeka, berdaulat dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan Negara serikat, maka dengan sendirinya Negara serikat , maka dengan sendirinya Negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkan kepada Negara serikat. Kekuasaan asli dalam Negara serikat merupakan tugas Negara bagian. Karena ia berhubungan langsung dengan rakyatnya. Sementara Negara serikat bertugas untuk menjalankan hubungan luar negeri, pertahanan Negara, keuangan dan urusan pos. Selain kedua bentuk Negara tersebut (kesatuan dan federasi), di lihat dari sisi jumlah orang yang memerintah dalam sebuah Negara, maka bentuk negara terbagi ke dalam 3 kelompok, yakni; monarkhi, oligarki dan demokrasi. 1) Monarkhi Monarkhi merupakan kata yang berasal dari bahasa yunani “monas” yang berarti tunggal” dan arkien” yang berarti memerintah. Jadi dapat dikatakan bahwa Negara monarkhi adalah bentuk Negara yang dalam pemerintahannya hanya dikuasai dan di perintah oleh satu orang. 2) Oligarki Dengan asas oligarki pemimpin organisasi yang bernama Negara itu di 15

tangan satu kelompok manusia dengan jumlah anggota yang biasanya sangat sedikit dan eksklusif 3) Demokrasi Jika dalam Negara itu dipergunakan asas demokrasi maka pemimpin dipegang sendiri oleh rakyat (demos).

BAB IV PENUTUP IV.1 Kesimpulan Secara literal istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yakni state (bahasa Inggris), staat (bahasa Jerman dan Belanda) dan etat (bahasa Perancis). Kata staat ,state, etat itu diambil dari kata bahasa latin status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Secara terminologi negara diartikan dengan organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu dan mempunyai daerah yang berdaulat. Terbentuknya suatu negara terdapat beberapa teori, antara lain: Terjadinya negara secara primer, Teori perjanjian masyarakat, Teori penaklukan Teori organis. Ada beberapa teori mengenai tujuan negara, diantaranya teori kekuasaan negara, teri perdamaian dunia, dan teori atas jaminan hak dan kekuasaan. Unsur suatu negara dari bentuk lahirnya terdiri dari atas: Daerah atau wilayah, Masyarakat, Penguasa tertinggi. Bentuk negara ada dua: Negara kesatuan dan Negara serikat. Ada juga yang membagi bentuk negara ke dalam tiga bagian yaitu: Negara kesatuan, Negara serikat dan Negara persatuan.

IV.2 Saran Demikianlah makalah ini saya persembahkan yang tentunya dalam penyajian makalah ini pasti banyak sekali kekurangannya untuk itu saran 16

dan kritik sangat kami harapkan demi sempurnanya makalah ini. Dan mudah-mudahan makalah ini bermanfaat.

17

DAFTAR PUSTAKA Drs. Sudarsono, S.H., M.Si., Pengantar Ilmu Hukum, Rineka Cipta, 2001 Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia, Rineka Cita, Jakarta, 2002 M. Hutauruk, Asas-Asas Ilmu Negara, Erlangga, Jakarta; 1983 Nico Tamien DR, Tata Negara, Perpustakaan Nasional, Jakarta, 2003 Prof. Dr. Moh Mahfud MD, Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2001 Prof. H.A. Jazuli, Fiqih Siyasah, Prenada Media, Jakarta, 2003 Rapar, Filsafat Politik Arisstoteles, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993 Yulies Tienamasrieani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004 http://annisaapriliastory.blogspot.co.id/2012/06/hakikat-bangsa-dan-unsurunsur.html http://warnetalbarokah.blogspot.co.id/2013/10/ unsur-terbentuknyanegara.html

18