Manajemen Utang Daerah

1. Manajemen Utang Daerah Manajemen utang daerah merupakan suatu proses penyusunan dan pengimplementasian strategi pengelola utang pemerintah daerah yang terkait dengan upaya memperoleh dana pinjaman pada tingkat resiko terkendali dan biaya terendah serta menggunakan pinjaman tersebut secara efesien dan efektif. Jenis Utang Daerah 1) Utang Jangka Pendek, adalah pinjaman untuk menutupi defisit dalam aliran kas, dan harus dikembalikan secara penuh dalam waktu setahun. 2) Utang Jangka Menengah, yaitu pinjaman yang dapat digunakan untuk membiayai proyek penghasil non-pendapatan, dan harus dikembalikan secara penuh selama periode yang tidak melebihi masa jabatan kepala daerah. 3) Utang Jangka Panjang, yaitu pinjaman ynag dapat digunakan untuk membiayai proyek penghasil pendapatan, dan harus dengan persetujuan DPRD. Manfaat Utang Dalam konteks manajemen keuangan, utang sampai level tertentu memberikan manfaat bagi organisasi. Manfaat utang antara lain : 1) 2) 3) 4)

Memperbaiki struktur neraca; Memperbaiki struktur fiskal yaitu untuk pembiayaan anggaran defisit; Menjaga kesinambungan fiskal; Membiayai investasi yang membutuhkan dana besar untuk akselerasi

pembangunan; 5) Membangun prasarana publik yang dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali utang; 6) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi; 7) Mengoptimalkan manajeemen kas daerah. Risiko Utang 1) 2) 3) 4)

Utang yang terlalu besar (over-leveraged) dapat melemahkan struktur fiskal Kegagalan membayar utang (default) Kredit macet (nonperforming loan/NPL) Penggelembungan utang karena perubahan kurs mata uang

Beberapa jenis resiko utang yang perlu mendapat perhatian pemeirntah daerah, yaitu : 1) Risiko Pasar (Market Risk), yaitu risiko yang timbul terkait dengan perubahan pasar. 1

2) Risiko Perpanjangan Utang (Rollever Risk), yaitu risiko utang terkait dengan diperpanjangnya utang dengan biaya bunga yang tinggi atau tidak dapat diperpanjang sama sekali. 3) Risiko Likuiditas (Liquidity Risk), yaitu risiko yang terkait dengan keadaan aset likuid yang tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban atau kesulitan organisasi untuk memperoleh tambahan kas melalui utang jangka pendek. 4) Risiko Kredit (Credit Risk), yaitu risiko tidak terbayarkan utang. 5) Risiko Perjanjian (Settlement Risk), yaitu kerugian potensial yang mungkin ditangggung pemerintah sebagai mitra jika gagal memenuhi ketentuan dalam perjanjian dengan pihak lain. 6) Risiko Operasional (Operational Risk), yaitu resiko yang diakibatkan oleh kegagalan operasi. 7) Risiko Pendanaan (Funding Risk), yaitu risiko yang berkaitan dengan kesulitan akses pasar untuk memperoleh pembiayaan utang ketika pemerintah memerlukan dana untuk pembiayaan anggaran. Analisis Risiko Analisis risiko dilakukan untuk menghindari kerugian yang mungkin dialami Pemerintah daerah terkait dengan pengadaan atau penggunaan utang. Analisis risiko antara lain meluputi tindakan berikut. 1) Menganalisis kondisi ekonomi makro nasional, regional, dan internasional dan prediksi ke depan. 2) Menganalisis nilai tukar (ecchange rate) dan prediksi ke depan 3) Memprediksi dan mengantisipasi adanyan kejutan eksternal (eksternal shock) yang berpengaruh terhadap manajemen utang. 4) Membuat skema tindakan perlindungan nilai utang (hedging) 5) Memprediksi dan mengidentifikasi timbulnya utang bersyarat (contingent liabilities) 6) Melakukan uji kekuatan (stress test) terhadap portofolio utang yang saat ini dimilki pemerintah daerah dengan mendasarkan pada kejutan ekonomi dan keuangan (economic & financial shocks) yang mempengaruhi daerah. Aktivitas Manajemen Utang 1) Menjaga kesinambungan pertumbuhan utang pada level yang aman 2) Mengevaluasi struktur utang 3) Melakukan portofolio utang (debt portfolio) 2

4) Menegosiasikan dan memilih skema pinjaman yang memberikan keuntungan optimal dan risiko terkecil bagi pemeirntah daerah 5) Menghitung biaya utang (borrowing cost) dan dampaknya terhadap stabilitas 6) 7) 8) 9)

fiskal menerintah daerah Menghitung pengaruh utang terhadap makro ekonomi daerah Memantau penggunaan utang Mengevaluasi penggunaan utang Melakukan penjadwalan kembali utang (debt rescheduling)

Prinsip Manajemen Utang Daerah 1) Prinsip Efesiensi dan Efektifitas Biaya Menekankan

bahwa dalam melakukan

pinjaman daerah diupayakan

pemerintah daerah memperoleh pinjaman dengan biaya pinjaman yang sudah dan risiko yang dapat diterima. 2) Prinsip Kehati-hatian Menganjurkan agar proses pengambilan keputusan pengadaan pinjaman dilakukan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, dengan menghindar keputusan yang bersifat spekulatif. 3) Diversifikasi Dalam proses mendapatkan utang perlu dipertimbangkan berbagai alternatif sumber dana, mata uang, tingkat bunga, dan jangka waktu yang berbeda-beda, dlam rangka memperoleh biaya utang yang rendah. 4) Transparansi dan Akuntabilitas Menekankan bahwa utang harus digunakan secara optimal dan efesien, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 5) Bebas Ikatan Penerimaan hibah luar negeri tidak boleh didasari oleh ikatan politik maupun ikatan lainnya yang dapat merugikan negara. 6) Menjamin kesinambungan fiskal Pengadaan utang harus dikaitkan dengan kemampuan membayar keembali, bersifat sementara dan hanya dapat diterima sepanjang tidak ada ikatan politik, serta dengan persyaratan yang tidak memberatkan Negara/pemerintah. 7) Mekanisme APBD Pengadaan

utang

dikelola

dalam

mekanisme

APBD

yang

dalam

pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk program dan proyek. 8) Menunjang pertumbuhan ekonomi 3

Kegiatan yang dibiayai dari pinjamin dan hibah luar negeri harus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemeretaan kesejahteraan masyarakat. Sumber Utang Daerah 1) Utang Jangka Panjang a. Dalam negeri: mealalui penerbitan obligasi daerah dalam mata uang rupiah b. Luar negeri; melalui perjanjian penerusan utang 2) Utang Jangka Pendek a. Pemerintah pusat b. Pemerintah daerah lain c. Lembaga keuangan dalam negeri Persyaratan Utang Daerah Meskipun pemerintah daerah memilki keleluasaan untuk mengadaan pinjaman, tetapi terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu : 1) Batasan maksimum jumlah utang daerah a. Utang Jangka Panjang  Jumlah kumulatif pokok utang daerah yang wajib bayar tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun 

sebelumnya. Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaraan daerah



tahunan selama jangka pinjaman paling sedikit 2,5. Laporan Keuangan dua tahun anggaran sebelumnya telah



diaudit oleh BPK. Tidak memilki tunggakan utang kepada pemerintah pusat dan

atau pemberi utang luar negeri. b. Utang Jangka Pendek  Jumlah maksimum utang jangka pendek adalah 1/6 dari jumlah 

belanja APBD tahun anggaran berjalan. Mempertimbangkan kecukupan penerimaan daerah untuk



membayar kembali utang tepat waktu. Pelunasan utang jangka pendek wajib diselesaikan dalam tahun

anggaran berjalan. c. Defisit APBD dan jumlah kumulatif defisit  Defisit APBD dibatasi max 3% dari PDRB daerah yang bersangkutan. d. Utang daerah dan jumlah kumulatif utang  Jumlah utang daerah dibatasi max 60% dari PDRB daerah yang bersangkutan. 4



Jumlah kumulatif utang pemerintah pusat dan pemerintah

daerah tersebut. 2) Batas Max jangka waktu utang daerah a. Disesuaikan dengan umur ekonomis aset yang dibiayai dari utang tersebut. b. Disesuaikan dengan masa konstruksi proyek. c. Termasuk masa tenggang. d. Utang jangka panjang dari dalam negeri, ditetapkan daerah dengan persetujuan DPRD. e. Utang jangka panjang dari luar negeri, disesuaikan dengan persyaratan Utang Luar Negeri yang bersangkutan. 3) Larangan Penjaminan a. Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan terhadap utang pihak lain yang mengakibatkan beban atas keuangan daerah. b. BMD yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dan atau yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh dijadikan jaminan dlam memperoleh utang. c. Aset daerah selain yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dapat dijaminkan sepanjang utang yang bersangkutan nilai pokoknya tidak melebihi 60% nilai pasar wajar aset tersebut dan harus diungkapkan dalam Catatan Atas Lap. Keuangan. d. Daerah tidak dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yang menimbulkan pinjaman yang kemudian hari menjadi beban APBD. 2. Obligasi Daerah Pengelolaan Obligasi Daerah Pengelolaan obligasi daerah diselenggarakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang dapat dikuasakan kepada ketua PPKD sebagai BUD. Pengelolaan obligasi darah sekurang-kurangnya meliputi : 1) Penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi daerah termasuk 2) 3) 4) 5) 6) 7)

kebijakan pengendalian risiko. Perencanaan dan penetapan struktur portofolio Pinjaman Daerah. Penerbitan obligasi daerah. Penjualan obligasi daerah melalui lelang dan atau tanpa lelang. Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo. Pelunasan. Aktivitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdana dan pasar sekunder obligasi daerah.

5

Sukuk (Obligasi Syariah) Berdasarkan fatwa Dewan syariah Nasional (DSN) MUI No: 32/DSNMUI/IX/2002, Sukuk (Obligasi Syariah) didefenisi sebagai suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan perusahaan (emiten) kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayarkan pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil /margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Pada prinsipnya pemerinth daerah juga dapat mengeluarkan sukuk untuk membiayai pembagunan infrasrtuktur daerah yang menghasilkan pendapatan. Jenis-jenis Obligasi Syariah 1) Obligasi Mudharabah (Profit Sharing) Obligasi Mudharabah adalah syariah yang dikeluarkan dengan akad mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak yang dalam hal ini pihak investor (sahibui maal) menyediakan modal sedangkan pihak emiten (mudharib) bertindak selaku pengelolah, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan dimuka yang dituangkan dalam kontrak. 2) Obligasi Musyarakah (Profit and Loss Sharing) Obligasi Musyarakah adalah obligasi syariah yang dikeluarkan berdasarkan akad musyawarah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usahan tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Obligasi musyawarah dilaksanakan berdasarkan prinsip profit and loss sharing. 3) Obligasi Ijarah (Sale and lease Back/Head Lease and Sub Lease) Obligasi Ijarah adalah obligasi syariah yang dikeluarkan berdasarkan akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang/jasa dalam waktu tertentu

melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan

pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. 4) Obligasi Istishna (Project Financing) Obligasi Istisha adalah obligasi syariah yang dikeluarkan berdasarkan akad istisha, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria an persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dengan pembuat (penjual). 5) Obligasi Salam (Forward sale)

6

Obligasi salam adalah obligasi syariah yang dikelurkan berdasarkn akad salam, yaitu kontrak jual beli barang dengan cara memesan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. 3. Manajemen Investasi Daerah Investasi daerah merupakan pengeluaran daerah yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang. Terdapat tiga tujuan utama dilakukannya investasi daerah, yaitu: 1) Untuk memperoleh keuntungan investasi (yield) 2) Untuk keamanan aset daerah (safety) 3) Untuk optimalisasi manajemen kas dan menjaga likuiditas keuangan (liquidity) Pada dasarnya investasi aset daerah bersifat luas meliputi: 1) Investasi Aset Keuangan (Financial Asset), antara lain:  Depoito  Saham  Sukuk (Obligasi Syariah)  Reksadana  Surat Berharga lainnya  Penyertaan modal 2) Investasi Aset Nonkeuangan, meliputi: a. Aset Berwujud (Tangible Aset) dalam bentuk Aset Tetap, antara lain:  Tanah dan bangunan  Jalan, irigasi, dan jembatan  Infrastruktur dan jaringan  Mesin dan peralatan b. Investasi Aset Tidak Berwujud (Intangible Asset), antara lain:  Sumber Daya Manusia (intellectual Asset)  Database dan Sistem Informasi 4. Investasi Aset Keuangan 1) Berdasarkan jangka waktnya, terdiri atas:  Investasi jangka pendek (kurang dari 1 tahun) Instrumen investasi jangka pendek yang bisa dipilih antara lain:  Deposito 1 bulan  Deposito 3 bulan  Deposito 6 bulan  Surat Perbendaharaan Negara (SPN)  Saham untuk dijual kembali dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun.  Investasi jangka pajang (lebih dari 1 tahun) Instrumen investasi jangka panjang yang dilih antara lain:  Deposito 12 bulan  Surat Utang Negara 7

 Obligasi Pemerintah daerah Lain  Saham/penyertaan modal jangka panjang  Dan bergulir (roll-over fund) 2) Berdasarkan sifat kepemilikannya, terdiri atas:  Investasi permanen  Investasi non permanen 5. Risiko Investasi 1) Risiko Kredit Risiko Kredit adalah risiko yang terkait dengan kegagalan peminjam dan pemerintah untuk mengembalikan dana yang dipinjam tersebut pada saat jatuh tempo. Resiko kredit dapat diminimalisasi dengan cara melakukan analisis kredit secra cermat, membatasi jumlah investasi terhadap kredit yang berisiko tinggi, mensyaratkan adanya penjaminan atas investasi tersebut. 2) Risiko Likuiditas Risiko likuiditas terkait dengan kemudahan untuk menjual instrumen investasi sebelum jauh tempotanpa menderita kerugian. Risiko likuiditas dapat dikurangi dengan cara memilih instrumen investasi yang aktif diperdagangkan di pasar sekunder serta membuat perkiraan arus kas dan skedul jatuh tempo investasi sehingga antara kebutuhan kas dengan pencairan investasi bisa disesuaikan. 3) Risiko pasar dan suku bunga Risiko pasar adalah risiko yang terkait dengan penurunan nilai investasi yang disebabkan terjadinya perubahan pasar keungan. Harga pasar keuangan sangat terkait dengan perubahan tingkat suku bunga. Kenaikan suku bungan dapat berisiko menurunkan harga Surat Berharga. 4) Risiko Reinvestasi Risiko Reinvestasi terjadi ketika pendapatan dan investasi tidak dapat diinvestasikan kembali denga tingkat keuntungan yang sama dengan dana pokok yang diinvestasikan. Hal ini pada umumnya terjadi

pada surat berharga yang belum

dilunasi sebelum jatuh tempo. 6. Prinsip Manajemen Investasi Daerah 1) Legalitas Investasi daerah harus memenuhi aspek legalitas, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keunagan daerah. 2) Keamanan Keputusan invesatasi daerah harys mempertimbangkan aspek keamanan investasi. Keungan daerah harus dilindungi dari kerugian investasi. Oleh karena itu, setiap keputusan investasi daerah harus didukung denga analisis yang memadai tentang manfaat dan risiko investasi. 8

3) Likuiditas Likuiditas investasi adalah seberapa muudah investasi tersebut dapat dicaurkan kembali menjadi kas tanpa mengalami kerugian berarti. Semakin likuid suatu investasi, maka semakin mudah pemerintah daerah memperoleh dana untuk memenuhi kebutuhan kas mendadak atau tidak terduga. 4) Keuntungan Tujuan utama investasi adalah memperoleh keuntungan. Investasi yang dilakuak daerah harus memberikan keuntungan yang optimal. Manajer keuangan daerah harus berupaya untuk membuat fortopolio investasi yang memberikan keuntungan terbesar bagi daerah dengan tingkat risiko tertentu. 5) Kesesuaian Karena organisasi pemerintah daerah bukan seperti perusahaan bisnis, bukan juga lembaga keuangan, maka tidak semua jenis instrumen investasi cocok untuk daerah. Sebagai contoh, pemerintah daerah tidak dibenarkan ikut bermain vals meskipun hal tersedbut memberikan keuntungan. Pemerintah daerah tidak pas jika melakuakn investasi pad zero coupon bond dan surat berharga yang jatuh temponya lebih dari lima tahun. Pemerintah daerah perlu memilih instrumen investasi yang sesuai untuk operasionalisasi manajemen keuangan daerah dan tidak melanggar peraturan perundangan terkait.

9

KESIMPULAN Manajemen utang daerah merupakan suatu proses penyusunan dan pengimplementasian strategi pengelola utang pemerintah daerah yang terkait dengan upaya memperoleh dana pinjaman pada tingkat resiko terkendali dan biaya terendah serta menggunakan pinjaman tersebut secara efesien dan efektif. Obligasi daerah dalam pengelolaannya diselenggarakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang dapat dikuasakan kepada ketua PPKD sebagai BUD. Investasi daerah merupakan pengeluaran daerah yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang. Investasi asset keuangan terdiri dari 2 jenis yaitu berdasarkan jangka waktunya dan sifat kepemilikannya. Risiko investasi meliputi risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan suku bunga,dan risiko reinvestasi. Prinsip manajemen investasi daerah yaitu legalitas, keamanan, likuiditas, keuntungan, dan kesesuaian.

10

DAFTAR PUSTAKA Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga

11