Materi Waspada Investasi

WASPADA INVESTASI ILEGAL! Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Universitas Dhyana Pura, 10 Agustus 2018

SEKILAS OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK?

X

OJeK?

X

O...JK?

UU No. 21 Tahun 2011 Integrated Supervision Waspada Investasi Ilegal

3

Regulator Baru Regulator & Pengawas Perbankan (31 Des 2013)

Regulator & Pengawas Industri Pasar Modal dan IKNB (31 Des 2012)

Lembaga Keuangan Mikro (LKM), BPJS & Lembaga Keuangan Khusus lainnya (2015)

Waspada Investasi Ilegal

4

Tugas OJK PENGATURAN DAN PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN

PERBANKAN Bank Umum Konvensional Bank Umum Syariah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah

Sumber: sikapiuangmu.ojk.go.id

INDUSTRI KEUANGAN NON BANK Perasuransian Lembaga Pembiayaan Dana Pensiun

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

PASAR MODAL Perusahaan Efek dan Manajer Investasi Wakil Perusahaan Efek Lembaga dan Profesi Penunjang

Emiten dan Perusahaan Publik Pasar Modal Syariah Waspada Investasi Ilegal

5

Lembaga Jasa Keuangan di ProvinsiPIALANG Bali ASURANSI

73 Perusahaan 137 Kantor

PERGADAIAN

55 BANK UMUM 44 Bank Umum Konvensional 11 Bank Umum Syariah

136 BPR 135 BPR Konvensional 1 BPRS

ASURANSI 2 Perusahaan 2 Kantor

1 Perusahaan 22 Kantor

PNM

PEMBIAYAAN

1 Perusahaan 1 Kantor

51 Perusahaan 135 Kantor

PENJAMINAN 2 Perusahaan 2 Kantor

DANA PENSIUN 2 Perusahaan 2 Kantor

LPEI 1 Perusahaan 1 Kantor

16 Entitas Perusahaan Efek (20 kantor)

+ PT Bursa Efek Indonesia KPw Denpasar

+ 24 Entitas APERD (79 kantor)

MODAL VENTURA 2 Perusahaan 3 Kantor

Waspada Investasi Ilegal

6

Tugas OJK PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN KANTOR REGIONAL OJK 8 BALI DAN NUSA TENGGARA Jl. Diponegoro No.134, Denpasar 80114 (0361) 849 7074| (0361) 849 7075| (0361) 849 7566 (Fax)

SURAT EMAIL [email protected]

WEBSITE sikapiuangmu.ojk.go.id

PELAKU

Pusat Edukasi, Layanan Konsumen, dan Akses Keuangan UMKM yang terdapat pada Kantor Regional maupun Kantor OJK Jam operasional: 08.00 – 17.00 WIB

TELEPON FAX

021 386-6032 Sumber: sikapiuangmu.ojk.go.id

Waspada Investasi Ilegal

7

Informasi Debitur (IDEB)

Sejak tahun 2018, OJK membuka layanan permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK

Waspada Investasi Ilegal

8

JARINGAN KANTOR REGIONAL DAN KANTOR OJK 9 KANTOR REGIONAL 26 KANTOR OJK

BANJARMASIN (R9) • Pontianak • Samarinda • Palangkaraya

Sumatera Bag. Selatan (R7) • Bengkulu • Lampung • Jambi

Sumatera Bag. Utara (R5) • • • •

Banda Aceh Padang Batam Pekanbaru

Jawa Barat (R2) • Cirebon • Tasikmalaya

Sulawesi, Maluku, Papua (R6) • Jayapura • Ambon • Manado • Palu • Kendari

Jawa Tengah & DIY (R3) JAKARTA (R1)

DENPASAR(R8) • Mataram • Kupang

• • • •

Solo Yogyakarta Purwokerto Tegal

Jawa Timur (R4) • Malang • Kediri • Jember

Survey Nasional 2013 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2016 71,30%

59,74% 19,50% 21,84%

Literasi

80 70 60 Nasional 50 40 Bali 30 20 Bali 10 0 Nasional

76,00% 67,82% 37,45% Nasional

29,66%

Bali Nasional Literasi

Inklusi

Bali

LITERASI

INKLUSI

• Pemahaman Produk/Layanan Keuangan

• Penggunaan Produk/Layanan Keuangan

Inklusi

Target Presiden Inklusi 75% Tahun 2019 Waspada Investasi Ilegal

10

WASPADA INVESTASI ILEGAL

Investasi MENGAPA HARUS BERINVESTASI?

TIPS BERINVESTASI YANG BENAR

TIME VALUE OF MONEY  Untuk mempersiapkan masa depan

yang lebih baik

 Harga-harga selalu mengalami

kenaikan (inflasi)

 Perlu alternatif produk selain

tabungan/ deposito, disesuaikan dengan kebutuhan MITIGASI RISIKO Don’t put all your eggs in one basket Waspada Investasi Ilegal

12

Investasi Ilegal yang Merugikan Masyarakat Penyebab Utama:  Masyarakat mudah tergiur bunga tinggi.  Masyarakat belum paham investasi.  Pelaku menggunakan tokoh agama, tokoh masyarakat dan selebriti.

Dampak yang Ditimbulkan:  Menimbulkan ketidakpercayaan dan image negatif terhadap produk keuangan.  Menimbulkan potensi instabilitas (korban yang cukup besar).  Mengganggu proses pembangunan. Waspada Investasi Ilegal

13

Perkiraan Kerugian Masyarakat KASUS 4 TRAVEL UMRAH Korban 164.757 ribu Korban 549 ribu

Proses Hukum

Putusan PN Depok 7 s.d. 15 Tahun

Kerugian Rp. 3,042.T

Kerugian Rp3,8 T

Putusan PN Cirebon Korban 170 ribu 7 Tahun Kerugian Rp1,6 T

Perkiraan total kerugian dari tahun 2007 - 2017 ± Rp105,81 Triliun

Korban 700 ribu Putusan PN Jakbar 4 Tahun Kerugian Rp3,5 T

Kerugian masyarakat tidak dapat dicover oleh aset yang disita dalam rangka pengembalian dana masyarakat

Waspada Investasi Ilegal

14

Karakteristik Investasi Ilegal KENALI MODUL INVESTASI ILEGAL

KENALI CIRI INVESTASI ILEGAL Mengimingi high rate of return

Jaminan free risk

Penyalahgunaan testimoni pemuka agama/pejabat publik untuk endorsement Janji penarikan dana easy & flexible Janji aset yang diinvestasikan aman

Jaminan buy back guarantee Perekrutan konsumen baru = bonus & cashback besar

Badan Hukum tidak jelas Sebelum berinvestasi, pastikan:

Usaha tidak sesuai legalitas

LEGAL DAN LOGIS

Investor Alert Portal

Cek (sikapiuangmu.ojk.go.id)

Waspada Investasi Ilegal

15

Latar Belakang SWI Maraknya ajakan investasi ilegal Untuk meningkatkan perlindungan konsumen serta kepercayaan masyarakat kepada industri keuangan  OJK perlu melakukan tindakan preventif, kuratif, ataupun represif melalui pembentukan Satgas Waspada Investasi

Tingkat literasi 29,66% well literate

Amanat UU OJK dan POJK 1/2013 Perlindungan Konsumen Kegiatan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin banyak terjadi di daerah serta perlu optimalisasi dan efisiensi serta respon cepat atas pengaduan dan/atau pelaporan dari masyarakat  Pembentukan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah Waspada Investasi Ilegal

16

Keanggotaan SWI Regulator

Penegak Hukum Pendukung

OJK, Bank Indonesia, PPATK, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Kepolisian, Kejaksaan

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan tinggi

Waspada Investasi Ilegal

17

Tujuan Tim Kerja SWI Daerah

Waspada Investasi Ilegal

18

Tim Kerja SWI Provinsi Bali

Anggota : OJK Regional 8, Pemda Prov. Bali, Polda Bali, Kejati Bali, BI Bali, Kemenag Kanwil Bali

Program Kerja : •

• •

Rapat Koordinasi Anggota/Khusus (dilaksanakan dwibulanan atau jika diperlukan penanganan kasus tertentu) Sosialisasi Bersama mengenai waspada investasi bodong/ilegal oleh Anggota SWI Publikasi : Press Converence, advetorial media massa, baliho dll

Contoh Penanganan Bersama 2017 • UN Swissindo • Mi One • First Travel

Waspada Investasi Ilegal

19

Entitas yang Ditangani Tahun 2017

Tahun 2018

Himbauan untuk Berhati-Hati terhadap kegiatan 80 (delapan puluh) Entitas

Bulan Maret dan April 2018, Satgas Waspada Investasi telah mengumumkan Siaran Pers untuk menghimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap 78 (tujuh puluh delapan) entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dan berpotensi merugikan masyarakat.

ENTITAS YANG DITANGANI TAHUN 2017 35 30 25 20 15 10 5 0

ENTITAS YANG DITANGANI TAHUN 2018 (PER MEI 2018)

30 18 7

7

3

3

2

2

2

2

2

2

35 30 25

20 15 Jumlah entitas * Lainnya: alat kesehatan, arisan online, ATM, commercial paper, distributor sabun wajah, e-commerce marketplace, enterpreneurship, investasi emas, investasi gula merah, investasi penyertaan modal, investasi pulsa, investasi sarang burung walet, investasi singkong, jasa teknologi, penitipan mobil, trading binary, transaksi digital, dan travel umrah.

10

5

33 20

15

10

0 Forex / Future Cryptocurrency MLM Tanpa Izin Trading

Lain-Lain

Jumlah entitas

Waspada Investasi Ilegal

20

Siaran Pers Terbaru Siaran Pers SP-05/VII/SWI/2018

Siaran Pers SP-06/VII/SWI/2018

Satgas Waspada Investasi Imbau Masyarakat Waspadai Juli, Satgas Waspada Investasi Temukan Lagi 20 Entitas Yang Beroperasi Tanpa Izin Fintech Peer To Peer Lending Tidak Berizin No

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, penyelenggara peer to peer lending wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK Satgas Waspada Investasi menemukan 227 entitas yang melakukan kegiatan usaha peer to peer lending tidak terdaftar atau tidak memiliki izin usaha dalam penawaran produk fintech peer to peer lending sehingga berpotensi merugikan masyarakat

Entitas

No

Entitas

1

PT Nusa Media Creative (NMC)

11

CV Trans Anugerah Mandiri/ Bestwinner.id

2

PT Graha Sahabat Indomedia/ grahawarta.com/Klik Bonus/ PT Sarana Indomedia Nusantara/ https://indomedia.club/ i - Club

12

Koperasi Indonesia Bersatu/ Koperasi Ekonomi Rakyat Nusantara

3

PT Bisnis Cerdas Indonesia/ www.smartpaybisnis.co.id

13

ExoCoin/ Exotic Team Indonesia

4

PT Satu Anugerah Bersama

14

Bitcoin Trading & Cloud Mining Limited/BtcRush/ https://btcrush.io

5

www.netklikshare.com

15

Btc-rush.com

6

PT Forgewinner Sejahtera Indonesia/ https://forgewinner.com

16

Cryptopia Indonesia

7

PT Dxplor Duta Media/ www.olivezaitun.com

17

Rahasia Cara Sukses Bisnis Online (RCSBO)/ rcsbo.com

8

PT Flavia Sejahtera Indonesia/ http://flashin.co.id

18

PT Danareksa Futures/ www.ptdanareksa.com

9

PT Internasional Limau Kasturi

19

PT Admis Investment Indonesia/ http://www.admisinvest ment.id

PT Ganesha Putra Indonesia

20

PT BPR Darwan Yogyakarta

10

Waspada Investasi Ilegal

21

Perkembangan Informasi Terkini (2018) Koperasi Indonesia Bersatu / Koperasi Ekonomi Rakyat Nusantara • Koperasi Indonesia Bersatu (Koperasi Ekonomi Rakyat Nusantara) merupakan koperasi yang telah memiliki izin badan hukum koperasi, namun berstatus tidak aktif karena telah 3 tahun berturut-turut tidak melaksanakan dan melaporkan Rapat Anggota Tahunan. • Pengaturan dan pengawasan Koperasi Indonesia Bersatu merupakan kewenangan dari Kementerian Koperasi dan UKM (pusat) dan telah dilakukan kunjungan bersama oleh Deputi Pengawasan bersama Polda Bali pada 15 Juni 2016. • Berdasarkan laporan dari masyarakat dan informasi media sosial, Koperasi Indonesia Bersatu diduga menawarkan paket investasi dengan keuntungan yang tidak wajar dengan sistem MLM untuk penjualan produk “AIROBAT”. • Atas informasi tersebut, Penyelidik Polda Bali telah melakukan koordinasi dengan BPOM Bali, Dinas Koperasi dan UKM Prov Bali, OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara serta klarifikasi langsung dengan Koperasi bersangkutan. • Selanjutnya, dilakukan koordinasi intensif dan pemeriksaan bersama antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Polda Bali terkait izin usaha yang dikeluarkan, izin pemasaran produk berupa MLM serta status kepemilikan Koperasi Indonesia Bersatu.

Perkembangan Informasi Terkini (2018) Koperasi Indonesia Bersatu / Koperasi Ekonomi Rakyat Nusantara

Perkembangan Informasi Terkini (2018) Koperasi Indonesia Bersatu / Koperasi Ekonomi Rakyat Nusantara

Perkembangan Informasi Terkini (2018) Koperasi Indonesia Bersatu / Koperasi Ekonomi Rakyat Nusantara

Perkembangan Informasi Terkini (2018) Koperasi Indonesia Bersatu / Koperasi Ekonomi Rakyat Nusantara

Perkembangan Informasi Terkini (2018) Koperasi Indonesia Bersatu / Koperasi Ekonomi Rakyat Nusantara

Perkembangan Informasi Terkini (2018) Koperasi Indonesia Bersatu / Koperasi Ekonomi Rakyat Nusantara

Perkembangan Informasi Terkini (2018) Koperasi Indonesia Bersatu / Koperasi Ekonomi Rakyat Nusantara

Waspada dan Laporkan! Kontak OJK 157

Jam operasional: 08.00 – 17.00 WIB [email protected] [email protected]

Fax: 021 386 6032

Kontak OJK 157

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang EPK, Menara Radius Prawiro Lt 24 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta

Investor Alert Portal http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/AlertPortal/

Waspada Investasi Ilegal

30

Jalan Diponegoro No. 134 No. Tlp: 0361-8497074 No. Fax: 0361-8497566

CONTOH KASUS DAN PENANGANAN INVESTASI ILEGAL

UNITED NATIONS SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT Sdr. Sino AS Soegihartonotonegoro atau Sugihartono

Mengklaim SBI di Bank Indonesia dan enam Prime Bank (BCA, Mandiri, BRI, BNI, Lippo Group/CIMB, dan Danamon) senilai $ 6,1 triliun untuk membebaskan utang rakyat indonesia sejak 4 Februari 2016.

DUGAAN TINDAK PIDANA Memalsukan surat berharga dengan menggunakan logo Bank Indonesia (BI) Pasal 263 KUHP dan Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 KUHP. Hal-Hal Yang Telah Dilakukan : • Rapat Pembahasan tindak lanjut penanganan UN Swissindo. • Satgas Waspada Investasi telah mengirimkan : 1. Laporan Informasi kepada Bareskrim Polri. 2. Surat kepada UN Swissindo. 3. Surat Kepada Bareskrim Polri untuk mengundang nasabah dan konfirmasi kepada bank/ lembaga pembiayaan. • Pada tanggal 1 November 2016, melakukan jumpa pers. • Focus Group Discussion (FGD) di Palu, Batam dan Makassar. • Polresta Samarinda menetapkan dua tersangka kasus penipuan berkedok penjamin pelunasan utang dengan Tersangka M Ibnu Fatihah dan Frengky. • Sdr. Sino AS Soegihartonotonegoro atau Sugihartono hadir dalam Rapat Satgas Waspada Investasi tanggal 23 Agustus 2017. • Menyampaikan Surat kepada Sdr. Sino AS Soegihartonotonegoro atau Sugihartono untuk menghentikan kegiatannya • Sdr. Sino AS Soegihartonotonegoro atau Sugihartono telah menandatangani Surat Pernyataan bermaterai tanggal 23 Agustus 2017.

UNITED NATIONS SWISSINDO WORLD TRUST INTERNATIONAL ORBIT

Surat Satgas Waspada Investasi kepada Sdr. Sugihartono untuk menghentikan kegiatannya

Perkembangan Informasi Terkini

Surat Pernyataan Sdr. Sino AS Soegihartonotonegoro atau Sugihartono tanggal 23 Agustus 2017 yang berisi: 1. UN Swissindo menghentikan kegiatan yang selama ini telah dilakukan terkait dengan

2.

3.

serta segala kegiatan lainnya yang dilakukan UN Swissindo mulai tanggal 23 Agustus 2017 karena tidak memilii izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sdr. Sino selaku pimpina UN Swissindo meminta maaf atas segala tindakan yang telah dilakukan yang mengakibatkan keresahan pada masyarakat dan sektor jasa keuangan dan yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Berdasarkan hal tersebut, Sdr. Sino meminta kepada seluruh pimpinan UN Swissindo dan masyarakat agar dapat mengetahui pernyataan ini dan berhati-hati apabila ada penawaran sejenis yang mengatasnamakan UN Swissindo.

Perkembangan Informasi Terkini

di Provinsi Bali • Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Tim Kerja Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) Daerah Provinsi Bali, Kepolisian Daerah Provinsi Bali telah secara proaktif melakukan upaya-upaya penanggulangan diantaranya dengan menghentikan • Selain itu, sebagai langkah antisipasi terhadap praktik yang dilakukan oleh UN Swissindo, Koperasi Indonesia dan tindakan ilegal lainnya kepada Lembaga Jasa Keuangan resmi, OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara telah menyampaikan Surat No. S-34/KR.081/2017 tanggal 6 April 2017 Hal : Himbauan Kewaspadaan Lembaga Jasa Keuangan terhadap Penipuan dan Tindakan Ilegal yang disampaikan kepada seluruh bank dan perusahaan pembiayaan di Provinsi Bali. • Dalam perkembangannya, UN Swissindo juga mengklaim bahwa masyarakat dapat dengan dana sebesar USD1.200 (Rp15.600.000). Adapun voucher M1 tersebut dapat diperoleh dengan menyerahkan fotocopy e-KTP dan membayar biaya administrasi Rp10.000Rp30.000

Perkembangan Informasi Terkini

di Provinsi Bali • OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara menerima informasi dari masyarakat bahwa akan diselenggarakan kegiatan oleh UN Swissindo yang di Wantilan Jaba Pura, Samuan Tiga, Gianyar pada Selasa, 23 Januari 2018. • Atas informasi tersebut, OJK kemudian berkoordinasi dengan Penyelidik Polda Bali untuk mengkonfirmasi dan menindaklanjuti penyelenggaraan kegiatan tersebut kepada Bendesa setempat. • Sehubungan tidak adanya izin keramaian, maka kegiatan UN Swissindo berkedok acara syukuran batal diselenggarakan sedangkan acara persembahyangan tetap berjalan. • Selanjutnya seluruh anggota Tim Kerja SWI Provinsi Bali turut mensosialisasikan entitas yang telah diduga ilegal kepada seluruh lapisan masyarakat, diantaranya UN Swissindo.

38

PERMASALAHAN TRAVEL UMRAH

Modus Operandi Travel Umrah 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Paket program promo dibawah harga pasar. Fasilitas menggiurkan dengan harga murah. Jadwal keberangkatan yang tidak jelas. Menggunakan Skema Ponzi (member get member) dengan iming-iming bonus. Kemudahan pembayaran dengan cara mencicil. Menggunakan dana talangan.

Pedoman Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi

Perkembangan Informasi First Travel  Modus Operandi Paket yang ditawarkan: 1. Menawarkan paket perjalanan umrah dengan biaya Rp.8.888.888. 2. Menawarkan paket promo perjalanan umrah dengan biaya Rp.14.300.000.

Isu Terkini Penawaran Berkedok Paket Umrah/Haji Kemenag Telah Cabut Izin 13 Travel Umrah yang Langgar Aturan (Sumber : Tempo, 4 April 2018)

Kementerian Agama telah mencabut 13 izin penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) sejak 2015 2015: - PT Kopindo Swasta - PT Ronalditya - PT Mustaqbal Lima - PT Mediterrania Travel 2016: - PT Hikmah Sakti Perdana - PT Diva Sakinah - PT Timur Sarana Tour & Travel 2017: - PT Biro Perjalanan Wisata Al-Utswaniyah Tours - PT First Anugerah Karya Wisata 2018: - PT Mustaqbal Wisata Prima - PT Solusi Balad Lumampah - PT Amanah Bersama Umat - PT Interculture Tourindo

Perkembangan Informasi Terkini Virtual/Crypto Currency Bank Indonesia mengeluarkan siaran pers tanggal 13 Januari 2018 memuat 2 (dua) stance kebijakan atau sikap BI terkait Virtual Currency (VC)...

MELARANG: • Penggunaan VC sebagai alat pembayaran di Indonesia

• PJSP dan PTF, baik Bank dan Lembaga Selain Bank, untuk memproses transaksi pembayaran dg VC Konteks Pelarangan: UU Mata Uang, PBI PTP, PBI TekFin

MEMPERINGATKAN: Masyarakat utk tidak melakukan kegiatan jual/beli atau perdagangan VC (investasi) Konteks Peringatan: APU/PPT, Perlindungan Konsumen, Stabilitas Sistem Keuangan (SSK)

PERMASALAHAN CRYPTO CURRENCY Risiko Tinggi Crypto Currency • Perkembangan Cryptocurrency perlu menjadi perhatian karena: o Tidak ada regulator yang mengawasi.

o Tidak ada yang memastikan keamanannya. o Harga sangat berfluktuasi dan berpotensi mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi investor. o Tidak ada kepastian hukum.

• Bitcoin, harga meroket hingga USD19.000 bulan Desember lalu, turun hingga level USD6.000 pertengahan Januari 2018 dan minggu ini sekitar USD6.000. • Penurunan ini antara lain disebabkan oleh banyaknya regulator dan lembaga jasa keuangan global yang mulai memberikan perhatian dan menekan/melarang perdagangan Bitcoin. Pedoman Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi

42

PERMASALAHAN CRYPTO CURRENCY (LANJUTAN…) SIKAP BANK INDONESIA • Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia • Bank Indonesia memperingatkan seluruh pihak agar tidak menjual, membeli, atau memperdagangkan virtual currency karena: o Virtual currency bukan merupakan mata uang o Nilai tukarnya sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko bubble o Tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak ada administrator resmi o Tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency o Rendahnya perlindungan konsumen • Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency. Sumber: Siaran Pers Bank Indonesia No. 20/4/Dkom tanggal 13 Januari 2018 tentang Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency

Pedoman Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi

43

PERMASALAHAN CRYPTO CURRENCY (LANJUTAN…) SIKAP OTORITAS JASA KEUANGAN • Virtual currency bukan merupakan produk sektor jasa keuangan. • POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Perbankan harus menerapkan manajemen risiko pada setiap produk dan kegiatan usaha bank. Sementara virtual currency justru memiliki unsur spekulasi yang sangat tinggi. • POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di SJK, Pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab untuk melakukan analisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme terkait nasabah dll. Virtual currency tidak memiliki data nasabah, data base sehingga rawan digunakan untuk money laundering. • OJK tegas melarang lembaga jasa keuangan untuk menggunakan dan memasarkan produk yang tidak memiliki legalitas izin dari otoritas terkait, termasuk dalam hal ini produk berupa cryptocurrency.

Pedoman Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi

44

PERMASALAHAN CRYPTO CURRENCY (LANJUTAN…) Penanganan Oleh Satgas Waspada Investasi Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Nomor SP 4/SWI/2017 tanggal 14 Desember 2017 Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Nomor SP 3/SWI/2017 tanggal 23 Oktober 2017 •

• •

•

Himbauan kepada masyarakat agar waspada terhadap penawaran Bitcoin atau virtual currency yang saat ini sedang marak. Virtual currency bukan merupakan instrumen investasi keuangan yang memiliki regulasi Perdagangan virtual currency lebih bersifat spekulatif karena memiliki risiko yang sangat tinggi. Beberapa entitas yang menawarkan virtual currency bukan bertindak sebagai marketplace tetapi memberikan janji imbal hasil tinggi apabila membeli virtual currency .

Pedoman Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi

45

PERMASALAHAN CRYPTO CURRENCY (LANJUTAN…) Penanganan Oleh Satgas Waspada Investasi Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Nomor SP 4/SWI/2017 tanggal 14 Desember 2017 PT Bitconnect Indonesia/ Bitconnect

Coin

Ucoin Cash

Himbauan Untuk Mewaspadai Entitas

Melakukan penjualan dan pembelian Bitconnect Coin (BCC) melalui situs exchanger www.bitconnect.id. Menawarkan program investasi Ucoin Cash dalam bentuk lending, trading, mining, dan staking.

Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Nomor SP 3/SWI/2017 tanggal 23 Oktober 2017 PT Dunia Coin Digital

Pelatihan dan edukasi atas produk Bitcoin serta jual beli paket bitcoin tanpa dilengkapi dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang

Tractoventure/ Tracto Venture Network Indonesia

Melakukan penawaran penggunaan mata uang digital yaitu Cryptocurrency dan menggunakan sistem multi level marketing dalam menawarkan mata uang tersebut tanpa dilengkapi izin dari otoritas yang berwenang.

PT Purwa Wacana Tertata/ Share Profit System Coin/ SPS Coin.co

Pelatihan dan edukasi atas produk bitcoin serta jual beli paket Bitcoin tanpa dilengkapi dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang

Pedoman Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi

46

PERMASALAHAN CRYPTO CURRENCY (LANJUTAN…) Penanganan Oleh Satgas Waspada Investasi

Himbauan Untuk Mewaspadai Entitas

Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Nomor SP 01/III/SWI/2018 tanggal 7 Maret 2018 Aladin Capital / Aladin Coin/www.aladincoins.com

Jual beli crytocurrency

BTC Panda / btcpanda.com

Jual beli crytocurrency

Hero Token / https://herotoken.com

Jual beli crytocurrency

Hextra Coin / https://hextracoin.com

Jual beli crytocurrency

Matador Coin / https:///www.matadorscoin.io

Jual beli crytocurrency

Near Plus Coin (NPC)

Jual beli crytocurrency

Zapphire Coin / www.zapphirecoin.com / www.zapphirecoin.net

Jual beli crytocurrency

Pedoman Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi

47

PERMASALAHAN CRYPTO CURRENCY (LANJUTAN…) Penanganan Oleh Satgas Waspada Investasi Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Nomor SP 02/IV/SWI/2018 tanggal 10 April 2018 Cavallo Coin/ cavallocoin.co/ cavallocoin.net/ www.cavallo-coin.com Jual beli crytocurrency Voltroon/https://voltroon.com

Jual beli crytocurrency

Bitwincoin/Bitwincoin.com/https://bwex.co/

Jual beli crytocurrency

Java Coin/javacoin.co

Jual beli crytocurrency

WX Coin/wxcoins.com

Jual beli crytocurrency

Cryptolabs/https://cryptolabs.biz/

Jual beli crytocurrency

Pedoman Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi

Himbauan Untuk Mewaspadai Entitas

48

Isu Terkini Virtual /Crypto Currency Bappebti: Bitcoin Cs Masuk Kategori Komoditas Bursa Berjangka (Sumber : www.cnbcindonesia.com, 5 Juni 2018)

Dharmayugo Hermansyah Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti menyatakan setidaknya ada tiga alasan yang membuat cryptocurrency diatur dalam aturan amandemen UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi serta diperbolehkan dan masuk sebagai komoditas bursa berjangka. 1) mata uang kripto merupakan produk yang tidak diintervensi pemerintah, di antaranya melalui pemberian subsidi; 2) mata uang digital merupakan produk berjangka yang bersifat volatil; 3) Cryptocurrency memiliki supply (penawaran) & demand (permintaan) yang cukup besar sehingga masuk dalam kategori komoditas bursa berjangka

Klarifikasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali : Belum ada keputusan resmi BAPPEBTI terkait pengaturan BitCoin dan cryptocurrency sebagai komoditas bursa berjangka

KOPERASI KARANGASEM MEMBANGUN 1. TKP. KARANGASEM 2. PELAPOR NASABAH 3. TERLAPOR A. ADY WIJAYA,S.E. B. RUDYSANJAYA 4. KEJADIAN PD TH 2007 MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT YG TERDIRI DARI : A. SIMPAN PINJAM RP. 44.591.772.772,- ( 31 DES 2008) B. PERDAGANGAN RP. 131.881.285.115,C. MODAL PENYERTAAN RP. 7.150.371.749,D. CAPITAL INVESMENT RP. 113.602.877.708,E. DANA NASABAH RP. 268.851.309.778,-

KOPERASI KARANGASEM MEMBANGUN (KKM) MODUS OPERANDI :  Layanan Capital Investment menjanjikan investasi dengan tingkat pengembalian 150% setelah 3 bulan, yang sebenarnya adalah penipuan model Piramida Uang  Mengusung “nama-nama besar” seperti pejabat daerah dan penegak hukum dengan tujuan agar semakin banyak masyarakat yang percaya

PT. BALICONSULTAN LIFE INSURANCE 1. TKP. A. PT. BALICONSULTAN LIFE INSURANCE, JL. PB.SUDIRMAN NO.10 DPS B. PT. BALICONSULTAN LIFE INSURANCE, JL. SERUNI NO.7 KEL.BB AGUNG,NEGARA, JEMBRANA, TKD UNDA V NO 5 DENPASAR 2. PELAPOR A. HENI NUGRAHENI (BAPPEPAM), I WYN PUDJA BSc, NI KETUT KERNI,Ssos. B. HENI NUGRAHENI (BAPPEPAM), I KETUT AGUS ASTUDI 3. TERLAPOR A. Ir. I GST AYU RAKA PERDANI KUSUMA B. SAYU KETUT KUSUMAYANI, HERLINA, PUTU CANDRA MARITA 4. KEJADIAN A.

B.

DIDUGA TLH TERJADI TINDAK PIDANA PENGHIMPUNAN DANA MASYRAKAT DGN GIAT ASURANSI TANPA MEMILIKI IJIN OPERASIONAL DR MENTERI KEUANGAN RI, SBGMN DIMAKSUD DLM PASAL 21 AYAT (1) JO PASAL 9 AYAT(1) UU NO.2 THN 1992 TTG PERASURANSIAN JO. PASAL 55 AYAT(1) KE 1 KUHP YG DILAKUKAN OLEH Ir. I GST AYU RAKA PERDANI KUSUMA ( KEPALA KANTOR CABANG DENPASAR ) PT. BALICONSULTANT LIFE INSURANCE KANTOR CABANG DENPASAR YG BERALAMAT DI JLN. PB. SUDIRMAN NO.18 DENPASAR, YG TELAH MERUGIKAN NASABAH/SAKSI PELAPOR AN. I WAYAN PUDJA.BSC, DKK SEBESAR RP.3667.505.000.00 (TIGA MILYAR ENAM RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA LIMA RATUS LIMA RIBU Rp)..PD TGL 1 MARET 2010 PLP(I KT AGUS ASTUDI) IKUT DLM ASURANSI JIWA PT.BALICONT DALAM 3 TAHAP I RP.3.750.000 YG DIJANJIKAN DPT PREMI DLM 1 THN RP.6.000.000.-BARU BERJALAN 7 BLN, TAHAP 2 TGL 7 JULI 2010 SETOR RP.24.000.000.-BERJALAN 3 BLN DIJANJIKAN RP.38.400.000.- DLM 1 YHN DAN YG KE 3 TGL 2 AGUSTUS 2010 SETOR RP.97.000.000.- DIJANJIKAN PREMI RP.150.000.000.- SETAHUN SDH BERJALAN 2 BLN SELANJUTNYA TIDAK LAGI PREMI DIBAYARKAN SESUAI PERJANJIAN SEHINGGA PELAPOR MERASA DIRUGIKAN RP.355.000.000.-

PT. BALICONSULTAN LIFE INSURANCE MODUS OPERANDI :  Penghimpunan dana masyarakat berkedok asuransi tanpa izin dari Bapepam-LK  Menjanjikan keuntungan berupa bunga sebesar 5 % perbulan atau 60 % pertahun atas program asuransi yang ditawarkan

PT. FUTURINDO MULTI SEJAHTERA 1. TKP. KANTOR DI SESETAN 2. PELAPOR A.A. WIRYA SANJAYA (DKK) 3. TERLAPOR A. ADY WIJAYA,S.E. B. RUDYSANJAYA 4. KEJADIAN ADY WIIJAYA,S.E. DAN RUDY SANJAYA SEBAGAI PENGURUS PT FUTURINDO MULTI SEJAHTERA, PT FUTURINDO VENTURA SEJAHTERA, CV. FUTURINDO GRUP TIDAK MENEPATI JANJI UNTUK MEMBERIKAN BANTUAN PINJAMAN MODAL KEPADA NASABAH/KLIEN YANG MANA PARA NASABAH/KLIEN SUDAH MENYETORKAN UANG JPM (JAMINAN PENILAIAN MANAJEMEN) KEPADA PERUSAHAN. UANG YANG TELAH DISETORKAN OLEH PARA NASABAH/KLIEN DIDUGA DI ALIRKAN KEPADA PIHAK LAIN SEBAGAII UPAYA UNTUK MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN UANG/HARTA KEKAYAAN TERSEBUT.

PT. FUTURINDO MULTI SEJAHTERA MODUS OPERANDI :  Menjanjikan pemberian bantuan modal usaha kepada nasabah tanpa jaminan dengan hanya menyetorkan dana Jaminan Penilaian Manajemen (JPM) sebesar 20 persen dari total kebutuhan modal yang diajukan.  Tidak memiliki izin dari Bapepam-LK