Mini Research Kepemimpinan-1

  • Uploaded by: Fernandus Bramadi Hutasoit
  • 0
  • 0
  • January 2021
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Mini Research Kepemimpinan-1 as PDF for free.

More details

  • Words: 5,643
  • Pages: 28
Loading documents preview...
Excecutive Summary

Pemimpin (leader) adalah seorang pemimpin yang mempunyai sifat-sifat kepemimpinan personality atau authority (berwibawa). Ia disegani dan berwibawa terhadap bawahan atau pengikutnya karena kecakapan dan kemampuan serta didukung perilakunnya yang baik. Pemimpin (leader) dapat memimpin organisasi formal maupun informal, dan menjadi panutan bagi bawahan (pengikut)nya. Biasanya tipe kepemimpinannya adalah “partisipatif leader” dan falsafah kepemimpinannya adalah “pimpinan untuk bawahan”. Sedangkan manajer juga merupakan seorang pemimpin, yang dalam praktek kepemimpinannya hanya berdasarkan “kekuasaan atau authority formalnya” saja. Bawahan atau karyawan atau staf menuruti perintah-perintahnya karena takut dikenakan hukuman oleh manajer tersebut. Manajer biasanya hanya dapat memimpin organisasi formal saja dan tipe kepemimpinannya ialah “autocratis leader” dengan falsafahnya ialah bahwa “bawahan adalah untuk pemimpin”.

1

Kata pengantar

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan RahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Mini Riset mata kuliah Kepemimpinan ini yang berjudul “Kepemimpinan Di suku Batak Toba”. Penulis berterima kasih kepada Bapak dosen yang bersangkutan yang sudah memberikan bimbingannya. Penulis juga menyadari bahwa tugas ini masih banyak kekurangan oleh karena itu penulis minta maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan tugas ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih semoga dapat bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan bagi pembaca.

Medan,14 November 2017

2

DAFTAR ISI

EXCECUTIVE SUMMARY ................................................................................

1

KATA PENGANTAR .........................................................................................

2

DAFTAR ISI ......................................................................................................

3

BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah .................................................................

4

1.2 Identifikasi Masalah ........................................................................

4

1.3 Batasan Masalah ............................................................................

4

1.4 Rumusan Masalah ..........................................................................

5

1.5 Tujuan Survey .................................................................................

5

1.6 Manfaat Survey ...............................................................................

5

BAB II. LANDASAN TEORI 2.1 Teori Kepemimpinan .......................................................................

6

2.2 Konsep dan Nilai-Nilai Kepemimpinan etnik....................................

9

2.3 Kerangka Berpikir ...........................................................................11 BAB III.METODE SURVEY 3.1 Tempat dan Waktu Survey .............................................................17 3.2 Subject Survey ................................................................................17 3.3 Teknik Pengambilan Data ...............................................................17 3.4 Instrumen Survey ............................................................................17 3.5 Teknik analisis data .........................................................................17 BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Hasil Survey ..................................................................18 4.2 Pembahasan ...................................................................................19 4.3 Temuan Lapangan ..........................................................................24 BAB V. PENUTUP 5.1 Kesimpulan .....................................................................................25 5.2 Saran ...............................................................................................25

DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................26 LAMPIRAN ........................................................................................................27

3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Indonesia kaya akan berbagai suku dan bangsa. Setiap tradisi dan budaya lokal di setiap daerah memiliki cirri khas yang beraneka ragam. Aturan adat dan tradisi serta norma-norma yang berkembang dalam masyarakat diwariskan secara turun temurun dari generasi kegenerasi. Sebuah daerah sama halnya seperti sebuah organisasi. Sebuah organisasi memiliki struktur dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan sebuah daerah, pasti memiliki struktur kepemimpinan daerah local dan diikat dengan aturan-aturan yang sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Salah satu contoh daerah yang masih kental dengan adat dan tradisi adalah Sumatera Utara, khususnya suku Batak Toba. Suku batak toba memiliki banyak keunikan yang sangat menarik untuk diteliti. Mini riset ini kami lakukan untuk meneliti bagaimana sebenarnya struktur kepemimpinan dalam adat suku Batak Toba.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Pendapat narasumber tentang pengertian kepemimpinan di suku batak toba. 2. Struktur kepemimpinan di suku batak toba. 3. Apa saja tugas dan fungsi setiap komponen yang termasuk dalam struktur kepemimpinan suku batak toba

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “Struktur Kepemimpinan dalam suku Batak Toba”. 4

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan

batasan

masalah yang

telah penulis pilih maka dapat

dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut: 1. Apa saja struktur dalam suku adat batak toba? 2. Apa saja fungsi komponen yang ada dalam suku adat batak toba? 3. Siapa saja tokoh bersejarah dalam suku batak toba?

1.5 Tujuan Survey

1. Untuk menylesaikan tugas mini riset kepemimpinan 2. Untuk meneliti kepemimpinan di suku batak toba

1.6 Manfaat Survey

1. Supaya mengetahui kepemimpianan di batak toba 2. Supaya mengetahui pendapat ahli mengenai kepemimpinan di batak toba

5

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Teori Kepemimpinan A. Defenisi Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan suatu upaya dari seorang pemimpin untuk dapat merealisasikan tujuan organisasi melalui orang lain dengan komunikasi,

kerja

sama,

motivasi

agar

orang

lain

tersebut

mau

melaksanakannya dan untuk itu diperlukan adanya keseimbangan antara kebutuhan individu para pelaksana dengan tujuan perusahaan. 

Yukl, (2010) mendefinisikan kepempinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju tentang apa yang perlu dikerjakan dan bagaimana tugas itu dapat dilakukan secar efektif dan proses untuk memfasilitasi usaha individu dan kelompok

untuk mencapai tujuan

bersama. Drucker, (2011) mendefinsikan kepemimpinan adalah saat dimana seseorang mampun membuat visi organisasi yang tinggi dengan mengeluarkan semua kemampuanya sampai batasnya.Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan khusus dalam mempengaruhi orang lain dalam kelompoknya dengan atau tidak tanpa pengangkatan secara resmi untuk mencapai tujuan

tertentu.Kepemimpinan

penggerakkan

lebih

erat

kaitannya

(actuating) dalam manajemen.

dengan

fungsi

Fungsi penggerakkan

mencakup kegiatan memotivasi,kepemimpinan, komunikasi, pelatihan, dan bentuk-bentuk pengaruh pribadilainnya. Fungsi tersebut juga dianggap sebagai tindakan mengambil inisiatif dan mengarahkan pekerjaan yang perlu dilaksanakan dalam sebuah organisasi. 

Kepemimpinan berperan sangat penting dalam manajemen karena unsur manusia merupakan variabel yang teramat penting dalam

organisasi.

Kepemimpinan sangat diperlukan agar semua sumberdaya yang telah diorganisasikan dapat digerakkan untuk merealisasikan tujuan organisasi. Budaya merupakan segala sesuatu yang diperoleh dari hasil cipta, rasa dan karya

manusia,

diatur

dan

disepakati

6

bersama

untuk

dijadikan

tradisi,

mempengaruhi cara berfikir cara bersikap dan berperilaku bagi setiap individu dalam masyarakat untuk diberlakukan secara terus menerus. Hofstede,( 1993) mengemukakan budaya adalah pemrograman pikiran secara kolektif yang membedakan sekelompok manusia satu dengan kelompok yang lain (culture is the collective programming of mind which distinguishes one human group to another). Konsep kepemimpinan yang ditanamkan dalam budaya batak adalah dalihan natolu. Menurut Aritonang, (2006) konsep dalihan natolu memilki arti yakni tungku yang berkaki tiga, bukan berkaki empat atau lima. Tungku yang berkaki tiga sangat membutuhkan keseimbangan yang mutlak. Jika satu dari ketiga kaki tersebut rusak, maka tungku tidak dapat digunakan. Konsep kepemimpinan Batak yakni Dalihan naTolu sangat bermakna yang terdiridari 3 aspek kepemimpinan yaitu: Somba Marula-ula Elek Marboru,Manat Mardongan Tubu.

B. Karakteristik Kepemimpinan Ada 10 karakteristik dalam kepemimpinan yaitu : 1. Penyingkapan diri 2. Wawasan ( knowledge ) 3. Tanggung jawab pribadi 4. Agen perubahan ( Agent of Change) 5. Pengembang 6. Pemegang saham 7. Keterampilan mengatasi stress 8. Ekspresi 9. Menjinakkan anomi perusahaan/organisasi

7

10. Harmoni C. Perbedaan pemimpin dan manager a) Manajer mengelola dan Pemimpin Berinovasi b) Manajer Menerima Status Quo dan Pemimpin Menentang Status Quo c) Manajer Bertanya Bagaimana dan Kapan,Pemimpin Bertanya Apa dan Mengapa d) Manajer Mengandalkan Kontrol dan Pemimpin Membangun Kepercayaan e) Manajer Menjaga Fungsi Perusahaan dan Pemimpin Membangun Visi Bersama f) Manajer Mengatur Sistem dan Pemimpin Memimpin Orang-Orang

D. Kepemimpinan formal dan informal Kepemimpinan formal ialah kepemimpinan yang memimpin organisasi formal

seperti

perusahaan,

lembaga

pemerintahan

(eksekutif,

legislative,

yudikatif), organisasi militer, dan sebagainya. Pemimpin formal ialah seseorang yang oleh organisasi tertentu dipilih sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memegang suatu jabatan dalam struktur organisasi, dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya, untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Kepemimpinan informal adalah kepemimpinan yang dasarnya tidak dipilih atau diangkat secara formal. Seseorang menjadi pemimpin informal kalau ia diakui mempunyai keunggulan fisik, keunggulan psikologi, ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diakui oleh para anggota organisasi. karena memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok. Dalam organisasi formal, pemimpin informal tidak mempunyai wewenang untuk memberi perintah dan menghukum para anggota organisasi.

8

2.2 Konsep dan Nilai-Nilai Kepemimpinan etnik Salah satu nilai budaya yang menjadi kebanggaan orang Batak Toba yaitu sistem hubungan sosial

dalihan na tolu yang terwujud dalam hubungan

kekerabatan yang sangat kental berdasarkan keturunan darah (genealogis) dan perkawinan yang berlaku secara turun-temurun hingga sekarang ini. Sebagai sistem budaya, dalihan na tolu atau sering juga diterjemahkan dengan istilah tungku nan tiga–pengertian tungku nan tiga dalam budaya Batak ini tentu akan berbeda pengertian dan maknanya dengan nilai budaya lain yang ada di Sumatera, seperti sekaki,

tungku tiga sejarangan,

benang tiga sepilin, payung tiga

dan lain sebagainya—berfungsi sebagai pedoman yang mengatur,

mengendalikan dan memberi arah kepada tata laku

(perilaku) dan perbuatan

(sikap atau pola tindak) orang Batak Toba. Oleh karena itu dalihan na tolu merupakan satu sistem

budaya yang bagi orang Batak Toba

nilai yang

dikandungnya dijadikan tatanan hidup dan sekaligus menjadi sumber motivasi berperilaku. Orang Batak Toba menghayati dalihan na tolu sebagai satu sistem nilai budaya yang memberi pedoman bagi orientasi, persepsi, dan definisi terhadap kenyataan atau realitas (Harahap dan Siahaan, 1987). Bagi orang Batak Toba salah satu ciri khas dalihan na tolu yang dinilai tinggi adalah sistem kekerabatan dalam konteks keluarga luas

(umbilineal). Dalam

konteks ini dalihan na tolu berperan mengatur hubungan sosial di antara tiga kerabat secara fungsional, yaitu kerabat semarga (dongan tubu), kerabat penerima isteri atau yang disebut dengan istilah boru, dan kerabat pemberi isteri atau yang dikenal dengan istilah hula-hula. Perlu kita ketahui bahwa marga dalam sistem kekerabatan orang Batak Toba, demikian juga orang Minang, berdasarkan keturunan sedarah (genealogis) berbeda dengan pengertian fam

yang ada di

daerah lain. Oleh karena itu, perkawinan semarga bagi orang Batak sangat dilarang meskipun daerah asal mereka berbeda. Apabila terjadi perkawinan orang Batak dengan orang suku lain mereka akan melakukan upacara adat untuk orang tersebut agar dapat diberikan marga tertentu dari salah satu marga orangtuanya. Secara operasional hubungan sosial yang dibangun dalam sistem budaya dalihan na tolu dilakukan dalam bentuk perilaku hati-hati kepada kerabat semarga atau disebut manat mardongan tubu, perilaku membujuk kepada pihak penerima isteri

9

atau yang dikenal dengan istilah elek marboru, dan berperilaku bersembah sujud kepada pemberi isteri atau dikatakan juga sebagai somba marhula-hula. Oleh karena itu, bagi orang Batak Toba pengejawantahan hubungan sosial yang ada dalam budaya dalihan na tolu menuntut adanya kewajiban individu untuk bersifat dan berperilaku pemurah kepada orang yang memiliki hubungan kerabat, yaitu dongan tubu, boru, dan hula-hula.

Orang Batak Toba mempunyai tingkat

kepatuhan dan ketaatan dalam hubungan sosial sebagaimana yang diatur dalam struktur budaya dalihan na tolu sehingga dipersepsi sebagai salah satu cara atau metode dalam pencapaian kehidupan. Nilai budaya ini dijadikan sebagai pandangan dan sekaligus tujuan hidup yang dapat dirumuskan sebagai satu rangkaian tiga kata, yaitu kekayaan (hamoraon), banyak keturunan atau banyak anak (hagabeon), dan kehormatan (hasangapon). Rangkaian ketiga kata tersebut diungkapkan dalam petuah adat yang berbunyi molo naeng ho mamora, elek ma ho marboru, molo naeng ho gabe, somba maho marhula-hula, molo naeng ho sangap manta ma ho mardongan tubu. Artinya, jika engkau ingin kaya berperilakulah membujuk kepada pihak penerima isteri atau boru, apabila engkau ingin mendapatkan keturunan atau anak bersembah sujudlah kepada kerabat pemberi isteri, dan jika engkau ingin dihormati berhati- hatilah kepada kerabat semarga. Berdasarkan petuah tersebut orang Batak Toba dalam sistem budaya dalihan na tolu dituntut berperilaku tolong-menolong atau peduli terhadap kerabat pada setiap kesempatan dan perilaku tersebut bagi orang Batak Toba dipersepsi sebagai nilai yang tinggi dan merupakan pula satu perbuatan yang mulia serta luhur (Pasaribu, 2004).

Dalam kehidupan sehari-hari, secara umum orang Batak

Toba mempunyai komitmen yang tinggi terhadap nilai budaya dalihan na tolu. Hal ini dapat kita lihat bagaimana mereka secara konsisten mematuhi nilai budaya yang diwarisi oleh leluhurnya tersebut, seperti yang terungkap dalam petatahpetitih berikut ini omputta na di jolo martungkot siala gundi, adat na pinukka ni parjolo ingkon ihuthonon ni parpudi. Petuah yang terungkap dalam petatah-petitih ini mempunyai makna yang dalam sekali, yaitu semua tata aturan yang telah ditetapkan oleh leluhur mereka harus dituruti dan ditaati serta dilaksanakan secara turun-temurun. Oleh karena itu, seluruh tatanan nilai adat dan budaya dalihan na tolu oleh orang Batak Toba dianggap suci. Mereka juga beranggapan bahwa budaya ini mempunyai nilai sakralitas dalam membangun hubungan sosial bagi 10

kehidupan. Hal ini terungkap dalam petuah adat yang mereka dapat dari leluhurnya sebagai berikut martagan sipiliton, maransimun so bolaon, adat ni ama dohot ompu tokka siuban. Nilai yang terkandung dalam petuah adat ini mengisyaratkan adanya satu kepatuhan dan ketaatan kepada leluhur bahwa adat yang telah diwarisi oleh leluhur sesunguhnya tidak dapat diubah.

2.3 Kerangka Berpikir Setiap kelompok masyarakat tertentu akan mempunyai cara yang berbeda dalam menjalani kehidupannya dengan sekelompok masyarakat yang lainnya. Cara-cara menjalani kehidupan

sekelompok masyarakat dapat didefinisikan

sebagai budaya masyarakat tersebut. Satu definisi klasik mengenai budaya adalah sebagai berikut, budaya adalah simbol-simbol sistem dianut bersama, yang maknanya dipahami oleh kedua belah pihak dengan persetujuan (Parson, 1980) menjalani kehidupannya dengan sekelompok masyarakat yang lainnya. Cara-cara menjalani kehidupan

sekelompok masyarakat dapat didefinisikan

sebagai budaya masyarakat tersebut. Satu definisi klasik mengenai budaya adalah sebagai berikut, budaya adalah simbol-simbol sistem dianut bersama, yang maknanya dipahami oleh kedua belah pihak dengan persetujuan (Parson, 1980). Hofstede, (1993) mengemukakan budaya adalah

pemrograman pikiran

secara kolektif yang membedakan sekelompok manusia satu dengan kelompok yang lain (culture is the collective programming of mind which distinguishes one human group to another). Definisi tersebut menunjukkan bahwa budaya merupakan cara menjalani hidup dari pada

suatu masyarakat yang

ditransmisikan

anggota masyarakatnya dari generasi ke generasi berikutnya. Proses

transmisi dari generasi ke generasi tersebut dalam

perjalanannya mengalami

berbagai proses distorsi dan penetrasi budaya lain. Hal ini dimungkinkan karena informasi dan mobilitas anggota suatu masyarakat dengan anggota masyarakat yang lainnya mengalir tanpa hambatan. Taylor, (1871) mengemukakan kebudayaan adalah kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan semua kemampuan dan kebiasaan yang lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Bila dinyatakan lebih sederhana, kebudayaan adalah segala 11

sesuatu yang dipelajari dan dialami bersama secara sosial

oleh para anggota

suatu masyarakat. Seseorang menerima kebudayaan sebagai bagian dari warisan sosial dan bisa membentuk kebudayaan kembali dan mengenalkan perubahanperubahan yang kemudian menjadi bagian dari warisan generasi berikutnya. Kebudayaan Batak mengandung

unsur-unsur yang memiliki kesamaan

dengan kebudayaan daerah lain di Indonesia, bahkan terdapat unsur-unsur universal-nya. Penjabaran rumusan tersebut meliputi banyak unsur, seperti adatistiadat, bahasa, keindahan

sopan santun, kaidah pergaulan, kesusastraan, kesenian,

(estatika), mistik, falsafah dan

apapun yang temasuk unsur

kebudayaan pada umumnya. Salah satu unsur budaya Batak diantaranya adalah bahasa Batak. Bahasa Batak sebagai produk masyarakat Batak mencerminkan budaya Batak. Sifat dan perilaku budaya masyarakat Batak

akan dapat dilihat melalui bahasanya.

Ungkapan yang melebur ke dalam kepemimpinan nasional Indonesia diantaranya seperti somba marula-ula, elek marboru dan manat mardongan tubu. Salah satu unsur budaya Batak diantaranya adalah bahasa Batak. Bahasa Batak sebagai produk masyarakat Batak mencerminkan budaya Batak. Sifat dan perilaku budaya masyarakat Batak

akan dapat dilihat melalui bahasanya.

Ungkapan yang melebur ke dalam kepemimpinan nasional Indonesia diantaranya seperti somba marula-ula, elek marboru dan manat mardongan tubu. Aritonang,

(2006)

mengemukakan

pengertian

ungkapan

tersebut

adalah:1.Somba Marula-ula : ada yang menafsirkan pemahaman ini menjadi “menyembah hula-hula, namun ini tidak tepat. Memang benar kata Somba, yang tekanannya pada som berarti menyembah, akan tetapi kata somba disini tekananya ba yang adalah kata sifat dan berarti hormat. Sehingga somba Marulaula berarti hormat pada sesama.2.Elek Marboru artinya lemah lembut terhadap perempuan.

Rasa

sayang

yang

tidak

memiliki

sifat

tersembunyi

atau

pamrih.3.Manat mardongan tubu adalah suatu sikap berhati-hati kepada sesame agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam kegiatan adat. Robbins,

(2013)

mengemukakan

kepemimpinan

adalah

kemampuan

seseorang untuk mempengaruhi suatu kelompok (masyarakat dalam suatu organisasi formal maupun tidak formal) ke arah terciptanya tujuan. Seseorang dapat menjalankan suatu kepemimpinan semata karena kedudukannya dalam 12

organisasi, tetapi tidak semua pemimpin itu adalah pemimpin. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan sementara bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempertemukan keinginan antara pengikut dengan pemimpin sehingga

pengikut bersedia mengikuti pemimpin

dengan

sukarela, penuh

dedikasi serta komitmen karena adanya kepercayaan. Kepemimpinan berperan sangat penting dalam manajemen karena unsur manusia

merupakan

Kepemimpinan terlibat

variabel

yang

teramat

penting

dalam

organisasi.

dan bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan

organisasi terdiri dari para manajer, para supervisor, dan para pelaksana. Manusia memiliki karakteristik yang berbeda-beda mempunyai kepentingan masingmasing, yang bahkan saling berbeda. Perbedaan kepentingan tidak hanya antar individu di dalam organisasi, tetapi juga antara individu dengan organisasi di mana individu tersebut berada. Sangat mungkin bahwa perbedaan hanya dalam hal yang sederhana, namun ada kalanya terjadi perbedaan yang cukup tajam. Tanpa kepemimpinan yang baik, hal-hal yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pengorganisasian tidak akan dapat direalisasikan. Kepemimpinan

sangat

diperlukan agar semua sumberdaya dalam organisasi dapat digerakkan untuk merealisasikan tujuan organisasi. Kepemimpinan yang

efektif hanya akan terwujud apabila dijalankan

sesuai

dengan fungsinya. Fungsi kepemimpinan itu berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok/organisasi masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi itu. Pemimpin harus berusaha agar menjadi bagian di dalam situasi social kelompok/organisasinya. Pemimpin yang membuat keputusan dengan memperhatikan situasi sosial kelompok/organisasinya, akan dirasakan sebagai keputusan

bersama yang

menjadi tanggung jawab bersama pula dalam melaksanakannya. Dengan demikian akan terbuka peluang bagi pemimpin untuk mewujudkan fungsi-fungsi kepemimpinan sejalan dengan situasi sosial yang dikembangkannya. Sistem kepemimpinan Batak sangat berpengaruh terhadap kehidupan Batak, karena kepemimpinan Batak sangat dipengaruhi oleh budayanya. Budaya batak secara kuat mempengaruhi kepemimpinan Batak yang sangat unik dan khas. (Rajamarpodang Gultom1992) menekankan bahwa sistem 13

pemerintahan

Harajaon Batak Toba tidak boleh dibandingkan dengna sistem

pemerintahan

dengan bentuk sekarang, dimana suatu negara dipimpin oleh seorang kepala negara. Budaya batak mempengaruhi kepemimpinan batak. Wujud pancaran kuasa Mulajadi Na Bolon ini nyata pada paham yang dianut sebagai: pertama, Debata Na Tolu pada fungsi kebijakan. Kedua, Batara Guru pada

fungsi

kebenaran

dan

kesucian.

Ketiga,

Debatasori

Sohaliapan/

Debatabalabulan pada fungsi kekuatan. Orang Batak yakin bahwa setiap pemimpin Batak Toba sejak dari Siraja Batak sampai dengan Sisingamangaraja XII semuanya merupakan titisan Mulajadi Na Bolon. Keyakinan inilah yang membuat maka setiap pemimpin Harajaon Batak menjadi kepala pemerintahan, pemimpin ugamo sekaligus Raja Adat. Hal ini jelas kelihatan ketika Raja Sisingamangaraja XII memimpin Harajaon Batak (Rajamarpodang Gultom 1992)melalui konsep Dalihan NaTolu ( tungku berkaki tiga) yang merupakan penerapan kuasa Mulajadi Na Bolon di bumi ini (Rajamarpodang Gultom 1992). Sejak munculnya Siraja Batak (sebagai asal/nenek moyang semua orang Batak),

ia

terlebih

dahulu

mengkonsolidasikan

melanjutkan kuasa kerajaan Batak

pemerintahannya

dengan terlebih

untuk

dahulu menanamkan

kesadaran berbangsa dan bernegara dengan penanaman pandangan ideal Dalihan Na Tolu sesuai dengan pandangan kepercayaan Batak terhadap Mula Jadi Nabolon. Siraja Batak adalah kepala Negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, pemimpin keagamaan dan Raja Adat. Karena pemerintahan belum dapat dijalankan sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala Negara maka jalan satu-satunya yang ditempuh adalah dengan menyatukan masyarakatnya dengan keagamaan dengan adat istiadat. Keagamaan dan adat istiadat sudah dapat dijalankan dengan baik, tetapi dalam hal pemerintahan belum terlaksana dengan sempurna dalam pengertian yang sebenarnya menurut hukum ketatanegaraan. Sementara itu nyata bahwa sudah datang pula paham-paham baru yang mempengaruhi pandangan masyarakat Batak. Menurut T.M.Sihombing Dalihan Na Tolu atau yang sering disebut dengan “Tungku nan Tiga” adalah suatu ungkapan yang menyatakan kesatuan hubungan kekeluargaan pada suku Batak. Sedangkan menurut Kamus Budaya Batak Toba yang disebut dengan Dalihan Na Tolu adalah dasar kehidupan bermasyarakat

14

bagi seluruh warga masyarakat Batak, yang terdiri dari tiga unsur atau kerangka yang merupakan kesatuan yang tak terpisah (Marbun dan Hutapea, 1987: 37). Istilah Dalihan Na Tolu berasal dari kata Dalihan yang artinya Tungku dan Na Tolu berarti Nan Tiga. Jadi dalam hal ini ada tiga buah batu yang membentuk satu tungku. Tungku yang terdiri dari tiga batu tersebut adalah landasan atau dasar, tempat meletakkan dengan kokoh periuk untuk memasak. Suatu tungku baru dapat disebut tungku yang sederhana dan praktis bila terdiri dari tiga buah batu yang membentuk suatu kesatuan atau tritunggal. Hal inilah yang menjadi kesamaan bentuk kesatuan tritunggal pada suku Batak yang terdiri dari 3 unsur hubungan kekeluargaan. Banyak sekali tritunggal, namun tritunggal ketiga batu tungkulah yang dijadikan orang Batak menjadi simbol hubungan kekeluargaanya. Menurut orang Batak, tungku mempunyai kesamaan (analogi) dengan hubungan kekeluargaan. Persamaannya secara terperinci adalah sebagai berikut :a.Tungku tidak bisa dipisahkan

dari kehidupan manusia sehari-hari.Manusia

memerlukan makanan untuk hidup. Berbicara tentang makanan, selalu terkait dengan dalihan (tungku) yaitu alat untuk memasak makanan. Selain itu tungku mempunyai fungsi yang lain yaitu tempat untuk berdiang menghangatkan tubuh dari udara dingin. Oleh karena itu pada masa lalu, manusia tidak dapat hidup wajar (di Toba) tanpa adanya dalihan (tungku). Falsafah Batak tentang tungku tercermin dalam ungkapan berikut ini:Si dua uli songon na mangkaol dalihan, Masak sipanganon huhut malum na ngalian.Artinya: Memeluk (mempergunakan) tungku memberi keuntungan yaitu makanan masak, dan hilang perasaan dingin.Dalihan Na Tolu adalah falsafah yang melandasi hubungan sosial masyarakat Batak. Dengan berpedoman pada Dalihan Na Tolu, segera dapat ditentukan status, fungsi, dan sikap sosialnya dalam berhubungan dengan anggota masyarakat lainnya.b.Dalihan Na Tolu atau Tungku nan Tiga, ketiga batu tungku sebagai satu kesatuan adalah landasan atau dasar tempat meletakkan dengan kokoh periuk untuk menanak atau memasak lainnya, sehingga tidak ada isi periuk yang tumpah dan dapat masak dengan sempurna. Demikian dengan halnya Dalihan Na Tolu,

berfungsi dengan sempurna

menopang masyarakat Batak secara penuh keseimbangan. Kalau ada persoalan seperti kemalangan atau musibah, akan ditopang dan ditanggulangi oleh ketiga 15

unsur Dalihan Na Tolu secara bersama-sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing, sehingga beban yang berat akibat musibah atau kemalangan dapat teratasi dengan baik.c.Untuk memanaskan atau memasak harus ada api. Api yang

ada di tungku harus tetap menyala, agar tungku tersebut dapat

berfungsi dan bermanfaat dengan sempurna. Api yang menghidupkan hubungan sosial dan solidaritas sesama orang Batak adalah marga. Dongan sabutuha, hula-hula, dan boru yang merupakan unsur Dalihan Na Tolu, merupakan suatu lembaga adat atau dewan musyawarah yang akan menentukan segala hal dalam kelompoknya. Dalihan Na Tolu memiliki mekanisme untuk menyelesaikan semua konflik yang terjadi di kelompoknya melalui musyawarah keluarga dekat, rapat adat ataupun rapat warga. Unsur - unsur Dalihan Na Tolu dapat berfungsi sebagai mediator diantara dua pihak yang sedang berkonflik. Tetapi jika mediasi ini mengalami kegagalan, maka hula-hula dapat

bertindak

sebagai

arbitrator

yang

menyelesaikan

konflik

dengan

menggunakan kekuasaannya untuk mengambil keputusan yang bersifat memaksa ( Sigalingging, 2000: 17).

Gambar Kerangka Pemikiran Penelitian

16

BAB III METODE SURVEY

3.1 Tempat dan Waktu Survey 

Tempat survey

: Unimed



Waktu Survey

: Jam 15:30



Tanggal Survey

: 13 November 2017

3.2 Subject Survey  Nama

: Septian siallagan

 Alamat

: Jalan tuasan

 Umur

: 25 tahun

 Suku

: Batak toba

3.3 Teknik Pengambilan Data Teknik pengambilan data dengan mewawancarai narasumber atau orang yang mengetahui tentang kepemimpinan adat batak toba

3.4 Instrumen Survey 1. Bagaimana struktur kepemimpinan di suku Batak Toba? 2. Apa saja tugas dan fungsi pemimpin di Batak Toba? 3. Bagaimana kepemimpinan dalam adat Batak Toba ? 4. Bagaimana proses menjadi pemimpin dalam adat Batak Toba ? 5. Adat istiadat dalam suku Batak Toba adalah contoh seperti adat istiadat?

3.5 Teknik analisis data Membuat tabel dan struktur kepemimpinan di batak toba.

17

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Hasil Survey

Masyarakat batak Tua mempunyai kepercayaan bahwa DALIHAN NA TOLU adalah penerapam kuasa Mulajadi Na Bolon. Mulajadi Na Bolon merupakan sebuah konsep mistis dan religius sebagai sumber kebenaran dan kekuasaan. Mulajadi Na Bolon sebagai kepercayaan yang lama berkembang dalam masyarakat Batak mempunyai wujud pancaran kekuasan Debata Na Tolu yaitu :

1. Batara guru sebagai fungsi kebijakan (Fungsi kebenaran) 2. Debatasori Sohaliapan sebagai kesucian 3. Debata Balabulan sebagai fungsi kekuatan

Dari keyakinan tersebut ada anggapan dan kepercyaan bahwa setiap pimpinan dan pemimpin Batak sejak dari Si Raja Batak sampai dengan SI Singamangaraja XII adalah merupakan titipan Mulajadi Na Bolon. Keyakinan ini pula yang membuat setiap pemimpin Harajaaon Batak menjadi Kepala Pemerintahan, Pemimpin Ugamo dan Raja Adat. Semua kekuasaan bertumpu pada satu tangan dan dia merupakan “Primus Interpares” . Hal ini jelas kelihatan pada saat Raja Si Singamangaraja XII memimpin Harajaon Batak. Mungkin hal inilah yang membuat si Raja Batak tidak mendirikan istananya dalam bentuk fisik, karena istananya adalah rakyatnya sendiri. Dan kebudayaan yang berkembang tersebut yang sesuai pada zamannya sulit untuk di telusuri perkembangan dan perubahan yang terjadi pada masyarakat Batak Tua. Jika membahas masalah Pemerintahan Batak Tradisional, maka yang ada adalah sistem kekerababatan atau kemasyarakatan batak yang selalu berlandaskan Dalihan Na Tolu, yang hidup dan berkembang dalam bentuk budaya, yang sampai saat ini, warisan budaya tersebut masih hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat Batak modern. Dalam tataran terentu, sistem kebudayaan bersifat universal. Demikian pula halnya

dengan

nilai

Budaya

Batak, 18

sehingga

dalam

setiap

hubungan

kemasyarakatan yang memegang peranan adalah Hukum Adat, termasuk didalamnya

penyelesaian

setiap

sengketa

atau

pertikaian.

Timbulnya

permasalahan-permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai akibat dari adanya benturan-benturan antara kepercayaan Agama (religion) dengan keyakinan budaya yang berkembang serta hukum yang berlaku dengan Hukum Budaya Adat. Benturan yang terjadi menghasilkan sebuah generalisasi bahwa budaya yang ada serta penerapannya tidak dapat dilakukan secara konsekwen sebagai akibat dari kemajuan zaman, atau ketertinggalan budaya mensejajarkan diri dengan kemajuan zaman. Karena hal tersebut, maka pada masyarakat Batak Tradisional. Lembaga-lembaga Adat yang di bentuk ( atau terbentuk) berperan dalam menengahi ataupun menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dalam hubungan kemasyarakatan.

4.2 Pembahasan

Dari hasil pembahasan kami , kami mendapati perkembangan pertumbuhan kepemimpinan di Batak Toba yaitu Harajaon batak dipimpin oleh Si Raja batak mula-mula berpusat di Pusuk Buhit, sesuai dengan mitos bahwa orang Batak pertama sekali berawal dari Sianjur Mula-mula (Limbong Sagala). Harajaon itu kemudian berkembang sampai ke Bakkara pada Dinasti Si Singamangaraja I. Harajaon Batak terdiri atas 4 (empat) wilayah yang disebut Raja Maropat yaitu : 1. Raja Maropat Samosir dengan wilayah Pulau Samosir dan sekitarnya 2. Raja Maropat Humbang dengan wilayah daerah Humbang sekarang sampai ke Samudera hindia dan Aceh (singkil) 3. Raja Maropat Silindung, dengan wilayahnya Silindung sekarang sampai samudera Hindia dan

perbatasan Pagaruyung.

4. Raja Maropat Toba dengan wilayahnya Toba sekarang sampai dengan pantai Timur berbatasan dengan Riau (kerajaan Johor) Secara terperinci struktur harajaon Batak terdiri dari mulai unit bius, sebagai wilayah daerah pemerintahan yang bersatu dengan Ugamo dan Adat. Maka pengertian Bius sekarang adalah sebuah wilayah kebudayaan. Kemudian tiap Bius terdiri dari Horja, yang juga merupakan wilayah kekuasaan pemerintahan, 19

Ugamo dan Adat. Satu Horja adalah gambaran dari kesatuan “Paradaton” kemudian tiap Horja terdiri dari beberapa Lumban atau Huta Bolon yang juga sebagai wilayah Pemerintahan Ugamo dan Adat dan didukung oleh marga-marga (genealogis). Struktur dan sistem demokrasi yang bertingkat dan sederhana ini mengandung prinsip “Check and balance” yang digambarkan dengan ungkapan “Huta do mula ni Horja, horja do mula ni Bius” Sistem Pemerintahan Harajaon Batak pada masa lalu tidak bisa dibandingkan dengan sistem pemerintahan sekarang, dimana satu negara dipimpin oleh seorang Kepala Negara. Munculnya Si Raja batak baru ada ketika Kerajaan Haru di taklukkan oleh Rayendra Cola III dari India Selatan tahun 1029. Gelapnya perjalanan sejarah masyarakat Batak sejak dahulu hanya terungkap sedikit, yang menyatakan bahwa sepanjang pulau Sumatera sudah ada rumpun Batak yang disebut sebagai Melayu Tua, yang mendirikan kerajaan di Pulau Sumatera. Si Raja Batak adalah Kepala Negara, kepala pemerintahan, pemimpin agama, dan raja adat. Karena pemerintahan belum dapat dijalankan sesuai dengan kedudukan sebagai kepala negara maka jalan satu-satunya yang ditempuh adalah dengan jalan menyatukan masyarakatnya dengan sistem keagamaan dan adat istiadat. Pada saat itu pemerintahan belum terlaksana dengan sempurna dalam pengertian sebenarnya menurut hukum dan ketatanegaraan. Tetapi keagamaan dan adat istiadat sudah berjalan dengan baik. Harajaon Batak berpusat di Bakkara pada Dinasti Raja Si Singamangaraja berperan sebagai kepala pemerintahan, pemimpin ugamo dan adat. Raja Si Singamangaraja sebagai pemimpin kerajaan tersebut di dampingi oleh para cerdik cendikiawan yang disebut dengan “Parmalim”. Para Parmalim diangggap orang suci, di samping sebagai petugas ugamo dia berkedudukan pula sebagai pemberi pandangan dan nasehat kepada Raja Si Singamangaraja untuk menyusun kegiatan apa yang harus dilakukan rakyatnya

tiap-tiap tahun. Sedangkan

panglima-panglimanya adalah dari daerah-daerah Raja Maropat. Walaupun disebutkan terdapat pembagian wilayah Harajaon Batak, pada hakekatnya

sistem

pemerintahan

Raja

Si

Singamangaraja

ia

langsung

memerintah rakyatnya. Sekali amanat Raja Si Singamangaraja dikatakan maka titah tersebut akan menyebar dengan begitu cepat keseluruh wilayah Harajaon dan dilaksanakan oleh rakyatnya dengan penuh kesungguhan. Hal ini didasarkan 20

dengan keyakinan bahwa setiap pemimpin Batak sejak dari Si Raja Batak sampai pada Raja Si Singamangaraja XII adalah merupakan titisan Mulajadi Na Bolon. Sebelum sistem pemerintahan dapat berjalan dengan sempurna, maka Raja Maropat hanya dapat bertindak dalam lingkungan musyawarah mewakili wilayah masing-masing dan masih belum dapat terwujud dalam bentuk Kepala wilayah pemerintahan yang mempunyai wewenang sebagaimana pembagian wilayah

berdasarkan

struktur

pemerintahan.

Sistem

Pemerintahan

Batak

Tradisional baru jelas kelihatan pada wilayah dalam bentuk Bius, Horja, Lumban/Huta Bolon dan Huta. Disamping keberadaan parmalim sebagai petugas Ugamo, sebagai cerdik cendikiawaan mereka selalu meneliti apa yang berguna bagi rakyat bius. Mereka selalu mengaitkan kegiatan alam dengan kehidupan manusia dengan melihat dan mengikuti petunjuk alam. Parhalaan (Perbintangan), Pane Na Bolon (makrosmos) serta Desa Na Ualu ( arah mata angin). Mereka juga memberi pertimbanganpertimbangan kepada raja-raja Bius. Bius adalah struktur wilayah dari sistem pemerintahan Harajaon batak yang mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai rakyat serta pemerintahan sendiri. Pusat kegiatan bius disebut “Parbiusan” dan menjadi tempat persidangan Rajaraja Bius. Mereka adalah pemilik “tuho” dari rumpun keluarga mereka sesuai dengan hikmat kebijaksanaan yang dimiliki berdasarkan kelahiran atau “Partubu”. Apa yang menjadi keputusan Raja-raja bius adalah sah dan mutlak menjadi keputusan rumpum keluarga yang diwakilinya. Raja-raja bius bisa memilih Raja Na Opat yang membantunya dalam kegiatan pemerintahan sehari-hari, sesuai dengan keahliannya masing-masing yaitu: 1. Raja Parmalim yang berfungsi merencanakan dan menata organisasi bidang kepercayaan rakyat Bius (Religi) 2. Raja Adat, yang berfungsi merencanakan dan menata mengenai Uhum (hukum) dan Paradaton

(Adat)

3. Raja Parbaringin, yang berfungsi merencanakan dan menata bidang sosial politik dan

keamanan Bius

4. Raja Bondar yang berfungsi merencanakan dan menata perekonomian

21

Pimpinan Bius yang disebut “Ulu Bius” dipilih oleh raja-raja bius. Ulu bius pada mulanya disebut “ihutan” karena fungsinya sama dengan “Primus Interpares” yang dituakan sesama mereka dan kemudian berkembang menjadi Raja adat, Pemimpin Ugamo dan Pemimpin Pemerintahan. Raja-raja Bius

dari sudut

keberadaanya adalah berasal dari Raja Jolo marga dan dapat diwakili oleh “Anak Sibulang-bulangan” marga itu sendiri. Raja-raja bius adalah wakil dari Horja. Kembali pada peran Raja Na Opat, setiap rencana dari Raja Na Opat disampaikan kepada Raja-raja bius, apabila rencana tersebut telah mendapat persetujuan dari Raja-raja Bius maka akan diteruskan kepada “Ihutan” untuk direstui, lalu di umumkan pada rakyat bius melalui Ulubalang dengan memukul gong (ogung) sekeliling bius. Dan sebaliknya apabila ada rencana dari ihutan yang hendak yang hendak dijalankan pada wilayah bius, maka rencana tersebut diminta persetujuan dari Raja-raja Bius atau disodorkan kepada bius atau Parbaringin, lalu di umumkan melalui Ulubalang juga dan dilaksanakan ole Raja Na Opat bius. Kedudukan “Ihutan” adalah untuk mengayomi program-program tadi. Sebagai pelaksana dilapangan disebut sebagai “Parhobas” dengan sebutan sebagai Raja dan Pande. Seperti Raja Bondar yang mengurusi tali air, Raja Parhata yang bertugas memberi penjelasan kepada masyarakat, Pande bosi atau Pandai Besi atau Pande ruma yang mempunyai keahlian di bidang masingmasing. Yang menyangkut Hukum, baik Hukum yang menyangkut Perdata maupun yang menyangkut Pidana termasuk adat adalah di tangan Raja-raja bius pemilik Tuho, setelah mendengar “Panimbangi” atau Ihutan. Dalam hal ini Panimbangi juga berasal dari marga-marga tanah yang ahli akan masalah itu, atau juga ahli dalam masalah-masalah tertentu. Kuasa untuk menyetujui dan melaksanakan suatu ketetapan berada ditangan Raja-raja Bius. Walaupun demikian bukan berarti bahwa “Ihutan” tidak memegang peranan. “Ihutan” pun mempunyai peranan untuk itu karena dipandang sebagai pemilik hikmat dan kebijaksanaan karena kedudukannya. Raja bius juga menentukan semacam pajak bagi masyarakatnya. Sedangkan untuk “Ihutan” akan tetap mendapat “Upa Raja” yang besarnya berdasarkan 22

keikhlasan. Semacam pajak atau “gugu” oleh masyarakat bius tersebut akan dipergunakan untuk balas jasa “Parhobas” untuk membiayai setiap kegiatan yang sifatnya bersama. Keunikan sistem Pemerintahan Tradisional ini terliahat dengan digambarkannya Ihutan sebagai pemimpin pemerintahan, pemimpin Ugamo dan pemimpin adat, padahal kekuatan utama berada di tangan raja-raja Bius, baik sebagai wakil rakyat maupun untuk menyelenggarakan pemerintahan berada di tangan “Uluan”. Dan hal inilah yang memungkinkan maka wilayah Raja Maropat, wilayah Harajaon dan kuasa pemerintahan sulit

di tuliskan berdasarkan

ketentuan

bagaimana

sebenarnya Hukum-hukum Tata Negara. Cita-cita sistem pemerintahan harajaon Batak adalah untuk membentuk Raja Mar Opat, bius, Horja, Lumban dan Huta menjadi wilayah pemerintahan. Tetapi hal itu tidak pernah dapat terwujud. Yang dapat terwujud hanyalah membuat Raja Mar Opat menjadi musyawarah dari wakil-wakil Bius. Yang dapat terwujud sebagai wilayah daerah Pemerintahan Harajaon batak baru pada tahap Bius, Horja, Lumban dan Huta. Secara umum sistem pemerintahan Tradisional Batak ini lebih banyak dilihat dari sudut kejiawaan yang berhikmat. Hukum lahir memang kuat tetapi ikatan yang paling mendasar adalah dari segi kerohanian yang dianggap Spritual. Dalam kehidupan orang batak toba lahir nya anak laki laki merupakan lahirnya harapan penerus kepemimpinan “ marga “ . karena dalam kepemimpinan adat batak toba seorang laki laki yang akan menjadi pemimpin dalam acara acara adat tertentu . Harus memenuhi syarat “ harajaon “ yang memiliki kriteria syarat moral . Masyarakat sudah mulai melakukakan penggemblengan bibit , bebet , bobot pada keturunan nya . Masyarakat batak sangat menjunjung tinggi adatnya , Untuk masyarakat batak sebelum lahir kedunia pun sudah melakoni acara adat sampai seorang batak tersebut menjadi tulang pun masih a da serangkaian acara adat .

23

4.3 Temuan Lapangan

Kami Menemukan struktur kepemimpinan yang baru di Batak Toba yaitu:

SI RAJA BATAK

RAJA MAROPAT

Sebagai wilayah musyawarah, tidak otonom

BIUS-BIUS

Wilayah yang otonom dipimpin oleh Ulu Bius atau Ihutan

HORJA

Wilayah yang otonom dipimpin oleh Raja Oloan

LUMBAN

Wilayah yang otonom dipimpin oleh Raja Huta

HUTA

Wilayah yang otonom dipimpin oleh Raja Huta

24

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut: Dengan filosofi tersebut, kepemimpinan sangat kental penekanan tiga prinsip yaitu: 1)Somba Marula-ula yang menekankan pentingnya untuk menghormati orang lain 2)Elek Marboru yang menekankan pentingnya untuk berlaku lembut kepada orang lain dan 3) Manat Mardongan Tubu yang menekankan untuk berbaiklah kepada sesama manusia.Gaya kepemimpinan Batak dengan berpegang pada prinsip Dalihan na Tolu tersebut.

5.2 Saran

Pemerintah hendaknya membuat pemetaan terhadap jumlah keseluruhan etnis dan budaya di Indonesia melalui Provinsi masing-masing, untuk selanjutnya memb erdayakan tokoh adat dan kekerabatannya untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan dengan bergandeng dengan DPRD dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah sebagai dasar hukum kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah bersama-sama dengan DPRD, sehingga keberadaan masyarakat hukum adat jelas sebagai partisipan pelaksanaan pembangunan di daerah, baik Provinsi maupan Kabupaten/kota.

25

DAFTAR PUSTAKA

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=474854&val=4727&title=PER AN%20KEPEMIMPINAN%20BATAK%20(Studi%20Eksplorasi%20pada%20Gane sha%20Operation%20Medan)

https://media.neliti.com/media/publications/78784-ID-kearifan-lokal-batak-tobadalihan-na-tol.pdf

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/50489/Chapter%20I.pdf;jse ssionid=395FB455EC8F2DA42D98651072FB1962?sequence=5

https://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Takari/publication/307955462_K EBUDAYAAN_DAN_KEPEMIMPINAN/links/57d3070108ae601b39a423f0/KEBUD AYAAN-DAN-KEPEMIMPINAN.pdf?origin=publication_detail

26

LAMPIRAN

A. Organisasi Tim dan Tugas Masing-masing Anggota Tim

Dokumentasi

: Cindy Pati Karlina

Pembuat Laporan

: Utami Ramadhani

Pewawancara

:

-

Andre Bendictus Sianturi

-

Hasian LumbanRaja

B. Instrumen survey

1. Bagaimana struktur kepemimpinan di suku Batak Toba? 2. Apa saja tugas dan fungsi pemimpin di Batak Toba?

C. Struktur organisasi

struktur kepemimpinan yang baru di Batak Toba yaitu:

SI RAJA BATAK RAJA MAROPAT

Sebagai wilayah musyawarah, tidak otonom

BIUS-BIUS

Wilayah yang otonom dipimpin oleh Ulu Bius atau Ihutan

HORJA

Wilayah yang otonom dipimpin oleh Raja Oloan

LUMBAN

Wilayah yang otonom dipimpin oleh Raja Huta

HUTA

Wilayah yang otonom dipimpin oleh Raja Huta

27

Tokoh Adat Batak Toba

Gambaran Tentang Rumah Adat Batak Toba

28

Related Documents

Mini
January 2021 4
Mini
February 2021 3
Mini Pro
January 2021 2
Mini Cex
January 2021 2

More Documents from "Pradipta Shiva"