Modul Penganggaran

MAKALAH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMERINTAH DALAM PROSES BISNIS PENGANGGARAN

Disusun Oleh: KELOMPOK 1 Adam Martin Immanuel

(1402270050)

David Rori Mikhael

(1401170019)

Hasna Noor Alifa

(1401170013)

Setyo Baskoro Wicaksono (1401170009)

DIPLOMA IV AKUNTANSI KELAS 5-01

Pendahuluan Pemerintah melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 Tanggal 9 Juni 2003, melaksanakan proses transformasi menuju egovernment.

Untuk mewujudkan terbentuknya e-government di lingkup

Kementerian Keuangan dan memungkinkan tercapainya profesionalitas dan kualitas pengelolaan keuangan negara, maka pemerintah melaksanakan sebuah proyek penyempurnaan manajemen keuangan dan administrasi penerimaan pemerintah (Government Financial Management and Revenue Administration Project atau GFMRAP) yang meliputi 4 bidang besar, yaitu Public Financial Management, Revenue Administration, Governance and Accountability dan Project Governance and Implementation. Dalam bidang Public Financial Management, perubahan yang terbesar adalah dalam hal budget and treasury modernization dimana bentuk riilnya adalah dengan adanya implementasi SPAN. SPAN adalah komponen terbesar GFMRAP dan selanjutnya akan menjadi pondasi untuk reformasi PFM (Public Financial Management). SPAN akan

memfasilitasi

arah

kebijakan

penganggaran,

mensuport

pertanggungjawaban dari para pengguna anggaran, meningkatkan efisiensi pengelolaan perbendaharaan, memfasilitasi reformasi akuntansi dan pelaporan, mengurangi biaya pinjaman dan memperkuat keamanan dan kredibilitas data keuangan. Diharapkan pengembangan SPAN merupakan langkah awal menuju implementasi IFMIS. IFMIS merupakan paket pengelolaan keuangan yang terintegrasi dan terkomputerisasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. SPAN merupakan sub-program dari program reformasi keuangan publik terbesar dalam sejarah di Indonesia yakni Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP). Di luar Modul SPAN, dikembangkan Modul Manajemen Satker yang mengatur tugas dan kewenangan Satker dalam mengelola APBN, yang meliputi proses persiapan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan dan

pertanggungjawaban.

Dalam lingkup satuan kerja, perubahan yang akan

dilaksanakan meliputi penyederhanaan aplikasi yang sangat banyak pada satuan kerja dengan data base yang terpisah-pisah, menjadi satu aplikasi dengan data base yang terintegrasi. Penyederhanaan sistem aplikasi ini untuk mengurangi terjadinya duplikasi pekerjaan dan entry data.

Dasar Hukum 1. Bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ayat (1): Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Ayat (2): Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Ayat (3): Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Bab III Penyusunan Dan Penetapan APBN 3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2018 tentang APBN Tahun Anggaran 2019 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 5. PMK Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

6. PMK Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas.

International Best Practice Budgeting dan Treasury System Terdapat banyak referensi yang membahas mengenai best practice untuk manajemen anggaran dan perbendaharaan. Namun, di beberapa negara tentu praktik atau sistem yang dibangun/dilaksanakan akan berbeda-beda, hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan prioritas dan kapasitas ekonomi, serta pencapaian target yang realistis di masing-masing negara. Dalam paper yang diterbitkan oleh IMF (International Monetary Fund) mengenai “Treasury System Design”, mereka membagi kemampuan suatu negara beserta sistem penganggaran dan perbendaharaan yang sesuai dengan karakteristiknya, sebagai berikut: a.

Developing economies Negara berkembang perlu memberikan penekananan yang kuat pada kontrol

fiskal dan keuangan, karena negara ini memiliki kapasitas domestik yang lemah untuk manajemen keuangan modern. Negara ini akan sulit untuk menjalankan semua fitur dari sistem perbendaharaan modern dalam waktu yang singkat, sehingga diperlukan sistem yang lebih sederhana untuk dapat diterapkan sementara. Karena mereka masalah yang lebih urgent dan diprioritaskan dibanding dengan masalah lainnya. Pemerintah daerah biasanya memiliki kapasitas yang lebih sedikit daripada pemerintah pusat. b.

Transition/emerging economies Negara dengan ekonomi yang sedang berkembang juga perlu memberi

penekanan yang besar pada pengendalian fiskal dan disiplin keuangan. Masalah yang dialami kelompok negara ini mungkin masih cukup banyak, tetapi mereka cenderung lebih stabil daripada negara berkembang. Negara-negara ini biasanya dapat mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen yang cukup komprehensif. Desentralisasi lebih dapat dijalankan dibanding dengan negara berkembang dan pemerintah daerah mungkin sudah memiliki kapasitas yang cukup tinggi untuk mengatur manajemen fiskal.

c.

Advanced economies Kelompok negara ini diasumsikan telah memiliki pengendalian yang baik

dalam hal sistem penganggaran dan perbendaharaan. Pengendalian Ex-ante telah digantikan dengan akuntabilitas Ex-post. Mereka dapat memprioritaskan untuk terciptanya sistem penganggaran dan perbendaharaan yang lebih efisien dan efektif. Desentralisasi dan dekonsentrasi telah dijalankan dengan baik. Pengelompokan tersebut tidak dapat dibilang lengkap. Dalam praktiknya, banyak negara dalam posisi diantara kategori tersebut atau dalam masa transisi ke kategori lain.

Konsep Dasar Penganggaran dan APBN Anggaran merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah dan prioritas pembangunan secara umum. Anggaran memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan dan pengeluaran adalah hak bahwa tugas negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Pendapatan surplus dapat digunakan untuk membiayai belanja publik tahun fiskal berikutnya. a. Fungsi otorisasi, menyiratkan bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja untuk tahun ini, dengan demikian, pengeluaran atau pendapatan bertanggung jawab kepada rakyat. Perencanaan fungsi, menyiratkan bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan untuk tahun ini. Ketika pengeluaran pra-direncanakan, maka negara dapat membuat rencana untuk mendukung belanja ini. Sebagai contoh, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar berjalan lancar.

b. Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan organisasi pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi orang untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. c. Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi

pengangguran

dan

pemborosan

sumber

daya

serta

meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. d. Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. e. Fungsi stabilisasi, yang berarti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi.

Tujuan Penganggaran Tujuannya adalah untuk memandu anggaran pendapatan negara dan belanja negara dalam melaksanakan kegiatan negara untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi rakyat. Sebelum Reformasi Bidang KN: Pengelolaan KN diatur dalam Indonesiche Comptabiliteitswet (ICW) yang dicantumkan dalam Stbl. Tahun 1864 Nomor 106, terakhir diubah dengan Stbl. Tahun 1925 Nomor 448. Selain itu ada juga Indische Bedrijvenwet (IBW) stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No.445 dan Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) stbl. 1933 No.381. Sedangkan pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diatur dalam Insctructie en verdere bapelingen voor Algemeene Rekenkamer (IAR) stbl. 1933 1945: Perencanaan dan Penganggaran Dengan Pendekatan Tradisional UU warisan kolonial Belanda yang tetap berlaku bagi NKRI berdasarkan UUD 1945 aturan peralihan pasal I: “Segala peraturan perundangundangan yang ada

masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UndangUndang Dasar ini “ I. UU Pengelolaan Keuangan Negara: 1. Indonesiche Comptabiliteitswet (ICW) yang dicantumkan dalam Stbl. Tahun 1864 Nomor 106, terakhir diubah dengan Stbl. Tahun 1925 Nomor 448. 2. Indische Bedrijvenwet (IBW) stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No.445 3. Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) stbl. 1933 No.381 II. UU Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan Negara: Insctructie en verdere bapelingen voor Algemeene Rekenkamer (IAR) stbl. 1933 No.320 2003: Mewajibkan Perencanaan dan Penganggaran Menggunakan Pendekatan: Unified Budget, MTEF, dan PBB Reformasi Bidang KN Diterbitkan beberapa UU Keuangan Negara yang baru (incl.UU bidang Perencanaan) yang masuk dalam paket UU Keuangan Negara sebagai pengganti UU warisan kolonial Belanda, sbb: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 4. UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

pemberlakuan/perubahan

(SPPN). peraturan

5.

Dan

perundangan

diikuti

lainnya

yang

dengan saling

mendukung. Sekarang: Penyempurnaan Regulasi UU KN secara berkesinambungan: Penyempurnaan Regulasi UU KN secara berkesinambungan: Telah diberlakukan juga UU yang baru lainnya yang mengatur tatanan pengelolaan (Incl. perencanaan) dan pengawasan, serta pemeriksaan dan pertanggung jawaban keuangan negara yang selalu disempurnakan

Pendekatan Penyusunan Anggaran Penerapan pendekatan penganggaran dari tahun ke tahun mengalami penyempurnaan. Salah satu alasan penyempurnaan ini untuk penyesuaian

dengan perkembangan dalam bidang pengelolaan anggaran. Pendekatan penganggaran yang digunakan saat ini adalah sebagai berikut: a. Pendekatan Penganggaran Terpadu Penganggaran terpadu merupakan unsur yang paling mendasar bagi pelaksanaan elemen reformasi penganggaran lainnya, yaitu PBK dan KPJM. Dengan kata lain bahwa pendekatan anggaran terpadu merupakan kondisi yang harus terwujud terlebih dahulu.

Penyusunan anggaran terpadu dilakukan

dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L untuk menghasilkan dokumen RKA-KL dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Integrasi atau memadukan proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk K/L baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional. b. Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) PBK merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Penyusunan anggaran tersebut mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. Penerapan PBK mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan. Sebagai suatu pendekatan PBK berusaha untuk menghubungkan antara keluaran (outputs) dengan hasil (outcomes) yang disertai dengan penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi terhadap anggaran yang dialokasikan. Secara lebih rinci maksud dan tujuan PBK adalah: 1. mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja berupa keluaran (ouput) dan hasil (outcome) atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan; 2. disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran sesuai dengan Renstra dan/atau tugas-fungsi K/L. c. Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran. Secara umum penyusunan KPJM yang komprehensif memerlukan suatu tahapan proses penyusunan perencanaan jangka menengah meliputi: a. penyusunan proyeksi/rencana kerangka (asumsi) ekonomi makro untuk jangka menengah; b. penyusunan proyeksi/rencana/target-target fiskal (seperti tax ratio, defisit, dan rasio utang pemerintah) jangka menengah; c. rencana kerangka anggaran (penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan) jangka menengah (medium term budget framework), yang menghasilkan pagu total belanja pemerintah (resources envelope); d. pendistribusian total pagu belanja jangka menengah ke masing-masing K/L (line ministries ceilings). Indikasi pagu K/L dalam jangka menengah tersebut merupakan perkiraan batas tertinggi anggaran belanja dalam jangka menengah; e. penjabaran pengeluaran jangka menengah (line ministries ceilings) masingmasing K/L ke masing-masing program dan kegiatan berdasarkan indikasi pagu jangka menengah yang telah ditetapkan. Dalam rangka penyusunan RKA-KL dengan pendekatan KPJM, K/L perlu menyelaraskan kegiatan/program yang disusun dengan RPJM Nasional dan Renstra K/L, yang pada tahap sebelumnya menjadi acuan dalam menyusun RKP dan Renja-KL.

Proses Penyusunan APBN Proses Penyusunan APBN sejak disahkannya UU No.17/2003 tentang Keuangan Neg1ara dan UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan APBN mengalami perubahan dalam proses penganggaran, dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Berikut ini adalah tahapan proses perencanaan dan penyusunan APBN: 1. Tahap Pendahuluan

a) Tahap awal mempersiapkan rancangan APBN oleh pemerintah meliputi penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas, dan penyusunan budget exercise. Asumsi dasar APBN meliputi: a. pertumbuhan ekonomi, b. tingkat inflasi, c. nilai tukar rupiah, d. suku bunga SBI tiga bulan, e. harga minyak internasional, dan f. lifting. b) Mengadakan rapat komisi antarkomisi masing-masing dengan mitra kerjanya (departemen/lembaga teknis). c) Melakukan proses finalisasi penyusunan RAPBN oleh pemerintah 2. Tahap Pengajuan Tahapan ini dimulai dengan pidato presiden sebagai pengantar RUU APBN dan Nota Keuangan. Selanjutnya, membahas baik antara menteri keuangan dan panitia anggaran DPR maupun antara komisi-komisi dan departemen/ lembaga teknis terkait. Hasil dari pembahasan berupa UU APBN memuat satuan anggaran sebagai bagian tidak terpisahkan dari UU tersebut. Satuan anggaran adalah dokumen anggaran yang menetapkan alokasi dana per departemen/lembaga, sektor, subsektor, program,dan proyek/kegiatan. Untuk membiayai tugas umum pemerintah dan pembangunan, departemen/lembaga mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) kepada Departemen Keuangan dan Bappenas untuk kemudian dibahas menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan diverifikasi sebelum proses pembayaran. Proses ini harus diselesaikan dari Oktober hingga Desember. Dalam pelaksanaan APBN dibuat petunjuk berupa Keputusan Presiden (Kepres) sebagai Pedoman Pelaksanaan APBN. Dalam melaksanakan pembayaran, kepala kantor/pimpinan proyek di masing-masing kementerian dan lembaga mengajukan Surat permintaan Pembayaran kepada Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara (KPPN).

3. Tahap Pengawasan APBN Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah. Sebelum berakhirnya tahun anggaran (sekitar bulan November), pemerintah melalui Menteri Keuangan membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN dan melaporkannya dalam bentuk Rancangan Perhitungan Anggaran Negara (RUU PAN) yang paling lambat dilakukan lima belas bulan setelah berakhirnya pelaksanaan APBN tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan ini disusun atas dasar realisasi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK). Apabila hasil pemeriksaaan perhitungan dan pertanggung jawaban pelaksanaan yang dituangkan dalam RUU PAN disetujui oleh BPK, RUU PAN tersebut diajukan kepada DPR untuk mendapat pengesahan menjadi UU Perhitungan Anggaran Negara (UU PAN) tahun anggaran bersangkutan.

Penerapan Sistem SPAN Dan SAKTI Dalam Pengelolaan Keuangan Negara SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) adalah program reformasi di bidang keuangan negara. SPAN mengintegrasikan proses bisnis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga ke pelaporan keuangan negara dalam satu aplikasi teknologi informasi dengan database yang terpusat. SPAN bertujuan untuk meningkatkan efektifias, efiiensi, akuntabilitas, dan transparansi di dalam pengelolaan keuangan negara. Efektifias diperoleh melalui akurasi data sedangkan efiiensi diperoleh melalui integrasi sistem sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi akuntabel dan transparan. Idealnya pengembangan aplikasi SPAN diarahkan agar dapat diakses oleh seluruh satker dri seluruh K/L. Namun jaringan sistem yang melibatkan kurang lebih 24.000 satker tentu membutuhkan ketersediaan infrastruktur yang sangat besar dan investasi yg sangat besar (terutama dlm hal lisensi penggunaan aplikasi butuh biaya besar). Jadi dibentuk SAKTI atau “SPAN mini”. SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) merupakan integrasi dari berbagai

aplikasi yang telah digunakan oleh Satuan Kerja (Satker). Selain integrasi aplikasi, SAKTI juga dirancang berdasarkan proses bisnis SPAN yang baru. Berbagai modul yang ada di SAKTI : 1. Modul Penganggaran, 2. Modul Komitmen, 3. Modul Pembayaran, 4. Modul Bendahara, 5. Modul Persediaan, 6. Modul Aset Tetap, 7. Modul Pelaporan, 8. Modul Administrator.

Modul Penganggaran Dalam SAKTI Modul Penganggaran terdiri dari 3 aktivitas utama yaitu penyusunan RKA-K/L, pengesahan DIPA, dan revisi DIPA. Ketiga proses tersebut di bagi dalam beberapa alur kerja sesuai dengan cakupan masing-masing. Alur kerja untuk tiap-tiap bisnis proses adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan Standar Biaya Kegiatan (SBK) Dalam menyusun anggaran juga diperlukan SBK (Standar Biaya Keluaran) dan SBM (Standar Biaya Masukan) sebagai acuan dalam perhitungan kebutuhan anggaran. Standar biaya keluaran diperlukan untuk menghasilkan sebuah keluaran yang standar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan/atau di wilayah tertentu. Usulan SBK dapat diajukan oleh masing – masing Eselon I untuk kemudian dilakukan penelaahan dan penetapan oleh Kemenkeu. 2. Penyusunan RKA-K/L Proses penyusunan RKA-K/L terdiri dari 2 (dua) tahapan proses yaitu : a. Tahap penyusunan Kertas Kerja di Level Satker Pada tahap penyusunan Kertas Kerja di Level Satker, terdapat beberapa proses yang dilalui yaitu Review Baseline, Penyusunan Kertas Kerja dan Penyusunan

Rencana Realisasi Anggaran yang dilakukan oleh user sebagai operator/ validator, kemudian dilanjutkan dengan proses memvalidasi data Kertas kerja dan rencana realisasi anggaran. b. Tahap konsolidasi di Level Unit Eselon I . Setelah Kertas Kerja dan Rencana Realisasi Anggaran tersebut diapprove di level satker, data kertas Kerja tersebut dikirimkan ke unit Eselon I masing – masing Satker untuk kemudian dilakukan konsolidasi Kertas Kerja menjadi RKA-K/L. 3. Penyusunan Rencana Penarikan Dana Dan Rencana Penerimaan Dana Penyusunan rencana penarikan dan penerimaan dana bertujuan untuk mengatasi penyerapan anggaran yang sampai saat ini masih memiliki pola yang tidak ideal yaitu cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran, dimana realisasi anggaran rendah sampai dengan triwulan ketiga, namun meningkat tajam pada triwulan keempat. Kondisi tersebut disebabkan karena Kementerian Negara/Lembaga masih belum optimal dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam rencana penarikan dana dan rencana penerimaan dana termasuk dalam pengawasan implementasinya. Setelah penyusunan RPD, maka satker akan mengirimkan datanya kepada Eselon I berupa ADK bersama konsep RKAKL untuk ditelaah kembali sebelum data dikirim ke SPAN untuk penelaahan RKAKL. 4. Revisi Anggaran Pada tahun anggaran berjalan, Satker dapat melakukan perubahan pada anggarannya. Revisi Anggaran terdiri dari: a. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah, merupakan perubahan rincian anggaran yang disebabkan oleh penambahan atau pengurangan pagu belanja bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan BA BUN, termasuk pergeseran rincian anggarannya. b. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap, termasuk perubahan rincian belanja bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan BA BUN yang dilakukan dengan pergeseran rincian anggaran dalam 1 (satu) program yang

sama atau antar program dalam 1 (satu) bagian anggaran dan/atau pergeseran anggaran antarsubbagian anggaran dalam BA BUN yang tidak menyebabkan penambahan atau pengurangan pagu belanja. c. Revisi Administrasi, merupakan revisi yang disebabkan oleh kesalahan administrasi, perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran, dan/atau revisi lainnya yang ditetapkan sebagai revisi administrasi.

Revisi Anggaran tidak diperbolehkan untuk mengubah alokasi anggaran terhadap: a. Belanja pegawai satker, kecuali untukk memenuhi kebutuhan belanja Satker yang lain b. Pembayaran berbagai tunggakan c. Rupiah Murni Pendamping sepanjang paket pekerjaan masih berlanjut (on going) d. Paket pekerjaan yang telah dikontrakan dan/atau direalisasikan dananya sehingga dananya sudah menjadi minus

Selain itu, Revisi Anggaran juga tidak diperkenankan untuk mengubah target kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tidak mengubah sasaran kinerja b. Tidak mengubah jenis dan satuan keluaran c. Tidak mengubah keluaran yang telah direalisasikan 5. Pengesahan DIPA Proses penyusunan dokumen DIPA dimulai dari penyusunan RKAKL. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan memuat informasi satuan-

satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatandan penggunaan anggaran. Tahapan proses/ kegiatan DIPA : 1. Setelah Satker menerima Pagu Anggaran dan Telah menyusun dokumen RKAKL dan dokumen pendukung lainnya (ADK, Kertas Kerja, Term of Reference, Rincian Anggaran Biaya, POK dll) data dikirimkan kepada unit eselon I masing-masing untuk dilakukan review dan validasi. 2. Bagian Penyusunan Anggaran, pada Eselon I melakukan konsolidasi dan mereview dokumen RKAKL yang telah dikirimkan Satuan Kerja, apakah telah sesuai Pagu, baseline, Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK) dan telah memiliki Rencana Penarikan Dana dan Rencana Penerimaan Dana tiap bulannya. 3. Jika data telah sesuai maka Bagian Penyusunan Anggaran, akan melakukan validasi dan mengirimkan data ke SPAN 4. DJA akan melakukan penelaahan RKAKL Satker sesuai dengan peraturan PMK Nomor 142/PMK.02/2018 mengenai Penelaahan RKAKL dan Pengesahan DIPA. 5. Jika telah sesuai, DJA akan mengeluarkan catatan hasil penelaahan dan juga mengesahkan dan mencetak DIPA, yang terdiri dari DIPA Induk (untuk eselon I) dan DIPA Petikan (tingkat satker). 6. Proses pelaksanaan Anggaran oleh satker dengan telah diterimanya DIPA.

Keterkaitan Modul Anggaran dengan Modul/ Sistem Lain Modul Anggaran pada SAKTI merupakan penggabungan dari aplikasi/modul RKAKL, DIPA dan Aplikasi Forecasting Satker (AFS), yang mana output dari kegiatan ini adalah data mengenai RKAKL, DIPA, POK, dan Annual Financial Plan (AFP) serta jurnal terkait allotment belanja dan estimasi pendapatan. Adapun hubungan integrasi modul anggaran, dengan modul lainnya adalah sebagai berikut:

1.

Modul Pembayaran : Modul Anggaran akan membutuhkan informasi realisasi anggaran yang akan dilihat dalam modul pembayaran, hal ini digunakan untuk menyusun baseline dan rencana penarikan dana. Selain itu Modul Pembayaran, KPPN membutuhkan informasi mengenai DIPA, AFP, dan POK untuk melakukan pemeriksaan SPM dan dokumen kontrak yang diajukan satker untuk pembayaran.

2.

Modul Komitmen: Modul Anggaran membutuhkan informasi mengenai transaksi

kontrak

untuk

menyusun

anggaran

tahun

selanjutnya,

berdasarkan kegiatan dan output yang dilaksanakan oleh Satker. Sedangkan Modul Komitmen memerlukan informasi mengenai DIPA dan POK, sebagai dasar satker untuk melakukan kontrak dengan vendor. 3.

Modul GLP (General Ledger dan Pelaporan): Modul Anggaran akan memberikan informasi kepada Modul GLP untuk tujuan penjurnalan anggara berupa allotment belanja dan estimasi pendapatan.

4.

Aplikasi GPP: Modul Anggaran membutuhkan informasi mengenai Data Pegawai dan Data Gaji untuk menyusun anggaran belanja pegawai.

5.

Modul Administrasi: Referensi, Modul Anggaran membutuhkan informasi mengenai user/operator yang berhak mengakses dan mengubah data yang ada dalam modul, berdasarkan User ID yang terdaftar dalam Modul Administrasi.

6.

Modul Manajemen Kas: Modul Anggaran akan memberikan data kepada Modul Manajemen Kas berupa Rencana Penarikan Dana dan Rencana Penerimaan Dana, untuk digunakan oleh KPPN untuk dapat menyediakan Kas sesuai dengan rencana tersebut.

Resiko dan Pengendalian Dalam rangka penggunaan modul SPAN dan SAKTI terdapat beberapa resiko yang dapat terjadi pada beberapa aktivitas dalam penggunakan modul aplikasi SPAN dan SAKTI. Ancaman umum yang sering terjadi adalah pada saat dilakukan entri data dalam modul. Ancaman tersebut berupa aplikasi yang

mendadak Crash/Bug sehingga pada saat input data aplikasi pada layar menjadi freeze sehingga data yang telah diinput bisa hilang dan harus dilakukan input data ulang yang dapat menghabiskan waktu. Salah satu pengendalian dari ancaman tersebut adalah dengan melakukan penyimpanan data sesering mungkin agar apabila terjadi Crash/Bug yang mendadak data yang telah diinput tidak hilang. Ancaman pada saat entri data juga dapat berasal dari gangguan server pada modul aplikasi yang menyebabkan data yang telah diinput tidak terbaca pada modul aplikasi. Pengendalian yang dapat dilakukan untuk mencegah ancaman tersebut terjadi dengan melakukan pemeriksaan jaringan server pada modul aplikasi sebelum melakukan input data. Ancaman dalam penggunaan modul SPAN dan SAKTI juga dapat terjadi pada aktivitas login account. Ancaman tersebut dapat berupa Pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitive. Pengendalian yang dapat dilakukan untuk mencegah ancaman tersebut adalah dengan pengendalia akses berupa pemberian password dalam akun dan juga mengingatkan kepada pegawai untuk tidak memberitahukan password yang telah diberikan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan untuk menjaga keamanan data. Ancaman lainnya pada saat proses login account yaitu akun tidak bisa login dikarenakan bug pada modul aplikasi sehingga menyebabkan akun yang sudah tersambung dengan login tidak bisa masuk atau keluar. Pengendalian yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi ancaman tersebut adalah dengan melakukan kill account melalui server agar akun yang terhambat dalam aplikasi modul dapat keluar dan digunakan kembali. Proses pembuatan DIPA dan RK K/L melalui modul aplikasi SPAN maupun SAKTI juga dapat terjadi ancaman yang dapat menghambat pembuatan anggaran untuk kepentingan pemerintahan. Ancaman tersebut berupa pengisian data yang kurang tepat dan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan penelaahan terhadap data data yang telah diinput dalam modul aplikasi.

Kehilangan dan kerusakan data merupakan ancaman yang umum yang dapat terjadi terhadap penggunaan system informasi. Oleh karena itu pengendalian berupa melakukan Backup terhadap data yang hilang serta recover data terhadap data yang rusak merupakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi ancaman tersebut terjadi. Kebijakan yang sering berubah mengakibatkan penganggaran yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga ikut berubah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Oleh karena itu pengendalian yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan modul aplikasi khusus bernama Custom Web yang dapat mengikuti perubahan kebijakan yang berlaku. Saran Aplikasi SAKTI yang baru diterapkan di tingkat satker pada tahun 2019, membuat aplikasi SAKTI masih mengalami beberapa pembaharuan, selain itu fitur aplikasi saat ini masih belum sempurna dimana fitur yang bisa digunakan baru Revisi 69 POK, rencana penarikan dan penerimaan dana, sedangkan untuk fitur lainnya di modul penganggaran masih menggunakan aplikasi eksisting, sehingga masih dilakukan penyempurnaan aplikasi SAKTI diharapkan segera diselesaikan agar fitur dari aplikasi ini bisa digunakan sepenuhnya. Selain itu perlu perlu juga diperbaiki masalah yang sering terjadi yaitu sering terjadi error/ not responding. Selain itu karena sistem yang digunakan masih baru, maka diperlukan sosialisai penggunaan aplikasi SAKTI dan SPAN, untuk dapat mengoperasikan aplikasi dengan baik dan benar, khususnya bagi satker yang sering melakukan mutasi pegawai.

Daftar Pustaka Hamzah, Andy P dan Nur Aisyah Kustiani. 2014. Seri Akuntansi Pemerintah Indonesia: Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah. Jakarta: STAN PRESS. http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/09-07-15,%20MateriDJPB.pdf http://www.span.depkeu.go.id/sites/default/files/files/span-1.pdf