Nilai Buku Penggabungan Usaha

Direktorat Jenderal Pajak - Tax Knowledge Base Artikel Kring Pajak : PPh » Umum »

Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha I. DASAR HUKUM: A. PMK-43/PMK.03/2008 (berlaku sejak 13 Maret 2008) tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha B. PER-28/PJ./2008 (berlaku sejak 19 Juni 2008) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha.

II. SURAT EDARAN TERKAIT SE-45/PJ/2008 tentang Penyampaian dan Pemonitoran Pelaksanaan PMK-43/PMK.03/2008

III. WP YANG DAPAT MENGGUNAKAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DAN SYARAT AGAR DAPAT MENGGUNAKAN NILAI BUKU A. WP yang Dapat Menggunakan Nilai Buku atas pengalihan harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha adalah : 1. WP yang melakukan MERGER. (Pasal 1 ayat (1) PMK-43/PMK.03/2008) Merger meliputi penggabungan usaha atau peleburan usaha. (Pasal 1 ayat (2) PMK-43/PMK.03/2008) Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih WP Badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara tetap mempertahankan tetap berdirinya salah satu badan usaha yang tidak mempunyai sisa kerugian atau mempunyai sisa kerugian lebih kecil. (A+B =A) (Pasal 1 ayat (3) PMK-43/PMK.03/2008) Yang dimaksud sisa kerugian adalah sisa kerugian fiskal dan komersial. (Pasal 1 ayat (4) PER-28/PJ./2008) Pihak yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha adalah WP yang tidak mempunyai sisa kerugian atau yang mempunyai sisa kerugian yang lebih kecil dibandingkan dengan WP yang mengalihkan harta berdasarkan sisa kerugian fiskal dan komersial. (Angka 2 SE-45/PJ/2008) WP yang menerima pengalihan harta = surviving company. WP yang mengalihkan harta = transferor company. Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak Badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mendirikan badan usaha baru. (A+B=C) (Pasal 1 ayat (3) PMK-43/PMK.03/2008) 2. WP yang melakukan PEMEKARAN USAHA Wajib Pajak yang melakukan pemekaran usaha yang dapat menggunakan nilai buku adalah: (Pasal 1 ayat (5) PMK-43/PMK.03/2008) a. Wajib Pajak yang belum Go Public yang akan melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering); atau b. Wajib Pajak yang telah Go Public sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering). Pemekaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pemisahan satu Wajib Pajak Badan yang modalnya terbagi atas saham menjadi dua Wajib Pajak Badan atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama. (A= A+B) (Pasal 1 ayat (6) PMK-43/PMK.03/2008)

B. Syarat Agar Dapat Menggunakan Nilai Buku Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka merger dan pemekaran usaha wajib memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut: (Pasal 2 PMK-43/PMK.03/2008) a. mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan merger dan pemekaran usaha; untuk tata caranya lihat di resume ini bagian Romawi IV b. melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait; dan Pelunasan seluruh utang pajak wajib dipenuhi oleh WP yang mengalihkan harta dan WP yang menerima harta, termasuk utang pajak dari cabang atau perwakilan yang terdaftar di KPP lokasi. (Pasal 4 PER-28/PJ./2008) c. memenuhi persyaratan tujuan bisnis (business purpose test). Wajib Pajak memenuhi persyaratan business purpose test apabila : (Pasal 5 PER-28/PJ. /2008) 1. tujuan utama dari merger dan pemekaran usaha adalah menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak; 2. kegiatan usaha WP yang mengalihkan harta masih berlangsung sampai dengan tanggal efektif merger; 3. kegiatan usaha WP yang mengalihkan harta sebelum merger terjadi wajib dilanjutkan oleh WP yang menerima pengalihan harta paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif merger; 4. kegiatan usaha WP yang menerima harta dalam rangka merger tetap berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif merger; 5. kegiatan usaha WP yang menerima harta dalam rangka pemekaran usaha wajib berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif pemekaran usaha; dan 6. harta yang dimiliki oleh WP yang menerima harta setelah terjadinya merger atau pemekaran usaha tidak dipindahtangankan oleh WP yang menerima harta paling singkat 2 (dua) tahun setelah tanggal efektif merger atau pemekaran usaha. Apabila WP yang menerima harta melakukan penjualan harta yang sebelumnya dimiliki WP yang mengalihkan harta sebelum melewati jangka waktu 2 (dua) tahun setelah tanggal efektif merger atau pemekaran usaha, WP tersebut wajib menyampaikan pernyataan tertulis bahwa harta tersebut layak dijual demi meningkatkan efeisiensi perusahaan dan disertai dengan bukti pendukung. (Pasal 6 ayat (1) PER-28/PJ./2008) Pernyataan tertulis tersebut disampaikan kepada Kepala Kanwil DJP tempat WP yang menerima harta terdaftar paling lama 1 (satu)

bulan

setelah

terjadinya

penjualan

harta

dengan

menggunakan bentuk formulir Lampiran V PER-28/PJ./2008 Business purpose test wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak yang melakukan merger dalam bidang usaha yang sama maupun dalam bidang usaha yang tidak sama serta pemekaran usaha. (angka 6 SE-45/PJ/2008) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun Direktur Jenderal Pajak melalui penelitian atau pemeriksaan menemukan bukti bahwa merger atau pemekaran usaha tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 6 PER-28/PJ./2008, nilai pengalihan harta dalam rangka merger atau pemekaran usaha berdasarkan nilai buku dihitung kembali berdasarkan nilai pasar. (Pasal 8 ayat (1) PER-28/PJ./2008) Kepada WP ini, Kepala Kanwil DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat

keputusan

pencabutan

atas

surat

keputusan

persetujuan

dengan

menggunakan bentuk formulir Lampiran VI PER-28/PJ./2008. (Pasal 8 ayat (3) PER-28/PJ./2008) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan surat keputusan pencabutan tersebut Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak. (Pasal 8 ayat (4) PER-28/PJ.

/2008) Catatan : terdapat ketentuan di angka 4 SE-45/PJ/2008 yang menyebutkan, "Laporan Keuangan dari Wajib Pajak yang mengalihkan harta dan Laporan Keuangan dari Wajib Pajak yang menerima harta khususnya untuk tahun pajak dilakukannya pengalihan harta harus diaudit oleh akuntan publik"

IV. TATA CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN DAN PENERBITAN KEPUTUSAN DJP A. Tata Cara Pengajuan Permohonan oleh WP yaitu : 1. Permohonan diajukan oleh : (Pasal 3 ayat (1) PER-28/PJ./2008) a. Wajib Pajak yang menerima harta, dalam hal dilakukan merger; atau b. Wajib Pajak yang mengalihkan harta, dalam hal dilakukan pemekaran usaha. 2. Permohonan diajukan kepada Kepala Kanwil DJP yang membawahi KPP tempat WP pemohon terdaftar paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif merger atau pemekaran usaha dilakukan. (Pasal 3 ayat (2) PER-28/PJ./2008) 3. Permohonan diajukan dengan ketentuan sebagai berikut : (Pasal 3 ayat (3) PER-28/PJ./2008) a. menggunakan surat permohonan sesuai dengan format Lampiran I PER-28/PJ./2008; b. melampirkan surat pernyataan yang mengemukakan alasan dan tujuan melakukan merger atau pemekaran usaha dengan disertai bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II PER-28/PJ./2008; c. melampirkan daftar isian dan surat pernyataan dalam rangka business purpose test sesuai dengan format Lampiran III PER-28/PJ./2008. B. Ketentuan Penerbitan Keputusan DJP yaitu : 1. Kepala Kanwil DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan dari WP secara lengkap dengan menggunakan bentuk formulir Lampiran IV PER-28/PJ./2008. (Pasal 3 ayat (4) PER-28/PJ./2008) 2. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Kepala Kanwil DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima dan kepadanya diterbitkan surat keputusan persetujuan. (Pasal 3 ayat (5) PER-28/PJ./2008)

V. KEWAJIBAN BAGI WP YANG MELAKUKAN PEMEKARAN USAHA YANG

TELAH

MENDAPAT

PERSETUJUAN

PENGGUNAAN NILAI BUKU 1. Paling lama 1 (satu) Tahun setelah memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pengalihan harta dengan menggunakan nilai buku, WP yang melakukan pemekaran usaha yang akan menjual sahamnya di bursa efek harus sudah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dalam rangka penawaran umum perdana (initial public offering) dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif; (Pasal 7 ayat (1) PER-28/PJ./2008) 2. Jangka waktu 1 tahun tersebut dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun, dalam hal keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak, dengan persetujuan Kepala Kanwil DJP yang berwenang; (Pasal 7 ayat (2) PER-28/PJ./2008) 3. Apabila setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PER-28/PJ./2008 Wajib Pajak belum dapat melaksanakan penawaran umum perdana (initial public offering), jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. (Pasal 7 ayat (3) PER-28./PJ/2008) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PER-28/PJ./2008 ini, nilai pengalihan harta atas pemekaran usaha yang dilakukan berdasarkan nilai buku dihitung kembali berdasarkan nilai pasar. (Pasal 8 ayat (2) PER-28/PJ./2008) Kepada WP ini, Kepala Kanwil DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan pencabutan atas surat keputusan persetujuan dengan menggunakan bentuk formulir Lampiran VI PER-28/PJ./2008. (Pasal 8 ayat (3) PER-28/PJ./2008) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan surat keputusan pencabutan tersebut Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak. (Pasal 8 ayat (4) PER-28/PJ./2008)

VI. KETENTUAN TERKAIT KOMPENSASI KERUGIAN BAGI WP YANG MELAKUKAN MERGER DENGAN MENGGUNAKAN NILAI BUKU Wajib Pajak yang melakukan Merger dengan menggunakan nilai buku tidak boleh mengkompensasikan kerugian/sisa kerugian dari WP yang menggabungkan diri/Wajib Pajak yang dilebur. (Pasal 3 PMK-43/PMK.03/2008)

VII. ANGSURAN PPH PASAL 25 1. Apabila Merger atau pemekaran usaha dilakukan dalam tahun pajak berjalan, maka jumlah angsuran PPh Pasal 25 dari pihak atau pihak-pihak yang menerima pengalihan tidak boleh lebih kecil dari jumlah angsuran yang wajib dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan. (Pasal 5 ayat (1) PMK-43/PMK.03/2008) 2. Dalam hal setelah merger Wajib Pajak yang menerima harta mengalami penurunan usaha, Wajib Pajak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. (Angka 13 SE-45/PJ/2008)

VIII. PERLAKUAN PPH YANG TELAH DIBAYAR SEBELUM MERGER ATAU PEMEKARAN USAHA Pembayaran, pemungutan, dan pemotongan Pajak Penghasilan yang telah dilakukan oleh pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan sebelum dilakukannya Merger atau pemekaran usaha dapat dipindahbukukan menjadi pembayaran, pemungutan, atau pemotongan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak yang menerima pengalihan. (Pasal 5 ayat (2) PMK-43/PMK.03/2008)

IX. PENCATATAN HARTA YANG DIALIHKAN: (Angka 10 SE-45/PJ/2008) 1. Jika pengalihan harta tidak mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak untuk menggunakan nilai buku, maka pengalihan seluruh harta tersebut harus dinilai dengan harga pasar dan atas keuntungan yang diperoleh dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 2. Jika pengalihan harta dengan menggunakan nilai buku telah mendapat persetujuan Dirjen Pajak, WP yang menerima pengalihan harta tersebut harus mencatat nilai perolehannya sesuai nilai buku sebagaimana yang tercantum dalam pembukuan WP yang mengalihkan harta. 3. Jika WP sebelum merger atau pemekaran usaha telah melakukan penilaian kembali aktiva tetap, nilai buku yang dicatat adalah nilai buku setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tetap.

X. PENYUSUTAN DAN AMORTISASI HARTA YANG DIALIHKAN: (Angka 11 SE-45/PJ/2008) 1. Penyusutan dan amortisasi atas harta yang dialihkan untuk tahun buku terjadinya pengalihan harta dilakukan secara prorata (perhitungan bulanan) berdasarkan masa manfaat yang tersisa sebagaimana tercantum dalam pembukuan WP yang mengalihkan harta. 2. Bagi WP yang mengalihkan harta, penyusutan dan amortisasi atas harta yang dialihkan dihitung secara prorata sampai dengan bulan dilakukannya pengalihan harta. Dan menggunakan metode penyusutan dan amortisasi yang dianut WP yang bersangkutan. 3. Bagi WP yang menerima harta, penyusutan dan amortisasi atas harta yang diterima dihitung secara prorata sebanyak sisa bulan sesudah bulan pengalihan harta. Dan menggunakan metode penyusutan dan amortisasi yang dianut WP yang bersangkutan.

XI. KOMPENSASI TIMBAL BALIK (Offset) UTANG-PIUTANG: (Angka 12 SE-45/PJ/2008) Jika antara pihak yang mengalihkan harta dengan pihak yang menerima pengalihan harta terjadi kompensasi timbal-balik (offset) utang piutang, maka:

1. penghapusan utang bagi pihak debitur (pihak yang berhutang) bukan merupakan penghasilan; 2. penghapusan piutang bagi pihak kreditur (pihak yang memiliki piutang) bukan merupakan biaya.

XII. PENYAMPAIAN SPT MASA/ SPT TAHUNAN DALAM HAL MERGER atau PEMEKARAN DILAKUKAN DALAM TAHUN BERJALAN: (Angka 14 SE-45/PJ/2008) 1. Kewajiban penyampaian SPT Masa/ Tahunan PPh bagi WP yang mengalihkan harta berakhir sampai dengan masa pajak/tahun pajak dilakukannya merger; 2. Kewajiban penyampaian SPT Masa/ Tahunan PPh bagi WP baru yang menerima harta dalam rangka peleburan dan pemekaran usaha, dimulai sejak WP terdaftar di KPP segera setelah pendirian badan usaha baru.

XIII. PEMERIKSAAN PAJAK MENYANGKUT TAHUN-TAHUN SEBELUM MERGER: (Angka 15 SE-45/PJ/2008) Apabila setelah merger dilakukan pemeriksaan pajak terhadap WP yang mengalihkan harta, menyangkut tahun-tahun pajak sebelum merger, Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan tersebut serta tindakan penagihan dan/atau restitusinya diterbitkan atas nama dan NPWP WP yang mengalihkan harta q.q nama dan NPWP WP yang menerima harta.

XIV. KETENTUAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM: (Angka 16 SE-45/PJ/2008) Apabila pemegang saham dari WP yang mengalihkan harta tidak setuju dengan rencana pengalihan harta, dan pemegang saham tersebut memilih untuk menjual sahamnya, maka: 1. atas selisih lebih antara harga perolehan dengan harga jual merupakan penghasilan pemegang saham tersebut dan terutang PPh sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 2. atas selisih kurang antara harga perolehan dengan harga jual yang diterima pemegang saham tersebut, dapat dibebankan sebagai biaya, dengan syarat sepanjangan pemegang saham tersebut menyelenggarakan pembukuan.

XV. MASA TRANSISI (KETENTUAN PERALIHAN) : (Angka 18 SE-45/PJ/2008) 1. Permohonan penggunaan nilai buku dalam rangka merger atau pemekaran usaha yang diajukan sebelum berlakunya PMK-43/PMK.03/2008 namun permohonan tersebut masih dalam proses penelitian dan evaluasi setelah berlakunya PMK-43/PMK.03/2008, dilaksanakan dan diproses sesuai dengan tata cara berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya PMK-43/PMK.03/2008. 2. Permohonan penggunaan nilai buku dalam rangka merger atau pemekaran usaha yang diajukan setelah berlakunya PMK-43/PMK.03/2008 namun sebelum berlakunya PER-28/PJ./2008, dilaksanakan sesuai dengan tata cara berdasarkan ketentuan.

Dicetak 14 January 2017 - 08:17