Pajak Reklame

PAJAK REKLAME UU no 28 tahun2009 Pajak Rekalame  Pajak atas penyelenggaraan Reklame

OBJEK Pajak Reklame • Pasal 47 (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: • Reklame papan/billboard/vide otron/megatron dan sejenisnya • Reklame kain • Reklame melekat, stiker • Reklame selebaran

• Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan • Reklame udara • Reklame apung • Reklame suara • Reklame film/slide dan • Reklame peragaan.

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah: a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya. b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya. c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah e. dan penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame • Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. • Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. • Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. • Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

DASAR PENGENAAN Pajak Reklame (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pengenaan pajak reklame (Perda Kota Malang NOMOR 16 TAHUN 2010 ) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut : a. jenis reklame b. bahan yang digunakan c. lokasi penempatan d. jangka waktu penyelenggaraan e. jumlah media reklame f. ukuran media reklame.

Cara perhitungan nilai sewa reklame (NSR) dihitung dengan rumus:

NSR = Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) + Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NS). Nilai Jual Obyek Reklame, Nilai Strategis Pemasangan Reklame dan Hasil Perhitungan nilai sewa reklame akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tarif Pajak Reklame • Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). • Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak

Pajak terhutang

= Tarif pajak x Dasar pengenaan Pajak = Tarif pajak x Nilai Sewa Reklame

MASA PAJAK, SAAT TERUTANG PAJAK, DAN WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

Masa Pajak Reklame • Masa Pajak Reklame Tetap adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Penetapan masa pajak yang tidak hanya satu takwim:

• Masa pajak untuk yang lamanya satu tahun  Pajak reklame jenis megatron, vidiotron, reklame berjalan, reklame suara (permanen) • Masa pajak untuk yang lamanya satu bulan  Pajak reklame jenis reklame melekat, reklame udara, reklame peragaan (peragaan)

• Masa pajak untuk yang lamanya satu hari  Pajak reklame jenis baligo dan kain/spanduk/umbul-umbul/banner

• Masa pajak untuk yang lamanya satu kali penyelenggaraan  Pajak reklame jenis selebaran, brosur, reklame suara dan reklame peragaan (tidak permananen)

Saat Terhutang Pajak yang terutang merupakan Pajak Reklame yang harus dibayar oleh WP pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Reklame yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat.

 Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat penyelenggaraan pajak reklame

Wilayah Pemungutan • Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/ kota tempat reklame berlokasi

• kewenangan pemerintah/ kota hanya terbatas atas setiap reklame yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya