Pedoman Komite Etik Dan Hukum

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR

TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA

Menimbang

:

a.

bahwa untuk menjamin keberlangsungan tugas-tugas komite etik dan meningkatkan mutu pelayanan medik di RSUD Tugu Koja perlu ditetapkan pedoman tata laksana komite etik dan hukum RSUD Tugu Koja;

b.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

diatas

perlu

ditetapkan kebijakan Direktur tentang pedoman kode etik Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja;

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran ;

2.

Undang-undang

Nomor

36

Tahun

2009

tentang

Kesehatan; 3.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

4.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik Dan Hukum Rumah Sakit;

5.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

6.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 128 Tahun 2014 Tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kelas D; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TUGU KOJA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KOMITE ETIK DAN HUKUM RSUD TUGU KOJA

Kesatu

:

Kebijakan pedoman tatalaksana etik RSUD Tugu Koja sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Kedua

:

Pedoman Etik RSUD Tugu Koja wajib dilaksanakan oleh Komite Etik dan Hukum RSUD Tugu Koja serta seluruh pegawai RSUD Tugu Koja

Ketiga

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keempat

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Oktober 2018 DIREKTUR RSUD TUGU KOJA

dr.Nailah, M.si NIP.197710212006042025

Lampiran Keputusan Direktur RSUD Tugu Koja Nomor Tanggal

: TAHUN 2018 : 31 Oktober 2018

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rumah sakit sebagai organisasi yang padat profesi, padat alat, padat prosedur harus menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan industri kesehatan yang makin kompleks permasalahannya akibat makin meningkatnya kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kedokteran/kesehatan serta kesadaran hukum dan perkembangan masyarakat global, sehingga menuntut karyawan rumah sakit sebagai pemberi pelayanan harus mampu menjalankan tugas sesuai dengan cita-cita luhur profesi. Kode etik profesi sesuai cita-cita luhur, pada dasarnya telah mengatur moralitas pengabdian profesi masing-masing, termasuk keterlibatan dan peran aktifnya bermasyarakat, bersejawat, berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut untuk dapat melaksanakan tugas bimbingan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan etik rumah sakit, baik etik kedokteran maupun etik keperawatan dan etika kerja di rumah sakit maka dibentuklah Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit . Profesi kedokteran sebagai core business rumah sakit mengacu pada kode etik kedokteran (KODEKI) sedangkan Keperawatan sebagai petugas yang paling banyak, paling lama kontak kepada pasien dan berhubungan langsung (petugas front line) mengacu kepada Kode Etik Keperawatan, sedangkan karyawan non medis dan non keperawatan mengacu kepada Peraturan Etik Rumah Sakit yang termaktub dalam Surat Keputusan direktur tentang Kode Etik Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja Tahun 2018.

1.2 Pengertian A. Dokter 1. Etika kedokteran adalah sekumpulan nilai-nilai dan moralitas profesi kedokteran yang tercantum dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), fatwa-fatwa etik, pedoman dan kesepakatan etik lainnya dari IDI sebagai organisasi profesi. 2. Dokter adalah setiap orang yang memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter superspesialis atau dokter subspesialis atau spesialis konsultan yang diakui oleh

Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Konflik etika legal adalah ketidak sepahaman berdimensi etik akibat perbedaan kepentingan atau kewenangan antar dokter, antar dokter-perangkat atau antar doktertenaga kesehatan lainnya yang belum atau tidak melibatkan pasien/klien, yang dianggap akan berkepanjangan dan berpotensi menurunkan citra dan keluhuran profesi kedokteran atau kondisi sengketa profesi yang memerlukan kepastian pedoman etika, fatwa dan atau hukum profesi. 4. Sengketa medik adalah ketidaksepahaman antara pihak dokter dengan pihak pasien/klien atau keluarganya (keduanya disebut para pihak) di dalam atau paska hubungan dokter-pasien/klien yang terwujud diadukannya dokter tersebut kepada sarana kesehatan, IDI, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau lembaga disiplin dan peradilan lainnya.

B. Perawat 1. Perawat (termasuk bidan) adalah profesi yang memberikan asuhan keperawatan kepada pasien di RS. . 2. Perawat adalah profesi yang sifat pekerjaannya selalu berada dalam situasi yang menyangkut hubungan antar manusia, terjadi proses interaksi serta saling mempengaruhi dan dapat memberikan dampak terhadap tiap-tiap individu yang bersangkutan. 3. Etika profesi keperawatan adalah filsafat yang mengarahkan tanggung jawab moral yang mendasari pelaksanaan praktik keperawatan. Etika profesi keperawatan adalah milik dan dilaksanakan oleh semua anggota profesi keperawatan, yaitu perawat. Anggota profesi keperawatan dituntut oleh sesama perawat, profesi lain dan masyarakat sebagai penerima pelayanan keperawatan untuk menaati dan menampilkan kode etik yang telah disepakati.

C. Karyawan Lainnya 1. Karyawan lainnya adalah seluruh karyawan yang bertugas , tidak termasuk profesi medis dan keperawatan. 2. Semua karyawan berkewajiban menjaga nama baik serta kehormatan sesama pengurus/sesama karyawan Rumah Sakit Bersama atau unit kerja lainnya. 3. Pelanggaran - pelanggaran yang dianggap melanggar peraturan Kode Etik Karyawan / ART dan dapat menyebabkan seseorang karyawan dikenakan sanksi atau diberhentikan sebagai karyawan Rumah Sakit Umum Tugu Koja antara lain : a. Melanggar norma agamanya masing-masing. b. Melakukan tindakan asusila

c. Mengadakan kegiatan yang nyata-nyata bertentangan dengan prinsip-prinsip dan kebijakan RSUD Tugu Koja. d. Melanggar norma kesusilaan pada umumnya. e. Menyalahgunakan kekuasaan, jabatan, uang, dan atau apapun yang telah dipercayakan kepadanya. f.

Sengaja bersikap yang membahayakan eksistensi, nama baik / RSUD Tugu Koja unit kerja/ merugikan kepentingan umum dan atau kepentingan bersama.

g. Melamar bekerja di tempat lain tanpa labih dahulu secara resmi memberitahukan kepada Pimpinan Unit Kerja/ dan atau Pengurus Rumah Sakit. h. Melakukan tindakan kejahatan. i.

Dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan, atau membiarkannya dalam bahaya atas asset RSUD Tugu Koja

j.

Dengan sengaja atau kecerobohan atau membiarkan diri atau teman sekerja dalam keadaan bahaya.

k. Membongkar rahasia medis dan RSUD Tugu Koja dan atau unit kerja. l.

Melakukan tindakan indisipliner kerja setelah mendapat teguran lisan 3 (tiga) kali dan tertulis 3 (tiga) kali dari pihak manajemen RSUD Tugu Koja

m. Mempergunakan psykotropika dan zat adiktif lainnya.

1.3 Tujuan Pedoman etik rumah sakit ini merupakan aturan yang harus diikuti sebagai tata laksana pembinaan penerapan etik profesi baik etik kedokteran, etik keperawatan dan etika kerja/aturan perusahaan.

BAB II TATA LAKSANA ORGANISASI

3.1 Pembentukan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit 1. Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit terdiri dari susunan sekurang-kurangnya ketua merangkap anggota , sekretaris merangkap anggota dan beberapa anggota lainnya. 2. Komposisi pengurus Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit terdiri atas tenaga medis yang mewakili Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi, Keperawatan yang mewakili Komite Etik dan Hukum Profesi Keperawatan dan dari pihak karyawan diwakili oleh pihak manajemen.

3.2 Masa Jabatan Periode masa jabatan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit berlaku sejak ditetapkannya oleh Direktur dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.

3.3 Wewenang Umum Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit 1. Secara umum menyampaikan pertimbangan pelaksanaan etika profesi dan peraturan rumah sakit baik lisan dan atau tertulis, diminta atau tidak diminta kepada Direktur. 2. Menyelesaikan konflik Mediko Legal (ML) dan etik di RS. yang berpotensi menjadi sengketa, kasus hukum dengan cara memeriksa, menyidangkan dan memutuskan perkaranya. 3. Melakukan kewenangan lain dalam pembinaan etika rumah sakit.

BAB III TATA LAKSANA PEMBINAAN ETIKA RUMAH SAKIT 3.1 Tujuan 3.1.1

Tujuan Umum 1. Meningkatkan profesionalisme karyawan RS. 2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, penghayatan, pengamalan cita-cita luhur profesi di RS.

3.1.2

Tujuan khusus 1. Teredamnya konflik Mediko Legal antar karyawan dengan diterapkannya etika sosial kepegawaian yang terus menerus. 2. Terselenggaranya uji kompetensi bidang etika dan disiplin bagi seluruh karyawan 3. Penjeraan sekunder bagi pelaku yang merupakan upaya pencegahan penyimpangan perilaku etis melalui role model (sesepuh) profesi yang mampu menularkan perilaku lege artis.

3.2 Sasaran Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai maka sasaran pembinaan etik rumah sakit adalah seluruh karyawan yang bekerja di RS. .

3.3 Kegiatan Kegiatan yang dilakukan dalam program pembinaan etika rumah sakit yaitu : 1. Menyelenggarakan berbagai bentuk pertemuan koordinatif (pemantapan kelembagaan, peningkatan kapasitas) maupun perseorangan (konsultasi, tatap muka) guna membahas dan mengkaji berbagai aspek etika rumah sakit. 2. Menyelenggarakan berbagai bentuk pertemuan profesi (seminar, lokakarya, penataran, pelatihan, kursus dan lain sebagainya) guna membahas dan mengkaji berbagai aspek etika rumah sakit sesuai ketentuan berlaku 3. Menerbitkan dan menyebarluaskan berbagai bahan informasi tentang Mediko Legal dan etik di rumah sakit.

3.4 Materi Pembinaan Materi yang akan digunakan pada pembinaan etik Rumah sakit meliputi : A. Dokter 1. Lafal Sumpah Dokter 2. Kode Etik Kedokteran dan pedomannya 3. Bioetika 4. Profesionalisme 5. Hukum kedokteran atau hukum profesi khususnya segi etikolegal. 6. Hak asasi manusia dan kesehatan 7. Materi-materi lain yang sesuai.

B. Perawat/Bidan 1. Menghormati hak pasien. 2. Melaksanakan tugas kewenangan sesuai standar profesi. 3. Memiliki ketrampilan dan kemampuan untuk tindakan yang dilakukan. 4. Mematuhi dan melaksanakan protap yang berlaku diwilayahnya. 5. Bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan dan berupaya secara optimal dengan mengutamakan keselamatan pasien 6. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani 7. Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Memberikan informasi tentang pelayanan yang akan diberikan 9. Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan (informed concent) 10. Melakukan catatan medik ( medical record ) dengan baik.

C. Karyawan Lainnya Dengan menggunakan aturan yang termaktub dalam ART RS. dan Peraturan Perusahan Tahun 2015 yang berbunyi bahwa semua karyawan RS. wajib menegakan disiplin kerja dan tidak melanggar peraturan-peraturan di RS.

BAB IV TATA LAKSANA PENANGANAN PELANGGARAN ETIK DI RUMAH SAKIT

4.1 Tujuan 4.1.1

Tujuan Umum

Meningkatnya penghayatan dan pengamalan etika di Rumah sakit serta makin Meningkatnya profesionalisme dan pengabdian karyawan.

4.1.2

Tujuan Khusus

1. Terselesaikannya pelbagai masalah dugaan konflik Mediko legal, sengketa medik dan pelanggaran yang terjadi di Rumah Sakit dengan atau tanpa penjatuhan sanksi etik. 2. Tegaknya kebenaran dan keadilan bagi seluruh karyawan. 3. Terkompilasinya pedoman etika, kasus etika dan penyempurnaan kode etik profesi sebagai hikmah pembelajaran bagi perbaikan kinerja karyawan yang akan datang.

4.2 Pengaduan 1. Pengaduan dapat berasal dari langsung oleh pengadu seperti pasien, teman sejawat, tenaga kesehatan lainnya, institusi kesehatan dan organisasi profesi atau temuan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit . 2. Pengaduan disampaikan kepada Direktur Rumah Sakit . 3. Pengaduan diajukan secara tertulis dan sekurang-kurangnya harus memuat identitas pengadu, nama teradu dan waktu kejadian, alasan sah pengaduan dan bukti-bukti atau keterangan saksi atau petunjuk yang menunjang dugaan pelanggaran etika tersebut. 4. Pengaduan dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan bukti bukti yang layak, tidak disertakan nama lengkap dan alamat pengadu atau perkara/kejadian yang diajukan telah melampaui masa 2 tahun sejak tanggal diterimanya pengaduan oleh direktur. 5. Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit memeriksa keabsahan pengaduan tersebut. Dalam hal pengaduan tidak lengkap atau tidak sah dan dilaporkan kepada Direktur , dapat menolak atau meminta pengadu memperbaiki atau melengkapi. 6. Pemanggilan pengadu dapat dilakukan sampai 3 kali berturut turut dan jika telah 3 kali pengadu tetap tidak datang tanpa alasan yang sah, maka pengaduan tersebut dinyatakan batal. 7. Sebaliknya bila pada pemanggilan ke 3 teradu tetap tidak datang tanpa alasan yang sah, penangan kasus dilanjutkan tanpa kehadiran teradu dan putusan yang ditetapkan dinyatakan sah dan tidak dapat dilakukan banding.

8. Pengadu, teradu dan saksi menandatangani penyataan tertulis bahwa semua keterangan yang diberikan adalah benar.

4.3 Penelaahan 1. Setelah proses pengaduan dinilai sah, dilakukan proses penelaahan oleh Komite Etik dan Hukuma Rumah Sakit. 2. Penanganan karyawan teradu menggunakan asas praduga tak bersalah. 3. Urutan penanganan kasus dilakukan sebagai berikut : a. Mempelajari keabsahan surat pengaduan b. Bila perlu mengundang pasien atau keluarga pengadu untuk klarifikasi awal pengaduan yang disampaikan c. Bila perlu mengundang karyawan teradu untuk klarifikasi awal yang diperlukan d. Bila perlu melakukan kunjungan ke tempat kejadian perkara e. Membicarakan kasus bersama profesi terkait, bila perlu mengundang pakar dari luar. 4. Di akhir penelaahan, Komite Etik dan Hukum menetapkan pengaduan tersebut layak atau tidak layak untuk disidangkan oleh profesi terkait.

4.4 Persidangan 1. Persidangan dianggap sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit 2. Persidangan bersifat tertutup, kecuali jika dinyatakan lain. 3. Putusan sidang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, putusan diambil atas dasar perhitungan jumlah terbanyak.

4.5 Barang bukti 1. Barang bukti adalah surat-surat, rekam medis, obat, alat kesehatan, benda-benda, teradu, kesaksian-kesaksian, kesaksian ahli atau petunjuk terkait langsung dalam pengabdian profesi dan hubungan teradu-pasien yang masing-masing melibatkan teradu-pengadu atau para pihak. 2. Pada waktu penelaahan atau persidangan, Komite Etik dan Hukum meminta diperlihatkan, diperdengarkan, dikopi, digandakan atau disimpannya barang bukti.

3. Dalam hal barang bukti tersebut merupakan sesuatu yang merupakan dugaan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Komite Etik dan Hukum berhak meneruskannya kepada pihak yang berwenang.

4.6 Pembelaan 1. Pada saat penelaahan maupun persidangan, Karyawan teradu berhak didampingi oleh pembela. 2. Pembela yang dimaksud adalah dari Biro Hukum, Pembelaan dan Pembinaan Profesi yang ditunjuk resmi dan tertulis oleh karyawan teradu. 3. Pendampingan oleh kuasa hukum, pengacara atau keluarga/kerabat karyawan teradu harus diajukan terlebih dahulu satu minggu sebelum dimulai penelaahan atau persidangan.

4.7 Saksi dan Saksi Ahli 1. Saksi adalah tenaga medis, tenaga kesehatan, pimpinan sarana kesehatan, perorangan atau praktisi kesehatan lainnya yang mendengar atau melihat atau yang ada kaitan langsung dengan kejadian/perkara atau karyawan yang diadukan. 2. Saksi ahli adalah oran yang memiliki keahlian atau keilmuan yang tidak terkait langsung dengan kejadian/perkara dan tidak memiliki hubungan keluarga atau kedinasan dengan karyawan teradu atau pasien pengadu. 3. Saksi ahli yang dimaksud harus diambil dari profesi yang sama jenis keahlian/keminatan yang setara fasilitas tempat bekerja yang ditunjuk oleh pengurus profesi terkait.

4.8 Keputusan 1. Keputusan adalah ketentuan akhir berupa ketetapan bersalah atau tidak bersalah karyawan teradu dan berupa dinyatakannya melanggar atau tidak melanggar Kode Etik profesi/peraturan rumah sakit. 2. Putusan bersalah diikuti dengan sanksi, dan bersifat rahasia. 3. Putusan tentang kesalahan karyawan terhukum/pelanggaran etika dibedakan atas kesalahan ringan, kesalahan sedang dan kesalahan berat. 4. Penetapan kategori berat ringannya kesalahan didasarkan atas akibat yang ditimbulkan terhadap keselamatan pasien, kehormatan profesi, kepentingan umum, itikad baik teradu dalam turut menyelesaikan kasus, motivasi yang mendasari timbulnya kasus, situasi lingkungan yang mendasari timbulnya kasus. 5. Kepada pihak pasien pengadu, putusan disampaikan secara lisan dengan bukti tertulis disimpan di Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit.

4.9 Sanksi 1. Sanksi terhadap karyawan terhukum/pelanggar etik bersifat pembinaan dan diberikan tergantung dari berat ringannya kesalahan yang dilakukan karyawan teradu. 2. Sanksi dapat berupa nasehat, peringatan lisan, peringatan tertulis, pembinaan prilaku, pendidikan atau pelatihan ulang, pemecatan.

4.10 Administrasi 1. Setiap berkas pengaduan diperlakukan sebagai dokumen rahasia. 2. Untuk pengaduan, pihak pasien dan keluarga tidak dipungut biaya apapun

BAB V PENCEGAHAN PELANGGARAN ETIK DI RUMAH SAKIT

Perlunya dilakukan sosialisasi aspek mediko legal dan etik rumah sakit dari berbagai aspek profesi untuk mencegah timbulnya masalah mediko legal dan pelanggaran etik di rumah sakit. Sosialisasi ini berguna untuk timbulnya pemahaman tentang semua aspek mediko legal dengan tujuan agar kejadian atau kasus yang berpotensi menjadi kasus hukum tidak terjadi, tidak terulang dan dapat dicegah,

BAB VI PENUTUP

Pedoman ini diharapkan menjadi rujukan bagi pelanggaran etika profesi baik etika kedokteran, etika keperawatan maupun peraturan kepegawaian yang berlaku di RSUD TUGU KOJA.

Jakarta,31 Oktober 2018 DIREKTUR RSUD TUGU KOJA

Dr.Nailah,M.si NIP.197710212006042025