Pemicu 4 Blok 4 No. 2

2. Bagaimana tindakan dokter gigi berdasarkan medikolegal? Medikolegal adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan. Hal tersebut menyangkut hak dan kewajiban menerima pelayanan kesehatan baik perorangan dan lapisan masyarakat maupun dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasinya, sarana, standar pelayanan medik, dll. Tindakan dokter gigi tersebut telah melanggar medikolegal (hukum kesehatan). Dalam UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 51 disebutkan bahwa: “Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien, merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.” PERMENKES No. 585 Tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis dinyatakan bahwa dokter harus menyampaikan informasi atau penjelasan kepada pasien/ keluarga diminta atau tidak diminta, jadi informasi harus disampaikan kepada pasien. Pasal 66 : “Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.” KUHP Pasal 360 : Kelalaian yang mengakibatkan luka pada pasien KHUP Pasal 1371 : Penyebab luka atau cacatnya suatu anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati. UU No. 23 Tahun 1992 Pasal 54 : Tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian dapat dikenakan tindakan disiplin. Tindakan dokter gigi tersebut berdasarkan medikolegal telah melakukan malpraktek. Karena dokter gigi tersebut lalai dalam bekerja dan memberikan pelayanan kedokteran dibawah standar profesi. Dalam kasus ini, dokter gigi tersebut langsung saja mencabut gigi pasien tanpa melakukan anamnesa yang salah satunya menanyakan mengenai riwayat penyakit pasien dan tidak melakukan pemeriksaan mengenai penyakit sistemik yang diderita oleh pasien. Jika anamnesa dilakukan dengan baik oleh dokter gigi maka tindakan pencabutan gigi pasti tidak akan dilakukan. Dokter gigi juga dapat dikenakan hukuman perdata karena telah memperburuk keaadaan pasien.