Pendidikan Anti Korupsi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan kemampuan, kekuatan, serta keberkahan baik waktu, tenaga, maupun pikiran kepada kami sehingga dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Pendidikan Anti-Korupsi” tepat pada waktunya. Dalam penyusunan makalah ini, penulis banyak mendapat tantangan dan hambatan akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Maswir, S.Pd. MH selaku dosen Pendidikan Kewarganegaraan atas bimbingan, pengarahan, dan kemudahan yang telah diberikan kepada kami dalam pengerjaan makalah ini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada penulisan makalah ini. Maka dari itu, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan dari pembaca sekalian. Kami

berharap semoga makalah ini dapat

bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Pekanbaru, 21 Maret 2018

Kelompok 7

Pendidikan Anti-Korupsi

Page IV

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

……………………………………………………IV

DAFTAR ISI

……………………………………………………..V

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………1

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah ………………………………………………………2 ………………………………………………………3

1.3 Tujuan BAB II PEMBAHASAN 2.1 Korupsi

………………………………………………………...4

2.2 Definisi Pendidikan

…………………………………………………10

2.3 Definisi Pendidikan Anti Korupsi

…………………………………..11

2.4 Perspektif beberapa bidang tentang Korupsi ………………………….15 2.5 Konsep-konsep Pembelajaran Anti Korupsi ………………………….17 2.6 Nilai-nilai Anti-Korupsi yang harus ditanamkan ……………………..21 2.7 Tujuan Pendidikan Anti Korupsi

…………………………………..22

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan 3.2 Saran DAFTAR PUSTAKA

Pendidikan Anti-Korupsi

…………………………………………………25

Page V

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Tiada henti – hentinya, bangsa Indonesia senantiasadihadapkan pada

permasalahan yang cukup pelik seputar dekadensi moral, mulai dari kenakalan remaja, peredaran narkoba, perkelahian antar siswa atau masyarakat, dan tidak ketinggalan pula kasus korupsi yang marak terjadi di negeri kita, baik di lingkungan pemerintahan, legislatif maupun yudikatif. Diakui atau tidak bahwa permasalahan tersebut telah menjadi penyakit kronis yang sulit untuk disembuhkan.Akibatnya, kondisi seperti ini yang semakin membuat kepercayaan masyarakat luntur terhadap pemimpinnya. Ia yang seharusnya bisa menjadi panutan bagi masyarakatnya, namun kenyataannya tidak demikian. Melihat kenyataan tersebut, persoalan moral dan etika senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan dan proses kehidupan seseorang dalam memperoleh apa yang ia didapatkan saat ini. Ketika jabatan serta kepercayaan masyarakat diperoleh dengan cara yang tidak benar, maka yang terjadi adalah penyimpangan, penyelewengan dan sebagainya. Oleh karena itu, harus ada solusi yang tepat dalam menuntaskan masalah tersebut. Tidak ada istilah putus asa dalam menegakkan kebenaran untuk hal yang tidak benar.Tidak henti-hentinya untuk menyemaikan nilai kejujuran pada setiap aktifitas sejauh kemampuan diri kita dalam mengamalkannya. Pada masa yang akan datang, generasi muda saat ini akan menjadi penerus perjuangan para pendahulunya. Oleh karena itu, perlu

Pendidikan Anti-Korupsi

Page 1

adanya perubahan baru dalam menyemaikan kebaikan melalui lembaga pendidikan. Perlu komitmen kuat dan langkah konkrit dalam menanamkan nilai kejujuran pada diri setiap tunas bangsa agar terbentuk pribadi mulia, jujur serta bertanggungjawab dengan segala yang diamanahkan kepada mereka. Dengan demikian, sekolah memiliki tugas besar dalam merealisasikan hal itu. Semua dapat berjalan sesuai harapan apabila ada peran nyata dari pihak sekolah, dukungan pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat. Tidak ada istilah jalan kebaikan itu akan dipersulit, hanya diri kita saja yang membuatnya sulit. Gagasan terkait pendidikan antikorupsi menjadi senjata apik dalam menyemaikan nilai antikorupsi pada diri siswa. Memang, gagasan ini sudah lama muncul, namun hanya beberapa sekolah saja yang memiliki komitmen kuat dalam memanifestasikan nilai tersebut melalui program-program di sekolah. Melalui kesempatan inilah, penulis mencoba memberikan penekanan lebih jauh mengenai pentingnya penanaman nilai antikorupsi di sekolah serta apa saja model yang tepat dalam upaya menanamkan nilai antikorupsi. Banyak program yang dapat direalisasikan di sekolah, banyak kegiatan pula yang dapat dilakukan sebagai upaya penanaman kejujuran pada diri siswa, khususnya di jenjang pendidikan dasar.

1.2

Rumusan Masalah  Apakah Korupsi itu dan bagaimana sifat dan bentuk-bentuk dari korupsi tersebut ?  Apakah yang disebut dengan Pendidikan itu ?

Pendidikan Anti-Korupsi

Page 2

 Apakah yang dimaksudkan dengan Pendidikan Anti Korupsi ?  Bagaimanakah Perspektik bidang pendidikan lain dalam memandang Korupsi ?  Adakah Konsep-konsep yang diterapkan dalam Pembelajaran anti korupsi ?  Adakah Nilai-nilai Anti-Korupsi yang harus ditanamkan kepada Individu?  Apakah ada tujuan dari Pendidikan Anti-Korupsi itu ? 1.3

Tujuan Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan makalah ini ini adalah 1. Mengetahui apa itu korupsi 2. Mengetahui

arti

pentingnya

“Pendidikan

Anti-Korupsi”

bagi

kelangsungan Negara melalui generasi-generasi muda bangsa 3. Mengetahui konsep-konsep yang dapat diterapkan dalam pembelajaran Anti-Korupsi

Pendidikan Anti-Korupsi

Page 3

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Korupsi 2.1.1 Pengertian Korupsi Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” ( dari bahasa Latin : corruptio = penyuapan; corruptore = merusak ) gejala di mana para pejabat, badan-badan

negara

menyalahgunakan

wewenang

dengan

terjadinya

penyuapan,pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi berupa : a)

Kejahatan, kebusukan, dapat di suap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran .

b)

Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.

c)

1. Korup ( busuk; suka menerima uang suap uang/sogok;memeakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya); 2. korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya); 3. Koruptor ( orang yang korpsi). Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar

mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

Pendidikan Anti-Korupsi

Page 4

1.

Perbuatan melawan hukum;

2.

Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;

3.

Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;

4.

Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Dengan demikian, korupsi merupakan tindakan yang merugikan Negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan ditinjau dari berbagai aspek normatif, korupsi merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran. Di mana norma soisal, norma hukum maupun norma etika pada umumnya secara tegas menganggap korupsi sebagai tindakan yang buruk.

2.1.2

Sifat Korupsi

Baharuddin Lopa dalam bukunya Kejahatan korupsi dan Penegakan Hukum membagi korupsi menurut sifatnya dalam 2 bentuk, yaitu sebagai berikut.

a. Korupsi yang Bermotif Terselubung Yakni korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik,

tetapi

secara

tersembunyi

sesungguhnya

bermotif

mendapatkan uang semata. Contoh : seorang pejabat menerima uang suap dengan janji akan menerima si pemberi suap menjadi pegawai negeri atau diangkat dalam suatu jabatan. Namun , dalam kenyataannya setelah menerima suap, pejabat itu tidak mempeduliakan lagi janjinya Pendidikan Anti-Korupsi

Page 5

kepada orang yang memberi suap tersebut. Yang pokok adalah mendapatkan uang tersebut. b. Korupsi yang Bermotif Ganda Yakni seseorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan

mendapatkan uang, tetapi

sesungguhnya bermotif lain, yakni kepentingan politik . Contoh : seseorang yang membujuk dan menyogok seorang pejabat agar dengan menyalahgunakan kekuasaanya, pejabat itu dalam mengambil keputusannya memberikan suatu fasilitas pada si pembujuk itu, meskipun sesungguhnya si pembujuk tidak memikirkan apakah fasilitas itu akan memberikan hasil kepadanya. 2.1.3 Bentuk-bentuk Korupsi 1. Penyuapan Merupakan

sebuah perbuatan kriminal yang melibatkan

sejumlah pemberian kepada seorang dengan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggungjawabnya. Sesuatu yang diberikan sebagai suap tidak harus berupa uang, tapi bisa

berupa

barang

berharga,

rujukan

hak-hak

istimewa,

keuntungan ataupun janji tindakan, suara atau pengaruh seseorang dalam sebuah jabatan public.

Pendidikan Anti-Korupsi

Page 6

2. Penggelapan

(embezzlement)

dan

pemalsuan

atau

penggelembungan (froud). Merupakan

suatu bentuk korupsi yang melibatkan

pencurian uang, properti, atau barang berharga. Oleh seseorang yang diberi amanat untuk menjaga dan mengurus uang, properti atau barang berharga tersebut. Penggelembungan menyatu kepada praktik penggunaan informasi agar mau mengalihkan harta atau barang secara suka rela. 3. Pemerasan (Extorion) Pemerasan berarti

penggunaan ancaman kekerasan atau

penampilan informasi yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau bekerjasama. Dalam hal ini pemangku jabatan dapat menjadi pemeras atau korban pemerasan. 4. Nepotisme (nepotism) Kata nepotisme berasal dari kata Latin “nepos” yang berarti “nephew”. Nepotisme berarti memilih keluarga atau teman dekat berdasarkan pertimbagan hubunga, bukan karena kemamuannya. 2.1.4 Faktor Penyebab Korupsi 1. Faktor internal, merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri, yang dapat dirinci menjadi: a. Aspek Perilaku Individu : 1. Sifat tamak/rakus manusia. Korupsi, bukan kejahatan kecilkecilan karena mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah

Pendidikan Anti-Korupsi

Page 7

kejahatan orang profesional yang rakus. Sudah berkecukupan, tapi serakah. Mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. 2. Moral yang kurang kuat. Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu. 3. Gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseong konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. b. Aspek Sosial : Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.

Pendidikan Anti-Korupsi

Page 8

2. Faktor eksternal, pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku. a. Aspek ekonomi Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan ada kemung-kinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi. b. Aspek Politis Menurut Rahardjo (1983) bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi. c. Aspek Organisasi Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan. Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat

Pendidikan Anti-Korupsi

Page 9

korupsi, maka kemungkinan besar bawahnya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.Tidak adanya kultur organisasi yang benar. Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.

150

2012

100

2013

2014 50

2015

0

2016 Grafik Peringkat Indonesia di dunia dalam kasus Korupsi

2.2

2017

Definisi Pendidikan Pada

dasarnya

pengertian

pendidikan

(

UU

SISDIKNAS No.20 tahun 2003 ) adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

Pendidikan Anti-Korupsi

Page 10

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia) menjelaskan tentang Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya .Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan adalah Bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain.

2.3

Pengertian Pendidikan Anti Korupsi Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, maka Pendidikan Antikorupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan(kognitif) namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif) dan kesadaran moral

dalam

melakukan

perlawanan

(psikomotorik)

terhadap

penyimpangan perilaku korupsi. 2.3.1 Dasar Pemikiran Pendidikan Anti Korupsi : 1. Realitas dan praktek korupsi di Indonesia sudah sangat akut, maka

Pendidikan Anti-Korupsi

Page 11

masalah tidakbisa diselesaikan hanya melalui penegakan hukum. 2. Menurut Paulo Freire, pendidikan mesti menjadi jalan menuju pembebasan permanen agar manusia menjadi sadar (disadarkan) tentang penindasan yang menimpanya, dan perlu melakukan aksiaksi budaya yang membebaskannya. 3. Perlawanan masyarakat terhadap korupsi masih sangat rendah jalur penyelenggaraan Pendidikan Anti korupsi selama ini tidak ada.

2.3.2 Latar Belakang Pendidikan Anti Korupsi : 1. Praktek korupsi di Indonesia telah terjadi sejak masa kerajaan di wilayah nusantara, bahkan telah tersistematisasi mulai pada masa VOC dan pemerintahan Hindia Belanda. 2. Secara Faktual persoalan korupsi di Indonesia, dikatakan telah sampai pada titik kulminasi yang akut tidak hanya mewabah di kultur dan struktur birokrasi pemerintah juga menjadi fenomena multi dimensional telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan sosial dan kultural. 3. Pergeseran pola hidup masyarakat yang tadinya menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual mulai bergeser pada nilai-nilai materialistis dan konsumerisme.

Pendidikan Anti-Korupsi

Page 12

2.3.3 Peranan Pendidikan Anti Korupsi Dikalangan Generasi Muda dalam Mencegah Terjadinya Tindak Korupsi Pendidikan adalah salah satu penuntun generasi muda untuk ke jalan yang benar. Jadi, sistem pendidikan sangat memengaruhi perilaku generasi muda ke depannya. Termasuk juga pendidikan anti korupsi dini. Pendidikan, sebagai awal pencetak pemikir besar, termasuk koruptor sebenarnya merupakan aspek awal yang dapat merubah seseorang menjadi koruptor atau tidak. Pedidikan merupakan salah satu tonggak kehidupan masyarakat demokrasi yang madani, sudah sepantasnya mempunyai andil dalam hal pencegahan korupsi. Salah satu yang bisa menjadi gagasan baik dalam kasus korupsi ini adalah penerapan anti korupsi dalam pendidikan karakter bangsa di Indonesia. Pendidikan anti korupsi sesungguhnya sangat penting guna mencegah tindak pidana korupsi. Jika KPK dan beberapa instansi anti korupsi lainnya menangkapi para koruptor, maka pendidikan anti korupsi juga penting guna mencegah adanya koruptor. Seperti pentingnya pelajaran akhlak dan moral. Pelajaran akhlak penting guna mencegah terjadinya kriminalitas. Begitu halnya pendidikan anti korupsi memiliki nilai penting guna mencegah aksi korupsi. Maka dari itu, sebagai wanita, pemelihara bangsa dan penelur generasi penerus bangsa, sudah pasti harus mampu memberikan sumbangsih dalam hal pemberantasan Pendidikan Anti-Korupsi

Page 13

korupsi. Satu hal yang pasti, korupsi bukanlah selalu terkait dengan korupsi uang. Namun sisi korupsi dapat merambah dalam segala hal bidang kehidupan. Misalnya tenaga, jasa, materi, dan sebagainya. Seperti yang dilansir dari program KPK yang akan datang bahwa pendidikan dan pembudayaan antikorupsi akan masuk ke kurikulum pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi mulai tahun 2012. Pemerintah

akan

memulai

proyek

percontohan

pendidikan

antikorupsi di pendidikan tinggi. Jika hal tersebut dapat terealisasi dengan lancar maka masyarakat Indonesia bisa optimis di masa depan kasus korupsi bisa diminimalisir. 2.3.4 Hambatan Dan Upaya Yang Dilakakukan Dalam Penerapan Pendidikan Anti Korupsi Dibawah ini adalah beberapa hambatan yang akan dihadapi, yaitu: 1.

Penegakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung setengah-setengah.

2.

Struktur birokrasi yang berorientasi ke atas, termasuk perbaikan birokrasi yang cenderung terjebak perbaikan renumerasi tanpa membenahi struktur dan kultur.

3.

Kurang optimalnya fungsi komponen-komponen pengawas atau pengontrol, sehingga tidak ada check and balance.

Pendidikan Anti-Korupsi

Page 14

4.

Banyaknya

celah/lubang-lubang

yang dapat

dimasuki

tindakan korupsi pada sistem politik dan sistem administrasi Indonesia. 5.

Kesulitan dalam menempatkan atau merumuskan perkara, sehingga dari contoh-contoh kasus yang terjadi para pelaku korupsi begitu gampang mengelak dari tuduhan yang diajukan oleh jaksa.

6.

Taktik-taktik koruptor untuk mengelabui aparat pemeriksa, masyarakat, dan rasti yang semakin canggih.

7.

Kurang kokohnya landasan moral untuk mengendalikan diri dalam menjalankan amanah yang diemban.

2.4

Perspektif beberapa bidang pendidikan dalam memandang korupsi Korupsi dan anti-korupsi itu sendiri merupakan sebuah fenomena yang kompleks, bisa dilihat dari berbagai perspektif yang pada hakikatnya saling melengkapi seperti sebuah puzzle. Kepingan-kepingan perspektif tersebut kemudian dieksplorasi dalam bermacam bentuk Pendidikan. Berikut adalah beberapa pengalaman praktik yang sudah terjadi di Indonesia: 1. Perspektif hukum memandang bahwa korupsi merupakan kejahatan (crime), koruptor adalah penjahat dan oleh karenanya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menindak para

Pendidikan Anti-Korupsi

Page 15

koruptor dengan jerat-jerat hukum serta memberantas korupsi dengan memperkuat perangkat hukum seperti undang-undang dan aparat hukum. Perspektif ini kemudian melahirkan matakuliah semacam Hukum Pidana Korupsi pada sejumlah Fakultas Hukum. 2. Perspektif Politik memandang bahwa korupsi cenderung terjadi di ranah politik, khususnya korupsi besar (grand corruption) dilakukan oleh para politisi yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dalam birokrasi. Perspektif ini kemudian melahirkan matakuliah semacam Korupsi Birokrasi atau Korupsi Politik pada sejumlah Fakultas Ilmu Politik. 3. Perspektif Sosiologi memandang bahwa korupsi adalah sebuah masalah sosial, masalah institusional dan masalah struktural. Korupsi terjadi di semua sektor dan dilakukan oleh sebagian besar lapisan masyarakat, maka dianggap sebagai penyakit sosial. Perspektif ini kemudian melahirkan antara lain matakuliah Sosiologi Korupsi di sejumlah Program Studi Sosiologi atau Fakultas Ilmu Sosial. 4. Perspektif agama memandang bahwa korupsi terjadi sebagai dampak dari lemahnya nilai-nilai agama dalam diri individu, dan oleh karenanya upaya yang harus dilakukan adalah memperkokoh internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam diri individu dan masyarakat untuk mencegah tindak korupsi kecil

Pendidikan Anti-Korupsi

Page 16

(petty corruption), apalagi korupsi besar (grand corruption). Perspektif ini kemudian melahirkan antara lain matakuliah Korupsi dan Agama pada sejumlah Fakultas Falsafah dan Agama. 2.5

Konsep-konsep yang diterapkan dalam Pembelajaran anti korupsi Berikut adalah beberapa konsep pembelajaran yang dapat dijadikan wacana dalam Penerapan Pendidikan Anti-korupsi : 1.

Mengidentifikasi Pendekatan Korupsi Sejauh gerakan melawan korupsi dijalankan di berbagai belahan dunia, bisa diidentifikasi 4 (empat) pendekatan yang paling banyak diadopsi oleh berbagai kalangan (Wijayanto, 2010) yaitu: a. Pendekatan Pengacara (Lawyer approach) Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah memberantas dan mencegah korupsi melalui penegakan hukum, dengan aturanaturan hukum yang berpotensi menutup celah-celah tindak koruptif serta aparat hukum yang lebih bertanggungjawab. Pendekatan ini biasanya berdampak cepat (quick impact) berupa pembongkaran kasus dan penangkapan para koruptor, namun memerlukan biaya besar (high costly), meskipun di Indonesia misalnya, tantangan terbesar justru berasal dari para aparat hukum (kepolisian dan pengadilan) itu sendiri.

Pendidikan Anti-Korupsi

Page 17

b. Pendekatan bisnis (Business Approach) Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah mencegah terjadinya korupsi melalui pemberian insentif bagi karyawan melalui kompetisi dalam kinerja. Dengan kompetisi yang sehat dan insentif yang optimal maka diharapkan orang tidak perlu melakukan korupsi untuk mendapatkan keuntungan. c. Pendekatan Pasar atau Ekonomi (Makket ok Economist Approach) Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah menciptakan kompetisi antar agen (sesama pegawai pemerintah misalnya) dan sesama klien sehingga semua berlomba menunjukkan kinerja yang baik (tidak korup) supaya dipilih pelayanannya. d. Pendekatan Budaya (Cultural Approach) Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah membangun dan memperkuat sikap anti-korupsi individu melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk. Pendekatan ini cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya, biaya tidak besar (low costly), namun hasilnya akan berdampak jangka panjang (long lasting). Keempat pendekatan diatas dapat dilakukan oleh pihak manapun baik dari sektor pemerintah, sektor swasta, organisasi maupun unit-unit masyarakat lainnya. Selama ini tiga pendekatan pertama yaitu pendekatan hukum, pendekatan bisnis dan pendekatan pasar lebih banyak diterapkan Pendidikan Anti-Korupsi

Page 18

karena dianggap paling tepat untuk menangani kasus- kasus korupsi yang sudah terjadi dan mencegah korupsi selanjutnya. Tetapi di Indonesia misalnya, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat pemerintah sudah berhasil menuntaskan berbagai kasus korupsi besar, berbagai instansi sudah melakukan upaya hukum dan lingkungan kerja yang lebih berintegritas, kenyataannya masih saja banyak terjadi kasuskasus korupsi. Lebih memprihatinkan adalah begitu mudahnya korupsi skala kecil (petty corruption) dilakukan oleh individu-individu di dalam masyarakat, karena sesungguhnya korupsi besar berasal dari korupsi kecil. 2.

Intensi Perilaku Anti-Korupsi Pada dasarnya korupsi merupakan perilaku yang dimunculkan oleh

individu secara sadar dan disengaja. Secara psikologis terdapat beberapa komponen yang menyebabkan perilaku tersebut muncul. Setiap perilaku yang dilakukan secara sadar berasal dari potensi perilaku (perilaku yang belum terwujud secara nyata), yang diistilahkan dengan intensi (Wade dan Tavris: 2007). Potensi intensi perilaku tersebut adalah sikap, yang terdiri dari tiga faktor yaitu kognisi, afeksi dan psikomotor, di mana ketiganya bersinergi membentuk suatu perilaku tertentu (Azwar: 2006). Dengan demikian, perilaku korupsi/anti-korupsi yang dimunculkan oleh individu didasari

oleh

adanya

intensi

perilaku

korupsi/anti-korupsi

yang

didalamnya terjadi sinergi tiga faktor kognisi, afeksi dan psikomotorik. Metode Pendidikan anti-korupsi hendaknya memberikan sinergi yang seimbang antara ketiga komponen tersebut, sehingga benar-benar dapat Pendidikan Anti-Korupsi

Page 19

berfungsi untuk memperkuat potensi perilaku anti-korupsi mahasiswa. Pada dasarnya potensi anti-korupsi ada pada diri setiap individu, dan adalah tugas Civitas Akademika untuk memperkuatnya. 3.

Teori Planned Behavior (Fishbein dan Aczen: 1975) Masih terkait dengan intensi perilaku anti-korupsi, terdapat 3 (tiga)

komponen utama pembentuk intensi perilaku yaitu (Fishbein dan Ajzen: 1975): 1. Attitude toward behavior (ATB): yang dipengaruhi oleh behavioral

belief, yaitu evaluasi positif ataupun negatif terhadap suatu perilaku tertentu - tercermin dalam kata-kata seperti, benar-salah, setuju-tidak setuju, baik-buruk, dll. Evaluasi negatif terhadap perilaku korupsi dan evaluasi positif terhadap antikorupsi akan meningkatkan intensi (potensi) untuk berperilaku anti-korupsi. 2. Subjective norms (SN): yang dipengaruhi oleh subjective norms di

sekeliling individu yang mengharapkan si individu sebaiknya berperilaku tertentu atau tidak. Misal norma agama (bagi individu beragama), norma sosial, norma keluarga, atau ketika orang- orang yang penting bagi individu atau cenderung dipatuhi oleh individu menganggap perilaku anti-korupsi sebagai hal positif, maka akan meningkatkan intensi (potensi) berperilaku anti-korupsi. 3. Control belief (CB): yang dipengaruhi oleh perceived behavior

control, yaitu acuan kesulitan dan kemudahan untuk memunculkan

Pendidikan Anti-Korupsi

Page 20

suatu perilaku. Ini berkaitan dengan sumber dan kesempatan untuk mewujudkan perilaku tersebut. Misalnya lingkungan disekeliling individu yang korup atau kesempatan korupsi yang besar/mudah akan meningkatkan intensi individu untuk melakukan perilaku korupsi, dan sebaliknya. 2.6

Nilai-nilai anti Korupsi yang harus ditanam

No

Nilai

1

Jujur

2

Disiplin

3

Tanggung jawab

4

Kerja keras

Indikator

berpegang teguh pada aturan yang ada dalam semua kegiatan

-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik

hasil yang terbaik, kecurangan

5

Sederhana

pamer dan tidak ria

dari orang lain, 6

Mandiri

Pendidikan Anti-Korupsi

-menyuru atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri

Page 21

7

Adil

8

Berani

9

Peduli

aturan yang berlaku, disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab

2.7

Tujuan Pendidikan Anti Korupsi Program pendidikan anti korupsi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama dan terpadu serta terbimbing dalam rangka menekan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Kemudian harapannya berdampak pada adanya respon atau tanggapan balik dari rakyat untuk bisa menyuarakan kearifannya mengenai penyimpangan korupsi. Di samping itu juga bertujuan untuk membentuk kesadaran publik terhadap setiap kegiatan yang mengarah kepada adanya tindakan korupsi oleh para penguasa atau pengambil kebijakan yang tidak mempedulika rakyat. Menurut Azyumardi Azra (dalam Suara Karya Online edisi 30 Agustus 2006) perlunya penanaman nilai anti korupsi di lembaga pendidikan ialah agar siswa lulus dan kelak sudah terjun di masyarakat

Pendidikan Anti-Korupsi

Page 22

dapat membedakan mana yang termasuk korupsi dan mana yang bukan sehingga mampu menghindarinya. Memerangi korupsi melalui pendayagunaan jalur pendidikan formal sebagai suatu bagian menangani korupsi merupakan salah satu strategi yang diharapkan cukup signifikan, mengingat masyarakat terdidik inilah yang perannya dimasyarakat cukup dominan. Mereka tidak cukup hanya dibekali pengetahuan dan kemampuan bagaimana melakukan sesuatu pekerjaan atau jabatan dalam masyarakat, tetapi yang lebih utama dalah bagaimana menggunakan ilmu dan cara-cara tersebut dengan benar, tanpa harus melakukan korupsi, bahkan termasuk kiat-kiat utnuk melawan korupsi, dorongan atau motivasi untuk aktif berperan dalam upaya memerangi atau memberantas korupsi. Isi atau Materi Pendidikan Anti Korupsi (PAK).

Pendidikan Anti-Korupsi

Page 23

BAB III PENUTUP

3.1

Kesimpulan a. Pentingnya penanaman Pendidikan Anti Korupsi kepada pelajar b. Pentingnya menerapkan niai-nilai Anti-Korupsi kepada para pelajar c. Indonesia masih terperangkap dalam negara terkorup didunia d. Secara umum korupsi disebabkan oleh tekanan Ekonomi

3.2

Saran Dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya dalam dunia

politik, perlu adanya upaya yang sinergis dan berkesinambungan, dengan melibatkan semua pihak yang menjadi pelaku politik khususnya partai politik, organisasi kemasyarakatan dan pemerintah karena korupsi bukan hanya tugas dari tenaga pendidik saja.

Pendidikan Anti-Korupsi

Page 24

DAFTAR PUSTAKA

Aminuddin dan Harjan Syuhada, Al-Qur’an Hadist, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), h. 127-130 https://jonikawijaya.wordpress.com/makalah/makalah-ulumul-hadits-pembagianhadits/ https://makalahnih.blogspot.co.id/2014/06/pembagian-hadits-ulumul-hadits.html Depdiknas.2009. Pembinaan Pendidikan Anti Korupsi Melalui Pendidikan Kewarganegaraan.Jakarta: Depdiknas Sumiarti. 2007. Pendidikan Anti Korupsi. Jurnal INSANIA. STAIN Purwokerto. Vol. 12|No. 2|Mei-Ags 2007

Pendidikan Anti-Korupsi

Page 25

Pendidikan anti korupsi

Oleh: Aprialdi Kusuma Siregar (11782101616) Desi Kumala Sari (11780223721) Sofya Lena (11782200262) Dosen Pengampu: Maswir, S.Pd., MH

FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN JURUSAN AGROTEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

PEKANBARU 2017 Pendidikan Anti-Korupsi

Page 25